KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN INSTITUT SENI … · 2020. 8. 27. · 12) Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK,

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA Jl. Ki Hadjar Dewantara No. 19, Surakarta 57126

Jawa Tengah, Indonesia. Telepon. 0271-647658, Fax. : 0271-646175

E-mail: [email protected] Website:www.isi-ska.ac.id

STANDARD OPERATING PROCEDUR (SOP)

SUBBAG KEUANGAN INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

No: 1

TENTANG

PENCAIRAN GAJI INDUK, DAN KEKURANGAN GAJI INDUK

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk memproses bahan usulan gaji Induk, gaji 13, gaji 14 dan

kekurangan gaji para pegawai di lingkungan Institut Seni Indonesia Surakarta.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup pengajuan usulan gaji Induk, gaji 13, gaji 14 dan kekurangan gaji

para pegawai di lingkungan Institut Seni Indonesia Surakarta.

3. REFERENSI

1) UUD 1945 pasal 23 sebagai prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan Negara.

2) UU no 17 tahun 2003, prinsip-prinsip umum pengelolaan keuangan Negara (Hukum Tata

Negara)

3) UU no 1 tahun 2004, kaidah administratif pengelolaan keuangan Negara (Hukum

administrasi Negara)

4) UU no 20 tahun 1997, tentang PNBP

5) UU no 15 tahun 2004, prinsip-prinsip umum pemeriksaan keuangan Negara.

6) PP nomor 22 tahun 1997, tentang jenis dan penyetoran PNBP

7) PMK Nomor 190 /PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan

anggaran pendapatan dan belanja Negara.

8) PMK Nomor 162/PMK.05/2013 tentang kedudukan dan tanggung jawab bendahara pada

satuan kerja pengelola anggaran pendapatan dan belanja Negara.





4. DEFINISI

1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah

rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan

Rakyat.

2) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disebut DIPA adalah Dokumen

Pelaksanaan Anggaran yang digunakan sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam

melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan APBN.

3) Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang

memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung

jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.

4) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah

instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang memperoleh kuasa dari BUN

(Bendahara Umum Negara) untuk melaksanakan sebagian fungsi Kuasa BUN.

5) Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah unit organisasi lini Kementerian

Negara/Lembaga atau unit organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan

Kementerian Negara/Lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung jawab

penggunaan anggaran.

6) Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang

melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang

dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.

7) Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut PPSPM

adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk melakukan pengujian atas

permintaan pembayaran dan menerbitkan perintah pembayaran.

8) Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,

membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan

Belanja Negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor/Satker Kementerian

Negara/Lembaga.

9) Bendahara Pengeluaran Pembantu yang selanjutnya disingkat BPP adalah orang yang

ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran

kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.





10) Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai yang selanjutnya disingkat PPABP

adalah pembantu KPA yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk mengelola

pelaksanaan belanja pegawai.

11) Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut Pembayaran LS adalah pembayaran

yang dilakukan langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar

perjanjian kerja, surat keputusan, surat tugas atau surat perintah kerja lainnya melalui

penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung.

12) Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang

diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran tagihan kepada Negara.

13) Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah

dokumen yang diterbitkan oleh PPK, dalam rangka pembayaran tagihan kepada penerima

hak/ Bendahara Pengeluaran.

14) Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang

diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA.

15) Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disebut SPM-LS adalah dokumen

yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIPA dalam

rangka pembayaran tagihan kepada penerima hak/Bendahara Pengeluaran.

16) Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang

diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban

APBN berdasarkan SPM.

17) Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar perkiraan buku besar

meliputi kode dan uraian organisasi, fungsi dan sub fungsi, program, kegiatan, output,

bagian anggaran/unit organisasi eselon I/Satker dan kode perkiraan yang ditetapkan dan

disusun secara sistematis untuk memudahkan perencanaan, pelaksanaan anggaran, serta

pertanggungjawaban dan laporan keuangan pemerintah pusat.

18) Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah seluruh

penerimaan pemerintah pusat yang tidak berasal dari pajak.

19) Arsip Data Komputer yang selanjutnya disingkat ADK adalah arsip data dalam bentuk

softcopy yang disimpan dalam media penyimpanan digital.

20) Gaji Induk adalah gaji yang dibayarkan secara rutin bulanan kepada pegawai negeri yang

telah diangkat oleh pejabat yang berwenang dengan surat keputusan sesuai ketentuan





perundang-undangan pada Satker yang meliputi gaji pokok dan tunjangan yang melekat

pada gaji.

5. KETENTUAN UMUM

1) Pembayaran gaji induk dilakukan setiap bulan untuk pembayaran gaji para pegawai

paling lambat tanggal 15 bulan berjalan.

2) Pembayaran gaji 13 dan 14 dilakukan sekali dalam 1 tahun menurut peraturan yang telah

ditentukan.

3) Pembayaran kekurangan gaji dilakukan apabila ada pegawai baru, kenaikan

pangkat/jabatan yang Surat Keputusannya ditetapkan pada bulan yang telah berlalu.

6. PROSEDUR

1) PPABP:

a. Merekam seluruh elemen data setiap dokumen sumber yang berakibat pada

perubahan/mutasi data kepegawaian pada aplikasi GPP;

b. Memastikan kebenaran dan keabsahan dokumen sumber yang direkam ke dalam

aplikasi GPP;

c. Memproses perhitungan gaji, membuat ADK Perubahan Data Pegawai, ADK Belanja

Pegawai, dan Daftar Perubahan Data Pegawai ;

d. Menyampaikan daftar gaji, ADK Perubahan Data Pegawai, ADK Belanja Pegawai,

Daftar Perubahan Data Pegawai, dan dokumen pendukungnya kepada Bendahara

Pengeluaran.

2) Bendahara Pengeluaran

a. Meneliti kesesuaian perubahan data dengan daftar gaji

b. Menandatangani lampiran penerimaan gaji induk dan kekurangan gaji induk;

c. Menyampaikan daftar gaji, ADK Perubahan Data Pegawai, ADK Belanja Pegawai,

Daftar Perubahan Data Pegawai, dan dokumen pendukungnya kepada Pejabat Pembuat

Komitmen





3) PPK :

a. Menerbitkan SPP menggunakan aplikasi SPM ;

b. Menyampaikan SPP dilengkapi daftar gaji, ADK Perubahan Data Pegawai, ADK

Belanja Pegawai, Daftar Perubahan Data Pegawai, dan dokumen pendukungnya

termasuk SSP kepada Pejabat Penandatangan SPM(PPSPM).

4) PPSPM :

a. Kelengkapan dokumen pendukung SPP

b. Kesesuaian penanda tangan SPP dengan spesimen tanda tangan PPK

c. Kebenaran pengisian format SPP

d. Kesesuaian kode BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker

e. Ketersediaan pagu sesuai BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja

Anggaran Satker

f. Kebenaran formal dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan/kelengkapan

pembayaran gaji, dan kebenaran perhitungan gaji serta kewajiban di bidang

perpajakan.

5) PPSPM ke KPPN

a. Mencetak dan menandatangani Daftar Perubahan Pegawai;

b. Membuat ADK Belanja Pegawai dan ADK Perubahan Data Pegawai;

c. Mencetak dan menandatangani SPM (dalam rangkap 2);

d. Membuat ADK SPM dan memasukkan PIN PPSPM ke dalam ADK SPM;

e. Menandatangani SSP;

f. SPM, ADK SPM, Daftar Perubahan Pegawai, ADK Perubahan Data Pegawai, dan

SSP disampaikan ke KPPN.

