ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PERBUATAN

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PERBUATAN

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN ASURANSI KEBAKARAN

(STUDI PUTUSAN NO. 1040 K/PDT/2014)

TESIS

Oleh

CITRA INSANI RITONGA

167011043 / M.Kn

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN 2020

Universitas Sumatera Utara

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PERBUATAN

WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN ASURANSI KEBAKARAN

(STUDI PUTUSAN NO. 1040 K/PDT/2014)

TESIS

Diajukan Untuk Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan Pada

Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum


Oleh

CITRA INSANI RITONGA

167011043 / M.Kn

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

MEDAN 2020



Telah diuji pada :

Tanggal : 24 Januari 2020

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Prof. Dr. Sunarmi, S.H., M.Hum

Anggota : 1. Prof. Dr. Hasim Purba, S.H., M.Hum

2. Prof. Dr. Saidin, S.H., M.Hum

3. Dr. T. Keizerina Devi A, SH., CN., M.Hum

4. Dr. Dedi Harianto, S.H., M.Hum


i

ABSTRAK

Pada studi kasus yang dibahas pada penulisan tesis ini terdapat pihak-

pihak yang berperkara yaitu PT. Asuransi Adira Dinamika selaku pihak tergugat

sekaligus pihak penanggung dan Samtrida selaku penggugat sekaligus pihak

tertanggung. Kedua belah pihak terikat dalam perjanjian perasuransian dengan

bukti kepemilikan polis yang pegang oleh pihak Samrida. Selama masa

pertanggungan, telah terjadi musibah kebakaran pada ruko yang telah dijaminkan

oleh pihak tertanggung kepada pihak asuransi. Atas kebakaran yang terjadi pada

tanggal 07 Desember 2008 tersebut pihak tertanggung mengajuan permohonan

klaim kepada pihak asuransi. Pihak asuransi selaku pihak penanggung melakukan

penolakan atas klaim tersebut. Dikarenakan adanya penolakan atas klaim tersebut,

tertanggung mengajukan gugatan. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut,

yang menjadi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini ialah

bagaimana klaim asuransi kebakaran yang diajukan oleh tertanggung dalam

memenuhi standarisasi polis asuransi kebakaran Indonesia, bagaimana penyebab

terjadinya perbedaan interprestasi hukum antara Pengadilan Negeri dan

Pengadilan Tinggi dengan Mahkamah Agung dalam putusan No.

1040K/Pdt/2014, bagaimana kekurangan dalam instrumen pengikatan perjanjian

polis asuransi sehingga terjadi wanprestasi dalam putusan No. 1040K/Pdt/2014.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode

penelitian hukum normatif yaitu penelitian terhadap bahan pustaka atau data

sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan

bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data melalui penelusuran dokumen-

dokumen maupun buku-buku ilmiah untuk mendapatkan landasan teoritis berupa

hukum positif yang sesuai dengan objek yang akan diteliti. Alat pengumpulan

data yang dipergunakan berupa dokumen. Teknik analisis yang dipakai adalah

Teknik analisis kualitatif.

Hasil penelitian normatif dalam penelitian ini bahwa, berdasarkan

pertimbangan hukum tidak ada pihak yang dirugikan yang disebabkan oleh

adanya kesalahan pemberian data objek asuransi dari tertanggung kepada

penanggung, maka menurut pertinbangan hukum Mahkamah Agung perbuatan tertanggung tidak dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Oleh karena

itu judex fakti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah

salah dalam menerapkan hukum. Oleh karena itu pertimbangan hukum Mahkamah Agung

adalah bahwa perjanjian asuransi antara PT Asuransi Adira Dinamika sebagai

penanggung adalah sah dan memiliki kekuatan hukum, dan oleh karena itu pihak

penanggung wajib membayar ganti rugi kepada tertanggung Samrida yang besarnya

sesuai dengan kesepakatan yang telah dimuat dalam perjanjian polis asuransi tersebut.

Tidak ada unsur kerugian yang diderita oleh pihak penanggung PT Asuransi Adira

Dinamika, maka pihak tertanggung Samrida tidak dapat dikategorikan telah melakukan

perbuatan melawan hukum. Mahkamah Agung pada putusannya mengabulkan gugatan

tertanggung Samrida dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan

membuat pertimbangan hukum sendiri.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Wanprestasi, Perjanjian, Asuransi Kebakaran


ii

ABSTRACT

In this case study, the litigants are PT Asuransi Adira Dinamika as defendant

and the insurer and Samtrida as plaintiff and the insured. Both of them are

involved in an insurance contract with Samtrida as the policy holder. During the

coverage, the building used as the collateral was burned down on December,

2008. The insured then filed a claim to the insurance company which rejected it.

The result was that the insured sued the company. The research problems were

how about the claim for fire insurance filed by the insured in fulfilling the

standardization of the Indonesian fire insurance policy, how about the cause of

different legal interpretation of the District Court and the High Court with the

Supreme Court in its Ruling No. 1040K/Pdt/2014.

The research used juridical normative method which analyzed secondary

data obtained from primary, secondary, and tertiary legal materials. The data

were gathered by studying documents and scientific books, using documents as

the device, to get the theoretical basis for positive law according to the research

objects. The gathered data were analyzed qualitatively.

The result of the research shows that, based on legal consideration, no party

is harmed by the error in giving the data of the insurance object from the insured

to the insurer. Therefore, according to the Supreme Court the insured does not do

illegal act so that the judex facti of the Jakarta Pusat District Court and the DKI

Jakarta High Court has made errors in handing down their verdicts. The legal

consideration of the Supreme Court is that the insurance contract between the two

parties is valid and has legal force; in consequence, the insurance company is

required to compensate to the plaintiff (Samritda) with the same amount as it is

specified in the contract. There is no financial loss suffered by the insurer (PT

Asuransi Adira Dinamika) so that the plaintiff cannot be categorized as having

done illegal act. The Supreme Court, in its Ruling, accepts the claim of the

insured, Samtrida, and revokes the verdict of DKI Jakarta High Court by its own

legal consideration.

Keywords: Liability, Default, Contract, Fire Insurance


iii

KATA PENGANTAR

Dengan segaala puji dan rasa syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan yang

Maha Esa atas berkat, rahmat dan karunianya yang telah menambah keyakinan

dan kekuatan penulis dengan segala keterbatasan waktu dan materi yang dimiliki

sehingga dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul “Analisis Yuridis

Pertanggungjawaban Atas Perbuatan Wanprestasi dalam Perjanjian

Asuransi Kebakaran (Studi Putusan No. 1040 K/Pdt/2014)”.

Penulisan tesis ini merupakan salah satu syarat penting yang harus

dipenuhi dalam menyelesaikan Program Studi Magister Kenotariatan pada

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Dalam penyelesaian tesis ini,

penulis banyak memperoleh dukungan, motivasi pengarahan serta bantuan dari

berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terimakasih

kepada:

1. Prof. Dr. Runtung, SH, MHum, selaku Rektor Universitas Sumatera Utara

yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti

pendidikan pada Program Study Magister Kenotariatan Fakultas Hukum

Universitas Sumatera Utara;

2. Prof. Dr. Budiman Ginting, SH, MHum, selaku Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sumatera Utara dan para Asisten serta staf atas bantuan,

kesempatan dan fasilitas yang diberikan, sehingga dapat diselesaikan studi

pada Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatara

Utara;


iv

3. Dr. T. Keizerina Devi Azwar, SH, CN, MHum, Selaku Ketua Program

Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara,

serta selaku Dosen Penguji;

4. Prof. Dr. Sunarmi, SH, MHum, selaku Ketua Dosen Pembimbing yang

selalu sabar memberikan arahan dalam penyempurnaan tesis ini;

5. Prof. Dr. Hasim Purba, SH, MHum, selaku Anggota komisi pembimbing

yang selalu memberikan saran dan masukan serta dukungan terhadap

penyempurnaan tesis ini.

6. Prof. Dr. Saidin, SH, M.Hum, selaku anggota komis pembimbing yang

selalu memberikan dukungan serta ide dan saran yang membangun dalam

penyempurnaan tesis ini.

7. Dr. Dedi Harianto, SH, MHum, selaku Dosen penguji yang telah

memberikan masukan serta arahan yang membangun dalam penyempurnaan

tesis ini.

8. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Drs. H. Labuhan Ritonga dan Ibunda

Hj. Syahniar, Spd yang telah membesarkan, mencurahkan seluruh kasih

sayang, cinta, tenaga dan doa yang tiada hentinya hingga penulis berhasil.

9. Kepada kakak saya Noni Putriani Ritonga S.kom, Msi, Rosi Feirina Ritonga

Spd, M.pd , Diba Priantarini Ritonga SP , Rizki Ayumi Ritonga SE , Cendika

Rahmi Ritonga SE, terimakasih atas kasih sayang, dukungan dan doa tiada

hentinya kepada penulis.


v

Kemudian juga, terimakasih kepada semua pihak yang telah berkenan

memberikan masukan dan saran yang sangat membangun sehingga penulisan tesis

ini menjadi lebih sempurna dan terarah.

Penulis juga beharap kiranya tesis ini dapat memberikan manfaat kepada

semua pihak, terutama dalam hal Klaim Asuransi.

Akhir kata penulis berdoa agar Allah SWT selalu melimpahkan kasih

sayang, berkah dan rahmat nya kepada kita. Amin.

Medan, Januari 2020

Penulis,

Citra Insani Ritonga


vi

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Citra Insani Ritonga

Tempat/Tanggal lahir : Medan, 21 Juni 1994

Alamat : Jl. Gagak No. 19 P. Mandala

Jenis Kelamin : Perempuan

II. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Drs. H. Labuhan Ritonga

Nama Ibu : Hj. Syahniar SP.d

III. PENDIDIKAN

SD : SD Negeri 068074

(1999-2005)

SMP : SMP Negeri 12 Medan

(2005-2008)

SMU : SMU Negeri 11 Medan

(2008-2011)

Strata I : Universitas Muhammadiyah

Sumatera Utara

(2011-2015)


vii

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK ................................................................................................... i

ABSTRACT .................................................................................................. ii

KATA PENGANTAR ................................................................................. iii

DAFTAR RIWAYAT HIDUP ................................................................... vi

DAFTAR ISI ................................................................................................ vii

BAB I PENDAHULUAN ...................................................................... 1

A. Latar Belakang .................................................................... 1

B. Rumusan Masalah ................................................................ 9

C. Tujuan Penelitian ................................................................. 10

D. Manfaat Penelitian ............................................................... 10

E. Keaslian Penelitian ............................................................... 12

F. Kerangka Teori dan Konsepsi .............................................. 13

1. Kerangka Teoretis ......................................................... 13

2. Konsepsi ........................................................................ 21

G. Metode Penelitian................................................................. 26

BAB II PENGAJUAN KLAIM ASURANSI KEBAKARAN YANG

DIAJUKAN OLEH TERTANGGUNG TELAH

MEMENUHI STANDARISASI POLIS ASURANSI

KEBAKARAN INDONESIA ................................................... 33

A. Tinjauan Umum tentang Asuransi ....................................... 33

B. Standar Polis Asuransi Kebakaran Indonesia ...................... 53

C. Prosedur dan Tata Cara Pengajuan Klaim Resiko

Kebakaran Berdasarkan Standarisasi Polis Asuransi

Kebakaran ............................................................................ 68

BAB III PENYEBAB TERJADINYA PERBEDAAN

INTERPRESTASI ANTARA PENGADILAN NEGERI

DAN PENGADILAN TINGGI DENGAN MAHKAMAH

AGUNG ...................................................................................... 73

A. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor

29/Pdt.G/2012/PN.Jkt Pst .................................................... 73


viii

B. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Perkara Nomor

99/PDT/2013/PT.DKI .......................................................... 84

C. Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 1040

K/Pdt/2014 ........................................................................... 87

D. Analisa.................................................................................. 98

BAB IV INSTRUMENT YANG KURANG DALAM

PENGIKATAN PERJANJIAN POLIS ASURANSI

SEHINGGA TERJADI WANPRESTASI DALAM

PUTUSAN NO. 1040K/PDT/2014 ............................................ 108

A. Ruang Lingkup Pertanggungan Asuransi Kebakaran .......... 108

B. Wanprestasi Dalam Suatu Perjanjian Polis Asuransi

Kebakaran ............................................................................ 113

C. Instrument Yang Kurang Dalam Pengikatan Polis

Asuransi Sehingga Terjadi Wanprestasi Dalam Putusan

Nomor 1040 K/PDT/2014 .................................................... 127

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ................................................. 145

A. Kesimpulan .......................................................................... 145

B. Saran .................................................................................... 147

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................. 148


1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bidang perasuransian yang biasa dikenal dengan Asuransi sudah

merupakan kebutuhan didalam perkembangan masyarakat sekarang ini. Dalam

kehidupan sehari-hari sebagai manusia banyak mengalami kejadian-kejadian yang

tidak tentu atau resiko-resiko yang akan mengganggu jalannya kehidupan kita dan

akan merugikan kita.1

Asuransi adalah suatu perjanjian atau persetujuan dimana si pemegang/si

penanggung akan mengganti kerugian yang tidak disangka-sangka kepada yang

mempertanggungkan yang telah melakukan pembayaran premi. Perusahaan

asuransi adalah sebagai pihak penanggung resiko kerugian atas keadaan-keadaan

yang dialami pihak tertanggung dalam ini kedua belah pihak mempunyai

perjanjian ataupun perikatan yang mengikat untuk masing masing pihak. 2

Dalam melakukan perikatan atau perjanjian kedua belah pihak harus

memiliki prinsip transparansi (keterbukaan) yang disajikan dalam menyediakan

informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan

serta dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan (stakeholders). 3 Serta

memiliki Syarat sah perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata, menentukan

1 Agus Prawoto, Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi. Guide line Untuk

Membeli Polis Asuransi Yang Tepat dari Perusahaan Asuransi Yang Benar, Edisi I, BPFE,

Yogyakarta, 1995, hal. 11 2 Syamsul Arifin, Pengantar Hukum Indonesia, Citapustaka Media, Bandung, 2014, hal.

161

3 Yohana Apriyanti, Implementasi Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good

Corporate Governance), Terhadap Laporan Tahunan Perseroan Terbuka (Studi Annual Report

Tahun 2015 PT. Unilever Indonesia Tbk), Tesis, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum

Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017, hal. 1

1


2

suatu perjanjian adalah sah bila memenuhi syarat: kesepakatan, kecakapan, hal

tertentu, dan sebab yang diperbolehkan.4 Ada itikad baik yang bermakna bahwa

kedua belah pihak harus berlaku satu dengan lainnya tanpa tipu daya, tanpa tipu

muslihat, tanpa mengganggu pihak lain, tidak hanya melihat kepentingan diri

sendiri saja, tetapi juga pihak lain. Dalam Pasal 1338 dikatakan bahwa setiap

perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. 5 Pasal 1 Ayat (1) Undang-

Undang No. 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian, Asuransi adalah perjanjian

antara dua belah pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang

menjadi dasar penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

1. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena

kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau

tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita

tertanggung atau pemegang polis yang tidak pasti; atau

2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung

atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya terntanggung dengan

manfaat yang besarnya telah ditetapakan dan/atau didasarkan dari hasil

pengolahan dana.6

Hukum perjanjian terdapat 3 (tiga) prinsip yang menentukan sah tidaknya

suatu perjanjian dan berimplikasi pada keabsahan perjanjian tertulis. Prinsip-

prinsip tersebut yaitu sistem terbuka dalam hukum perjanjian, asas

konsensualisme dan kepribadian dalam hukum perjanjian, causa dalam hukum

perjanjian. Upaya perlindungan hukum atas hak dari pemegang polis tergantung

dengan isi dari perjanjian dalam pertanggungan asuransi yang dibuat secara

4 Pratiwi Habibi, Prinsip Itikad Baik yang Dilarang Studi Terhadap Putusan Nomor

01/PDT.KPPU/2013/PN/JKT.UT, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum

Universitas Sumatera Utara, Medan, 2013, diunduh dari http://repositori.usu.ac.id, hal, 1 5 Epipanni Sihotang, Itikad Baik Penguasaan Fisik Sebagai Dasar Perolehan

Kepemilikan Hak Atas Tanah (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

269PK/PDT/2015, Tesis, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera

Utara, Medan, 2017, diunduh dari http://repositori.usu.ac.id, hal. 3 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Pasal 1 Ayat (1).


http://repositori.usu.ac.id,/

3

tertulis. Upaya perlindungan hukum tersebut terdiri dari 3 tahapan, yaitu

melakukan teguran atau somasi kepada pihak penanggung untuk melaksanakan

prestasinya sesuai dengan yang diperjanjikan, membuat laporan kepada pihak

yang berwajib untuk dilakukan pengamanan terhadap objek sengketa, membuat

gugatan ke pengadilan untuk dimintakan pemutusan perjanjian asuransi serta

tuntutan ganti rugi.7

Pemegang polis juga dapat disebut sebagai pihak yang mengalihkan resiko

yang ditanggung oleh pihak perusahaan asuransi, resiko adalah ketidakpastian

(uncertainly) yang mungkin melahirkan peristiwa kerugiaan (loss). Resiko timbul

karena adanya ketidakpastian adalah merupakan kondisi yang menyebabkan

timbulnya resiko, karena mengakibatkan keragu-raguan seorang mengenai

kemampuannya untuk meramalkan kemungkinan terhadap hasil-hasil yang akan

terjadi dimasa mendatang.8

Dalam hukum asuransi, peristiwa yang tidak tertentu (evenemen) yang

menjadi beban penanggung merupakan peristiwa penyebab timbulnya kerugian

atas obyek asuransi. Selama belum terjadi penyebab timbulnya kerugian, selama

itu pula bahaya yang mengancam obyek asuransi disebut risiko. Apabila risiko itu

sungguh-sungguh menjadi kenyataan, maka risiko berubah menjadi evenement,

yaitu peristiwa yang menimbulkan kerugian. Dalam hal ini risiko menjadi beban

7 Nanda Yustiansyah, Analisis Yuridis Tentang Perbuatan Melanggar Perjanjian

(Wanprestasi) Sewa menyewa Rumah Secara Lisan Yang Dilakukan Pihak Penyewa (Studi Kasus

Putusan Pengadilan Negeri No.03/Pdt.G/2012/PN.PWR), diunduh dari http://repositori.usu.ac.id/,

Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan,

2018, hal. 15 8 Soesino Djojosoedarno, Prinsip-Prinsip Manajemen Resiko Asuransi, Salemba Empat,

Jakarta, 2003, Hal 2


http://repositori.usu.ac.id/

4

ancaman penanggung. Oleh karena itu dapat dipahami ciri-ciri evenemen adalah

sebagai berikut:9

1. Peristiwa yang terjadi itu menimbulkan kerugian.

2. Terjadinya itu tidak diketahui, tidak dapat diprediksi terlebih dahulu.

3. Berasal dari faktor ekonomi, alam dan manusia.

4. Kerugian terhadap diri, kekayaan dan tanggung jawab seseorang.

Adapun tujuan dari pada semua jenis Asuransi menurut Preston dan

Colinvaux dalam judulnya yang berjudul The Law of Insurance sebagaimana yang

dikutip dalam bukunya M. Muslehuddin.10 Adalah untuk mengadakan persiapan

menghadapi kemungkinan bahaya dalam kehidupan dan hubungan perdagangan

manusia. Mereka yang menjalankan usaha akan berupaya untuk menghindari dari

bencana yang melanda mereka dangan mengalihkan kerugian sedapat mungkin

kepada tertanggung orang lain yang sanggup membayar uang ganti rugi, karena

mengambil alih resiko tersebut.11

Salah satu resiko kerugian yang sangat sering terjadi didalam kehidupan

masyarakat adalah resiko terhadap harta benda. Macam-macam resiko dapat

diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Speculative Risk, yaitu resiko yang bersifat spekulatif yang bias

mendatangkan rugi atau laba, misalnya seorang pedagang bisa untung atau

rugi dalam usahanya.

2. Pure Risk, yaitu resiko yang selalu mengakibatkan kerugian. Perusahan

asuransi beroperasi dalam bidang pure risk (Kematian, kapal tenggelam,

kebakaran dan lain sebagainya).12

9 Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung,

2002, hal. 120 10 M. Muslehuddin, Asuransi dalam Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 1997, hal 30 11 Inayatul Ummah, Pengaruh Finansial Consultant dan Besaran Premi Terhadap

Permintaan Asuransi Fund Amani Syariah, Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol.1 No.1, 2016,

hal 8 12 Abbas Salim, Asuransi dan Manajemen Risiko, Rajawali Press, Jakarta, 2005, hal 4


5

Salah satu resiko yang paling sering ditanggungkan kepada pihak asuransi

adalah resiko kebakaran. Asuransi kebakaran termasuk dalam asuransi kerugian,

dimana merupakan salah satu produk asuransi yang menjaminkan harta benda

berupa rumah, gedung atau ruko.

Adapun yang dimaksud dengan kebakaran adalah akibat dari terbakarnya

benda-benda yang tidak diperuntukkan dibakar.13 Yang menurut Pasal 290 KUHD

timbulnya kebakaran disebabkan oleh:

1. Petir, api sendiri, kurang hati-hati, dan kecelakaan lainnya.

2. Kesalahan atau itikad jahat dari pelayanan sendiri, tetangga, musuh,

perampok dan lain-lain.

3. Sebab-sebab lain dengan nama apa saja, dengan cara bagaimanapun

kebakaran itu terjadi direncanakan atau tidak, biasa atau luar biasa, dengan

tiada kecualinya.14

Apabila telah terjadi kejadian yang mengakibatkan kerugian kepada

tertanggung, maka saat itu tertanggung dapat mengajukan klaim terhadap asuransi

dimana sebagai pihak penanggung. Namun tidak semua klaim yang diajukan oleh

tertanggung berjalan sesuai dengan apa yang tercantum dalam polis asuransi.

Seringkali terjadi tindakan wanprestasi terhadap perjanjian asuransi yang telah

disepakati oleh kedua pihak.

Wanprestasi sendiri dapat diartikan prestasi buruk atau tidak memenuhi

kewajiban yang telah diperjanjikan sebagaimana yang telah diperjanjikan. Bahwa

seseorang dapat dikatakan wanprestasi apabila masuk dalam empat macam, yaitu:

1. Debitur tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukan;

2. Debitur melaksanakan apa yang dijanjikan tapi tidak sebagaimana yang

diperjanjikan

13 Emmy Pangaribuan SImanjuntak, Hukum Pertanggungan dan Perkembangannya,

Badan Pembina Hukum Nasional Dapartemen Kehakiman, Jakarta, 1990, hal.142 14 Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesi, Citra Aditia Bakti, Bandung, 2002

hal 150


6

3. Debitur melaksanakan apa yang diperjanjikan tap terlambat;

4. Debitur melaksanakan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh

dilakukan.15

Hal ini juga sejalan dengan ketentuan KUHPerdata Pasal 1238 yang

mengatur mengenai wanprestasi, “Si berhutang adalah lalai, apabila ia dengan

surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu dinyatakan lalai, atau demi

perikatannya sendiri ialah jika ia menetapkan bahwa siberhutang harus dianggap

lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

Tindakan wanprestasi yang terjadi dalam suatu perjanjian seringkali

merugikan salah satu pihak yang ada dalam perjanjian tersebut. Sesuai dengan

ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian,

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan

pemegang polis asuransi, yang menjadi dasar bagi penerima premi oleh

perusahaan Asuransi sebagai imbalan untuk:

1. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena



tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang

tidak pasti.

2. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya

tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung

dengan manfaat yang besaranya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada

hasil pengelolahan dana.

Atas dasar adanya Pasal tersebut sudah semestinya pihak penanggung

melakukan pembayaran atas evenement yang diderita oleh tertanggung.

Namun tidak semua pengajuan klaim dapat dibayarkan sebagaimana

dengan ketentuan yang berlaku, salah satu penyebab mengapa polis tidak

15 Subekti, Hukum Perjanjian,Intermasa, Jakarta, 1984, Hal 45


7

dibayarkan oleh perusahaan asuransi adalah karena kurangnya pengetahuan

masyrakat itu sendiri, selain juga karena faktor agen asuransi, dari catatan YLKI

pengaduan itu antara lain klaim ditolak, prosedur permohonan pengajuan klaim

dipersulit, perusahaan tidak memiliki dana untuk membayar klaim, atau

perusahaan tidak jelas lagi rimbanya.16

Pada studi kasus yang dibahas pada penulisan tesis ini terdapat pihak pihak

yang berperkara antara lain PT. Asuransi Adira Dinamika selaku pihak tergugat

sekaligus pihak penanggung dan Samtrida selaku penggugat sekaligus pihak

tertanggung. Kedua belah pihak terikat dalam perjanjian perasuransian dengan

bukti kepemiikan polis yang pegang oleh pihak Samrida. Poilis No.

070108001986 tertanggal 8 Desember 2019 untuk menajmin resiko kebakaran

gudang berserta isinya.

Sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam polis pihak tertanggung telah

membayar premi kepada pihak penanggung sebesar Rp. 5.300.000.000,- (lima

juta tiga ratus ribu rupiah) dengan nominal pertanggungan sebesar Rp.

3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah).

Selama masa pertanggungan, telah terjadi musibah kebakaran pada ruko

yang telah dijaminkan oleh pihak tertanggung kepada pihak asuransi. Atas

kebakaran yang terjadi pada tanggal 07 Desember 2008 tersebut pihak

tertanggung mengajuan permohonan klaim kepada pihak asuransi. Sesuai dengan

perhitungan yang dilakukan oleh pihak tertanggung, besar total nominal

16Sunarmi, Pemegang Polis dan Kedudukan Hukumnya, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No.1,

2012, Hal 8


8

pengajuan klaim yang di ajukan adalah Rp. 4.329,055.000,- (empat milyar tiga

ratus dua puluh sembilan juta lima puluh lima ribu rupiah.

Pihak asuransi selaku pihak penanggung melakukan penolakan atas klaim

terbut. Dikarenakan adanya penolakan atas klaim tersebut, tertanggung

mengajukan gugatan pada tingkat pertama dengan nomor perkara

29/PDT.G/2012/PN.JKT. Pihak asuransi dengan tegas menolak pembayaran klaim

dengan berbagai dalil, seperti adanya perbedaan besar nominal pengajuan klaim,

dimana menurut penilaian keruguian yang dilakukan oleh PT. Axis Internasional

selaku jasa penilaian terhadap kerugian objek asuransi adalah sebesar Rp.

244.091.992 (dua ratus empat puluh empat juta Sembilan puluh satu ribu

Sembilan ratus Sembilan Puluh dua rupiah), sedangkan menurut penilaian dari

pihak penggugat selaku tertanggung adalah sebesar Rp. 4.329.055.000,- (empat

milyar tiga ratus dua puluh Sembilan juta lima puluh lima ribu rupiah). Selain itu

pihak asuransi merasa bahwa data-data yang diberikan oleh pihak tertanggung

kepada penanggung tidak benar adanya. Dimana status kepemilkan tanah dan

bangunan yang telah diasuransikan atas nama ayah penggungat Wa Ode

Zunaidah.

Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta adalah menolak

seluruh gugatan yang diajukan oleh penggugat, dengan salah satu pertimbangan

bahwa penggungat telah memberikan informasi yang tidak benar pada saat

penutupan polis asuransi yaitu menyangkut kepemilikan gudang yang ternyata

pemilik tanah dan gudang yang dijadikan objek pertanggungan adalah Wa Ode


9

Zunaidah dan bukan milik penggugat selaku tertanggung sehingga melanggar

Pasal 1 perjanjian polis.

Penolakan atas gugatan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta,

tidak di terima oleh pihak penggungat dan mengajukan banding kepada

Pengadilan Tinggi Jakarta dengan nomor perkara Nomor: 99/PDT/2013/PT.DKI,

hal yang sama juga dilakukan oleh hakim Pengadilan Tinggi Jakarta yaitu

menolak seluruh gugatan pembandig dan menguatkan putusan hakim sebelumnya.

Pengajuan kasasi pun dilakukan oleh pihak tertanggung kepada Mahkamah

Agung dengan nomor perkara : 1040/K/Pdt/2014, namun pada putusan hakim

pada tingkat kasasi adalah mengabulkan gugatan pemohon kasasi untuk sebagian.

Dalam putusan kasasi hakim menyatakan bahwa pihak Asuransi telah wanprestasi

dan pihak asuransi harus membayar nilai pengajuan klaim sesuai dengan penilaian

PT. Axis Indonesia selaku jasa penilaian terhadap kerugian objek asuransi yang

dipertanggungkan.

Berdasarkan latar belakang masalah yang terkandung tersebut diatas maka

dilakukan penelitian secara akademis berupa karya ilmiah tesis dengan judul

“Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Atas Perbuatan Wanprestasi Dalam

Perjanjian Asuransi Kebakaran (Studi Putusan NO. 1040K/PDT/2014)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, dirumuskan permasalah sebagai berikut :

1. Bagaimana klaim asuransi kebakaran yang diajukan oleh tertanggung dalam

memenuhi standarisasi polis asuransi kebakaran Indonesia?


10

2. Bagaimana penyebab terjadinya perbedaan interprestasi hukum antara

Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dengan Mahkamah Agung dalam

putusan No. 1040K/Pdt/2014 ?

3. Bagaimana kekurangan dalam instrumen pengikatan perjanjian polis asuransi

sehingga terjadi wanprestasi dalam putusan No. 1040K/Pdt/2014?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, penelitian ini memiliki tujuan

sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana standarisasi dalam pengajuan klaim

berdasarkan ketentuan polis asuransi.

2. Untuk mengetahui apakah yang menyebabkan terjadinya perbedaan

interprestasi antara Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dengan

Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 1040K/Pdt/2014.

3. Untuk mengetahui apakah ada kekurangan instrument dalam pengikatan

perjanjian asuransi sehingga terjadi wanprestasi dalam putusan Nomor

1040K/Pdt/2014.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis

maupun secara praktik sebagai berikut :

a. Manfaat Teoretis

Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat

sebagai berikut :


11

1. Untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam menempuh ujian untuk

meraih gelar Magister Kenotariatan pada sekolah Pasca Sarjana, Fakultas

Hukum Universitas Sumatera Utara.

2. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan cakrawala berfikir dalam bidang

Wanprestasi dalam perjanjian khususnya dalam bidang hukum asuransi.

3. Untuk dijadikan kajian lebih lanjut bagi para akademisi maupun

masyarakat umum dan dapat memberikan manfaat guna menambah

khasanah ilmu hukum secara umum dan hukum perjanjian khususnya

tentang wanprestasi atas perjanjian asuransi kebakaran.

b. Manfaat Praktis

Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat

sebagai berikut :

1. Secara umum hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi

kepada pihak yang berkepentingan, khususnya pada masyarakat dan

instansi instansi yang terkait dapat memberikan tambahan masukan

mengenai dunia hukum perjanjian dalam asuransi secara lebih jelas dan

mendalam.

2. Secara khusus para pemegang polis dapat mengetahui prosedur hukum

yang dilakukan apabila terkena dampak dari polis yang tidak dibayar dari

pihak perusahan dan bisa mengetahui proses hukum eksekusi di

pengadilan setempat.


12

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penulusuran kepustakaan dan pemeriksaan yang telah

dilakukan, melalui penelusuran kepustakaan di lingkungan Magister Kenotariatan

Universitas Sumatera Utara (USU) medan, belum ada pembahasan yang sama

dengan penulisan ini yaitu mengenai perbuatan wanprestasi atas perjanjian

asuransi kebakaran, namun ada beberapa karya tulis yang penulis temukan

meneliti permasalahan mengenai asuransi kebakaran dari sudut pandang yang

berbeda. Berikut judul karya tulis yang berkaitan dengan asuransi kebakaran,

antara lain:

Binsar Ambarita, NIM. 047011006/M.kn Fakultas Hukum Universitas

Sumatera Medan (2006), dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak

Tertanggung Dalam Pelaksanaan Klaim Asuransi Kebakaran (Studi pada PT.

Asuransi Bintang, Tbk Cabang Medan dan PT. Asuransi Parolamas Cabang

Medan). Adapun permasalahan dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah tata cara melakukan klaim asuransi kebakaran saat ini sudah

memadai dalam melindungi kepentingan tertanggung?

2. Kendala apakah yang dialami tertanggung dalam mengajukan klaim asuransi

kebakaran?

3. Bagaimana penyelesaian sengketa yang terjadi dalam klaim asuransi

kebakaran?

Roslina, NIM. 992105095/M.kn Fakultas Universitas Sumatera Utara

Medan (2003), dengan judul Analisis Yuridis Tentang Ketentuan Wanprestasi

Pada Asuransi Konvensional dan Asuransi Syariah (studi Komperatif Asuransi


13

Jiwa Bumiputera 1912 dan Asuransi Takaful). Adapun permasalahan dalam

penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana pengaturan dan bentuk wanprestasi dalam perjanjian asuransi jiwa

konvensional dan asuransi takaful?

2. Faktor apa yang menyebabkan terjadinya wanprestasi.

3. Bagaimana penyelesaian wanprestasi yang timbul.

Dengan demikian penelitian ini asli dan dapat dipertanggung jawabkan

kebenarannya secara ilmiah dan terbuka baik disidang yang bersifat ilmiah

maupun dihadapan masyrakat pada umumnya. Sangat diharapkan saran dan

masukannya yang bersifat konstruktif sehubungan dengan pendekatan dan

rumusan masalah ini untuk pembangunan penelitan selanjutnya.

F. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teoretis

Sebagai suatu kegiatan ilmiah, maka dalam suatu penelitian diperlukan

teori yang berupa asumsi, konsep, defenisi dan proporsi untuk menerangkan suatu

fenomena social secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara

konsep.17 Kata teori berasal dari kata theoria dalam bahasa latin yang berarti

perenungan. Kata theoria itu sendiri berasal dari kata thea yang dalam bahasa

Yunani berarti cara atau hasil pandang. 18 Berdasarkan dari penjelasan yang

dipaparkan, maka dalam penelitian ini digunakan beberapa teori untuk dijadikan

sebagai bahan analisa dalam permasalahan penelitian tesis ini. Berikut teori-teori

yang dimaksud, antara lain:

17 Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Rineka Cipta, 2007, hal 19 18 Soetandyo Wigjosoebroto, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya,

Jakarta, Elsam HuMa, 2002, hal 184


14

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusmo, merupakan salah satu

syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan penegakan hukum. Sudikno

Mertokusumo mengartikan, bahwa kepastian hukum merupakan perlindungan

yustiabel terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti seseorang akan dapat

memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. 19 Bentuk

perlindungan hukum dan bentuk pertanggungjawaban pengembang apabila terjadi

peristiwa musibah atau bencana menimpa gudang penghuni sehingga

menyebabkan kerugian bagi penghuni baik secara fisik maupun materil, seperti

terjadi kebakaran, banjir atau secara tidak terduga atap bocor, plafon bangunan

ambruk menyebabkan mengancam keselamatan jiwa penghuni dan

pertanggungjawaban pertanggung bila terjadi peristiwa yang dapat dikategorikan

force majuer. Terdapat klausul tentang jaminan yang menjamin

pertanggungjawaban sejak serah terima untuk masa selanjutnya penghuni

diwajibkan untuk mengasuransikan unit/gudang nya sebagai upaya perlindungan

hukum bagi bangunan penghuni.20

Pengertian hukum sendiri menurut Gustav Redbruch dapat dibedakan

menjadi tiga aspek dimana ketiga-tiganya diperlukan untuk sampai pada

pengertian hukum yang memadai. Aspek yang pertama adalah keadialan dalam

arti sempit. Keadilan ini berarti kesamaan hak untuk semua orang didepan

19 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta,Liberty, 2007,

hal 145

20 Irene Mulia, Analisis Pertanggungjawaban Pengembang Apabila Terjadi Peristiwa

Force Majuere Terhadap Bangunan dan Penghuni Rumah Grand Jati Junction Medan, Tesis,

Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, diunduh dari

http://repositori.usu.ac.id/ Medan, 2018, hal. 1


http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/6020

15

pengadilan. Aspek yang kedua ialah tujuan keadilan atau finalitas. Aspek ini

menentukan isi hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang

hendak dicapai. Aspek yang ketiga ialah kepastian hukum atau legalitas. Aspek itu

menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.21

Teori Hukum Tan Kamello, yaitu suatu pandangan sistematis mengenai

penyataan hukum (legal statement), yang dibentuk dari hubungan antara variabel

hukum yang dapat menjelaskan hakikat dan gejala hukum yang ada serta dapat

diverifikasi dengan tujuan untuk memberikan justifikasi dan mengestimasikan

suatu peristiwa hukum tertentu. 22 Menurut Kelsen, sebagaimana dikutip Peter

Mahmud Marzuki hukum merupakan sebuah system norma. Norma merupakan

pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau das sollen, dengan

menyertakan peraturan tentang apa yang seharusnya dilakukan. Norma-norma

adalah produk dan aksi manusia yang deliberative. Undang-undang yang berisi

aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku

dalam bermasyarakat, baik dalam dengan sesame individu maupun dalam

hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi

masyarakat dalam membebani tindakan dalam individu. Adanya aturan itu dan

pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.23

Kepastian hukum ini juga dapat digunakan untuk mengetahui dengan tepat

aturan apa yang berlaku dan apa yang dikehendaki daripada hukum itu sendiri.

21 Theo Huijber, Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah, Cetakan Keempat belas, Kansius,

Yogyakarta, 2007, hal. 184 22 Tan Kamello, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Diidamkan, Penerbit

Alumni, Bandung, 2014, hal. 12 23 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hal 158


16

Asas ini sangat menetukan eksistensi hukum sebagai pedoman tingkah laku

dimasyarakat. Hukum harus memberikan jaminan tentang aturan hukum.24

Persoalan kepastian karena selalu dikaitkan dengan hukum, memberikan

konsekuensi bahwa kepastian hukum di sini selalu mempersoalkan hubungan

hukum antara warga negara dengan negara. Sebagai sebuah nilai, kepastian

hukum tidak semata-mata selalu berkaitan dengan negara, karena esensi dari

kepastian hukum adalah masalah perlindungan dari tindakan kesewenang-

wenangan. Maka itu, aktor-aktor yang mungkin melakukan kesewenang-

wenangan, tidak terbatas pada negara saja, tetapi juga oleh sekelompok pihak lain

di luar Negara.25

Atas dasar hal tersebut dalam pengajuaan asuransi sendiri sangat

diperlukan kepastian hukum, agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dari kedua

belah pihak baik pihak tertanggung ataupun penanggung demi keuntungan

pribadi.

b. Teori Keadilan

Dalam teori keadilan, keadilan itu sendiri memiliki sifat dua sifat yang

dapat dilihat dari persefektif hukum yaitu dalam artian formal dan dalam artian

material. Keadilan dalam artian formal menuntut hukum yang berlaku umum,

sedangkan material menuntut agar setiap hukum harus sesuai dengan cita cita

keadilan masyarakat. 26 Bagi kebanyakan orang keadilan adalah adalah prinsip

24 Muchtar Kusumaatmadja dan Arief B Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum: Suatu

Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum, Buku I, Alumni, Bandung, 2000,

hal 48 25 E. Fernando M. Manullang, Menggapai Hukum Berkeadilan : tinjauan hukum kodrat

dan Antinomi Nilai, kompas, Jakarta, 2007, hal 94 26 R.Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Kompas , Jakarta, 2007, hal 96


17

mum, bahwa individu-individu tersebut seharusnya menerima apa yang

sepantasnya mereka terima. Sebagian menyebutnya dengan istilah legal justice

atau keadilan hukum yang merujuk pada pelaksanaan hukum menurut prinsip-

prinsip yang ditentukan dalam negara hukum. Hukum sangat erat hubungannya

dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan

keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan

hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Setiap hukum yang

dilaksanakan ada tuntutan untuk keadilan, maka hukum tanpa keadilan akan sia-

sia sehingga hukum tidak lagi berharga di hadapan masyarakat. Hukum bersifat

objektif berlaku bagi semua orang, sedangkan keadilan bersifat subjektif.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :27

a) Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan yang diberikan oleh

pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.

Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk

mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-

batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b) Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi

seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah

terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.28

Menurut Hans Kelsen, keadialan adalah suatu tertib social tertentu

dibawah lindungannya usadaha unutk mencari kebenaran bisa berkembang

dengan subur dalam masyrakat, karena keadilan adalah kebahagian social.29 Pada

intinya keadilan meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Keadilan berarti tidak

27 Vernando, Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Jemaah Umroh Dalam Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. First Anugerah Karya Wisata (Studi Putusan

Mahkamah Agung No. 105/Pdt-SUS/PKPU/PN.Jkt.Pst), Tesis, Program Studi Magister

Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019, hal.19 dalam buku Satjipto Raharjo, Ilmu

Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 53 28 29 Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Terje Raisul Muttaqien Nusa

Media, Bandung, , 2009, hal 6


18

berat sebelah dan menimbang sama rata sesuai hasil kemufakatan para pihak dan

tidak memihak. keadilan juga keaadan dimana setiap orang baik dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menerima apa yang menjadi haknya,

sehingga dapat melaksanakan kewajiban.30

Teori keadilan yang dikemukan oleh John Rawls sebagaimana dikutip oleh

Agus Yudha Hernoko, bertitik tolak pada terma Posisis Asli yaitu status quo awal

yang menegaskan bahwa kesepakatan fundamental yang dicapai adalai fair.

Semua orang mempunyai hak yang sama dalam prosedur memilih prinsip; setiap

orang dapat mengajukan usulan, menyampaikan penalaran mereka dan lain-lain.31

Rawls menyebutkan Justice as fairnessi yang ditandai dengan adanya

prinsip rasionalitas, kebebasan dan kesamaan. Oleh karena itu diperlukan prinsip-

prinsip keadilan yang mengutamakan asas hak dari pada asas manfaat. Bahwa

setiap orang harus memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas,

seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Ini merupakan hak yang mendasar

(hak asasi) yang harus dimiliki oleh semua orang. Dengan kata lain, hanya dengan

adanya jaminan kebebasan yang sama bagi semua orang, maka keadilan akan

terwujud.32

Teori ini digunakan untuk mencari keadilan seadil-adilnya tehadap

penelitian, dalam menelaah keputusan hakim yang telah memutus perkara No.

1040K/Pdt/2014. Diharapkan teori ini dapat membrikan rasa adil bagi para pihak

dalam pelaksanaan perjanjian pertanggungan asuransi, khusuh pihak tertanggung

30 Dominicus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan memahami Hukum,

Laksabang Pressindo, Yogyakarta, 2010, hal 59 31 Agus Yudha Harnoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalan Kontrak

Komersia, Preneda Media Grup, Jakarta, 2011, hal 21. 32 Ibid


19

dan penanggung. Sehingga memunculkan kepercayaan masyarakat yang lebih

besar terhadap penggunaan jasa perasuransian dalam menanggung resiko yang

terjadi.

Sebagai contoh, dalam mewujudkan rasa keadilan BPSK memanggil para

pihak yang bersengketa, yaitu konsumen dan pelaku usaha. Oleh BPSK kedua

belah pihak yang bersengketa diusulkan untuk melakukan perdamaian di luar

sidang. Usul tersebut akhirnya diterima oleh kedua belah pihak, dan kedua kasus

tersebut dapat diselesaikan dengan cara perdamaian tanpa harus melalui

persidangan. Bahwa perusahaan diwajibkan untuk melakukan ganti rugi terhadap

konsumen atas kerugian yang dideritanya sesuai kesepakatan perdamaian yang

telah diputuskan antara konsumen dengan perusahaan. Ganti rugi tersebut

dilaksanakan perusahaan dengan cara merenovasi kembali gudang konsumen

tersebut sehingga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya

antara perusahaan dan konsumen. BPSK sebagai institusi hukum yang berwenang

mengindikasikan beberapa faktor penyebab diantaranya adalah;

1. Kurangnya sosialisasi tugas, fungsi dan wewenang BPSK kepada masyarakat;

2. Kurangnya sosialisasi peraturan dan informasi yang berkaitan dengan

perlindungan konsumen;

3. Paradigma berfikir masyarakat pada umumnya yang menganggap berpekara

ke pengadilan/instrumen hukum lainnya yang berwenang akan memakan

biaya dalam jumlah yang besar, menyita waktu dan merepotkan.

Hal ini mencerminkan kegagalan tugas dan fungsi institusi hukum yang

berwenang dalam melindungi hak dan kepentingan konsumen, khususnya


20

konsumen pembelian perumahan yang mengalami kerugian disebabkan tindakan

wanprestasi/kelalaian dari perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

Namun perlu dipertegas bahwa perusahaan perlu melaksanakan klausula didalam

perjanjian ditimbulkan oleh kehendak bebas dari para pihak yang membuatnya

sehingga menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak tersebut. Apakah suatu

perjanjian yang dibuat para pihak itu mengandung unsur penipuan dari salah satu

pihak, maka perlu dilakukan suatu ketelitian dari pihak lain untuk memahaminya.

Ada kalanya suatu perjanjian mengandung unsur penipuan di dalam klausulanya,

dan adapula kalanya suatu perjanjian tidak mengandung unsur penipuan di dalam

klausula, tetapi dalam praktik justru mengarah kepada delik penipuan.33

Kepastian hukum menjamin perlindungan hukum. Perlindungan hukum

terhadap tertanggung apabila penanggung menolak klaim asuransi dalam

perjanjian asuransi kendaraan bermotor dengan risiko total loss only maka pihak

tertanggung dan pihak asuransi dapat menerapkan mediasi dalam penyelesaian

sengketa berdasarkan POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan

Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Apabila jalan mediasi tidak tercapai maka

pihak tertanggung dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan setempat dengan

dasar tuntutan pihak asuransi wanprestasi.34

33 Sugirhot Marbun, Mahmud Mulyadi, Suhaidi, Mahmul Siregar, Perbedaan antara

Wanprestasi dan Delik Penipuan Dalam Hubungan Perjanjian, Jurnal USU Law Journal, Volume

3, Nomor 2, Agustus 2015, hal. 126

34 Adrianyah Putra Napitupulu, Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Dalam Hal

Penanggung Menolak Klaim Asuransi Akibat Terjadinya Resiko Total Loss Only (Studi Putusan

Pengadilan Negeri Medan No. 392/Pdt.G/2013/PN.Mdn), diunduh dari http://repositori.usu.ac.id/,

Medan, 2017, hal. 1


http://repositori.usu.ac.id/,

21

2. Konsepsi

Konsepsi merupakan salah satu bagian terpenting dari teori. Peranan

konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi,

antara abstrak dan realitas.35 Konsepsi itu sendiri dapat diartikan sebagai kata

yang menyatukan abstraksi yang digenetalisasikan dari hal-hal yang khusus yang

disebut definisi operasional.

Konsep atau pengertian merupakan unsur pokok dari suatu penelitian. Jika

masalahnya dan kerangka konsep teoritisnya sudah jelas, biasanya sudah

diketahui pula fakta mengenai gejala-gejala yang menjadi pokok perhatian, dan

suatu konsep sebenarnya merupakan definisi singkat dari kelompok fakta atau

gejala itu.36

Oleh karena itu dalam pembuatan penulisan tesis ini perlu dirumuskan

beberapa definisi oprasional dengan konsep dasar sebagai berikut :

a. Analisis Yuridis, merupakan mengumpulkan hukum dan dasar lainnya

yang relevan untuk kemudian mengambil kesimpulan sebagai jalan keluar

atau jawaban atas permasalahan.37

b. Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai dalam melaksanakan

kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat

antara kreditur dengan debitur. 38 Pasal 1238 yang mengenai dasar

peraturan mengenai wanpestasi, pasal ini merangkan tentang kapan

35Herlin Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Di Bidang Kenotariatan, Citra

Aditya Bakti, Bandung, 2007, hal 364 36 Koentjoroningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, Edisi Ketiga, Gramedia

Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hal 21 37 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Bandung: Mandar Maju,

2008, hal 83 38 Salim HS, Pengatar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal 74


22

seseorang dianggap wanprestasi dalam suatu perjanjian. Wanprestasi dapat

terjadi dengan dua cara, yaitu sebagai berikut :

a) Pemberitahuan, yaitu apabila perjanjian tidak menetukan waktu

tertentu kapan seseorang dinyatakan wanprestasi atau perjanjian tidak

menentukan batas waktu tertentu yang dijadikan patokan tentang

wanprestasinya debitur, harus ada pemberitahuan dulu tentang

kelalaian atau wanprestasinya.

b) Sesuai dengan perjanjian, yaitu jika dalam perjanjian itu ditentukan

jangka waktu pemenuhan perjanjian dan salah satu pihak tidak

memenuhi pada waktu tersebut, dia telah wanprestasi.39

Selain pada Pasal 1238, dasar dari adanya Wanprestasi juga dapat dilihat

dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan bahwa, penggantian

biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah

mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi

perikatannya, tetapi melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan

atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu

yang telah dilampaukannya”40

c. Perjanjian, suatu perjanjian adalah semata-mata suatu persetujuan yang

diakui oleh hukum. Persetujuan ini merupakan kepentingan pokok dalam

dunia usaha, dan menjadi dasar dari kebanyakan transaksi dagang, seperti

jual beli barang, tanah, pemberian kredit,asuransi, pengangkutan barang,

pembentukan organisasi usaha dan sebegitu menyangkut juga tenaga kerja.

39 Ahmad miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal 8 40 Ibid Hal 12


23

Hukum tidak akan mengakui semua perjanjian. Perjanjian yang diakui

oleh hukum hanya jika perjanjian itu memenuhi syarat syarat yang

sebagaimana diatura dalam Pasal 1320 KUH Perdata, sebagai berikut ini :

a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, pengertian sepakat

dilukiskan pernyataan kehendak yang disetujui (overeenstemende

wilsverklaring) antara pihak-pihak. Penyataan pihak yang

menawarkan dinamakan tawaran (offerte), sedangkan pernyataan

pihak yang menerima tawaran dinamakan akseptasi (acceptatie). 41

Suatu kesepakatan dapat dicapai dengan berbagai cara, baik tertulis

maupun tidak tertulis termasuk dengan menggunakan simbol-simbol

atau dengan cara lainnya yang tidak secara lisan.42 Adapun sepakat

yang dianggap sah hanya jika diberikan tidak berdasarkan kekhilafan,

paksaan maupun penipuan.

b) Cakap untuk membuat suatu perikatan, kecakapan adalah kemampuan

menurut hukum untuk melakukan perbuatan hukum. Kecakapan ini

ditandai dengan dicapainya umur 21 tahun atau telah menikah

walaupun belum berumur 21 tahun dan tidak dalam pengampuan.

Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan menetapkan bahwa seseorang yang belum mencapai umur

18 tahun berada dibawah kekuasaan orang tuanya. Dengan demikian,

secara yuridis seseorang yang berumur 18 tahun telah dianggap

41 Mariam Darus Badrulzaman, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Tentang

Hukum Perikatan dengan Penjelasan, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung, 2006, Hal 89. 42 Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal 1233

Sampai 1456 BW, Cetakan Keenam, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, Hal 68


24

mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan karenanya

menjadi cakap untuk berbuat dalam hukum.

c) Suatu hal tertentu, hal tertentu yang dimaksud dalam syarat ini tidak

lain berkenaan dengan objek perjanjian. KUH-Perdata memberikan

beberapa syarat tertentu agar suatu objek dapat diperjanjikan, antara

lain objek tersebut harus berupa barang yang dapat diperdagangkan,

sudah ditentukan jenisnya, jumlahnya dapat ditentukan atau dihitung

dikemudian hari, serta barang tersebut dapat berupa barang yang telah

ada ataupun akan ada dikemudian hari, kecuali terhadap barang yang

masih dalam warisan yang belum dibuka.

d) Suatu sebab yang halal, sebab yang yang dimaksud dalam syarat ini

tidak berkaitan dengan motif diadakannya perjanjian, melainkan

berkenaan dengan sebab yang sifatnya objektif. 43 Halal yang

dimaksud adalah isi dari perjanjian tidak bertentangan dengan undang-

undang, kesusilaan dan ketertiban umum.44 Berkaitan dengan syarat

ini, KUH-Perdata mengatur bahwa perjanjian tidak boleh diadakan

tanpa sebab sama sekali, dengan sebab yang palsu dan sebab yang

terlarang.20

d. Pertanggungan Asuransi, istilah asli dalam bahsa Belanda adalah

verzekering atau assurantie, R. Sukardo Guru Besar Hukum Dagang

menerjemahkannya dengan “pertanggungan”. Istilah pertanggungan ini

umum dipakai dalam literature hukum dan kurikulum perguruan tinggi

43 Munir Fuady, Konsep Hukum Perdata, Cetakan Ke-1, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, Hal

201.

44 Ahmadi Miru dan Sakka Pati, Op. Cit., Hal 69


25

hukum di Indonesia. Istilah asuransi adalah serapan dari istilah assurantie

(Belanda), asuransi banyak dipakai dalam praktik dunia usaha. Akan

tetapi, kenyataan sekarang kedua istilah pertanggungan dan asuransi

dipakai, baik dalam kegiatan bisnis maupun pendidikan hukum di

perguruan tinggi hukum sebagai sinonim. Kedua istilah tersebut dipakai

dalam undang-undang perasuransian dan juga buku-buku hukum

perasuransian.45 Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 40 Tahun 2014

Tentang Perasuransian, Asuransi adalah perjanjian antara dua belah pihak,

yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar

penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

a) Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis

karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan

keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang

mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis yang tidak pasti;

atau

b) Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya

tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya

terntanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapakan

dan/atau didasarkan dari hasil pengolahan dana.46

Menurut Pasal 246 KUHD Pertanggungan adalah perjanjian dengan mana

penanggung mengikatakan diri kepada tertanggung dengan menerima

premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena kerugian

45 Abdulkadir Muhammad. Op.cit., Hal 6 46 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Pasal 1 Ayat (1).


26

kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapakan yang mungkin

dideritanya akibat dari suatu evenemen.

e. Resiko, seorang manusia dalam suatu masyrakat, sering menderita

kerugian karena akibat suatu peristiwa, yang tidak terduga, misalnya

rumak kebakaran, barang barangnya dicuri, tabrakan, mendapat kcelakan

baik didarat laut dan udara. Resiko menderita kerugian-kerugian macam

inilah, yang menimbulkan pikiran, untuk memperkecil resiko itu dengan

jalan asuransi yaitu memperoleh jaminan dari pihak lain,bahwa keruguan

itu akan ditutup.47

f. Kebakaran, kebakaran merupakan suatu resiko atau kejadian yang dapat

terjadi di kehidupan masyarakat. Untuk menghindari kerugian atas resiko

kebakaran, maka banyak asuransi yang bersedia menjadi penaggung untuk

menajminkan harta bendanya di perusahaan. Kitab undang-undang hukum

dagang memuai pasal pasal yang khusus mengenai asuransi kebakaran,

yaitu pasal 287 sampai dengan 298.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang

didasarkan pada metode,sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk

mempelajari beberapa gejala hukum tertentu dengan jelas menganalisanya,

kecuali itu juga diaadakan pemerikasaan yang mendalam terhadap fakta hukum

tersebut untuk kemudian mengusahakan satu pemecahan atas permasalahan yang

timbul didalam gejala yang bersangkutan. 48

47 Wirjono Prodjodikoro. Hukum Asuransi Indonesia, Intermasa, Jakarta, 2017, Hal 6 48Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2014, Hal 43


27

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian tesis ini menggunakan metode yuridis normatif. Penelitian

yuridis normatif merupakan suatu prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran

berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya yang objeknya adalah hukum

itu sendiri.49 Alasan penggunaan jenis penelitian ini adalah guna menghasilkan

argumentasi, teori atau konsep baru sebagai dretesis dalam menyelesaikan

masalah yang dihadapi oleh pihak pihak yang bersangkutan. Adapun alasan lain

penggunaan jenis penelitian yuridis normatif guna menganalisis peraturan yang

ada serta relevansinya terhadap penyelesaian masalah.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam penulisan tesis ini penelitian deskriptif analisis,

yaitu “penelitian bersifat pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran

(deskriprif) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan

pada saat tertentu, atau peristiwa hukum yang terjadi didalam masyarakat”.50

Metode ini menggambarkan peraturan-peraturan yang berlaku didalam

masyarakat dan kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek

pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan Analisis Yuridis Perbuatan

Wanprestasi Atas Perjanjian Pertanggungan Asuransi Resiko Kebakaran Dalam

Putusan No. 1040K/Pdt/2014.

3. Sumber Data

Data pokok dalam penelitian ini adalah data sekunder,51 yang meliputi :

49 Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang,

Bayumedia, 2011, Hal 57 50 Soerjono Soekanto, Op.,Cit, Hal 9 51 Penelitian Normatif data sekunder sebagai sumber/bahan informasi dapat merupakan

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Bambang Waluyo,

Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal. 14.


28

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya

yang mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari

perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan

perundang-undangan dan putusan-putusan hakim, yaitu diantaranya Kitab

Undang-Undang Hukum Pertada, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang,

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk

Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi

b. Bahan hukum sekunder, Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum

yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, 52 serta

membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti hasil-

hasil penelitian, hasi seminar, hasil karya dari kalangan hukum, serta

dokumen-dokumen dan buku-buku yang berkaitan dengan masalah-

masalah asuransi, khususnya yang berkaitan dengan perjanjian

pertanggungan asuransi kebakaran.

c. Bahan hukum tertier yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk

maupun penjelasan terhadap bahan hukum premier dan bahan hukum

sekunder seperti kamus hukum,ensiklopedia dan lain sebagainya53

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapat data yang diperlukan, pengumpulan data dilakukan

melalui tahap-tahap penelitian antara lain sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan (Library Research)

52 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan

Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hal 54 53 Ibid Hal 13


29

Studi kepustakaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk

menguraikan sistematika tentang teori-teori dan hasil-hasil penelitian yang

didapatkan oleh peneliti terdahulu yang ada hubungannya dengan

permasalahan dan tujuan penelitian yang berhubungan dengan materi tesis

ini.54

b. Studi Lapangan (Field Research)

Studi lapangan adalah kegiatan yang dilakukan berupa wawancara kepada

narasumber (informan) di lapangan, dengan terlebih dahulu membuat

pedoman wawancara yang berisi daftar pertanyaan yang akan diajukan pada

saat melakukan wawancara secara sistematis dan telah disiapkan sebelumnya

berkaitan dengan masalah yang dibahas. Dengan teknik wawancara akan

memudahkan mendapatkan informasi yang diinginkan. Studi lapangan

dilakukan agar mendapatkan data yang lengkap dan memiliki kebenaran baik

menurut hukum maupun kenyataan yang dapat dilihat di lapangan.55 Adapun

yang menjadi informan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kepala Cabang PT. Asuransi Purna Artanugraha, yaitu Bapak Hendra

2. Karyawan PT. Asuransi Purna Artanugraha, Kepala Divisi Klaim, Yaitu

Ibu Gerri Tiffani.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini yang dipergunakan adalah

studi dokumen dan wawancara yang dibantu dengan pedoman wawancara.

54 Made Wirartha, Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, dan Tesis, CV. Andi

Offset, Yogyakarta, 2005, hal. 21 55 Crano, Willian D and Brewer, Marilyn B, Lowrence Erlbaum Associates, Principles

And Methodes Of Social Research, Mahwah Publishers, New Jersey, 2002, hal. 223


30

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah “teknik pengumpulan data yang tidak langsung

ditujukan pada subyek penelitian, namun melalui dokumen.” Dokumen yang

digunakan dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat,

catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan dokumen lainnya.56

b. Pedoman Wawancara

Yang dimaksud dengan pedoman wawancara adalah “panduan yang memuat

pertanyaan-pertanyaan yang disusun secara struktur untuk mendapat jawaban

sesuai dengan rumusan masalah.” 57 Walaupun wawancara adalah proses

percakapan yang berbentuk tanya jawab dengan tatap muka, wawancara

adalah suatu proses pengumpulan data untuk suatu penelitian. Beberapa hal

dapat membedakan wawancara dengan percakapan sehari-hari, antara lain :58

1) pewawancara dan responden biasanya belum saling mengenal sebelumnya

2) responden selalu menjawab pertanyaan

3) pewawancara selalu bertanya

4) pewawancara tidak menjuruskan pertanyaan kepada suatu jawaban, tetapi

harus selalu bersifat netral

5) pertanyaan yang ditanyakan mengikuti panduan yang telah dibuat

sebelumnya. Pertanyaan panduan ini dinamakan interview guide

Adapun narasumber yang diwawancarai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Kepala Cabang PT. Asuransi Purna Artanugraha, yaitu Bapak Hendra

2. Karyawan PT. Asuransi Purna Artanugraha, Kepala Divisi Klaim, Yaitu Ibu

Gerri Tiffani.

56 Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, Ghalia

Indonesia, Bogor, 2002, hal. 87 57 Mohamad Nazir, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hal. 193 58Ibid., hal. 194


31

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya

ke dalam suatu pola, kategori dan satuan urauan dasar.59 Dalam penelitian hukum

normatif, maka analisis data pada dasarnya merupakan kegiatan untuk

mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematika

berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut untuk

memmudahkan penyusunan penelitian.60

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu menguraikan data secara

bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logi, tidak tumpang tindih dan

efektif sehingga memudahkan interprestasi data dan pemahaman dasik analisis,

kemudian ditarik kesimpulan sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai

jawaban dari permasalahan yang dibahas61

Dalam penelitian ini, langkah yang pertama kali dilakukan adalah

mengumpulkan data dari bahan hukum primer yaitu berupa putusan perkara

penundaan kewajiban pembayaran utang dan berkas perjanjian kerjasama

kemudian diklarifikasikan sesuai dengan masalah pokok yang diteliti dan diolah

kemudian disajikan dengan konsep-konsep yang ada pada bahan hukum sekunder

berupa buku-buku, literatur lainnya serta penelitian lapangan dalam bentuk

wawancara terhadap data yang telah disajikan tersebut kemudian dilakukan

pembahasan teori-teori dan aturan-aturan yang mengaturnya. Penelitian ini

berupaya untuk memaparkan sekaligus melakukan analisis terhadap permasalahan

59 Lexy J, Moleong, Metode Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2004, Hal 103 60 Bambang Waluo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, Hal

251 61 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, PT.Citra Aditya Bakti,

Bandung, 2004, Hal 127


32

yang ada dengan kalimat yang sistematis agar dapat dilakukan penarikan

kesimpulan jawaban yang jelas dan benar. Penarikan kesimpulan dalam penelitian

dilakukan dengan metode deduktif, yaitu “melakukan penarikan kesimpulan

diawali dari hal-hal yang bersifat umum untuk kemudian ditarik kesimpulan yang

bersifat khusus, sebagai jawaban yang benar dalam pembahasan permasalahan

yang terdapat pada penelitian ini.”62

62Ibid., hal. 48


33

BAB II

PENGAJUAN KLAIM ASURANSI KEBAKARAN YANG DIAJUKAN

OLEH TERTANGGUNG TELAH MEMENUHI STANDARISASI POLIS

ASURANSI KEBAKARAN INDONESIA

A. Tinjauan Umum tentang Asuransi

Peransuransian adalah istilah hukum (legalterm) yang dipakai dalam

perundang-undangan dan Perusahaan Perasuransian. Istilah perasuransian berasal

dari kata “asuransi” yang berarti pertanggungan atau perlindungan atas suatu

objek dari ancaman bahaya yang menimbulkan kerugian. Apabila kata “asuransi”

yang berarti pertanggungan atau perlindungan atas suatu objek dari ancaman

bahaya yang menimbulkan kerugian. Apabila kata “asuransi” diberi imbuhan per-

an. Maka muncullah istilah hukum “perasuransian”, yang berarti segala usaha

yang berkenaan dengan asuransi. Usaha yang berkenaan dengan asuransi ada 2

(dua) jenis, yaitu:63

1 Usaha di bidang kegiatan asuransi disebut usaha asuransi (insurance

business). Perusahaan yang menjalankan usaha asuransi disebut Perusahaan

Asuransi (insurance company).

2 Usaha di bidang kegiatan penunjang usaha asuransi disebut usaha penunjang

usaha asuransi (complementary insurance business). Perusahaan yang

menjalankan usaha penunjang usaha asuransi disebut Perusahaan Penunjang

Asuransi (complementary insurance company)

Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun

2014 tentang Perasuransian: Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara

2 (dua) pihak yaitu perusahaan Asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar

bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

63 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Asuransi di Indonesia, PT Intermasa, Jakarta, 1979,

hal.1

33


34

a. Memberikan pergantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena


tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungki diderita

tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak

pasti; atau

b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung

atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan

manfaat yang besarnya telah di tetapkan dan/atau didasarkan dari pengolahan

dana.

Menurut Pasal 246 Kitab Undang-undang Hukum Perniagaan atau

Wetboek van Koophandel memberikan definisi tentang asuransi sebagai berikut:

Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang

penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima

suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian,

kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan

dideritanya karena suatu peristiwa yang tertentu.64

Rumusan Pasal 1angka (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014

ternyata lebih luas jika dibandingkan dengan rumusan Pasal 246 KUHD karena

tidak hanya melingkupi asuransi kerugian, tetapi juga asuransi jiwa. Hal ini

diketahui dari kata-kata bagian akhir rumusan, yaitu untuk memberikan suatu

pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang

dipertanggungkan. Dengan demikian objek asuransi tidak hanya meliputi harta

kekayaan, tetapi juga jiwa/raga manusia.65

Asuransi merupakan suatu persediaan yang disiapkan oleh sekelompok

orang, yang dapat tertimpa kerugian, guna menghadapi kejadian yang tidak dapat

diramalkan, sehingga bila kerugian tersebut menimpa salah seorang diantara

64 A.Hasymi, Dasar-Dasar Asuransi, Balai Aksara, Jakarta, 1981, hal.9. 65 Muhammad Muslehuddin,Insurance and Islamic Law, Menggugat Asuransi

Modern:Mengajukan suatu alternative baru dalam perpektif hukum Islam, Jakarta, 1999, hal.3.


35

mereka maka beban kerugian tersebut akan disebarkan ke seluruh kelompok.

Asuransi adalah transaksi antara dua pihak, pihak yang satu berkewajiban

membayar iuran dan pihak yang lain berkewajiban memberikan jaminan

sepenuhnya kepada pembayar iuran jika terjadi sesuatu yang menimpa pihak

pertama sesuai dengan perjanjian yang dibuat.66

Asuransi adalah suatu persetujuan di mana pihak yang menjamin berjanji

kepada pihak yang dijamin, untuk menerima sejumlah uang premi sebagai

pengganti kerugian, yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin, karena akibat

dari suatu peristiwa yang belum pasti.

