Disusun oleh: Prof. Dr. Ir. Tries Edy Wahyono, MM

Ketua DPP PCTA Indonesia

DPP PCTA Indonesia 1

PCTA INDONESIA sebagai Organisasi Kebangsaan

Pancasila

Pembukaan UUD 45

Bhineka Tunggal Ika

Anggaran Dasar (AD)

Anggaran Rumah Tangga (ART)

7 KESANGGUPAN

SUMPAH JATI DIRI BANGSA

DPP PCTA Indonesia 2

Herarki Organisasi • DEWAN PEMRAKARSA Bpk Kyai Mochtar Mu’thi

• Hanya ada di PUSAT

• Berdasar musyawarah & Tidak ada struktur Ketua

DEWAN PENYANTUN

• Seluruh Tingkatan Kepengurusan

• Berdasar musyawarah & Tidak ada struktur Ketua

DEWAN PERTIMBANGAN

• Hanya ada di PUSAT

• Berdasar musyawarah & Tidak ada struktur Ketua

DEWAN KETAHANAN ORGANISASI

• Seluruh Tingkatan Kepengurusan

• Sesuai Struktur Organisasi PENGURUS

• Bangsa Indonesia yang Cinta Tanah Airnya

• Sesuai AD-ART ANGGOTA

DPP PCTA Indonesia 3

KEANGGOTAAN

LINTAS SUKU

LINTAS AGAMA

Hak dan kewajiban diatur AD Bab XII pasal 23 -ART pasal 5-9

DPP PCTA Indonesia 4

KEPENGURUSAN

• Hak dan kewajiban diatur AD Bab XII pasal 23 -ART pasal 10 – 15

• BUKAN / TIDAK SEBAGAI ANGGOTA PARTAI POLITIK

Tingkat kepengurusan

1. Dewan Pimpinan Pusat

2. Dewan Pimpinan Daerah

3. Dewan Pimpinan Cabang

4. Dewan Pimpinan Ranting.

5. Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri Pusat Negara

6. Dewan Pimpinan Perwakilan Luar Negeri Daerah

DPP PCTA Indonesia 5

KEPENGURUSAN PUSAT

• STRUKTUR ORGANISASI

DPP PCTA Indonesia 6

RAPAT DAN MUSYAWARAH

(1). Musyawarah Nasional, Daerah, dst.

(2). Musyawarah Luar BiasaNasional, Daerah, dst.

(3). Rapat Pimpinan Nasional, Daerah, dst.

(4). Rapat Koordinasi Tingkat Nasional, Daerah, dst.

(5). Rapat Kerja Tingkat Nasional, Daerah, dst.

DPP PCTA Indonesia 7

PENGAMBILAN KEPUTUSAN PANCASILA – SILA KE 4

MUSYAWARAH MUFAKAT

KOLEKTIF KOLEGIAL

Seluruh kebijakan, kegiatan atau pun menjalankan suatu proses dalam berorganisasi, semuanya berpijak pada kebersamaan, dimana seluruh pengurus dan anggota harus terlibat.

DALAM PENGAMBILAN KEPUTUSAN PENGURUS wajib melibatkan DEWAN PERTIMBANGAN Pada tingkatan Kepengurusan Masing-masing, KHUSUSNYA JIKA ADA MASALAH.

JIKA permasalahan belum terselesaikan wajib berkonsultasi dengan Dewan Pimpinan yang ada diatasnya , begitu seterusnya sampai ke DPP,

Pada tingkat DPP bersama-sama Dewan Pertimbangan Pusat wajib berkonsultasi kepada DEWAN PENYANTUN

INGAT !!! MAKNA NAMA ORGANISASI “PERSDAUDARAAN CINTA TANAH AIR INDONESIA YANG DIJIWAI MANUNGGALNYA KEIMANAN DAN KEMANUSIAAN”

DPP PCTA Indonesia 8

KESEKRETARIATAN Perijinan dan Pemberitahuan kpd Pemerintah daerah masing-masing

• Pemda, Kesbangpol, FKUB, dll.

Kelengkapan Kantor PCTA Indonesia di Daerah

•Ketentuan Kelengkapan dan SOP •Atribut: Pataka, logo, Foto, dll

Tertib Admisistrasi dan SOP

• Surat menyurat , Arsip dll

• Undangan, rapat, Notulen dll

Keanggotaan, Kepengurusan dan ketentuan

DPP PCTA Indonesia 9

PROGRAM KERJA

SESUAI VISI DAN MISI

SESUAI 12 DEPARTEMEN

HUMAS, PENELITIAN, PENGEMBANGAN DIKLAT & SISTEM INFORMATIKA (dilaksanakan DPP)

DPD, DPC,DPR,DPPLN (MELAKSANAKAN 10 PROGRAM KERJA DEPARTEMEN)