6) KPPN

a. KPPN Melakukan pengujian atas tagihan belanja pegawai yang diajukan Satker

b. Menerbitkan SP2D kepada Bank untuk melakukan pembayaran ke pegawai.





BAGAN PEMBAYARAN GAJI PEGAWAI

Kasubbag Keuangan

Dhika Dwi Sriwahyuni, SE

NIP. 198505292008122002







No: 2

TENTANG

PENCAIRAN UANG MAKAN, DAN KEKURANGAN UANG MAKAN

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk memproses pengajuan uang makan dan kekurangan

uang makan para pegawai di lingkungan Institut Seni Indonesia Surakarta

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup pengajuan uang makan dan kekurangan uang makan para

pegawai di lingkungan Institut Seni Indonesia Surakarta

3. REFERENSI



Negara).


administrasi Negara).

4) UU no 20 tahun 1997, tentang PNBP.


6) PP nomor 22 tahun 1997, tentang jenis dan penyetoran PNBP.









4. DEFINISI



Rakyat.






















pelaksanaan belanja pegawai


diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan dana yang bersumber dari DIP








5. KETENTUAN UMUM

1) Pembayaran uang makan dilakukan setiap bulan untuk pembayaran bulan yang

sebelumnya.

2) Pembayaran kekurangan uang makan dilakukan apabila ada kesalahan dalam merekap

presensi kehadiran.

6. PROSEDUR

1) PPABP:

a. Memproses perhitungan uang makan, membuat ADK Pembayaran Uang Makan ;

b. Menyampaikan daftar uang makan, ADK Pembayaran Uang Makan, dan dokumen

pendukungnya kepada Bendahara Pengeluaran.

2) Bendahara Pengeluaran

a. Meneliti daftar penerimaan uang makan dengan daftar hadir.

b. Menandatangani lampiran penerimaan uang makan dan jika ada kekurangan uang

makan.;

c. Menyampaikan daftar penerimaan uang makan, ADK Pembayaran Uang Makan, dan

dokumen pendukungnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen

3) PPK :

a. Menerbitkan SPP menggunakan aplikasi SPM ;

b. Menyampaikan SPP dilengkapi daftar penerimaan uang makan, dan dokumen

pendukungnya termasuk SSP kepada Pejabat Penandatangan SPM(PPSPM).

4) PPSPM :

a. Kelengkapan dokumen pendukung SPP

b. Kesesuaian penanda tangan SPP dengan spesimen tanda tangan PPK

c. Kebenaran pengisian format SPP

d. Kesesuaian kode BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker

e. Ketersediaan pagu sesuai BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja

Anggaran Satker






pembayaran uang makan, dan kebenaran perhitungan uang makan serta kewajiban di

bidang perpajakan.

5) PPSPM ke KPPN

a. Mencetak dan menandatangani Daftar Penerimaan Uang Makan;

b. Membuat ADK Pembayaran Uang Makan;

c. Mencetak dan menandatangani SPM (dalam rangkap 2);

d. Membuat ADK SPM dan memasukkan PIN PPSPM ke dalam ADK SPM;

e. Menandatangani SSP;

f. SPM, ADK SPM, Daftar Lampiran Penerimaan Uang Makan, dan SSP disampaikan

ke KPPN.

6) KPPN

a. KPPN Melakukan pengujian atas tagihan belanja uang makan yang diajukan Satker

b. Menerbitkan SP2D kepada Bank untuk melakukan pembayaran ke pegawai.





BAGAN PEMBAYARAN BELANJA UANG MAKAN PEGAWAI

Kasubbag Keuangan


NIP. 198505292008122002







No: 3

TENTANG

PENCAIRAN TUNJANGAN PROFESI, DAN

KEKURANGAN TUNJANGAN PROFESI

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk memproses pengajuan pembayaran tunjangan profesi

dosen dan kekurangan tunjangan profesi dosen di lingkungan Institut Seni Indonesia

Surakarta

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup pengajuan tunjangan profesi dosen dan kekurangan tunjangan

profesi dosen di lingkungan Institut Seni Indonesia Surakarta

3. REFERENSI



Negara)














4. DEFINISI



Rakyat.



























APBN berdasarkan SPM





5. KETENTUAN UMUM

1) Pembayaran tunjangan profesi dosen dilakukan setiap bulan untuk pembayaran bulan

yang sebelumnya.

2) Pembayaran kekurangan tunjangan profesi dosen dilakukan apabila ada penambahan

dosen baru yang menerima tunjangan profesi.

6. PROSEDUR

1) PPABP:

a) Memproses perhitungan tunjangan profesi dosen, membuat ADK Pembayaran

tunjangan profesi dosen ;

b) Menyampaikan daftar tunjangan profesi dosen, ADK Pembayaran tunjangan profesi

dosen, dan dokumen pendukungnya kepada Bendahara Pengeluaran.

2) BENDAHARA PENGELUARAN :

a) Meneliti daftar penerimaan tunjangan profesi dosen.

b) Menandatangani lampiran penerimaan tunjangan profesi dosen;

c) Menyampaikan daftar penerimaan tunjangan profesi dosen, ADK Pembayaran Uang

Makan, dan dokumen pendukungnya kepada Pejabat Pembuat Komitmen.

3) PPK :

a) Menerbitkan SPP menggunakan aplikasi SPM ;

b) Menyampaikan SPP dilengkapi daftar penerimaan tunjangan profesi dosen, dan

dokumen pendukungnya termasuk SSP kepada Pejabat Penandatangan

SPM(PPSPM).

4) PPSPM :

a) Kelengkapan dokumen pendukung SPP

b) Kesesuaian penanda tangan SPP dengan spesimen tanda tangan PPK

c) Kebenaran pengisian format SPP

d) Kesesuaian kode BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran Satker





e) Ketersediaan pagu sesuai BAS pada SPP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja

Anggaran Satker

f) Kebenaran formal dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan/kelengkapan

pembayaran tunjangan profesi dosen, dan kebenaran perhitungan tunjangan profesi

dosen serta kewajiban di bidang perpajakan.

5) PPSPM ke KPPN

a) mencetak dan menandatangani daftar penerimaan tunjangan profesi dosen;

b) membuat ADK pembayaran tunjangan profesi dosen;

c) mencetak dan menandatangani SPM (dalam rangkap 2);

d) membuat ADK SPM dan memasukkan PIN PPSPM ke dalam ADK SPM;

e) menandatangani SSP;

f) SPM, ADK SPM, daftar lampiran penerimaan tunjangan profesi dosen, dan SSP

disampaikan ke KPPN.

6) KPPN

a) KPPN Melakukan pengujian atas tagihan belanja tunjangan profesi dosen yang

diajukan Satker

b) Menerbitkan SP2D kepada Bank untuk melakukan pembayaran ke pegawai.





ALUR PENGAJUAN TUNJANGAN PROFESI DOSEN

Kasubbag Keuangan


NIP. 198505292008122002







No: 4

TENTANG

PENCAIRAN TUNJANGAN KINERJA

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk memproses pengajuan pembayaran tunjangan kinerja

pegawai dan kekurangan tunjangan tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Institut Seni

Indonesia Surakarta.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup pengajuan pembayaran tunjangan kinerja pegawai dan

kekurangan tunjangan tunjangan kinerja pegawai di lingkungan Institut Seni Indonesia

Surakarta.

3. REFERENSI



Negara).












4. DEFINISI



Rakyat.















melaksanakan kewenangan PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan

yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban APBN.









10) Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah

yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas

beban APBN berdasarkan SPM.





5. KETENTUAN UMUM

1) Pembayaran tunjangan kinerja pegawai dilakukan setiap bulan untuk pembayaran bulan

yang sebelumnya.

2) Pembayaran kekurangan tunjangan kinerja pegawai dilakukan apabila ada penambahan

pegawai baru yang menerima tunjangan kinerja pegawai.

6. PROSEDUR

1) PPABP :

a. Memproses perhitungan tunjangan kinerja pegawai yang diberikan dari unit

kepegawaian.

b. Menyampaikan daftar tunjangan kinerja pegawai, ADK Pembayaran tunjangan

tunjangan kinerja pegawai, dan dokumen pendukungnya kepada Bendahara

Pengeluaran.

2) BENDAHARA PENGELUARAN:

a. Bendahara melakukan pengecekan rekening di Bank untuk mengetahui adanya

pemasukan dana tunjangan kinerja dari Biro Keuangan Kemenristekdikti.

b. Meneliti daftar tunjangan kinerja pegawai, ADK Pembayaran tunjangan profesi

tunjangan kinerja pegawai, dan dokumen pendukungnya kepada Wakil Rektor II.

3) Wakil Rektor II

a) Mencetak dan menandatangani daftar penerimaan tunjangan kinerja pegawai.

b) Memeriksa ADK untuk yang akan dibawa ke Bank oleh Bendahara.

4) Bank

a) Melakukan pengujian atas rincian belanja tunjangan kinerja pegawai yang diajukan

Satker.

b) Melakukan transfer ke rekening pegawai.





ALUR PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI

Kasubbag Keuangan


NIP. 198505292008122002







No: 5

TENTANG

PENCAIRAN DANA UANG PERSEDIAAN (UP)

1. TUJUAN

Uang Persedian digunakan untuk keperluan membiayai kegiatan operasional sehari-

hari Satker dan membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme

Pembayaran LS.

2. RUANG LINGKUP

Pembayaran dengan Uang Persedian dapat meliputi belanja barang, belanja modal

dan belanja lain-lain.

3. REFERENSI



Negara).





6) PP nomor 22 tahun 1997, tentang jenis dan penyetoran PNBP.









4. DEFINISI



Rakyat.

























10) Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah

yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas

beban APBN berdasarkan SPM








Negara/Lembaga.




13) Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah

tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan

operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan

tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

14) Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-UP adalah

dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan pembayaran UP.



16) Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-UP adalah

dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM untuk mencairkan UP.





5. KETENTUAN UMUM

1) Pemberian UP diberikan paling banyak:

a) Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa

dibayarkan melalui UP sampai dengan Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah);

b) Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa dibayarkan

melalui UP diatas Rp. 900.000.000 (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.

2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta rupiah);





c) Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa

dibayarkan melalui UP diatas Rp. 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta rupiah)

sampai dengan Rp.6.000.000.000 (enam miliar rupiah); atau

d) Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk pagu jenis belanja yang bisa

dibayarkan melalui UP diatas Rp. 6.000.000.000 (enam miliar rupiah).

e) Untuk UP DIPA yang bersumber dana PNBP dapat diberikan sebesar 20 % dari pagu

PNBP maksimal Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

2) Persetujuan perubahan besaran UP dilaksanakan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat

Jenderal Perbendaharaan.

3) Pembayaran dengan UP yang dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran/BPP kepada 1

(satu) penerima/ penyedia barang/jasa paling banyak sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh

juta rupiah) kecuali untuk pembayaran honorarium dan perjalanan dinas.

6. PROSEDUR


a) Bendahara menyusun rencana kegiatan sesuai kebutuhan untuk diajukan UP.

b) Menyusun dokumen pendukung untuk mengajukan UP.

c) Menyerahkan rencana kebutuhan dan dokumen pendukung ke Pejabat pembuat

Komitmen.

2) PPK :

a) Menerbitkan SPP-UP menggunakan aplikasi SPM untuk pengisian UP yang

dilengkapi dengan perhitungan besaran UP sesuai pengajuan dari BP;

b) Menyampaikan SPP-UP dan dokumen pendukungnya kepada Pejabat Penandatangan

SPM(PPSPM).

3) PPSPM :

a) Kelengkapan dokumen pendukung SPP-UP.

b) Kesesuaian penanda tangan SPP-UP dengan spesimen tanda tangan PPK.

c) Kebenaran pengisian format SPP-UP.





d) Kesesuaian kode BAS pada SPP-UP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran

Satker.

e) Ketersediaan pagu sesuai BAS pada SPP-UP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja

Anggaran Satker

f) Kebenaran formal dokumen/surat keputusan yang menjadi persyaratan/kelengkapan

pencairan Uang Persedian (UP).

4) PPSPM ke KPPN

a) membuat ADK SPM-UP;

b) mencetak dan menandatangani SPM (dalam rangkap 2);

c) membuat ADK SPM dan memasukkan PIN PPSPM ke dalam ADK SPM;

d) SPM, ADK SPM, daftar lampiran permintaan UP, dan Dokumen Pendukung


5) KPPN

c) KPPN Melakukan pengujian atas tagihan permohonan UP yang diajukan Satker

d) Menerbitkan SP2D kepada Bank untuk melakukan pembayaran ke Rekening

Bendahara Pengeluaran.





ALUR PENGAJUAN UANG PERSEDIAAN

Kasubbag Keuangan


NIP. 198505292008122002







No: 6

TENTANG

PENCAIRAN DANA GANTI UANG PERSEDIAAN (GUP)

1. TUJUAN

Prosedur ganti uang persediaan (GUP) ini bertujuan untuk melakukan revolving uang

persediaan apabila UP telah dipergunakan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

2. RUANG LINGKUP

Penggantian Uang Persedian ini dapat untuk melakukan pembiayaan yang berupa

belanja barang, belanja modal dan belanja lain-lain.

3. REFERENSI



Negara)














4. DEFINISI



Rakyat.



































Negara/Lembaga.


















19) Surat Permintaan Pembayaran Penggantian Uang Persediaan yang selanjutnya disebut

SPP-GUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi pertanggungjawaban

dan permintaan kembali pembayaran UP

20) Surat Perintah Membayar Penggantian Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-

GUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM dengan membebani DIPA, yang

dananya dipergunakan untuk menggantikan UP yang telah dipakai

5. KETENTUAN UMUM

1) Bendahara Pengeluaran melakukan penggantian (revolving) UP yang telah digunakan

sepanjang dana yang dapat dibayarkan dengan UP masih tersedia dalam DIPA.





2) Penggantian UP sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan apabila UP telah

dipergunakan paling sedikit 50% (lima puluh persen).

3) Kepala KPPN menyampaikan surat pemberitahuan kepada KPA, 1 (satu) bulan sejak

SP2D-UP diterbitkan belum dilakukan pengajuan penggantian UP.

4) 1 (satu) bulan berikutnya jika belum dilakukan pengajuan penggantian UP, Kepala KPPN

memotong UP sebesar 50% (lima puluh persen).

5) Pemotongan dana UP dilakukan dengan cara:

a. Memperhitungkan potongan UP dlm SPM dan/atau

b. Menyetorkan ke Kas Negara.

