Renegosiasi Kontrak Karya

5/19/2018 Renegosiasi Kontrak Karya

1/17

Renegosiasi: perundingan kembali (ulang dsb)

Kontrak:

1. perjanjian (secara tertulis) antara dua pihak dl perdagangan, sewa-menyewa,dsb;(nomina)

sumber: kbbi3

2. persetujuan yg bersanksi hukum antara dua pihak atau lebih untuk melakukanatau tidak melakukan kegiatan; (nomina)

PT Freeport Setuju Renegosiasi KontrakKarya

REP| 13 March 2012 | 00:16 Dibaca: 1024 Komentar: 12 4 bermanfaat

Sejak Februari 2012, PT Freepot Indonesia telah menunjuk Rozik B Soetjiptosebagai

Presiden Direktur yang baru, menggantikan Armando Mahler yang dipindahkan menjadiPenasihat Senior untuk Komite Eksekutif.

Rozik adalah mantan Menteri Pekerjaan Umum di era Presiden Gus Dur (1999-2000).

Sebelum menjadi Menteri PU, Rozik adalah Dirjen Pertambangan Umum diDepartemen

Energi dan Pertambangan periode 1998-1999.

Dipilihnya Rozik sebagai Presiden Direktur yang baru menurut Juru Bicara Freeport

Indonesia, Ramdani Sirait merupakan upaya manajemen PT Freeport Indonesia

untukmemperkuat hubungan dengan seluruh pemangku kepentingan. Rozik nantinya akan

dibantu oleh Komite Eksekutif dipimpin oleh Freeport-McMoRan Copper & Gold Chief

Executive Richard Adkerson. Diduga, penggantian itu ada kaitannya dengan agenda
http://www.kompasiana.com/posts/type/raport/http://www.kompasiana.com/posts/type/raport/http://www.kompasiana.com/posts/type/raport/


2/17

Pemerintahan SBY untuk melakukan renegosiasi kontrak karya dengan sejumlah perusahaan

bidang pertambangan.

Freeport menjadi Trigger regenosiasi KK

Semenjak insiden pemogokan paling panjang yang dilakuan para buruh PT FreeportIndonesia tahun lalu (september s/d Desember 2011), keberadaan perusahaan ini di Tanah

Papua memang menjadi bahan perdebatan. Perdebatan ini setidaknya telah melahirkan

kepedulian masyarakat Indonesia atas sumberdaya alam yang dimiliki negeri ini, serta

desakan untuk menata ulang pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki bangsa ini.

Aspirasi yang menyebar liar di arena publik itu, lantas direspon secara baik oleh Pemerintah

melalui kebijakan-kebijakan pro rakyat.

Di antaranya adalah terbitnya Keppres No. 3 Thn 2012tanggal 10 Januari 2012 tentang Tim

Evaluasi Untuk Penyesuaian Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan

Pertambangan Batubara. Dalam SK tersebut, Menteri ESDM ditunjuk sebagai Ketua Harian

Tim Evaluasi. Kegiatan yang telah dilakukan adalah Tim telah melakukan pembicaraan-pembicaraan dengan beberapa perusahaan besar di bidangpertambangan mineral dan

batubara, dengan tujuan utama meminta kesediaan para pemilik perusahaan tersebut

untuk melakukan renegosiasi Kontrak Kerja (KK).

Menteri ESDM selaku Ketua Tim Evaluasi bertemua Direktur Baru PT Freeport Indonesia, Rozik B Soetjipto

Terkait renegosiasi itu, Menteri ESDM (Ketua tim Kepres 3/2012) Jero Wacikmengatakan, pihaknya sudah bertemu Boss baru PT Freeport Indonesia,dan pihakFreeport sudah menyatakan setuju untuk renegosiasi poin-poindalam KK,agar lebih memenuhi keadilan dan kepentingan nasional Indonesia.

Beberapa hari lalu, Boss baru PT Freeport Rozik B Soetjipto mengatakan dalamrenegosiasi KK, setidaknya ada enam poin yang dinegosiasikan, yaitu luas wilayah


3/17

kerja pertambangan, perpanjangan kontrak, penerimaan negara/royalti, kewajibanpengelolaan dan pemurnian, kewajiban divestasi, dan kewajiban penggunaanbarang dan jasa pertambangan dari dalam negeri.

Untuk perpanjangan kontrak, menurut Rozak, Freeport sudah mengantongi kontrakhingga

tahun 2041. Untuk luas areal dari 170 ribu Ha sudah dikurangi menjadi 100 Ha. Untukkewajiban pengelolaan dan pemurnianFreeport selama ini sudah mengolah hasil tambang

mereka di pabrik pengolahan (smelter) PT Smelting Gresik. Begitu juga soal kewajiban

divestasi dan penggunaan barang dan jasa dalam negeri, juga sudah dilakukan. Sedangkan

mengenai besaran royalti emas sebesar 3,75 persen seperti yang diminta pemerintah, Rozak

belum mau berkomentar.

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 45/ 2003 yang direvisi PP No. 9/2012, royalti emas

ditetapkan sebesar 3,75 persen, tembaga 4 persen, dan perak sebesar 3,25 persen dari

penjualan. Freeport saat ini hanya memberi royalti kepada pemerintah sebesar 1 persen untuk

emas dan 1,5-3,5 persen untuk tembaga.

Direktur Center For Petroleum and Energy Economics Studies M.

Kurtubimenyarankan dalam renegosiasi, pemerintah bisa menawarkan kontrak baru dengan

pembayaran royalti yang lebih besar, atau dengan menyertakan klausul agar dalam jangka

waktu tertentu, Freeport harus mendivestasikan 51 persen sahamnya kepada Indonesia.

Seperti klausul dalam kontrak dengan Newmont Nusa Tenggara,saran Kartubi.

Saran Kartubi tersebut dijawab oleh Dirjen Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM

Thamrin Sihite. Bahwa betul PP No. 24 Tahun 2012mewajibkan perusahaan asing

pemegang izin pertambangan setelah lima tahun produksi harus mendivestasi sahamnyasecara bertahap, sehingga pada tahun kesepuluh sahamnya paling sedikit 51 persen dimiliki

peserta Indonesia.