Sedangkan dalam pandangan yang lain, asuransi dipahami sebagai suatu

kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti

sebagai (substitusi) kerugian-kerugian yang belum pasti.67Asuransi dari berbagai

sudut pandang yaitu dari sudut ekonomi, hukum, bisnis, sosial, ataupun

berdasarkan pengertian matematik, bahwa asuransi merupakan bisnis yang unik,

yang didalamnya terdapat kelima aspek tersebut.68

Dalam pandangan ekonomi, asuransi merupakan metode untuk

mengurangi risiko dengan jalan memindahkan dan mengkombinasikan

ketidakpastian akan adanya kerugian keuangan (finansial). Dari sudut pandang

hukum, asuransi merupakan suatu kontrak kerja (perjanjian) pertanggungan risiko

antara tertanggung dengan penanggung. Penanggung berjanji akan membayar

kerugian yang disebabkan risiko yang dipertanggungkan kepada tertanggung.

66 Abdul Aziz Dahlan dkk (editor), Ensiklopedia Hukum Islam, Ichtiar Baru Van Hoeve,

Jakarta, 1996, hal. 138 67 Abbas Salim, Asuransi dan Manajemen Resik, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000,

hal.1. 68 Herman Darmawi, Manajemen Asuransi, Bumi Aksara, Jakarta, 2001, hal.2.


36

Sedangkan tertanggung membayar premi secara periodik kepada penanggung.

Menurut pandangan bisnis, asuransi adalah sebuah perusahaan yang usaha

utamanya menerima/menjual jasa, pemindahan risiko dari pihak lain, dan

memperoleh keuntungan dengan berbagai risiko (sharing of risk) di antara

sejumlah nasabahnya. Dari sudut pandang sosial, asuransi didefinisikan sebagai

organisasi sosial yang menerima pemindahan risiko dan mengumpulkan dana dari

anggota-anggotanya guna membayar kerugian yang mungkin terjadi pada masing-

masing anggota tersebut. Dalam pandangan matematika, asuransi merupakan

aplikasi matematika dalam memperhitungkan biaya dan faedah pertanggungan

risiko..Hukum probabilitas dan teknik statistik dipergunakan untuk mencapai hasil

yang dapat diramalkan.69

Asuransi adalah suatu persetujuan dalam mana pihak yang ditanggung

untuk menerima sejumlah premi mengganti kerugian yang mungkin akan diderita

oleh pihak yang ditanggung, sebagai akibat suatu peristiwa yang belum terang

akan terjadi. Asuransi sebagai suatu persetujuan, di mana penanggung

mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan mendapat premi, untuk mengganti

kerugian karena kehilangan, kerugian, atau tidak diperbolehnya keuntungan yang

diharapkan, yang dapat diderita karena peristiwa yang tidak diketahui lebih

dahulu.

a. Klasifikasi berdasarkan objek asuransi:

1) Asuransi kerugian70

69 Ibid, hal. 3 70 Dessy Daniarti, Jurus Pintar Asuransi, G. Media, Yogyakarta, 2011, hal. 31


37

Benda asuransi adalah benda yang menjadi objek perjanjian asuransi yang

mempunyai nilai ekonomi dan dapat dihargai dengan uang. Benda asuransi selalu

berwujud, misalnya gedung pertokoan, rumah, kapal. Benda asuransi selalu

diancam oleh bahaya atau peristiwa yang terjadinya itu tidak pasti. Ancaman

bahaya itu mungkin terjadi yang mengakibatkan benda asuransi dapat rusak,

hilang dan musnah atau berkurang nilainya.

Benda asuransi berhubungan dengan teori kepentingan (interest theory).

Menurut teori kepentingan, pada benda asuransi melekat hak subjektif yang tidak

berwujud. Karena benda tersebut rusak, hilang dan musnah atau berkurang

nilainya maka hak subjektif juga dapat rusak, hilang dan musnah atau berkurang

nilainya. Dalam litelatur hukum asuransi hak subjektif ini disebut kepentingan.

Kepentingan itu bersifat absolut, artinya harus ada pada setiap objek asuransi dan

mengikuti kemana saja benda asuransi itu berada. 71

Menurut ketentuan Pasal 268 KUHD, kepentingan memilki beberapa

kriteria yaitu:

a) Harus ada pada setiap asuransi

b) Harus dapat dinilai dengan uang

c) Harus diancam oleh bahaya

d) Harus tidak dikecualikan oleh Undang-Undang artinya tidak dilarang oleh

Undang-undang atau tidak bertentangan dengan ketertiban umum/kesusilaan.

Berdasarkan uraian di atas bahwa yang menjadi objek asuransi adalah

benda yang menjadi objek perjanjian asuransi kerugian dapat berupa benda

71 Ibid, hal. 32


38

asuransi yang sifatnya berwujud dan kepentingan yang melekat pada benda

asuransi.

2) Asuransi jumlah/Jiwa

Objek asuransi jiwa atau jumlah bukannya benda tetapi melainkan jiwa

atau raga manusia yang terancam peristiwa yang menjadi sebab kematian atau

kecelakaan dan kepentingan. Jiwa tidak dapat dinilai dengan uang, tetapi sejumlah

uang dapat dijadikan ukuran pembayaran santunan jika terjadi peristiwa yang

menjadi sebab kematian atau kecelakaan. Maka dalam asuransi jumlah,

kepentingan dinilai dengan uang karena akan menentukan jumlah yang

diasuransikan dalam bentuk premi yang harus dibayar oleh tertanggung dan

berapa ganti kerugian yang harus dibayar penanggung jika terjadi kematian atau

kecelakaan.72

Penetapan sejumlah uang sebagai santunan hanya tujuan praktis yaitu

memudahkan perhitungan pembayaran santunan yang jumlahnya sudah ditetapkan

dalam perjanjian atau Undang-Undang.

b. Klasifikasi berdasarkan sumber perikatan73

1) Asuransi Sukarela

Asuransi sukarela adalah suatu perjanjian asuransi yang terjadinya

didasarkan kehendak bebas dari pihak-pihak yang mengadakannya. Hal ini berarti

timbulnya perjanjian tidak ada paksaan dari luar.

2) Asuransi Wajib Asuransi

72 Prihantoro, Aneka Produk Asuransi dan Karakteristik, Kanisius, Yogyakarta, 2014, hal. 6 73 Abbas Salim, Dasar-Dasar Asuransi, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1995, hal. 69


39

Wajib merupakan jenis asuransi yang terbentuk oleh suatu ketentuan

perundang-undangan. Juga terdapat sanksi apabila asuransi yang dimaksud tidak

dilaksanakan. Dengan demikian Asuransi Sosial Tenaga Kerja termasuk dalam

asuransi sosial yang bersifat wajib karena diatur dalam UU Jamsostek.

Dalam asuransi minimal terdapat 2 orang, yaitu penanggung dan

tertanggung. Penanggung adalah pihak yang menanggung beban resiko sebagai

imbalan premi yang diterimanya dari tertanggung. Maka penanggung

berkewajiban mengganti kerugian. Dalam asuransi jiwa, jika evenemen matinya

tertanggung, maka penanggung wajib membayar santunan, atau jika berakhirnya

jangka waktu asuransi tanpa terjadi evenemen maka penanggung wajib membayar

sejumlah uang pengembalian kepada tertanggung.74

Penanggung adalah perusahaan asuransi jiwa yang memberikan jasa dalam

penanggulan risiko yang dikaitkan dengan hidup atau matinya seseorang yang

diasuransikan. Perusahaan asuransi jiwa merupakan badan hukum milik negara

atau milik swasta.

Selain 2 pihak tersebut, terdapat pihak ketiga yaitu disebut penikmat.

Penikmat itu dapat berupa orang yang ditunjuk oleh tertanggung atau ahli waris

tertanggung. Munculnya penikmat ini terjadi evenemen meninggalnya

tertanggung. Penikmat tidak bertanggung jawab atas premi tetapi ia memperoleh

manfaat. Artinya asuransi dilaksanakan untuk kepentingan tetapi tidak atas

tanggung jawabnya.

74 Ibid, hal. 70


40

Evenemen atau peristiwa tidak pasti yang diadopsi dari bahasa Belanda

yang mempunyai arti peristiwa terhadap dimana asuransi itu diadakan tidak dapat

dipastikan terjadi dan tidak diharapkan akan terjadi. Walaupun peristiwa itu sudah

pasti terjadi misalnya matinya seseorang, saat terjadinya itu pun tidak dapat

diketahui atau dipastikan. Jika sulit meramalkan terjadinya peristiwa. Jika

peristiwa itu sudah diketahui sebelumnya bahwa itu pasti terjadi atau sudah

diketahui saat terjadinya, tidak akan ada artinya dalam asuransi.75

Pasal 290 KUHD menyebutkan bahwa, yang dimaksud dengan asuransi

kebakaran adalah pertanggungan yang menjamin kerugian atau kerusakan atas

harta benda (harta tetap dan harta bergerak) yang disebabkan kebakaran yang

terjadi karena api sendiri atau api dari luar karena udara jelek, kurang hati – hati,

kesalahan atau perbuatan tidak pantas dari pelayanan tertanggung, tetangga,

musuh, perampok, dan apa saja, dan dengan cara bagaimana pun sebab timbulnya

kebakaran.

Ada tiga jenis asuransi kebakaran berdasarkan sudut pandang benda

pertanggungan asuransi kebakaran, yaitu asuransi kebakaran terhadap:

1. Gedung atau bangunan

2. Barang dagangan yang ada didalamnya dan

3. Gedung atau bangunan dan barang dagangan yang ada didalamnya.

Asuransi kebakaran juga dapat dibedakan dari sudut penyebabnya yaitu:76

1. Petir, api sendiri, kurang hati-hati dan kecelakaan lain-lain

75 Hendy Dwipta, dkk, Evaluasi Pengendalian Intern Terhadap Sistem dan Prosedur

Pengajuan Pembayaran Klaim Asuransi Kebakaran, Jurnal Administrasi Bisnis, 2014, Vol. 14

hal. 2 76 Ibid, hal. 4


41

2. Kesalahan atau itikad jahat dari pelayan sendiri, tetangga, musuh, perampok,

dan lain-lain

3. Sebab-sebab lain dengan nama apa saja dengan cara bagaimanapun

kebakaran itu telah terjadi, disengaja atau tidak, biasa atau pun luar biasa

dengan tiada kecuali.

Proses klaim sering terjadi perselisihan antara penutup asuransi dengan

penanggung, khususnya mengenai penentuan besarnya kerugian yang akan

mendapatkan ganti rugi dari penanggung. Hal ini tidak akan terjadi apabila sejak

awal kedua belah pihak telah memahami macam – macam risiko dalam asuransi

kebakaran. Adapun macam – macam risiko dalam asuransi kebakaran adalah

sebagai berikut:

Dalam bisnis asuransi, polis kebakaran menanggung kerugian atau

kerusakan atas harta benda yang ditanggung yang disebabkan oleh risiko – risiko

pokok seperti :77

a. Kebakaran yang berasal dari harta benda yang ditanggung (api sendiri) atau

api yang berasal dari luar, kesalahan pelayan sendiri, tetangga, musuh,

perampok dan apa saja dan dengan cara bagaimana pun penyebab timbulnya

kebakaran asalkan tidak diketahui terlebih dahulu;

b. Peledakan ketel uap, ketel gas, obat mesin, dan segala macam peledakan

kecuali oleh tenaga nuklir;

c. Sambaran petir dan semacam, walaupun tidak menimbulkan kebakaran akan

tetapi menimbulkan kerusakan atau kerugian;

d. Kejatuhan pesawat udara yaitu benturan fisik antara pesawat udara dan atau

benda yang jatuh dari pesawat udara, dengan harta benda atau dengan

bangunan yang berisi harta benda yang ditanggung sekali pun tidak

menimbulkan kebakaran, tetapi menimbulkan kerugian atau kerusakan

77 Abdulkadir Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung,

1999, hal. 50


42

Termasuk didalamnya risiko pokok, kerusakan atau perusakan yang terjadi

atau dilakukan karena penggunaan alat-alat pemadam kebakaran selama

berlangsung kebakaran, termasuk menjadi busuk atau berkurangnya nilai harta

benda yang ditanggung yang disebabkan oleh air atau alat-alat lain yang

digunakan untuk memadamkan kebakaran, juga termasuk kehilangan suatu harta

benda yang ditanggung selama dilakukan pemadam kebakaran Tetapi

penanggung bebas dari membayar ganti rugi bila ia dapat membuktikan bahwa

kebakaran disengaja oleh tertanggung atau ditimbulkan oleh kesalahan atau

kelalaian yang dapat diketahui oleh tertanggung.

Perusahaan tidak akan menanggung kerugian atau kerusakan harta benda

yang diasuransikan yang disebabkan oleh kebakaran yang terjadi karena:78

a. Gempa bumi dan letusan gunung berapi;

b. Pemogokan, kerusakan, kegaduhan sipil, perbuatan jahat;

c. Peperangan atau akibat dari peperangan atau pemberontakan bersenjata

d. Reaksi inti atom dan energi nuklir

e. Pembawaan sendiri harta benda, misalnya dapat terjadi sendiri apabila udar

panas, juga dikecualikan karena cacat sendiri atau kebusukan atau kratan

harta benda yang diasuransikan, kecuali kerugian atau kerusakan yang

diakibatkan oleh air atau alat – alat yang digunakan untuk memadamkan

kebakaran.

Dengan membayar tambahan premi, dapat ditutup perluasan tangguhan

untuk risiko – risiko yang dikecualikan dan risiko lain yang tidak termasuk dalam

risiko pokok seperti79

1. Pemogokan, kerusakan, kegaduhan sipil, akibat perbuatan jahat, tabrakan

kendaraan yang disebabkan oleh asap

78 Radiks Purba, Memahami Asuransi Indonesia, CV Teruna Frafica, Jakarta Pusat, 1995,

hal. 46 79 Man Suparman Sastrawidjaja, Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berhagra,

Alumni, Bandung, 2010, hal. 29


43

2. Gempa bumi dan letusan gunung berapi

3. Angin topan, badai, banjir, tanah longsor

4. Terbakar sendiri atau terbakar karena arus pendek dan sebagainya.

Ada berbagai macam polis dalam asuransi kebakaran. Setiap polis

memiliki karakteristik tersendiri. Macam-macam polis dalam asuransi

kebakaran.80

1. Polis dasar kebakaran

Polis dasar menjamin risiko–risiko pokok yang terdiri atas kebakaran,

peledakan, sambaran petir dan kejatuhan pesawat udara. Selanjutnya polis dasar

diperluas pemakaiannya menjadi berbagai macam polis kebakaran berdasarkan

objek pertanggungan, cara pembayaran premi, penilaian harga pertanggunggan

dan sebagainya.

Berdasarkan objek pertanggungan, polis dibedakan menjadi polis

kebakaran dalam bidang industri dan polis kebakaran bidang non industri.

Disamping dua jenis polis tersebut ada jenis lain seperti polis perhitungan

kembali, polis mengambang, polis penilaian dan polis pemulihan nilai.

a. Polis kebakaran industri

Polis ini menanggung kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh

risiko-risiko pokok atas bangunan industri, perlengkapan dan peralatan, bahan

baku, bahan pembantu dan lain sebagainya. Kerusakan mesin bukan diakibatkan

oleh risiko – risiko pokok tidak ditanggung oleh polis ini. Untuk kerusakan mesin

ditutup oleh asuransi sendiri di bawah Machinery Breakdown (M.B) Insurance,

80 Hermawan Darmawi, Manajemen Asuransi, Bumi Aksara, Jakarta, 2010, hal. 32


44

yaitu asuransi atas kerugian atau kerusakan mesin yang disebabkan oleh peristiwa

yang tidak diduga selama masa pertanggungan. Risiko – risiko yang ditanggung

dalam M.B Insurance adalah kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh:81

1. Benturan, kemasukan benda dalam mesin atau kejatuhan

2. Kurang hati – hati, kelalaian, tidak ada atau kekurangan tenaga ahli

3. Arus pendek atau sebab – sebab dari sistem listrik

4. Peledakan fisik

5. Perancangan yang salah atau kesalahan waktu memasang dan

6. Perbuatan jahat orang lain

b. Polis kebakaran non industri

Polis ini menangung kerugian atau kerusakan yang diakibatkan oleh risiko

– risiko pokok atas berbagai kepentingan, yang terdiri harta tetap yaitu harta yang

tidak bisa dipindahkan, dan harta bergerak yaitu harta yang yang dapat

dipindahkan. Harta tetap terdiri atas bangunan perbelanjaan, toko, gedung

sekolah, rumah, hotel, salon kecantikan, kios, restoran dan lain sebagainya yang

tidak dapat dipindahkan. Sedangkan harta bergerak terdiri atas barang kelontong,

barang pangan, sandang, peralatan dan perlengkapan, perabotan rumah tangga

dan lain – lain.82

c. Polis perhitungan kembali

Polis ini merupakan polis deklarasi yang digunakan untuk menanggung

risiko dalam perkebunan, pabrik gula, gudang umum dan gudang swasta, toko,

81 Gunanto, Asuransi Kebakaran di Indonesia, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 2013, hal. 84 82 Budi Arjono, Menghadirkan Komisi Penjamin Polis. Media Asuransi, No.215, Tahun

XXIX, 2008, hal. 64


45

pusat perbelanjaan dan sebagainya. Nilai objek pertanggungan dalam polis ini

selalu berubah-ubah.

Nilai perkebunan yang berada dalam gedung perkebunan selalu berubah

karena ada yang dikeluarkan dari gudang dan ada yang dimasukkan kedalam

gudang, sehingga nilai barang yang ada didalam gudang pun selalu berubah.

Menurut ketentuan polis ini, premi dibayar terlebih dahulu sebagai uang muka.

Biasanya 75% dari premi satu tahun yang diperkirakan. Kemudian setiap bulan

tertanggung memberitahukan secara tertulis kepada penanggung atas besarnya

resiko yang ditanggung. Deklarasi disampaikan selambat – lambatnya 30 hari

setelah berakhir bulan bersangkutan. Berdasarkan deklarasi tersebut, dihitung

premi sebenarnya setiap bulan. Setelah satu tahun berlalu dijumlah premi yang

sebenarnya dari 12 deklarasi, kemudian dihitungkan uang muka premi. Apabila

lebih maka kelebihannya dikembalikan oleh penanggung, dan apabila kurang,

kurangannya dibayar oleh tertanggung.

Apabila mengalami kerugian atau kerusakan selama polis berlaku yang

diakibatkan oleh risiko yang ditanggung oleh polis, maka tertanggung

mengajukan klaim kepada penanggung. Besarnya ganti rugi maksimal sebesar

risiko yang ditanggung sebagaimana tercantum dalam deklarasi yang dibuat oleh

tertanggung.

d. Polis mengambang

Polis mengambang adalah polis yang menutup suatu jumlah

pertanggungan dari objek pertanggungan yang berada didalam lebih dari satu

bangunan, misalnya barang – barang yang ditanggung berada didalam lebih dari


46

satu gudang dalam satu kota. Apabila bangunan tersebut berdampingan atau

berdekatan sehingga dianggap sebagai suatu resiko dan digunakan sendiri oleh

tertanggung, maka preminya lebih rendah dari objek pertanggungan yang berada

didalam bangunan yang tersebar dalam satu kota.83

Polis mengambang biasanya tidak digunakan untuk menanggung risiko

yang tersebar atau berada dalam lebih dari satu kota. Namun asalkan dibayarkan

tambahan premi, polis mengambang dapat juga digunakan ntuk menanggung

resiko yang tersebar tersebut.

e. Polis penilaian

Polis penilaian merupakan polis yang harga pertanggungannya ditentukan

berdasarkan penilaian yang disetujui oleh penanggung dan tertanggung, dengan

berpedoman pada harga jual atau harga pasar objek pertanggungan. Jika terdapat

kesulitan dalam memperoleh harga jual atau harga pasar, maka harga harus

ditaksir oleh para ahli taksir harga. Harga yang disetujui bersama dianggap

sebagai harga yang sebenarnya.

f. Polis tanpa penilaian

Polis tanpa penilaian merupakan polis yang harga pertanggungannya

ditentukan berdasarkan harga pembelian atau harga pembangunan dikurangi

dengan penyusutan yang wajar. Untuk barang- barang yang dibeli dan dapat

dipakai selama beberapa tahun atau dapat digunakan berulang-ulang seperti

peralatan dan perlengkapan, peralatan rumah tangga, harga pertanggungannya

ditentukan berdasarkan harga pembelian dikurangi dengan penyusutan yang

83 Ibid,hal.65


47

wajar. Sedangkan harga tetap, harta pertanggungan ditentukan berdasarkan biaya

pembangunan dikurangi dengan penyusutan yang wajar sesuai dengan usia harta

tetap tersebut.84

g. Polis pemulihan nilai

Polis ini menanggung gedung dan bangunan beserta isinya. Yang

dimaksud dengan isi dalam hai ini adalah perlengkapan dan peralatan gedung atau

bangunan itu. Apabila gedung atau bangunan mengalami kerusakan yang

disebabkan oleh risiko yang ditanggung oleh polis, maka besarnya ganti rugi

yang akan dibayar oleh penanggung ditentukan berdasarkan biaya pemulihan

kembali gedung atau bangunan sejenis di tempat yang sama, namun tidak lebih

baik atau tidak lebih luas dari gedung atau bangunan yang diasuransikan.

h. Syarat – syarat polis standar

Apabila risgiko yang ditanggung, risiko yang dikecualikan dan syarat –

syarat polis telah dibakukan, maka polis asuranasi yang demikian merupakan polis

standar. Penanggung manapun yang menggunakan polis standar itu dalam

penutupan asuransi, tidak berwenang mengubah syarat – syarat standar tersebut,

bahkan wajib memenuhinya. Biasanya yang menyusun syarat standar adalah

suatu dewan atau yang dibentuk oleh para penanggung sebagai wadah persatuan

asuransi di Indonesia.

Untuk menentukan premi asuransi kebakaran harga tetap, faktor – faktor

yang digunakan adalah: kelas konstruksi bangunan, penggunanya, lokasi objek

pertanggungan dan harga pertanggungan berpedoman pada faktor – faktor

84 Ibid,hal. 66


48

tersebut, ditentuka tarif dasar untuk jangka waktu satu tahun terhadap risiko

pokok asuransi kebakaran85

Untuk harta bergerak, premi dasar ditentukan berdasarkan macam, sifat –

sifat, mudah tidaknya terbakar atau rusak dan harta pertanggungan dari objek

yang bersangkutan. Selanjutnya premi dasar ditambah premi tambahan dan

dikurangkan reduksi premi bila pada objek pertanggungan itu tersedia peralatan

pencegahan kebakaran.

2. Pembayaran premi asuransi

Untuk menghitung besarnya premi satu tahun, tarif premi dasar dikalikan

dengan harga pertanggungan

3. Pembayaran premi asurasi

Premi dibayar oleh tertanggung ketika polis dikeluarkan oleh

penanggung. Dapat juga premi dibayar dua kali yaitu 70% dalam permulaan

semester I dan 0% dalam permulaan semester II, total menjadi 110% dari premi

setahun

4. Tarif premi asuransi jangka pendek

Berikut ini disajikan ketentuan tarif premi asuransi jangka

pendek.Ketentuan berikut ini berlaku untuk tarif premi jangka pendek asuransi

kebakaran, kecuali bila dibuat ketentuan yang berlawanan yang disetujui bersama

oleh penannggung dan tertanggung.86

85 Ahmad Wiyano, Asuransi Umum dalam Praktik, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010,

hal. 74 86 Abdul Muis, Hukum Asuransi dan Bentuk-Bentuk Perasuransian, Fakultas Hukum

Universitas Sumatera Utara, Medan, 2005,hal.54


49

Tabel 1

Tarif Premi Asuransi jangka Pendek

Jangka waktu % dari tarif

tahunan

Jangka waktu % dari tarif

tahunan

3 hari 5% 5 bulan 60%

10 hari 10% 6 bulan 70%

1 bulan 20% 7 bulan 75%

1,5 bulan 25% 8 bulan 80%



4 bulan 50% Di atas 11 bulan 95%

Ada 8 prinsip dalam asuransi kebakaran yaitu:87

1. Interest at Time of Loss

Pada waktu terjadi kebakaran yang berkepentingan harus ada waktu

terjadinya kebakaran tersebut, berarti si pembeli asuransi dapat membuktikan

terjadinya kerugian waktu kebakaran tersebut. Ini yang disebut deng interest at

timeof loss. Contoh : pada bulan januari 2010 si A memiliki barang yaitu berupa

peti sebanyak 80 buah dalam gudang. Dan pada bulan Maret si A memiliki 85

peti dalam gudangnya. Dan pada akhir bulan Maret gudang tersebut terbakar dan

semua peti juga terbakar, menurut doktrin interest at time of loss, si A bisa

mendapatkan ganti rugi, andaikata si A dapat membuktikan bahwa ia memiliki

kepentingan (interest) terhadap tambahan atas lima pet tersebut.

2. Subrogation

Dalam asuransi kebakaran kita temui apa yang disebut subrogation

(pemindahan hak). Artinya bilamana terjadi kebakaran karena kesalahan orang

lain atau pihak ketiga, maka kerugian yang terjadi dapat digeserkan pada pihak

87 Suryanto Achmad, Asuransi dalam Perspektif Hukum, ANDI, Yogyakarta, 2010, hal.

65


50

ketiga. Contoh: A mempertanggungkan rumahnya kepada perusahaan asuransi

kebakaran X. misalnya rumah si A habis terbakar, dan sebabnya ialah karena

perbuatan si B. Perusahaan asuransi X akan mengganti kerugian pada si A, tetapi

disamping itu perusahaan X minta ganti kerugian kepada B ( melalui proses

pengadilan). Cara ini yang disebut sebagai subrogation A Perusahaan Asuransi

X B.

3. Limitation Upon Lost and Payment

Dalam asuransi kebakaran terdapat pembatasan dalam penggantian

kerugian. Ini yang disebut limitation upon lost and payment. Pembatasan dalam

penggantian pertanggungan dapat digolongkan sebagai berikut:88

1. Actual cash value of property yaitu penggantiannya yang diberikan kepada

seseorang berdasarkan atas nilai sesungguhnya atas kerugian aktual yang

terjadi pada milik seseorang. Perusahaan asuransi hanya akan mengganti

nilai tunai (value), meskipun harga sesungguhnya jauh lebih besar dari pada

kerugian yang sebenarnya dipertanggungkan. Contoh : si Ahmad

mempertanggungkan rumahnya sebesar Rp.5.000.000,00. Dan ketika rumah

tersebut mengalami kebakaran bila diadakan penilaian kerugian actual

nilainya hanya sebesar Rp.1.500.000,00 (hanya terbakar sebagian). Maka

perusahaan asuransi akan mengganti kerugian pada bagian yang rusak saja,

yaitu Rp.1.500.000,00. Jadi tidak perusahaan asuransi tidak membayar

seluruh jumlah yang diasuransikan.

88 Tuti Rastuti, Aspek Hukum Perjanjian Asuransi, Pustaka Yustisia, Yogyakarta,

2011,hal. 44


51

2. Cost of Repair/Replacement Cost. Terhadap hak milik yang terbakar dapat

diadaka perbaikan atau penggantian pada bagian yang rusak. Perbaikan pada

bagian yang rusak dinamakan cost of repair. Sebagai contoh si X mempunyai

sepuluh buah rumah yang diasuransikan.

Salah satu dari rumah yang diasuransikan ternyata mengalami kebakaran,

dan kerusakan hanya pada gudang bagian belakang rumah. Maka perusahaan

asuransi akan memperbaiki kerusakan tersebut dan biaya perbaikan

ditanggung oleh perusahaan asuransi yang bersangkutan.

3. Endorsement

Dalam kontrak asuransi kebakaran atas perjanjian yang telah dibuat bisa

diadakan perubahan dalam isi polis asuransi tersebut. Hal ini yang dinamakan

endorsements. Jadi pada polis asuransi dengan adanya endorsement dapat

memperluas atau mempercepat jaminan dalam perjanjian tersebut. Biasanya

endorsement terjadi setelah suatu kontrak dibuat, sebagai contoh dalam polis

asuransi terjadi kesalahan tentang lokasi rumah, salah menyebutkannya. Serta

bahaya apa saja yang dijamin. Hal diatas dapat diadakan perubahan yaitu dengan

jalan endorsement.

4. The Extended Coverage Endorsements

Yang dimaksud dengan extended coverage endorsements adalah apabila

akan mengadakan perluasan jaminan dalam pertanggungan itu. Misalnya pada

asuransi kebakaran dalam kontrak dijelaskan bahwa kerugian yang akan diganti

ialah yang disebabkan oleh kebakaran. Kemudian kita ingin mengubah perjanjian

tesebut, kerugian yang dijamin atas hak milik bukan disebabkan oleh kebakaran


52

saja, tetapi juga karena faktor lain seperti gempa bumi, peledakan dan

sebagainya. Hal ini bisa kita lakukan dengan extended coverage endorsements

(memperluas jaminan dalam polis asuransi)

5. The Coinsurance Clause

Dalam asuransi kebakaran kita mengenal apa yang disebut coinsurance

clause.

Tujuan dari coinsurance clause ialah agar dalam pertanggungan

tersebut:89

1. Risiko kerugian yang terjadi karena kebakaran ditanggung secara bersama,

yaitu oleh perusahaan asuransi dan pembeli asuransi. Sebagai contoh si A

yang dipertanggungkan terbakar, sebagai kerugian dibebankan kepada si

pembeli asuransi (si A) misalnya 20%, sedangkan perusahaan asuransi akan

menanggung sisanya 80%.

2. Pembayaran premi yang adil. Dalam pertanggungan yang besar pembayaran

premi juga akan tinggi, sedangkan pada pertanggungan yang kecil jumlah

premi yang dibayar juga rendah. Untuk asuransi kebakaran, coinsurance

clause penting, mengingat unsur keadilan. Hal ini berguna untuk

menghindarkan agar jangan terjadi seseorang yang membayar premi rendah

mendapat ganti kerugian sama dengan seorang yang membayar atau

mempertanggungkan dengan premi yang tinggi.

Pada umumnya jika terjadi kebakaran, kerusakan yang timbul jarang

terjadi seratus persen. Untuk itu perlu diadakan suatu clausul yang menyebutkan

89 Djojosoedarso Soeisno, Prinsip-Prinsip Manajemen Risiko dan Asuransi, Salemba

Empat, Jakarta, 2003,hal. 74


53

jumlah maksimum yang akan diganti jika terjadi kerugian yang tidak dikehendaki

itu. Caranya bisa menggunakan coinsurance clause.

6. Operation of Coinsurance

Bila terjadi kebakaran, baru timbul tuntutan ganti kerugian (claim) yaitu

perhitungan untuk penggantian kerugian. Kerusakan sebenarnya jarang terjadi

100% yang berarti kerugian yang timbul betul – betul mengakibatkan seluruh

pertanggungan akan diganti. Oleh karena itu untuk mengadakan perhitungan

berapa besarnya tuntutan ganti rugi dari pemegang polis, perlu diadakan

penyelesaian dengan jalan claim.

7. Prorata Distribution Clause

Prorate clause dipakai pada blanked dan floating contract. Tujuannya

agar dengan membayar premi tersebut, memberi gambaran yang seadil – adilnya

dalam penggantian kerugian. Sebagai contoh : lima buah gedung pabrik

mempunyai nilai sebesar Rp.10.000.000,00. Gedung pabrik diasuransikan sebesar

Rp. 2.000.000,00 pada PT Asuransi Kerugian. Dan tiga bulan berikutnya salh

satu gedung terbakar dan menderita kerugian sebesar Rp.1.000.000,00.

Perusahaan akan mengganti kerugian sebesar 2/10 dari Rp.2.000.000,00 =

Rp.4.000.000,00 (under insured). Supaya adil dalam penggantian kerugian

tersebut, lebih baik diadakan coinsurance clause.

B. Standar Polis Asuransi Kebakaran Indonesia

Polis asuransi kebakaran adalah sebuah perjanjian secara tertulis dalam

suatu akta antara nasabah (pihak tertanggung) dengan perusahaan asuransi

(penanggung), yang menanggung segala kerusakan serta kerugian atas harta tetap


54

maupun bergerak yang rusak akibat bencana kebakaran baik secara sengaja

maupun tidak sengaja.

Polis asuransi kebakaran menanggung kerugian akibat kebakaran yang

disebabkan oleh sambaran petir, api yang muncul tanpa sengaja dari dalam

bangunan maupun dari luar bangunan, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, serta

kerusakan akibat asap kebakaran. Namun, polis dasar asuransi ini terbagi menjadi

dua menurut objek yang ditanggung, yakni:90

1. Asuransi kebakaran non-industri. Polis ini menanggung semua kerusakan

yang menimpa harta benda non-industri seperti rumah tinggal, baik itu

harta bergerak maupun tidak.

2. Asuransi kebakaran industri. Umumnya pertanggungan yang diberikan

polis asuransi kebakaran jenis ini dikhususkan untuk harta benda industri

yang rusak akibat ledakan fisik, korsleting, kelalaian atau tindakan kurang

berhati-hati, kesalahan dalam perancang mesin, perbuatan kriminal, dan

benturan keras pada mesin.

Menyatakan bahwa tertanggung yang disebutkan dalam Ikhtisar polis

asuransi kebakaran pada dasarnya telah mengajukan kepada Penanggung suatu

permohonan tertulis yang dilengkapi dengan keterangan tertulis lainnya yang

menjadi dasar dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis asuransi

kebakaran tersebut. Syarat untuk menjadi tertanggung asuransi kebakaran adalah

bahwa tertanggung telah membayar premi kepada Penanggung sebagaimana

disebutkan dalam Polis asuransi kebakaran, dan tunduk pada syarat-syarat,

90 Supriatna, Keuntungan Asuransi, Refika Aditama, Jakarta, 2013, hal. 53


55

pengecualian-pengecualian dan ketentuan-ketentuan yang terkandung di dalam

polis asuransi kebakaran tersebut. Penanggung akan membayar ganti rugi kepada

Tertanggung sesuai dengan cara dan ketentuan-ketentuan dalam polis asuransi

kebakaran terhadap kerugian yang disebabkan oleh risiko-risiko yang dijamin dan

ditegaskan dalam syarat serta kondisi yang tertulis dalam polis asuransi

kebakaran. Polis asuransi kebakaran menjamin kerugian atau kerusakan pada

harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung

disebabkan oleh :91

1. Kebakaran yang disebabkan oleh kekurang hati-hatian atau kesalahan

Tertanggung atau pihak lain, ataupun karena sebab kebakaran lain sepanjang

tidak dikecualikan dalam Polis asuransi kebakaran.

