www.bpkp.go.id

FOCUS GROUP DISCUSSION (FGD)

PEMERIKSAAN PNBP

Jakarta, 9 Maret 2020

PERATURAN

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP1

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2005 tentangPemeriksaan PNBP

2

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2010 tentangPengajuan dan Penyelesaian Keberatan atas Penetapan PNBPTerutang

3

PMK 231/PMK.02/2009 telah diubah dg PMK87/PMK.02/2014 ttg Pedoman Umum Pemeriksaan PNBP

4

TAHAP-TAHAP PEMERIKSAAN PNBP

PERSIAPAN PELAKSANAAN TINDAK LANJUT KEBERATAN

Dasar pemeriksaan:- Hsl pengawasan,

permohonan LB, keringanan- Indikasi-indikasi dan LB scr

tunai

Surat permintaan audit

- ST & Srt Pengantar- Pengujian dll- THP- Tanggapan THP- Pembahasan tripartit- LHP

- Surat

Pemberitahuan

- Surat Ketetapan

- Penyetoran

- TL lainnya

- Srt keberatan

- Lampiran

- Tanggapan

-- 2 bln diperpjg sd 6 bln -- 3 bln, 6 bln

- Instansi Pengelola- Menteri Keu

- BPKP- Instansi Pengelola

- Instansi Pengelola- Wajib Bayar

- Instansi Pengelola- Wajib Bayar

TOPIK DISKUSI - PERSIAPAN

1. Siapa yg ttd surat permintaan pemeriksaan? Hal ini pernahditanyakan oleh Hakim PTUN dlm sidang keberatan

2. Hasil pengawasan oleh APIP, apakah harus? Apabila bukan APIPbagaimana? Realisasi akan menyulitkan IP ybs.

3. Apakah dlm surat permintaan pemeriksaan hrs dicantumkandasar pemeriksaan? (antisipasi kalo ada keberatan)

4. Tdk ada yg mengharuskan IP wajib meminta pemeriksaan PNBP,baik secara jumlah, waktu atau periode.

5. Penjelasan atau kriteria mengenai “indikasi-indikasi”.

TOPIK DISKUSI - PELAKSANAAN

1. Siapa yg ttd ST? Hrs pimpinan BPKP, es 1 atau es 2? Hal ini jugapernah ditanyakan oleh Hakim PTUN dlm sidang keberatan

2. Keterangan dan dokumen pihak lain sesuai dg ketentuan?Misalnya konfirmasi dr pihak ketiga (syahbandar, surveyor)apakah dpt lgs digunakan atau hrs ada persetujuan drWB?

3. Penetapan jabatan?

4. Bagaimana hasil pemeriksaan yg telah melewati jangka waktupemeriksaan (sdh lbh dr 6 bln) ? (antisipasi kalo ada keberataan)

TOPIK DISKUSI – TINDAK LANJUT

1. Tdak ada waktu yg jelas, kapan IP wajib menerbitkan surattagihan atau ketetapan berdasarkan hasil pemeriksaan.

2. Tidak ada ketentuan yg tegas, agar IP melakukan rekonsiliasi TLhsl pemeriksaan.

3. …

TOPIK DISKUSI - KEBERATAN

1. Self assessment vs official assessment ? Pemerintah pernah kalahpd sidang keberatan krn salah penerapan prinsip tsb.

2. Peraturan yg masih multi tafsir, sangat beragam berpotensiterjadinya keberatan.

3. …

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

Jl. Pramuka 33 Jakarta 13120 Telepon (021) 85910031 (hunting)

Web: http://www.bpkp.go.id

email: warta_pengawasan@bpkp.go.id

TERIMA KASIH