Periode divestasinya adalah 20 persen pada tahun keenam produksi, 30 persen tahun ketujuh,

37 persen tahun kedelapan, 44 persen tahun kesembilan, dan 51 persen tahun kesepuluh dari

jumlah seluruh saham. Namun dengan Freeport, kata Thamrin, tidak bisa mengikuti aturan

itu, karena PP 24/2012 tidak berlaku surut, tetapi berlaku pada kontrak tambang baru.

Menyiapkan SDM Papua

Selain masalah divestasi saham, PT Freeport juga dituntut untukmempersiapkan sumberdaya manusia asal Papua sehingga suatu saatbisa memimpin PT Freeport. Desakan itu disuarakan oleh Tokohmasyarakat suku Amungme,Yosep Yopi Kilangin. Mantan Ketua DPRDMimika periode 2004-2009 itu mengatakan bahwa PT Freeport harusmemiliki rencana strategis yang jelas untuk mempersiapkan SDM Papuaagar tampil lebih maju. Yopi berharap suatu ketika warga Papua bisamemimpin di perusahaan yang sudah beroperasi lebih dari 40 tahun diPapua itu.

Kalau Freeport berdalih sudah menyediakan sarana-prasarana pendidikanuntuk anak-anak asli sekitar tambang, itu bukan perencanaan strategis.


4/17

Toh semua orang bisa berbuat hal yang sama. Pemerintah juga melakukanseperti itu. Tapi apa komitmen Freeport untuk memberikan kesempatankepada orang-orang yang hidup di Mimika bisa memimpin di perusahaan?Itu yang harus jelas, jangan sekadar propaganda, kata Yopi merasa

prihatin dengan konfigurasi manajemen PT Freeport saat ini di manahampir tidak ada kader dari suku Amungme dan Kamoro yang dudukdalam jabatan sebagai pengambil keputusan di lingkungan perusahaan itu.Kondisi itu, kata Yopi, telah membuat harga diri warga menjadi tidak ada.

Renegosiasi Pertambangan Diumumkan Pekan DepanKam is, 6 Septemb er 2012 15:05 wib

Logo Freeport

JAKARTA- Pemerintah berjanji pekan depan pemerintah menjanjikan akan mengumumkan hasil

sementara renegosiasi Kontrak Karya (KK) di bidang pertambangan.

Hal Ini juga seiring dengan Keputusan Presiden (Keppres) No 3 Tahun 2012 tentang Tim Evaluasi

Untuk Penyesuaian Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.

"Minggu depan kita akan umumkan hasil-hasil yang dicapai," kata Menteri Energi dan Sumber Daya

Mineral (ESDM) Jero Wacik, seusai rapat koordinasi di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta,

Kamis (6/9/2012).

Jero, pada posisinya merupakan ketua harian tim renegosiasi. Sedangkan ketua tim dipegang oleh

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa. Dalam rakor tersebut, Jero mengatakanposisinya baru secara resmi mulai dapat bergerak.

"Selama ini kita sudah bekerja, cuma kick off belum di-kick, hari ini sudah di-kick oleh Pak Hatta,

secara resmi sudah mulai bekerja hari ini. Minggu depan kita akan umumkan hasil-hasil yang

dicapai," jelasnya.

Berdasarkan data Kementerian ESDM per 29 Agustus, baru ada lima pemegang KK dan 60

pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) yang telah menyetujui

renegosiasi keseluruhan. Ada 27 KK dan 14 PKP2B yang baru menyetujui poin renegosiasi sebagian.


5/17

Lima pemegang KK yang belum menyetujui renegosiasi. Namun sayangnya kementerian enggan

mengungkapkan nama-nama perusahaan yang menolak renegosiasi tersebut.

Renegosiasi Kontrak Pertambangan TerusBerlanjutBesarKecilNormal

TEMPO.CO, Kupang- Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan

pemerintah terus melakukan upaya renegosiasi kontrak pertambangan di Indonesia, termasuk

dengan PT Freeport Indonesia di Papua dan PT Newmont di Nusa Tenggara Barat. "Proses

renegosiasi sedang berjalan saat ini," kata Hatta kepada Tempousai membuka Rapat

Koordinasi Partai Amanat Nasional (PAN) di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Minggu, 15 Januari

2012.

Menurut Hatta, pemerintah Indonesia telah membentuk tim untuk menangani renegosiasi kontrak

pertambangan. Renegosiasi akan difokuskan pada empat aspek, yakni royalti yang diberikan

harus sesuai standar. Selain itu masalah perluasan lahan pertambangan dan

pembagiansmeltersehingga material tidak boleh dijual sampai 2014. Fokus keempat adalah

masalah investasi dan pemberdayaan masyarakat lokal. "Empat hal penting ini yang akan

diperjuangkan dalam renegosiasi pertambangan," ujar Hatta.

Menyangkut renegosiasi dengan PT Freeport Indonesia, Hatta membantah mengalami jalanbuntu. Sebab proses pembicaraan berkaitan dengan renegosiasi hingga kini masih terus

berjalan. Bahkan, kata Hatta, pihak Freeport bersedia melakukan renegosiasi kontrak

pertambangan.

Hatta menegaskan renegosiasi kontrak pertambangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4

Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Undang-undang tersebut memang

memungkinkan untuk mengamandemen kontrak karya dan Perjanjian Kerja Pengusahaan

Pertambangan Batubara (PKP2B).

Berdasarkan data Tempo, Freeport masuk ke Indonesia tahun 1967 pada masa kekuasaan

Presiden Soeharto. Saat itu pemerintah Indonesia membuka pintu lebar-lebar bagi Freeport

sebagai investor bidang pertambangan.

Segala kemudahan diberikan. Semula Freeport hanya mengajukan izin eksploitasi lahan

tambang tembaga. Namun, ketika menemukan emas di lahan tersebut, Freeport

mengkategorikan emas sebagai hasil tambang ikutan.

