Bantuan CSR TelkomselDari kiri ke kanan, General Manager CSR Telkomsel Tubagus Husniyullah, Vice President Corporate Communication Telkomsel Denny Abidin, Ketua Yayasan BUMN Harjawan Balaningrath, Direktur Utama PT. Pertamina Bina Medika IHC Dr. dr. Fathema Djan Rahmat serta perwakilan dari PT Pertamina Bina Medika IHC saat penyerahan donasi Telkomsel untuk PT Pertamina Bina Medika IHC di Jakarta, Senin (11/5/2020). Telkomsel juga telah melakukan pemberian dukungan secara strategis bagi sejumlah lembaga pemerintahan dan organisasi di berbagai daerah di Indonesia. Beberapa upaya yang telah dilakukan meliputi pemberian bantuan alat kesehatan untuk Pemkab Belitung, Pemkab Batam, dan Pemkot Jayapura, serta bantuan alat kesehatan dan alat komunikasi bagi RS Isolasi Semarang.

“Pak Menhub harus lakukan evaluasi implementasi aturan ini. Keselamatan jiwa jauh lebih penting dari segalanya. Kalau ternyata tidak baik dalam upaya memutus rantai penyebaran Covid-19 tentunya kebijakan ini perlu dievaluasi kembali,” kata Lasarus seperti dikutip dari siaran resmi Kementerian Perhu-bungan, di Jakarta, Senin (11/5).

Menanggapi hal itu, Menteri Perhu-bungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan, pihaknya telah menin-daklanjuti arahan dari Komisi V DPR RI untuk melakukan evaluasi-evaluasi dari implemenasi kebijakan pengen-dalian transporasi. Seperti misalnya, kata dia, terkait adanya kedatangan para pekerja WNI dari luar negeri di Bandara Soekarno-Hatta.

“Saya menyampaikan usulan agar pihak Angkasa Pura II membantu mengawasi protokol kesehatan yang dilakukan Kantor Kesehatan Pelabuh-an (KKP) di Bandara yang kekurangan petugas sehingga sempat terjadi antre-an panjang pada 7 Mei lalu. Hari ini dilaporkan ada tujuh flight dan 1.300

orang WNI yang datang di Bandara Sokerno Hatta. Mudah-mudahan sete-lah ada tambahan personel kesehatan tidak terjadi antrean lagi. Jadi, self correction dan perbaikan terus kami lakukan,” tutur Menhub Budi.

Lebih jauh, Menhub Budi Karya Sumadi mengapresiasi para pimpinan dan anggota Komisi V DPR yang telah memahami dan mendukung kebijakan yang dilakukan pemerintah terkait Pengendalian Transportasi pada masa Wabah Covid-19.

“Saya mengapresiasi para anggota Komisi V DPR-RI yang telah me-mahami dan mendukung kebijakan pemerintah dalam rangka melakukan pengendalian transportasi untuk pen-cegahan penyebaran Covid-19. Bahwa Peraturan Menhub tidak ada yang multitafsir dan tidak ada pertentangan antara Permenhub atau SE Dirjen de-ngan SE Gugus Tugas,” kata Menhub Budi dalam rapat kerja virtual dengan Komisi V DPR, Senin (11/5).

Menhub Budi Karya pun menje-laskan tidak benar bahwa tidak ada

koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah di dalam pembuatan atur-an terkait pengendalian transportasi. Sebaliknya, kata Menhub, pihaknya telah melakukan serangkaian koor-dinasi dengan berbagai sektor terkait dalam menyusun maupun menetapkan peraturan terkait pengendalian trans-portasi pada masa wabah Covid-19.

“Walaupun dari rumah, kami ko-ordinasi intensif dengan pemerintah daerah. Saya kontak gubernur-guber-nur supaya ada suatu emosional feeling yang baik, agar kebijakan ini berjalan dengan lancar,” ungkap Menhub.

Sementara itu, pada situasi pende-mi Covid-19, kata Lasarus, Kemen-hub berada di bawah koordinasi dari Gugus Tugas yang menjadi leading sector penanganan wabah Covid-19.