6. PROSEDUR

1) Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) :

a. BPP Melakukan pengajuan revolving kepada Bendahara Pengeluaran bila UP yang

dikelola sudah dipergunakan paling sedikit 50 %

b. BPP Melakukan Rekap Pengeluaran berdasarkan akun dan kode kegiatan sesuai POK

Satker untuk diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran.


a. Bendahara membuat Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP) dengan aplikasi

Silabi berdasarkan Bukti Pengeluaran dari BPP.

b. Mencetak Daftar Rincian Permintaan Pembayaran (DRPP), membuat ADK DRPP

untuk diserahkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

3) PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK) :

a. Menerbitkan SPP-GUP menggunakan aplikasi SPM untuk pengisian kembali UP

berdasarkan DRPP yang diajukan dari BP;

b. Menyampaikan SPP-UP dan dokumen pendukungnya kepada Pejabat Penandatangan

SPM(PPSPM).

4) PPSPM :

a. Kelengkapan dokumen pendukung SPP-GUP.

b. Kesesuaian penanda tangan SPP-GUP dengan spesimen tanda tangan PPK.

c. Kebenaran pengisian format SPP-GUP.





d. Kesesuaian kode BAS pada SPP-GUP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran

Satker.

e. Ketersediaan pagu sesuai BAS pada SPP-UP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja

Anggaran Satker.


pencairan Ganti Uang Persedian (GUP).

5) PPSPM ke KPPN

a) membuat ADK SPM-GUP;

b) mencetak dan menandatangani SPM (dalam rangkap 2);

c) membuat ADK SPM dan memasukkan PIN PPSPM ke dalam ADK SPM;

d) SPM, ADK SPM, daftar lampiran permintaan GUP, dan Dokumen Pendukung


6) KPPN

a) KPPN Melakukan pengujian atas tagihan permohonan GUP yang diajukan Satker

b) Menerbitkan SP2D kepada Bank untuk melakukan pembayaran ke Rekening






ALUR PENGAJUAN GANTI UANG PERSEDIAAN

Kasubbag Keuangan


NIP. 198505292008122002







No: 7

TENTANG

PENCAIARAN DANA TAMBAHAN UANG PERSEDIAAN (TUP)

1. TUJUAN

TUP diberikan kepada satker untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu

bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan dan bersifat tidak daur ulang (revolving).

2. RUANG LINGKUP

Tambahan Uang Persedian ini dapat untuk melakukan pembiayaan yang berupa

belanja barang, belanja modal dan belanja lain-lain.

3. REFERENSI



Negara).














4. DEFINISI



Rakyat.



































Negara/Lembaga.


















19) Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPP-

TUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK, yang berisi permintaan Tambahan UP

20) Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disebut SPM-

TUP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPSPM dengan membebani DIPA, yang

dananya dipergunakan untuk mengajukan Tambahan Uang Persedian.

5. KETENTUAN UMUM

1) Digunakan dan dipertangungjawabkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D

diterbitkan.

2) Tidak digunakan untuk kegiatan yang harus dilaksanakan dengan pembayaran LS.





6. PROSEDUR

1) KUASA PENGGUNA ANGGARAN (KPA) :

a. KPA mengajukan Tambahan Uang Persedian (TUP) kepada KPPN disertai dengan

rincian penggunaan TUP.

b. Surat pendukung yang memuat syarat untuk penggajuan TUP.

Hasilnya :

c. Kepala KPPN dapat memberikan persetujuan sebagian atau seluruh permintaan TUP

melalui surat persetujuan pemberian TUP.

d. Apabila tidak memenuhi ketentuan, Kepala KPPN akan menolak permintaan TUP.

e. Persetujuan atau penolakan tersebut dilaksanakan paling lambat 1 (satu) hari kerja

setelah surat pengajuan permintaan TUP diterima KPPN.


Apabila KPPN memberikan ijin TUP maka langkah selanjutnya Bendarahara

Pengeluaran melakukan :

a. Menyusun Rincian Penggunaan Dana (RPD). Dokumen ini berisi rencana

pengeluaran secara rinci yang akan dilaksanakan satuan kerja dalam satu bulan

berkenaan yang memuat informasi tentang jenis kegiatan/pekerjaan, pelaksana,

waktu, lokasi, output, tanggal selesai, jumlah dana dan seterusnya, yang akan

digunakan oleh KPPN sebagai acuan untuk menertibkan Surat Pertanggungjawaban

dari satker. Dalam hal menyusun Rincian Penggunaan Dana (RPD) Bendahara

Pengeluaraan mengacu pada ajuan anggaran yang telah dibuat oleh masing-masing

Unit Pengguna Anggaran.

b. Mencetak, menandatangi dan menyerahkan RPD kepada Pejabat Pembuat Komitmen

untuk dibuat SPP.

3) PPK

a. Menerbitkan SPP-TUP menggunakan aplikasi SPM untuk pengajuan TUP;

b. Menyampaikan SPP-TUP dan dokumen pendukungnya kepada PPSPM yang berupa

:





a) Rincian Penggunaan Dana yang ditandatangani oleh KPA/PPK dan Bendahara

Pengeluaran.

b) Surat Pernyataan dari KPA

c) Surat permohonan TUP yang telah memperoleh persetujuan TUP dari Kepala

KPPN.

4) PPSPM

a. Kelengkapan dokumen pendukung SPP-TUP.

b. Kesesuaian penanda tangan SPP-TUP dengan spesimen tanda tangan PPK .

c. Kebenaran pengisian format SPP-TUP.

d. Kesesuaian kode BAS pada SPP-GUP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran

Satker.

e. Ketersediaan pagu sesuai BAS pada SPP-UP dengan DIPA/POK/Rencana Kerja

Anggaran Satker


pencairan Tambahan Uang Persedian (TUP).

5) PPSPM ke KPPN

a. Membuat ADK SPM-TUP;

b. Mencetak dan menandatangani SPM (dalam rangkap 2);

c. Membuat ADK SPM dan memasukkan PIN PPSPM ke dalam ADK SPM;

d. SPM, ADK SPM, RPD TUP, dan Dokumen Pendukung disampaikan ke KPPN.

6) KPPN

a) KPPN Melakukan pengujian atas tagihan permohonan TUP yang diajukan Satker.

b) Menerbitkan SP2D kepada Bank untuk melakukan pembayaran ke Rekening






ALUR PENGAJUAN TUP

Kasubbag Keuangan


NIP. 198505292008122002







No: 8

TENTANG

PEMBAYARAN LANGSUNG KE REKENING PENERIMA (LS)

NON BELANJA PEGAWAI

1. TUJUAN

Prosedur pembayaran langsung (LS) bertujuan untuk melakukan pembayaran tagihan

kepada pihak ketiga langsung dari rekening kas Negara.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup pembayaran langsung berupa pembayaran belanja

honorarium, langganan daya dan jasa, perjalanan dinas, pengadaan tanah, belanja modal.

3. REFERENSI



Negara).














4. DEFINISI



Rakyat.



































Negara/Lembaga.


















19) Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut Pembayaran LS adalah pembayaran

yang dilakukan langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar


penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung

5. KETENTUAN UMUM.

1) Perjanjian/kontrak untuk pengadaan barang/jasa; dan/atau

2) Penetapan keputusan yang mengakibatkan pengeluaran negara antara lain untuk:

a. pelaksanaan perjalanan dinas yang dilaksanakan secara swakelola;

b. pelaksanaan kegiatan swakelola, termasuk pembayaran honorarium kegiatan; atau





c. pelaksanaan belanja bantuan sosial dalam bentuk transfer uang kepada penerima

bantuan;

6. PROSEDUR

1) PPK :

a. SPP-LS langganan jasa dan daya.

SPP-LS Dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa surat tagihan

penggunaan daya dan jasa yang sah.

b. SPP-LS Honorarium.