Berdasarkan kontrak pertama, seharusnya Freeport habis masa beroperasinya pada 1997.Namun, jauh sebelum masa kontrak berakhir, petinggi Freeport melobi pemerintah Indonesia
http://www.tempo.co/read/news/2012/01/15/090377464/Renegosiasi-Kontrak-Pertambangan-Terus-Berlanjuthttp://www.tempo.co/read/news/2012/01/15/090377464/Renegosiasi-Kontrak-Pertambangan-Terus-Berlanjuthttp://www.tempo.co/read/news/2012/01/15/090377464/Renegosiasi-Kontrak-Pertambangan-Terus-Berlanjuthttp://www.tempo.co/read/news/2012/01/15/090377464/Renegosiasi-Kontrak-Pertambangan-Terus-Berlanjuthttp://www.tempo.co/read/news/2012/01/15/090377464/Renegosiasi-Kontrak-Pertambangan-Terus-Berlanjuthttp://www.tempo.co/read/news/2012/01/15/090377464/Renegosiasi-Kontrak-Pertambangan-Terus-Berlanjuthttp://www.tempo.co/read/news/2012/01/15/090377464/Renegosiasi-Kontrak-Pertambangan-Terus-Berlanjuthttp://www.tempo.co/read/news/2012/01/15/090377464/Renegosiasi-Kontrak-Pertambangan-Terus-Berlanjuthttp://www.tempo.co/read/news/2012/01/15/090377464/Renegosiasi-Kontrak-Pertambangan-Terus-Berlanjut


6/17

untuk renegosiasi dan memperpanjang kontrak.

Tahun 1991, Freeport berhasil memperpanjang kontraknya selama 20 tahun. Berdasarkan

kontrak karya terbaru disebutkan bahwa kontrak dapat diperpanjang kembali selama 2 x 10

tahun apabila Freeport menginginkannya.

Renegosiasi tambang masih buntuDECEMBER 3, 2012BY CLIPGOVT

Jumat, 30 November 2012

MERDEKA.COM.Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan proses renegosiasi

tambang, masih belum berjalan. Hal ini karena belum ada keputusan dari Ketua Tim Renegosiasi yaitu Menteri

Koordinator PerekonomianHatta Rajasa.

Wakil Menteri ESDMRudi Rubiandinimengatakan untuk masalah teknis renegosiasi tersebut sedang dilakukanoleh Direktorat Jenderal Mineral Batubara, namun saat ini belum ada keputusan pada level ketua renegosiasi

kontrak.

Kalau kontrak kan enggak gampang. Ya sekarang kan teknis di Pak Thamrin, sudah ada bahasannya. Tapi di

level pak Hatta, Pak Menteri dan sebagainya itu yang belum diputuskan, ujar Rudi di kantornya, Jakarta, Jumat

(30/11).

Dia menegaskan sebelum diputuskan masih harus melewati proses evaluasi terlebih dahulu. Hal ini karena

penanganan renegosiasi kontrak itu menjadi urusan negara. Jadi Pak Thamrin nanti hanya akan sampaikan

stand point dari posisinya, ungkapnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang PerekonomianHatta Rajasaselaku Ketua Tim Renegosiasi Kontrak

Karya Pertambangan mengatakan, dalam renegosiasi Kontrak Karya pemerintah menginginkan royalti yang

lebih dari yang ditentukan oleh UU. Tapi namanya renegosiasi kita menginginkan lebih dari itu, kata Hatta.

Awas, Renegosiasi Kontrak Karya Jadi Alat PenyokongPemilu 2014Supaya Tidak Ada Kongkalikong, DPR Ngakunya Sih Siap MengawasiSenin, 24 September 2012 , 08:44:00 WIB

MARWAN

BATUBARA
http://cgclipping.wordpress.com/2012/12/03/renegosiasi-tambang-masih-buntu/http://cgclipping.wordpress.com/2012/12/03/renegosiasi-tambang-masih-buntu/http://cgclipping.wordpress.com/author/clipgovt/http://cgclipping.wordpress.com/author/clipgovt/http://cgclipping.wordpress.com/author/clipgovt/http://www.merdeka.com/uang/renegosiasi-tambang-masih-buntu.htmlhttp://www.merdeka.com/uang/renegosiasi-tambang-masih-buntu.htmlhttp://profil.merdeka.com/indonesia/h/hatta-rajasa/http://profil.merdeka.com/indonesia/h/hatta-rajasa/http://profil.merdeka.com/indonesia/h/hatta-rajasa/http://profil.merdeka.com/indonesia/r/rudi-rubiandini/http://profil.merdeka.com/indonesia/r/rudi-rubiandini/http://profil.merdeka.com/indonesia/r/rudi-rubiandini/http://profil.merdeka.com/indonesia/h/hatta-rajasa/http://profil.merdeka.com/indonesia/h/hatta-rajasa/http://profil.merdeka.com/indonesia/h/hatta-rajasa/http://profil.merdeka.com/indonesia/h/hatta-rajasa/http://profil.merdeka.com/indonesia/r/rudi-rubiandini/http://profil.merdeka.com/indonesia/h/hatta-rajasa/http://www.merdeka.com/uang/renegosiasi-tambang-masih-buntu.htmlhttp://cgclipping.wordpress.com/author/clipgovt/http://cgclipping.wordpress.com/2012/12/03/renegosiasi-tambang-masih-buntu/


7/17

RMOL. Pemerintah diharapkan tidak

lambat melakukan renegosiasi kontrak

karya di bidang pertambangan.

Dikhawatirkan ada oknum yang bermain

untuk melakukandeal-deal guna

menyokong dana kepentingan logistik

Pemilu 2014.

Pengamat pertambangan Marwan Batubara

mengatakan, pemerintah bersama DPR

harus kompak menjaga kebersihan (tidak

ada unsur kepentingan) renegoisasi

kontrak karya. Menurut dia, pemerintah

harus mengedepankan kepentingan negara

di atas kepentingan pribadi.

Jangan biarkan renegosiasi dikotori ulah

oknum yang mencoba memanfaatkan

momen ini. Kalau ada, tindak tegas, beri

sanksi yang berat, kata Marwan ke-

padaRakyat Merdekadi Jakarta, kemarin.