“Bukan Menhub komandannya, tetapi beliau ada di bawah koor-dinasi atau perintah dari Gugus

Tugas. Kita harus luruskan ini. Ke-menhub hanya menjalankan apa yang diarahkan Presiden melalui Gugus Tugas,” ungkap dia.

Petunjuk OperasionalSementara itu, Kemenhub menerbit-

kan surat edaran (SE) dari para direktur jenderal (dirjen) di lingkungan Kemen-hub tentang petunjuk operasional trans-portasi atau standar operasi prosedur (SOP) untuk pelaksanaan pembatasan perjalanan orang dalam rangka perce-patan penanganan Covid-19.

Hal tersebut sebagai tindak lanjut terbitnya Surat Edaran Ketua Pelak-sana Gugus Tugas Percepatan Pena-nganan Covid-19 Nomor 4 Tahun 2020 (SE Gugus Tugas) tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam rangka Percepatan Penanganan Co-vid-19 pada 6 Mei 2020.

Menhub Budi menjelaskan, pemerin-tah tetap melarang untuk melakukan mudik. Tapi ada beberapa opsi dimung-kinkan orang untuk tetap melakukan perjalanan dengan persyaratan yang ketat dari Gugus Tugas Covid-19.

“Tidak ada mudik, tapi opsi lain de-ngan syarat-syarat dari Gugus Tugas. Dalam rangka itu memang ada satu hal bahwa konsep atau melibatkan masya-rakat melakukan solidaritas menjadi satu sangat penting,” kata Budi Karya

dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR secara telekonferensi, kemarin.

Secara terpisah, Juru Bicara Kemen-hub Adita Irawati menjelaskan, melalui surat edaran dirjen perhubungan darat, laut, udara, dan perkeretaapi-an, Kemenhub fokus melakukan pe-ngendalian transportasi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat untuk mendukung dan menin-daklanjuti SE Gugus Tugas.

SE dirjen perkeretaapian ditetapkan pada 7 Mei 2020. Sedangkan, SE dirjen perhubungan darat, laut, dan udara ditetapkan pada 8 Mei 2020. Semua SE itu mulai berlaku pada saat ditetapkan sampai dengan 31 Mei 2020 dan dapat diperpanjang jika diperlukan.

Adita menjelaskan, secara umum SE dirjen mengatur petunjuk operasional transportasi di setiap moda, baik darat, laut, udara, dan kereta api yang men-jadi pedoman bagi unsur Kemenhub di lapangan dan seluruh stakeholders, yang antara lain terdiri atas pemerin-tah daerah, gugus tugas percepatan penanganan Covid-19, serta operator penyelenggara sarana dan prasarana transportasi.

Terkait penyediaan transportasinya, pada moda darat, kata Adita, Kemenhub menyiapkan bus antarkota antarprovinsi (AKAP) yang akan diberi stiker bertan-da khusus “Angkutan AKAP Terbatas

Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19” yang dilengkapi QR code dari perusahaan angkutan umum untuk menghindari pemalsuan.

Sementara pada moda penyebe-rangan, Kemenhub menyiapkan kapal penumpang dan disediakan gerbang (gate) khusus bagi pengguna jasa yang memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai SE Gugus Tugas. Kemudian, pada moda laut, Kemenhub menyiapkan kapal penumpang atau kapal dengan fungsi khusus untuk mengangkut orang-orang sesuai dengan kriteria dan syarat yang ditetapkan SE Gugus Tugas.

Pada moda transportasi kereta api, Kemenhub menyiapkan perjalanan ke-reta api luar biasa (KLB) pada lintas-lin-tas yang telah ditetapkan. Adapun pada moda transportasi udara, Kemenhub menyiapkan penerbangan penumpang yang dilaksanakan berdasarkan rute penerbangan yang telah disetujui pada periode Summer 2020 dengan tetap menyesuaikan jam operasi serta fasili-tas bandara selama Pandemi Covid-19.