2. Kebakaran yang diakibatkan oleh :

a. menjalarnya api atau panas yang timbul sendiri atau karena sifat barang

itu sendiri;

b. hubungan arus pendek;

c. kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain di sekitarnya dengan

ketentuan kebakaran benda lain tersebut bukan akibat dari risiko yang

dikecualikan dalam Polis asuransi kebakaran.

Polis asuransi kebakaran juga menanggung kerugian atau kerusakan

sebagai akibat dari air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk menahan

atau memadamkan kebakaran dan atau dimusnahkannya seluruh atau sebagian

91 Ibid, 54


56

harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atas perintah yang

berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran.

3. Petir

Kerusakan yang secara langsung disebabkan oleh petir. Khusus untuk

mesin listrik, peralatan listrik atau elektronik dan instalasi listrik, kerugian atau

kerusakan dijamin oleh Polis ini apabila petir tersebut menimbulkan kebakaran

pada benda- benda dimaksud.

4. Ledakan yang berasal dari harta benda yang dipertanggungkan pada Polis

asuransi kebakaran ini atau Polis asuransi lain yang berjalan serangkai dengan

Polis asuransi kebakaran untuk kepentingan tertanggung yang sama.

Pengertian ledakan dalam Polis asuransi kebakaran Indonesia ini adalah

setiap pelepasan tenaga secara tiba-tiba yang disebabkan meledaknya suatu bejana

(ketel uap, pipa dan sebagainya) dapat dianggap ledakan jika dinding bejana itu

robek terbuka sedemikian rupa sehingga terjadi keseimbangan tekanan secara

tiba-tiba di dalam maupun di luar bejana. Jika ledakan itu terjadi di dalam bejana

sebagai akibat reaksi kimia, setiap kerugian pada bejana tersebut dapat diberikan

ganti rugi sekalipun dinding bejana tidak robek terbuka. 92

Kerugian yang disebabkan oleh rendahnya tekanan di dalam bejana tidak

dijamin oleh Polis. Kerugian pada mesin pembakar yang diakibatkan oleh

ledakan di dalam ruang pembakaran atau ledakan pada bagian tombol saklar

listrik akibat timbulnya tekanan gas, tidak dijamin. Dengan syarat apabila

terhadap risiko ledakan ditutup juga pertanggungan dengan Polis jenis lain yang

92 Hadi Setiadi Tunggal, Dasar-dasar Asuransi, Harvarinda, Jakarta, 2015, hal.33


57

khusus untuk itu, Penanggung hanya menanggung sisa kerugian dari jumlah yang

seharusnya dapat dibayarkan oleh polis jenis lain tersebut apabila polis ini

dianggap seolah-olah tidak ada.

5. Kejatuhan Pesawat Terbang

Kejatuhan pesawat terbang yang dijamin dalam polis ini adalah benturan

fisik antara pesawat terbang termasuk helikopter atau segala sesuatu yang jatuh

dari padanya dengan harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan

atau dengan bangunan yang berisikan harta benda dan atau kepentingan yang

dipertanggungkan.

6. Asap yang berasal dari kebakaran harta benda yang dipertanggungkan pada

Polis asuransi kebakaran atau Polis asuransi lain yang berjalan serangkai

dengan Polis ini untuk kepentingan Tertanggung yang sama.

Polis ini tidak menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan

atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara langsung atau tidak

langsung disebabkan oleh atau akibat dari: 93

a. pencurian dan atau kehilangan pada saat dan setelah terjadinya peristiwa

yang dijamin Polis asuransi kebakaran

b. kesengajaan Tertanggung, wakil Tertanggung atau pihak lain atas perintah

Tertanggung;

c. kesengajaan pihak lain dengan sepengetahuan Tertanggung, kecuali dapat

dibuktikan bahwa hal tersebut terjadi di luar kendali Tertanggung;

93 Muhammad Ridwan, Polis Asuransi, Gramedia, Jakarta, 2010, hal. 79


58

d. kesalahan atau kelalaian yang disengaja oleh Tertanggung atau wakil

Tertanggung.

e. kebakaran hutan, semak, alang-alang atau gambut;

f. segala macam bahan peledak;

g. reaksi nuklir termasuk tetapi tidak terbatas pada radiasi nuklir, ionisasi, fusi,

fisi atau pencemaran radio-aktif, tanpa memandang apakah itu terjadi di

dalam atau di luar bangunan dimana disimpan harta benda dan atau

kepentingan yang dipertanggungkan;

h. gempa bumi, letusan gunung berapi atau tsunami; segala macam bentuk

gangguan usaha.

Standar Polis asuransi kebakaran tidak menjamin kerugian atau kerusakan

pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang secara

langsung atau tidak langsung disebabkan oleh, timbul dari, atau akibat dari

risiko-risiko dan atau biaya berikut, kecuali jika secara tegas dijamin dengan

perluasan jaminan khusus untuk itu. 94

Kerusuhan,pemogokan, penghalangan bekerja, perbuatan jahat, Huru-

hara, Pembangkitan Rakyat, Pengambilalihan Kekuasaan, Revolusi,

Pemberontakan, Kekuatan Militer, Invasi, Perang Saudara, Perang dan

Permusuhan, Makar, Terorisme, Sabotase atau Penjarahan; Dalam suatu tuntutan,

gugatan atau perkara lainnya, di mana penanggung menyatakan bahwa suatu

kerugian secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh satu atau lebih

risiko-risiko yang dikecualikan di atas, maka merupakan kewajiban Tertanggung

94 Komang Ayu Devi, dkk, Upaya Hukum Terhadap Penolakan Klaim Asuransi Jiwa oleh

PT. Prudential Life Assurance, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali, hal.44


59

untuk membuktikan sebaliknya, tertabrak kendaraan, asap industri, tanah longsor,

banjir, genangan air, angin topan atau badai, biaya pembersihan puing-puing.

Kecuali jika secara tegas dijamin dengan perluasan jaminan khusus untuk

itu, standar polis asuransi kebakaran Indonesia tidak menjamin kerugian atau

kerusakan pada harta benda yang merupakan penyebab dari : 95

1. Menjalarnya api atau panas yang

2. Timbul sendiri atau karena sifat barang itu sendiri;

3. Hubungan arus pendek yang terjadi pada suatu unit peralatan listrik atau

elektronik, kecuali yang digunakan untuk keperluan rumah tangga baik

menimbulkan kebakaran ataupun tidak.

Kecuali jika secara tegas dinyatakan sebagai harta benda dan atau

kepentingan yang dipertanggungkan dalam Ikhtisar Pertanggungan, Polis ini

tidak menjamin : 96

1. Barang-barang milik pihak lain yang disimpan dan atau dititipkan atas

percaya atau atas dasar komisi;

2. Kendaraan bermotor, kendaraan alat- alat berat, lokomotif, pesawat terbang,

kapal laut dan sejenisnya;

3. Logam mulia, perhiasan, batu permata atau batu mulia;

4. Barang antik atau barang seni;

5. Segala macam naskah, rencana, gambar atau desain, pola, model atau

tuangan dan cetakan;

95 Abdulkadir Muhammad, Pokok-Pokok Hukum Pertanggungan, Alumni, Bandung,

2010, hal. 63 96 Ibid, hal. 64


60

6. Efek-efek, obligasi, saham atau segala macam surat berharga dan dokumen,

perangko, meterai dan pita cukai, uang kertas dan uang logam, cek, buku-

buku usaha dan catatan-catatan sistem komputer;

perangkat lunak komputer, kartu magnetis, chip;

7. Pondasi, bangunan di bawah tanah, pagar;

8. Pohon kayu, tanaman, hewan dan atau binatang;

9. Taman, tanah (termasuk lapisan atas, urugan, drainase atau gorong-gorong),

saluran air, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, kanal,

pengeboran minyak, sumur, pipa dalam tanah, kabel dalam tanah, terowongan,

jembatan, galangan, tempat berlabuh, dermaga, harta benda pertambangan di

bawah tanah, harta benda di lepas pantai.

Definisi tentang Kerusuhan yang dimaksud dalam standar polis asuransi

kebakaran indonesia adalah tindakan suatu kelompok orang minimal sebanyak 12

(dua belas) orang yang dalam melaksanakan suatu tujuan bersama menimbulkan

suasana gangguan ketertiban umum dengan kegaduhan dan menggunakan

kekerasan serta pengrusakan harta benda orang lain, yang belum dianggap

sebagai suatu Huru-hara. 97 Pemogokan adalah tindakan pengrusakan yang

disengaja oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja

atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari

dua puluh empat orang), yang menolak bekerja sebagaimana biasanya dalam

usaha untuk memaksa majikan memenuhi tuntutan dari pekerja atau dalam

97 R.K Sembiring, Buku Materi Pokok Asuransi I, Modul I, Penerbit Karunika Jakarta

Universitas Terbuka, 1986, hal.55


61

melakukan protes terhadap peraturan atau persyaratan kerja yang diberlakukan

oleh majikan.

Penghalangan Bekerja adalah tindakan pengrusakan yang sengaja

dilakukan oleh sekelompok pekerja, minimal sebanyak 12 (dua belas) pekerja

atau separuh dari jumlah pekerja (dalam hal jumlah seluruh pekerja kurang dari

dua puluh empat orang), akibat dari adanya pekerja yang diberhentikan atau

dihalangi bekerja oleh majikan.

Perbuatan Jahat adalah tindakan seseorang yang dengan sengaja merusak

harta benda orang lain karena dendam, dengki, amarah atau vandalisti kecuali

tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berada di bawah pengawasan atau

atas perintah Tertanggung atau yang mengawasi atau menguasai harta benda

tersebut, atau oleh pencuri/perampok/penjarah. Pencegahan adalah tindakan

pihak yang berwenang dalam usaha menghalangi, menghentikan atau mengurangi

dampak atau akibat dari terjadinya risiko-risiko yang dijamin.98

Huru-hara adalah keadaan di satu kota di mana sejumlah besar massa

secara bersama-sama atau dalam kelompok-kelompok kecil menimbulkan

suasana gangguan ketertiban dan keamanan masyarakat dengan kegaduhan dan

menggunakan kekerasan serta rentetan pengrusakan sejumlah besar harta benda,

sedemikian rupa sehingga timbul ketakutan umum, yang ditandai dengan

terhentinya lebih dari separuh kegiatan normal pusat perdagangan/pertokoan atau

perkantoran atau sekolah atau transportasi umum di kota tersebut selama

98 A.H.Ali, Bidang Usaha Asuransi, PT. Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hal.23


62

minimal 24 (duapuluh empat) jam secara terus-menerus yang dimulai sebelum,

selama atau setelah kejadian tersebut.99

Pembangkitan Rakyat adalah gerakan sebagian besar rakyat di Ibukota

Negara, atau di tiga atau lebih Ibukota Propinsi dalam kurun waktu 12 (duabelas)

hari, yang menuntut penggantian Pemerintah yang sah de jure atau de facto, atau

melakukan penolakan secara terbuka terhadap Pemerintah yang sah de jure atau

de facto, yang belum dianggap sebagai suatu Pemberontakan. Pengambilalihan

Kekuasaan adalah keadaan yang memperlihatkan bahwa Pemerintah yang sah de

jure atau de facto telah digulingkan dan digantikan oleh suatu kekuatan yang

memberlakukan dan atau memaksakan pemberlakuan peraturan- peraturan mereka

sendiri.

Revolusi adalah gerakan rakyat dengan kekerasan untuk melakukan

perubahan radikal terhadap sistem ketatanegaraan (pemerintahan atau keadaan

sosial) atau menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto, yang

belum dianggap sebagai suatu Pemberontakan. Pemberontakan adalah tindakan

terorganisasi dari suatu kelompok orang yang melakukan pembangkangan dan

atau penentangan terhadap Pemerintah yang sah de jure atau de facto dengan

kekerasan yang menggunakan senjata api, yang dapat menimbulkan ancaman

terhadap kelangsungan Pemerintah yang sah de jure atau de facto.

Kekuatan Militer adalah kelompok angkatan bersenjata baik dalam

maupun luar negeri minimal sebanyak 30 (tiga puluh) orang yang menggunakan

kekerasan untuk menggulingkan Pemerintah yang sah de jure atau de facto atau

99 Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, Hukum Asuransi Indonesia, Bina Aksara, Jakarta,

2014, hal. 43


63

menimbulkan suasana gangguan ketertiban dan keamanan umum. Invasi adalah

tindakan kekuatan militer suatu negara memasuki wilayah negara lain dengan

maksud menduduki atau menguasainya secara sementara atau tetap. Perang

Saudara adalah konflik bersenjata antar daerah atau antar faksi politik dalam batas

teritorial suatu negara dengan tujuan memperebutkan legitimasi kekuasaan.

Perang dan Permusuhan adalah konflik bersenjata secara luas (baik dengan

atau tanpa pernyataan perang) atau suasana perang antara dua negara atau lebih,

termasuk latihan perang suatu negara atau latihan perang gabungan antar negara.

Makar adalah tindakan seseorang yang bertindak atas nama atau sehubungan

dengan suatu organisasi atau sekelompok orang dengan kegiatan yang diarahkan

pada penggulingan dengan kekerasan Pemerintah yang sah de jure atau de facto

atau mempengaruhinya dengan Terorisme atau Sabotase atau kekerasan.

Terorisme adalah tindakan termasuk tetapi tidak terbatas pada penggunaan

pemaksaan atau kekerasan dan atau ancaman daripadanya, yang dilakukan oleh

orang atau kelompok orang-orang, apakah bertindak sendiri atau mengatas-

namakan atau berhubungan dengan organisasi atau pemerintah, dengan tujuan

politik, agama, ideologi atau tujuan sejenis termasuk maksud untuk

mempengaruhi pemerintahan dan atau membuat ketakutan publik.100

Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Asuransi atau

pertanggungan adalah suatu perjanjian dimana seorang penanggung mengikatkan

dirinya kepada seseorang tertanggung dengan menerima suatu premi,101 dimana

disini penanggung adalah pihak yang sanggup menjamin serta menanggung pihak

100 H. Ali, Pengatur Asuransi, Bumi Aksara, Jakarta, 1999, hal.33 101 Sri Rejeki Hartono,Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Jakarta: Sinar Grafika,

1992, hal. 63


64

lain yang akan mendapat suatu penggantian kerugian yang mungkin akan

dideritanya sebagai suatu peristiwa yang belum tentu terjadi, sedangkan

tertanggung adalah pihak yang akan menerima ganti kerugian dari suatu peristiwa

dan diwajibkan membayar sejumlah uang kepada penanggung. Perjanjian

asuransi diatur dalam 2 kodifikasi, yaitu dalam Kitab Undang-undang Hukum

Perdata (KUHPer) maupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang

(KUHD). Secara umum setiap perjanjian harus dilandasi dengan itikad baik dari

para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut, seperti yang telah diatur dalam

pasal 1338 ayat (3) KUHPer dimana suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan

itikad baik. Maksud itikad baik dalam Pasal tersebut adalah keharusan untuk

melaksanakan suatu perjanjian secara pantas dan patut. Jadi hal ini lebih menitik

beratkan pada pelaksanaan suatu perjanjian, sesudah perjanjian itu dibuat secara

sah.102 Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata secara umum menentukan, bahwa segala

persetujuan harus dilakukan secara jujur. Berdasarkan Pasal 1321 KUH Perdata,

perjanjian menjadi tidak sah apabila kesepakatan terjadi karena adanya unsur-

unsur kekhilafan, paksaan, atau penipuan.103

Didalam perjanjian asuransi terdapat resiko. Resiko merupakan suatu

ketidakpastian yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia dan tidak ada

seorang pun yang dapat bebas dari suatu resiko dan jika terjadi pasti menimbulkan

kerugian. Resiko dapat dikategorikan menjadi tiga bagian:104

1. Resiko yang berkaitan dengan manusia, seperti resiko kecelakaan, kematian,

sakit dan sebagainya.

102 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT.Intermasa, Jakarta, hal. 217-218

103 Andreane Hutagaol, Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas Sebagai Debitur Atas

Pemberian Data Yang Tidak Benar Dalam Perjanjian Kredit Bank, Tesis, Program Studi Magister

Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Diunduh dari

http://repositori.usu.ac.id, Medan, 2017, hal. 1 104 Zeinyta Azra Haroen, Analisis Proses Klaim Asuransi Kebakaran dengan

Menggunakan Metode Pure Indemnity dan Reinstatement Value Terhadap Objek Asuransi Berupa

Bangunan, jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen, Vol.15, No.1, Mei 2019, Hal 72



65

2. Resiko yang berkaitan dengan harta benda (property), seperti resiko

perampokan, kebakaran, bencana alam dan sebagainya

3. Resiko yang berkaitan dengan tanggung jawab hukum, seperti perbuatan yang

dapat menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga.

Dari uraian tersebut masuk kedalam resiko yang berkaitan dengan harta benda.

Dikaitkan Pasal 1338 Ayat (3) KUHPerdata tersebut, pelaksanaan dari isi

suatu perjanjian dibatasi oleh kepantasan dan kepatutan. Akan tetapi apabila

dalam pelaksanaan suatu perjanjian salah satu pihak tidak memenuhi ketentuan

dari Pasal tersebut dapat mengubah hak dan kewajiban pokok dari para pihak

yang telah disepakati dalam perjanjian. Di dalam perjanjian asuransi harus

dilandasi itikad baik juga tertera di dalam Pasal 251 KUHD yang merupakan

ketentuan khusus, yakni setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun

setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si teranggung,

betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya, sehingga seandainya

si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak

akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan

batalnya pertangggungan. Jadi, maksud dari Pasal 251 KUHD tersebut adalah

bahwa pihaknya mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan yang

sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya dan selengkap-lengkapnya mengenai keadaan

objek yang diasuransikan.105

Salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi terhadap Prinsip Itikad

Baik adalah menyembunyikan fakta tentang kesehatan diri tertanggung dengan

cara menyampaikan informasi tidak benar atau palsu, maka pelanggaran tersebut

105 R. Purba, Memahami Asuransi di Indonesia,seri Umum, No.10, PT. Pusaka Binaman

Presindo,Jakarta, 1995, hal.59


66

dapat menyebabkan batalnya pertangggungan. Pasal 251 KUHD tersebut

mengandung pengertian bahwa pihak tertanggung mempunyai kewajiban untuk

memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, sejujur-jujurnya dan selengkap-

lengkapnya mengenai keadaan objek yang diasuransikan. Apabila tertanggung

memasukkan keterangan yang tidak benar/direkayasa sehingga data yang

dimasukkan ke dalam polis asuransi lebih besar nilainya dari data yang

sebenarnya terhadap objek asuransi yang dipertanggungkan maka penanggung

memiliki alasan hukum yang kuat untuk tidak melaksanakan kewsjibannya

memberikan pertanggungan kepada tertanggung, apabila terjadi resiko kebakarsn

terhadap objek asursnsi yang dipertanggungkan dengan dalil hukum tertanggung

tidak memiliki itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian asuransi.106

Dalam pelaksanaan perjanjian asuransi kebakaran secara umum untuk

mendaftarkan diri sebagai calon tertanggung biasanya calon tertanggung berhak

memilih untuk datang langsung ke perusahaan atau melalui agen yang datang

kerumah (marketing) dan mendaftarkan diri dengan meminta Surat Permohonan

Asuransi Kebakaran (SPAK) disertai dengan fotocopy KTP sebagai bukti diri atau

untuk yang berumur kurang dari 18 tahun maka menyerahkan akta kelahiran.

Seperti halnya yang ditentukan dalam Syarat Umum Polis asuransi kebakaran

yang menyebutkan bahwa:

1. Mereka yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi kebakaran wajib

mengisi dan menandatangani formulir Surat Permohonan Asuransi kebakaran

106 Arsel Idjard dan Nico Ngani, Seri Hukum Dagang : I Profil Hukum Perasuransian di

Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 2015, hal. 64


67

yang disediakan untuk keperluan itu dan kemudian mengirimkannya kepada

pihak perusahaan penanggung.

2. Surat Permintaan Asuransi kebakaran wajib diisi dengan lengkap dan benar

menjadi dasar perjanjian asuransi kebakaran antara perusahaan penanggung

dengan calon pemegang polis.107

Hal ini telah ditentukan dalam Ketentuan Umum Polis Asuransi

Kebakaran secara umum di perusahaan penanggung di Indonesia. Prinsip itikad

baik dalam pelaksanaan perjanjian asuransi kebakaran yang termuat dalam polis

asuransi kebakaran sesuai dengan ketentuan Pasal 251 KUH Dagang, yang

menyebutkan bahwa, “setiap keterangan yang keliru atau tidak benar, ataupun

setiap tidak memberitahukan hal-hal yang diketahui oleh si tertanggung,

betapapun itikad baik ada padanya, yang demikian sifatnya, sehingga seandainya

si penanggung telah mengetahui keadaan yang sebenarnya, perjanjian itu tidak

akan ditutup atau tidak ditutup dengan syarat-syarat yang sama, mengakibatkan

batalnya pertanggungan”.

Ketentuan Pasal 251 KUHD tersebut pada dasarnya hanya berlaku ketika

tertanggung memberikan data yang salah dan merugikan penanggung dalam hal

pelaksanaan nilai pertanggungan maupun premi asuransi yang dibayarkan. Dalam

kasus ini penanggung PT Asuransi Adira Dinamika tidak mengalami kerugian

atas kesalahan pemberian data yang diberikan tertanggung Samrida, karena nilai

pertanggungan maupun premi asuransi yang dibayarkan oleh tertanggung Samrida

tersebut telah sesuai dengan perhitungan dari penanggung terhadap data yang

107 Wawancara dengan Ibu Gerri Tiffany, Divis klaim tanggal 17 Juli 2019 jam 14:30

WIB


68

diberikan tertanggung yang tidak sesuai dengan data kenyataan dari tanah dan

bangunan tersebut. Oleh karena itu penanggung PT Asuransi Adira Dinamika

tidak mengalami kerugian karena pemberian data yang tidak benar tersebut

disebabkan karena penanggung telah menghitung nilai pertanggungan maupun

premi asuransi yang diberikan oleh tertanggung Samrida berdasarkan data yang

tidak sesuai dengan data kenyataan tersebut.

C. Prosedur dan Tata Cara Pengajuan Klaim Resiko Kebakaran

Berdasarkan Standarisasi Polis Asuransi Kebakaran

Dalam permohonan klaim resiko kebakaran berdasarkan standarisasi polis

asuransi kebakaran yakni bahwa pemohon klaim (Samrida) wajib melengkapi

dokumen-dokumen yang berkaitan dengan musnahnya harta benda dari

tertanggung (Samrida) yang telah diasuransikan kepada PT Asuransi Adira

Dinamika selaku penanggung yaitu :

1. Surat permohonan klaim asuransi sebagai pendukung dari dokumen lain yang

membuktikan bahwa memang benar telah terjadi peristiwa kebakaran yang

terjadi karena kelalaian yang ditanggung oleh pihak penanggung PT Asuransi

Adira Dinamika sebagai penanggung tersebut.

2. Dengan melampirkan surat hasil penyidikan kepolisian terhadap peristiwa

kebakaran tersebut yang mana bukan terjadi karena rekayasa atau

kesengajaan dari pihak tertanggung Samrida tetapi, karena kelalaian yang

mengakibatkan terjadinya kebakaran tersebut yang seharusnya ditanggung


69

oleh PT Asuransi Adira Dinamika selaku perusahaan asuransi dan

penanggung.108

3. Foto-foto tentang bukti-bukti telah terjadi kebakaran oleh tertanggung

Samrida.

Prosedur dan tata cara klaim asuransi pada PT. Asuransi Adira Dinamika

pada prinsipnya dapat dibedakan menjadi:

4. Klaim kerusakan sebagian (partial loss)

5. Klaim kerugian total (total loss)

6. Klaim business interruption (BI)

Adapun 5 (lima) langkah mudah untuk mengurus klaim asuransi

kebakaran rumah, yaitu :109

1. Buat laporan kepada perusahaan asuransi

2. Penelitian klaim

3. Penunjukan Loss Adjuster

4. Penyampaian

5. Penyelesaian

Jika terjadi musibah kebakaran, nasabah harus segera melaporkan kepada

perusahaan asuransi (pihak penanggung). Nasabah perlu memberikan penjelasan

mengenai kejadian dan keterangan tertulis mengenai kronologi sebenarnya.

Laporan tersebut sebaiknya dapat disampaikan secara lisan dengan datang ke

kantor asuransi, atau dapat melalui surat, faximile, dan email. Laporan ini harus

segera dibuat, maksimal 7 hari kalender.

108 Zian Farodis, Buku Pintar Asuransi : Mengenal dan Memilih Asuransi yang

Menguntungkan Nasabah, Cetakan Pertama, Laksana, Jakarta, 2014, hal.44 109 Ibid, hal.45


70

Kemudian nasabah diminta mengisi laporan/keterangan tertulis yang

menjelaskan alasan kebakaran. Formulir tersebut pasti sudah tersedia di

perusahaan asuransi kebakaran rumah. Beberapa kolom yang pasti ditanya :

1. Tempat, tanggal dan waktu terjadinya kebakaran.

2. Penyebab kebakaran.

Perkiraan besarnya kerugian menurut perhitungan (taksiran) nasabah.

Penjelasan mengenai barang yang terbakar, musnah, rusak, hilang dan

terselamatkan, dapat Anda lengkapi dalam waktu maksimal 12 bulan. Jadi

tertanggung dapat menuliskan barang-barang yang bernilai besar terlebih dahulu.

Setelah itu susulkan informasi-informasi tambahan. Informasi tambahan atau

pendukung yang kiranya perlu disampaikan kepada pihak perusahaan asuransi.

Selain mengisi formulir, nasabah juga perlu melengkapi dokumen-

dokumen pendukung seperti :110

1. Formulir klaim

2. Polis dan berita acara (surat keterangan) dari Kepala Desa atau Kepala

Kelurahan atau Kepolisian Sektor Setempat.

3. Laporan rinci penyebab kebakaran.

4. Bukti lain yang wajar yang diminta oleh perusahaan asuransi.

Setelah perusahaan asuransi menerima pemberitahuan adanya kerugian,

maka perusahaan asuransi akan melakukan pengecekan keabsahan polis. Hal-hal

yang akan dicek adalah :111

1. apakah ada faktor kepentingan atas obyek?

2. apakah kejadian masih dalam masa waktu pertanggungan?

3. apakah premi telah dibayar lunas?

110 Jean otto Ford, Penyidikan Ledakan dan Kebakaran, Pakar Raya, Bandung, 2009, hal.

83 111 Ibid, hal.84


71

Setelah prosedur pengecekan keabsahan polis, perusahaan asuransi akan

melakukan pemeriksaan lapangan untuk mengetahui:

1. Penyebab terjadinya kebakaran

2. Lokasi kejadian

3. Jumlah kerugian

4. Jumlah harga dari bangunan, barang, mesin yang tidak terbakar

5. Apakah nasabah juga sudah melakukan kewajibannya.

Adapun jika nasabah berada di tempat kejadian, maka nasabah memiliki

kewajiban untuk:112

1. Menyelamatkan dan menjaga harta benda yang diasuransikan, barang yang

dipertanggungkan. Serta mengizinkan orang lain untuk menyelamatkan harta

benda.

2. Bersifat kooperatif dan memberikan informasi yang dibutuhkan (sejujurnya

dan selengkap-lengkapnya) kepada pihak asuransi.

3. Menjaga harta benda yang dapat terselamatkan dari musibah kebakaran

4. Perusahaan asuransi akan melakukan penelitian dan memberikan penilaian

klaim Anda. Jika klaim termasuk dalam kasus sederhana, maka perusahaan

asuransi akan ditangani sendiri (Internal adjuster). Sebaliknya jika kasus

kebakaran termasuk kasus yang rumit dan jumlahnya sangat besar, maka

perusahaan asuransi akan menugaskan Loss Adjuster.

Fungsi loss adjuster adalah melakukan claim assessment, seperti : meneliti

objek pertanggungan yang terkena musibah kebakaran, penyebab musibah

kebakaran dan perkiraan besarnya kerugian dan informasi lainnya. Seluruh

informasi dan temuan loss adjuster akan dituangkan dalam bentu Laporan Survey

Klaim, yang berisi:113

1. Lokasi, tanggal dan waktu terjadinya musibah kebakaran

2. Sebab-sebab terjadinya musibah kebakaran

112 Mehr dan Cammack, A Yasumi, Manajemen Asuransi, Balai Aksara, Jakarta, 2010,

hal. 37 113 M. Suparman Sastrawijaja dan Endang, Hukum Asiransi Perlindungan Tertanggung

Asuransi Deposito Usaha Perasuansian, Bandung, 2016, hal. 78


72

3. Besarnya kerugian, termasuk kemungkinan untuk perbaikan dan langkah yang

harus dilakukan untuk mencegah kerusakan yang lebih parah serta langkah

untuk mengamankan sisa barang yang bernilai.

4. Taksiran besarnya kerugian

5. Foto-foto dokumentasi

Setelah melakukan proses penanganan klaim oleh perusahaan asuransi

ataupun Loss Adjuster, akan diketahui validitas klaim. Jika klaim nasabah

dianggap valid, maka perusahaan asuransi akan memberi informasi pada

tertanggung besaran jumlah ganti rugi yang dibayar. Besaran ganti rugi tersebut

adalah tanggung jawab pihak asuransi. Sebaliknya jika klaim dinyatakan invalid,

maka perusahaan asuransi akan memberitahukan bahwa klaim ditolak beserta

alasan. Perusahaan asuransi berkewajiban untuk menyelesaikan proses ganti rugi.

Biasanya maksimal 30 hari kalender, sejak kesepakatan tertulis antara Perusahaan

asuransi dan Nasabah atas kepastian jumlah ganti rugi yang harus dibayar.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa pengajuan klaim

asuransi yang dilakukan oleh tertanggung PT Asuransi Adira Dinamika terhadap

penanggung Samrida telah memenuhi unsur-unsur standarisasi polis asuransi

kebakaran Indonesia, karena tertanggung PT Asuransi Adira Dinamika telah

membayar premi asuransi setiap bulannya yang ditetapkan oleh penanggung PT

Asuransi Adira Dinamika. Dengan pelaksanaan pembayaran premi asuransi yang

telah ditentukan oleh PT Asuransi Adira Dinamika tersebut maka secara hukum

perjanjian polis asuransi kebakaran tersebut telah mengikat kedua belah pihak dan

memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan dengan itikad baik oleh kedua

belah pihak.


73

BAB III

PENYEBAB TERJADINYA PERBEDAAN INTERPRESTASI ANTARA

PENGADILAN NEGERI DAN PENGADILAN TINGGI DENGAN

MAHKAMAH AGUNG

A. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Perkara Nomor

29/Pdt.G/2012/PN.Jkt Pst

1. Duduk Perkara

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perjanjian

pertanggungan / Asuransi Kebakaran dimana Tergugat menerbitkan Polis Standart

Asuransi Kebakaran Indonesa Nomor 070108001986 tanggal 08 September 2008

untuk menjamin resiko kebakaran gudang beserta isinya milik Penggugat sebagai

pihak Tertanggung, untuk masa pertanggungan 28 Agustus 2008 sampai dengan

28 Agustus 2009. Atas terbitnya Polis No. 07010800:1986 tanggal 08 September

2008 tersebut Penggugat selaku Tertanggung terbukti telah membayar lunas Premi

jaminan berjumlah Rp. 5.300.000.00 ( lima juta tigaratus rupiah ) dengan objek

petanggungan berupa Bangunan Rp 200.000.000, stock alat rumah tangga Rp.

3.300.000.000 dengan jumlah harga pertanggungan Rp. 3.500.000.000 (tiga

milyar lima ratus juta rupiah).114

Sebagaimana dalam Polis No. 070108001986 tanggal 08 September 2008

tersebut Tergugat telah pula melampirkan (endorsement ) No 1 tertanggal 15

Nopember 2008 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Polis No.

070108001986 tanggal 08 September 2008 untuk masa pertanggungan 28 Agustus

2008 sampai dengan 28 Agustus 2009. Lampiran/ endorsement No. 1 tanggal 15

Nopember 2008 tersebut telah dicatat dan disetujui terhitung sejak tanggal 04

114 Putusan Nomor :29/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Pst, hal. 1-17

73


74

Nopember 2008 Polis No. . 070108001986 tanggal 08 September 2008 diadakan

perubahan nilai pertanggungan dari sebelumnya Bangunan Rp. 200.000.000 dan

stock alat rumah tangga Rp. 3.300.000.000 berubah menjadi IDR Bangunan Rp.