Untuk itu, Marwan berharap, DPR

mengawal dan mengawasi proses

renegosiasi. Kekhawatiran adanya oknum

lantaran situasi saat ini tidak jelas. Mi-

salnya, terkait kabar naiknya besaran

royalti untuk Freeport.

Tadinya kenaikan royalti itu 3,75 persen

dari awalnya 1 persen. Tapi sekarang

muncul wacana kenaikan menjadi 10 persen, ujar bekas Senator itu.

Dia mengingatkan, pemerintah saat ini tak perlu meminta royalti atas Freeport hingga 10 persen.

Pemerintah cukup menekankan agar royalti perusahaan tambang asal Amerika itu dibayarkan sesuai

aturan.

Marwan berpendapat, jika renegoisasi kontrak menghasilkan kesepakatan menaikkan royalti tapi

mengurangi pajak, itu akan merugikan Indonesia. Royalti itu kecil, yang besar itu pajaknya, warning

Marwan.

Untuk itu, lanjutnya, pemerintah hanya perlu memberi batasan waktu kapan proses renegoisasi itu akan

rampung. Yang jelas, renegoisasi harus kelar dengan mengabaikan keinginan Freeport untuk mem-

perpanjang kontraknya di Indonesia hingga 2041.

Marwan juga kembali mengingatkan, jangan sampai momen renegosiasi dijadikan ajang mendapatkan

dukungan politik pada Pemilu 2014.

Anggota Komisi VII DPR Satya W Yudha mengatakan, pihaknya siap mengawal jalannya proses renegosiasiagar terhindar dari kongkalikong oknum yang ingin merusak kebersihan jalannya proses itu.


8/17

Dia mengaku, hingga kini belum mendapat paparan secara detail soal kemajuan renegosiasi dengan

Freeport.

Renegosiasi dulu baru mikir diperpanjang atau tidak. Kalau kontrak yang ada tidak mau direnegosiasi,

jangan mau diperpanjang, ujarnya.

Namun, Satya berpendapat, perpanjangan kontrak Freeport sepenuhnya merupakan hak pemerintah. Dia

mengingatkan, proses renegosiasi harus dirampungkan terlebih dahulu karena hal itu berbeda dengan pro-

ses perpanjangan kontrak.

Renegosiasi membahas seputar royalti sebesar 3,75 pesen dan divestasi saham Freeport sebesar 51 persen

untuk Pemerintah Indonesia. Kontrak yang sekarang berjalan harus direvisi dan tunggu habis dulu,

katanya.

Satya mengatakan, proses renegosiasi saat ini harus menjadi acuan pemerintah untuk membahas

pemberian perpanjangan kontrak.

Kalau tidak mau renegosiasi untuk divestasi hingga 51 persen, pemerintah tidak usah berikan

perpanjangan, tegasnya.

Namun, jika Freeport memiliki kemauan baik dan menyanggupi renegosiasi yang diminta pemerintah,

perpanjangan kontrak bisa menjadi opsi untuk dipertimbangkan. Tapi, jika pemerintah yakin ada pihak

dari dalam negeri memiliki kemampuan finansial dan teknologi, sebaiknya kontrak Freeport tidak

diperpanjang.

Jika ternyata dua hal itu tidak dimiliki, opsi perpanjangan kontrak menjadi dimungkinkan. Jangan sampai

mengorbankan sumber daya alam karena ternyata kita tidak mampu menge lolanya sendiri,ujarnya.

Sebelumnya, PT Freeport Indonesia belum sepakat dengan keinginan pemerintah untuk menaikkan royalti

hasil tambang di Freeport. Namun, perundingan akan terus dilakukan hingga mencapai kata sepakat.

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Rozik B Sutjipto menjelaskan, hingga saat ini pihaknya terus

melakukan komunikasi dengan pemerintah. Harapannya, cepat terjadi kata sepakat sehingga perseroan

juga lekas menambang seperti biasa.

Royalti hampir setuju. Royalti tembaga 4 persen dari harga jual per kilogram, emas 3,75 persen dan perak

3,25 persen. Itu tidak masalah. Tapi kan Pak Hatta (Menko Perekonomian Hatta Rajasa) ingin lebih dari

itu, kata Rozik.

Sekadar catatan, besaran royalti yang dibayarkan Freeport selama ini lebih rendah dari yang diwajibkan

dalam Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

yang berlaku pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral terhadap setiap badan usaha.

Hatta menginginkan royalti dari Freeport lebih dari yang sudah diatur dalam PP tersebut. Tentang

besaran royaltinya saya tidak tahu. Saya tidak pernah mendengar 10 persen, kata besan Presiden SBY itu.

[Harian Rakyat Merdeka]

Hasil Renegosiasi Kontrak Karya

Diumumkan

Pekan Depan

Jumat, 07/09/2012


9/17

Berita Terkait:

Tak Ada Kontrak Karya Kebal Renegosiasi

Renegosiasi Kontrak Karya Dinilai Gagal

Australia Siap Renegosiasi Kontrak Karya

NERACA

Jakarta-- Pemerintah segera mengumumkan hasil sementara renegosiasi Kontrak Karya (KK) di

bidang pertambangan pada pekan depan. "Minggu depan kita akan umumkan hasil-hasil yang

dicapai," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik di Jakarta, Kamis

(6/9)

Yang jelas hal Ini juga seiring dengan Keputusan Presiden (Keppres) No 3 Tahun 2012 tentang

Tim Evaluasi Untuk Penyesuaian Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan

Pertambangan Batubara.

Lebih jauh kata Jero, pihaknya sudah lama bekerja melakukan berbagai macam langkah."Selama ini kita sudah bekerja, cuma kick off belum di-kick, hari ini sudah di-kick oleh Pak Hatta,

secara resmi sudah mulai bekerja hari ini. Minggu depan kita akan umumkan hasil-hasil yang

dicapai," jelasnya.

Berdasarkan data Kementerian ESDM per 29 Agustus, baru ada lima pemegang KK dan 60

pemegang Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara (PKP2B) yang telah

menyetujui renegosiasi keseluruhan. Ada 27 KK dan 14 PKP2B yang baru menyetujui poin

renegosiasi sebagian. Lima pemegang KK yang belum menyetujui renegosiasi. Namun

sayangnya kementerian enggan mengungkapkan nama-nama perusahaan yang menolak

renegosiasi tersebut.

Ditempat terpisah, Ketua Eksekutif Indonesian Human Rights Committee for Social Justice

(IHCS) Gunawan menilai, jika royalti emas dari Freeport berada di kisaran 3,75 %, serta

dibayarkan sejak 2006 sampai 2010 maka mampu menyumbang APBN sebesar USD2,5 juta.

Atau dengan kata lain, Indonesia mendapat masukan USD625 ribu per tahun. "Harusnya kan

royalti emas itu sudah 3,75 % jika setelah dilakukan renegosiasi, tapi sampai saat ini masih

sebesar satu %," ujarnya

Menurut Gunawanm, dalam hal ini bukan hanya Freeport yang melakukan perbuatan melawan

hukum. Namun Menteri ESDM, Presiden, DPR juga menjadi tergugat. Menurut dia, mereka telah

melakukan pelanggaran hukum nasional. "Kenapa masih ada problem terkait kemiskinan diPapua, persoalan lingkungan hidup, agraria, dan perburuhan itu juga permasalahan yang saat ini

ada," jelasnya.

Lebih jauh kata Gunawan, di sisi lain royalti emas Freeport sebesar 3,75 %, akan sangat

membantu bagi pemasukan negara. Sehingga APBN tidak akan mengalami defisit. "Kalau royalti

dibayarkan sejak 2006 sampai 2010 saja itu akan mencapai USD2,5 juta jadi tidak perlu khawatir

lagi APBN jebol," tambahnya.

Menurut Gunawan, yang bersinggungan erat dengan gugatan ini menyorot tentang pentingnya

negara, utamanya pemerintah untuk menggenjot secara maksimal penerimaan negara dari

sektor Sumber Daya Alam di dalam APBN 2013.
http://www.neraca.web.id/index.php/harian/article/6756/Tak.Ada.Kontrak.Karya.Kebal.Renegosiasihttp://www.neraca.web.id/index.php/harian/article/6756/Tak.Ada.Kontrak.Karya.Kebal.Renegosiasihttp://www.neraca.web.id/index.php/harian/article/17587/Renegosiasi.Kontrak.Karya.Dinilai.Gagalhttp://www.neraca.web.id/index.php/harian/article/17587/Renegosiasi.Kontrak.Karya.Dinilai.Gagalhttp://www.neraca.web.id/index.php/harian/article/12468/Australia.Siap.Renegosiasi.Kontrak.Karyahttp://www.neraca.web.id/index.php/harian/article/12468/Australia.Siap.Renegosiasi.Kontrak.Karyahttp://www.neraca.web.id/index.php/harian/article/12468/Australia.Siap.Renegosiasi.Kontrak.Karyahttp://www.neraca.web.id/index.php/harian/article/17587/Renegosiasi.Kontrak.Karya.Dinilai.Gagalhttp://www.neraca.web.id/index.php/harian/article/6756/Tak.Ada.Kontrak.Karya.Kebal.Renegosiasi


10/17

Dia menambahkan, pemerintah seharusnya mampu menggali dan menekan para pelaku usaha

pengelolaan Sumber Daya Alam untuk membayar royalti-royalti sesuai dengan ketentuan PP

Nomor 45/2003 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku di Kementerian ESDM

sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 9 tahun 2012 demi sebesar-besar kemakmuran

rakyat. **cahyo

Pemerintah Renegosiasi Kontrak Bidang

PertambanganJakarta (ANTARA News) - Pemerintah akan merenegosiasi kontrak dengan perusahaan asing

bidang sumber daya alam khususnya pertambangan, minyak bumi, gas, serta batu bara.

Menteri Keuangan Agus Martowardoyo di Istana Negara, Jakarta, Rabu, mengatakan

pemerintah pada dasarnya menghormati kontrak dengan perusahaan asing namun pengkajian

ulang harus dilakukan untuk memperbaiki kontrak yang dinilai belum adil.

"Di tahun 2011 ini, kita itu ada banyak kontrak-kontrak dalam arti kontrak karya dan lain-lain

yang perlu di-`review` apakah ini `win-win `atau tidak, apakah ada yang abnormal. Nah, itu yang

mau di-`review` dan nanti tentu akan dikaji," tuturnya.

Menkeu enggan menyebutkan nama-nama perusahaan yang kontraknya akan dikaji ulang oleh

pemerintah.

"Semua, kita tidak bisa sebutkan nama, tapi lebih banyak ke sumber daya alam," ujarnya.

Menurut Menkeu, prinsipnya pemerintah ingin meningkatkan pendapatan negara, penciptaan

lapangan kerja dan nilai tambah di Indonesia sehingga merasa perlu untuk mengkaji ulang

kontrak-kontrak tersebut.

Namun, lanjut Agus, sampai saat ini pemerintah belum pernah menghitung kerugian negara dari

kontrak-kontrak tidak adil tersebut.

Selain itu, kata dia, terdapat beberapa hal penting belum dipertimbangkan pada saat kontrak

tersebut dibuat seperti kewajiban menjaga lingkungan hidup dan kewajiban-kewajiban lain

kepada negara.

Sementara itu, Menteri BUMN Mustafa Abubakar mengatakan BUMN siap apabila diprioritaskanuntuk menangani pengolahan sumber daya alam di Indonesia.(*)

(T.D013/R018)

Pemerintah Tutupi Renegosiasi Kontrak KaryaCR-27 | Senin, 25 Juni 2012 - 15:19:04 WIB: 551


11/17

(dok/SH)Kontrak yang dilakukan 2030 tahun lalu tidak tepat atau adil.

JAKARTARenegosiasi kontrak karya hingga kini masih berjalan. Pemerintah menyatakan tidakakan buru-buru menyampaikan perkembangan renegosiasi kepada publik.Hal ini mengingat dalam pembicaraan renegosiasi belum diputuskan kesepakatan final dan belumada penandatanganan poin renegosiasi antara kedua belah pihak.Hal itu dikatakan Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM,Thamrin Sihite, kepada SH di Jakarta, Kamis (21/6) lalu. Khusus untuk Newmont dan Freeport nantiada waktunya kami umumkan ke publik, katanya.Ia menyatakan, hal prinsip yang dijaga pemerintah dalam proses renegosiasi ini adalah menjagakerahasiaan poin-poin kontrak renegosiasi masing-masing perusahaan. Kebijakan ini diharapkanakan memuluskan proses renegosiasi. Tujuan renegosiasi ini adalah mencapai keadilan bagi keduabelah pihak, baik investor ataupun pemerintah.Ia meminta semua pihak sabar menunggu hasilnya, karena renegosiasi kontrak karya memerlukan

waktu yang panjang.Pemerintah bekerja serius dalam program kerja renegosiasi kontrak karya dengan membentuk timrenegosiasi kontrak yang dilindungi Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 Tahun 2012. Timnyadiberi nama Tim Evaluasi untuk Penyesuaian Kontrak Karya dan Perjanjian Karya PengusahaanPertambangan Batu bara (PKP2B) yang dibentuk pada Januari 2012.Berdasarkan data Kementerian ESDM, ia menyebutkan, renegosiasi kontrak karya pertambangandilakukan sejak Agustus 2010 terhadap 37 perusahaan kontrak karya (KK) dan 74 perusahaanperjanjian karya pengusahaan pertambangan batu bara (PKP2B).Perkembangan akhir 2011, untuk kontrak karya, secara prinsip sembilan kontrak karya yang telahsetuju seluruhnya, 23 kontrak karya menyetujui sebagian poin renegosiasi, dan lima kontrak karyabelum menyetujui seluruhnya.Perkembangan Mei 2012, 60 PKP2B telah menyetujui seluruh poin-poin renegosiasi, dan 14 PKP2B

setuju sebagian. Kondisi tersebut jauh lebih baik ketimbang perkembangan pada Desember 2010lalu, dengan hanya empat kontrak karya yang menyetujui seluruh poin renegosiasi.Nasionalisasi Perusahaan AsingKetua Ikatan Ahli Geologi Indonesia Rovicky Dwi Putrohari mengatakan kepada SH, pemerintah akanmenghabiskan banyak energi untuk membicarakan renegosiasi dengan pemegang konsesipertambangan dan migas.Padahal, ada cara lain yang lebih efisien dan menguntungkan bangsa ini, yakni denganmenasionalisasi perusahaan asing yang dilakukan pada saat kontrak habis. Malaysia telah suksesmelakukan hal itu dan tidak ada huru-hara.Memang seperti yang ditulis di kontrak Production Sharing Contract (PSC)-nya bahwa kontrak habis.Habis, ya selesai. Diperpanjang atau tidak diperpanjang, tidak disinggung sama sekali dalam kontrakPSC. Kalau mau menasionalisasi ya saat kontrak habis itu adalah saat yang sangat tepat. Tanpa

perlu perubahan UUD, tidak perlu membuat UU, dan tanpa takut melanggar kesepakatan kontrakPSC, ujarnya.


12/17

Menurutnya, yang perlu diantisipasi dan disiapkan adalah bahwa perusahaan yang akandinasionalisasi mungkin tidak akan berinvestasi lagi disitu. Artinya, kemungkinan akan terjadipenurunan produksi. Tetapi, ini tidak menjadi persoalan karena cadangannya masih ada dan menjadimilik negara.Nanti setelah dinasionalisasi produksi bisa digenjot kembali. Pada prinsipnya, perusahaan (operator)akan menghitung keekonomiannya sendiri. Produksi yang anjlok juga tidak sehat bagi operator.

Bebaskan saja mereka (operator) melakukan fungsi bisnisnya secara otomatis dalam lima tahunterakhir (ingat depresiasi itu berlaku lima tahun), tuturnya.Malaysia mengalami penurunan produksi 1315 persen pada 19982001, menurut Vicky, salahsatunya karena masa transisi itu.Produksi mereka kembali meningkat setelah banyak orang Indonesia dipekerjakan sebagai expatriateoleh Petronas sejak awal 2000-an, hingga mampu mempertahankan produksi minyaknya sekarang.Di sisi lain, produksi gasnya meningkat seperti Indonesia.Dari proyeksi produksi minyak Indonesia saat ini sudah terlihat bahwa lifting minyak terendah akanterjadi pada 2013. Menurut dia, mungkin ini berlanjut sampai 2014, kalau ada kemunduran jadwallapangan baru.Saat-saat seperti ini semestinya dipakai sebagai waktu berpikir menggali kesadaran kemandirianenergi, baik di internal pemerintah, DPR, maupun masyarakat. Sadar energi meliputi sikap hemat dan

keilmuan dalam mengeksplorasi bentuk energi baru yang diperlukan.Mengapa Pertamina tidak atau belum bisa seperti Petronas, lanjut Vicky, karena Indonesia tidakmengikuti langkah Malaysia dalam menasionalisasi industri atau usaha migas. Malaysiamenggunakan momentum pengembalian blok-blok PSC-nya sebagai mementum untuk mulaiberkiprah sendiri dan mandiri pada aset negara sendiri.Sebelum adanya pengembalian blok-blok yang sebelumnya dioperasikan Shell di Sabah danSarawak dan Exxon di Malay Peninsular, lanjut dia, pertumbuhan Petronas datar saja. Petronas saatsebelum memiliki blok-blok yang masih berproduksi ini, masih seperti Pertamina sekarang atau malah

