23
1 oleh: Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia MEKANISME HIBAH DAERAH Jakarta, 28 Januari 2013

Socialisation s aiig adriansyah mof

Embed Size (px)

Citation preview

1

oleh:

Direktur Pembiayaan dan Kapasitas Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan – Kementerian Keuangan Republik Indonesia

MEKANISME HIBAH DAERAH

Jakarta, 28 Januari 2013

OUTLINE

1. KEBIJAKAN HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT & DAERAH (HKPD)

2. HIBAH DAERAH

3. PROGRAM & OUTPUT

4. HIBAH AUSAID: SAIIG

1 KEBIJAKAN HKPD

• UUD 1945 Perubahan kedua, BAB VI Pemerintah Daerah

Pasal 18A: (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah

provinsi, kabupaten, dan kota atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah

(2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

4

Pasal 31 Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Pasal 33 Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 34 Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

KONSTITUSI

PEMDA: SKPD BLUD BUMD Lainnya

PENYELENGGARA

PUSAT: K/L BLU BUMN Lainnya

HUBUNGAN KEUANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH DAERAH DAN BUMD

UU 17/2003 tentang Keuangan Negara - Pasal 22: 1) Pemerintah mengalokasikan dana perimbangan kepada Pemda berdasarkan UU

perimbangan keuangan pusat dan daerah. 2) Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman dan/atau hibah kepada Pemerintah

Daerah atau sebaliknya.

UU 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara - Pasal 33: 1) Pemerintah Pusat dapat memberikan pinjaman atau hibah kepada Pemerintah

Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan yang tercantum/ditetapkan dalam Undang-undang tentang APBN.

PP 10/2011 Hibah kepada BUMD dilakukan melalui pemerintah daerah PP 2/2012 Hibah kepada Pemerintah Daerah dapat diteruskan kepada badan usaha milik daerah

6

PENDAPATAN Pajak PNBP Hibah

BELANJA NEGARA I. Pemerintah Pusat ● Belanja Pegawai ● Belanja Barang ● Belanja Modal ● Bantuan Sosial ● Pembayaran Bunga ● Subsidi ● Belanja Hibah ● Belanja Lain-lain II. Transfer Daerah ● Dana Perimbangan ● Dana Otsus & Penyesuaian

PEMBIAYAAN I. PENERIMAAN I. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri 1. Penggunaan Silpa 2. Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri 3. Penerimaan Dari Investasi 4. Penerimaan Kembali Pinjaman kpd Perus. Negara/Daerah II. Penerimaan Pembiayaan Luar negeri (neto) 1. Penerimaan Pinjaman LN (bruto) 2. Penerimaan Kembali Pinj. Kpd Lemb. Intl. II. PENGELUARAN : I. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri 1. Pembayaran Pokok Pinjaman DLN 2. Pengeluaran Penyertaan Modal Pemerintah 3. Pemberian Pinjaman kepada BUMN/BUMD/Pemda II. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri 1. Pembayaran Pokok Pinjaman Luar Negeri 2. Pemberian Pinjaman kepada Lembaga Intl

I. PENDAPATAN a. PENDAPATAN ASLI DAERAH b. PENDAPATAN TRANSFER c. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

1. Pendapatan Hibah 2. Pendapatan Dana Darurat 3. Pendapatan Lainnya

II. BELANJA a. Belanja Langsung b. Belanja Tidak Langsung

III. PEMBIAYAAN a. PENERIMAAN PEMBIAYAAN

1. Penggunaan SiLPA 2. Pencairan Dana Cadangan 3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan 4. Pinjaman 5. Pen. Kembali Pinj. Kpd Peusahaan

Negara/Daerah/Pemda Lainnya

b. PENGELUARAN PEMBIAYAAN 1. Pembentukan Dana Cadangan 2. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 3. Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri 4. Pemb. Pinj. Kpd Perusahaan

Negara/Daerah/Pemda Lainnya

APBN APBD

7

PHLN

K/L

DITERUSKAN

PINJAMAN PENYERTAAN HIBAH

BUMN

PEMDA

BUMD

BUMN

BUMD

BUMN

PEMDA

BUMD

P3 PPH/PHD

PHDN PDN + Hibah

A P B N

A P B N

ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT MELALUI K/L

•RKA - KL

ANGGARAN BELANJA DAN PEMBIAYAAN (MENKEU SELAKU BUN)