0. 000 dan stock alat rumah tangga Rp. 3.300.000.000. sehingga nilai

pertanggungan bejumlah Rp 3.650.000.000.00 (tiga milyar enam ratus lima puluh

juta rupiah)115

Polis No. 070108001986 tanggal 08 September 2008 beserta lampiran

(endorsement) No 1 tertanggal 15 Nopember 2008 merupkan perjanjian

pertanggungan atau asuransi sebagaimana diatur dalam pasal 246 KUHD yaitu "

suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada

seorang tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian

kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang

diharapkan yang mingkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tentu

", sehingga segala sesuatu yang menimbulkan kerugian yang dijaminkan dalam

polis tersebut harus dijamin oleh Tergugat selaku Penanggung dengan membayar

sebesar kerugian kepada Penggugat selaku Tertanggung.

Pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2008 pukul 20.10 WITA telah

terjadi kebakaran sebuah Gudang Barang Pecah belah, alat dapur dan pakaian jadi

milk Penggugat selaku tertanggung dan H. Nasarudin dimana kebakaran tersebut

menimbulkan kerugian mencapai 13 Milyar Rupiah. Bahwa kejadian kebakaran

tersebut telah diterbitkan surat ketarangan dari Kepolisian Resor Bau-Bau atas

laporan H. Nasarudin. Akibat resiko kebakaran yang menghanguskan bangunan

115 Ibid.,


75

gudang dan isinya hampir tidak ada yang terselamatkan maka Penggugat

mengalami kerugian lebih dari nilai pertanggungan yaitu sebesar Bangunan Rp.

350.000.000 dan stock alat rumah tangga Rp. 3.300.000.000. sehingga nilai

pertanggungan berjumlah Rp. 3.650.000.000.00 (tiga milyar enam ratus lima

puluh juta rupiah), maka atas kebakaran yang menimbulkan kerugian bagi

Penggugat tepat bila Penggugat mengajukan klaim pembayaran ganti rugi kepada

Tergugat atas kerugin yang timbul dari peristiwa yang dijamin dalam Polis

Standart Asuransi Kebakaran Indonesa Ikhtisar Pertanggungan Nomor

070108001986 tanggal 08 September 2008.116

Atas terjadinya kebakaran tersebut terhadap Penggugat mengalami

kerugian sebagaimana hasil perhitungan terhadap harta atau barang-barang milik

Penggugat yang kesemuannya telah dijaminkan melalui Asuransi milik Tergugat,

adapun setelah diadakan evaluasi perhitungan terhadap barang- barang yang

terbakar berupa bangunan Gedung yang memerlukan biaya perbaikan kembali dan

barang-barang yang ada didalam bangunan berupa pakaian jadi, alat-alat

dapur/pecah belah dengan kerugian total adalah berjumlah Rp. 4.329.055.000,-

(empat milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta lima puluh lima ribu rupiah )

yang terdiri dari: a. Biaya perbaikan Gedung Rp. 747.535.000,b. Pakaian jadi Rp.

1.936.785.000,c. Alat-alat dapur/pecah belah Rp. 1.644.735.000,

Rp.4.329.055.000,10. Kerugian Penggugat akibat dari kebakaran tersebut adalah

terhadap barang- barang atau perlengkapan yang ada didalam bangunan tersebut

berupa barang- barang tidak di-asuransi-kan dan yang di asuransikan, oleh karena

116 Ibid.,


76

dalam gugatan ini hanya terkait dengan kerugian yang dijamin dalam polis

asuransi maka Penggugat mengajukan besarnya ganti rugi dalam gugatan ini

hanya sebatas pada objek yang dijamin dalam Polis saja oleh karena apa bila

dihitung secara keseluruhan akan melebihi dari nilai kerugian sebagaimana dalam

nilai pertanggungan dan atau akan melebihi dari nilai yang diajukan dalam

gugatan ini sesuai dengan nilai kerugian yang sebenarnya terhadap barang-barang

yang dijamin dalam polis yaitu sebesar Rp. 3.650.000.000.00 (tiga milyar enam

ratus lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari Bangunan Rp. 350.000.000.00 (tiga

ratus lima puluh juta rupiah) dan barang-barang dagangan berupa stock alat rumah

tangga dan pakaian Rp. 3.300.000.000.00 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah).117

Resiko kebakaran yang merugikan Penggugat oleh Penggugat selaku

Tertanggung telah mengajukan klaim pembayaran kepada Tergugat selaku

Penanggung kerugian sebagai akibat kebakaran yang di jamin dalam Polis

Standart Asuransi Kebakaran Indonesa Nomor 070108001986 tanggal 08

September 2008. Atas pengajuan klaim pembayaran oleh Penggugat kepada

Tergugat, oleh Tergugat selaku penjamin asuransi tidak pernah mendapatkan

respon dengan baik dan Tergugat telah menolak klaim Penggugat, bahkan antara

Penggugat dengan Tergugat telah menempuh upaya negosiasi akan tetapi sampai

dengan gugatan ini diajukan tidak pernah ada titik temu untuk pembayaran klaim

oleh Tergugat kepada Pengugat

Dengan ditolaknya klaim oleh Tergugat atau Tergugat tidak mau

membayar ganti rugi atas perjanjian pertanggungan / Asuransi dengan Polis

117 Ibid.,


77


070108001986 tanggal 08 September 2008 maka Tergugat telah terbukti

melakukan wanprestasi terhadap Penggugat sehingga Penggugat mengalami

kerugian materiil sebesar Rp. 3.650.000.000.00 ( tiga milyar enam ratus lima

puluh juta rupiah) dan atau berdasarkan nilai kerugian yang sebenarnya sebesar

Rp. 4.329.055.000,- ( empat milyar tiga ratus dua puluh sembilan juta lima puluh

lima ribu rupiah), sehingga tepat apabila Penggugat mengajukan Gugatan ini

melalui Pengadilan Negeri. Terdapat cukup alasan bila Penggugat selaku

Tertanggung mengajukan klaim atau Gugatan kepada Tergugat selaku

Penanggung kerugian terhadap barang-barang yang menjadi objek asuransi, oleh

karena Penggugat mengikatkan diri kepada Tergugat adalah karena Penggugat

membeli resiko sebagaimana dalam Polis Standart Asuransi Kebakaran Indonesa

Ikhtisar Pertanggungan Nomor 070108001986 tanggal 08 September 2008 dengan

membayar premi kepada Tergugat, sehingga dengan terjadinya resiko kebakaran

maka kewajiban Tergugat untuk membayar sejumlah kerugian yang timbul

sebagai akibat dari kebakaran dan hal ini tidaklah dapat ditolak dengan dalih

apapun, dengan demikian Gugatan Penggugat harus dikabulkan.118

Dengan etikat Tergugat tidak mau membayar klaim Penggugat maka

Tergugat harus dinyatakan wanprestasi dan diwajibkan membayar sejumlah

kerugan matriil yang timbul dan kerugian akibat keterlambatan pembayaran yang

juga menimbulkan kerugian bagi Penggugat. Oleh karena Penggugat secara

materiil telah mengalami kerugian maka wajar bila Pengugat minta ganti rugi

118 Ibid.,


78

keterlambatan pembayaran kepada Tergugat sebesar 10% (sepuluh persen) untuk

setiap bulan yang di hitung mulai sejak tanggal 7 Desember 2008 sampai

Tergugat melunasi seluruh pembayaran klaim kerugian kepada Penggugat.

Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikat buruk Tergugat

untuk mengalihkan, memindahkan, atau mengasingkan harta kekayaannya baik

yang berupa barang yang bergerak maupun tidak bergerak untuk diletakkan sita

jaminan (conservatoir beslag) terhadap barang-barang/ aset milik Tergugat

tersebut.119

2. Pertimbangan Hakim

Majelis hakim dalam pertimbangannya, dalam konvensi yaitu terhadap

gugatan para Penggugat, tergugat telah menyangkalnya melalui jawabannya yang

menyatakan bahwa Tergugat menolak Klaim Penggugat berdasarkan alasan

yuridis sesuai Pasal 1338 KUHPerdata dimana sesuai dengan Polis ditentukan

akibat adanya pelanggaran kewajiban hukum tergugat menyebabkan batalnya

polis asuransi yaitu :120

a. Pemberian informasi yang tidak benar pada saat penutupan Polis yaitu

menyangkut kepemilikan gudang yaitu ternyata pemilik tanah dan gudang

yang dijadikan obyek pertanggungan adalah Wa Ode Zunaidah dan bukan

milik Penggugat selaku Tertanggung sehingga melanggar pasal 1 perjanjian

Polis dan tentang pengelolaan gudang dilakukan oleh Penggugat bersama-

sama ayahnya H Laode Nazarudin yang merupakan ayah Penggugat sehingga

melanggar pasal 3 perjanjian Polis

119 Ibid., 120 Ibid., hal. 26-38


79

b. Pemberian informasi, pernyataan, data dan dokumen yang telah dibantah oleh

suplier barang dan keterangan saksi mata saat kejadian kebakaran,

menunjukkan Penggugat tidak beriktikad baik dan ada upaya untuk mencari

keuntungan

c. Adanya informasi barang yang tidak diasuransikan dalam gudang yang

menjadi obyek pertanggungan melanggar pasal 2 perjanjian polis

d. Akibat pelanggaran perjanjian Polis oleh Tergugat menjadikan polis batal

demi hukum, sehingga Tergugat tidak melakukan Wanprestasi sebagimana

didalilkan oleh Penggugat

Surat bukti telah terbukti bahwa Penggugat telah menunjuk CV Diagonal

Consultant untuk menyusun RAB Rencana Anggaran Biaya bangunan Gudang

An. Wa Ode Zunaida tertanggal 10 Pebruari 2009, padahal didalam polis maupun

dokumen pengajuan Klaim Tertanggung adalah atas nama Samrida sehingga

menurut hemat Majelis disamping untuk memperbesar tuntutan klaim juga

Penggugat telah memberikan keterangan yang tidak benar sehingga tidak sesuai

ketentuan pasal 8 Polis.121

Sesuai dengan Surat telah terbukti bahwa Penggugat selaku Tertanggung

telah memberikan laporan yang tidak benar tentang dalam form aplikasi asuransi

dengan menyatakan luas bangunan seluas 20 x 50 M2 atas dasar Sertifikat Hak

Milik No.00847 atas nama Wa ode Zunaida, sedangkan sesuai sertifikat luasnya

140 M2, sehingga Penggugat telah memberikan keterangan yang tidak benar

sehingga tidak sesuai ketentuan pasal 8 Polis

121 Ibid.,


80

Fakta-fakta sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat

bahwa Pengugat selaku Tertanggung telah melakukan pelanggaran - pelanggaran

terhadap Polis khususnya Pasal 1 dan pasal 8 serta melanggar pula Klausula

Kewajiban Tertanggung (Warranty) tentang kepemilikan dan Pengelolaan Gudang

khususnya angka 1 dan angka 3. Sehingga dengan demikian sesuai Surat bukti

serta khususnya pasal 1 dan pasal 8 Klausula Kewajiban Tertanggung (Warranty)

tentang kepemilikan dan Pengelolaan Gudang, tanpa pemberitahuan terlebih

dahulu oleh Perusahaan Asuransi/Penanggung yang dalam hal ini Tergugat dan

tanpa pengembalian premi. Semua kerugian yang terjadi dari sejak adanya

penyimpangan tersebut diatas tidak akan diganti oleh Perusahaan Asuransi

/Penanggung dalam Polis Ini. Atas dasar pertimbangan sebagaimana tersebut

diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah tidak dapat

membuktikan dalildalil gugatannya, sedangkan Tergugat telah dapat

membuktikan dalil-dalil bantahannya, sehingga gugatan Penggugat haruslah

dinyatakan ditolak.

Sedangkan dalam rekonpensi nya, mempertimbangkan yaitu maksud dan

tujuan gugatan Penggugat dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi adalah

sebagimana tersebut diatas. Yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat Dalam

Rekonpensi/Tergugat Dalam Konpensi terhadap Tergugat Dalam Rekonpensi/

Penggugat Dalam Konpensi adalah mengenai perbuatan melawan hukum yang

dilakukan oleh Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam Konpensi dengan

alasan-alasan yaitu perbuatan Tergugat rekonpensi tersebut secara nyata

melanggar kewajiban hukumnya sebagaimana ditentukan dalam perjanjian polis


81

khususnya pasal 1, 2 dan 3, mengenai kepemilikan bangunan/gudang,

kepemilikan atas barang-barang yang ada didalamnya, dan mengenai pengelolaan

gudang, perbuatan mana sesuai dengan perjanjian polis merupakan syarat batal.

Perbuatan Tergugat Rekonpensi dengan memberi keterangan yang tidak

sebenarnya seolah-olah pemilik gudang, menguasai keseluruhan gudang,

menyatakan kerugian yang dideritanya sangat besar, yang ditujukan untuk

memperoleh keuntungan dari pengajuan klaim sepatutnya dan beralasan demi

hukum adalah merupakan suatu perbuatan yang melawan hasil penilaian Loss

Adjuster in casu PT Axis International, telah membuktikan kerugian nyata yang

diderita oleh Tertanggung adalah sebesar Rp. 244.091.992,41, bukan senilai

Rp.3.650.000.000,-, hal ini menunjukkan adanya itikad tidak baik oleh Tergugat

Rekonpensi guna memperoleh keuntungan yang tidak wajar dari kejadian

kebakaran tersebut (vide pasal 1 ayat 11 UU Nomor 2 tahun 1992 jo.pasal 275

KUHDagang)122

Perbuatan Tergugat Rekonpensi yang memberikan keterangan yang tidak

sebenarnya dengan tujuan untuk merugikan Penggugat Rekonpensi adalah

merupakan pelanggaran terhadap perjanjian polis, perbuatan mana berdasar

hukum dan beralasan untuk dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum (1365

KUHPerdata). Sebagaimana telah dipertimbangkan di bagian Konvensi dan

Majelis telah berkesimpulan Tergugat Dalam Rekonpensi/Penggugat Dalam

Konpensi selaku Tertanggung telah melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap

Polis khususnya Pasal 1 dan pasal 8 serta melanggar pula Klausula Kewajiban

122 Ibid.,


82

Tertanggung (Warranty) tentang kepemilikan dan Pengelolaan Gudang khususnya

angka 1 dan angka 3. Dengan demikian Majelis hakim berpendapat bahwa

Tergugat Dalam Rekonpensi/ Penggugat Dalam konpensi telah terbukti

melakukan perbuatan melawan hukum. Maka Penggugat Dalam

Rekonpensi/Tergugat dalam Dalam Konpensi telah dapat membuktikan dalil- dalil

gugatannya, sehingga gugatan Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat dalam

dalam Konpensi haruslah dikabulkan.123

Selanjutnya akan dipertimbangkan petitum-petitum yang diajukan oleh

Penggugat Dalam Rekonpensi/Tergugat dalam Konpensi terhadap petitum angka

1 yang memohon supaya menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan

perbuatan melawan hukum dengan melanggar perjanjian polis Nomor

007110800040, berikut endorsemennya Nomor 1 tertanggal 15 November 2008,

oleh karena Penggugat Dalam Rekonpensi/ Tergugat dalam Dalam Konpensi telah

dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka haruslah dikabulkan.

Terhadap petitum angka 2 yang memohon supaya menghukum Tergugat

Rekonpensi guna membayar kerugian materiil sebesar Rp.450.000.000,- dan

kerugian immaterial sebesar Rp. 10.000.000.000,- kepada Penggugat Rekonpensi

dan petitum angka 3 yang memohon supaya menghukum Tergugat Rekonpensi

guna membayar kerugian usaha sebesar 6 % dari kerugian materiil terhitung sejak

gugatan diajukan hingga putusan dijalankan oleh Tergugat Rekonpensi, oleh

karena tidak didukung dengan bukti • bukti yang kongkrit haruslah ditolak

123 Ibid.,


83

Terrhadap petitum angka 4 yang memohon supaya menghukum Tergugat

Rekonpensi guna membayar dwangsom sebesar 5% dari kerugian materiil

terhitung sejak gugatan diajukan hingga putusan dijalankan oleh Tergugat

Rekonpensi, karena tidak beralasan, maka haruslah ditolak. Terhadap petitum

angka 5 yang memohon supaya membebankan seluruh biaya yang timbul dalam

perkara ini kepada Tergugat Rekonpensi dapat dikabulkan.

Dalam konvensi dan dalam rekonvensi Menimbang, bahwa oleh karena

Penggugat berada pada pihak yang kalah, kepada pihak Tergugat, haruslah

dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Mengingat

ketentuan hukum yang berlaku serta pasal-pasal dari Undangundang yang

bersangkutan dalam Perkara ini.124

3. Putusan

Majelis Hakim memberi putusannya yaitu :

Dalam konpensi, dalam eksepsi menolak eksepsi Tergugat yang mana dalam

pokok perkara menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.125

Dalam rekonpensi yaitu :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian

2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan

hukum dengan melanggar perjanjian polis Nomor : 00711081)0040, berikut

endorsemennya Nomor 1 tertanggal 15 November 2008

3. Menolak gugatan selain dan selebihnya

124 Ibid., 125 Ibid., hal. 38-39


84

Dalam konpensi dan rekonpensi yaitu Menghukum Tergugat untuk

membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 416.000,-

(empat ratus enam belas ribu rupiah);126

B. Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Perkara Nomor

99/PDT/2013/PT.DKI

1. Duduk Perkara

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan

putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 29/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST

tanggal 08 Agustus 2012 dalam perkara antara kedua belah pihak yang

Diktumnya dalam konpensi dan dalam eksepsi, menolak tergugat. Dalam pokok

perkara menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya dan dalam rekopensi :


2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan

hukum dengan melanggar perjanjian polis Nomor : 007110800040, berikut

endorsemennya Nomor 1 tertanggal 15 November 2008

3. Menolak gugatan selain dan selebihnya 127

Dalam konpensi dan rekopensi yaitu menghukum Tergugat untuk membayar

seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 416.000,- (empat

ratus enam belas ribu rupiah) ;

Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor

149/SRT.PDT.BDG/2012/PN.JKT.PST jo Nomor.29/PDT.G/ 2012/PN.JKT.PST

126 Ibid., 127 Putusan Nomor : 99/PDT/2013/PT.DKI, hal. 1


85

tanggal 13 Agustus 2012 yang dibuat oleh H. Teuku Ilzanor Panitera Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat yang menerangkan bahwa Penggugat telah menyatakan

banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :

29/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST tanggal 08 Agustus 2012 dan telah diberitahukan

kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 08 Pebruari 2013.

Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding

tertanggal 22 Nopember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat tanggal 27 Nopember 2012 dan memori banding tersebut telah

diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 08 Pebruari 2013

Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding

tertanggal 12 Pebruari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat tanggal 12 Pebruari 2013 dan kontra memori banding tersebut telah

diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 14 Pebruari 2013

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Pebruari 2013 telah

memberi kesempatan kepada Pembanding semula Penggugat dan pada tanggal 08

Pebruari 2013 telah memberikan kesempatan kepada Terbanding semula Tergugat

untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat

belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan.128


Pertimbangan hakim yaitu bahwa permohonan banding dari Pembanding

semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara

128 Ibid.,


86

serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh

karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima

Membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara a quo beserta

surat-surat yang terlampir didalamnya, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat Nomor : 29/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST tanggal 08 Agustus 2012,

memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori

banding dari Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui

pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara a quo

karena pertimbangan tersebut dipandang sudah tepat dan benar dan diambil alih

sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa dan memutus

perkara ini.

Oleh karena didalam keberatan Pembanding semula Penggugat didalam

memori bandingnya, serta kontra memori banding dari Terbanding semula

Tergugat ternyata tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan

putusan Pengadilan Tingkat Pertama a quo karena semuanya telah

dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama

termasuk pertimbangan tentang keberatan Pembanding semula Penggugat

sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, terkait laporan tidak benar dari

Penggugat selaku tertanggung dalam bukti T-6 yang menyatakan luas bangunan

20 X 50 M2, walaupun memang benar luas bangunan tidak dapat disamakan

dengan luas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No.00847 yang hanya

seluas 140 M2, tapi kemudian surat bukti Forum Aplikasi (T-5) yang ditanda

tangani oleh Penggugat selaku Pemohon / Tertanggung, ternyata bangunan yang

dijadikan obyek pertanggungan itu hanya berlantai satu, maka adalah tidak masuk

akal apabila diatas tanah seluas 140 M2 itu ada bangunan dengan luas 20 X 50 M2


87

yang berarti seluas 1000 M2. Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka

putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 29/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST

tanggal 08 Agustus 2012 beralasan untuk dikuatkan dalam Pengadilan Tingkat

Banding. Oleh karena Pembanding semula Penggugat berada di pihak yang kalah

maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan.

Pertimbangan hakim didasari dengan memperhatikan Undang - Undang Nomor

20 Tahun 1947 jo Undang Undang No.49 Tahun 2009, HIR dan peraturan

perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.129

3. Putusan

Majelis hakim Pengadilan Tinggi memberi putusannya yaitu :130

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :

29/Pdt.G/2012/PN.JKT.PST tanggal 08 Agustus 2012 yang dimohonkan

banding

3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara

untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan

sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah)

C. Putusan Mahkamah Agung Perkara Nomor 1040 K/Pdt/2014

1. Duduk Perkara

Samrida selaku tertanggung dengan PT Asuransi Adira Dinamika selaku

penanggung telah terikat dalam perjanjian pertanggungan/Asuransi Kebakaran

dimana PT Asuransi Adira Dinamika selaku penanggung telah menerbitkan Polis

Standart Asuransi Kebakaran Indonesia Nomor 070108001986 tanggal 8

129 Ibid., 130 Ibid., hal. 4


88

September 2008 untuk menjamin resiko kebakaran gudang beserta isinya milik

Samrida sebagai pihak tertanggung, untuk masa pertanggungan 28 Agustus 2008

sampai dengan 28 Agustus 2009.131

Terbitnya Polis Nomor 070108001986 tanggal 8 September 2008 tersebut

mengakibatkan Samrida selaku tertanggung terbukti telah membayar lunas Premi

jaminan berjumlah Rp5.300.000,00 (lima juta tiga ratus rupiah) setiap bulannya,

dengan objek petanggungan berupa bangunan Rp200.000.000, stock alat rumah

tangga Rp3.300.000.000,00 dengan jumlah harga pertanggungan

Rp3.500.000.000,00 (tiga miliar lima ratus juta rupiah) sebagaimana termuat

dalam Polis Nomor 070108001986 tanggal 8 September tersebut PT Asuransi

Adira Dinamika Selaku penanggung telah pula melampirkan (endorsement)

Nomor 1 tertanggal 15 November 2008 merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari Polis Nomor 070108001986 tanggal 8 September 2008 untuk masa

pertanggungan 28 Agustus 2008 sampai dengan 28 Agustus 2009 Lampiran/

endorsement Nomor 1 tanggal 15 November 2008 tersebut telah dicatat dan

disetujui terhitung sejak tanggal 4 November 2008 Polis Nomor 070108001986

tanggal 8 September 2008 diadakan perubahan nilai pertanggungan dari

sebelumnya bangunan Rp200.000.000,00 dan stock alat rumah tangga Rp

3.300.000.000,00 berubah menjadi IDR Bangunan Rp350.000.000,00 dan stock

alat rumah tangga Rp3.300.000.000,00 sehingga nilai pertanggungan bejumlah

Rp3.650.000.000,00 (tiga miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).

131 Putusan Nomor 1040, K/Pdt/2014 hal. 1


89

Polis asuransi kebakaran nomor 070108001986 tanggal 8 September 2008

beserta lampiran (endorsement) Nomor 1 tertanggal 15 November 2008 merupkan

perjanjian pertanggungan atau asuransi sebagaimana diatur dalam Pasal 246

KUHD yaitu "suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan

diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima premi, untuk memberikan

penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan

keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu

peristiwa yang tak tentu", sehingga segala sesuatu yang menimbulkan kerugian

yang dijaminkan dalam polis tersebut harus dijamin oleh Tergugat selaku

Penanggung dengan membayar sebesar kerugian kepada Penggugat selaku

Tertanggung.132

Pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2008 pukul 20.10 WITA telah

terjadi kebakaran sebuah gudang barang pecah belah, alat dapur dan pakaian jadi

milik Penggugat selaku tertanggung dan H. Nasarudin dimana kebakaran tersebut

menimbulkan kerugian mencapai 13 miliar rupiah.

Peristiwa kebakaran tersebut telah diterbitkan surat ketarangan dari

Kepolisian Resor Bau-Bau. Akibat peristiwa kebakaran yang menghanguskan

bangunan gudang dan isinya hampir tidak ada yang terselamatkan maka Samrida

selaku tertanggung mengalami kerugian lebih dari nilai pertanggungan yaitu

sebesar bangunan Rp350.000.000,00 (tigaratus limapuluh juta) dan stock alat

rumah tangga Rp3.300.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus juta rupiah) sehingga

nilai pertanggungan berjumlah Rp3.650.000.000,00 (tiga miliar enam ratus lima

132 Ibid.,


90

puluh juta rupiah), maka atas peristiwakebakaran yang menimbulkan kerugian

bagi Samrida selaku tertanggung tersebut tepat bila tertanggung mengajukan

klaim pembayaran ganti rugi kepada Penanggung PT Asuransi Adira Dinamika

atas kerugian yang timbul dari peristiwa kebakaran yang dijamin dalam Polis


070108001986 tanggal 8 September 2008.133

Peristiwa terjadinya kebakaran tersebut terhadap Samrida selaku

tertanggung mengalami kerugian sebagaimana hasil perhitungan terhadap harta

atau barang-barang milik tertanggung yang kesemuannya telah dijaminkan

melalui Asuransi milik penanggung PT Asuransi Adira Dinamika. Setelah

diadakan evaluasi perhitungan terhadap barang-barang yang terbakar berupa

bangunan gedung yang memerlukan biaya perbaikan kembali dan barang-barang

yang ada didalam bangunan berupa pakaian jadi, alat-alat dapur/pecah belah

dengan kerugian total adalah berjumlah Rp4.329.055.000,00 (empat miliar tiga

ratus dua puluh sembilan juta lima puluh lima ribu rupiah) yang terdiri dari:

a. Biaya perbaikan gedung Rp 747.535.000,00;

b. Pakaian jadi Rp1.936.785.000,00;

c. Alat-alat dapur/pecah belah Rp1.644.735.000,00; Rp4.329.055.000,00;

Kerugian tertanggung akibat dari peristiwa kebakaran tersebut adalah

terhadap barang-barang atau perlengkapan yang ada didalam bangunan tersebut

berupa barang-barang tidak diasuransikan dan yang di asuransikan, oleh karena

dalam gugatan ini hanya terkait dengan kerugian yang dijamin dalam polis

133 Ibid.,


91

asuransi maka tertanggung mengajukan besarnya ganti rugi kepada penanggung

PT Asuransi Adira Dinamika hanya sebatas pada objek yang dijamin dalam Polis

asuransi kebakaran saja.

Apabila dihitung secara keseluruhan jumlah kerugian dari tertanggung

Samrida atas terjadinya peristiwa kebakaran tersebut akan melebihi dari nilai

kerugian sebagaimana dalam nilai pertanggungan dan atau akan melebihi dari

nilai yang diajukan dalam gugatan ini sesuai dengan nilai kerugian yang

sebenarnya terhadap barang-barang yang dijamin dalam polis asuransi kebakaran

yaitu sebesar Rp3.650.000.000,00 (tiga miliar enam ratus lima puluh juta rupiah)

yang terdiri dari Bangunan Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah)

dan barang-barang dagangan berupa stock alat rumah tangga dan pakaian

Rp3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah).134

Resiko kebakaran yang merugikan tertanggung Samrida oleh Samrida

selaku Tertanggung telah diajukan klaim pembayaran kepada PT Asuransi Adira

Dinamika selaku penanggung kerugian sebagai akibat kebakaran yang dijamin

dalam Polis Standart Asuransi Kebakaran Indonesa Nomor 070108001986

tanggal 8 September 2008. Atas pengajuan klaim pembayaran oleh tertanggung

Samrida kepada Penanggung, oleh PT Asuransi Adira Dinamika selaku penjamin

asuransi tidak pernah mendapatkan respon dengan baik dan penanggung telah

menolak klaim tertanggung, bahkan antara tertanggung dengan penanggung telah

menempuh upaya negosiasi akan tetapi sampai dengan diajukan gugatan ke

134 Ibid.,


92

pengadilan oleh tertanggung tidak pernah ada titik temu untuk pembayaran klaim

oleh tertanggung kepada Penanggung.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Putusan Nomor:

29/Pdt.G/2012/PN.Jkt Pst. telah mengambil putusan dalam perkara ini yaitu

Dalam Konpensi Dan Eksepsi menolak eksepsi tergugat. Dalam Pokok

Perkara:Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Dalam rekonpensi yaitu :135


2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum

dengan melanggar perjanjian polis Nomor : 00711081)0040, berikut

endorsemennya Nomor 1 tertanggal 15 November 2008 ;

3. Menolak gugatan selain dan selebihnya ;-

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara

ini sebesar Rp. 416.000,- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.29/Pdt.G/2012/PN

Jkt.Pst maka tertanggubg Samrida selaku penggugat menyatakan banding ke

Pengadilan Tinggi Jakarta. Atas pengajuan banding Samrida selaku tertanggung

tersebut, Pengadilan Tinggi Jakarta telah mengambil putusan sebagai berikut:136

1. Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi SAMRIDA tersebut;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 99/PDT/2013/ PT

DKI, tanggal 6 Mei 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat Nomor 29/Pdt.G/2012/PN Jkt.Pst 137tanggal 8 Agustus 2012.

135 Ibid., 136 Ibid.,


93

3. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat Samrida

selaku tertanggung

4. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :

29/Pdt.G/2012/ PN.JKT.PST tanggal 08 Agustus 2012 yang dimohonkan

banding.

5. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara

untuk kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan

sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Atas Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No.99.PDT/2013/PT.DKI tersebut

Samrida selaku tertanggung mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Atas

oengajuan kasasi Samrida selaku tertanggung tersebut maka Mahkamah Agung

dalsm Putusan No.1040.K/PDT/2014 telah mengambil putusan sebagai berikut:

Dalam konvensi dan dalam Eksepsi yaitu menolak eksepsi Tergugat yang

mana dalam Pokok Perkara:138

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi atas perjanjian Asuransi dengan Polis

Standart Asuransi Kebakaran Indonesia Ikhtisar Nomor 070108001986

tanggal 8 September 2008;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat

sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ditambah

dengan kerugian nilai stock alat rumah tangga sebesar Rp244.091.992,00 (dua

ratus empat puluh empat juta sembilan puluh satu ribu sembilan ratus

138 Putusan Nomor 1040, K/Pdt/2014


94

sembilan puluh dua rupiah), jumlah seluruhnya Rp594.091.992,00 (lima ratus

sembilan puluh empat juta sembilan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan

puluh dua rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Dalam Rekonvensi yaitu menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk

seluruhnya. Sedangkan dalam konvensi dan rekonvensi yaitu menghukum

Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam

semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);


Dasar pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Agung dalam

mengabulkan gugatan penggugat/pembanding/pemohon kasasi Samrida yang juga

selaku tertanggung dalam polis asuransi kebakaran adalah bahwa majelis hakim

berpendapat perjanjian asuransi yang dilaksanakan oleh PT.Asuransi Adira

Dinamika selaku penanggung Dengan Samrida selaku tertanggung msrupakan

perjanjian yang sah dan mengikat kedua belah pihak sesuai ketentuan Pasal 1338

ayat 1 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa, "Semua perjanjian yang dibuat

secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya".Suatu

perjanjian asuransi dinyatakan telah sah pada saat tertanggung telah melaksanakan

kewajibannya untuk membayar premi yang telah disepakati besarnya setiap

bulannya. Oleh karena itu perjanjian asuransi kebakaran yang dibuat oleh

PT.Asuransi Adira Dinamika selaku penanggung dan Samrida selaku tertanggung

adalah sah dan telah mengikat kedua belah pihak. Apabila salah satu pihak tidak


95

memenuhi kewajibannya dalam perjanjian asuransi kebakaran tersebut maka

pihak tersebut telah dapat dikatakan melakukan wanprestasi.139

Masalah pemberian data yang salah yang diberikan oleh tertanggung, tidak

serta merta membatalkan perjanjian asuransi kebakaran tersebut. Karena

meskipun data tentang luas bangunan yang dinyatakan seluas 1000 (seribu) meter

persegi di atas tanah seluas 140 (seratus empat puluh) meter persegi adalah tidak

benar, tapi pemberian data oleh tertanggung tersebut telah dihitung oleh

penanggung ke dalam nilai pertanggungan yang telah dicover sesuai jumlah premi

yang wajib dibayarkan oleh tertanggung kepada penanggung setiap bulannya.

Meskipun kenyataannya data objek asuransi tersebut lebih kecil dari data yang

diberikan pihak tertanggung kepada pihak penanggung, namun nilai

pertanggungan yang dihitung oleh penanggung telah sesusi dengan data yang

diberikan oleh tertanggung tersebut. Sehingga kewajiban pembayaran premi dari

tertanggung kepada penanggung sudah sesuai dengan data yang diberikan oleh

tertanggung kepada penanggung tersebut.