Dilengkapi dengan:

a) Surat Keputusan yang terdapat pernyataan bahwa biaya yang timbul akibat

penerbitan surat keputusan dimaksud dibebankan pada DIPA;

b) Daftar nominatif penerima honorarium yang memuat paling sedikit nama orang,

besaran honorarium, dan nomor rekening masing-masing penerima honorarium

yang ditandatangani oleh KPA/PPK dan Bendahara Pengeluaran;

c) SSP PPh Pasal 21 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran.

c. SPP-LS Perjalanan Dinas.

Dilengkapi dengan:

a) Perjalanan dinas jabatan yang sudah dilaksanakan, dilampiri:

i. Daftar nominatif perjalanan dinas; dan

ii. Dokumen pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana diatur

dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai perjalanan dinas dalam negeri

bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap.

b) perjalanan dinas jabatan yang belum dilaksanakan, dilampiri daftar nominatif

perjalanan dinas.

c) Daftar nominatif sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 ditandatangani

oleh PPK yang memuat paling kurang informasi mengenai pihak yang

melaksanakan perjalanan dinas (nama, pangkat/golongan), tujuan, tanggal

keberangkatan, lama perjalanan dinas, dan biaya yang diperlukan untuk masing-

masing pejabat.





d) perjalanan dinas pindah, dilampiri dengan Dokumen pertanggungjawaban biaya

perjalanan dinas pindah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan

mengenai perjalanan dinas dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan

pegawai tidak tetap.

d. SPP LS Pengadaan Barang dan Jasa.

ULP Menyerahan syarat-syarat untuk dibuatkan SPP antara lain :

a) Untuk Belanja Modal/Barang secara kontraktual ke rekening pihak ketiga,

ADK kontrak terlebih dahulu disampaikan ke KPPN paling lambat 5(lima) hari

kerja setelah kontrak ditandatangani.

b) Kontrak/SPK yang mencantumkan nomor rekening rekanan;

c) Surat Pernyataan Kuasa PA mengenai penetapan rekanan;

d) Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan;

e) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan;

f) Berita Acara Pembayaran;

g) Kuitansi yang disetujui oleh Kuasa PA atau pejabat yang ditunjuk;

h) Faktur pajak beserta SSP yang telah ditandatangani Wajib Pajak;

i) Jaminan Bank atau yang dipersamakan yang dikeluarkan oleh bank atau lembaga

keuangan non bank;

j) Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian

atau seluruhnya bersumber dari pinjaman/hibah luar negeri;

k) Ringkasan Kontrak

l) Berita Acara pada butir 3), 4) dan 5) di atas dibuat sekurangkurangnya dalam

rangkap lima dan disampaikan kepada:

i. Asli dan satu tembusan untuk penerbit SPM;

ii. Masing-masing satu tembusan untuk para pihak yang membuat kontrak;

iii. Satu tembusan untuk pejabat pelaksana pemeriksaan pekerjaan.

2. PPSPM :

a. Kelengkapan dokumen pendukung SPP-LS.

b. Kesesuaian penanda tangan SPP-LS dengan spesimen tanda tangan PPK .





c. Kebenaran pengisian format SPP-LS.

d. Kesesuaian kode BAS pada SPP-LS dengan DIPA/POK/Rencana Kerja Anggaran

Satker.

e. Ketersediaan pagu sesuai BAS pada SPP-LS dengan DIPA/POK/Rencana Kerja

Anggaran Satker

f. Kebenaran formal dokumen/surat keputusan yang menjadi

persyaratan/kelengkapan pencairan LS.

3. PPSPM ke KPPN

a. membuat ADK SPM-LS;

b. mencetak dan menandatangani SPM (dalam rangkap 2);

c. membuat ADK SPM dan memasukkan PIN PPSPM ke dalam ADK SPM;

d. SPM, ADK SPM, dan Dokumen Pendukung disampaikan ke KPPN.

4. KPPN

a) KPPN Melakukan pengujian atas tagihan permohonan SPM LS yang diajukan

Satker.

b) Menerbitkan SP2D kepada Bank untuk melakukan pembayaran ke Pihak Ketiga.





ALUR PENGAJUAN LS

Kasubbag Keuangan


NIP. 198505292008122002







No: 13

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENERIMAAN DAN

PENGELUARAN KE KPPN

1. TUJUAN

1) Memberikan informasi antara pemberi dan penerima sumber daya.

2) Memberikan informasi kesesuaian pelaksanaan anggaran dengan anggaran yang telah

ditetapkan.

3) Memberikan informasi kesesuaian antara pencatatan dengan keadaan fisik sumber daya

4) Memberikan informasi tambahan atas perbedaan antara pencatatan akuntansi dan

pencatatan yang dilakukan bendahara secara pembukuan.

5) Memberikan informasi tambahan jika terdapat perbedaan antara pembukuan dengan

keadaan fisik sumber daya yang dikelola oleh bendahara.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini meliputi laporan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan

Satuan Kerja.

3. REFERENSI



Negara).













satuan kerja pengelola anggaran pendapatan dan belanja Negara

9) Peraturan Menteri Keuangan nomor 73/PMK/2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Kementrian

Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.

10) Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-47/PB/2009 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

Kementrian Negara / Lembaga / Kantor/ Satuan Kerja.

4. DEFINISI



Rakyat.



































Negara/Lembaga.

5. KETENTUAN UMUM

Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan pada satuan kerja wajib menyampaikan LPJ

setiap bulan kepada Kepala KPPN yang ditunjuk dalam DIPA satuan kerja yang berada

dibawah pengelolaannya. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ini merupakan

pertanggungjawaban fungsional kepada Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) atas

pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya.

6. PROSEDUR

1) Penyusunan LPJ Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan :

LPJ Bendahara Pengeluaran dan Penerimaan disusun secara bulanan melalui aplikasi

SILABI dan menyajikan informasi :

a) Keadaan pembukuan pada bulan pelaporan.

b) Keadaan kas pada akhir bulan pelaporan, meliputi uang tunai di brankas dan saldo di

rekening bank/pos;

c) Hasil rekonsilisasi internal (antara pembukuan bendahara dengan UAKPA);





d) Penjelasan atas selisih (jika ada), antara saldo buku dan saldo kas.

Format LPJ Bendahara Pengeluaran.





Format LPJ Bendahara Penerimaan

2) Pejabat terkait melakukan verifikasi LPJ Bendahara dengan memperhatikan :

a) Membandingkan Saldo UP yang tertuang dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ)

dengan Kartu Pengawasan Kredit Anggaran yang ada di KPPN.

b) Membandingkan saldo awal yang tertuang dalam laporan pertanggungjawaban

(LPJ) dengan saldo akhir yang tertuang dalam LPJ bulan sebelumnya.

c) Menguji kebenaran nilai uang di rekening bank yang tercantum dalam laporan

pertanggungjawaban dengan salinan rekening koran Bendahara.

d) Menguji kebenaran perhitungan (penambahan/pengurangan) pada laporan

pertanggungjawaban.





e) Meneliti kepatuhan Bendahara Pengeluaran dalam penyetoran pajak dalam

penyampaian laporan pertanggungjawaban (LPJ).

f) Meneliti kepatuhan Bendahara Penerimaan dalam penyetoran PNBP dan Setoran

lain ke kas negara dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban (LPJ).

Kasubbag Keuangan


NIP. 198505292008122002







No: 14

TENTANG

PENCAIRAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

DANA PENGELOLA KEGIATAN

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk membiayai kegiatan yang akan dilaksanakan oleh unit-

unit di lingkungan ISI Surakarta.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini mencakup untuk membiayai belanja barang, belanja modal dan belanja

lain-lain yang tidak bisa dibayar dengan LS.