jauh di belakangnya. Tetapi setelah Petronas mengelola aset-aset yang dikembalikan Shell danExxon ini, mereka langsung gagah dan high profile, tuturnya.Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam keterangan persnya di Rio de Janeiro, Brasil,Jumat (22/6) pekan lalu, menegaskan komitmennya untuk tetap melanjutkan kebijakan renegosiasipada kontrak-kontrak yang merugikan negara dan rakyat Indonesia pada umumnya."Kontrak-kontrak dengan mitra kita yang dilakukan 2030 tahun lalu, ternyata tidak tepat atau adil. Inikarena ada kewajiban moral kita untuk melakukan perubahan. Saya memiliki kewajiban moral untukmelakukan perubahan," katanya.Ia mengatakan, keputusan itu diambil agar Indonesia memiliki konsep kegiatan ekonomi yang lebihbaik dan adil, termasuk kebijakan terhadap kontrak karya dengan mitra asing.SBY kemudian memberikan contoh tentang sejumlah kontrak kerja di bidang pertambangan denganmitra asing yang dinilainya merugikan Indonesia dalam jangka panjang.Oleh karena itu, pemerintah menyusun kebijakan untuk merenegosiasi kontrak-kontrak kerja jangkapanjang dengan investor asing yang merugikan pemerintah dan rakyat Indonesia. (Ant)

Isu Nasionalisasi di Bidang Pertambangan Bikin GerahInvestor AsingSabtu, 3 November 2012 - 18:59 Topik: nasionalisasi-asset

0 0 0


13/17

Salah Satu Aksi Menuntut Nasionalisasi Aset Tambang Di Indonesia

Seruu.com - Investor asing semakin mencemaskan masalah sengketa kontrak dan isu nasionalisme di dunia

bisnis Indonesia. Hal ini dapat merintangi arus investasi ke sumber daya alam Indonesia bernilai tinggi, seperti

minyak, gas, dan bahan tambang.

Pengusaha asal Eropa, Nat Rothschild, bulan lalu mundur dari direksi Bumi PLC setelah Bakrie Group

mengajukan tawaran untuk aset Indonesia milik perusahaan batu bara asal London itu. Churchill Mining PLC,

perusahaan asal Inggris, tengah terlibat dalam sengketa dengan pemerintah daerah mengenai proyek batu bara

di Kalimantan.

Intrepid Mines Ltd. mengklaim mitranya di Indonesia mengusir perusahaan pertambangan asal Australia itu dari

sebuah proyek eksplorasi emas dan tembaga. Empat karyawan Chevron Corp., perusahaan Amerika Serikat

(AS) yang sudah berkiprah di Indonesia selama hampir 90 tahun, ditahan oleh Kejaksaan Agung atas dugaan

korupsi remediasi tanah di Sumatra.

Isu-isu yang menumpuk itu menyiratkan investasi di Indonesia tidak mudah, kata Dipnala Tamzil, Direktur

Eksekutif Indonesian Petroleum Association atau IPA. Arus investasi ke Indonesia memang belum terhenti, tapi

hal ini menunjukkan ada masalah yang harus dipecahkan. ujarnya seperti dilansir seruu.com dari Wall Street

Journal, Sabtu (03/11/2012).

Sengketa bisnis memang bisa terjadi di mana saja. Dan negara dengan salah satu pertumbuhan ekonomi

terpesat di dunia ini telah memikat investasi asing dalam jumlah besar.


14/17

Tapi rangkaian insiden itu memicu kekhawatiran akan transparansi dan kestabilan regulasi di Indonesia, kata

Andrew White, managing director Kamar Dagang AS di Indonesia.

Berapa banyak potensi investasi yang bisa mengalir masuk jika Indonesia menangani isu-isu penting ini?

tanyanya. Ada belasan miliar dolar yang menunggu.

Jubir Chevron Alex Yelland berkata perusahaannya meninjau rencana investasi secara rutin, dan kepercayaan

terhadap kerangka kerja hukum serta regulasi adalah bagian penting dalam pengambilan keputusan.

Arus investasi asing langsung ke Indonesia naik ke rekor tertinggi senilai $5,9 miliar di kuartal ketiga 2012, atau

meningkat 22% dari periode yang sama setahun sebelumnya. Ini menandakan Nusantara masih diminati investor

asing yang ingin memikat konsumen kelas menengah, yang jumlahnya terus tumbuh.

Kebijakan dari pemerintah sangat mendukung pembentukan iklim investasi yang terus membaik, tegas Menteri

Perdagangan Gita Wirjawan bulan lalu.

Namun, meskipun Indonesia masuk 10 besar dunia dalam hal potensi barang tambang mineral, kita masuk 10

negara dengan dampak kebijakan terburuk terhadap eksplorasi pertambangan. Sentimen itu datang dari survei

akhir tahun lalu oleh lembaga penelitian Fraser Institute dari Kanada, yang menghubungi sekitar 800 perusahaan

terkait pertambangan. Selain itu, Indonesia yang dulu pernah menjadi anggota Organisasi Negara-Negara

Pengekspor Minyak atau OPEC ini sudah lama menjadi importir net minyak. Ladang-ladang minyak kita yang

semakin menua memberikan hasil produksi yang terus menurun.

Seiring dengan pemilu presiden Juli 2014 yang kian mendekat, saat ini pun pemerintah menerapkan sikap yang

sangat nasionalis dalam regulasi pertambangan, kata Adam Worthington, analis dari Macquarie Securities. Hal

ini dapat meredam arus modal asing, lanjutnya.

Di sektor pertambangan, pemerintah telah meluncurkan peraturan baru mengenai pembatasan kepemilikan

asing. Pemerintah juga tengah merundingkan ulang angka royalti pertambangan dengan investor asing besar.

Beberapa investor melihat langkah pemerintah itu sebagai aksi nasionalis. Mungkin pendapat itu ada benarnya,

kata Muhammad Chatib Basri, kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Tapi Indonesia harus melepaskan

diri dari ketergantungan terhadap pertambangan sumber daya alam, lanjutnya, sehingga pemerintah harus

mendorong perusahaan beralih ke produk dan layanan bernilai lebih tinggi.

Reaksi investor asing bisa terlihat dari kasus Rothschild dan Bumi. Dalam surat pengunduran diri, pengusaha


15/17

Inggris itu menulis bahwa tawaran Bakrie membeli aset-aset Indonesia jelas tidak membawa kepentingan

pemegang saham minoritas. Ia juga menyatakan hampir semua pebisnis Indonesia terkejut oleh kesan buruk

yang ditangkap investor asing akibat sengketa ini. Pihak Bakrie menolak berkomentar.

Menurut survei Kamar Dagang Amerika, dari 356 perusahaan yang dihubungi, hanya seperempat yang

berencana berekspansi di Indonesia. Persentase tahun lalu mencapai 72%, sedangkan pada 2010 mencapai

69%. Survei itu melibatkan perusahaan anggota kamar dagang di tujuh negara Asia Tenggara, dan berlangsung

15 Juni hingga 3 Juli lalu.

Alasan di balik kemerosotan itu belum jelas, kata Andrew White dari Kadin AS. Tapi isu seperti korupsi,

infrastruktur, proteksionisme, dan regulasi masih menjadi perhatian utama perusahaan anggota kamar dagang,

lanjutnya. White menambahkan faktor penting lain adalah kepatuhan terhadap kontrak.

Sengketa kontrak terjadi antara Intrepid Mines dan PT Indo Multi Niaga. Intrepid menuduh mitranya di Indonesia

itu melanggar kontrak dengan menjual kepemilikan proyek eksplorasi emas dan tembaga.

Peristiwa ini, dan kasus-kasus lain di Indonesia baru-baru ini, menunjukkan bahwa beberapa unsur komunitas

bisnis merasa bisa melanggar hukum tanpa mendapat hukuman, kata CEO Intrepid Brad Gordon. [mus]

IHRCS : Renegoisasi Kontrak Karya Jangan Cuma JadiWacana!Kamis, 3 Mei 2012 - 11:40 Topik: nasionalisasi-asset

0 0 0

Ridwan Darmawan Wakil Ketua Bidang Politik Hukum Dan Jaringan IHCS (Indonesia Human Rights Committee For Social Justice)

Jakarta, Seruu.com - Wacana renegosiasi Kontrak Karya Freeport yang telah digulirkan oleh pemerintah sejak

awal tahun lalu hingga hari ini sepertinya jalan ditempat. Wakil Ketua Indonesian Human Rights Committee for

Social Justice (IHRCS) bidang Politik, Hukum & Jaringan, Ridwan Darmawan mengatakan tidak ada capaian


16/17

signifikan dari proses yang digembar-gemborkan oleh para awak kabinet SBY-Boediono bahwa Freeport telah

bersedia merenegosiasi kontrak karyanya.

" Hal ini bisa dilihat dari tidak adanya laporan ke publik sejauh mana proses renegosiasi yang dicanangkan

tersebut telah berjalan, butir-butir apa saja yang telah disepakati dari proses renegosiasi tersebut. Semuanyamulai dari Menko perekonomian Hatta Rajasa, sekaligus sebagai Ketua Tim Evaluasi Renegosiasi KK

Pertambangan," kata Ridwan melalui siaran pers yang diterima Seruu.com, Kamis (03/05/2012).

Menteri ESDM Jero Wacik sebagai Ketua Harian Tim, sampai Dirjen Minerba Kementrian ESDM Thamrin Sihite,

hingga hari ini masih berbicara pada tataran umum dan lebih banyak retorika bahwa pemerintah serius,

optimistis, dan sedang menjalankan proses renegosiasi KK tersebut, seperti tampak diberbagai media baik cetak

maupun elektronik.

Seperti diketahui, mandat renegosiasi KK pertambangan termaktub jelas dalam UU No. 4 Tahun 2009 tentang

Mineral dan Batubara. Pasal 169 huruf (b) menyatakan, Ketentuan yang tercantum dalam pasal kontrak karya

dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara sebagaimana dimaksud pada huruf (a) disesuaikan

selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan kecuali mengenai penerimaan

negara.Dalam penjelasannya disebutkan,

Semua pasal yang terkandung dalam kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara

harus disesuaikan dengan Undang-Undang.

" Artinya, satu tahun sejak UU No. 4 Tahun 2009 tersebut dinyatakan berlaku efektif, maka renegosiasi KK dan

PKP2B seharusnya sudah dalam proses penyelesaian. Namun faktanya, hingga hari ini hal itu baru sebatas

angan-angan pemerintah saja. Padahal payung hukum pemerintah melakukan renegosiasi tersebut telah cukup

memadai," papar Ridwan yang juga salah satu mantan aktivis mahasiswa dari UIN Syarif Hidatullah tersebut.

Ridwan menambahkan, disamping UU No. 4 Tahun 2009 diatas, ada 4 Peraturan Pemerintah yang telah

dikeluarkan oleh pemerintah sendiri sebagai turunan dari UU Minerba tersebut.

Menyikapi situasi tersebut, (IHCS) perlu menyatakan sikap sebagai berikut :

1. Mendorong dengan keras kepada Pemerintah Indonesia untuk segera melakukan Renegosiasi Kontrak Karya

Freeport seefektif dan sesegera mungkin, demi Kedaulatan Hukum dan Bangsa ini sekaligus.

2. Renegosiasi Kontrak-kontrak Karya Pertambangan adalah keniscayaan, ditengah terjadinya ketimpangan-

ketimpangan pengelolaan sumber daya strategis kita sebagai bangsa yang telah terjadi puluhan tahun lalu akibat


17/17

salah urus dan keserakahan apparatus negara masa lalu, serta juga salah tafsir dan praktek ideologi Pasal 33

UUD 1945.

3. Pemerintah Indonesia haruslah bersikap ksatria dan jantan serta konsisten berhadapan dengan siapapun,baik itu dengan Negara lain, Korporasi Global, Korporasi lokal, swasta nasional maupun asing, dalam hal

pengelolaan sumber daya alam strategis bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat sesuai amanat konstitusi

Republik Indonesia.

4. Tindak tegas para pemodal besar yang berusaha mengakali konstitusi kita, demi keuntungan segelintir

kelompok dan perusahaannya semata.

Documents

Renegosiasi Kontrak Karya