Dengan demikian ketentuan Pasal 251 KUHD menurut pandangan hukum

majelis hakim Mahkamah Agung tidak dapat diberlakukan dalam perkara ini,

karena perubahan data yang diberikan tertanggung kepada penanggung dengan

data yang sebenarnya di lapangan tidak merugikan penanggung yaitu PT.Asuransi

Adira Dinamika, karena perubahan data terhadap bangunan gedung tersebut telah

dihitung dan tercover dalam premi asuransi. Oleh karena itu pertimbangan

majelis hakim selanjutnya adalah bahwa telah terjadi hubungan hukum

139 Neni Sri Imaniyati, Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Sengketa Klaim

Asuransi, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.30 No.1, 2011, hal. 34


96

pertanggungan perasuransian antara Penggugat (tertanggung) dengan Terguga

Penanggung), sehingga perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat bagi

keduanya.140

Selain itu bahwa sesuai keterangan Kepolisian setempat benar telah terjadi

kebakaran sehingga menghanguskan objek pertanggungan. Peristiwa kebakaran

yang terjadi tersebut bukan karena direkayasa oleh tertanggung melainkan terjadi

karena suatu kelalaian dari pihak lain yang akhirnya mengenai bangunan gedung

milik tertanggung. Apabila Tergugat mengelak untuk memberikan ganti kerugian,

dengan berbagai dalih yang dipandang hanya merupakan alasan yang dicari-cari

atau dibuat-buat untuk menghindari resiko pembayaran, misalnya karena tanah

dan bangunan bukan milik pribadi Penggugat sendiri, hal ini bukan merupakan

alasan yang urgen untuk menyatakan perjanjian tidak sah, sehingga harus

dikesampingkan. Dengan demikian tergugat telah melakukan wanprestasi. Oleh

karena itu tergugat harus dihukum membayar ganti kerugian yang dialami

Penggugat sebatas yang dinilai layak dan merupakan penilaian yang wajar,

dengan berdasarkan pada:

Fakta - bangunan gudang - hangus terbakar, sesuai bunyi isi perjanjian

untuk gudang dipertanggungkan sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh

juta rupiah). Mengenai besarnya nilai stock alat rumah rumah tangga akan

mengacu pada hasil penilaian oleh PT Axis International adalah sebesar

Rp244.091.992,00 (dua ratus empat puluh empat juta sembilan puluh satu ribu

sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).

140 Putusan Nomor 1040, K/Pdt/2014


97

Berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa

terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon

Kasasi SAMRIDA dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor

99/PDT/2013/PT DKI tanggal 6 Mei 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pdt.G/2012/PN Jkt.Pst., tanggal 8 Agustus 2012

yang menurut pandangan hukum majelis hakim Mahkamah Agung telah salah

menerapkan hukum.

3. Putusan Mahkamah Agung

Dalam Putusannya Mahkamah Agung memberikan Putusan yaitu :141

1. Mengabulkan permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi Samrida

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 99/PDT/2013/ PT

DKI, tanggal 6 Mei 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat Nomor 29/Pdt.G/2012/PN Jkt.Pst., tanggal 8 Agustus 2012;

Kemudian dalam Konvensinya yaitu :142

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi atas perjanjian Asuransi dengan Polis

Standart Asuransi Kebakaran Indonesia Ikhtisar Nomor 070108001986

tanggal 8 September 2008;

3. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami Penggugat

sebesar Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) ditambah

dengan kerugian nilai stock alat rumah tangga sebesar Rp244.091.992,00

(dua ratus empat puluh empat juta sembilan puluh satu ribu sembilan ratus

141 Putusan Nomor 1040, K/Pdt/2014 hal. 1 142 Putusan Nomor 1040, K/Pdt/2014 hal. 1


98

sembilan puluh dua rupiah), jumlah seluruhnya Rp594.091.992,00 (lima ratus

sembilan puluh empat juta sembilan puluh satu ribu sembilan ratus sembilan

puluh dua rupiah);

4. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Sedangkan dalam Rekonvensinya yaitu Menolak gugatan Penggugat

Rekonvensi untuk seluruhnya. Dalam Konvensi dan Rekonvensi nya menghukum

Termohon Kasasi/Tergugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam

semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

D. Analisa

1. Prinsip Itikad Baik Pihak Perusahaan Asuransi Dikaitkan Alasan

Materil Pihak Perusahaan Asuransi Dalam Penolakan Membayar

Asuransi Tertanggung

Samrida (tertanggung) sebagai pemegang polis dalam Putusan Mahkamah

Agung, menyatakan telah terbukti membayar lunas Premi jaminan berjumlah Rp.

5.300.000,00 (lima juta tiga ratus ribu rupiah) dengan objek pertanggungan berupa

bangunan Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan stock alat rumah tangga Rp.

3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah) dengan jumlah harga

pertanggungan Rp.3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).143 Namun

pihak Perusahaan asuransi menolak melakukan pembayaran objek pertanggungan

saat terjadi kebakaran gudang. Penolakan pembayaran objek pertanggungan

dengan alasan materil yakni dimana pihak perusahaan menyatakan isi luas

bangunan tidak sesuai fakta saat musibah kebakaran terjadi pada saat dihitung

143 Putusan Mahkamah Agung Nomor 1040 K/Pdt/2014, hal. 2


99

kembali. Yaitu dinyatakan luas bangunan 20x50 m2 (dua puluh kali lima puluh

meter persegi), walaupun memang benar luas banguann tidak dapat disamakan

dengan luas tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00847 yang hanya

seluas 140 m2 (seratus empat puluh meter persegi). Namun tidak masuk akal

apabila diatas tanah seluas 140 m2 itu ada bangunan dengan luas 20 x 50 m2 yang

berarti seluas 1000 m2 (seribu meter persegi).

Namun pada saat pelaksanaannya ketika gudang kebakaran terjadi, tidak

ada itikad baikdari pihak perusahaan asuransi yang seolah-olah

mempermasalahkan isi perjanjian. Jika menilik definisi asuransi pada Undang

Undang Nomor 40 Tahun 2014 menyatakan Asuransi adalah perjanjian antara dua

pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi

penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk: 144

a. memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena



tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak

pasti; atau

b. memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung

atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan

manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil

pengelolaan dana.

Maka PT. Asuransi Adira Dinamika sebagai pihak perusahaan wajib untuk

melakukan penggantian segala akibat yang ditimbulkan dari kebakaran gudang

yang di derita tertanggung (pemegang polis). Penggantian tersebut berupa

pembayaran sejumlah uang objek pertanggungan yakni Rp. 200.000.000 (dua

144 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Peransuransian


100

ratus juta rupiah) dan stock alat rumah tangga dengan jumlah harga

pertanggungan Rp.3.500.000.000 (tiga miliar lima ratus juta rupiah).

Hakim Pengadilan Mahkamah Agung menilai, telah terdapat lampiran

(endorsement), Nomor 1 tanggal 15 November 2008 telah di catat dan disetujui

sejak tanggal 4 November 2008 dengan Polis Nomor 070108001986 tanggal 8

September 2008 diadakan perubahan nilai pertanggungan dari sebelumnya

bangunan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan stock alat rumah tangga

Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) berubah nilainya menjadi, bangunan

Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan stock alat rumah tangga

Rp.3.300.000.000,00 (tiga miliar tiga ratus juta rupiah) sehingga nilai

pertanggungannya berjumlah Rp.3.650.000.000,00 (tiga miliar enam ratus lima

puluh juta rupiah).145Jadi dengan melihat bukti perubahan endorsement tersebut,

pihak perusahaan asuransi seharusnya bukan menjadikan alasan perubahan luas

bangunan menjadi tidak dibayar. Sebaliknya perbuhan endorsement tersebut

ketika tertanggung dan pihak perusahaan mengikatkan diri dengan menerima

premi untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, harus

dijamin oleh pihak perusahaan selaku penanggung dengan membayar sebesar

kerugian kepada tertanggung.

Menilik pada prinsip itikad baik, 146 dalam asuransi juga dikenal adanya

prinsip itikad baik, dan saling percaya bahwa konsumen jujur dan perusahaan

145 Putusan Mahkamah Agung Nomor 1040 K/Pdt/2014, hal. 2

146 Pasal 251 KUHD menyatakan semua pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau

semua persembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukannya dengan

itikad baik, yang sifatnya sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan dengan syarat-

syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari semua hal itu,

membuat pertanggungan itu batal.


101

asuransi percaya, karena bisnis asuransi adalah bisnis kepercayaan.147 Itikad baik

dalam membayar premi. Sebab sebelum membayar premi, antara tertanggung dan

perusahaan telah saling menyepakati perihal polis. Polis merupakan dokumen

yang berisi kesepakatan antara pihak tertanggung dan penanggung (pihak

asuransi) berkenaan dengan risiko yang hendak dipertanggungkan. Polis adalah

bukti perjanjian penutupan asuransi tersebut. Standar polis biasanya terdiri atas:148

1. Schedule (Ikhtisar pertanggungan).

Berisi hal-hal pokok yang perlu diketahui oleh tertanggung

2. Judul Polis

3. Pembukaan

4. Penjaminan (operative clause)

5. Pengecualian

6. Tanda tangan pihak penanggung

7. Uraian Keterangan mengenai tertanggung dan obyek yang diasuransikan

dapat dilihat pada dokumen asli maupun duplikat ikhtisar polis.

Tertanggung dan Perusahaan telah saling memahami dan mengikatkan

diri. Pihak tertanggung telah melunasi premi jaminan sebesar Rp. 5.300.000,-

(lima juta tiga ratus ribu rupiah). Namun prinsip itikad baik tidak dijalankan oleh

perusahaan. Oleh karenanya pihak penjamin asuransi selaku tertanggung tidak

pernah mendapat respon dengan baik dari perusahaan. Bahkan ketika ditempuh

upaya negosiasi pun tidak pernah ada titik temu untuk pembayaran klaim oleh

perusahaaan kepada tertanggung.

147 Sunarmi, Pemegang Polis Asuransi dan Kedudukan Hukumnya, Jurnal Ilmu Hukum

Riau, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2012, hal. 9

148 Ibid.,


102

Tertanggung mengalami kerugian secara materiil, namun wajar ketika

mempunyai prasangka adanya itikad buruk perusahaan yang tidak mau membayar

premi. Karena perjanjian asuransi pada dasarnya adalah perjanjian pergantian

kerugian. Tujuan asuransi adalah mengalihkan risiko tertanggung kepada

perusahaan. Dengan adanya itikad baik, perusahaan mempunyai kewajiban

menggantikan kerugian tertanggung dengan imbalan pembayaran premi dari

tertanggung. Semuanya tertuang di dalam polis.

Dengan melihat polis asuransi kerugian dapat diketahui bahwa apa yang

diperjanjikan antara tertanggung dengan perusahaan tidak dilarang oleh undang-

undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan. Isi dari

perjanjian tersebut adalah apa yang menjadi tujuan dari tertanggung dan

perusahaan, yaitu adanya peralihan resiko dari tertanggung kepada penanggung,

yang memberikan konsekuensi pembayaran ganti rugi dari perusahaan apabila

tertanggung menderita kerugian sebagai akibat dari peristiwa yang dijamin dalam

polis, dan kewajiban membayar premi bagi tertanggung.149

Berdasarkan ketentuan tentang kewajiban untuk mengungkapkan fakta

dalam polis dapat diketahui bahwa dalam asuransi kerugian dituntut adanya itikad

baik dari tertanggung dalam mengungkapkan fakta yang sebenarnya dari benda

pertanggungan walaupun nantinya akan dimunculkan endorsement, jikalau ada

perubahan. Dibutuhkan pula itikad baik dari perusahaan bersedia mengganti

kerugian yang diderita tertanggung yang mana walaupun kerugian tertanggung

lebih besar daripada asset perusahaan.

149 Eti Purwiyantiningsih, Prinsip Itikad Baik Berdasarkan Pasal 251KUHD Dalam

Asuransi Kerugian, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 8, Nomor 3, bulan September 2008, hal.

245


103

Terhadap prinsip notification, di dalam polis juga terdapat ketentuan

tentang perubahan risiko. Tertanggung dibebani kewajiban untuk memberitahukan

kepada perusahaan setiap ada perubahan keadaan dari benda pertanggungan yang

dapat memperbesar risiko. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa di dalam

polis asuransi kerugian dituntut adanya itikad baik dari tertanggung dalam

mengungkapkan fakta tentang benda pertanggungan.

Prinsip itikad baik dan notification saling berkaitan. Hal ini dipertegas

bahwa pada praktiknya penanggung tidak akan meneliti lebih jauh tentang

keadaan benda pertanggungan, karena perusahaan percaya bahwa tertanggung

telah beritikad baik dalam menyampaikan semua fakta tentang benda

pertanggungan. Apalagi dengan ketentuan tentang perubahan risiko dalam polis,

menyebabkan tertanggung tidak mempunyai alasan untuk tidak menyampaikan

tentang keadaan yang sebenarnya dari benda pertanggungan.

Dengan adanya kepercayaan dari pihak penanggung yang diimbangi

dengan itikad baik dari tertanggung, menunjukkan adanya penerapan prinsip

kepercayaan dan prinsip itikad baik dalam asuransi kerugian. Itikad baik tidak saja

ada pada tertanggung tetapi juga ada pada pihak perusahaan karena penanggung

sudah menjelaskan luas jaminan yang diberikan kepada tertanggung yang

semuanya tertuang di dalam polis. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata menentukan

bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Yang dimaksud


104

dengan itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata adalah bahwa

perjanjian harus dilaksanakan secara pantas dan patut.150

2. Penyebab terjadinya Perbedaan Interprestasi antara Pengadilan Negeri

dan Pengadilan Tinggi dengan Mahkamah Agung dalam putusan

Mahkamah Agung No. 1040K/Pdt/2014

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat maupun Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

dalam memeriksa dan mengadili perkara sengketa pembayaran asuransi kebakaran

antara penanggung PT Asuransi Adira Dinamika selaku tergugat/terbanding/

termohon kasasi dengan Samrida selaku tertanggung sekaligus

penggugat/pembanding/pemohon kasasi dalam perkara ini dalam dasar

pertimbangan hukumnya berpedoman kepada ketentuan hukum Pasal 1338 ayat 1

KUH Perdata, dimana majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta pusat memandang

bahwa para pihak baik tertanggung maupun penanggung telah terikat dalam suatu

perjanjian asuransi kebakaran yang sah, dimana tertanggung telah melaksanakan

kewsjibannya membayar premi asuransi setiap bulan sebesar Rp.5.200.000 (lima

juta dua ratus ribu rupiah) sesuai kesepakatan yang telah dicapai antara

penanggung dan tertanggung yang dimuat dalam polis standar asuransi kebakaran

Indonesia dengan Nomor 070108001986 tanggal 08 September 2008, untuk masa

pertanggungan 28 Agustus 2008 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2009.

Namun dalam dasar pertimbangan hukumnya Majelis hakim Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat maupun Pengadilan Tinggi DKI Jakarta lebih berpedoman

kepada ketentuan Pasal 251 KUHD secara tekstual dan menginterpretasikan Pasal

150 Eti Purwiyantiningsih, Prinsip Itikad Baik Berdasarkan Pasal 251KUHD Dalam

Asuransi Kerugian, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 8, Nomor 3, bulan September 2008, hal.

247 dalam buku J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir Karena Perjanjian, Buku II,

PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 177.


105

251 KUHD tersebut hanya dari segi yuridis formal. Sehingga Majelis Hakim

Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi dalam Pertimbangan hukumnya

menggunakan Pasal 251 KUHD sebagai ketentuan hukum yang khusus, dengan

mengenyampingkan asas-asas perjanjian yang termuat dalam KUH Perdata. (Lex

Spesialis derogat Lex Generali). Hal ini mengakibatkan perjanjian asuransi antara

PT Asuransi Adira Dinamika sebagai penanggung dengan Samrida sebagai

tertanggung menjadi batal demi hukum karena Tertanggung Samrida memberikan

data yang tidak sesuai/berbeda dengan data yang sebenarnya berkaitan dengan

objek barang yang diasuransikan tersebut. Namun pada dasarnya perubahan data

dari objek barang yang diasuransikan tersebut berupa tanah dan bangunan, dimana

luas tanahnya adalah 140 meter persegi sesuai yang tertera dalam sertipikat Hak

Milik (SHM). Sedangkan luas bangunan adalah 50x20 meter atau seribu meter

persegi. Majelis hakim pengadilan negeri Jakarta Pusat maupun Pengadilan

Tinggi DKI Jakarta menyatakan bahwa perbuatan tertanggung Samrida tersebut

telah melawsn hukum dengan memberikan data yang tidak benar kepada

penanggung. Pemberian data yang tidak benar dari tertanggung kepada

penanggung sebenarnya sudah dihitung secara cermat dan teliti oleh penanggung

sehingga menghasilkan besarnya premi yang harus dibayar tertanggung Samrida

menjadi Rp.5.200.000 (lima juta duaratus ribu) rupiah setiap bulannya, dan

pembayaran premi asuransi tersebut telah dilaksanakan secara tepat waktu oleh

tertanggung setiap bulannya. Sehingga dalam hal ini tidak ada ketugian yang

diderita oleh penanggung karena adanya perbedaan pemberian data oleh

tertanggung kepada penanggung dalam perjanjian asuransi tersebut.


106

Berdasarkan pertimbangan hukum tidak ada pihak yang dirugikan yang

disebabkan oleh adanya kesalahan pemberian data objek asuransi dari tertanggung

kepada penanggung, maka nenurut pertinbangan hukum Mahkamah Agung

perbuatan tertanggung tidak dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan

hukum. Oleh karena itu judex fakti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan

Pengedalian Negeri DKI Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum. Oleh

karena itu pertimbangan hukum Mahkamah Agung adalah bahwa perjanjian

asuransi antara PT Asuransi Adira Dinamika sebagai penanggung adalah sah dan

memiliki kekuatsn hukum, dan oleh karena itu pihak penanggung wajib

membayar ganti rugi kepada tertanggung Samrida yang besarnya sesuai dengan

kesepakatan yang telah dimuat dalam perjanjian polis asuransi tersebut.

Menurut pertimbangan hukum majelis hakim Mahkamah Agung

Pengertian Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebagai landasan hukum

menyangkut perbuatan melawan hukum adalah Pasal 1365 KUH Perdata, yang

berbunyi: "Tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada

seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian

untuk mengganti kerugian tersebut."151

Perbuatan melawan hukum perdata tidak hanya bertentangan dengan

undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang

lain atau bertentangan dengan kewajiban orang yang berbuat atau tidak berbuat

bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepantasan dan

kepatutan dalam lalu lintas masyarakat.

151 Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata dalam

Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, 2009, hal. 84


107

Perbuatan melawan hukum perdata memiliki empat unsur dalam kriteria

hukumnya yaitu:152

1. Bertentangan dengan hak orang lain;

2. Bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri;

3. Bertentangan dengan kesusilaan;

4. Bertentangan dengan keharusan (kehati-hatian, kepantasan, kepatutan) yang

harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau

benda.

Tidak ada unsur kerugian yang diderita oleh pihak penanggung PT

Asuransi Adira Dinamika, maka pihak tertanggung Samrida tidak dapat

dikategorikan telah melakukan perbuatsn melawsn hukum. Berdasarkan dasar

pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri

Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berbeda dengan dasar

pertimbangan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Agung, maka menghasilkan

putusan yang berbeda pula antara Mahkamah Agung dengan PN Jakarta Pusat

dan PT DKI Jakarta. Mahkamah Agung pada putusannya mengabulkan gugatan

tertanggung Samrida dan membatalkan putusan PT DKI Jakarta dengan membuat

pertimbangan hukum sendiri. Penanggung PT Asuransi Adira Dinamika wajib

mengganti kerugian yang diderita oleh tertanggung Samrida yang besarnya sesuai

dengan kesepakatan yang telah ditentukan dalam perjanjian polis asuransi

tersebut.

152 Ibid, hal. 85


108

BAB IV

INSTRUMENT YANG KURANG DALAM PENGIKATAN PERJANJIAN

POLIS ASURANSI SEHINGGA TERJADI WANPRESTASI DALAM

PUTUSAN NO. 1040K/PDT/2014

A. Ruang Lingkup Pertanggungan Asuransi Kebakaran

Pada perjanjian asuransi terdapat karakteristik tertentu karena didalamnya

harus memuat syarat-syarat umum perjanjian yang terdapat dalam Pasal 1320

KUHPer dan harus memenuhi asas-asas yang diatur pada buku I Bab IX KUHD.

Asuransi terbagi menjadi dua macam, antara lain yaitu ganti kerugian dan

sejumlah uang dimana keduanya terdapat perbedaan seperti pada asuransi ganti

kerugian adanya janji yang dilakukan oleh penanggung untuk mengganti

kerugian yang mungkin akan diderita oleh tertanggung, sedangkan dalam

asuransi sejumlah uang telah ditentukan uang yang akan dibayar oleh

penanggung tanpa terdapat adanya suatu kerugian. 153

Pada penggantian kerugian terdapat asas perseimbangan atau disebut

dengan asas indemnitas, yaitu adanya keseimbangan antara risiko yang

dilimpahkan kepada penanggung dengan kerugian yang benar-benar diderita oleh

tertanggung akibat peristiwa yang mungkin akan terjadi. Harus ada keterkaitan

antara asas indemnitas dengan kepentingan, dimana tertanggung mempunyai

kepentingan terhadap adanya kemungkinan kerugian yang terjadi. Asas ini

memiliki fungsi untuk mengembalikan posisi keuangan kepada tertanggung

setelah adanya kerugian seperti posisi sebelum adanya kerugian.

153 H.M.N Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Djambatan,

Jakarta, 2003, hal. 63

108


109

Salah satu peristiwa yang tidak diharapkan yaitu kebakaran yang

mengakibatkan tinbulnya kerugian karena musnahnya harta benda dari

tertanggung. Pada perjanjian polis asuransi disebutkan bahwa penanggung

memberikan ganti rugi diantaranya atas: 154

1. Kebakaran yang disebabkan oleh kekurang hati-hatian atau kesalahan

tertanggung atau pihak lain, ataupun karena sebab kebakaran lain sepanjang

tidak dikecualikan dalam polis.

2. Kebakaran yang diakibatkan oleh menjalarnya api atau panas yang timbul

sendiri atau karena sifat barang itu sendiri;

3. Kebakaran karena hubungan arus pendek;

4. Kebakaran yang terjadi karena kebakaran benda lain disekitarnya dengan

ketentuan kebakaran benda lain tersebut bukan akibat dari risiko yang

dikecualikan polis;

5. Termasuk juga kerugian atau kerusakan dari harta benda tertanggung sebagai

akibat dari air dan atau alat-alat lain yang dipergunakan untuk menahan atau

memadamkan kebakaran dan atau dimusnahkannya seluruh atau sebagian

harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan atas perintah yang

berwenang dalam upaya pencegahan menjalarnya kebakaran.

6. Petir, Kerusakan yang secara langsung disebabkan oleh petir.

Khusus untuk mesin listrik, peralatan listrik atau elektronik dan instalasi

listrik, kerugian atau kerusakan dijamin oleh polis ini apabila petir tersebut

menimbulkan kebakaran pada benda-benda dimaksud.

154 Abdullah Amrin, Meraih Berkah Melalui Asuransi, Komputindo, Jakarta, 2011, hal.

94


110

7. Ledakan

Yang berasal dari harta benda yang dipertanggungkan pada polis ini atau

polis lain yang berjalan serangkai dengan polis ini untuk kepentingan

tertanggung yang sama. Pengertian ledakan dalam polis ini adalah setiap

pelepasan tenaga secara tiba-tiba yang disebabkan oleh mengembangnya gas

atau uap. Meledaknya suatu bejana (ketel uap, pipa dan sebagainya) dapat

dianggap ledakan.

8. Kejatuhan Pesawat Terbang yang dijamin dalam polis ini adalah benturan

fisik antara pesawat terbang termasuk helikopter atau segala sesuatu yang

jatuh dari padanya dengan harta benda dan atau kepentingan yang

dipertanggungan atau dengan bangunan yang berisikan harta benda dan atau

kepentingan yang dipertanggungkan.

9. Asap

Yang berasal dari kebakaran harta benda yang dipertanggungkan pada polis

ini atau polis lain yang berjalan serangkai dengan polis ini untuk kepentingan

tertanggung yang sama.

Resiko-reiko dapat dipertanggungkan kepada asuransi, namun ada beberapa

syarat perihal pertanggungan resiko yang dapat diklaim oleh pihak asuransi,

antara lain:

1. Risiko harus terjadi dengan ketidaksengajaan dan tidak bisa diprediksi

2. Risiko yang dapat ditanggung harus berisifat homogen dan umum terjadi

3. Dampak dari risiko tersebut bisa dinilai dengan uang atau secara finansial


111

4. Harus ada obyek yang dipertanggungkan atau yang diasuransikan misalnya

harta benda, sakit, kerugian dan lain sebagainya.

5. Obyek yang diasuransikan tidak bertentangan dengan aturan yang berlaku dan

kepentingan umum. Misalnya, narkoba tidak bisa dijadikan sebagai obyek

asuransi.

6. Premi yang dibebankan harus sesuai dengan tingkat risiko yang diasuransikan.

Meskipun pertanggungan boleh melebihi harga atau kepentingan yang

sebenarnya, namun hanya dalam batas tertentu saja

Apabila dalam pengajuan klaim syarat-syarat resiko telah dipenuhi maka

pembayaran klaim akan dilakukan dengan sebagaimana mestinya. Namun dalam

hal klaim tidak memenuhi persyaratan atas resiko yang ditanggungkan, maka

klaim tidak dapat dibayarkan sebagaimana mestinya. 155

Sedangkan kerugian atau kerusakan yang dapat dipertanggungkan pada

perusahaan Asuransi Adira Dinamika, antara lain yaitu kebakaran dengan

perluasan banjir, badai, angin topan dan huru-hara. Hal ini tidak termuat didalam

polis karena di polis hanya memberikan pengecualian terhadap penggantian.

Penetapan ganti rugi yang diberikan oleh Perusahaan Asuransi Adira

Dinamika terdapat dalam Pasal 11 menyebutkan bahwa: Dalam hal terjadi

kerugian atau kerusakan atas harta benda dan atau kepentingan yang

dipertanggungkan, penanggung berhak menentukan pilihannya untuk melakukan

ganti rugi dengan cara: Pembayaran uang tunai; Perbaikan kerusakan, dimana

perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya untuk memperbaiki,

155 Wawancara dengan Aprianto, Kepala Cabang PT. Asuransi Purna Artanugraha tanggal

17 Juli 2019 jam 14:30 WIB


112

kerusakan yang terjadi dengan kondisi yang sama seperti saat sebelum terjadinya

kerugian atau kerusakan. Penggantian kerusakan, dimana perhitungan besarnya

kerugian adalah sebesar biaya penggantian dengan barang sejenis dengan kondisi

yang sama seperti saat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan; Membangun

kembali, dimana perhitungan besarnya kerugian adalah sebesar biaya membangun

kembali ke kondisi yang sama seperti sesaat sebelum terjadinya kerugian atau

kerusakan.156

Mengenai pertanggungan dibawah harga berdasarkan Pasal 12 tentang

Pertanggungan Dibawah Harga pada polis di Jasindo ini mengatur diantaranya

yaitu: Jika pada saat terjadinya kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh

risiko yang dijamin polis ini, dimana harga pertanggungan keseluruhan harta

benda lebih kecil dari pada nilai sebenarnya dari keseluruhan harga benda yang

dipertanggungkan sesaat sebelum terjadinya kerugian atau kerusakan, maka

tertanggung dianggap sebagai penanggungnya sendiri atas selisihnya dan

menanggung sebagian kerugian yang dihitung secara proporsional. Jika polis ini

menjamin lebih dari satu barang, ketentuan ini berlaku untuk masing-masing

jenis barang tersebut secara terpisah.157

Pada Kresna Insurance untuk pertanggungan dibawah harga diatur dalam

Bagian I mengenai Rata-rata, yaitu: Jika harta yang diasuransikan di bawah item

sebaiknya pada awalan dari kerugian atau kerusakan apapun disini ditanggung

secara bersama-sama jika nilai yang lebih besar dari pada jumlah berturut-turut

156 Sri Rejeki Hartono, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Sinar Grafika, Jakarta,

2001, hal. 36 157 Ibid, hal. 37


113

tertanggung, lalu tertanggung menyadari untuk perbedaan dan menetapkan

pembagian suku bunga dari kerugian yang sesuai.

B. Wanprestasi Dalam Suatu Perjanjian Polis Asuransi Kebakaran

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban

sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan

debitur. Wanprestasi atau tidak dipenuhinnya janji dapat terjadi baik karena

disengaja maupun tidak disengaja. Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia

tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti

yang telah diperjanjikan. 158

Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan

bahwa: “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu

perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai

memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus

diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat

diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”159. Kata

lain wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan

oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, isi ataupun

melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak

boleh dilakukannya.

Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi

itu dapat berupa perbuatan :

158 Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta: 2008, hal.180. 159 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak, Rajawali Pers, Jakarta,

2007,hal. 74


114

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.

2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.

3. Terlambat memenuhi prestasi.

4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan160

Sedangkan menurut A. Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi itu dapat

berupa:161

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali

Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan

debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.

2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.

Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka

debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat

dikatakan wanprestasi.

3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru

tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi

prestasi sama sekali

Abdul kadir Muhammad, menyatakan wanprestasi terjadi dikarenakan

adanya 2 (dua) kemungkinan yaitu:

1. Keadaan memaksa (overmach / force mejeur).

2. Karena kesalahan debitur, baik karena kesengajaan maupun lalai.

160 Ahmadi Miru, Sakka Pati, Hukum Perikatan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 12 161 A. Qirom Syamsuddin Meliala, Pokok-pokok Hukum Perjanjian, (Yogyakarta:

Liberty, 1985), h.26


115

Overmach adalah suatu keadaan atau kejadian yang tidak dapat diduga-

duga terjadinya, sehingga menghalangi seorang debitur untuk melakukan

prestasinya sebelum ia lalai untuk apa dan keadaan mana tidak dapat

dipersalahkan kepadanya.

Overmacht di bagi dua yaitu:

1. Overmacht mutlak adalah apabila prestasi sama sekali tidak dapat

dilaksanakan oleh siapapun.

2. Overmacht yang tidak mutlak adalah pelaksanaan prestasi masih

dimungkinkan, hanya memerlukan pengobanan dari debitur.

Kesengajaan maupun lalai, kedua hal tersebut menimbulkan akibat yang

berbeda, dimana akibat akibat adanya kesengajaan, sidebitur harus lebih banyak

mengganti kerugian dari pada akibat adanya kelalaian. Surat peringatan yang

menyatakan debitur telah melakukan wanprestasi disebut dengan somasi.

Somasi adalah pemberitahuan atau pernyataan dari kreditur kepada debitur

yang berisi ketentuan bahwa kreditur menghendaki pemenuhan prestasi seketika

atau dalam jangka waktu seperti yang ditentukan dalam pemberitahuan itu. Dari

ketentuan pasal 1238 KUH Perdata dapat dikatakan bahwa debitur dinyatakan

apabila sudah ada somasi ( in grebeke stelling ). Somasi itu bermacam bentuk,

seperti menurut pasal 1238 KUH Perdata adalah:162

1. Surat perintah

Surat perintah tersebut berasal dari hakim yang biasanya berbentuk

penetapan. Dengan surat penetpan ini juru sita memberitahukan secara lisan

162 R. Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta, 1978, hal. 25


116

kepada debitur kapan selambat-lambatnya dia harusbprestasi. Hal ini biasa disebut

“exploit juru sita”

2. Akta sejenis

Akta ini dapat berupa akta dibawah tangan maupun akta notaris.

3. Tersimpul dalam perikatan itu sendiri.

Maksudnya sejak pembuatan perjanjian, kreditur sudah menentukan saat

adanya wanprestasi.

Menurut Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, debitur dinyatakan wanprestasi

apabila memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu:

3. Perbuatan yang dilakukan debitur tersebut dalam disesalkan.

4. Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang objektif yaitu

orang yang normal dapat menduga bahwa keadaan itu akan timbul. Maupun

dalam arti yang subjektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga

keadaan demikian akan timbul.

5. Dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, artinya bukan

orang gila atau lemah ingatan.163

Apabila seorang dalam keadaan-keadaan tertentu beranggapan bahwa

perbuatan debiturnya akan merugikan, maka ia dapat minta pembatalan

perikatan. Menurut pendapat yang paling banyak dianut, bukanlah kelalaian

debitur yang menyebabkan batal, tetapi putusan hakim yang membatalkan

perjanjian, sehingga putusan itu bersifat “constitutief” dan tidak

“declaratoir”. Malahan hakim itu mempunyai suatu kekuasaan

163 Sri Soedewi Masyohen Sofwan, Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan

Praktek, Liberty, Yogyakarta, 1981, hal.15


117

“discretionair” artinya ia berwenang menilai wanprestasi debitur. Apabila

kelalaian itu dianggapnya terlalu kecil hakim berwenang untuk menolak

pembatalan perjanjian, meskipun ganti rugi yang diminta harus diluluskan.164

Dalam Pasal 1313 KUH Perdata, bahwa suatu persetujuan adalah suatu

perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap

satu orang lain atau lebih. Selanjutnya ada pula beberapa syarat untuk

perjanjian yang berlaku umum tetapi diatur di luar Pasal 1320 KUH Perdata,

yaitu sebagai berikut:165

6. Perjanjian harus dilakukan dengan iktikad baik, artinya kedua belah pihak

yang melakukan perjanjian harus melaksanakan isi perjanjian itu dengan

sukarela dan tanpa paksaan, serta dengan iktikad yang benar-benar mau

melaksanakan isi perjanjian yang disepakati.

7. Perjanjian tidak boleh bertentangan dengan kebiasaan yang berlaku, artinya

isi dari perjanjian tidak dibenarkan bertentangan dengan kebiasaan yang

berlaku di tengah-tengah masyarakat, tidak boleh bertentangan dengan

kondisi yang ada dalam masyarakat.

8. Perjanjian harus dilakukan berdasarkan asas kepatutan, artinya perjanjian

yang telah disepakati harus mengikuti asas yang tidak bertentangan dengan

ketentuan yang berlaku dalam masyarakat, tidak boleh melanggar hak-hak

masyarakat.