3. REFERENSI



Negara)














4. DEFINISI



Rakyat.

















Negara/Lembaga.
















11) Pembayaran Langsung yang selanjutnya disebut Pembayaran LS adalah pembayaran yang

dilakukan langsung kepada Bendahara Pengeluaran/penerima hak lainnya atas dasar


penerbitan Surat Perintah Membayar Langsung

5. KETENTUAN UMUM

1) Untuk pembayaran kepada 1 (satu) penerima/ penyedia barang/jasa paling banyak sebesar

Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kecuali untuk pembayaran honorarium dan

perjalanan dinas.

2) Pertanggung jawaban dana diselesaikan 7 hari setelah melakukan kas bon.

6. PROSEDUR

1) Unit :

a) Mengajukan rencana penggunaan dana ke Unit Keuangan.

b) Membuat kas bon uang muka kegiatan yang dilengkapi dengan tanda tangan dari

kepala unit masing-masing, PPK/Kabag Keuangan dan Kasubbang Keuangan.

c) Mempertanggung jawabkan dana kegiatan 7 hari setelah melakukan kas bon sesuai

format yang telah ditentukan.

2) Bendahara Pengeluran Pembantu

a) Melakukan pembayaran dengan memperhatikan ketersedian dana yang ada.

b) Meneliti Kas Bon dengan POK satker.

c) Menyampaikan batas waktu pertanggung jawaban penggunaan dana yang sudah di

bon.





Format Kuitansi Pertanggung jawaban kegiatan.

Kasubbag Keuangan


NIP. 198505292008122002







No: 16

TENTANG

LAPORAN KEUANGAN

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk dapat memberikan informasi yang berguna kepada para

pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/

pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan pada Institut Seni Indonesia (ISI)

Surakarta. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi

kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola

pemerintahan yang baik (good governance).

Terlaksanya pembukuan dan penyusunan Laporan Keuangan tingkat Unit Akuntasi

Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA) dengan mengunakan aplikasi Sistem Akuntasi Instansi

berbasis Akrual (SAIBA) sehingga data keuangan serta laporan keuangan yang

disajikan terintegrasi, sistematis, akurat dan tepat waktu

2. RUANG LINGKUP

Melakukan rekonsiliasi Internal dengan SIMAK-BMN, Bendahara pengeluaran dan

Bendahara Penerimaan. Melakukan rekon Ekternal dengan KPPN sehingga tersusun Laporan

Keuangan Semesteran dan Tahunan serta rekonsiliasi Internal dan Ekternal

3. REFERENSI

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.





4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah.

5. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2006 Perubahan Kedua atas 2002 tentang

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah

Pusat;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Sistem

Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat;

8. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 62/PB/2009 Tentang Tata Cara

Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja Secara Akrual pada Laporan Keuangan;

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 272/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Likuidasi

Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan pada Kementerian Negara/Lembaga;

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan

Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas

Peraturan Menteri Keuangan nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan

dan penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;

4. DEFINISI

1. SAI yaitu Sistem Informasi Instansi yang terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi berbasis

Akrual (SAIBA) untuk pencatatan pengeluaran anggaran dan Sistem Informasi

Manajemen Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) untuk pencatatan barang/aset

2. UAKPA (Unit Akuntasi Kuasa Pengguna Anggaran) berkewajiban menyelenggarakan

akuntansi dan menyusun Laporan Keuangan/BMN tingkat Satuan Kerja atas DIPA yang

dikelolanya

3. UAPPA/B-E1 yaitu Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Tingkat Eselon-I

berkewajiban mengkonsolidasikan Laporan Keuangan/BMN tingkat Satuan Kerja

dibawahnya dan menyusun Laporan Keuangan/BMN Tingkat Eselon I.





4. UAPA/B yaitu Unit Akuntansi Pengguna Anggaran/Barang berkewajiban

mengkonsolidasikan Laporan Keuangan/BMN tingkat Eselon I dibawahnya dan

menyusun Laporan Keuangan/BMN Tingkat Kementerian.

5. LRA yaitu Laporan Realisasi Anggran yang menggambarkan perbandingan antara

anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja

selama periode Pelaporan. LRA disusun dan disajikan berdasarkan basis kas

6. Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas

dana selama periode pelaporan akuntansi. Neraca disusun dan disajikan berbasis akrual

7. LO adalah Laporan Operasional yang menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban,

surplus/defisit dari kegiatan operasi surplus/defisit dari kegiatan non-operasional,

suplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa dan surplus/defisit LO, yang

diperlukan untuk penyajian yang wajar. LO disusun dan disajikan berbasis akrual

8. LPE adalah Laporan Perubahan Ekuitas yang menyajikan informasi kenaikan atau

penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. LRA

disusun dan disajikan berbasis akrual

9. CaLK adalah Catatan atas Laporan Keuangan yang menyajikan informasi tentang

penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam

Laporan Realisasi Anggaran Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan

Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan

dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan

lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

5. KETENTUAN UMUM

Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan(CaLK)

sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami

oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen

entitas pelaporan harus berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami

Laporan Keuangan.





6. PROSEDUR

1. Penginputan dokumen sumber yaitu DIPA, Revisi Dipa, Estimasi Pendapatan SPM.

SP2D, SSBP, SSPB melalui aplikasi SAIBA ( Sistem Akuntansi Instansi berbasis

Akrual) versi 4.3 dan Referensi versi 4.2

2. Rekonsiliasi Internal





a. Melakukan rekonsiliasi internal dengan Bendahara Pengeluaran, untuk

membandingkan Kas di bendahara pengeluaran dan Setoran Pengembalian

Belanja yang di bukukan bendahara dengan SAIBA untuk kepentingan

penyusunan LPJ bendahara Pengeluaran.

b. Melakukan rekonsiliasi internal dengan Bendahara Penerimaan, untuk

membandingkan Setoran Pendapatan yang dibukukan bendahara dengan SAIBA

untuk kepentingan penyusunan LPJ bendahara Penerimaan

c. Melakukan Rekonsiliasi Internal dengan SIMAK-BMN untuk membandingkan

nilai neraca dan nilai Persediaan, dari SPM belanja modal yang diinput di

SIMAK-BMN dengan akun-akun neraca yang terkait dengan BMN dan jurnal

korolari dari belanja modal yang diinput di SAIBA. Hasil Rekonsilias dituangkan

dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Internal yang ditandatangani oleh petugas

dari SAIBA, SIMAK BMN dan atas langsung yang bertanggung jawab.

3. Rekonsiliasi Ekternal

Melakukan rekon dengan KPPN Surakarta melalui aplikasi Aplikasi e-Rekon-LK

untuk proses pencocokan data transaksi keuangan yang diproses dengan beberapa

sistem/subsistem yang berbeda berdasarkan dokumen sumber yang sama.,

e-rekon dalah aplikasi berbasis web yang dikembangkan dalam rangka proses

rekonsiliasi data transaksi keuangan dan penyusunan Laporan Keuangan Kementerian

Negara/Lembaga.

Rekonsiliasi dilakukan dengan mencocokan data Pagu Belanja, Belanja, Pengembalian

Belanja, Estimasi PNBP, PNBP, Pengembalian PNBP, Pendapatan Pajak, Mutasi Uang

Persediaan, Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran, Saldo Kas pada BLU, dan Saldo Kas

Lainnya dari Hibah

Hasil Rekonsilias dituangkan dalam Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) yang

ditandatangani oleh Satker dan KPPN secara elektronis.