“Adapun pada pelaksanaan angkutan penerbangan di wilayah Jabodetabek untuk mengangkut orang-orang sesuai dengan kriteria dan syarat yang dite-tapkan SE Gugus Tugas, hanya dapat dilakukan di Bandara Internasional Soekarno Hatta dan akan dievaluasi sesuai kebutuhan,” ujar Adita. (tm)

Oleh Thresa Sandra Desfika

JAKARTA - Ketua Komisi V DPR Lasarus meminta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengevaluasi penerapan aturan yang mengecualikan orang-orang yang memiliki kriteria dan syarat tertentu untuk bepergian pada masa wabah Covid-19.

selasa 12 MeI 2020

Lasarus

11 INFRASTRUCTURE & TRANSpoRTATIoN

Direksi PT PP PROPERTI Tbk (“Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Timur, dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk Tahun Buku 2019 (“Rapat”) Perseroan yang akan diselenggarakan oleh Perseroan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 3 Juni 2020 Waktu : Pukul 13.30 WIB s.d selesai Tempat : Plaza PP - PT PP Properti Tbk Auditorium Lantai 1 - Wisma Subiyanto Jl. Letjend. TB. Simatupang No. 57 Pasar Rebo, Jakarta 13760Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, serta pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019;

2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;3. Persetujuan Tantiem Tahun 2019, Gaji dan Honorarium berikut fasilitas serta tunjangan lainnya untuk anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Tahun 2020;4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020;5. Persetujuan Pengukuhan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum

Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara;6. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi I PP Properti Tahap II dan Tahap III Tahun 2019;7. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; dan8. Perubahan Pengurus Perseroan.

Dengan Penjelasan Sebagai Berikut:1. Mata Acara Rapat ke-1 s/d ke-4 Merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam Rapat. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-

Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (‘UUPT’);2. Mata Acara Rapat ke-5 Dilaksanakan sehubungan dengan pemberlakukan Peraturan Menteri BUMN Nomor: PER-08/MBU/12/2019 tanggal 12 Desember 2019

tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara, yang disebutkan pada Pasal 17 Peraturan Menteri ini, Pemberlakuan Peraturan Menteri ini bagi Anak Perusahaan dan Perusahaan Terafiliasi BUMN, dikukuhkan dalam RUPS;

3. Mata Acara Rapat ke-6 Memperhatikan dan untuk memenuhi ketentuan POJK Nomor: 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil

Penawaran Umum;4. Mata Acara Rapat ke-7 Memperhatikan ketentuan Pasal 41 POJK Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka

(“POJK No.15/2020”) juncto Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 19 UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu penyesuaian batasan kewenangan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagaimana termuat dalam Pasal 16 Anggaran Dasar Perseroan;

5. Mata Acara Rapat ke-8 Memperhatikan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 21 POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan

Publik juncto Pasal 15 dan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan, mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Catatan1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena iklan Panggilan ini sesuai dengan

Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 ayat 1 dan 2 POJK No. 15/2020, sehingga panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para Pemegang Saham Perseroan.

2. Dengan memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Peraturan Gubernur Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Pasal 9, POJK Nomor 16/POJK.04/2020, serta Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-124/D.04/2020, dan sebagai langkah preventif/pencegahan penyebaran wabah COVID-19 secara global, maka dengan ini Perseroan mengimbau seluruh Pemegang Saham untuk menghadiri RUPS Tahunan dengan cara memberikan kuasa melalui e-Proxy yang disediakan oleh sistem PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) bagi Pemegang Saham tanpa warkat (scriptless) yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif KSEI atau dengan mengisi formulir Surat Kuasa yang disediakan oleh Perseroan yang dapat diunduh di www.pp-properti.com. Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham, yaitu Surat Kuasa Konvensional yang dapat diunduh melalui situs website Perseroan (www.pp-properti.com) atau melalui e-Proxy yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY.KSEI melalu (www.ksei.co.id):a. Surat Kuasa Konvensional – formulir surat kuasa yang mencakup pemilihan suara serta pertanyaan atas setiap mata acara RUPS

Tahunan. Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya disampaikan kepada Perseroan paling lambat tanggal 2 Juni 2020 pukul 12.00 WIB melalui email ke investor.relations@pp-properti.com;

b. E-Proxy melalui eASY.KSEI – suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan Surat Kuasa dari Pemagang Saham tanpa warkat yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan atau Bank Kustodian dari Pemegang Saham. Informasi mengenai Penerima Kuasa Independen yang ditunjuk oleh Perseroan dapat diperoleh di situs web Perseroan.