164 Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT.Intermasa, 1982, Jakarta, hal. 148. 165 C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum, Balai Pustaka, 1986, Jakarta, hal. 246-247.


118

9. Perjanjian tidak boleh melanggar kepentingan umum, artinya kontrak yang

dibuat tersebut tidak dibenarkan bertentangan dengan kepentingan yang ada

dalam masyarakat, tidak boleh menimbulkan kerugian dalam masyarakat166

Perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak harus mengikuti

persyaratan yang ditentukan, dan harus mengikuti asas kesepakatan dan kepatutan.

Persetujuan yang dibuat tersebut mengikat kedua belah pihak yang

menyetujuinya. Salah satu pihak yang tidak melaksanakan prestasi atau isi dari

perjanjian/kontrak disebut dengan wanprestasi. Wujud dari wanprestasi tersebut

dapat berupa:167

1. Tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan untuk dilaksanakan.

2. Melaksanakan apa yang telah diperjanjikan tetapi tidak sama dengan isi

perjanjian.

3. Terlambat dalam melakukan kewajiban perjanjian.

4. Melakukan sesuatu yang diperjanjikan untuk tidak dilakukan.

Dari ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa salah satu pihak yang

melakukan wanprestasi dapat dihukum untuk membayar ganti rugi, pembatalan

perjanjian, peralihan risiko atau membayar biaya perkara kalau sampai di

pengadilan.

Dalam Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan, bahwa “Tiap-tiap perikatan

dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang”, ditegaskan

bahwa setiap kewajiban perdata dapat terjadi karena dikehendaki oleh pihak-pihak

166 Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002,

hal.16 167 Djoko Trianto, Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi, Mandar Maju,

Bandung, 2004, hal.61


119

yang terkait dalam perikatan/perjanjian yang secara sengaja dibuat oleh mereka,

ataupun karena ditentukan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku.

Dengan demikian berarti perikatan atau perjanjian adalah hubungan hukum antara

dua atau lebih orang (pihak) dalam bidang/lapangan harta kekayaan, yang

melahirkan kewajiban pada salah satu pihak dalam hubungan hukum tersebut.168

Pelaksanaan suatu perjanjian membawa konsekuensi bahwa seluruh harta

kekayaan seseorang atau badan yang diakui sebagai badan hukum, akan

dipertaruhkan dan dijadikan jaminan atas setiap perikatan atau kontrak orang

perorangan dan atau badan hukum tersebut, sebagaimana yang dijelaskan dalam

Pasal 1131 KUH Perdata.

Hukum perjanjian adalah keseluruhan dari kaidah-kaidah hukum yang

mengatur hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat

untuk menimbulkan akibat hukum.169

Pasal 1313 KUH Perdata disebutkan, bahwa suatu persetujuan adalah

suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap

satu orang lain atau lebih.170

Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan

sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undangundang

dinyatakan cukup untuk itu.Persetujuan-persetujuan tersebut harus dilaksanakan

dengan iktikad baik.

168 Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Perikatan Pada Umumnya, PT. RajaGrafindo

Persada, Jakarta, 2003, hal.17 169 Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang,

PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2003, hal.1 170 Salim H.S, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Sinar Grafika,

2010, Jakarta, hal.4


120

Dalam ilmu hukum, dikenal beberapa asas hukum terhadap suatu

perjanjian, yaitu sebagai berikut:171

a. Asas perjanjian/kontrak sebagai hukum mengatur, merupakan peraturan-

peraturan hukum yang berlaku bagi subjek hukum. Dalam hal ini para pihak

dalam suatu kontrak.

b. Asas kebebasan berkontrak, hal ini merupakan konsekuensi dari berlakunya

asas kontrak sebagai hukum mengatur. Dalam suatu kontrak para pihak pada

prinsipnya bebas untuk membuat atau tidak membuat kontrak, demikian juga

kebebasannya untuk mengatur sendiri isi kontrak tersebut.

c. Asas Fakta Sunt Servanda, adalah janji itu mengikat, bahwa suatu kontrak

dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh

sesuai isi kontrak tersebut.

d. Asas konsensual, bahwa jika suatu kontrak sudah dibuat, maka dia telah sah

dan mengikat secara penuh, bahkan pada prinsipnya persyaratan tertulispun

tidak disyaratkan oleh hukum, kecuali untuk beberapa jenis kontrak tertentu,

yang memang dipersyaratkan untuk tertulis.

e. Asas obligatoir, yaitu jika suatu kontrak sudah dibuat, maka para pihak telah

terikat, tetapi keterikatannya itu hanya sebatas timbulnya hak dan kewajiban

semata-mata.

Asas-asas tersebut di atas merupakan asas yang timbul sebagai akibat dari

terjadinya suatu perjanjian. Dalam suatu kontrak asas tersebut secara tidak

langsung pasti muncul karena hakekat dari suatu kontrak adalah timbulnya hak

171 R.Subekti dan R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pradnya

Paramita, Jakarta, 1985, hal.304


121

dan kewajiban masing-masing pihak. Oleh karena itu maka semua asas tersebut di

atas mucul sebagai akibat dari terjadinya suatu kontrak atau perjanjian.

Sebagaimana diketahui bahwa kontrak lahir pada saat terjadinya

kesepakatan mengenai hal pokok dalam kontrak tersebut, namun masih ada hal

lain yang harus diperhatikan, yaitu syarat sahnya kontrak sebagaimana diatur

dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu:172

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kesepakatan para pihak

merupakan unsur mutlak untuk terjadinya suatu kontrak. Kesepakatan ini

dapat terjadi dengan berbagai cara, namun yang paling penting adalah adanya

penawaran dan penerimaan atas penawaran tersebut.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, untuk mengadakan kontrak para

pihak harus cakap. Seorang oleh hukum dianggap cakap untuk melakukan

kontrak jika orang tersebut sudah berumur 21 tahun ke atas, namun

sebaliknya seseorang dianggap tidak cakap untuk melakukan kontrak orang

tersebut belum berumur 21 tahun, kecuali jika ia telah kawin sebelum cukup

21 tahun.

c. Suatu hal tertentu, dalam suatu kontrak objek perjanjian harus jelas dan

ditentukan oleh para pihak, objek perjanjian tersebut dapat berupa barang

maupun jasa, namun dapat juga berupa tidak berbuat sesuatu. Hal tertentu ini

dalam kontrak disebut prestasi yang dapat berwujud barang, keahlian atau

tenaga, dan tidak berbuat sesuatu.

172 Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hal.13


122

d. Suatu sebab yang halal, maksudnya disini adalah bahwa ini kontrak tersebut

tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Suatu asas hukum yang penting berkaitan dengan perjanjian adalah

kebebasan berkontrak. Artinya pihak-pihak bebas untuk membuat kontrak apa

saja, baik yang sudah ada pengaturannya maupun yang belum ada pengaturannya,

dan bebas menentukan sendiri isi kontrak.173 Namun kebebasan tersebut tidak

mutlak karena terdapat pembatasannya, yaitu tidak boleh bertentangan dengan

undang-undang, ketetiban umum, dan kesusilaan.

Dalam hukum kontrak dikenal beberapa asas, di antaranya adalah sebagai

berikut:

1. Asas Konsensualisme, artinya bahwa lahirnya kontrak ialah pada saat

terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan

antara para pihak, maka lahirlah kontrak.

2. Asas kebebasan berkontrak, artinya memberikan jaminan kebebasan kepada

seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan

perjanjian, di antaranya:

a. Bebas menentukan apakah ia akan melakukan perjanjian atau tidak.

b. Bebas menentukan dengan siapa ia akan melakukan perjanjian.

c. Bebas menentukan isi atau klausul perjanjian.

d. Bebas menentukan bentuk perjanjian, dan

e. Kebebasan-kebebasan lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan.

173 Ahmadi Miru, Hukum Kontrak Perancangan Kontrak, PT.RajaGrafindo Persada,

Jakarta, 2010, hal.13


123

3. Asas mengikatnya kontrak, artinya setiap orang yang membuat kontrak, dia

terikat untuk memenuhi kontrak tersebut karena kontrak tersebut

mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para

pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang.

4. Asas iktikad baik, merupakan salah satu asas yang dikenal dalam hukum

perjanjian. Ketentuan tentang iktikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat

(3) KUH Perdata, bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad

baik.174

Sehubungan dengan ketentuan tersebut, maka semua perjanjian haruslah

memperhatikan asas-asas tersebut agar dalam pelaksanaannya dapat memberikan

kepuasan terhadap kedua belah pihak yang mengikatkan dirinya dalam perjanjian

tersebut.

Pelaksanaan perjanjian asuransi yang termuat dalam perjanjian polis

asuransi kebakaran antara PT Asuransi Adira Dinamika sebagai penanggung dan

Samrida sebagai tertanggung merupakan suatu pengalihan resiko terhadap harta

benda pihak tertanggung yang diperjanjikan di dalam polis asuransi apabila terjadi

kebakaran. Berdasarkan perjanjian tersebut maka tertanggung Samrida memiliki

kewajiban untuk membayar premi asuransi setiap bulannya sebesar Rp 5.200.000

(lima juta dua ratus ribu rupiah). Pembayaran premi oleh tertanggung Samrida

merupakan suatu bentuk itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian polis asuransi

kebakaran diantara para pihak tersebut. Meskipun data terhadap objek benda yang

diasuransikan yang diberikan oleh tertanggung Samrida kepada PT Asuransi

174 Ibid, hal.14


124

Adira Dinamika selaku penanggung tidak sesuai dengan data yang ada di

lapangan terhadap objek benda yang diasuransikan tersebut, tetapi penanggung PT

Asuransi Adira Dinamika telah melakukan perhitungan secara seksama dan

cermat atas nilai pertanggungan yang diberikan datanya oleh tertanggung

Samrida. Berdasarkan perhitungan dari data yang diberikan oleh tertanggung

Samrida maka PT Asuransi Adira Dinamika selaku perusahaan asuransi

berdasrakan perhitungan menerbitkan pertanggungangan polis asuransi yaitu

sebesar Rp3.650.000.000,00 (tiga miliar enam ratus lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan perjanjian polis asuransi antara PT Asuransi Adira Dinamika

selaku penanggung dengan Samrida selaku tertanggung, perjanjian tersebut telah

mengikat kedua belah pihak dengan dilakukannya pembayaran premi asuransi

oleh tertanggung Samrida kepada penanggung PT Adira Dinamika. Oleh karena

itu telah pula terjadi pengalihan resiko dari harta benda yang dimiliki oleh

tertanggung Samrida yang telah termuat dalam ketentuan polis untuk dialihkan

kepada PT Asuransi Adira Dinamika selaku penanggung apabila terjadi kebakaran

terhadap harta benda milik tertanggung tersebut.

Pada kenyataannya peristiwa kebakaran tersebut terjadi terhadap harta

benda dari tertanggung Samrida sehingga menimbulkan kerugian material bagi

tertanggung Samrida yang pada dasarnya harus dilakukan ganti rugi oleh PT.

Adira Dinamika selaku penanggung, dengan alasan bahwa tertanggung Samrida

telah melakukan perbuatan melawan hukum karena memberikan data yang tidak

sebenarnya sesuai dengan kenyataan terhadap objek asuransi berupa tanah dan

bangunan yang dimiliki oleh tertanggung Samrida. Berdasarkan pemberian data


125

yang salah dari tertanggung Samrida maka penanggung PT Asuransi Adira

Dinamika menyatakan menolak untuk melakukan kewajibannya membayar ganti

rugi atas peristiwa kebakaran yang terjadi pada harta benda Samrida selaku

tertanggung tersebut.

Pada prinsipnya PT Asuransi Adira Dinamika selaku penanggung yang

tidak melaksanakan pembayaran ganti rugi terhadap tertanggung Samrida, telah

melakukan perbuatan wanprestasi yaitu tidak melaksanakan kewajibannya sama

sekali dalam melakukan ganti rugi terhadap harta benda milik tertanggung

Samrida yang telah musnah karena peristiwa kebakaran tersebut. Perbuatan

melawan hukum perdata yang dituduhkan oleh penanggung PT Asuransi Adira

Dinamika kepada tertanggung Samrida tidak memiliki dasar hukum yang kuat

karena menurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa, “Setiap

perbuatan yang melawan hukum dan membawa kerugian kepada orang lain,

mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk

menggantikan kerugian tersebut”. 175

Di dalam pelaksanaan pemberian data yang dilakukan oleh tertanggung

Samrida telah dihitung secara cermat oleh penanggung PT Adira Dinamika,

sehingga nilai pertanggungan maupun premi asuransi yang dikenakan kepada

objek asuransi milik tertanggung Samrida adalah seperti data yang diberikan oleh

tertanggung Samrida kepada penanggung PT Adira Dinamika. Oleh karena itu

tidak ada unsur kerugian yang dialami oleh penanggung PT Asuransi Adira

Dinamika dalam hal kesalahan pemberian data objek asuransi tersebut. Karena

175 Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hal. 74


126

meskipun data objek asuransi tersebut yang diberikan oleh tertanggung Samrida

tidak sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan, namun penanggung telah

menghitung berdasarkan data yang salah tersebut terhadap pembebanan nilai

pertanggungan maupun kewajiban dari pembayaran premi asuransi yang harus

dilakukan oleh tertanggung Samrida. Tidak dilaksanakannya pembayaran ganti

rugi oleh penanggung PT Asuransi Adira Dinamika kepada tertanggung Samrida

telah membuat penanggung melakukan perbuatan wanprestasi yang

pemenuhannya dapat dituntut oleh tertanggung Samrida ke pengadilan dalam hal

ini adalah Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung. 176

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan

perjanjian polis asuransi kebakaran antara PT Asuransi Adira Dinamika sebagai

penanggung dengan Samrida selaku tertanggung merupakan suatu perjanjian yang

sah dan mengikat sebagaimana layaknya suatu peraturan perundang-undangan.

Oleh karena itu kedua belah pihak wajib melaksanakan perjanjian tersebut dengan

segala konsekuensi hukumnya dengan itikad baik. Pelanggaran terhadap

perjanjian polis asuransi kebakaran yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat

dikategorikan sebagai suatu perbuatan wanprestasi yang dapat dituntut

pemenuhan prestasinya oleh pihak lain yang dirugikan dengan terjadinya

wanprestasi tersebut ke pengadilan. Oleh karena itu pihak PT Asuransi Adira

Dinamika selaku penanggung seharusnya melaksanakan kewajibannya atau

prestasinya dalam melakukan ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh

176 Ibid, hal. 75


127

tertanggung Samrida karena terjadinya peristiwa kebakaran terhadap harta benda

milik tertanggung yang telah diasuransikan kepada penanggung tersebut.

C. Instrument Yang Kurang Dalam Pengikatan Polis Asuransi Sehingga

Terjadi Wanprestasi Dalam Putusan Nomor 1040 K/PDT/2014

Instrumen yang kurang dalam pengikatan Polis Asuransi sehingga terjadi

wanprestasi dalam putusan Mahkamah Agung yaitu :

1. Tidak adanya perlindungan konsumen dalam klausula polis asuransi

Tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian konsumen dalam undang

undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diatur khusus

dalam Bab VI, mulai dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 28, memperhatikan

substansi Pasal 19 ayat (1) Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan

Konsumen, dapat diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha meliputi

tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.177

Pasal 251 KUHD menyebutkan bahwa “Semua pemberitahuan yang keliru

atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan yang diketahui oleh

tertanggung, meskipun dilakukannya dengan itikad baik, yang sifatnya

sedemikian, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak diadakan

dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan yang

sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu batal.”

Menurut klausula ini, penanggung tidak akan menggugat tertanggung

dengan alasan pasal 251 KUHD, kecuali jika hakim menetapkan pasal itu harus

177 Irsan Akbar. Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Perumahan Atas Sengketa

Kepemilikan Tanah Setelah Adanya Pengikatan Jual Beli Rumah, Dari Pihak Developer Ditinjau Dari Undang-Undang Hukum Perdata (Studi Kasus Putusan Nomor 566/Pdt.G/2010/PN.Jkt-Sel), diunduh dari http://repositori.usu.ac.id/, Medan, 2017



128

diberlakukan secara jujur atau itikad baik dan sesuai kebiasaan. Jika kerugian

akibat evenemen (hal tidak pasti) bagi tertanggung, padahal tertanggung tidak

memberi tahu keadaan yang sebenarnya, maka penanggung tetap membayar klaim

ganti kerugian kepada tertanggung. Akan tetapi jika dibawa ke peradilan dan

pengadilan memutuskan pasal 251 KUHD berlaku, maka penanggung tidak

memiliki kewajiban membayar kerugian.178 Terhadap kontrak baku, ada banyak

klausula yang memberatkan pihak nasabah salah satunya adalah klausula

pengesampingan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata jika terjadi events of default.

Di mana pihak nasabah tanpa hak untuk menuntut ganti rugi pada perusahaan

terkait pemutusan perjanjian oleh perusahaan tanpa melalui pengadilan karena

nasabah tidak melaksanakan pembayaran pokok, bunga, dan denda keterlambatan

sesuai dengan yang disepakati. Kontrak yang demikian sering kali diibaratkan

berhadapan dua kekuatan yang tidak seimbang, antara pihak yang mempunyai

bargaining position kuat (baik karena penguasaan modal/dana, teknologi maupun

skill) dengan pihak yang lemah bargaining position-nya. Dalam kaitannya dengan

Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata, apabila pihak nasabah gagal memenuhi

prestasinya maka pihak perusahaan dengan klausula pengesampingan Pasal

1266179 dan 1267180 KUH Perdata dapat langsung memutuskan perjanjian dengan

langsung mengeksekusi jaminan secara parate eksekusi tanpa harus melalui

178 Ridwan Khairandy, Penghantar Hukum Dagang, Yogyakarta, FH UII Press, 2006, h. 27.

179 Pasal 1266 KUHPerdata menyatakan : “Syarat Batal dianggap selalu dicantumkan

dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum tetapi pembatalan harus dimintakan ke

pengadilan.”

180 Pasal 1267 KUHPerdata menyatakan : “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak

dipenuhi, dapat memilih ; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu

masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya,

kerugian dan bunga.


129

pengadilan di mana klausula pengesampingan Pasal 1266181 dan 1267182 KUH

Perdata diikuti dengan pemberian kuasa pada pihak kreditur untuk mengeksekusi

benda jaminan. Dari perspektif perusahaan, hal ini jauh lebih efisien karena tidak

perlu menempuh prosedur pengadilan yaitu sita jaminan yang prosesnya bisa

berlarut-larut baik dari proses permohonan hingga eksekusinya jaminannya.

Sehingga cidera janji oleh nasabah yang mungkin terjadi dalam konsep hukum

mendapat jaminan agar tidak merugikan perusahaan.183 184

Pasal 257 ayat (1) KUHD menentukan bahwa perjanjian pertanggungan

ada segera setelah diadakan, hak-hak dan kewajiban-kewajiban timbal balik dari

tertanggung dan penanggung mulai sejak saat itu, bahkan sebelum polis

ditandatangi. Pasal 257 KUHD menyatakan bahwa perjanjian pertanggungan itu

bersifat konsensuil, akan tetapi Pasal 255 KUHD mengharuskan pembuatan

perjanjian pertanggungan itu dalam suatu akta yang disebut polis.

Polis merupakan tanda bukti adanya perjanjian pertanggungan bukan

merupakan unsur dari perjanjian asuransi. Untuk sahnya perjanjian

pertanggungan disamping harus memenuhi Pasal 1320 KUH Perdata juga harus

memenuhi ketentuan Pasal 251 KUHD yang mengharuskan adanya pemberitaan

181 Pasal 1266 KUHPerdata menyatakan : “Syarat Batal dianggap selalu dicantumkan

dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya.

Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum tetapi pembatalan harus dimintakan ke

pengadilan.”

182 Pasal 1267 KUHPerdata menyatakan : “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak

dipenuhi, dapat memilih ; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu

masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya,

kerugian dan bunga. 183 Christopher Iskandar, Ningrum N. Sirait, Runtung, Mahmul Siregar, Kekuatan

Mengikat Klausula Syarat Batal Dalam Kontrak Bisnis yang Mengenyampingkan Ketentuan Pasal

1266 dan Pasal 1267. KUHPerdata, USU Law Journal, Volume 2, Nomor 2, September 2014, hal.

2


130

tentang semua keadaan yang diketahui oleh tertanggung mengenai benda

pertanggungan. 185

2. Tidak adanya prinsip itikad baik melalui musyawarah untuk mufakat didalam

klausula polis asuransi.

Prinsip itikad baik dalam perjanjian pada umumnya maupun dalam

perjanjian asuransi kebakaran berhubungan dengan ketentuan yang termuat dalam

Pasal 1320, 1321, 1323, 1328 dan 1338 KUH Perdata serta Pasal 251 KUHD.

Yang dimaksud dengan itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata

adalah bahwa perjanjian harus dilaksanakan secara pantas dan patut. Itikad baik

bukan saja harus ada pada saat pelaksanaan perjanjian, tetapi juga pada saat

dibuatnya atau ditandatanganinya suatu perjanjian. Agar prinsip itikad baik ini

benar-benar terpenuhi sangat diharapkan kepada pihak tertanggung untuk tidak

menyalahgunakan kepercayaan yang telah diberikan oleh pihak penanggung.186

Pihak penanggung juga harus bertikad baik dengan menjelaskan luas

jaminan yang diberikan dan hak-hak dari tertanggung. Kepercayaan dari pihak

penanggung harus diimbangi dengan itikad baik dari tertanggung, yaitu dengan

memberikan keterangan dan data yang diketahuinya atas interest yang akan

ditutup asuransinya. Itikad baik ini bukan hanya ada pihak tertanggung tetapi juga

harus ada pada pihak penanggung, karena yang lebih mengetahui mengenai luas

jaminan dan hakhak tertanggung adalah penanggung. Oleh karena itu ketika

asuransi ditutup, penanggung juga harus menjelaskan luas jaminan dan hak- hak

tertanggung.

185 Soekardono, Hukum Dagang Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers Jakarta, 1991, hal. 102. 186 Mustafa A.Siregar, Kapita Selekta Penghetahuan Hukum Dagang, Ind Hill Co,

Jakarta, Jakarta, hal.11.


131

Pasal 251 KUHD merupakan ketentuan khusus dari Pasal 1321 dan 1322

KUH Perdata. Kekhususannya adalah bahwa Pasal 251 KUHD tidak

mempertimbangkan apakah perbuatan tertanggung itu dilakukan dengan sengaja

atau tidak sengaja. Prinsipnya, seandainya penanggung mengetahui keadaan yang

sebenarnya dari benda yang diasuransikan itu, dia tidak akan mengadakan

asuransi dengan syarat-syarat yang demikian itu.187

Di dalam asuransi atau pertanggungan, yang perlu untuk batalnya

pertanggungan adalah bahwa penanggung tidak akan mengadakan pertanggungan

atau tidak akan mengadakannya dengan syarat yang sama, seandainya ia

mengetahui keadaan-keadaan itu. Tujuan Pasal 251 KUHD adalah untuk

melindungi penanggung atau membebaskannya dari risiko yang secara tidak adil

diperalihkan kepadanya, sehingga dalam Pasal 251 KUHD itu tidak menjadi

pertimbangan apakah pada tertanggung terdapat itikad baik atau tidak. Dengan

demikian, penyembunyian atau mendiamkan suatu keadaan tentang benda

pertanggungan itu tidaklah dipersoalkan apakah itu terjadi dengan disengaja oleh

si tertanggung ataukah karena ia tidak mengetahui keadaan itu atau karena

menganggap keadaan itu tidak penting. Tidak perlu apakah tertanggung sudah

mengetahui sebelumnya seperti yang disyaratkan dalam Hukum Perdata mengenai

kekeliruan.188

Walaupun tujuan Pasal 251 KUHD itu untuk melindungi penanggung,

tetapi banyak sarjana yang mengemukakan keberatan-keberatan terhadap

187 CST.Kansil, Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia, Sinar Grafika,

Jakarta, 2010, hal.33 188 Risman Ismail, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Citra Aditya Bakti, Bandung,

2010, hal. 37


132

ketentuan pasal tersebut. keberatan ini memang tepat, sebab mengetahui

sebelumnya keadaan yang dikemukakan oleh tertanggung, maka ia oleh Pasal 251

KUHD tidak diberi kesempatan menyelamatkan per tanggungan itu.

Pasal 251 KUHD itu di dalam praktik pada umumnya dikesampingkan

oleh pihak-pihak yang bersangkutan yaitu pihak penanggung dan tertanggung.

Berdasarkan uraian di atas, maka perjanjian asuransi sama halnya dengan

perjanjian pada umumnya wajib dilaksanakan dengan prinsip itikad baik

berdasarkan Pasal 251 KUHD dalam perjanjian asuransi kebakaran. Asuransi

kebakaran merupakan asuransi kerugian, yang berlaku setelah Surat Permintaan

Penutupan Asuransi (SPPA) yang diserahkan tertanggung kepada penanggung

disetujui oleh penanggung. Dengan disetujuinnya SPPA, berarti bertemulah

kehendak dari tertanggung dan penanggung dengan kata lain terjadilah

persesuaian kehendak antara tertanggung dan penanggung. 189

Dengan demikian perjanjian asuransi kerugian bersifat konsensuil, lahir

berdasarkan kesepakatan tanpa memerlukan syarat formalitas tertentu, karena

perjanjian asuransi kerugian sudah berlaku sebelum polisnya dibuat. Polis baru

dibuat kemudian berdasarkan SPPA. Pasal 255 KUHD menentukan bahwa

pertanggungan harus diadakan secara tertulis dengan sepucuk akta, yang

dinamakan polis. Apabila melihat ketentuan pasal tersebut, polis merupakan

syarat sahnya perjanjian asuransi, padahal polis adalah alat bukti tentang adanya

perjanjian asuransi, karena perjanjian asuransi bersifat konsensuil.

189 Ibid, hal. 38


133

Pasal 257 ayat (1) KUHD menentukan bahwa perjanjian pertanggungan

ada segera setelah diadakan, hak-hak dan kewajiban-kewajiban timbal balik dari

tertanggung dan penanggung mulai sejak saat itu, bahkan sebelum polis

ditandatangi. Pasal 257 KUHD menyatakan bahwa perjanjian pertanggungan itu

bersifat konsensuil, akan tetapi Pasal 255 KUHD mengharuskan pembuatan

perjanjian pertanggungan itu dalam suatu akta yang disebut polis. Polis

merupakan tanda bukti adanya perjanjian pertanggungan bukan merupakan unsur

dari perjanjian pertanggungan, dengan tidak adanya polis tidak menyebabkan

perjanjian pertanggungan batal.190

Sifat konsensuil dari perjanjian asuransi dapat dilihat pula dari ketentuan

Pasal 246 KUHD dari kalimat “……..seorang penanggung mengikatkan diri

kepada seorang tertanggung…….”. berdasarkan kalimat tersebut dapat

disimpulkan bahwa penanggung berdasarkan persesuaian kehendaknya sendiri

mengadakan perjanjian pertanggungan dengan seorang tertanggung tanpa ada

paksaan dari pihak lain atau salah satu pihak memaksakan kehendaknya kepada

pihak lain.191

Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Dalam Pasal itu ditentukan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan

secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.

Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan persyaratan yang dibuat

oleh kedua belah pihak. Kata konsensualisme berasal dari bahasa latin consensus

190 Hermanto Darsono, Perkumpulan Berdasarkan KUH Perdata, Pradnya Paramita,

Jakarta, 2014, hal. 56 191 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia: Cetakan Keempat Revisi,

Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal.21


134

yang berarti sepakat. Arti asas konsensualisme ialah pada dasarnya perjanjian dan

perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya

kesepakatan. Dengan kata lain, perjanjian itu sudah sah apabila sudah sepakat

mengenai hal-hal yang pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas.192

Asas konsensualisme menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat

antara dua atau lebih orang telah mengikat sehingga telah melahirkan kewajiban

bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang

tersebut mencapai kesepakatanatau konsensus, meskipun kesepakatan telah

dicapai secara lisan semata-mata. Ini berarti pada prinsipnya perjanjian yang

mengikat dan berlaku sebagai perikatan bagi para pihak yang berjanji tidak

memerlukan formalitas. Walaupun demikian, untuk menjaga kepentingan pihak

debitor (atau yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi) tertentu, maka

diadakanlah bentuk-bentuk formalitas atau dipersyaratkan adanya tindakan nyata

tertentu. 193

Persesuaian kehendak antara para pihak saja belum menimbulkan

perjanjian, karena hukum hanya mengatur perbuatan nyata dari manusia.

Kehendak manusia adalah sesuatu hal yang abstrak, sehingga untuk dapat

diketahuidan bertemu dengan kehendak pihak lain, maka kehendak tersebut harus

dinyatakan. Kehendak yang dinyatakan tersebut harus nyata dan dapat dimengerti

oleh pihak lain. Apabila kehendak yang dinyatakan tersebut sampai dan dapat

dimengerti pihak lain dan pihak lain tersebut menyatakan menerimanya, maka

timbullah sepakat. Persesuaian kehendak atau pernyataan kehendak dapat

192 Ibid, hal.22 193 Risman Putri, Asuransi dan Permasalahannya, Grafika Aditama, Jakarta, 2014, hal. 63


135

dinyatakan dengan lisan,tulisan/surat, dan lain-lain. Pihak yang satu menawarkan

atau memajukan “usul” (proposal), serta pihak yang lain menerima atau

menyetujui usul tersebut. Jadi dalam persetujuan terjadi acceptance/penerimaan

atau persetujuan usul, lahirlah “persetujuan” atau “perjanjian”. yang

“mengakibatkan ikatan hukum” bagi para pihak.194

Persesuaian kehendak dalam asuransi kerugian dinyatakan secara tertulis,

yaitu dengan diajukannya permohonan dengan mengisi SPPA oleh tertanggung

kepada penanggung yang kemudian disetujui oleh pennggung. Di dalam SPPA

tersebut termuat data lengkap dari tertanggung, keterangan lengkap mengenai

benda pertanggungan, dan syarat-syarat pertanggungan. Disetujuinya SPPA

tertanggung oleh penanggung, berarti telah terjadi pernyataan persesuaian

kehendak dari kedua belah pihak secara tertulis, yang berarti diterimanya

tawaran/usul/proposal tertanggung melalui SPPA oleh penanggung, dan lahirlah

perjanjian asuransi.195

Asuransi kerugian, penanggung dan tertanggung sepakat mengadakan

perjanjian asuransi. Kesepakatan itu ditandai dengan persetujuan penanggung atas

SPPA yang di ajukan oleh tertanggung. Perjanjian pertanggungan kerugian dibuat

secara tertulis dalam suatu polis yang diterbitkan berdasarkan SPPA, dimana

dalam polis sudah disebutkan dengan lengkap mengenai obyek pertanggungan.

Hak dan kewajiban tertanggung dan penanggung di atur di dalam polis. Identitas

lengkap dari tertanggung tercantum di dalam polis. Berdasarkan data tersebut,

bisa perorangan ataupun badan usaha (korporasi) dapat diketahui bahwa

194 Ibid, hal.64 195 Muhammad Ilham, Asuransi Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 2010 ,hal. 44


136

tertanggung adalah cakap/wenang melakukan tindakan hukum. Hal ini didasarkan

pada fakta bahwa seseorang yang mengajukan permohonan penutupan perjanjian

asuransi atas obyek yang menjadi miliknya atau tanggung jawab hukum terhadap

pihak ketiga adalah orang yang cakap menurut hukum, karena sudah dewasa,

tidak berada di bawah pengampuan. 196

Pihak penanggung dalam asuransi kerugian adalah suatu perusahaan

berbadan hukum. Direktur perusahaan yang menandatangani polis adalah pihak

yang sah mewakili perusahaan berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan.

Berdasarkan fakta tersebut, berarti tertanggung dan penanggung adalah pihak-

pihak yang wenang melakukan tindakan hukum baik secara subyektif maupun

obyektif. Kewenangan subyektif artinya kedua pihak sudah dewasa, sehat ingatan,

tidak berada di bawah perwalian (trusteeship), atau pemegang kuasa yang sah.

Kewenangan obyektif artinya tertanggung adalah pihak yang sah mewakili

Perusahaan Asuransi berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan. Yang menjadi

obyek dalam asuransi kerugian adalah harta kekayaan. Obyek asuransi tersebut

harus jelas dan pasti. Apabila berupa harta kekayaan, harta kekayaan apa berapa

jumlahnya dan ukurannya, dimana letaknya, Prestasi dari suatu perjanjian harus

tertentu atau dapat ditentukan. Hal ini obyek yang diperjanjikan spesifikasinya

harus detail dan konkrit. Suatu obyek perikatan harus dapat ditentukan juga

obyeknya diperkenankan dan prestasinya dimungkinkan.197

Perjanjian asuransi pada dasarnya adalah perjanjian penggantian kerugian.

Tujuan asu-ransi adalah memperalihkan risiko tertanggung kepada penanggung.