HUMAS DAERAH DILAKSANAKAN OLEH SEKRETARIS DI TINGKATAN MASING-MASING

DPP PCTA Indonesia 10

WEB DAN Blog

WEB Resmi Organisasi adalah www.pcta-indonesia.org dikelola oleh DPP

BERITA / KEGIATAN : NASIONAL DAN DAERAH YANG AKAN DI UPLOAD WEB RESMI PCTA-INDONESIA (DISERAHKAN KE HUMAS melalui email dalam format file doc dan gambar jpg/png)

Isi web tidak boleh bertentangan dengan AD-ART dan melanggar UU, dan UU ITE yang berlaku,

DPD yang siap mengelola boleh mengajukan ijin resmi ke DPP (Kepada Ketum, tembusan Dep Media & Informatika dan Humas) untuk membuat WEB/Blog

• Web RESMI Pusat link ke web resmi daerah, sebaliknya web resmi daerah link web resmi Pusat

DPP PCTA Indonesia 11

MEDIA SOSIAL Medsos :FB,INSTAGRAM, TWITTER, LINKEDIN,GOOGLE PLUS DLL

MEDIA SOSIAL RESMI (NAMA pcta INDONESIA) HARUS ADA PEMBERITAHUAN KPD DEWAN PIMPINAN TINGKATAN DIATASNYA.

Sebagai ADMIN MEDSOS ADALAH KETUA DAN SEKRETARIS

ADMIN BERHAK MENAMBAH ANGGOTA, MEMBERI PERINGATAN DAN MENGELUARKAN ANGGOTA MEDSOS YANG MELAKUKAN PELANGGARAN

KONTEN, STATUS, GAMBAR DLL HARUS SESUAI AD-ART, PROGRAM KERJA, SEMANGAT CINTA TANAH AIR DLL YANG SESUAI VISI DAN MISI ORGANISASI, TIDAK MEMBAHAS POLITIK PRAKTIS YANG CONDONG KEPADA PRIBADI/PARTAI TERTENTU, TIDAK BERTENTANGAN DG SARA DAN TIDAK BERTENTANGAN DENGAN UU YANG BERLAKU

PELANGGARAN TERHADAP HAL TSB, PENULIS (YG MENGUNGGAH) WAJIB SECEPATNYA MENGHAPUS DAN MENGANULIR,

JIKA PELANGGARAN TERSEBUT KATAGORI BERAT DAN MERESAHKAN, DEWAN PIMPINAN DI DAERAH MASING2 BERHAK UNTUK MEMBERI PERINGATAN DAN MENGUSULKAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN DARI pcta INDONESIA

DPP PCTA Indonesia 12

Kerjasama

Perorangan

Lembaga / Organisasi lain

• di lakukan melalui pelaksanaan program dan penyaluran aspirasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

• ART Bab 10 pasal 63

DPP PCTA Indonesia 13

PENDANAAN

Iuran Anggota

Donatur Perorangan / Simpatisan

Hasil USAHA milik organisasi

Dilarang mengajukan proposal ke Lembaga Swasta, Pemerintah ATAU PARTAI POLITIK

• AD pasal 44, art pasal 65

DPP PCTA Indonesia 14

PENDAFTARAN ANGGOTA BARU

Sesuai AD pasal 23 -ART pasal 5-9

MENGISI FORM PENDAFTARAN YANG DITANDA TANGANI secara manual DAN FOTO PRIBADI melalui DPC DI DAERAH MASING-MASING.

MENDAFTAR Online MELALUI WEB RESMI (melalui dpc diverifikasi oleh DPD dan disetujui DPP)

Biaya Pendaftaran dan Sumbangan Sukarela Untuk kegiatan Organisasi (Jika ada)

PENDAFTAR anggota yang telah disetujui (DPP) berhak menerima KTA (KARTU TANDA ANGGOTA) dan beraktifitas di PCTA Indonesia

DPP PCTA Indonesia 15

KTA (KARTU TANDA ANGGOTA)

KTA (KARTU TANDA ANGGOTA)

berlaku 5 tahun dan atau sesuai ketentuan yang ada

KTA dibawa pada waktu mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi

(presensi manual/barcode)

KTA adalah milik Organisasi,

jika disalah gunakan maka KTA akan dibatalkan/dianulir secara resmi dan ditarik /diminta kembali ke organisasi

DPP PCTA Indonesia 16

DATA BASE ANGGOTA

SESUAI KTP

MERUPAKAN PENDATAAN TERKAIT POTENSI, KUALIFIKASI DAN KUANTITAS YANG DIMILIKI ANGGOTA

MEREKAM KEAKTIFAN ANGGOTA DALAM BERORGANISASI DI PCTA INDONESIA

SEBAGAI INFORMASI STATISTIK SESUAI KONDISI YANG ADA

SEBAGAI INFORMASI YANG DIPERLUKAN OLEH SELURUH DEPARTEMEN YANG ADA

DAN PENGEMBANGAN YANG LAIN

DPP PCTA Indonesia 17

DPP PCTA Indonesia 18