•Rencana Dana Pengeluaran (RDP) - BUN

Kantor

Pusat

(KP)

Kantor

Daerah

(KD)

Dekon-

sentrasi

(DK)

Tugas

Pemban-

tuan

(TP)

Transfer ke

Daerah

(DAU,

DAK,DBH)

Pinjaman

dan Hibah Subsidi

Belanja

Lain-

lain

Mendanai Urusan

Daerah (APBD) Mendanai Urusan Pusat

Dilaksanakan oleh Pemda

9

2 HIBAH DAERAH

PRINSIP HIBAH DAERAH (PP 2/2012)

11

HIBAH DAERAH

MENDANAI KEWENANGAN DAERAH

PRIORITAS PEMBANGUNAN NASIONAL

PERJANJIAN HIBAH

DIPRIORITASKAN UNTUK PELAYANAN PUBLIK

MEKANISME APBN DAN APBD

PENYALURAN BERDASARKAN CAPAIAN KINERJA

HUBUNGAN FUNGSI: PELAKSANAAN HIBAH DAERAH

12

KEMENTERIAN KEUANGAN KPA - HPD

KEMENTERIAN TEKNIS (EXECUTING AGENCY)

PEMERINTAH DAERAH (IMPLEMENTING AGENCY)

Verifikasi & Supervisi

PERJANJIAN HIBAH DAERAH

13

Perjanjian Hibah Daerah / Perjanjian Penerusan Hibah ditandatangani antara Menteri

atau pejabat yang diberi kuasa dan Gubernur atau Bupati/Walikota atau pejabat yang diberi kuasa.

Perjanjian paling sedikit memuat: a. tujuan; b. jumlah; c. sumber; d. penerima; e. persyaratan; f. tata cara penyaluran; g. tata cara pelaporan dan pemantauan; h. hak dan kewajiban pemberi dan penerima; dan i. sanksi.

*Salinan perjanjian penerusan hibah wajib disampaikan oleh Menteri kepada Badan Pemeriksa Keuangan, kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian terkait dan Pemberi Hibah Luar Negeri.

MEKANISME PEMBERIAN/PENERUSAN HIBAH

14

PENYALURAN DANA HIBAH

PELAKSANAAN KEGIATAN

PERJANJIAN HIBAH ANTARA MK DAN KEPALA DAERAH

PENETAPAN MK:

PEMBERIAN/PENERUSAN HIBAH KEPADA

PEMDA

PENGUSULAN NILAI HIBAH DAN DAFTAR PEMDA PENERIMA

HIBAH

K/L MENKEU PEMDA

Mempertimbangkan:

a) kapasitas fiskal daerah; b)

Daerah yang ditentukan oleh

Pemberi Hibah Luar

Negeri; c) Daerah yang

memenuhi persyaratan yang

ditentukan oleh K/L; dan/atau

d) Daerah tertentu yang

ditetapkan oleh Pemerintah

• Sumber Hibah LN:

Penetapan setelah Perjanjian

Hibah LN ditandatangani

• Sumber Pinjaman LN:

setelah Pagu APBN

• Sumber Penerimaan DN:

setelah Pagu APBN

Pemda sebagai

Implementing Agency

bertanggung jawab atas

penyelesaian kegiatan dan

penggunaan dana hibah

sesuai Perjanjian Hibah

dan Manual Teknis

Penyaluran dilakukan

berdasarkan kinerja

yang diverifikasi K/L

PEMDA

KEMENPU

KEMENKEU

Pihak ketiga

Proses verifikasi teknis

Surat Permintaan Penyaluran Hibah+SPTJM+dokumen terkait+hasil verifikasi 4

Pemindahbukuan dari Reksus ke RKUD 5

3

1 Pembangunan fisik sanitasi

2 Pembayaran oleh Pemda ke pihak 3

MEKANISME PENYALURAN: Hibah Australia-Indonesia untuk Pembangunan Sanitasi

3 PROGRAM & OUTPUT

PROGRAM DAN OUPUT

No Kegiatan Waktu

Pelaksanaan Total Alokasi

Daerah Penerima

Output

1 Hibah Air Minum 2010 - 2011 Rp 199,55 Miliar

35 Terpasangnya 77.000 Sambungan Rumah (SR) Air Minum (berfungsi – telah diverifikasi KemPU)

2 Hibah Air Limbah 2010 - 2011 Rp 25 Miliar 5 Terpasangnya 4.826 SR Pengelolaan Air Limbah (berfungsi – verifikasi KemPU)