196 Ibid, hal.45 197 Rizki Amran, Asuransi dan Penyelesaiannya, Alumni, Bandung, 2013, hal. 93


137

Dengan adanya perjanjian asuransi ini penanggung mempunyai kewajiban

mengganti kerugian tertanggung dengan imbalan pembayaran premi dari

tertanggung. Semuanya tertuang di dalam polis. Dengan melihat polis asuransi

kerugian dapat diketahui bahwa apa yang diperjanjikan antara tertanggung dengan

penanggung tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan

ketertiban umum dan kesusilaan. Isi dari perjanjian tersebut adalah apa yang

menjadi tujuan dari tertaggung dan penanggung, yaitu adanya peralihan risiko dari

tertanggung kepada penanggung, yang memberikan konsekuensi pembayaran

ganti rugi dari penanggung apabila tertanggung menderita kerugian sebagai akibat

dari peristiwa yang dijamin dalam polis, dan kewajiban membayar premi bagi

tertanggung.198

Pembentuk undang-undang tidak memberikan perumusan yang jelas

mengenai “sebab yang halal” di dalam KUH Perdata. Sebab adalah sesuatu yang

menyebabkan orang membuat perjanjian, tetapi yang dimaksud dengan sebab

yang halal dalam Pasal 1320 KUH Perdata bukanlah sebab dalam arti yang

menyebabkan atau mendorong orang membuat perjanjian, melainkan sebab dalam

arti “isi perjanjian sendiri” yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai para

pihak.199

Berdasarkan hal tersebut, mengenai “sebab yang halal” berkaitan dengan

asas kebebasan berkontrak. Kebebasan berkontrak artinya para pihak bebas

membuat kontrak dan menentukan sendiri isi kontrak tersebut sepanjang tidak

bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan dan

198 Ichsan Santoso, Polis Asuransi, Sinar Grafika, Jakarta, 2010,hal. 64 199 Muhammad Ikhsan, Perusahaan Asuransi di Indonesia, Rosdakarya, Jakarta, 2014,

hal. 36


138

didasari atas itikad baik. Dengan demikian, asas ini mengandung makna bahwa

kedua belah pihak bebas dalam menentukan isi perjanjian, asalkan tidak

bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundangan.200

3. Perlunya penekanan Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 251 didalam klausula

Polis Asuransi

Sahnya perjanjian pertanggungan disamping harus memenuhi Pasal 1320

KUH Perdata juga harus memenuhi ketentuan Pasal 251 KUHD yang menentukan

bahwa semua pemberitaan yang salah atau tidak benar atau penyembunyian

keadaan-keadaan yang di ketahui oleh si tertanggung, betapapun jujurnya itu

terjadi pada pihaknya yang bersifat sedemikian rupa sehingga perjanjian tidak

akan diadakan atau diadakan dengan syarat-syarat yang sama bilamana

penanggung mengetahui keadaan yang sesungguhnya dari benda itu,

menyebabkan pertanggungan itu batal. Kewajiban pemberitaan dari tertanggung

dalam asuransi kerugian sudah dimulai sejak mengajukan SPPA. Tertanggung

harus menyebutkan dengan jelas dan rinci mengenai benda pertanggungan. Apa

yang diisi oleh tertanggung dalam SPPA akan menjadi pertimbangan diterima

atau tidaknya permohonan tersebut oleh penanggung. 201

Kewajiban pemberitaan dari tertanggung dalam asuransi kerugian diatur

dalam polis, yang isinya Tertanggung wajib mengungkapkan fakta material yaitu

informasi, keterangan, keadaan dan fakta yang mempengaruhi pertimbangan

penanggung dalam menerima atau menolak suatu permohonan penutupan asuransi

dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan dimaksud diterima. Selain

200 Ibid, hal.37 201 Risman Achmad, Penyelesaian Asuransi di Indonesia, Alumni, Bandung, 2013, hal.

22


139

itu tertanggung wajib membuat pernyataan yang benar tentang hal-hal yang

berkaitan dengan penutupan asuransi, yang disampaikan baik pada waktu

pembuatan perjanjian asuransi maupun selama jangka waktu pertanggungan.

Disisi lain jika tertanggung tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur di

atas, penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak

menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan premi. Ketentuan

tersebut tidak berlaku dalam hal fakta material yang tidak diungkapkan atau yang

dinyatakan dengan tidak benar itu telah diketahui oleh penanggung namun

penanggung tidak mempergunakan haknya untuk menghentikan pertanggungan

dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah penanggung mengetahui pelanggaran

tersebut.202

Berdasarkan ketentuan tentang kewajiban untuk mengungkapkan fakta

dalam polis dapat diketahui bahwa dalam asuransi kerugian dituntut adanya itikad

baik dari tertanggung dalam mengungkapkan fakta yang sebenarnya dari benda

pertanggungan. Apabila tertanggung tidak memenuhi kewajibannya, penanggung

tidak berkewajiban mengganti kerugian dan berhak menghentikan pertanggungan.

Ketentuan dalam polis asuransi kerugian tersebut tidak seberat ketentuan dalam

Pasal 251 KUHD yang tidak mempertimbangkan ada tidaknya itikad baik dari

tertanggung dalam mengungkapkan fakta tentang benda pertanggungan. Apabila

diketahui adanya kekeliruan pemberitaan saja meskipun tertanggung sudah

berbuat jujur, mempunyai itikad baik, pertanggungan tetap batal.203

202 Muhammad Ridwan, Hukum Asuransi, Grafika Aditama, Jakarta,2014, hal. 74 203 Ibid, hal. 75


140

Ketentuan Pasal 251 KUHD terlalu memberatkan bagi tertanggung yang

beritikad baik. Banyak sarjana yang mengemukakan keberatan terhadap ketentuan

Pasal 251 KUHD, karena dapat menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu di

dalam praktik para pihak dapat mengesampingkan ketentuan Pasal 251 KUHD

dengan klausula “Renuntiatie” dan klausula “sudah mengetahui”.

4. Harus adanya penulisan klausula renuntiate (klausula sudah mengetahui)

dalam polis asuransi

Pada polis asuransi kerugian tidak terdapat klausula renuntiatie ataupun

klausula sudah mengetahui. Namun demikian pada praktiknya tidak sepenuhnya

menerapkan Pasal 251 KUHD yang berarti tetap memperhatikan adanya itikad

baik dari tertanggung dalammengungkapkan fakta tentang benda pertanggungan.

Disamping ketentuan dalam polis tentang kewajiban mengungkapkan fakta tidak

sekeras ketentuan Pasal 251 KUHD dan sanksi terhadap pelanggaran ketentuan

tersebut oleh tertanggung tidak berlaku apabila penanggung mengetahui

pelanggaran itu tetapi tidak menggunakan haknnya dimana ketentuan ini tidak

terdapat dalam Pasal 251 KUHD, di dalam polis juga terdapat ketentuan tentang

perubahan risiko. Tertanggung dibebani kewajiban untuk memberitahukan kepada

penanggung setiap ada perubahan keadaan dari benda pertanggungan yang dapat

memperbesar risiko.204

Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa didalam polis asuransi kerugian

dituntut adanya itikad baik dari tertanggung dalam mengungkapkan fakta tentang

benda pertanggungan. Hal ini dipertegas bahwa pada praktiknya penanggung

204 Radiman Iswanto, Pertanggungan Asuransi, Rafika Aditama, Jakarta, 2013, hal. 73


141

tidak akan meneliti lebih jauh tentang keadaan benda pertanggungan, karena

penanggung percaya bahwa tertanggung telah beritikad baik dalam

menyampaikan semua fakta tentang benda pertanggungan. Apalagi dengan

ketentuan tentang perubahan risiko dalam polis, menyebabkan tertanggung tidak

mempunyai alasan untuk tidak menyampaikan tentang keadaan yang sebenarnya

dari benda pertanggungan.205

Dengan adanya kepercayaan dari pihak penanggung yang diimbangi

dengan itikad baik dari tertanggung, menunjukkan adanya penerapan prinsip

kepercayaan dan prinsip itikad baik dalam asuransi kerugian. Itikad baik tidak saja

ada pada tertanggung, tetapi juga ada pada pihak penanggung karena penanggung

sudah menjelaskan luas jaminan yang diberikan kepada tertanggung, yang

semuanya tertuang di dalam polis. Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata menentukan

bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Yang di maksud

dengan itikad baik dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata adalah bahwa

perjanjian harus dilaksanakan secara pantas dan patut.

Dengan adanya itikad dari tertanggung dalam mengungkapkan fakta

tentang benda pertanggungan dan itikad baik dari penanggung tentang luas

jaminan yang diberikan kepada tertanggung yang tertuang di dalam polis, berarti

perjanjian pertanggungan sudah di laksanakan secara pantas dan patut. Ukuran

kepantasan dan kepatutan disini tentunya bukan hanya menggunakan ukuran

kepatutan dan kepantasan bagi tertanggung dan penanggung sendiri, tetapi

pengungkapan kebenaran fakta dari benda pertanggungan yang diimbangi dengan

205 Ibid,hal.74


142

jaminan yang diberikan penanggung adalah kepantasan dan kepatutan yang

bersifat obyektif. Perilaku tertanggung dan penanggung dalam melaksanakan

perjanjian asuransi tersebut sudah sepantasnya dan sepatutnya menurut ukuran

umum dalam masyarakat, ukuran yang obyektif. Itikad baik dalam pelaksanaan

kontrak mengacu kepada itikad baik yang obyektif. Standar yang digunakan

dalam itikad baik obyektif adalah standar yang obyektif yang mengacu pada suatu

norma yang obyektif. Perilaku para pihak dalam kontrak harus diuji atas dasar

norma-norma obyektif yang tidak tertulis yang berkembang dalam masyarakat.206

Ketentuan itikad baik menunjuk kepada norma-norma tidak tertulis yang

sudah menjadi norma hukum sebagai suatu sumber hukum tersendiri. Norma

tersebut dikatakan obyektif karena tingkah laku tidak didasarkan pada anggapan

para pihak sendiri, tetapi tingkah laku tersebut harus sesuai dengan anggapan

umum tentang itikad baik tersebut.

Apabila melihat dalam praktik asuransi kerugian, bahwa kewajiban

mengungkapkan fakta yang sebenarnya tentang benda pertanggungan sudah

dimulai sejak penutupan perjanjian yaitu dalam pengisian SPPA, maka itikad baik

dalam asuransi kerugian tidak hanya ada pada pelaksanaan perjanjian saja, tetapi

dalam penutupan perjanjian sudah ada itikad baik. Hal ini sejalan dengan

pendapat Suharnoko yang mengatakan bahwa itikad baik bukan saja harus ada

pada saat pelaksanaan perjanjian tetapi juga pada saat dibuatnya atau

ditandatanganinya perjanjian.207

206 H.M.N.Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 2,

Djambatan, Jakarta, 2010, hal.22 207 Mulhadi, Hukum Perusahaan Asuransi Di Indonesia, Bogor: Ghalia Indonesia,

2010,hal. 96


143

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dapat dikatakan bahwa penyebab

terjadinya wanprestasi pembayaran ganti-rugi harta benda tertanggung Samrida

oleh penanggung PT Asuransi Adira Dinamika dalam pelaksanaan perjanjian polis

asuransi kebakaran adalah itikad tidak baik dari Penanggung Adira Dinamika,

dengan mencari dalil hukum yaitu ketentuan Pasal 251 KUHD dimana pemberian

data yang salah atau tidak sesuai dengan data yang sebenarnya menjadi alasan

bagi penanggung untuk tidak memenuhi prestasinya dalam membayar ganti rugi

harta benda milik tertanggung Samrida yang telah musnah terbakar. Tertanggung

Samrida diindikasikan oleh penanggung Adira Dinamika telah melakukan

perbuatan melawan hukum dengan sengajs telah memberikan data yang tidak

sebenarnya atau data yang tidak benar sesusi kenyataan lapangan yang ada.

Padahal pemberian data yang salsh dari tertanggung Samrida tidak menimbulkan

kerugisn bagi penanggung PT. Adira Dinamika. Karena meskipun data yang

diberikan trrtanggung Samrida terhadap objek asuransi berupa luss tanah dan

bangunan lebih luas dari data kenyataannya. Namun penanggung sudah

menghitung berdasarkan data yang salah yang diberikan oleh tertanggung Samrida

tersebut, sehingga menghasilkan nilai pertanggungan sebesar 3.650.000.000 (tiga

milyar enam ratus limapuluh juta) rupiah dan nilai premi asuransi yang wsjib

dibayar. tertanggung adalah Rp.5.300.000, (lima juta tigaratus ribu) rupiah setiap

bulannya.

Tertanggung Samrida telah melaksanakan pembayaran premi asuransinya

setiap bulannya dengan itikad baik, dan oleh karena itu, seharusnya penanggung

juga wajib melaksanakan orestasinya dengan itikad baik juga dengan cara


144

membayar ganti rugi atas harta benda tertanggung yang telah nusnajmh terbakar.

Namun pada kenyatasnnya, meskipun perjanjian polis asuransi tersebut telah

dibuat dengan benar berdasarkan instrumen hukum yang lengkap yang berlaku

dalam bidang perjanjian asuransi kebakaran, namun karena tidak adanya itikad

baik dari penanggung, maka penanggung melanggar perjanjian dengan melakukan

perbuatan wanprestasi yang merugikan kepentingan tertanggung Samrida.

Dengan melaksanakan asas pacta sunt servanda adalah merupakan salah

satu asas yang berlaku di dalam hukum perjanjian dimana asas tersebut

mengandung pengertian apabila suatu perjanjian telah di tanda tangani oleh para

pihak yang membuatnya maka kedua belah pihak harus mematuhi ketentuan-

ketentuan yang termuat di dalam perjanjian tersebut dengan sebaik-baiknya. Asas

pacta sunt servanda merupakan asas pendukung terciptanya asas itikad baik dalam

suatu perjanjian.208

208 Dessy Monica Evalina, Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Kredit

Tanpa Jaminan pada Bank Mandiri Cabang Pembantu Citra Garden Medan, Tesis, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, http://repositori.usu.ac.id/ , Medan, 2015, hal. 1


145

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Prosedur dan tata cara syarat prosedur pengajuan klaim resiko kebakaran

berdasarkan standarisasi polis asuransi kebakaran adalah jika terjadi musibah

kebakaran, nasabah harus segera melaporkan kepada perusahaan asuransi

(pihak penanggung). Nasabah perlu memberikan penjelasan mengenai

kejadian dan keterangan tertulis mengenai kronologi sebenarnya. Laporan

tersebut dapat disampaikan secara lisan dengan datang ke kantor asuransi,

atau dapat melalui surat, faximile, email dan lain sebagainya. Laporan ini

harus segera dibuat, maksimal 7 hari kalender. Nasabah mengisi formulir data

diri dan penyebab kebakaran serta nilai remi dan pertanggungan yang dibayar

oleh nasabah. Nasabah juga melengkapi dokumen berupa formulir klaim,

Polis dan berita acara (surat keterangan) dari Kepala Desa atau Kepala

Kelurahan atau Kepolisian Sektor Setempat, Laporan rinci penyebab

kebakaran, bukti lain yang wajar yang diminta oleh perusahaan asuransi.

Setelah perusahaan asuransi menerima pemberitahuan adanya kerugian, maka

perusahaan asuransi akan melakukan pengecekan keabsahan polis. Hal-hal

yang akan dicek adalah apakah ada faktor kepentingan atas obyek, apakah

kejadian masih dalam masa waktu pertanggungan dan apakah premi telah

dibayar lunas.

Setelah prosedur pengecekan keabsahan polis, perusahaan asuransi akan

melakukan pemeriksaan lapangan untuk mengetahui penyebab terjadinya

145


146

kebakaran, lokasi kejadian, jumlah kerugian, jumlah harga dari bangunan,

barang, mesin yang tidak terbakar dan apakah nasabah juga sudah melakukan

kewajibannya. Apabila semua dokumen telah dipenuhi maka perusahaan PT.

Asuransi Adira Dinamika harus memenuhi jumlah kerugian sebagaimana

yang telah diperjanjikan di dalam polis asuransi tersebut.

2. Penyebab terjadinya perbedaan interprestasi antara Pengadilan Negeri dan

Pengadilan Tinggi dengan Mahkamah Agung dalam putusan No.

1040K/Pdt/2014 adalah dalam hal melakukan penafsiran hukum terhadap

Pasal 251 KUHD, dimana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan

Tinggi DKI Jakarta berpedoman kepada ketentuan Pasal 251 KUHD secara

kaku berdasarkan bunyi Pasal 251 KUHD tersebut sehingga penafsirannya

menjadi setiap pemasukan data yang salah yang oleh nasabah dipandang

merupakan suatu perbuatan melawan hukum tanpa mempertimbangkan

pelaksanaan pembayaran premi yang dilakukan oleh nasabah yang telah

sesuai dengan ketentuan hukum yang termuat di dalam polis asuransi.

Sedangkan Mahkamah Agung menafsirkan ketentuan Pasal 251 KUHD

tersebut secara fleksibel dimana meskipun nasabah salah memasukkan data

mengenai objek pertanggungan berupa tanah dan bangunan dalam hal luasnya

namun kewajibannya untuk membayar premi asuransi telah sesuai dengan

ketentuan hukum yang termuat di dalam perjanjian polis asuransi.

3. Penyebab terjadinya wanprestasi atas ganti rugi harta benda tertanggung

Samrida oleh penanggung PT. Asuransi Adira Dinamika adalah karena pihak

PT. Asuransi Adira Dinamika memandang bahwa tertanggung telah

melakukan perbuatan melawan hukum dengan memasukkan keterangan yang

tidak benar terhadap luas tanah dan bangunan yang dipertanggungkan di

dalam perjanjian polis asuransi tersebut yang mengakibatkan penanggung


147

tidak berkewajiban untuk menanggung objek yang dipertanggungkan yaitu

tanah dan bangunan yang telah terbakar dalam suatu peristiwa kebakaran

tersebut.

B. Saran

1. Hendaknya nasabah /tertanggung meminta secara jelas dan rinci kepada

penanggung tentang prosedur dan tata cara klaim asuransi bila terjadi

kebakaran terhadap objek yang dipertanggungkan di dalam perjanjian polis

asuransi tersebut, sehingga tertanggung memperoleh kepastian hukum dalam

hal pelaksanaan haknya untuk memperoleh ganti rugi terhadap perusahaan

PT. Asuransi Adira Dinamika.

2. Hendaknya pengadilan wajib melindungi hak-hak tertanggung yang telah

melaksanakan perjanjian polis asuransi dengan cara membayar premi

asuransinya, yang besarnya telah disepakati oleh penanggung dan tertanggung

setiap bulannya sesuai tanggal jatuh tempo.

3. Hendaknya pihak penanggung yang beritikad tidak baik dengan

cara mencari-cari alasan dan dalil hukum agar dapat terbebas dari

kewajibannya untuk mengganti kerugian tertanggung yang telah beritikad

baik dalam melaksanakan perjanjian polis asuransi kebakaran tersebut,

dengan membayar premi asuransi sesuai jumlah yang telah disepakati dengan

tepat waktu berdasarkan tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan oleh

penanggung Adira Dinamika setiap bulannya dijatuhi sanksi administrasi

yang berat dan denda yang besar oleh majelis hakim pengadilan.


148

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Achmad, Suryanto, Asuransi dalam Perspektif Hukum, ANDI, Yogyakarta, 2010

Arifin, Syamsul, 2014, Pengantar Hukum Indonesia, Bandung, Citapustaka

Media.

Ashofa, Burhan, 2007, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Rineka Cipta.

Badrulzaman, Mariam Darus, 2006, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku

III Tentang Hukum Perikatan dengan Penjelasan, Bandung, Cetakan

Kedua, Alumni.

Budiono, Harlien, 2010, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya

diBidang Kenotariata,Bandugn,Citra Adittya.

Christopher Iskandar, Ningrum N. Sirait, Runtung, Mahmul Siregar, 1996

Kekuatan Mengikat Klausula Syarat Batal Dalam Kontrak Bisnis yang

Mengenyampingkan Ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267. KUHPerdata,

USU Law Journal, Volume 2, Nomor 2, September 2014, hal. 2Dahlan,

Abdul Aziz dkk (editor), Ensiklopedia Hukum Islam, Ichtiar Baru Van

Hoeve, Jakarta

Crano, Willian D and Brewer, Marilyn B, Lowrence Erlbaum Associates, 2002,

Principles And Methodes Of Social Research, Mahwah Publishers, New

Jersey

Daniarti, Dessy, 2011, Jurus Pintar Asuransi, G. Media, Yogyakarta

Darmawi, Hermawan, 2010, Manajemen Asuransi, Bumi Aksara, Jakarta

Djojosoedarno, Soesino, 2003, Prinsip-Prinsip Manajemen Resiko Asuransi,

Jakarta, Salemba Empat.

Fuady, Munir, 2002, Pengantar Hukum Bisnis, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Fuady, Munir, 2002, Pengantar Hukum Bisnis, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung

Gunanto, 2013, Asuransi Kebakaran di Indonesia, Logos Wacana Ilmu, Jakarta

Harnoko, Agus Yudha, 2011, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalan

Kontrak Komersia, Jakarta, Preneda Media Grup.

Hartono, Sri Rejeki, 2001, Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi, Sinar

Grafika, Jakarta

148


149

Hasibuan, Abdurrozaq, 2003, Metode Penelitian Hukum, Multi Grafika Medan,

Medan.

Hasymi, A., 1981, Dasar-Dasar Asuransi, Balai Aksara, Jakarta

HS, Salim, 2008, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta

Huijber, Theo, 2007, Filsafat Hukum Dalam Lintas Sejarah,Yogyakarta, Cetakan

Keempatbelas, Kansius.

Ibrahim, Johnny, 2011, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif,

Malang, Bayumedia.

Idjard, Arsel dan Nico Ngani, 2015, Seri Hukum Dagang : I Profil Hukum

Perasuransian di Indonesia, Liberty, Yogyakarta

Ikhsan, Muhammad, 2014, Perusahaan Asuransi di Indonesia, Rosdakarya,

Jakarta

Irawan, Bagus, 2007, Aspek-Aspek Hukum Kepailitan, Perusahaan dan Asuransi,

Bandung, Penerbit Alumni.

Iqbal Hasan, 2002, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya,

Ghalia Indonesia, Bogor

Ismail, Risman, 2010, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Citra Aditya Bakti,

Bandung

Iswanto, Radiman, 2013, Pertanggungan Asuransi, Rafika Aditama, Jakarta

Kansil, C.S.T., 1986, Pengantar Ilmu Hukum, Balai Pustaka, Jakarta

Kelsen, Hans, 2009, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Bandung,Terje

Raisul Muttaqien Nusa Media.

Koentjoroningrat, 1997, Metode-metode Penelitian Masyarakat, Jakarta, Edisi

Ketiga, Gramedia Pustaka Utama.

Kusumaatmadja, Muchtar dan Arief B Sidharta, 2000, Pengantar Ilmu Hukum:

Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum,

Bandung,Buku I, Alumni.

Manullang, E. Fernando M., 2007, Menggapai Hukum Berkeadilan : tinjauan

hukum kodrat dan Antinomi Nilai, Jakarta, kompas.

Made Wirartha, 2005, Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi, dan Tesis,

CV. Andi Offset, Yogyakarta


150

Marzuki, Peter Mahmud, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Kencana.

Mehr dan Cammack, A Yasumi, 2010, Manajemen Asuransi, Balai Aksara,

Jakarta

Meliala, A. Qirom Syamsuddin, 1985, Pokok-pokok Hukum Perjanjian, Liberty,

Yogyakarta

Mertokusumo, Sudikno, 2007, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta,

Liberty.

Mertokusumo, Sudikno, A. Pitlo, 2013, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum,

Yogykarta, Citra aditya bakti.

Miru, Ahmadi dan Sakka Pati, 2008,Hukum Perikatan: Penjelasan Makna Pasal

12330 Sampai 1456 BW, Cetakan Keenam, Rajawali Pers, Jakarta

Miru, Ahmadi, 2010, Hukum Kontrak Perancangan Kontrak, PT.RajaGrafindo

Persada, Jakarta, 2010

Miru, Ahmadi, Sakka Pati, 2008, Hukum Perikatan, Rajawali Pers, Jakarta

Mohamad Nazir, 1998, Metode Penelitian, Ghalia Indonesia, Jakarta

Moleong, Lexy J, 2004, Metode Kualitatif, Bandung, Remaja Rosdakarya.

Moleong, Lexy J, 2004, Metode Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung

Muhammad, Abdulkadir, 2006, Hukum Asuransi Indonesia, PT Citra Aditya

Bakti, Bandung

Muhammad, Abdulkadir, 2010, Pokok-Pokok Hukum Pertanggungan, Alumni,

Bandung

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, 2003, Perikatan Pada Umumnya, PT.

RajaGrafindo Persada, Jakarta

Muslehuddin, Muhammad, 1999, Insurance and Islamic Law, Menggugat

Asuransi Modern:Mengajukan suatu alternative baru dalam perpektif

hukum Islam, Jakarta

Nasution,Bahder Johan, 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum,Bandung, Mandar

Maju.

Prakoso, Djoko dan I Ketut Murtika, 2014, Hukum Asuransi Indonesia, Bina

Aksara, Jakarta

Prakoso, Djoko, 1997, Hukum Asuransi Indonesia, Jakarta, Rineka Cipta.


151

Prawoto, Agus, 1995, Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi.

Guide line Untuk Membeli Polis Asuransi Yang Tepat dari Perusahaan

Asuransi Yang Benar, Yogyakarta, Edisi I BPFE.

Prihantoro, 2014, Aneka Produk Asuransi dan Karakteristik, Kanisius,

Yogyakarta

Prodjodikoro, Wirjono, 1979, Hukum Asuransi di Indonesia, PT Intermasa,

Jakarta

Purba, Radiks, 1995, Memahami Asuransi Indonesia, CV Teruna Frafica, Jakarta

Pusat

Purwosutjipto, H.M.N, 2003, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia,

Djambatan, Jakarta

Putri, Risma, 2014, Asuransi dan Permasalahannya, Grafika Aditama, Jakarta

Rato, Dominicus, 2010, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan memahami

Hukum, Yogyakarta, Laksabang Pressindo.

Ridwan, Muhammad, 2010, Polis Asuransi, Gramedia, Jakarta

Salim, Abbas, 2000, Asuransi dan Manajemen Resik, Raja Grafindo Persada,

Jakarta

Salim, Abbas, 1995, Dasar-Dasar Asuransi, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 1995

Salim, H.S, 2010, Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak,

Jakarta: Sinar Grafika

Sastrawidjaja, Man Suparman, 2010, Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat

Berhagra, Alumni, Bandung

-----------------, -------------------, dan Endang, 2016, Hukum Asiransi

Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposito Usaha Perasuansian,

Bandung

Simanjuntak, Emmy Pangaribuan, 1990, Hukum Pertanggungan dan

Perkembangannya, Jakarta, Badan Pembina Hukum Nasional Dapartemen

Kehakiman.

Soekanto, Soerjono, 1982, Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat, Alumni,

Bandung

-----------------------, 2014, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta


152

-----------------------, dan Mustafa Abdulla, 1982, Sosilogi Hukum dalam

Masyarakan, Rjawali, Jakarta

-----------------------, dan Sri Mamudji, 2003, Penelitian Hukum Normatif, Suatu

Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soeroso,R, 2007, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta, Kompas.

Sofwan, Sri Soedewi Masyohen, 1981, Hukum Acara Perdata Indonesia dalam

Teori dan Praktek, Liberty, Yogyakarta

Subekti, R, 1982, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta

-------------, 1978, Pokok-Pokok Hukum Perdata, PT. Intermasa, Jakarta

-------------, dan R.Tjitrosudibio, 1985, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

Pradnya Paramita, Jakarta

Supriatna, 2013, Keuntungan Asuransi, Refika Aditama, Jakarta

Tan Kamello, 2014, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Diidamkan,

Penerbit Alumni, Bandung

Trianto, Djoko, 2004, Hubungan Kerja di Perusahaan Jasa Konstruksi, Mandar

Maju, Bandung

Waluo, Bambang, 1996, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta

Widjaja, Gunawan dan Kartini Muljadi, 2003, Perikatan yang Lahir dari Undang-

Undang, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta

Wigjosoebroto, Soetanyo, 2002, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika

Masalahnya, Jakarta,Elsam Huma.

Wiyano, Ahmad, 2010, Asuransi Umum dalam Praktik, Citra Aditya Bakti,

Bandung

B. Peraturan Perundang Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Peraturan Otoritas

Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran

Produk Asuransi


153

C. Jurnal

Eti Purwiyantiningsih, Prinsip Itikad Baik Berdasarkan Pasal 251KUHD Dalam

Asuransi Kerugian, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 8, Nomor 3, bulan

September 2008

Hendy Dwipta, dkk, Evaluasi Pengendalian Intern Terhadap Sistem dan

Prosedur Pengajuan Pembayaran Klaim Asuransi Kebakaran, Jurnal

Administrasi Bisnis, 2014, Vol. 14

Haroen Zeinyta Azra, Analisis Proses Klaim Asuransi Kebakaran dengan

MenggunakanMetode Pure Indemnity dan Reinstatement ValueTerhadap

ObjeAsuransi Berupa Bangunan, jurnal Ilmiah Akuntansi dan Manajemen,

Vol.15, No.1, Mei 2019

Komang Ayu Devi, dkk, Upaya Hukum Terhadap Penolakan Klaim Asuransi

Jiwa oleh PT. Prudential Life Assurance, Jurnal Fakultas Hukum

Universitas Udayana, Bali, hal.44

Satrio J, 2001, Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir Karena Perjanjian, Buku

II, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Sunarmi, Pemegang Polis dan Kedudukan Hukumnya, Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3

No.1, 2012

Sugirhot Marbun, Mahmud Mulyadi, Suhaidi, Mahmul Siregar, Perbedaan antara

Wanprestasi dan Delik Penipuan Dalam Hubungan Perjanjian, Jurnal

USU Law Journal, Volume 3, Nomor 2, Agustus 2015

Ummah, Inayatul, Pengaruh Finansial Consultant dan Besaran Premi Terhadap

Permintaan Asuransi Fund Amani Syariah, Jurnal Ekonomi dan Bisnis

Islam Vol.1 No.1, 2016

Zeinyta Azra Haroen, Analisis Proses Klaim Asuransi Kebakaran dengan

Menggunakan Metode Pure Indemnity dan Reinstatement Value Terhadap

Objek Asuransi Berupa Bangunan, jurnal Ilmiah Akuntansi dan

Manajemen, Vol.15, No.1, Mei 2019

Neni Sri Imaniyati, Perlindungan Hukum terhadap Konsumen dalam Sengketa

Klaim Asuransi, Jurnal Hukum Bisnis, Vol.30 No.1, 2011

Dwipta, Hendy, dkk, Evaluasi Pengendalian Intern Terhadap Sistem dan Prosedur

Pengajuan Pembayaran Klaim Asuransi Kebakaran, Jurnal Administrasi

Bisnis, 2014, Vol. 14


154

D. Tesis

Adrianyah Putra Napitupulu, Perlindungan Hukum Terhadap Tertanggung Dalam

Hal Penanggung Menolak Klaim Asuransi Akibat Terjadinya Resiko Total

Loss Only (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No.

392/Pdt.G/2013/PN.Mdn), diunduh dari http://repositori.usu.ac.id/, Medan,

2017

Andreane Hutagaol, Pertanggungjawaban Perseroan Terbatas Sebagai Debitur

Atas Pemberian Data Yang Tidak Benar Dalam Perjanjian Kredit Bank,

Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas

Sumatera Utara, Diunduh dari http://repositori.usu.ac.id, Medan, 2017

Epipanni Sihotang, Itikad Baik Penguasaan Fisik Sebagai Dasar Perolehan

Kepemilikan Hak Atas Tanah (Analisis Putusan Mahkamah Agung

Republik Indonesia Nomor 269PK/PDT/2015, Tesis, Program Magister

Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017,

.

Pratiwi Habibi, Prinsip Itikad Baik yang Dilarang Studi Terhadap Putusan Nomor

01/PDT.KPPU/2013/PN/JKT.UT, Tesis, Program Studi Magister

Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Medan, 2013,

diunduh dari http://repositori.usu.ac.id.

Irsan Akbar. Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Perumahan Atas Sengketa

Kepemilikan Tanah Setelah Adanya Pengikatan Jual Beli Rumah, Dari

Pihak Developer Ditinjau Dari Undang-Undang Hukum Perdata (Studi

Kasus Putusan Nomor 566/Pdt.G/2010/PN.Jkt-Sel), diunduh dari

http://repositori.usu.ac.id/, Medan, 2017

Dessy Monica Evalina, Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian

Kredit Tanpa Jaminan pada Bank Mandiri Cabang Pembantu Citra

Garden Medan, Tesis, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum

Universitas Sumatera Utara, diunduh dari http://repositori.usu.ac.id/ ,

Medan, 2015

Irene Mulia, Analisis Pertanggungjawaban Pengembang Apabila Terjadi

Peristiwa Force Majuere Terhadap Bangunan dan Penghuni Rumah

Grand Jati Junction Medan, Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, diunduh dari

http://repositori.usu.ac.id/ Medan, 2018

Yohana Apriyanti, Implementasi Prinsip Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

(Good Corporate Governance), Terhadap Laporan Tahunan Perseroan

Terbuka (Studi Annual Report Tahun 2015 PT. Unilever Indonesia Tbk),







http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/6020

155

Tesis, Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas

Sumatera Utara, diunduh dari http://repositori.usu.ac.id/ , Medan, 2017

Vernando, Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Jemaah Umroh Dalam

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. First Anugerah

Karya Wisata (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 105/Pdt-

SUS/PKPU/PN.Jkt.Pst), Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan

Universitas Sumatera Utara, Medan, 2019

Nanda Yustiansyah, Analisis Yuridis Tentang Perbuatan Melanggar Perjanjian

(Wanprestasi) Sewa menyewa Rumah Secara Lisan Yang Dilakukan Pihak

Penyewa (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri

No.03/Pdt.G/2012/PN.PWR), diunduh dari http://repositori.usu.ac.id/,

Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas

Sumatera Utara, Medan, 2018



Documents

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN ATAS PERBUATAN