Aplikasi E-rekon





Berita Acara Rekonsiliasi (BAR)





4. Penyusunan Laporan Keuangan dari laporan yang dihasilkan SAIBA berupa :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yaitu laporan yang menyajikan informasi

realisasi pendapatan dan belanja, yang masing-masing dibandingkan dengan

anggarannya dalam satu periode.

2. Laporan Operasional, yaitu laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya

ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh

pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam satu

periode pelaporan.

3. Laporan Perubahan Ekuitas yaitu laporan yang menyajikan informasi kenaikan

atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

4. Neraca yaitu laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas

akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, ekuitas dana per

tanggal tertentu.





5. Catatan Atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan, daftar rinci, dan analisis

atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi

Kasubbag Keuangan


NIP. 198505292008122002







No: 9

TENTANG

PENGAJUAN KREDIT DAN PEMOTONGAN GAJI

1. TUJUAN

a. Membantu para pegawai dalam pengajuan aplikasi kredit di bank

b. Memberi kemudahan kepada para pegawai dalam membayar cicilan hutang dan

kewajiban yang harus dipenuhi

2. RUANG LINGKUP

Pengajuan kredit di bank meliputi Bank BPD, Bank BRI Karanganyar, dan BTN

Surakarta, serta pemotongan gaji KPRI ISI Surakarta

3. REFERENSI

1) Formulir aplikasi kredit dan plafond dari Bank

2) Daftar tagihan kredit dari Bank dan KPRI ISI Surakarta

4. DEFINISI

1) Formulir aplikasi kredit adalah form yang berisi informasi yang berkaitan dengan data

debitur

2) Daftar Tagihan Kredit adalah daftar ringkasan nama debitur, tagihan dan sisa kredit di

Bank

5. KETENTUAN UMUM

1) Pemotong gaji harus memperhitungkan dengan benar gaji yang di terima, jumlah plafond

pinjaman, dan batas waktu pensiun pegawai yang akan mengajukan kredit





2) Formulir aplikasi kredit harus di setujui pemotong gaji dan di tandatangani Bendahara

Pengeluaran dan Kepala Biro Umum dan Keuangan

6. PROSEDUR

1) PENGAJUAN KREDIT

a) Pegawai yang akan mengajukan kredit harus mengisi form aplikasi kredit di bank.

b) Pemotong gaji menghitungkan gaji yang di terima, jumlah plafond pinjaman, dan

batas waktu pensiun.

c) Pemotong gaji memberikan ACC /persetujuan atas kredit yang diajukan.

d) Bendahara Pengeluaran menandatangani form aplikasi kredit.

e) Kepala Biro Umum dan Keuangan menandatangani form aplikasi kredit.

f) Pegawai yang akan mengajukan kredit pergi ke bank untuk menyerahkan form

aplikasi kredit beserta lampirannya

2). PEMOTONGAN GAJI

Berdasarkan daftar tagihan kredit yang dari Bank dan KPRI ISI Surakarta, pemotong

gaji input data di aplikasi Sistem Informasi Slip Gaji Pegawai

Kasubbag Keuangan


NIP. 198505292008122002







No: 10

TENTANG

PENGELOLAAN REKENING PENAMPUNGAN

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk menampung uang yang tidak dapat ditampung pada

Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran berdasarkan tugas dan fungsi Satuan

Kerja yaitu untuk menampung dana kerjasama dengan pihak ketiga baik intansi terkait

maupun instansi lainnya didasari MoU yang di tata usahakan oleh Bendahara

Penerimaan.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini meliputi pengelolaan Rekening Lainnya.

3. REFERENSI


2) UU no 17 tahun 2003, prinsip-prinsip umum pengelolaan keuangan Negara (Hukum

Tata Negara)






7) PP Nomor 39 tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah

8) PMK Nomor 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Kementerian Negara/

Lembaga/ Kantor/ Satuan Kerja.

9) PMK Nomor 58/PMK.05/2007 tentang Penertiban Rekening Pemerintah pada

Kementerian Negara/ Lembaga.





10) PMK Nomor 67/PMK.05/2007 tentang Pengenaan sanksi dalam rangka pengelolaan

dan penertiban rekening pemerintah pada Kementerian/ Lembaga/ Kantor/ Satuan

Kerja.



12) PMK Nomor 190 /PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka

pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara.

13) PMK Nomor 162/PMK.05/2013 tentang kedudukan dan tanggung jawab bendahara

pada satuan kerja pengelola anggaran pendapatan dan belanja Negara.

14) PMK Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/

Lembaga/ Satuan Kerja.

4. DEFINISI


rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan

Perwakilan Rakyat.








Negara/Lembaga atau unit organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan

kegiatan Kementerian Negara/Lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung

jawab penggunaan anggaran.




6) Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,

menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan





negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada Kantor/Satuan Kerja Kementerian

Negara/Lembaga.

7) Rekening adalah Rekening milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja yang

dibuka pada bank umum/kantor pos dalam bentuk giro dan/atau deposito, yang dapat

didebit dan/atau dikredit dalam rangka pengelolaan keuangan Kementerian

Negara/Lembaga/Satuan Kerja.

8) Rekening Lainnya adalah Rekening giro dan/atau deposito pada bank umum/kantor

pos yang dipergunakan untuk menampung uang yang tidak dapat ditampung pada

Rekening Penerimaan dan Rekening Pengeluaran berdasarkan tugas dan fungsi

Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja.

5. KETENTUAN UMUM

1) Bendahara Penerimaan wajib memiliki Rekening Lainnya yang telah disetujui oleh

Kuasa Bendahara Umum Negara

2) KPA dalam hal ini didelegasikan kepada Bendahara Penerimaan harus melaporkan

saldo seluruh Rekening yang dikelolanya setiap bulan kepada Kepala KPPN paling

lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

6. PROSEDUR


a) KPA mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening Lainnya pada

Bank Umum/Kantor Pos kepada Kuasa BUN Pusat.

b) Permohonan persetujuan dibuat sesuai format dan ketentuan yang berlaku sesuai

PMK Nomor 252/PMK.05/2014.

Permohonan persetujuan dilampiri dokumen paling sedikit:

i. Salinan DIPA

ii. Surat pernyataan mengenai penggunaan Rekening yang dibuat sesuai format


iii. Surat kuasa KPA kepada Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN di Daerah untuk

memperoleh informasi dan kewenangan terkait Rekening yang dibuka pada Bank

Umum/Kantor Pos yang dibuat sesuai format PMK Nomor 252/PMK.05/2014.





c) KPA menyampaikan laporan pembukaan Rekening kepada Kuasa BUN paling

lambat 20 (dua puluh) hari kalender sejak terbitnya surat persetujuan pembukaan

Rekening.

2) KUASA BUN PUSAT

a) Memeriksa kelengkapan dokumen permohonan pembukaan Rekening.

b) Menilai kelayakan pemberian persetujuan pembukaan Rekening.

c) Dalam hal kelengkapan dokumen dan penilaian kelayakan telah terpenuhi, Kuasa

BUN menyetujui permohonan pembukaan Rekening dari KPA, kemudian

menerbitkan Surat persetujuan pembukaan Rekening.

3) BENDAHARA PENERIMAAN

a) Membuka Rekening Lainnya diberi nama sesuai dengan penamaan Rekening oleh

Kuasa BUN dalam surat persetujuan pembukaan Rekening di Bank Umum

(Bank BNI 46).

b) Penerimaan dana dari pihak ketiga akan masuk ke Rekening Lainnya.

c) Mengambil dengan cek dan mendistribusikan kepada unit terkait.

d) Melaporkan saldo akhir bulan yang ada di Rekening Lainnya berdasarkan

Rekening Koran pada setiap bulan ke KPPN dan Kuasa BUN Pusat.