3 Infrastructure Enhancement Grant (IEG) - Sanitasi

2010 - 2011 Rp 48 Miliar 22 Pembangunan sarana persampahan dan air limbah di 21 kab/kota (berfungsi – telah diverifikasi KemPU)

4. IEG - Transportasi 2012 Rp 6,4 Miliar 2 Pembangunan 53 halte tambahan untuk mendukung pengoperasian Bus Rapid Transit

5. Local Basic Education Capacity (L-BEC)

2009 - 2012 Rp 125 Miliar 50 Terselenggaranya kegiatan peningkatan kapasitas di bidang pendidikan di 50 kab/kota

6. Water and Sanitation – Sub Program D (WASAP-D)

2010 - 2012 Rp 17,95 Miliar 6 Kegiatan pembangunan fisik sanitasi berbasis masyarakat dan berbasis institusi (verifikasi KemPU)

7. Water Resources and Irrigation System Management Project – APL 2 (WISMP-2)

2012 - 2015 Rp 575 Miliar 115 Proses -- Desain Irigasi, fisik irigasi dan pelatihan kelompok petani

HIBAH DAERAH T.A. 2010 – 2012: PROGRAM & OUTPUT

HIBAH DARI PEMERINTAH AUSTRALIA (AUSAID)

19

HIBAH PEMERINTAH AUSTRALIA: TAHAP I DAN TAHAP II

Pemerintah Pusat Pemda

HIBAH AUSAID TAHAP I (2009 – 2011)

HIBAH AUSAID TAHAP 2 (2012 – 2015)

• Water Hibah = $ 22 Jt • Wastewater Hibah = $ 3 Jt • Infrastructure Enhancement Grant (IEG) – Sanitation = $ 6 Jt • IEG Transportation = $ 0.81 Jt

• Water Hibah = $ 90 Juta • Hibah Air Limbah = $ 5 Juta • Sanitation Hibah = $ 40 Juta

• Wastewater Investment = $ 30 Jt • Community Water Supply = $ 25 Jt • Sub-national Roads = $ 38 Juta

• Road Safety = $ 18 Juta • other grants = $ 4 Juta

PEMERINTAH INDONESIA

Mekanisme Penerusan Hibah: • Berdasarkan kinerja (output-based) • Penandatanganan Perjanjian Penerusan Hibah

antara Menteri cq. Dirjen Perimbangan Keuangan dengan kepala daerah penerima hibah

Penandatanganan Perjanjian Hibah (Subsidiary Arrangement) antara Pemerintah Australia dengan Menteri Keuangan cq. Ditjen Pengelolaan Utang

20

PENERUSAN HIBAH AUSTRALIA TAHAP 2 (2012-2015)

21

HIBAH AUSAID TAHAP 2: WATER & SANITATION

NO PROGRAM NILAI HIBAH (AUD)

TARGET OUPUT KETERANGAN

1 Hibah Air Minum (Water Hibah)

$ 90 Juta 300.000 Sambungan Rumah bagi MBR (melayani sekitar 1,3 Juta masyarakat)

• Telah dialokasikan untuk 27 pemda (usulan KemenPU dan persetujuan AusAID)

• Telah dialokasikan tambahan 47 pemda (proses penyusunan draft PPH)

2 Hibah Air Limbah (Wastewater Hibah)

$ 5 Juta Dalam tahap finalisasi desain program dan seleksi daerah penerima hibah

3 Sanitation Hibah $ 40 Juta Dalam tahap finalisasi desain program dan seleksi daerah penerima hibah

4 Wastewater Investment Plan

$ 30 Juta Proses desain dan seleksi daerah penerima

5 Community Water Supply

$ 25 Juta Proses desain dan seleksi daerah penerima

22

23

Matur Thanks