3. Berdasarkan Pasal 12 ayat 15 butir (4) Anggaran Dasar Perseroan, yang berhak memberikan suara dalam Rapat tersebut adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada hari Senin, 11 Mei 2020, pukul 16.15 WIB.

4. Bagi para Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (“KTUR”) dapat diperoleh di Perusahaan efek atau di Bank Kustodian dimana Pemegang Saham Perseroan membuka Rekening efeknya.

5. Pemegang saham yang tidak hadir dapat memberikan kuasa melalui e-Proxy sebagaimana tersebut di atas dan/atau diwakili oleh kuasanya dalam Rapat dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat ini, namun suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek (“BAE”) Perseroan. PT BSR Indonesia, Gedung Sindo Lantai 3, Jl. Wahid Hayim No.38, Menteng – Jakarta Pusat 10340 Telp: +62 21 – 8086 4722 atau email ke adm.efek@bsrindonesia.com.

6. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Tanda Pengenal Lainnya yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat.

7. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang berbentuk Badan Hukum seperti Perseroan Terbatas, Yayasan atau Dana Pensiun agar membawa fotocopy lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir.

8. Sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 17 dan 18 POJK No. 15/2020, bahan mata acara RUPS Tahunan tersedia sejak tanggal Pemanggilan RUPS Tahunan sampai dengan penyelenggaraan RUPS Tahunan yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS melalui eASY.KSEI.

9. Sehubungan dengan pencegahan penyebaran COVID-19, Perseroan akan menetapkan prosedur kesehatan sebagai berikut:a. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang tetap datang ke lokasi RUPS Tahunan wajib mengenakan masker dan telah

berada di lokasi pelaksanaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum RUPS Tahunan dimulai atau Pukul 13.00 WIB;b. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dimohon untuk melakukan Thermal Check di lokasi yang disediakan oleh pengelola

Gedung sebelum memasuki Ruang RUPS Tahunan dan apabila tidak memenuhi protokoler kesehatan pengelola Gedung, maka tidak diperkenankan untuk memasuki Ruang Rapat;

c. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham dengan gangguan kesehatan seperti flu/batuk/demam/nyeri tenggorokan/sesak nafas tidak diperkenankan untuk memasuki Ruang Rapat;

d. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan menghadiri RUPS Tahunan wajib melengkapi Formulir Deklarasi Kesehatan yang dapat diunduh melalui situs website Perseroan (wwwpp-properti.com) dan kemudian menyerahkan kepada Petugas sebelum memasuki Ruang Rapat. Apabila tidak memenuhi persyaratan yang tertera pada Formulir Deklarasi Kesehatan maka tidak diperkenankan memasuki Ruang Rapat;

e. Pelaksanaan RUPS Tahunan ini menerapkan Physical Distancing dengan dalam rentang paling sedkit berjarak 1 (satu) meter. Para Peserta RUPS Tahunan dihimbau untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan secara langsung;

f. Mengingat RUPS Tahunan ini dilaksanakan dalam keadaan Physical Distancing, Perseroan tidak menyediakan makanan dan minuman secara prasmanan pada saat penyelenggaraan acara.

Jakarta, 12 Mei 2020PT PP Properti Tbk

Direksi

P E M A N G G I L A NRAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT PP PROPERTI Tbk

JAKARTA - Kementerian Peker-jaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memperkirakan perubahan pola metode kerja proyek dari reguler menjadi pola padat karya dapat me-nyerap 78 ribu tenaga kerja.

“Perubahan pola metode kerja ter-sebut direncanakan dapat menyerap tenaga kerja sekitar 78 ribu orang dengan durasi 30 hingga 100 hari,” kata Menteri PUPR Basuki Hadi-muljono dalam rapat kerja virtual dengan Komisi V DPR RI di Jakarta, Senin (11/5).

Menteri PUPR mengungkapkan, perubahan pola metode kerja dari kegiatan reguler menjadi pola padat karya tersebut akan dilaksanakan di 2.865 lokasi.

“Ini bagian dari refocusing juga, kami mengubah pola metode kerja selama dua sampai dengan tiga bulan ke depan yang tadinya menggunakan peralatan berat, kami mencoba meng-gantikannya dengan tenaga kerja,” kata Menteri Basuki.

Basuki juga menuturkan, pihaknya sudah melakukan meeting virtual de-ngan seluruh balai dan penyedia jasa untuk bisa mengubah pola metode kerja untuk dua sampai tiga bulan ke depan diisi dengan padat karya tunai. Sebelumnya Kementerian PUPR juga menyatakan siap mempercepat reali-sasi program padat karya tunai tahun 2020 dengan anggaran sebesar Rp 10 triliun yang tersebar di 34 provinsi.

Di sisi lain, Menteri Basuki Hadi-muljono juga menyampaikan total paket kontraktual infrastruktur sebe-sar Rp 7,83 triliun yang ditunda pada tahun ini akibat dampak Covid-19 akan diprioritaskan pelaksanaannya pada 2021.

“Kami sampaikan ini bahwa kalau penundaan paket-paket kontrak-tual pada tahun ini harus menjadi prioritas di tahun 2021. Jadi bukan berarti dibatalkan melainkan ditun-da,” ujar dia.

Dalam paparannya, Menteri PUPR menyampaikan bahwa total paket kontraktual yang ditunda pada tahun ini untuk menjadi sumber realokasi, refocusing, dan penyesuaian program serta anggaran Kementerian PUPR tahun 2020 mencapai Rp 7,83 triliun. Paket infrastruktur yang mengalami penundaan sebagian besar dari Ditjen Cipta Karya sebesar Rp 3,59 triliun, kemudian Ditjen Sumber Daya Air sebesar Rp 2,46 triliun, lalu Ditjen Bina Marga sebesar Rp 1,60 triliun dan Ditjen Perumahan Rp 180 miliar.

Paket-paket infrastruktur itu antara lain rehabilitasi jaringan irigasi di Baro Ray, Pidie, kemudian penggan-tian jembatan Sp. Tohpati - Tjokroa-minoto, Denpasar Bali, serta penatan kawasan waterfront Kota Pariaman, Sumatera Barat dan sebagainya.

“Sedangkan untuk paket-paket proyek infrastruktur yang menga-lami perubahan proyek single year contract (SYC) menjadi tahun jamak atau multi year contract (MYC), kemudian rekomposisi proyek MYC dan pengurangan atau penyesuaian pagu SYC, tetap berjalan terus,” kata Menteri Basuki.

KemenhubPada bagian lain, Kementerian

Perhubungan (Kemenhub) me-nyiapkan anggaran sebesar Rp 5,9 triliun untuk program padat karya dalam upaya menanggulangi masyarakat terdampak pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat Co-vid-19. Program padat karya yang disiapkan Kemenhub bakal digelar di hampir semua provinsi dengan target penyerapan 43 ribu tenaga kerja.

“Kita tahu penyebaran Covid-19 begitu meluas dan begitu mem-pengaruhi aspek sosial. Dan kita juga mendapatkan amanat untuk menggencarkan program padat karya. Tercatat paling tidak kami siapkan Rp 5,9 triliun untuk padat karya,” kata Menteri Perhubungan Budi Kar ya Sumadi dalam rapat kerja virtual dengan Komisi V DPR di Jakarta, Senin (11/5).

Budi menjelaskan, alokasi ang-garan tersebut adalah untuk mengu-rangi dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak Covid-19.

“Bapak Presiden memberikan perhatian kepada masyarakat ter-dampak PHK dan ekonomi, saya pikir sejalan dengan yang diarahkan Presiden. Anggaran Rp 5,9 triliun untuk padat karya di seluruh pro-vinsi di Indonesia,” ujarnya.

Budi menekankan, program padat karya yang disiapkan Kemenhub bakal digelar di hampir semua provinsi dengan target penyerapan 43 ribu tenaga kerja. Adapun dari sisi penyiapan anggaran, Direktorat Jenderal Perkeretaapian menyiap-kan Rp 4 triliun untuk padat karya pada tahun ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Rp 1,2 triliun, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Rp 226 miliar, dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut sebesar Rp 16 miliar. (esa/c01)

Basuki Hadimuljono

Istimewa