Kasubbag Keuangan


NIP. 198505292008122002







No: 11

TENTANG

PENGELOLAAN REKENING PENERIMAAN

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk menampung uang pendapatan Negara dalam rangka

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang di tata usahakan oleh

Bendahara Penerimaan.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini meliputi pengelolaan Rekening Bendahara Pengeluaran.

3. REFERENSI


2) UU no 17 tahun 2003, prinsip-prinsip umum pengelolaan keuangan Negara (Hukum

Tata Negara)















10) PMK Nomor 67/PMK.05/2007 tentang Pengenaan sanksi dalam rangka pengelolaan

dan penertiban rekening pemerintah pada Kementerian/ Lembaga/ Kantor/ Satuan

Kerja.



12) PMK Nomor 190 /PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka

pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara.

13) PMK Nomor 162/PMK.05/2013 tentang kedudukan dan tanggung jawab bendahara

pada satuan kerja pengelola anggaran pendapatan dan belanja Negara.

14) PMK Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/

Lembaga/ Satuan Kerja.

4. DEFINISI


rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan

Perwakilan Rakyat.








Negara/Lembaga atau unit organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan

kegiatan Kementerian Negara/Lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung

jawab penggunaan anggaran.




6) Bendahara Penerimaan adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan,

menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan





negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada Kantor/Satuan Kerja Kementerian

Negara/Lembaga.





8) Rekening Penerimaan adalah Rekening giro pemerintah pada bank umum/kantor pos

yang dipergunakan untuk menampung uang pendapatan Negara dalam rangka

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kementerian


5. KETENTUAN UMUM

1) Bendahara Penerimaan wajib memiliki Rekening Bendahara Penerimaan yang telah

disetujui oleh Kuasa Bendahara Umum Negara

2) KPA dalam hal ini didelegasikan kepada Bendahara Penerimaan harus melaporkan

saldo seluruh Rekening yang dikelolanya setiap bulan kepada Kepala KPPN paling

lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

6. PROSEDUR


a) KPA mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening Penerimaan

dan/atau Rekening Pengeluaran pada Bank Umum/Kantor Pos kepada Kuasa

BUN di Daerah.



c) Permohonan persetujuan dilampiri dokumen paling sedikit:

i. Salinan DIPA

ii. Surat pernyataan mengenai penggunaan Rekening yang dibuat sesuai

format PMK Nomor 252/PMK.05/2014.

iii. Surat kuasa KPA kepada Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN di Daerah

untuk memperoleh informasi dan kewenangan terkait Rekening yang





dibuka pada Bank Umum/Kantor Pos yang dibuat sesuai format PMK

Nomor 252/PMK.05/2014.

d) KPA menyampaikan laporan pembukaan Rekening kepada Kuasa BUN paling

lambat 20 (dua puluh) hari kalender sejak terbitnya surat persetujuan pembukaan

Rekening.

2) KPPN






3) BENDAHARA PENERIMAAN

a) Membuka Rekening Penerimaan diberi nama sesuai dengan penamaan Rekening

oleh Kuasa BUN dalam surat persetujuan pembukaan Rekening di Bank Umum

(Bank Mandiri).

b) Penerimaan pendapatan pendidikan akan masuk ke Rekening Penerimaan

c) Menyetor seluruh penerimaan negara di setor ke Kas Negara Setiap akhir bulan

d) Melaporkan saldo akhir bulan yang ada di Rekening Bendahara Penerimaan

berdasarkan Rekening Koran pada setiap bulan ke KPPN dan Kuasa BUN Pusat.

Kasubbag Keuangan


NIP. 198505292008122002







No: 12

TENTANG

PENGELOLAAN REKENING PENGELUARAN

1. TUJUAN

Prosedur ini bertujuan untuk mengelola uang keperluan belanja negara dalam rangka

pelaksanaan APBN yang di tata usahakan oleh Bendahara Pengeluaran.

2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini meliputi pengelolaan Rekening Bendahara Pengeluaran.

3. REFERENSI



Negara)











10) PMK Nomor 67/PMK.05/2007 tentang Pengenaan sanksi dalam rangka pengelolaan dan

penertiban rekening pemerintah pada Kementerian/ Lembaga/ Kantor/ Satuan Kerja.











14) PMK Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/ Lembaga/

Satuan Kerja.

4. DEFINISI



Rakyat.

















Negara/Lembaga.
















10) Rekening Pengeluaran adalah Rekening giro pemerintah pada bank umum/kantor pos

yang dipergunakan untuk menampung uang bagi keperluan belanja negara dalam rangka

pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Kementerian

Negara/Lembaga/Satuan Kerja, termasuk didalamnya Rekening bendahara pengeluaran

pembantu.

5. KETENTUAN UMUM

1) Bendahara Pengeluaran wajib memiliki Rekening Bendahara Pengeluaran yang telah

disetujui oleh Kuasa Bendahara Umum Negara

2) KPA dalam hal ini didelegasikan kepada Bendahara Pengeluaran harus melaporkan saldo

seluruh Rekening yang dikelolanya setiap bulan kepada Kepala KPPN paling lambat

tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

6. PROSEDUR


a) KPA mengajukan permohonan persetujuan pembukaan Rekening Penerimaan

dan/atau Rekening Pengeluaran pada Bank Umum/Kantor Pos kepada Kuasa BUN di

Daerah.







c) Permohonan persetujuan dilampiri dokumen paling sedikit:

i. Salinan DIPA

ii. Surat pernyataan mengenai penggunaan Rekening yang dibuat sesuai format PMK

Nomor 252/PMK.05/2014.

iii. Surat kuasa KPA kepada Kuasa BUN Pusat dan Kuasa BUN di Daerah untuk

memperoleh informasi dan kewenangan terkait Rekening yang dibuka pada Bank

Umum/Kantor Pos yang dibuat sesuai format PMK Nomor 252/PMK.05/2014.

d) KPA menyampaikan laporan pembukaan Rekening kepada Kuasa BUN paling lambat

20 (dua puluh) hari kalender sejak terbitnya surat persetujuan pembukaan Rekening.

2) KPPN






3) BENDAHARA PENGELUARAN

a) Membuka Rekening Pengeluaran diberi nama sesuai dengan penamaan Rekening oleh

Kuasa BUN dalam surat persetujuan pembukaan Rekening di Bank Umum (Bank

Jateng).

b) Dana UP/ TUP/ GUP yang telah diterbitkan SP2D nya oleh KPPN secara otomatis

akan masuk ke Rekening Bendahara Pengeluaran.

c) Mengambil dana UP/ TUP/ GUP/LS Bendahara/ Tunjangan Kinerja yang ada di

Rekening Bendahara Pengeluaran mengunakan cek.

d) Melaporkan saldo akhir bulan yang ada di Rekening Bendahara Pengeluaran

berdasarkan Rekening Koran pada setiap bulan ke KPPN dan Kuasa BUN Pusat.





e) Pada akhir tahun posisi saldo di Rekening Bendahara Pengeluaran harus nol jika

masih ada uang sisa UP/TUP segera untuk menyetor kembali ke kas Negara.

Kasubbag Keuangan


NIP. 198505292008122002

Documents

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN INSTITUT SENI … · 2020. 8. 27. · 12) Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK,