upperline.id · SEMANGAT PERUBAHAN PENJELASAN SAMPUL A DRIVE FOR CHANGE COVER DESCRIPTION Di tengah besarnya tantangan industri gula nasional, PTPN XI terus berbenah. Tahun 2018 menjadi

ANNUALREPORT

2018

LAPORAN TAHUNAN

CHANGEA DRIVE FOR

PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI

SEMANGATPERUBAHAN

SEMANGATPERUBAHAN

PENJELASANSAMPUL

A DRIVEFOR CHANGE

COVERDESCRIPTION

Di tengah besarnya tantangan industri gula nasional, PTPN XI terus berbenah. Tahun 2018 menjadi titik tolak transformasi perusahaan sebagai upaya pencapaian misi, yaitu mengelola dan mengembangkan agroindustri berbasis tebu serta diversifikasi usaha untuk memberi nilai tambah. Semangat perubahan diwujudkan melalui tiga langkah utama, penguatan bisnis inti, pengembangan diversifikasi usaha serta optimalisasi teknologi informasi didukung integritas dan profesionalitas guna menjamin pemenuhan harapan stakeholder.

Penguatan bisnis inti dilaksanakan dengani upaya modernisasi melalui program revitalisasi dua pabrik gula yakni PG Assembagoes dan PG Djatiroto. Program ini hingga tahun 2018 masih berlangsung dan direncanakan beroperasi tahun giling 2019 sehingga akan memberikan efek dalam pencapaian laba di tahun 2019.

Sebagai upaya membangun bisnis baru guna menopang bisnis inti, PTPN XI mengoptimalkan utilisasi aset melalui diversifikasi usaha. Perusahaan mulai mengembangkan produk turunan tebu, membangun lini bisnis pendukung bisnis inti hingga optimalisasi aset melalui properti dan Haritage & Edupark.

Keterbukaan informasi khususnya kepada stakeholder menjadi fokus utama korporasi didukung dengan konsistensi pemanfaatan teknologi informasi 4.0 melalui implementasi Enterprise Resources Planning (ERP) dengan platform System Application and Product in data processing (SAP). Komitmen tersebut mampu mengantarkan PTPN XI meraih juara 2 pada HPN Award 2017 untuk kategori System and Procedure Development. Dipercaya sebagai pilot project implementasi ERP di PTPN Group (Holding Perkebunan), tahun 2018 PTPN XI telah menerapkan full module & single system serta dilakukan audit keuangan berbasis SAP.

Implementasi ERP didukung dengan peningkatan integritas dan profesionalitas karyawan sebagai upaya mewujudkan akurasi dan transparansi pengelolaan serta mendukung perbaikan kinerja perusahaan guna memenuhi harapan dan membangun kepercayaan stakeholder.

Sebagai bagian dari upaya strategis, Perusahaan juga memperkuat jalinan kerja sama dengan stakeholder. Beberapa sinergi dengan perusahaan BUMN baik dalam hal mengembangkan pupuk organik berbasis limbah tebu maupun dalam penyaluran dana Program Kemitraan sebagai upaya nyata dalam membangun hubungan positif serta mendukung kesejahteraan petani.

Untuk menangkap tema semangat perubahan, sampul depan menampilkan ikon kemudi kapal dengan latar belakang gradasi warna biru. Mengilustrasikan bahwa perubahan di PTPN XI merupakan upaya menemukan Blue Ocean baru bagi bisnisnya, meninggalkan Red Ocean yang telah jenuh dan sesak oleh kompetitor.

Ilustrasi kemudi kapal terbagi menjadi tiga pilar perubahan (penguatan bisnis inti, diversifikasi usaha, optimalisasi teknologi informasi), dengan inti berwarna kuning yang menggambarkan profesionalitas dan integritas sebagai prinsip utama yang mengikat ketiganya.

Tiga pilar dan prinsip utama inilah yang tetap dipegang dan menjadi pemandu navigasi ketika menahkodai pelayaran mengarungi laut lepas penuh tantangan yang akan menguji tekad dan ketekunan nahkoda dan para awak kapalnya.

In the midst of the imposing challenges of the national sugar industry, PTPN XI continues to improve. 2018 was the starting point of corporate transformation as an effort to achieve the mission, namely managing and developing sugarcane-based agroindustry and diversifying businesses to provide added value. The spirit of change is realized through three main steps; strengthening core business, developing business diversification and optimizing information technology supported by integrity and professionalism to ensure the fulfillment of stakeholder expectations.

Strengthening the core business was carried out with modernization efforts through the revitalization program of two sugar factories, namely PG Assembagoes and PG Djatiroto. This program is still ongoing in 2018, and is planned to operate on the 2019 milling year, so that it will be effective within the year.

In an effort to build a new business to support its core business, PTPN XI optimizes asset utilization through business diversification. The company began to develop sugar cane derivative products, built business lines supporting core businesses to optimize assets through property, and Heritage & Edupark.

Information disclosure, especially to stakeholders, is the main focus of the corporation supported by the consistency of the use of information technology 4.0 through the implementation of Enterprise Resources Planning (ERP) with the System Application and Product in data processing (SAP) platform. The commitment was able to deliver PTPN XI to win 2nd place at the 2017 HPN Award for the System and Procedure Development category. Trusted as an ERP implementation pilot project at PTPN Group (Plantation Holding), in 2018 PTPN XI has implemented a full module & single system and carried out SAP-based financial audits.

ERP implementation is supported by an increase in employee integrity and professionalism as an effort to realize the accuracy and transparency of management and support the improvement of company performance to meet expectations and build stakeholder trust.

As part of strategic efforts, the Company also strengthens the collaboration with stakeholders. Some synergies with state-owned companies both in developing organic fertilizer based on sugarcane waste and in channeling the Partnership Program funds as a real effort in building positive relationships and supporting the welfare of farmers.

To capture the theme of the spirit of change, the front cover displays the icon of the ship’s steering wheel with a background of blue shades. Illustrating that the change in PTPN XI as an attempt to find a new Blue Ocean for its business, leaving the Red Ocean for it is already saturated and crowded by competitors.

The illustration of the ship’s steering wheel is divided into three pillars of change (strengthening core business, business diversification, information technology optimization), with a yellow core that describes professionalism and integrity as the main principles that bind the three.

It is these three pillars and main principles that remains to be held and becomes navigational compass on carrying out the voyage of cruising the high seas full of challenges, that will test the determination and perseverance of the captain and his crew.

Sampul, Tema dan Penjelasan Cover, Theme and ExplanationPT Perkebunan Nusantara XI Laporan Tahunan Annual Report 2018 32

Alamat Kantor PemasaranMarketing Office

Visi, Misi, Meaning, Budaya,dan Logo PerusahaanVision, Mission, Meaning, Culture,and Corporate Logo

Kronologi Kepemilikan SahamShare Ownership Chronology

Struktur OrganisasiOrganization Structure

Uraian Mengenai SDMDescription on Human Resources

Struktur Grup PerusahaanCompany Group Structure

Komposisi Kepemilikan SahamShare Ownership Composition

Kepemilikan Saham pada Entitas Anakdan Entitas AsosiasiShare Ownership in Subsidiary andAssociated Entities

Profil Dewan KomisarisProfile of the Board of Commissioners

Profil DireksiProfile of the Board of Directors

Informasi pada Website PerusahaanInformation on Company’s Website

Penghargaan dan SertifikatAwards and Certificates

65

66

75

76

78

82

83

84

86

90

94

96

DAFTAR ISITABLE OF CONTENTS

Sampul, Tema dan PenjelasanCover, Theme and Explanation

Daftar IsiTable of Contents

Referensi Kriteria ARA 2018Cross Reference for 2018 Annual ReportAward Criteria

Ringkasan Kinerja 2018Performance Highlight 2018

Ikhtisar KeuanganFinancial Highlight

Ikhtisar OperasionalOperational Highlight

Peristiwa PentingSignificant Events

Laporan Dewan KomisarisReport of the Board of Commissioners

Laporan DireksiReport of the Board of Directors

2

4

8

26

28

30

32

36

44

56

58

60

62

63

Informasi PerusahaanCorporate Information

Riwayat Singkat PTPN XIHistory of Establishment

Jejak Langkah PerusahaanCompany Milestones

Bisnis Utama PerusahaanCompany Main Business

Wilayah Kerja PerusahaanCompany Working Area

PROFILPERUSAHAANCOMPANY PROFILE

54

98 116

116

118

118

119

119

125

129

132

135

ANALISIS DANPEMBAHASANMANAJEMENMANAGEMENT DISCUSSIONAND ANALYSIS

Tinjauan Kinerja KeuanganReview on Financial Performance

Laba (Rugi) Usaha Konsolidasi 2018Consolidated Operating Profit (Loss)2018

Posisi KeuanganFinancial Position

Liabilitas dan EkuitasLiability and Equity

Arus KasCash Flow

Investasi BaruNew Investment

Rasio KeuanganFinancial Ratio

Kemampuan Membayar Utang danKolektibilitas Piutang PerusahaanDebt Payable and the Company’sReceivable Collectibility

Perbandingan Target Perusahaandengan Realisasi Tahun 2018Comparison Between Target andRealization 2018

Informasi dan Fakta Material SetelahTanggal Laporan AkuntansiInformation and Material Facts afterthe Date of the Accounting Report

Struktur Modal dan KebijakanManajemenCapital Structure and ManagementPolicy

Ikatan Material untuk InvestasiBarang ModalBond of Material Investment of CapitalGoods

Informasi Keuangan yang MengandungKejadian Bersifat Luar Biasa danJarang TerjadiFinancial Information ContainingExtraordinary Events and RarelyHappens

Aspek PemasaranMarketing Aspect

Kebijakan DividenDividend Policy

Program Kepemilikan Saham olehKaryawan (ESOP/MSOP)Employee/Management ShareOwnership Program (ESOP/MSOP)

Transaksi Material yang MengandungBenturan Kepentingan dan/atauTransaksi dengan Pihak AfiliasiMaterial Transaction ContainingConflict of Interest and/or withAffiliated Parties

Perubahan Peraturan Perundangan-Undangan TerkaitAmendment to the Related Laws andRegulations

Perubahan Kebijakan AkuntansiChanges in Accounting Policy

Tinjauan Kinerja OperasionalReview of Operational Performance

ProduksiProduction

PenjualanSales

Prospek Usaha PerusahaanCompany Business Prospect

Aspek Pemasaran dan Pangsa PasarMarketing Aspect and Market Share

Informasi Kelangsungan UsahaInformation on Business Continuance

140

142

156

156

159

161

TATA KELOLAPERUSAHAANYANG BAIKGOOD CORPORATEGOVERNANCE

Tata Kelola PerusahaanCorporate Governance

Dewan KomisarisBoard of Commissioners

Pedoman dan Tata Tertib KerjaDewan KomisarisGuidelines and Code of Conduct of theBoard of Commissioners

Uraian Tanggung JawabDewan KomisarisResponsibilities of the Board ofCommissioners

Wewenang dan Hak Dewan KomisarisAuthority and Rights of the Board ofCommissioners

100

100

102

103

104

105

106

107

109

109

111

112

114

114

115

Daftar Isi Table of ContentPT Perkebunan Nusantara XI Laporan Tahunan Annual Report 2018 54

Frekuensi Pertemuan dan TingkatKehadiran DireksiMeeting Frequency and AttendanceLevel of the Board of Directors

Program Pengembangan BerkelanjutanSustainable Development Program

Remunerasi Dewan Komisaris dan DireksiRemuneration of Board ofCommissioners and Board of Directors

Hubungan Afiliasi antara DewanKomisaris, Direksi dan Pemegang SahamAffiliation Among Board of Commissioners, Board of Directors and Shareholders

Keberagaman Komposisi DewanKomisaris dan DireksiDiversity of Composition of Board ofCommissioners and Board of Directors

Sekretaris PerusahaanCorporate Secretary

Sistem Pengendalian InternalInternal Control System

Satuan Pengawasan InternalInternal Audit Unit

Komite AuditAudit Committee

Profil Komite AuditProfile of the Audit Committee

Independensi Komite AuditIndependency of the Audit Committee

Uraian Tugas dan Tanggung JawabKomite AuditWork and Responsibilities of theAudit Committee

Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit 2018Execution of Audit CommitteeActivities in 2018

Frekuensi Pertemuan dan TingkatKehadiran Komite AuditAudit Committee MeetingFrequency and Attendance Level

Manajemen RisikoRisk Management

Akuntan PublikPublic AccountantTinjauan Kinerja KeuanganReview on Financial Performance

197

200

202

204

205

206

210

212

220

222

223

223

224

225

226

233

Komposisi dan Pembagian TugasDewan KomisarisComposition and Division of Duties ofthe Board of Commissioners

Independensi Dewan KomisarisIndependence of the Board ofCommissioners

Pelaksanaan TugasDewan Komisaris 2018Implementation of Duties of the Boardof Commissioners 2018

Frekuensi Pertemuan dan TingkatKehadiran Dewan KomisarisFrequency of Meetings andAttendance of Board of Commissioners

Program PengembanganBerkelanjutan Dewan KomisarisBoard of Commissioners SustainableDevelopment Program

Komisaris IndependenIndependent Commissioner

Komite-komite di BawahDewan KomisarisCommittees under theBoard of Commissioners

Komite Nominasi dan/atau RemunerasiNomination and/or RemunerationCommittee

Komite Manajemen RisikoRisk Management Comitte

DireksiBoard of Directors

Pedoman dan Tata Tertib Kerja DireksiGuidelines and Code of Conduct of theBoard of Directors

Uraian Tanggung Jawab DireksiDescription of Board of Directors’Responsibility

Wewenang dan Hak DireksiAuthority and Rights of the Board ofDirectors

Komposisi dan Pembagian TugasDireksiComposition and Division of Board ofDirectors’ Duties

Independensi DireksiIndependence of the Board ofDirectors

Pelaksanaan Tugas Direksi tahun 2018Implementation of Board of DirectorsDuties in 2018

163

164

165

172

177

178

179

181

181

182

182

184

186

189

192

192

Perkara Penting yang DihadapiPerusahaan, Entitas Anak, AnggotaDewan Komisaris dan Direksi yang MasihMenjabatImportant Cases Faced by the Company,Subsidiary, and Current Members of theBoard of Commissioners and Board ofDirectors

Kode Etik PerusahaanCode of Conduct

Pengendalian GratifikasiGratuity Control

Sistem Pelaporan PelanggaranWhistleblowing System (WBS)

Akses Informasi dan Data PerusahaanInformation Accessibility andTransparency

Penilaian Penerapan GCGAssessment of GCG Implementation

303 PERNYATAANTANGGUNG JAWABSTATEMENT OFRESPONSIBILITY

304 LAPORANKEUANGANFINANCIAL REPORT

234

241

244

250

256

260

280 TANGGUNG JAWABSOSIAL PERUSAHAANCORPORATE SOCIALRESPONSIBILITY

Kebijakan atas Tanggung Jawab SosialPerusahaanPolicy on Corporate Social Responsibility

Tanggung Jawab Sosial PerusahaanBidang Pengembangan Sosial danKemasyarakatanCorporate Social Responsibility RegardingSocial Development

Tanggung Jawab Sosial PerusahaanBidang Lingkungan HidupCorporate Social Responsibility Regardingthe Environment

Tanggung Jawab Sosial PerusahaanBidang Ketenagakerjaan, Kesehatan danKeselamatan KerjaCorporate Social Responsibility RegardingEmployment, Occupational Health andSafety

Tanggung Jawab Sosial PerusahaanBidang Tanggung Jawab terhadap Produkdan PelangganCorporate Social Responsibility RegardingProduct Responsibility

282

282

284

285

291

Daftar Isi Table of ContentPT Perkebunan Nusantara XI Laporan Tahunan Annual Report 2018 76

1. Jumlah investasi pada entitas asosiasi;2. Jumlah aset;3. Jumlah liabilitas; dan4. Jumlah ekuitas

“Rasio keuangan dalam bentuk perbandingan selama 5 (lima) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun informasi memuat 5 (lima) rasio keuanganyang umum dan relevan dengan industri perusahaan.”

“Informasi harga saham dalam bentuk tabel dan grafik1. Jumlah saham yang beredar;2. Informasi dalam bentuk tabel yang memuat:

a. Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa efek tempat saham dicatatkan;

b. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa efek tempat saham dicatatkan; dan

c. Volume perdagangan saham pada Bursa efek tempat saham dicatatkan.

3. Informasi dalam bentuk grafk yang memuat paling kurang:a. Harga penutupan berdasarkan harga pada

Bursa efek tempat saham dicatatkan; danb. Volume perdagangan saham pada Bursa efek

tempat saham dicatatkan. untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir.

Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kapitalisasi pasar, informasi harga saham, dan volume perdagangan saham, agar diungkapkan.“

“Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir informasi memuat:1. Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang

beredar (outstanding);2. Tingkat bunga/imbalan;3. Tanggal jatuh tempo; dan4. Peringkat obligasi/sukuk tahun 2016 dan 2017.

Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki obligasi/sukuk/obligasi konversi, agar diungkapkan.

1. The amount of the investment entity of the Association;2. Total assets;3. The amount of a liability; and4. Amount of the equity

“Financial ratios in the form of a comparison during the last 5 (five) year or since If the company started his business running its business activities during theless than three (3) years the information contains the 5 (five) financial ratios a common and relevant to the industry the company. “

“The stock price information in the form of a table and graphic1. Number of outstanding shares;2. Information in the form of a table contains:

a. Price based on market capitalization. in place of the stock exchange is recorded;

b. Stock price highs, lows, and based on the closing price on Place stock exchange shares is recorded; and

c. The Volume of stock trading on Place stock exchange shares is recorded.

3. The information in the form of a grafk contains at least:a. Closing price based on price in place of the stock

exchange is recorded; andb. The Volume of stock trading on Place stock

exchange shares is recorded. for each quarterly period in 2 (two) the last fiscal year.

Note: If the company does not have market capitalization, stock price information, and the volume of stock trading, so that disclosed. “

“The information about bonds, or convertible bonds are still outstanding in the 2 (two) the fiscal year of the last information contains:1. The amount of the bonds/sukuk/convertible bonds

outstanding (outstanding);2. Interest rate/reward;3. Due date; and4. 2016 bonds/ratings 2017.

Note: If the company does not have bonds/conversion bonds, it is to be disclosed.

REFERENSI KRITERIAANNUAL REPORT AWARD 2018CROSS REFERENCE FOR 2017 ANNUAL REPORT AWARD CRITERIA

Referensi Kriteria Annual Report Award 2018 Cross Reference for 2018 Annual Report Award Criteria

No MATERI DAN PENJELASAN

I. UMUM

II. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

I. GENERAL

II. SUMMARY OF KEYFINANCIAL INFORMATION

HalamanPage

HalamanPage

SUBJECT AND EXPLENATION

Laporan tahunan disajikan dalam bahasa indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam bahasa inggris.

Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan mengguna

Laporan tahunan mencantumkan identitasperusahaan dengan jelas.Nama perusahaan dan tahun Laporantahunan ditampilkan di:1. Sampul muka;2. Samping;3. Sampul belakang; dan4. Setiap halaman.

Laporan tahunan ditampilkan di website perusahaan. Mencakup Laporan tahunanterkini dan paling kurang 4 (empat) tahunterakhir.

1

2

3

4

5

6

28

29

36

29

N/A

75

75

Informasi hasil usaha perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 5 (lima) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun informasi memuat antara lain:1. Penjualan/pendapatan usaha;2. Laba (rugi):

a. Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan

b. Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali;

3. Total laba (rugi) dan penghasilan komprehensif lain:a. Diatribusikan kepada pemilik entitas induk;

danb. Diatribusikan kepada kepentingan

nonpengendali; dan4. Laba (rugi) per saham.

Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, perusahaan menyajikan laba (rugi) dan penghasilan komprehensif lain secara total.

Informasi posisi keuangan perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 5 (lima) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun informasi memuat antara lain:

The annual report is written in good indonesian and is recommended to have it also in english.

The annual report should be printed in good quality paper, using the font type and size that allow for easy reading.

The annual report should clearly inform theidentity of the company.name of company and year of the annualreport are shown on:1. the front cover;2. the spine;3. the back cover; and4. each page.

The annual report is made available on the company’s website. including the latest annual report and at least the annual reports of the last four years

The company’s business results in information form of comparison during 5 (five) years book or since the start of his efforts if the company runs activities his business for less than three (3) years the information contains among others:1. Sales/revenues;2. Profit (loss):

a. The phrase attributed to the owner entity parent; and

b. Are attributed to the non-controlling interests;3. Total profit (loss) and and other earnings

comprehension:a. The phrase attributed to the owner entity parent;

andb. Are attributed to the non-controlling interest; and

4. Earnings (loss) per share.

Note: If the company does not have the child entities, the company serves the profit (loss) other comprehensive income and in total.

The company’s financial position in the information form of comparison during 5 (five) years book or since the start of his efforts if the company runs activities his business for less than three (3) years the information contains among others:


II. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

III. LAPORAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

II. SUMMARY OF KEYFINANCIAL INFORMATION

III. THE BOARDS OF COMMISSIONER ANDBOARD OF DIRECTORS’ REPORT

HalamanPage

HalamanPage


7

8

9

“Laporan Dewan KomisarisMemuat hal-hal sebagai berikut:1. Penilaian atas kinerja Direksi mengenai

pengelolaan perusahaan dan dasar penilaiannya2. Pandangan atas prospek usaha perusahaan

yang disusun oleh Direksi dan dasar pertimbangannya

3. Pandangan atas penerapan/pengelolaan whistleblowing system (WBS) di perusahaan dan peran Dewan Komisaris dalam WBS tersebut; dan

4. Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada) dan alasan perubahannya.”

5. Komite dibawah pengawasan Dewan Komisaris

10 The Report Of The Board Of CommissionersContains the following things:1. Assessing the performance of the Board of Directors

regarding the management of the company and foundation of assessment

2. Top view of business prospects companies compiled by the Board of Directors and the basis of the reasoning

3. View over the implementation/management whistleblowing system (WBS) in the company and the role of the Board of Commissioners in the WBS. and

4. Changes in the composition of the Board of Commissioners (if applicable) and the reason changes.“

5. Under the supervision of the Board Committee Commissioner

PT Perkebunan Nusantara XI Laporan Tahunan Annual Report 2018 98


III. LAPORAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

IV. PROFIL PERUSAHAAN

III. THE BOARDS OF COMMISSIONER ANDBOARD OF DIRECTORS’ REPORT

IV. COMPANY PROFILE

HalamanPage

HalamanPage


“Laporan Direksi Memuat hal-hal sebagai berikut:1. Analisis atas kinerja perusahaan, yang

mencakup antara lain:a. Kebijakan strategis;b. Perbandingan antara hasil yang dicapai

dengan yang ditargetkan; danc. Kendala-kendala yang dihadapi perusahaan

dan langkah-langkah penyelesaiannya;2. Analisis tentang prospek usaha;3. Perkembangan penerapan tata kelola

perusahaan pada tahun buku; dan4. Perubahan komposisi anggota Direksi (jika ada)

dan alasan perubahannya.”

“Tanda tangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Memuat hal-hal sebagai berikut:1. Tanda tangan dituangkan pada lembaran

tersendiri;2. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi

bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan;

3. Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya; dan

4. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan.”

“Nama dan alamat lengkap perusahaan informasi memuat antara lain: nama dan alamat, kode pos, no. telp, no. Fax, e-mail, dan website.”

“Riwayat singkat perusahaan Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, dan perubahan nama perusahaan (jika ada) dan tanggal efektif perubahan nama perusahaan.Catatan: apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan”

“Bidang usaha Uraian mengenai antara lain:1. Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran

dasar terakhir;2. Kegiatan usaha yang dijalankan; dan3. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan.”

“Struktur Organisasi Dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan paling kurang sampai dengan struktur satu tingkat di bawah direksi.”

“Visi, Misi, dan Budaya perusahaan Mencakup:1. Visi perusahaan;2. Misi perusahaan;3. Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah

disetujui oleh Direksi/Dewan Komisaris; dan4. Pernyataan mengenai budaya perusahaan

(corporate culture) yang dimiliki perusahaan.”

11

12

13

14

15

16

17

“The Report Of The Board Of Directors Contains the following things:1. Analysis of the top performing company, which

include, among others:a. Strategic policy;b. Comparison of results achieved by targeted; andc. Constraints faced the company and measures the

solution;2. Analysis of business prospects;3. Development of application governance the company

in the book; and4. Changes in the composition of the Board of Directors

(if applicable) and the reason changes. “

“The signatures of members of Board of Commissioners and Member of the Board of Directors Contains the following things:1. The signature is poured on a sheet of its own;2. A statement that the Board of Commissioners and

The Board of Directors are fully responsible for the truth of the contents of the annual report;

3. Signed the entire members of the Board Commissioners and Board members with State the names and terms of Office; and

4. A written explanation in a separate letter of those concerned in terms of There is a member of the Board of Commissioners or the Board of directors who are not signing the annual report, or written explanation in a separate letter of the other members in terms of not There is an explanation in writing from the concerned. “

“The full company name and address information contains among others: name and address, postal code, phone telephone number and faximile, e-mail, and Web sites. “

“A brief History of the company Includes among others: date/year of establishment, change of name, and company name (if any) and the effective date of the changes the company’s name. Note: If the company never make changes to your name, in order to be disclosed “

“Line of business Description: 1. The business activities of the company according to

the articles of Association; 2. Business activities performed; and 3. Products and/or services produced.“

“Organizational structure In the form of a chart, including names and position at least up to one-level structure under directors.“

“Vision, mission and corporate culture Includes:1. Company vision;2. Company mission;3. Information that the vision and mission has

been approved by the Board of Directors / Board Commissioner; and

4. Statement about company culture owned (corporate culture) company.”


IV. PROFIL PERUSAHAAN IV. COMPANY PROFILEHalaman

Page


“Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris informasi memuat antara lain:1. Nama;2. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan

pada perusahaan atau lembaga lain);3. Umur;4. Domisili;5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga

pendidikan);6. Pengalaman kerja (Jabatan, instansi, dan

periode Menjabat); dan7. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan)

sebagai anggota Dewan Komisaris di perusahaan sejak pertama kali ditunjuk.”

“Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Direksi informasi memuat antara lain:1. Nama;2. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan

pada perusahaan atau lembaga lain);3. Umur;4. Domisili;5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga

pendidikan);6. Pengalaman kerja (Jabatan, instansi, dan

periode Menjabat); dan7. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan

sebagai anggota Direksi di perusahaan sejak pertama kali ditunjuk.”

“Jumlah karyawan (komparatif 2 tahun) dan deskripsi pengembangan kompetensinya (misal: aspek pendidikan dan pelatihan karyawan informasi memuat antara lain:1. Jumlah karyawan untuk masing-masing level

organisasi;2. Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat

pendidikan;3. Jumlah karyawan berdasarkan status

kepegawaian;4. Data pengembangan kompetensi karyawan yang

telah dilakukan pada tahun buku yang terdiri dari pihak (level jabatan) yang mengikuti pelatihan, jenis pelatihan, dan tujuan pelatihan; dan

5. Biaya pengembangan kompetensi karyawan yang telah dikeluarkan pada tahun buku.”

“Komposisi pemegang saham Mencakup antara lain:1. Rincian nama pemegang saham yang meliputi

20 pemegang saham terbesar dan persentase kepemilikannya;

2. Rincian pemegang saham dan persentase kepemilikannya meliputi:a. Nama pemegang saham yang memiliki 5%

atau lebih saham;b. Nama Komisaris dan Direktur yang memiliki saham; danc. Kelompok pemegang saham masyarakat

dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%.

3. Nama Direktur dan Komisaris serta persentase kepemilikan sahamnya secara langsung dan tidak langsung.

Catatan: apabila Direktur dan Komisaris tidak memiliki saham langsung dan tidak langsung, agar diungkapkan.”

18

19

20

21

“The member’s identity and brief curriculum vitae board of Commissioners information includes, among others:1. Name;2. Position and period of office (including position at

the company or institution other);3. Age;4. Domicile;5. Education (Field of Study and Institution education);6. Work experience (Position, agency, and Serving

period); and7. Appointment history (period and position) as a

member of the Board Commissioner in the company since first appointment time. “

“The member’s identity and brief curriculum vitae Directors information includes, among others:1. Name;2. Position and period of office (including position at

the company or institution other);3. Age;4. Domicile;5. Education (Field of Study and Institution education);6. Work experience (Position, agency, and Serving

period); and7. Appointment history (period and position) as a

member of the Board of Directors at company since it was first appointed. “

“Number of employees (comparative 2 years) and description of competency development (for example: aspects of education and training employee information includes, among others:1. Number of employees for each organizational level;2. Number of employees for each level of education;3. Number of employees based on status staffing;4. Data on competency development employees that

have been done on book year consisting of parties (level position) who participates in training, type training, and training objectives; and

5. Costs for developing competencies employees who have been issued at fiscal year.”

“Composition of shareholders Includes among others:1. Details of the names of the shareholders covering 20

of the largest shareholders and the percentage of ownership;

2. Shareholder details and percentage ownership includes:a. Name of shareholders have 5% or more shares;b. Name of Commissioner and Director own shares;

andc. Shareholder group community with ownership

shares each less than 5%.3. Names of Directors and Commissioners as well

percentage share ownership direct and indirect.

Note: if the Director and Commissioner do not have direct and indirect shares, It is to be disclosed.“

44

303

56

58

62

76

66

86

90

79

370

Referensi Kriteria Annual Report Award 2018 Cross Reference for 2018 Annual Report Award CriteriaPT Perkebunan Nusantara XI Laporan Tahunan Annual Report 2018 1110



Page


“Daftar entitas anak dan/atau entitas asosiasi informasi memuat antara lain:1. Nama entitas anak dan/atau asosiasi;2. Persentase kepemilikan saham;3. Keterangan tentang bidang usaha entitas anak

dan/atau entitas asosiasi; dan4. Keterangan status operasi entitas anak dan/

atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi).”

“Struktur grup perusahaan Struktur grup perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitas anak, entitas asosiasi, joint venture, dan special purpose vehicle (SpV).”

“Kronologi penerbitan saham (termasuk private placement) dan/atau pencatatan saham dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku Mencakup antara lain:1. Tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai

nominal saham, dan harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi (corporate action);

2. Jumlah saham tercatat setelah masing masing tindakan korporasi (corporate action); dan

3. Nama bursa di mana saham perusahaan dicatatkan.

Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi pencatatan saham, agar diungkapkan.”

“Kronologi penerbitan dan/atau pencatatan efek lainnya dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku Mencakup antara lain:1. Nama efek lainnya, tahun penerbitan efek

lainnya, tingkat bunga/imbalan efek lainnya, dan tanggal jatuh tempo efek lainnya;

2. Nilai penawaran efek lainnya;3. Nama bursa dimana efek lainnya dicatatkan; dan4. Peringkat efek.

Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi penerbitan dan pencatatan efek lainnya, agar diungkapkan.”

“Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang informasi memuat antara lain:1. Nama dan alamat pihak yang

mengadministrasikan saham perusahaan;2. Nama dan alamat Kantor akuntan publik; dan3. Nama dan alamat perusahaan pemeringkat

efek.”

“Penghargaan yang diterima dalam tahun buku terakhir dan/atau sertifkasi yang masih berlaku dalam tahun buku terakhir baik yang berskala nasional maupun internasional informasi memuat antara lain:1. Nama penghargaan dan/atau sertifkat;2. Tahun perolehan;3. Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifkat;

dan4. Masa berlaku (untuk sertifkasi).”

22

23

24

25

26

27

“List of subsidiaries and / or associates information includes, among others:1. Names of subsidiaries and / or associations;2. Percentage of share ownership;3. Information about the business sector of the entity

children and / or associates; and4. Description of the entity’s operating status child and

/ or associate entity (already operating or not yet operating).“

“Company group structure Company group structure in the form a chart that describes a subsidiary, associate, joint venture and special purpose vehicle (SpV). “

“Chronology of stock issuance (including private placement) and / or recording shares from the beginning of the issuance up to end of the financial year Includes among others:1. Year of issuance of shares, amount shares, share

nominal value, and price share offer for each corporate action;

2. The number of listed shares after each corporate action (corporate action); and

3. Name of the exchange where the company shares listed.

Note: if the company does not have chronology of listing shares, is to be disclosed.“

“Chronology of publishing and / or recording other effects from the beginning of the issuance to by the end of the financial year Includes among others:1. Name other effects, year of publication other

securities, interest rate / compensation for securities others, and the due date of the effect others;

2. Other securities offer value;3. Name of exchange where other securities listed; and4. Ranking effect.

Note: if the company does not have chronology of publishing and recording securities others, it is to be disclosed.“

“Name and address of the institution and / or profession support information includes, among others:1. Name and address of the party administering company shares;2. Name and address of the public accounting firm; and3. Company name and address securities rating. “

“Awards received in years the last book and / or certificate that is still valid in the last good financial year national and international scale information includes, among others:1. Name of award and / or certificate;2. year of acquisition;3. The awarding body and / or certificate; and4. Validity period (for certification).“



Page


“Nama dan alamat entitas anak dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada)Memuat informasi antara lain:1. Nama dan alamat entitas anak; dan2. Nama dan alamat kantor cabang/perwakilan.

Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak/cabang/perwakilan, agar diungkapkan.”

“Informasi pada Website perusahaan Meliputi paling kurang:1. Informasi pemegang saham sampai dengan

pemilik akhir individu;2. Isi Kode etik;3. Informasi rapat Umum pemegang Saham (rUpS)

paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam rUpS, ringkasan risalah rUpS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman rUpS, tanggal pemanggilan rUpS, tanggal rUpS, tanggal ringkasan risalah rUpS diumumkan;

4. Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir);

5. Profl Dewan Komisaris dan Direksi; dan6. Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi

“Pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris perusahaan, dan Unit audit internal Meliputi paling kurang informasi (jenis dan pihak yang relevan dalam mengikuti):1. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Dewan

Komisaris;2. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Direksi;3. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite

audit;4. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite

Nominasi dan remunerasi;5. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite

Lainnya;6. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Sekretaris

perusahaan; dan7. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Unit audit

internal yang diikuti pada tahun buku.

Catatan: apabila tidak terdapat pendidikan dan/atau pelatihan pada tahun buku, agar diungkapkan”

28

29

30

“Name and address of the subsidiary and / or branch office or representative office (if there is)Containing information include:1. Name and address of a subsidiary; and2. Name and address of the branch office /

representative.Note: if the company does not have subsidiary / branch / representative, it is to be disclosed.“

“Information on the company website Includes at least:

1. Shareholder information arrives with individual end owners;

2. Contents of the code of ethics;3. Information on the general meeting of the holders

Shares (RUPS) at least include agenda material discussed in RUPS, summary summary of RUPS, and important date information namely RUPS announcement date, date calling RUPS, RUPS date, date summary of RUPS minutes announced;

4. Separate annual financial statements (5 past years);5. Profession of the Board of Commissioners and

Directors; and6. Charter / Charter of the Board of Commissioners,

Directors

“Board education and / or training Commissioners, Directors, Committees, Secretary company, and internal audit unit Includes the least information (type and relevant parties in following):1. Education and / or training for Board of

Commissioners;2. Education and / or training for Directors;3. Education and / or training for Audit Committee;4. Education and / or training for Nomination and

Remuneration Committee;5. Education and / or training for Other Committees;6. Education and / or training for Company secretary;

and7. Education and / or training for the Unit internal audit

followed in the year book.

Note: if there is no education and / or training in the financial year, so disclosed “

HalamanPage

V. ANALISA DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

V. MANAGEMENT DISCUSSIONAND ANALYSIS

“Tinjauan operasi per segmen usaha Memuat uraian mengenai:1. Penjelasan masing-masing segmen usaha.2. Kinerja per segmen usaha, antara lain:

a. Produksi;b. Peningkatan/penurunan kapasitas produksi;c. Penjualan/pendapatan usaha; dand. Proftabilitas.”

31 “Operational review per business segment Contains descriptions of:1. An explanation of each business segment.2. Performance per business segment, including:

a. Production;b. Capacity increase / decrease production;c. Sales / business income; andd. Profitability”

84

82

N/A

75

N/A

75

N/A

96

65

94

177, 200

119


No MATERI DAN PENJELASAN SUBJECT AND EXPLENATION

“Uraian atas kinerja keuangan perusahaan analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dan penyebab kenaikan/penurunan (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai:1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset;2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka

panjang, dan total liabilitas;3. Ekuitas;4. Penjualan/pendapatan usaha, beban dan laba

(rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) dan penghasilan komprehensif lain;

5. Arus kas.”

“Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan penjelasan tentang:1. Kemampuan membayar utang, baik jangka

pendek maupun jangka panjang; dan2. Tingkat kolektibilitas piutang.”

“Bahasan tentang struktur modal (capital structure) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policy) penjelasan atas:1. Rincian struktur modal (capital structure) yang

terdiri dari utang berbasis bunga/sukuk dan ekuitas; dan

2. Kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policies); dan

3. Dasar pemilihan kebijakan manajemen atas struktur modal.”

“Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal pada tahun buku terakhirpenjelasan tentang:1. Nama pihak yang melakukan ikatan;2. Tujuan dari ikatan tersebut;3. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi

ikatan-ikatan tersebut;4. Mata uang yang menjadi denominasi; dan5. Langkah-langkah yang direncanakan

perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait.

Catatan: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir agar diungkapkan.”

“Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir penjelasan tentang:1. Jenis investasi barang modal;2. Tujuan investasi barang modal; dan3. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan

pada tahun buku terakhir.

Catatan: apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan.”

“Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang mengenai pendapatan, laba, dan lainnya yang dianggap penting bagi

32

33

34

35

36

37

“Description of the company’s financial performance financial performance analysis that includes comparison between financial performance the year concerned with the year previous and causes of increase / decline (in the form of narratives and tables), among others regarding: 1. Current assets, non-current assets, and total assets asset; 2. Short-term liabilities, term liabilities length, and

total liability; 3. Equity; 4. Sales / business income, expenses and

comprehensive income (loss) other, and total profit (loss) and income other comprehensive;

5. Cash flow.“

“Discussion and analysis of abilities pay debt and collectability company receivables, by presenting relevant ratio calculation according to industrial type of company explanation of: 1. The ability to pay debts, fine short and long term; and 2. The collectability rate of accounts receivable. “

“Discussion of capital structure (capital structure) and top management policies capital structure (capital structure policy) explanation for: 1. Details of capital structure (capital structure) which

consists of interest-based debt / sukuk and equity; and

2. Management policy on capital structure (capital structure policies); and

3. Basic management policy selection on capital structure.“

“Discussion about material ties for capital goods investment in the year the last book explanation of: 1. Name of the party making the bond; 2. The purpose of the bond; 3. The source of funds expected to fulfill these bonds; 4. Currency that is the denomination; and 5. Planned steps company to protect risk from related

foreign currency position.

Note: if the company does not have bonds related to investment in goods capital in the last financial year so disclosed. “

“Discussion on capital goods investment which was realized in the last financial year explanation of:

1. Type of capital goods investment; 2. capital goods investment objectives; and 3. Value of investment in capital goods issued in the last financial year.

Note: if there is no realization capital goods investment, to be disclosed. “

“Information on comparison between targets on the beginning of the financial year with the results achieved (realization), and that target or projection want to be achieved for the next year regarding income, profits and others considered important for the company

HalamanPage




perusahaan informasi memuat antara lain:1. Perbandingan antara target pada awal tahun

buku dengan hasil yang dicapai (realisasi); dan2. Target atau proyeksi yang ingin dicapai dalam 1

(satu) tahun mendatang.”

“Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang.Catatan: apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan, agar diungkapkan.”

“Uraian tentang prospek usaha perusahaan Uraian mengenai prospek perusahaan dikaitkan dengan industri dan ekonomi secara umum disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layakdipercaya”

“Uraian tentang aspek pemasaran Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan/atau jasa perusahaan, antara lain strategi pemasaran dan pangsa pasar.”

“Uraian mengenai kebijakan dividen dan jumlah dividen kas per saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir.Memuat uraian mengenai:3. Kebijakan pembagian dividen;4. Total dividen yang dibagikan;5. Jumlah dividen kas per saham;6. Payout ratio; dan7. Tanggal pengumuman dan pembayaran dividen

kas untuk masing-masing tahun.

Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya.”

“Program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (eSOp/MSOp) Memuat uraian mengenai:1. Jumlah saham eSOp/MSOp dan realisasinya;2. Jangka waktu;3. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen

yang berhak; dan4. Harga exercise.Catatan: apabila tidak memiliki program dimaksud, agar diungkapkan.”

“Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana)Memuat uraian mengenai:1. Total perolehan dana;2. Rencana penggunaan dana;3. Rincian penggunaan dana;4. Saldo dana; dan5. Tanggal persetujuan rUpS/rUpO atas perubahan

penggunaan dana (jika ada).

Catatan: apabila tidak memiliki informasi realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, agar diungkapkan.”

38

39

40

41

42

43

information includes, among others: 1. a comparison between the target at the beginning book year with the results achieved (realization); and 2. target or projection to be achieved in the next 1 (one) year. “

“Information and material facts that occur after the date of the accountant’s report Description of important events after the date pf accountant’s report including its impact on business performance and risk in the future. Note: if there are no important events after the date of the accountant’s report, agar disclosed.“

“A description of the company’s business prospects Description of the company’s prospects associated with industry and economy in general accompanied by supporting data quantitative data from feasible trusted sources ”

“Description of the marketing aspect A description of the marketing aspects of the product and / or company services, including strategies marketing and market share. “

“Description of dividend policy and amount of cash dividends per share and amount annual dividends announced or paid for the last 2 (two) financial years. Contains descriptions of: 3. Policy on dividend distribution; 4. Total dividends distributed; 5. Amount of cash dividends per share; 6. Payout ratio; and 7. Date of announcement and payment cash dividends

for each year.

Note: if there is no division dividend, so that the reason is disclosed. “

“Employee ownership program and / or management implemented company (ESOP / MSOP) Contains descriptions of: 1. Amount of ESOP/ MSOP and realization; 2. Duration; 3. Requirements for employees and / or management is

entitled; and 4. Exercise prices. Note: if you do not have a program intended, to be disclosed. “

“Realization of use of proceeds from offer general (in terms of the company still required to submit a realization report use of funds) Contains descriptions of: 1. Total fund acquisition; 2. Plan for using funds; 3. Details of the use of funds; 4. Fund balance; and 5. Date of top RUPS / RUPS approval changes to the use

of funds (if any).

Note: if you do not have information realization of the use of proceeds from the offer general, to be disclosed.”

HalamanPage



100

107

111

112

112

100

109

129

132

115

116

N/A



“Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afliasi Memuat uraian mengenai:1. Nama pihak yang bertransaksi dan sifat

hubungan afliasi;2. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi;3. Alasan dilakukannya transaksi;4. Realisasi transaksi pada periode tahun buku

terakhir;5. Kebijakan perusahaan terkait dengan

mekanisme review atas transaksi; dan6. Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait.

Catatan: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan.”

“Uraian mengenai perubahan peraturan perundangundangan terhadap perusahaan pada tahun buku terakhir Uraian memuat antara lain:1. Perubahan kebijakan akuntansi;2. Alasan perubahan kebijakan akuntansi; dan3. Dampaknya secara kuantitatif terhadap laporan

keuangan.

Catatan: apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.”

“Informasi kelangsungan usaha pengungkapan informasi mengenai:1. Hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifkan

terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir;

2. Assessment manajemen atas hal-hal pada angka 1; dan

3. Asumsi yang digunakan manajemen dalam melakukan assessment.

Catatan: apabila tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifkan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan asumsi yang mendasari manajemen dalam meyakini bahwa tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifkan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku.”

“Uraian Dewan KomisarisUraian memuat antara lain:1. Uraian tanggung jawab Dewan Komisaris;2. Program pelatihan dalam rangka meningkatkan

kompetensi Dewan Komisaris atau program orientasi bagi Komisaris baru; dan

3. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris).”

44

45

46

47

“Material transaction information contains conflicts of interest and / or transactions with affiliated parties Contains descriptions of: 1. Name of the party transacting and the nature

affiliation; 2. An explanation of the fairness of the transaction; 3. The reason for the transaction; 4. Realization of transactions in the period of the year

the last book; 5. Company policies related to review mechanism for

transactions; and 6. Fulfillment of rules and regulations related.

Note: if you do not have a transaction intended, to be disclosed. “

“Description of regulatory changes legislation against the company in the last financial year The description includes: 1. Changes in accounting policies; 2. Reasons for changes in accounting policies; and 3. The impact is quantitative towards financial

statements.

Note: if there are no changes accounting policy in the last financial year, to be disclosed. “

“Business continuity information disclosure of information about: 1. Potentially influential things significant for business

continuity company in the last financial year; 2. Management’s assessment of matters at number 1;

and 3. Assumptions used by management in conducting

assessment.

Note: if there are no things potentially significant effect on business continuity of the company on the last financial year, to be disclosed assumptions underlying management in believe that there are no things potentially significant effect on business continuity of the company in the year book.”

“Description of the Board of Commissioners The description includes: 1. Description of the responsibilities of the Board of

Commissioners; 2. Training program in order improve the competence

of the Board Commissioner or orientation program New commissioner; and

3. Disclosure regarding the Board Charter (Board guidelines and work rules Commissioner).”

HalamanPage




“Informasi mengenai Komisaris independen Meliputi antara lain:1. Kriteria penentuan Komisaris independen; dan2. Pernyataan tentang independensi

masingmasing Komisaris independen.”

“Uraian DireksiUraian memuat antara lain:1. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab

masing-masing anggota Direksi;2. Penilaian atas kinerja komite-komite yang

berada di bawah Direksi (jika ada); dan3. Pengungkapan mengenai Board Charter

(pedoman dan tata tertib kerja Direksi).”

“Penilaian penerapan GCG untuk tahun buku 2018 yang meliputi paling kurang aspek Dewan Komisaris dan Direksi. Memuat uraian mengenai:1. Kriteria yang digunakan dalam penilaian;2. Pihak yang melakukan penilaian;3. Skor penilaian masing-masing kriteria;4. Rekomendasi hasil penilaian; dan5. Alasan belum/tidak diterapkannya rekomendasi.

Catatan: apabila tidak ada penilaian penerapan GCG untuk tahun buku 2018, agar diungkapkan.”

“Uraian mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Mencakup antara lain:1. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai

dengan penetapan remunerasi Dewan Komisaris;

2. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Direksi;

3. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Dewan Komisaris;

4. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Direksi;

5. Pengungkapan indikator untuk penetapan remunerasi Direksi; dan

6. Pengungkapan bonus kinerja, bonus non kinerja, dan/atau opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi (jika ada).

Catatan: apabila tidak terdapat bonus kinerja, bonus non kinerja, dan opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, agar diungkapkan.”

“Frekuensi dan tingkat Kehadiran rapat yang dihadiri mayoritas anggota pada rapat Dewan Komisaris (minimal 1 kali dalam 2 bulan), rapat Direksi (minimal 1 kali dalam 1 bulan), dan rapat gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi (minimal 1 kali dalam 4 bulan) informasi memuat antara lain:1. Tanggal rapat;2. Peserta rapat; dan3. Agenda rapat.

Untuk masing-masing rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan rapat gabungan.”

48

49

50

51

52

“Information about independent Commissioners These include: 1. Criteria for determining independent Commissioners; and 2. A statement about the independence of each

independent Commissioner.“

“Description of the Directors The description includes: 1. Scope of work and responsibilities answer to each

member of the Board of Directors; 2. Assessment of the performance of the committees

under the Board of Directors (if any); and 3. Disclosure regarding the Board Charter (Directors’

guidelines and work procedures).“

“Assessment of the application of GCG for the financial year 2018 which covers at least aspects Board of Commissioners and Directors. Contains descriptions of: 1. Criteria used in the assessment; 2. The party making the assessment; 3. Scoring scores for each criterion; 4. Recommendations for assessment results; and 5. Reasons not yet applied recommendation.

Note: if there is no assessment the application of GCG for the 2018 financial year, is to be disclosed.”

“A description of the remuneration policy for Board of Commissioners and Directors Includes among others: 1. Disclosure of proposal procedures up to the

determination of remuneration Board of Commissioners;

2. Disclosure of proposal procedures up to the determination of the remuneration of the Board of Directors;

3. Remuneration structure that shows the remuneration component and nominal amount per component for each member of the Board of Commissioners;

4. Remuneration structure that shows the remuneration component and nominal amount per component for each member of the Board of Directors;

5. Disclosure of indicators for determining the remuneration of the Board of Directors; and

6. Disclosure of performance bonuses, non-performance bonuses and / or stock options received by each member of the Board of Commissioners and Directors (if any).

Note: if there are no performance bonuses, non-performance bonuses and stock options received by each member of the Board of Commissioners and the Board of Directors, it should be disclosed.“

“The frequency and level of presence of the meeting which was attended by the majority of members at a meeting of the Board of Commissioners (at least 1 time in 2 months), meeting of the Board of Directors (at least 1 time in 1 month), and the joint meetings of the Board of Commissioners to the Board of Directors (at least 1 time in 4 months) information contains, among others: 1. Date of meeting; 2. Meeting participants; and 3. Meeting agenda.

For each of the Board of Commissioners, Directors and joint meetings.“

HalamanPage

VI. TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK VI. GOOD CORPORATE GOVERNANCE

HalamanPage


116

118

135

156

178

182

260

202

172, 197, 225



“Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu. Dalam bentuk skema atau diagram yang memisahkan pemegang saham utama dengan pemegang saham pengendali.

Catatan: yang dimaksud pemegang saham utama adalah pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perseroan, tetapi bukanpemegang saham pengendali.”

“Pengungkapan hubungan afliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan pemegang Saham Utama dan/atau pengendaliMencakup antara lain:1. Hubungan afliasi antara anggota Direksi dengan

anggota Direksi lainnya;2. Hubungan afliasi antara anggota Direksi dan

anggota Dewan Komisaris;3. Hubungan afliasi antara anggota Direksi dengan

pemegang Saham Utama dan/ atau pengendali;4. Hubungan afliasi antara anggota Dewan

Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan5. Hubungan afliasi antara anggota Dewan

Komisaris dengan pemegang Saham Utama dan/ atau pengendali.

Catatan: apabila tidak mempunyai hubungan afliasi dimaksud, agar diungkapkan.”

“Komite audit Mencakup antara lain:1. Nama, jabatan, dan periode jabatan anggota

komite audit;2. Riwayat pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga

pendidikan) dan pengalaman kerja (Jabatan, instansi, dan periode Menjabat) anggota komite audit;

3. Independensi anggota komite audit;4. Uraian tugas dan tanggung jawab;5. Uraian pelaksanaan kegiatan komite audit pada

tahun buku; dan6. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran

komite audit.”

“Komite/Fungsi Nominasi dan/atau remunerasiMencakup antara lain:1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat

anggota komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi;

2. Independensi komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi;

3. Uraian tugas dan tanggung jawab;4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite/fungsi

nominasi dan/atau remunerasi;

5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi;

6. Pernyataan adanya pedoman komite/fungsi nominasi dan/atau remunerasi; dan

7. Kebijakan mengenai suksesi Direksi.”

53

54

55

56

“Information regarding major and controlling shareholders , both directly and indirectly, reaches individual owners. In the form of a scheme or diagram that separates the major shareholders from the controlling shareholders.

Note: what is meant by the main shareholders is the party which, directly or indirectly, has at least 20% (twenty percent) of voting rights of all shares that have voting rights issued by a company, but not the controlling shareholder.“

“Disclosure of affiliated relations between members of the Board of Directors, Board of Commissioners and Major and / or controlling Shareholders Includes, among others: 1. Affiliation between members of the Board of Directors

and other members of the Board of Directors; 2. Affiliation between members of the Board of Directors

and members of the Board of Commissioners; 3. Affiliation between members of the Board of Directors

and the Main and / or controlling Shareholders; 4. Affiliation between members of the Board of

Commissioners and other Commissioners; and 5. Affiliation between members of the Board of

Commissioners and the Main and / or controlling Shareholders.

Note: if you do not have the referred related affiliation, it should be disclosed.“

“Audit Committee includes, among others: 1. Name, position, and term of office of audit

committee members; 2. Educational history (Study Fields and Educational

Institutions) and work experience (Position, agency, and period of Occupation ) of audit committee members;

3. Independence of audit committee members; 4. Description of duties and responsibilities; 5. Description of the activities of the audit committee

in the financial year; and 6. Frequency of meetings and the level of attendance of

the audit committee.“

“Nomination and / or remuneration committees / functions include, among others: 1. Name, position, and brief curriculum vitae of

members of the nomination committee / function and / or remuneration;

2. Independence of the nomination committee / function and / or remuneration;

3. Description of duties and responsibilities; 4. Description of the activities of the nomination

committee / function and / or remuneration activities;

5. Frequency of meetings and level of attendance of nomination committees / functions and / or remuneration;

6. Statement of guidelines for nomination committee / function and / or remuneration; and

7. Policy regarding the succession of Directors.“


“Komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris yang dimiliki oleh perusahaan Mencakup antara lain:1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat

anggota komite lain;2. Independensi komite lain;3. Uraian tugas dan tanggung jawab;4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite lain; dan5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran

komite lain.”

“Uraian tugas dan Fungsi Sekretaris perusahaanMencakup antara lain:1. Nama dan riwayat jabatan singkat sekretaris

perusahaan;2. Domisili;3. Uraian tugas dan tanggung jawab; dan4. Uraian pelaksanaan tugas sekre

“Uraian mengenai unit audit internal Mencakup antara lain:1. Nama ketua unit audit internal;2. Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit

audit internal;3. Sertifkasi sebagai profesi audit internal;4. Kedudukan unit audit internal dalam struktur

perusahaan;5. Laporan singkat pelaksanaan kegiatan unit

audit internal; dan6. Pihak yang mengangkat/memberhentikan ketua

unit audit internal.”

“Akuntan publik informasi memuat antara lain:1. Nama dan tahun akuntan publik yang melakukan

audit laporan keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun terakhir;

2. Nama dan tahun Kantor akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun terakhir;

3. Besarnya fee untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh Kantor akuntan publik pada tahun buku terakhir; dan

4. Jasa lain yang diberikan Kantor akuntan publik dan akuntan publik selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir.

Catatan: apabila tidak ada jasa lain dimaksud,agar diungkapkan.”

“Uraian mengenai manajemen risiko perusahaanMencakup antara lain:1. Penjelasan mengenai sistem manajemen risiko

yang diterapkan perusahaan;2. Penjelasan mengenai hasil reviu yang dilakukan

atas sistem manajemen risiko pada tahun buku;3. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi

perusahaan; dan4. Upaya untuk mengelola risiko tersebut.”

57

58

59

60

61

“Other committees under the Board of Commissioners owned by the company include, among others: 1. Name, position and brief curriculum vitae of other

committee members; 2. The independence of other committees; 3. Description of duties and responsibilities; 4. Description of the activities of other committees;

and 5. Frequency of meetings and other committee

attendance rates. “

“Job description and function of the Secretary company Includes among others: 1. Name and brief position history of the company

secretary; 2. Domicile; 3. Description of duties and responsibilities; and 4. Description of the implementation of secret tasks

“Description of the internal audit unit includes, among others: 1. Name of chairman of the internal audit unit; 2. Number of employees (internal auditors) in the

internal audit unit; 3. Certification as an internal audit profession; 4. Position of the internal audit unit in the company’s

structure; 5. Brief report on the implementation of internal audit

unit activities; and 6. The party that appoints / dismiss the head of the

internal audit unit. “

“Public accountant information includes, among others: 1. Name and year of public accountants who audit

annual financial statements for the last 5 (five) years; 2. Name and year of the public accounting firm that

audits the annual financial statements for the last 5 (five) years;

3. The amount of the fee for each type of service provided by the public accounting firm in the last fiscal year; and

4. Other services provided by public accounting firms and public accountants other than the annual financial statement audit services in the last fiscal year.

Note: if no other service is intended, it should be disclosed. “

“Description of risk management company Includes among others: 1. Explanation of the risk management system applied

by the company; 2. An explanation of the results of the review conducted

on the risk management system in the financial year; 3. An explanation of the risks faced by the company;

and 4. Efforts to manage these risks.“

HalamanPage


HalamanPage


83

204

220

181

181

206

212

233

226



“Uraian mengenai sistem pengendalian intern Mencakup antara lain:1. Penjelasan singkat mengenai sistem

pengendalian intern, antara lain mencakup pengendalian keuangan dan operasional;

2. Penjelasan kesesuaian sistem pengendalian intern dengan kerangka yang diakui secara internasional (COSO –internal control framework); dan

3. Penjelasan mengenai evaluasi yang dilakukan atas efektivitas sistem pengendalian intern.”

“Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan lingkungan hidupMencakup antara lain informasi tentang:1. Target/rencana kegiatan pada tahun 2018 yang

ditetapkan manajemen;2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak kuantitatif

atas kegiatan tersebut; dan terkait program lingkungan hidup yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, mekanisme pengaduan masalah lingkungan, pertimbangan aspek lingkungan dalam pemberian kredit kepada nasabah, dan lain-lain.

3. Sertifkasi di bidang lingkungan yang dimiliki.”

“Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerjaMencakup antara lain informasi tentang:1. Target/rencana kegiatan pada tahun 2018 yang

ditetapkan manajemen; dan2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak

kuantitatif atas kegiatan tersebut terkait praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat turnover karyawan, tingkat kecelakaan kerja, remunerasi, mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan, dan lain-lain.”

“Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatanMencakup antara lain informasi tentang:1. Target/rencana kegiatan pada tahun 2018 yang

ditetapkan manajemen;2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas

kegiatan tersebut; dan3. Biaya yang dikeluarkan terkait pengembangan

sosial dan kemasyarakatan, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur antikorupsi, pelatihan mengenai antikorupsi, dan lainlain.”

62

63

64

65

“The description of the internal control system includesAmong others: 1. A brief explanation of the internal control system ,

including financial and operational controls ;

2. An explanation of the suitability of the internal control system with an internationally recognized framework (COSO - internal control framework); and

3. An explanation of the evaluation carried out on the

effectiveness of the internal control system.“

“A description of corporate social responsibility related to the environment life Includes,Among other things, information about: 1. The target / plan of activities in 2018 set by

management; 2. Activities carried out and quantitative impacts

on these activities; and related environmental programs related to company operational activities , such as the use of materials and energy that are environmentally friendly and recyclable, the company’s waste treatment system , complaints mechanism for environmental problems, consideration of environmental aspects in providing credit to customers, and others.

3. Certifications in the field of environment owned.“

“A description of corporate social responsibility related to employment, health and safety work IncludesAmong other things, information about:

1. The target / plan of activities in 2018 set by management; and

2. Activities carried out and quantitative impacts on these activities are related to employment, health and safety and security practices, such as gender equality and employment opportunities, workplace facilities and safety, employee turnover rates, work accident rates, remuneration, complaints mechanism, labor issues, and others -other.”

“The description of corporate social responsibility related to social and community development includesAmong others, information about:

1. The target / plan of activities in 2018 determined by management;

2. Activities carried out and impacts on these activities; and

3. Costs incurred related to social and community development , such as the use of local labor, empowerment of communities around the company, improvement of social facilities and infrastructure, other forms of donations, communication about anti-corruption policies and procedures, anti-corruption training, etc.

HalamanPage



“Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan tanggung jawab kepada konsumenMencakup antara lain:1. Target/rencana kegiatan yang pada tahun 2018

ditetapkan manajemen; dan2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas

kegiatan tersebut terkait tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain.”

“Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, serta anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunanMencakup antara lain:1. Pokok perkara/gugatan;2. Status penyelesaian perkara/gugatan;3. Risiko yang dihadapi perusahaan dan nilai

nominal tuntutan/gugatan; dan4. Sanksi administrasi yang dikenakan kepada

perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan dan lainnya) pada tahun buku terakhir (atau terdapat pernyataan bahwa tidak dikenakan sanksi administrasi).

Catatan: dalam hal perusahaan, entitas anak, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi tidak memiliki perkara penting, agar diungkapkan.”

“Akses informasi dan data perusahaan Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui website (dalam bahasa indonesia dan bahasa inggris), media massa, mailing list, buletin, pertemuan dengan analis, dan sebagainya.”

“Bahasan mengenai kode etikMemuat uraian antara lain:1. Pokok-pokok kode etik;2. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi

seluruh level organisasi;3. Penyebarluasan kode etik;4. Sanksi untuk masing-masing jenis pelanggaran

yang diatur dalam kode etik (normatif ); dan5. Jumlah pelanggaran kode etik beserta sanksi

yang diberikan pada tahun buku terakhir.

Catatan: apabila tidak terdapat pelanggaran kode etik pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.”

66

67

68

69

“The description of corporate social responsibility related to responsibility to consumers includesAmong others: 1. Target / plan of activities which in 2018 is set by

management; and

2. Activities carried out and impacts on these activities are related to product responsibilities, such as consumer health and safety, product information, facilities, quantities and countermeasures for consumer complaints, and others. “

“Important cases currently being faced by the company, subsidiaries, and members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors serving in the annual report period includeAmong others: 1. Principal matters / claims; 2. Status of settlement of case / claim; 3. The risks faced by the company and the nominal

value of the claim / claim; and 4. Administrative sanctions imposed on companies,

members of the Board of Commissioners and Directors, by the relevant authorities (capital market, banking and others) in the last fiscal year (or there is a statement that they are not subject to administrative sanctions).

Note: in the case of companies, subsidiaries, members of the Board of Commissioners, and members of the Board of Directors do not have important matters, so that they are disclosed. “

“Access to company information and data Description of the availability of access to company information and data to the public, for example through websites (in Indonesian and English), mass media, mailing lists, newsletters, meetings with analysts, and so on.”

“Discussion of the code of ethics Contains a description of, among others: 1. Points of ethics code; 2. Disclosure that the code of ethics applies to all levels

of the organization; 3. Dissemination of the code of ethics; 4. Sanctions for each type of violation stipulated in the

code of ethics (normative); and 5. Number of violations of the code of ethics along with

sanctions given in the last fiscal year.

Note: if there is no violation of the code of ethics in the last financial year, it should be disclosed.“

HalamanPage


210

284

285

282

291

234

256

241



“Pengungkapan mengenai whistleblowing system Memuat uraian tentang mekanisme whistleblowing system antara lain:1. Penyampaian laporan pelanggaran;2. Perlindungan bagi whistleblower;3. Penanganan pengaduan;4. Pihak yang mengelola pengaduan; dan5. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses

pada tahun buku terakhir serta tindak lanjutnya.6. Sanksi/tindak lanjut atas pengaduan yang telah

selesai diproses pada tahun buku.

Catatan: apabila tidak terdapat pengaduan yang masuk dan telah selesai diproses pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.”

“Kebijakan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Uraian kebijakan perusahaan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin.

Catatan: apabila tidak ada kebijakan dimaksud, agar diungkapkan alasan dan pertimbangannya.”

“Surat pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tentang tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Kesesuaian dengan peraturan terkait tentang tanggung Jawab atas Laporan Keuangan.”

Opini auditor independen atas laporan keuangan

“Deskripsi auditor independen di OpiniDeskripsi memuat tentang:1. Nama dan tanda tangan;2. Tanggal Laporan audit; dan3. Nomor ijin Kap dan nomor ijin akuntan publik.”

“Laporan keuangan yang lengkapMemuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan:1. Laporan posisi keuangan;2. Laporan laba rugi dan penghasilan

komprehensif lain;3. Laporan perubahan ekuitas;4. Laporan arus kas;5. Catatan atas laporan keuangan;6. Informasi komparatif mengenai periode

sebelumnya; dan7. Laporan posisi keuangan pada awal periode

sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifkasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan).”

70

71

72

73

74

75

“Disclosures regarding whistleblowing system Contains a description of the whistleblowing system mechanism, including: 1. Submission of reports of violations; 2. Protection for whistleblowers; 3. Complaint handling; 4. The party managing the complaint; and 5. The number of complaints entered and processed in

the last fiscal year and their follow-up. 6. Sanctions / follow-up on complaints that have been

processed in the financial year.

Note: if there are no complaints that enter and have been processed in the last financial year, it should be disclosed.“

“Policy regarding the diversity of the composition of the Board of Commissioners and Directors. Description of company policies regarding the diversity of the composition of the Board of Commissioners and Directors in education (field of study), work experience, age and gender.

Note: if there is no policy in question, the reasons and considerations are disclosed.“

“A statement from the Board of Directors and / or the Board of Commissioners regarding the responsibility for the Financial Report. Conformity with the relevant regulations regarding responsibility for the Financial Report.”

Independent auditor’s opinion on the report finance

“Description of the independent auditor in Opinion Description contains about: 1. Name and signature; 2. Date of audit report; and 3. Public auditor permit number and public accountant

permit number.“

“Complete financial reportContains complete elements of financial statements: 1. Statement of financial position; 2. Report on profit and loss and other comprehensive

income ; 3. Reports of changes in equity; 4. Cash flow statement; 5. Notes to financial statements; 6. Comparative information about the previous period ;

and 7. Report on financial position at the beginning of

the previous period when the entity applies an accounting policy retrospectively or makes a restatement of financial statement items , or when an entity reclassifies the items in its financial statements (if relevant)

HalamanPage


HalamanPageVII. INFORMASI KEUANGAN VII. FINANCIAL INFORMATION


“Perbandingan tingkat proftabilitas perbandingan laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.”

“Laporan arus KasMemenuhi ketentuan sebagai berikut:1. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas:

operasi, investasi, dan pendanaan;2. Penggunaan metode langsung (direct method)

untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi;

3. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan; dan

4. Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan.”

“Ikhtisar Kebijakan akuntansiMeliputi sekurang-kurangnya:1. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK;2. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan

keuangan;3. Pajak penghasilan;4. Imbalan kerja; dan5. Instrumen Keuangan.”

“Pengungkapan transaksi pihak berelasiHal-hal yang diungkapkan antara lain:1. Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan

dengan pihak berelasi;2. Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap

total pendapatan dan beban terkait; dan3. Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap

total aset atau liabilitas.”

“Pengungkapan yang berhubungan dengan perpajakanHal-hal yang harus diungkapkan:1. Rekonsiliasi fskal dan perhitungan beban pajak kini;2. Penjelasan hubungan antara beban

(penghasilan) pajak dan laba akuntansi;3. Pernyataan bahwa Laba Kena pajak (LKp) hasil

rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian Spt tahunan pph Badan;

4. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; dan

5. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak.”

76

77

78

79

80

“Comparison of proficiency level comparison of current year’s profit (loss) with the previous year. “

“Cash flow statementMeet the following conditions:1. Grouping in three categories activities: operations,

investments, and funding;2. Use of direct methods (direct method) to report cash

flows from operating activities;3. Separation of presentation between receipts cash

and / or cash outlays during current year in operating activities, investment and funding; and

4. Disclosure of non-cash transactions must be included in the notes to the report finance.“

“Summary of accounting policiesIncludes at least:1. Statement of compliance with SAK;2. Basic measurement and preparation financial

statements;3. Income tax;4. Employee benefits; and5. Financial instruments.“

“Disclosure of related party transactionsThings that are revealed include:1. Name of related party, and nature and relationship

with related parties;2. Transaction value and percentage to total income

and expenses related; and3. Amount of balance and percentage to total assets or

liabilities.“

“Disclosures relating to taxationThings that must be disclosed:

1. Fiscal reconciliation and load calculation current tax;2. Explanation of the relationship between loads

(income) tax and accounting profit;3. Statement that Taxable Profit (LKp) the results of

reconciliation are based on charging annual SPP Pph Agency;

4. Details of tax assets and liabilities deferred recognized in the report financial position for each presentation period, and total load (income) deferred tax which recognized in profit or loss when the amount is not visible from the amount deferred tax assets or liabilities that are recognized in the statement of financial position; and

5. Disclosure exists or does not exist tax dispute.“


250

205

308

309

310

311

313

315

320

342

350



“Pengungkapan yang berhubungan dengan segmen operasi Hal-hal yang harus diungkapkan:1. Informasi umum yang meliputi faktor-faktor

yang digunakan untuk mengidentifkasi segmen yang dilaporkan;

2. Informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas segmen yang dilaporkan;

3. Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas; dan

4. Pengungkapan pada level entitas, yang meliputi informasi tentang produk dan/atau jasa, wilayah geografs dan pelanggan utama.”

“Pengungkapan yang berhubungan dengan instrumen Keuangan Hal-hal yang harus diungkapkan:1. Rincian instrumen keuangan yang dimiliki

berdasarkan klasifkasinya;2. Nilai wajar dan hirarkinya untuk setiap kelompok

instrumen keuangan;3. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen

keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas; dan

4. Kebijakan manajemen risiko;5. Analisis risiko yang terkait dengan instrumen

keuangan secara kuantitatif.”

“Penerbitan laporan keuangan Hal-hal yang diungkapkan antara lain:1. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk

terbit; dan2. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi

laporan keuangan.”

81

82

83

“Disclosures relating to operating segment Things that must be disclosed:1. General information that includes factors used for

identifying reported segments;2. Information about profit and loss, assets and

reported segment liabilities;3. Reconciliation of total income segment, profit and

loss segment reported, segment assets, liabilities segments, and segment material elements other to the number associated in entity; and

4. Disclosure at the entity level, which is includes information about the product and / or services, geographic area and main customer. “

“Disclosures relating to Financial instruments Things that must be disclosed:1. Details of financial instruments owned based on

classification;2. Fair value and hierarchy for each group of financial

instruments;3. Explanation of the risks associated with financial

instruments: market risk, risk credit and liquidity risk; and

4. Risk management policies;5. Risk analysis related to quantitative financial

instruments. “

“Issuance of financial statements Things that are revealed include:1. The date the financial statement is authorized for

publication; and2. The party responsible on authorizing financial

statements.


315

380

308

Pan Masakan Pabrik Gula yang digunakan dalam proses produksi tebu menjadi produk gula (tampak atas)


RINGKASANKINERJA 2018PERFORMANCE HIGHLIGHT 2018

PENJUALAN TETESMOLASSES SALES

PRODUKSI KARUNG PLASTIKPLASTIC BAG PRODUCTION

PRODUKSI GULASUGAR PRODUCTION

Ton317.030

Ton195.316 220.304Ton

37.857

PENJUALANKARUNG PLASTIKPLASTIC BAG SALES

TOTAL ASETTOTAL ASSET

MERAIH | Certain

“GOLD RANK”ASIA SUSTAINABILITY

REPORTING AWARD 2018

DARI KEMENTRIAN LINGKUNGAN HIDUP from the Ministry of

Environment

Sertifikat Halal untuk 15 Pabrik Guladari LPPOM MUIHalal Certificate for 15 SugarFactories from LPOM MUI

Sertifkat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI 3140.3:2010) untuk 15 Pabrik Gula dari Balai Besar Industri Agro (ABI-Pro)Certificate for Products with SNI Marking (SPPT -SNI 3140.3:2010) for 15 Sugar Factories from AgroIndustry Center (ABI-Pro)

Sertifikat Sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) untuk 11 Pabrik Gula dari Menteri Ketenagakerjaan Republik IndonesiaCertificate for Occupational Health and SafetyManagement System (SMK3) for 8 Sugar Factoriesfrom Minister of Manpower of Republic of Indonesia

Sertifkat SNI 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu untuk 15 Pabrik Gula dari Lembaga Sertifikasi Sistem Balai Besar Industri Agro (LSS-BBIA)SNI 9001:2008 certificate for QualityManagement System for 15 Sugar Factoriesfrom System Certification Institution of AgroIndustry Center (LSS-BBIA)

PROPER BLUE

TOTAL EKUITASTOTAL EQUITY

TOTAL LIABILITAS TOTAL LIABILITIES

Miliar | Billion

Juta | Million Juta | Million Miliar | Billion

Rp

PENJUALAN GULASUGAR SALES

PENDAPATANREVENEU

Triliun | Trillion

Rp 1,195

Triliun | Trillion

Rp 1,8

60,9

Rp 7,8 Rp 3,9 Rp 3,9

PENJUALANFILAMENFILAMENT SALES

Juta | Million

Rp 344Miliar | Billion

LABA KOMPREHENSIF COMPREHENSIVE PROFIT

Rp-135.4Miliar | Billion

Rp 981,6

PRODUKSI TETESMOLASSES PRODUCTION

Ton188.351 Lembar18.617.977

Lembar18.190.858

PRODUKSI | PRODUCTION

PENJUALAN | SALES

PROPERBIRU

SKOR KRITERIAPENILAIANKINERJA (KPKU) SCORE OF PERFORMANCEAPPRAISAL CRITERIA (KPKU)

SKOR ASESMEN PELAKSANAAN GCG SCORE OF GCGIMPLEMENTATION ASSESSMENT

Assessment atas kinerja 2015dan 2016 yang dilaksanakanpada tanggal 3-7 April 2017Assessment on 2015 and 2016 performance which was performed on 3–7 April 2017

406,0*

84,231

Ringkasan Kinerja 2018 Performance Highlight 2018PT Perkebunan Nusantara XI Laporan Tahunan Annual Report 2018 2726

IKHTISARKEUANGANFINANCIAL HIGHLIGHT

LABA (RUGI) KOMPREHENSIFCOMPREHENSIVE PROFIT (LOSS)

LAPORAN POSISI KEUANGANREPORT OF FINANCIAL POSITION

RASIO KEUANGANFINANCIAL RATIO

Laba Rugi Komprehensif KonsolidasianConsolidated Comprehensive Profit (Loss)

Pendapatan Penjualan | Sales Profit Penjualan Gula ex Produksi ex Production Sugar Sales

Penjualan Tetes Molasses Sales

Penjualan Alkohol dan Spiritus Alcohol and Rubbing Alcohol Sales

Penjualan Karung Sacks Sales

Jasa Rumah Sakit Hospital Service

Harga Pokok Penjualan | Cost of Goods Sold

Laba (Rugi) Usaha BrutoBrute Business Profit (Loss)

Biaya Umum dan Administrasi General and Administrative Cost

Laba (Rugi) Usaha | Business Profit (Loss)

Laba (Rugi) Luar Usaha | External Profit (Loss)

Laba (Rugi) Sebelum Pajak dan BungaProfit (Loss) pre-Tax and Interest

Biaya Bunga | Interest Cost

Pajak | Tax

Laba (Rugi) Setelah PajakProfit (Loss) After Tax

Laba Tahun Berjalan yang dapat Diatribusikan kepada:Profit from Operational year being Distributable to:

Pemilik Entitas Induk Parent Entity Owner

Kepentingan Nonpengendali Non-management Interests

Laba Tahun Berjalan | Profit from Current Year

Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas IndukDistributable Equity to Parent Entity Owner

Kepentingan Non pengendali, NetoNett Non-Management Interest

Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan yang dapat Diatribusikan kepada:Distributable Comprehensive Income from Current Year:

1.821.556

1.195.122

336.294

8.275

36.972

244.893

1.472.560

348.997

344.155

4.842

12.245

17.086

152.654

(151)

(135.416)

(135.433)

18

-

-

-

2.501.596

1.864.889

389.798

845

38.059

208.005

2.160.286

341.310

196.198

145.112

32.448

177.600

110.488

9.269

57.843

57.823

21

-

-

-

2.393.645

1.693.012

499.311

-

28.574

172.748

1.955.835

437.810

234.298

203.512

38.704

242.216

53.176

(5.798)

194.838

166.475

17

-

-

-

2.553.634

1.872.566

516.918

6

16.697

147.447

2.023.552

530.082

128.412

401.670

(41.313)

360.357

97.010

77.125

186.222

186.198

24

-

-

-

1.509.745

996.733

401.288

399

656

110.669

1.486.398

23.347

100.699

(77.352)

(70.000)

(75.623)

104.604

38.800

(141.427)

(141.480)

53

-

-

-

2018 2017 2016 2015 2014

Laba Rugi Komprehensif KonsolidasianConsolidated Comprehensive Profit (Loss)

Pemilik Entitas Induk Parent Entity Owner

Kepentingan Non pengendali Non-management Interest

Jumlah Penghasilan Komprehensif Tahun BerjalanOngoing Operational Comprehensive Income Value

Arus Kas dari Aktivitas OperasiCashflow from Operation Activation

(6.424)

5

(6.419)

(115.447)

139.360

10

139.370

115.282

89.827

21

89.848

341.299

2.824.792

16

2.824.808

768.294

(211.451)

24

(211.427)

(79.728)

2018 2017 2016 2015 2014

dalam juta Rupiah | in million Rupiah



Laporan Posisi KeuanganReport Of Financial Position

Investasi pada Entitas AsosiasiInvestment on Associated Entity

Jumlah Aset | Asset Amount

Jumlah Liabilitas | Liability Amount

Jumlah Ekuitas | Equity Amount

2018 2017 2016 2015 2014

12.312

7.863.430

3.960.931

3.902.499

12.312

6.730.910

2.821.998

3.908.922

12.312

6.873.323

3.034.332

3.827.991

12.312

5.702.995

2.008.458

3.694.537

-

2.664.926

2.351.341

313.585

UraianDescription

Rasio Likuiditas dan SolvabilitasLiquidity and Solvability Ratios

Rasio Kas | Cash Ratio

Rasio Lancar | Current Ratio

Debt to Asset Ratio (DAR)

Debt to Equity Ratio (DER)

Rasio ProfitabilitasProfitability Ratios

Marjin Laba Kotor | Gross Profit Margin

Marjin Laba Bersih | Net Profit Margin

Marjin Laba OperasiOperating Profit Margin (OPM)

Tingkat Pengembalian AsetReturn on Asset (ROA)

Tingkat Pengembalian ModalReturn on Equity (ROE)

2018 2017 2016 2015 2014

9,21%

74,18%

50,37%

101,50%

19,16%

-7,43%

0,94%

-1,72%

46,68%

18,76%

85,46%

43,03%

75,52%

13,64%

2,31%

7,11%

0,86%

64,00%

18,20%

116,10%

44,31%

79,55%

18,29%

8,14%

10,12%

2,83%

62,53%

17,90%

120,01%

35,22%

54,36%

22,62%

7,28%

14,03%

3,27%

5,04%

2,84%

75,96%

88,23%

749,82%

1,55%

-9,37%

-5,10%

-5,31%

-45,10%

Ikhtisar Keuangan Financial HighlightPT Perkebunan Nusantara XI Laporan Tahunan Annual Report 2018 2928

IKHTISAROPERASIONALOPERATIONAL HIGHLIGHT

PRODUKSI GULASUGAR PRODUCTION

PRODUKSI TETESMOLASSES PRODUCTION

PRODUKSI BISNIS UTAMA | PRODUCTION OF CORE BUSINESS

PRODUKSI BISNIS NON UTAMA | PRODUCTION OF NON-CORE BUSINESS

Dalam Satuan Ton | in tons

Dalam Satuan Ton | in tons

Ikhtisar Operasional Operational Highlight

PENJUALAN BISNIS UTAMA DAN NON UTAMASALES OF CORE BUSINESS AND NON-CORE BUSINESS

Uraian | Details SatuanUnits 2018 2017 2016 2015

GulaSugar

TetesMolasses

Karung PlastikPlastic Sack

Alkohol & SpiritusAlcohol and Rubbing Alcohol

133.720

220.304

18.190.858

871.908

195.316

230.544

10.867.555

264.000

168.895

269.929

13.091.229

-

227.916

302.538

4.943.462

590

Ton

Ton

LembarSheet

LiterUraian | Details SatuanUnits 2018 2017 2016 2015

Gula Milik PTPN XICompany Owned Sugar

Gula Milik PTPN XICommunity Owned Sugar

Total Produksi GulaTotal Sugar Production

147.840

169.190

317.030

146.982

159.572

306.554

142.809

176.718

319.527

187.819

218.698

406.517

Ton

Ton

Ton


Tetes Milik PGCompany Owned Molasses

Tetes Milik PetaniCommunity Owned Molasses

Total Produksi TetesTotal Molasses Production

89.554

98.797

188.351

91.697

100.797

192.494

110.428

124.848

235.276

187.819

218.698

406.517

Ton

Ton

Ton


Karung PlastikPlastic Sack

BenangThread

Alkohol & SpiritusAlcohol and Rubbing Alcohol

18.617.977

7.114

1.276.858

17.924.714

3.380

Tidak Produksi No Production

13.744.434

7.434


9.015.240

6.393


LembarSheet

Kg

Liter

Pan Masakan Pabrik Gula yang digunakan dalam proses produksi tebu menjadi produk gula (tampak bawah)


08.01.2018 28.03.2018 17-19.04.2018Penandatanganan nota kesepahaman antara PTPN XI dengan Pemerintah Kabupaten Situbondo atas kerja sama pengembangan wisata dan industri gula di Situbondo.

MoU signing between PTPN XI and the district of Situbondo for the cooperation on tourism and sugar industry development in Situbondo.

Pertemuan Teknis Sosialisasi Hasil Penelitian tahun 2018.

Technical Meeting on Socialization of Research Results in 2018.

Penyelenggaraan Musyawarah Pusat Serikat Pekerja Perkebunan (SPBUN) PTPN XI dengan agenda perumusan kebijakan organisasi dan pemilihan kepengurusan periode 2019-2023.

PTPN XI Plantation Workers Union Conference was held, with the organization policy formulation agenda and the 2019-2023 election management period.

10.03.2018Launching logo baru PTPN XI.

The launch of PTPN XI new logo.

23.01.2018Pemberian pelatihan e-commerce bagi UKM binaan.

Conducting e-commerce training for small and medium enterprises.

30.03.2018RS Lavalette dinobatkan sebagai “ The Best Hospital “ dalam ajang Radar Malang Award.

Lavalette Hospital was named “The Best Hospital” in the Radar Malang Award event.

09.04.2018Penandatanganan MoU PTPN X, XI dan XII dengan Polda Jatim dalam pengamanan aset perusahaan.

The signing of the MoU of PTPN X, XI and XII with the East Java Regional Police in securing company assets.

PERISTIWAPENTINGSIGNIFICANT EVENTS

Peristiwa Penting Significant Event

05.08.2018PTPN XI salurkan bantuan gempa Nusa Tenggara Barat.

PTPN XI channels through the aid for Nusa Tenggara Barat earthquake relief.25.04.2018

1. Direktur Utama PTPN XI Sdr. Gede Meivera Utama AP meraih Bronze Winner kategori The Best Leader Revolusi Mental Etos Kerja Terbaik dalam ajang Revolusi Mental BUMN Award 2018.

President Director of PTPN XI , Gede Meivera Utama AP, won Bronze Winner in the category of The Best Leader of the Best Work Ethical Mental Revolution in the 2018 BUMN Mental Revolution Award.

2. Penanaman perdana tebu giling di Desa Panyabangan, Buleleng, Bali sebagai upaya perluasan lahan tebu PTPN XI.

The initial planting of ground sugar cane in Panyabangan Village, Buleleng, Bali as an effort to expand PTPN XI sugarcane land.

25.05.2018PTPN XI selenggarakan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017.

PTPN XI held the Annual Shareholder Meeting, year 2017.

25.06.2018Pergantian Direksi (pemberhentian Sdri. Flora Pudji Lestari dan pengangkatan Sdr. Sucipto Prayitno).

Change in the board of directors (the termination of Flora Pudji Lestari and the appointment of Sucipto Prayitno)

20.04.2018Pergantian Direksi (pemberhentian Sdr. M. Cholidi dan pengangkatan Sdr. Gede Meivera Utama Adnjana Putra).

Change in the board of directors (the termination of M. Cholidi and the appointment of Gede Meivera Utama Adnjana Putra).


16.11.2018Penandatangan MoU BPPT, Angkasa Pura II bersama Holding Perkebunan dan seluruh PTPN Gula dalam hal pengkajian dan penerapan teknologi guna mendukung smart airport.

Signing of the MoU between BPPT, Angkasa Pura II with Plantation Holding and all PTPN Sugar Companies in terms of assessment and application of technology to support smart airport.

08.12.2018PTPN XI raih “Gold Rank” Asia Sustainability Reporting Award.

PTPN XI won the “Gold Rank” Asia Sustainability Reporting Award.

06.12.2018Penandatanganan Perjanjian Bersama Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara antara PTPN X, PTPN XI dan PTPN XII bersama Kejaksanaan Tinggi Jawa Timur.

Signing of the Joint Civil and Administrative Law Agreement between PTPN X, PTPN XI and PTPN XII together with the East Java Supreme Court.

21.12.2018PTPN XI selenggarakan RUPS Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2019.

PTPN XI held a General Meeting of Shareholders and Corporate Budget Planning (RKAP) in 2019.

27.09.2018Pengoperasian kembali Pabrik Alkohol & Spiritus PASA Djatiroto.

Reoperatoin of Djatiroto Alcohol and Spirits Factory.

19.09.2018Penandatanganan MoU Sinergi Industri Kemasanan antara PTPN X, PTPN XI dan PTPN XII.

Signing of the Synergy MoU on Packaging Industry between PTPN X, PTPN XI and PTPN XII.

22-24.10.2018Penyelenggaraan studi banding dan pelatihan bagi Petani Tebu Rakyat PTPN XI.

PTPN XI organized comparative studies and training for the sugarcane farmers.

03.10.20181. PTPN XI meriahkan Indonesia Business &

Development Expo (IBD Expo) 2018 .

PTPN XI contributed the Indonesia Business & Development Expo (IBD Expo) 2018.

2. PTPN XI salurkan bantuan bencana di Sulawesi Tengah.

PTPN XI channels through the aid for Sulawesi tengah disaster relief.10.09.2018

PTPN XI jalin kerja sama dengan Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) dalam penyaluran modal kemitraan kepada petani tebu.

PTPN XI cooperates with the Republic of Indonesia Public Money Printing Company (Perum Peruri) in distributing capital partnerships to sugarcane farmers.

Peristiwa Penting Significant EventPT Perkebunan Nusantara XI Laporan Tahunan Annual Report 2018 3534

DEDY MAWARDI Komisaris UtamaPresident Commissioner

Laporan Dewan Komisaris Report from The Board of Commissioners

Puji syukur kepada Allah SWT karena di tengah situasi dan kondisi yang kurang menguntungkan bagi industri pergulaan di Indonesia PT Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI) masih bisa bertahan dalam melakukan aktivitas produksinya termasuk juga dalam melayani menggiling tebu petani.

Give thanks to Allah SWT because in the midst of situations and conditions that are not the most profitable within the sugar industry in Indonesia, PT Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI) can still survive in carrying out its production activities including in serving farmers’ sugar cane grinding.

REPORT FROM THE BOARD COMMISSIONERS

LAPORAN DEWAN KOMISARIS


PROFILEPERUSAHAAN

Puji syukur kepada Allah SWT karena di tengah situasi dan kondisi yang kurang menguntungkan bagi industri pergulaan di Indonesia PT Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI) masih bisa bertahan dalam melakukan aktivitas produksinya termasuk juga dalam melayani menggiling tebu petani.

Pada tahun 201 8 ini PTPN XI membukukan rugi setelah pajak sebesar Rp135,42 miliar atau -350% dari RKAP 2018. Meski demikian Dewan Komisaris tetap memberikan apresiasi atas segala upaya Direksi beserta jajaran dalam mengoptimalkan setiap potensi untuk tetap mempertahankan keberlanjutan Perusahaan selama tahun 2018. Diantaranya dengan Strategi Overall Cost Leadership yakni upaya menekan HPP serendah mungkin, Strengthening of Partnership, dengan menitikberatkan pada terbentuknya komunikasi yang baik dan produktif kepada petani sebagai strategic partners. Berikutnya manajemen melaksanakan Integrated Investment, dengan menitikberatkan pada kebijakan investasi yang produktif dan terukur yang berfokus pada core business, hilirisasi dan diversifikasi. Didukung oleh strategi Transformation Based On Technology Information, yang menitikberatkan pada optimalisasi fungsi teknologi informasi sebagai pendorong program pencapaian target perusahaan.

Semangat perubahan manajemen untuk melakukan perubahan diwujudkan melalui tiga langkah utama yaitu penguatan bisnis inti, pengembangan diversifikasi usaha serta optimalisasi teknologi informasi didukung integritas dan profesionalitas guna menjamin pemenuhan harapan stakeholder.

Sebagai upaya manajemen membangun bisnis baru untuk menopang bisnis inti dilakukan melalui optimalisasi aset yang diwujudkan dalam bentuk diversifikasi usaha. PTPN XI mulai mengembangkan produk turunan tebu hingga property dan Haritage & Edupark. Direksi telah mewujudkan keterbukaan informasi kepada stakeholder diwujudkan melalui Enterprise Resource Planning (ERP) System Application and Product in data processing (SAP) serta berbagai media korporat lainnya. Dipercaya sebagai pilot project implementasi ERP di PTPN Group (Holding Perkebunan), tahun 2018 PTPN XI telah menerapkan full module & single system serta dilakukan audit keuangan berbasis SAP.

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Esteemed Shareholders and Stakeholders, KONDISI PERGULAAN

Data statistik menunjukkan produksi gula di seluruh dunia pada 2017/2018 Brasil adalah negara penghasil gula terbesar di dunia, menghasilkan sekitar 38,87 juta metrik ton gula sedangkan produksi gula global mencapai sekitar 191,81 juta metrik ton atau sebesar 20,26%. Sementara India sebagai produsen kedua gula dunia memproduksi sebesar 32,45 juta metrik ton, Uni Eropa memproduksi sebesar 21,73 juta metrik ton gula. Harga gula dunia sempat melemah yang disebabkan isu panen raya produsen gula tersebut.

Sementara data dari APTRI (Andalan Petani Tebu Rakyat Indonesia) sebagaimana dikutip berbagai media masa, persediaan gula konsumsi (GKP) tahun 2018 berlebih yaitu sekitar 6,2 juta ton. Sementara itu, kebutuhan GKP tahun 2018 adalah 2,7 hingga 2,8 juta ton, sehingga diperkirakan ada kelebihan gula 3,5 juta ton.

Kementerian Perdagangan di awal tahun 2018 mengalokasikan impor GKR sebanyak 3,6 juta ton, dengan mekanisme impor dibagi menjadi dua semester masing-masing sebesar 1,8 juta ton. Namun, dengan realisasi impor di semester I-2018 tidak optimal hanya mencapai 1,5 juta ton, maka pemerintah akhirnya menurunkan alokasi impor di tahun 2018 menjadi total hanya 3,15 juta ton.

Kebijakan Pemerintah dengan penugasan Perum BULOG dalam rangka ketahanan pangan. Melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 48 tahun 2016 tentang Penugasan Kepada Perusahaan Umum (Perum) BULOG dalam rangka Ketahanan Pangan Nasional, Pemerintah menugaskan BULOG untuk menjaga ketersediaan dan menstabilkan harga dengan membeli gula milik petani yang digilingkan ke pabrik gula milik BUMN sebesar Rp9.700 per kilogram.

PROSPEK USAHA PERUSAHAAN

Kekurangan produksi gula konsumsi Indonesia sebesar kurang lebih 2,7 ton yang selama ini dijadikan alasan bagi impor gula menjadi peluang bisnis yang menjanjikan terutama rencana jangka panjang RJP 2015 – 2022, PTPN XI meningkatkan kapasitas giling dari 27.000 TCD bertahap mencapai 47.500 TCD dan target produksi gula sebesar 807.432 ton mendukung program swasembada gula nasional. Hal ini menjadi prospek usaha yang menjanjikan bagi industri gula Nasional.

Give thanks to Allah SWT because in the midst of situations and conditions that are not the most profitable within the sugar industry in Indonesia, PT Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI) can still survive in carrying out its production activities including in serving farmers’ sugar cane grinding.

In 2018, PTPN XI posted a post-tax loss of Rp135.42 billion or -350% of the 2018 RKAP. Nevertheless the Board of Commissioners continues to appreciate the Board of Directors’ efforts and ranks in optimizing every potential to maintain the Company’s sustainability during 2018. Among them are the Overall Cost Leadership Strategy, namely efforts to reduce HPP as low as possible, strengthening of partnership, by focusing on the formation of good and productive communication to farmers as strategic partners. Next, the management implements Integrated Investment, focusing on a productive and measurable investment policies that focus on core business, down streaming and diversification. Supported by strategic Transformation Based On Technology Information, which focuses on optimizing the function of information technology as a driver of the company’s target achievement program.

The spirit of management change to make changes is realized through three main steps, namely strengthening core business, developing business diversification and optimizing information technology supported by integrity and professionalism to ensure the fulfillment of stakeholder expectations.

As an effort, management has built a new business to support its core business through optimization of assets that are realized in the form of business diversification. PTPN XI began to develop sugar cane derivative products to property and Haritage & Edupark. The Board of Directors has realized information disclosure to stakeholders realized through Enterprise Resource Planning (ERP) System Application and Product in data processing (SAP) and various other corporate media. Trusted as an ERP implementation pilot project at PTPN Group (Plantation Holding), in 2018 PTPN XI has implemented a full module & single system and carried out SAP-based financial audits.

THE CLIMATE OF THE SUGAR INDUSTRY

Statistical data show sugar production worldwide in 2017/2018 Brazil is the largest sugar producing country in the world, producing around 38.87 million metric tons of sugar while global sugar production reaches around 191.81 million metric tons or 20.26%. While India as the world’s second producer of sugar produces 32.45 million metric tons, the European Union produces 21.73 million metric tons of sugar. World sugar prices has weakened due to the issue of harvesting sugar producers.

While the data from APTRI (The Mainstay of Indonesian Sugar Cane Farmers) as quoted by various mass media, the stock of sugar consumption (GKP) in 2018 is excessive, which is around 6.2 million tons. Meanwhile, the GKP requirement for 2018 is 2.7 to 2.8 million tons, so it is estimated that there is an excess of 3.5 million tons of sugar.

The Ministry of Commerce in early 2018 allocated GKR imports of 3.6 million tons, with the import mechanism divided into two semesters of 1.8 million tons each. However, with the realization of imports in the first half of 2018 not optimal, it only reached 1.5 million tons, the government finally reduced the import allocation in 2018 to a total of only 3.15 million tons.

Government policy with the assignment of BULOG Public Corporation in the framework of food security. Through the Regulation of the President of the Republic of Indonesia No. 48 of 2016 concerning the Assignment of Public Corporation (Perum) of BULOG in the framework of National Food Security, the Government commissioned BULOG to maintain the availability and stabilize prices by purchasing farmer’s sugar which was ground to state-owned sugar mills in the amount of Rp9,700 per kilogram.

COMPANY BUSINESS PROSPECTS

The shortage of Indonesian consumption sugar consumption of approximately 2.7 tons which has been used as an excuse for sugar imports has become a promising business opportunity, especially the 2015-2020 RJP long-term plan, PTPN XI increased the milling capacity of 27,000 TCD to reach 47,500 TCD and sugar production targets amounting to 807,432 tons supporting the national sugar self-sufficiency program. This has become a promising business prospect for the National sugar industry.

Laporan Dewan Komisaris Report from The Board of CommissionersPT Perkebunan Nusantara XI Laporan Tahunan Annual Report 2018 3938

Disamping itu pabrik gula merupakan penghasil energi baru terbarukan bila dikelola dengan baik dan efektif melalui pemanfaatan bagasse berupa excees power ditambah lagi dengan pemanfaatan produk samping molasses dengan hasil akhir bio ethanol. Hal ini akan dimulai dengan Pabrik Gula Djatiroto dan Assembagoes yang saat ini dalam tahap penyelesaian proyek revitalisasi dan modernisasi peningkatkan kapasitas PG Djatiroto dari 7.500 tcd menjadi 10.000 tcd serta PG Assembagoes dari 3.000 tcd menjadi 6.000 tcd; pemenuhan kualitas GKP SNI dengan sasaran icumsa <100 iu; dan pengembangan Co Generation masing-masing 10 MW.

Sedangkan pengolahan molasses menjadi berbagai varian produk alkohol kualitas prima dan bio ethanol dilakukan oleh PASA Djatiroto yang semenjak tahun 2017 lalu dioperasikan kembali. Kesemuanya mendukung program dan kebijakan pemerintah dalam memajukan Energi Baru Terbarukan (EBT) di Indonesia.

Diversifikasi usaha melebarkan bisnis ke property merupakan peluang bisnis yang perlu diseriusi sebagai varian usaha PTPN XI. Mulai beroperasinya Homestay Siwalankerto Surabaya dan Baluran Situbondo menjadi langkah awal bagi bisnis property PTPN XI.

PENILAIAN KINERJA DIREKSI

Kinerja Direksi selama tahun 2018 dapat terlihat dari beberapa indikator capaian kinerja perusahaan. Tingkat kesehatan PTPN XI tahun 2018 berdasarkan perhitungan sesuai dengan Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara, menempatkan Perusahaan pada klasifikasi BBB dengan nilai skor 50,50 dengan rincian capaian aspek keuangan sebesar 23,50, Aspek Operasional sebesar 12,00 dan Aspek Administrasi sebesar 15,00. Skor ini sebesar 78% dari target RKAP 2018 kategori “KURANG SEHAT” (BBB).

Pencapaian Key Performance Indicator (KPI) PTPN XI tahun 2018 sebesar 41,35 dari target yang ditetapkan sebesar 100,00. Poin ini lebih kecil dari realisasi tahun 2017 yakni sebesar 99,3. Aspek finansial yang terdiri atas penilaian Profitability Ratios, Coverage Ratios, Corporate Size Growth Ratios, dan Cash Generating Ratios realisasi skor sebesar 21,39 dari total bobot 75,00. Skor Aspek Operasional yang terdiri dari Production Growth – On Farm Level, Production Growth – Ending Product, Crop Fertilizing (Ton Pupuk TM+TBM) dan Plant Utilition Rate sebesar 15,00 dari total skor

20,00. Sedangkan capaian skor Aspek Administrasi yang terdiri dari Ketepatan Penyampaian Laporan, Efektivitas Penyaluran Pinjaman Kemitraan, dan Kolektabilitas Pinjaman Kemitraan sebesar 4,97 dari total skor 5,00.

WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)

PT Perkebunan Nusantara XI merumuskan Sistem dan Prosedur Penyelesaian Pengaduan Pelanggaran pada tahun 2012 dan telah dilakukan riview pada tahun 2013 menjadi Pedoman Penanganan Pengaduan Pelanggaran (WBS) dan berlaku hingga saat ini.

Wujud konsistensi penerapan setiap awal tahun dilakukan Penandatangan Komitmen Kepatuhan Kode Etik dan Implementasi WBS oleh Pejabat Puncak dan seluruh karyawan dan Pelaporan rutin implementasi WBS kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham (Kementerian BUMN dan Holding Perkebunan Nusantara) oleh Direksi setiap bulannya.

Selama tahun 2018 terdapat 1 (satu) laporan dan telah diproses sesuai prosedur dengan hasil akhir tidak ditemukan adanya kecurangan.

Dewan Komisaris menilai hal ini sebagai implementasi dari prinsip-prinsip GCG sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER- 01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 dan perlu ditingkatkan secara berkelanjutan baik aplikasi, sosialisasi maupun sistem pelaporannya.

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Selama tahun 2018 dilaporkan tidak ada perubahan komposisi Dewan Komisaris, sehingga susunan Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara XI adalah sebagai berikut: Sdr. Dedy Mawardi yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III No. SK-179/MBU/09/2015 dan No. KPJAK/Hold/SKPTS/R/13/2015 tanggal 15 September 2015, mendapat Pengalihan Tugas Sebagai Komisaris Utama melalui SK Pemegang Saham Nomor SK-190/MBU/09/2017 dan 3.06/SKPTS/R/101/2017 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris PTPN XI tanggal 11 September 2017.

Melalui SK Pemegang Saham yang sama Sdr. H. J. G. Winachyu yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-391/MBU/2013 tanggal 21

Besides that sugar mills are new renewable energy producers if managed properly and effectively through the use of bagasse in the form of excees of power plus the use of molasses byproducts with bio ethanol end products. This will begin with the Djatiroto Sugar Factory and Assembagoes which are currently in the stage of completing the revitalization and modernization project to increase PG Djatiroto’s capacity from 7,500 tcd to 10,000 tcd and the PG Assembagoes from 3,000 tcd to 6,000 tcd; fulfillment of the quality of the GKP SNI with the target ICUMSA <100 iu; and the development of the Generation Co each of 10 MW.

While the processing of molasses into various variants of prime quality alcohol products and bio ethanol is carried out by PASA Djatiroto, which has been re-operated since 2017. All of them support government programs and policies in advancing Renewable Energy (EBT) in Indonesia.

Business diversification to expand business to property is a business opportunity that needs to be addressed as a business variant of PTPN XI. The operation of the Siwalankerto Surabaya Homestay and the Baluran, Situbondo began as the first step for the PTPN XI property business.

ASSESSMENT OF THE BOARD OF DIRECTORS’ PERFORMANCE

The performance of the Board of Directors during 2018 can be seen from several indicators of company performance achievements. The health level of PTPN XI in 2018 is based on calculations in accordance with the Decree of the Minister of BUMN No. KEP-100 / MBU / 2002 dated June 4, 2002 regarding the Assessment of the Health Level of State-Owned Enterprises, placed the Company in the BBB classification with a score of 50.50 with details of the achievement of financial aspects of 23.50, Operational Aspects of 12.00 and Administrative Aspects amounting to 15.00. This score is 78% of the target of the RKAP 2018 category “NOT VERY HEALTHY” (BBB).

The achievement of PTPN XI’s Key Performance Indicator (KPI) in 2018 was 41.35 from the target set at 100.00. This point is smaller than the realization in 2017 of 99.3. The financial aspect consisting of the Profitability Ratios, Coverage Ratios, Corporate Size Growth Ratios, and Cash Generating Ratios assessments realized a score of 21.39 of the total weight of 75.00. Operational Aspect Score consisting of Production Growth - On Farm Level, Production Growth - Ending Product, Crop Fertilizing (TM Fertilizer TM + TBM) and Plant Utilization Rate of 15.00 from a

total score of 20.00. While the achievement of the Administrative Aspect score consisting of the Accuracy of Report Submission, the Effectiveness of Partnership Loan Distribution, and the Collective Loan Partnership amounted to 4.97 from a total score of 5.00.

WHISTLEBLOWING SYSTEM (WBS)

PT Perkebunan Nusantara XI formulated a Violation Complaints Completion System and Procedure in 2012 and has been conducted by Riview in 2013 to become a Violation Complaints Handling Guidelines (WBS) and is valid until now.

A form of consistency in the implementation of the Code of Ethics and Implementation of WBS by the High Ranking Officials and all employees was signed at the beginning of each year and a routine WBS implementation reports to the Board of Commissioners and Shareholders (Ministry of BUMN and Nusantara Holding) by the Board of Directors is carried out each month.

During 2018 there were 1 (one) report and it was processed according to the procedure with the final results not found to be fraudulent.

The Board of Commissioners considers this as an implementation of GCG principles as stated in the Regulation of the Minister of State Owned Enterprises No. PER-01 / MBU / 2011 dated August 1, 2011 and needs to be improved on an ongoing basis both application, socialization and reporting system.

COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

During 2018 it was reported that there was no change in the composition of the Board of Commissioners, so the composition of the Board of Commissioners of PT Perkebunan Nusantara XI was as follows: Mr. Dedy Mawardi was appointed based on the Decree of the Minister of BUMN and the Managing Director of the Company (Persero) PT Perkebunan Nusantara III No. SK-179 / MBU / 09/2015 and No. KPJAK / Hold / SKPTS / R / 13/2015 dated 15 September 2015, received Assignment as President Commissioner through Decree of Shareholders Number SK-190 / MBU / 09/2017 and 3.06 / SKPTS / R / 101/2017 concerning Dismissal, Transfer Duties and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PTPN XI on September 11, 2017.

Through the same Shareholders Decree, Bro. H. J. G. Winachyu who was appointed based on Decree of the Minister of BUMN No. SK-391 / MBU / 2013 dated


November 2013 yang semula sebagai Komisaris menjadi Komisaris Independen; dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan masing-masing sesuai dengan Keputusan Pemegang Saham PTPN XI tersebut. Pemegang Saham juga mengangkat Sdr. Karyanto Suprih sebagai Komisaris PTPN XI melalui Surat Keputusan yang sama

KOMITE-KOMITE YANG BERADA DI BAWAH PENGAWASAN DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris dibantu oleh organ pendukung dalam melaksanakan tugasnya, hal ini mengacu pada SK Menteri BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan GCG BUMN dan SK-16/S.MBU/2012 tentang Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN, Organ Pendukung yang dimiliki Dewan Komisaris saat ini adalah Sekretaris Dewan Komisaris dan Komite Audit.

Melalui Surat Keputusan No. DK-NUS11/18.005 tanggal 31 Januari 2018, Dewan Komisaris mengangkat Hari Mochamad Rochim sebagai Sekretaris Dewan Komisaris. Sementara itu, Abdur Rasyid dan Nurmala Ridwan diangkat sebagai Komite Audit, masing-masing berdasarkan SK Dewan Komisaris No. DKNUS11/16.003 tanggal 1 Maret 2016 dan SK Dewan Komisaris No. DK-NUS11/17.040 1 April 2017.

PENUTUP

Selanjutnya, kami berharap proses transformasi bisnis yang telah dimulai ini akan membawa kemajuan bagi PTPN XI, sehingga mampu menjadi Perusahaan Agroindustri yang unggul di Indonesia. Keberhasilan Perusahaan dalam mencapai kinerja optimal tak lepas dari teamwork yang solid di semua lini. Dewan Komisaris menyampaikan terima kasih kepada seluruh Pemangku Kepentingan atas dukungan yang diberikan untuk kemajuan Perusahaan.

Atas Nama Dewan Komisaris PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI,On Behalf of the Board of Commissioners, PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI,

DEDY MAWARDIKomisaris UtamaPresident Commissioner

November 21, 2013 which was originally a Commissioner as an Independent Commissioner; with the term of office continuing the remaining tenure of each of them in accordance with the PTPN XI Shareholders’ Decree. The Shareholders also appointed Mr. Karyanto Suprih as the Commissioner of PTPN XI through the same Decree

COMMITTEES UNDER THE SUPERVISION OF THE BOARD OF COMMISSIONER

The Board of Commissioners is assisted by supporting organs in carrying out their duties, this refers to the Minister of BUMN Decree No. PER-01 / MBU / 2011 regarding the implementation of BUMN GCG and SK-16 / S.MBU / 2012 concerning the Parameters for Evaluation, and Evaluating the Implementation of Good Corporate Governance in BUMN and BUMN Minister Regulation Number PER-12 / MBU / 2012 concerning Supporting Organs Board of Commissioners / BUMN Supervisory Board, Supporting Organ owned by the Board of Commissioners at this time are Secretary of the Board of Commissioners and Audit Committee.

Through Decree No. DK-NUS11 / 18,005 dated 31 January 2018, the Board of Commissioners appointed Hari Mochamad Rochim as Secretary of the Board of Commissioners. Meanwhile, Abdur Rasyid and Nurmala Ridwan were appointed as Audit Committees, each based on the Decree of the Board of Commissioners No. DKNUS11 / 16,003 dated March 1, 2016 and Decree of the Board of Commissioners No. DK-NUS11 / 17,040 April 1, 2017.

CLOSING

Furthermore, we hope that the business transformation process that has begun will bring progress for PTPN XI, so that it can be a leading agroindustry company in Indonesia. The success of the company in achieving optimal performance cannot be separated from solid teamwork on all fronts. The Board of Commissioners expresses its gratitude to all Stakeholders for the support given to the progress of the Company.


Laporan Direksi Report from The Board of Directors

GEDE MEIVERA UTAMA, A, P. Direktur UtamaPresident Director

Puji syukur ke hadirat Alloh SWT atas nikmat dan karunia-Nya, kita bisa melalui tahun 2018 yang penuh dinamisasi. Industri gula tanah air masih menghadapi situasi yang berat; antara lain penurunan produktivitas, kebijakan Pemerintah dalam menetapkan harga gula, beralihnya fungsinya lahan produktif hingga turunnya minat petani untuk menanam tebu.

REPORT FROM THE BOARD OF DIRECTORS

LAPORAN DIREKSI

Praised be to of Allah SWT for His blessings and gifts, we can go through 2018 which is full of dynamics. The homeland sugar industry still faces a difficult situation; among others, a decrease in productivity, government policy in setting sugar prices, shifting the function of productive land to decreasing the interest of farmers to grow sugar cane.


Puji syukur ke hadirat Alloh SWT atas nikmat dan karunia-Nya, kita bisa melalui tahun 2018 yang penuh dinamisasi. Industri gula tanah air masih menghadapi situasi yang berat; antara lain penurunan produktivitas, kebijakan Pemerintah dalam menetapkan harga gula, beralihnya fungsinya lahan produktif hingga turunnya minat petani untuk menanam tebu.

Menghadapi tantangan tersebut, Direksi telah menjalankan sejumlah strategi pencapaian target yang terangkum dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan tahun 2018.

KEBIJAKAN STRATEGIS

Strategi bisnis di tahun 2018 mengacu pada Rencana Jangka Panjang (RJP) 2015-2019, yaitu strategi Overall Cost Leadership, meningkatkan produktivitas di segala bidang dan mengurangi biaya semaksimal mungkin, serta melaksanakan Lean Production dengan meminimalisasi pemborosan dalam proses bisnis dan produksi yang timbul.

Strategi Korporat tahun 2018 merupakan bagian dari Strategi Jangka Panjang Korporat 2018-2022 yaitu strategi penataan bisnis dengan tahapan sebagai berikut:

a. Inisiasi dan Konsolidasi (2018-2018) Tahap ini selama tahun 2018 manajemen telah

melakukan konsolidasi internal korporat yakni penataan organisasi, penguatan cash flow,

re-branding product dan pengembangan hilirisasi dan diversifikasi.

b. Growth (2019-2020) Pengembangan Human Capital sebagai modal

korporat, pembentukan anak perusahaan, pengembangan sumber pendanaan, perluasan areal hingga pemantapan kapasitas dan pengembangan pabrik gula baru merupakan tindak lanjut dari tahapan sebelumnya.

c. Breakthrough (2012-2022) Mencari model bisnis industri berbasis tebu

dan pengembangan model bisnis baru (non core bussines) untuk memperkokoh posisi korporat.

Kami meyakini perubahan merupakan salah satu hal terpenting yang perlu segera dilakukan guna merespon tantangan yang ada saat ini. Menurunnya minat petani dalam menanam tebu hingga bergesernya pola komsumsi gula oleh masyarakat menjadi alasan utama. Untuk itu tahun 2018 kami jadikan sebagai titik awal dilakukannya perubahan di lingkup PTPN XI. Semangat perubahan tersebut diwujudkan melalui tiga langkah utama yaitu penguatan bisnis inti, pengembangan diversifikasi usaha serta optimalisasi teknologi informasi didukung integritas dan profesionalitas guna menjamin pemenuhan harapan stakeholder.

Penguatan bisnis inti kami lakukan melalui program revitalisasi dua pabrik gula yakni PG Assembagoes dan PG Djatiroto yang hingga tahun 2018 masih berlangsung dan direncanakan beroperasi tahun giling 2019. Program ini tidak hanya meningkatkan kapasitas produksi namun juga menjaga konsistensi kualitas produk berstandar SNI.

Sebagai upaya membangun bisnis baru guna menopang bisnis inti dilakukan melalui optimalisasi aset yang diwujudkan dalam bentuk diversifikasi usaha. Sebagai upaya membangun bisnis baru guna menopang bisnis inti, PTPN XI mengoptimalkan utilisasi aset melalui diversifikasi usaha. Perusahaan mulai mengembangkan produk turunan tebu, membangun lini bisnis pendukung bisnis inti hingga optimalisasi aset melalui properti dan Haritage & Edupark.

Komitmen kami membangun keterbukaan informasi kepada stakeholder diwujudkan melalui implementasi Enterprise Resources Planning (ERP) dengan platform System Application and Product in data processing (SAP). Dipercaya sebagai pilot project implementasi ERP di PTPN Group (Holding Perkebunan), tahun 2018 PTPN XI telah menerapkan full module & single system serta dilakukan audit keuangan berbasis SAP.

KINERJA PERUSAHAAN

Realisasi lahan Tebu Milik Sendiri (TS) Masa Tanam (MT) 2018/2019 hingga tanggal 31 Desember 2018 sebanyak 1 1.300,76 Ha atau 92,74% dibanding Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP), sedangkan realisasi lahan milik petani (TR) sebanyak 47.189,47 Ha atau 103,86% dibanding RKAP. Secara keseluruhan (TS + TR) realisasi lahan sebanyak 58.490,23 Ha atau 101 ,51 % dibanding RKAP. Realisasi tanam/ kepras sampai dengan 31 Desember 2018 sudah mencapai 58.1 31 ,22 Ha atau telah mencapai 99,39% dari total perolehan areal. Untuk menambah perolehan lahan telah dilakukan upaya antara

Para Pemegang Saham yang terhormat, To Our Esteemed Shareholders,

Praised be to of Allah SWT for His blessings and gifts, we can go through 2018 which is full of dynamics. The homeland sugar industry still faces a difficult situation; among others, a decrease in productivity, government policy in setting sugar prices, shifting the function of productive land to decreasing the interest of farmers to grow sugar cane.

Facing these challenges, the Board of Directors has implemented a number of target achievement strategies summarized in the Corporate Budget Work Plan of 2018.

STRATEGIC POLICY

The 2018 business strategy refered to 2015-2019 Long Term Company Plans (Rencana Jangka Panjang/RJP), namely the Overall Cost Leadership strategy, increasing productivity in all fields and reducing costs as much as possible, and implementing Lean Production by minimizing waste in business processes and production that arise.

The 2018 Corporate Strategy is a part of the 2018-2022 Long Term Corporate Strategy, which includes a detailed strategic business model as follows:

a. Initiation and Consolidation (2018-2018)` This stage during 2018 management has

carried out internal corporate consolidation, namely organizational structuring, cash flow strengthening, product re-branding and downstream and diversification development.

b. Growth (2019-2020) The development of Human Capital as a corporate

capital, the development of a subsidiary company, development of funding sources, the expansion of the area to stabilize the capacity and development of the new sugar factory is a follow up to the previous stages.

c. Breakthrough (2012-2022) Seeking new model of sugarcane-based industry

and develops a new business model (non-core business), to strengthen corporate positon.

We believe that we will respond to the challenges that exist today. The reduced interest in sugar cane and the shift in the pattern of sugar usage is the main reason. For that reason, we made it as the starting point for changes in the scope of PTPN XI in 2018. The three main steps of the spirit of change are realized, namely strengthening core business, developing business diversification and optimizing information technology supported by integrity and professionalism. to ensure the fulfillment of stakeholders’ expectations.

Our core business strengthening is through a revitalization program of two sugar factories, namely PG Assembagoes and PG Djatiroto, which until 2018 are still going to operate and operate the 2019 milling year. This not only increases the production capacity but also the consistency in SNI standard product quality.

As an effort to build a new business to support the core business of assets realized in the form of business diversification. In an effort to build a new business to support its core business, PTPN XI optimizes asset utilization through business diversification. The company has developed sugar cane derivative products, built business lines, supporting core businesses to optimize assets through property and the decelopment of Heritage & Edupark.

Enterprise Resources Planning (ERP) with the System Application and Product in the data processing (SAP) platform. Trusted as an ERP implementation pilot project at PTPN Group (Plantation Holdings), in 2018 PTPN XI has implemented a full module & single system and carried out SAP-based financial audits.

COMPANY PERFORMANCE

Realization of Owned Sugar Cane Land (Tebu Milik Sendiri) Planting Period (Masa Tanam) 2018/2019 until December 31, 2018 as many as 1 1,300.76 Ha or 92.74% compared to the Company’s Work Plan and Budget (RKAP), while the realization of land owned by farmers (Tebu Rakyat) 47,189.47 hectares or 103.86% compared to the RKAP. Overall (Tebu Sendiri + Tebu Rakyat) land realization is 58,490.23 Ha or 101, 51% compared to RKAP. The realization of planting until December 31, 2018 has reached 58.1 31, 22 Ha or has reached 99.39% of the total acquisition area. To increase land acquisition efforts have been made, among others:

Laporan Direksi Report from The Board of DirectorsPT Perkebunan Nusantara XI Laporan Tahunan Annual Report 2018 4746

lain: Take over HGU , Lahan IPL (sewa) dengan syarat laba, KSU (Skema Kerjasama usaha) dengan instansi atau perusahaan daerah, Pengembangan Areal PC (Tebu Awal) TR dan Kerjasama dengan Perhutani/Agroforestry Tebu.

Jumlah tebu tergiling hingga 31 Desember 2018 sebanyak 4.062.548,5 Ton, terdiri dari TS sebanyak 769.361 ,3 ton dan TR sebanyak 3.293.187,2 ton sehingga jumlah TS+TR sebesar 4.062.548,5 Ton. Protas (produktifitas) rata-rata TS sebesar 69,58 Ton/Ha dan protas rata-rata TR sebesar 68,48 Ton/Ha protas rata-rata TS+TR 68,7 Ton/Ha.

Pencapaian Gula Milik PG tahun 2018 inclusif gula sisan sebesar 147.840 Ton atau 76% dibanding RKAP 2018. Produksi gula milik petani tahun 2018 sebesar 169.189,47 ton, mencapai 79% dari RKAP 2018. Secara keseluruhan pencapaian gula total tahun 2018 mencapai 77% dari RKAP Tahun 2018.

Kapasitas (KIS) sampai dengan 31 Desember 2018 tercapai 87,07% di bawah RKAP dan 96,21 % di bawah realisasi sampai dengan periode yang sama tahun yang lalu. Realisasi KIS ini dipengaruhi oleh timbulnya jam berhenti dalam pabrik maupun belum gilingnya PG Assembagoes yang sedang menjalani proses revitaliassi dan modernisasi sertaPG Padjarakan yang direncanakan akan mengalami alih fungsi.

Harga jual ditingkat produsen khususnya di Jawa Timur berada pada kisaran Rp8.929,- per kg atau mencapai 93,76% dari RKAP 2018. Harga yang terbentuk sebagai dampak dari kebijakan pemerintah yang menekan harga eceran di masyarakat. Adapun realisasi capaian kuanta penjualan gula sampai dengan Desember 2018 sebesar PT. Perkebunan Nusantara XI Laporan Manajemen Perusahaan – Tahunan 2018 (Audited) 133.720 ton atau mencapai 65,01 % dari RKAP dan realisasi capaian pendapatan gula sebesar 61 ,4% dari RKAP. Sedangkan harga pada tingkat konsumen di Jawa Timur berkisar Antara Rp12.000,- hingga Rp12.500,- per kg. Harga cukup stabil dikarenakan Bulog telah memasarkan gula yang dibeli dari PTPN atau PT RNI.

Meningkatkan peran PTPN XI dalam mendukung pencapaian program nasional khususnya kedaulatan pangan dan energi, pemerintah membantu memperkuat struktur permodalan dan kapasitas usaha PTPN XI melalui penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang berasal dari APBN 2015 untuk Revitalisasi di dua (2) pabrik gula yaitu PG Assembagoes dan PG Djatiroto sebesar Rp650 miliar dari total kebutuhan dana sebesar Rp 1,7 triliun. Kekurangan didanai oleh perbankan dan lembaga

keuangan. PT Perkebunan Nusantara XI sudah menggunakan seluruh tambahan Dana PMN tersebut sebesar Rp 650.000.000,- dengan rincian sebagai berikut : Revitalisasi Pabrik Gula Djatiroto sebesar Rp 400.000.000,- dan Revitalisasi Pabrik Gula Asembagoes sebesar Rp 250.000.000,-

Selama giling 2018 ini terdapat beberapa kendala, diantaranya: Tebu berbunga (masak) lebih awal; DO tidak lancar; PG Assembagoes belum giling; Kapasitas tebang melebihi kapasitas giling karena kecenderungan harga gula turun dan ketakutan penurunan produksi karena tebu berbunga. Untuk itu manajemen telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut: Tebangan sesuai hasil analisa pendahuluan dari QC untuk tebu dalam kondisi rendemen optimal; Aplikasi ZPK (zat pengatur kemasakan) agar masak merata; Pembentukan kelompok tebang untuk memudahkan mobilisasi tebang sehingga DO lancar; Pengaturan pabrik yang akan giling sesuai dengan bahan baku terutama PG Situbondo untuk menggiling tebu Asembagus; Penambahan areal baru: Perhutani, Buleleng, Lijen, Kertosari, Glenmore (dalam proses) dan Pemetaan lahan dan ketersediaan BBT menggunakan UAV (unmanned aerial vehicle).

KINERJA KEUANGAN

Berdasarkan perhitungan laba (rugi) per Desember 2018, realisasi rugi setelah pajak sebesar Rp135,41 6 Miliar, -350% dibandingkan RKAP Tahun 2018 atau -449% bila dibanding realisasi tahun 2017. Pendapatan usaha sebesar Rp1.821 ,556 miliar atau 41 % dibandingkan RKAP Tahun 2018 dan 73% dari realisasi periode yang sama tahun lalu.

ANALISIS TENTANG PROSPEK USAHA

Kebutuhan konsumsi gula Indonesia kurang lebih 5 juta ton dengan jumlah produksi industri gula dalam negeri sekitar 2,3 juta ton sedangkan produksi PT Perkebunan Nusantara XI tahun 2018 sebesar 347.198 ton atau 13% dari produksi gula nasional. Sehingga Indonesia menjadi negara importir gula untuk memenuhi kebutuhan karena ada selisih antara produksi dengan jumlah kebutuhan dalam negeri tersebut.

Potensi PT Perkebunan Nusantara XI belum optimal di tahun 2018, diantaranya PG Djatiroto dan PG Assembagoes yang belum selesai direvitalisasi sehingga belum beroperasi. Diharapkan beroperasi giling tahun 2019. Dalam rencana jangka panjang RJP 2015 – 2022, PTPN XI meningkatkan kapasitas giling

Take over HGU, IPL land (rent) with profit terms, KSU (Business Cooperation Scheme) with regional agencies or companies, Development of PC Area (Initial Sugar Cane) TR and Collaboration with Perhutani / Sugar Cane Agroforestry.

The amount of sugarcane milled up to December 31, 2018 was 4,062,548.5 tons, consisting of TS as much as 769,361, 3 tons and TR as many as 3,293,187.2 tons so that the number of TS + TR was 4,062,548.5 Tons. Protas (productivity) TS average of 69.58 Ton / Ha and TR average protas of 68.48 Ton / Ha average TS + TR 68.7 Ton / Ha.

The achievement of PG-owned Sugar in 2018 includes sugar as much as 147,840 tons or 76% compared to 2018 RKAP. The sugar production of farmers in 2018 amounted to 169,189.47 tons, reaching 79% of the 2018 RKAP. Overall achievement of 2018 total sugar reached 77% of RKAP 2018.

Capacity (KIS) up to December 31, 2018 reached 87.07% below the RKAP and 96.21% below the realization up to the same period last year. The realization of KIS was influenced by the emergence of hours of stops in the factory and not yet the milling of PG Assembagoes which were undergoing a process of revitalization and modernization and the PG Padjarakan planned to undergo a transfer of functions.

The selling price at the producer level, especially in East Java, is in the range of IDR 8,929 per kg or reaches 93.76% from the 2018 RKAP. Prices formed as a result of government policies that suppress retail prices in the community. The realization of the sugar sales quanta until December 2018 is as big as PT. Perkebunan Nusantara XI Corporate Management Report - Annual 2018 (Audited) 133,720 tons or reaching 65.01% of the RKAP and realization of sugar income achievement of 61, 4% of the RKAP. While prices at the consumer level in East Java range between IDR 12,000 and IDR 12,500 per kg. The price is quite stable because Bulog has marketed sugar purchased from PTPN or PT RNI.

Increasing the role of PTPN XI in supporting the achievement of national programs, especially food and energy sovereignty, the government helped strengthen the capital structure and business capacity of PTPN XI through the addition of State Capital Participation (PMN) from the 2015 APBN for Revitalization in two (2) sugar mills, namely PG Assembagoes and PG Djatiroto for Rp. 650 billion from the total funding requirement of Rp. 1.7 trillion. Weaknesses are funded by banks and financial institutions. PT Perkebunan Nusantara

XI has used all of the additional PMN Funds of Rp 650,000,000 - with details as follows: Revitalization of the Djatiroto Sugar Factory in the amount of Rp 400,000,000 and Revitalization of the Asembagoes Sugar Factory in the amount of Rp 250,000,000

During this 2018 milling year there are several obstacles, including: Sugarcane harvesting period started earlier; road bumps on DO; PG Assembagoes have not been milled; Cutting capacity exceeds milling capacity because of the tendency of sugar prices to fall and fear of decreasing production due to sugarcane flowering. For this reason, management has taken the following steps: Felling according to the results of a preliminary analysis of QC for sugar cane in optimal rendement conditions; ZPK application (Zat Pengatur Kemasakan/crop readiness regulator) to cook evenly; Formation of cutting groups to facilitate the mobilization of cutting so that DO is smooth; The factory setting that will be milled is in accordance with the raw materials, especially PG Situbondo to grind Assembaguoes sugar cane; The addition of new areas: Perhutani, Buleleng, Lijen, Kertosari, Glenmore (in process) and land mapping and BBT availability using UAV (unmanned aerial vehicle).

FINANCIAL PERFORMANCE

Based on the calculation of profit (loss) as of December 2018, the realization of post-tax losses amounted to Rp135.41 6 billion, -350% compared to RKAP for 2018 or -449% compared to the realization in 2017. Operating revenues amounted to Rp1,821, 556 billion or 41% compared to the RKAP of 2018 and 73% of the realization of the same period last year.

ANALYSIS OF BUSINESS PROSPECTS

Indonesia’s sugar consumption needs of approximately 5 million tons with the production of domestic sugar industry around 2.3 million tons while the production of PT Perkebunan Nusantara XI in 2018 amounted to 347,198 tons or 13% of national sugar production. So that Indonesia becomes a sugar importing country to meet needs because there is a difference between production and the amount of domestic demand.

The potential of PT Perkebunan Nusantara XI has not been optimal in 2018, including PG Djatiroto and PG Assembagoes which have not yet been revitalized so that they are not yet operating. It is expected to operate milled in 2019. In the 2015-2020 RJP long-term plan, PTPN XI increased the milling capacity of 27,000


dari 27.000 TCD bertahap mencapai 47.500 TCD dan target produksi gula sebesar 807.432 ton sehingga bisa mendukung program swasembada gula nasional. Hal ini masih menjadikan prospek usaha yang menjanjikan bagi industri gula Nasional.

Kebijakan pemerintah dalam mendukung Energi Baru Terbarukan (EBT) menjadi peluang usaha bagi Pabrik Gula. Pabrik gula merupakan penghasil energi baru terbarukan bila dikelola dengan baik dan efektif melalui pemanfaatan bagasse berupa excees power ditambah lagi dengan pemanfaatan produk samping molasses dengan hasil akhir bio ethanol.

PTPN XI juga akan terus memaksimalkan pendapatan melalui Hilirisasi dan deversifikasi usaha. Peluang bisnis property dimanfaatkan dengan mulai beroperasinya Homestay Siwalankerto Surabaya dan Baluran Situbondo. kebutuhan konsumen akan air minum dalam kemasana ditindaklanjuti dengan kajian dan persiapan launching unit usaha Air Minum Dalam Kemasan dengan merk dagang Elevent. Hal ini merupakan langkah awal upaya pemanfaatan aset yang dimiliki oleh PTPN XI.

PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

PTPN XI mengimplementasikan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) dalam setiap kegiatan operasionalnya mengacu pada Peraturan Menteri BUMN nomor: Per- 01/MBU/2011. Direksi melaksanakan penilaian implementasi tata kelola perusahaan tahun 2018 pada Triwulan I tahun 2019 melalui tim Asessor BPKP Provinsi Jawa Timur dengan hasil skor 84,231 (kategori “Baik”). Hasil tersebut lebih tinggi dari RKAP 2018 yakni 81,153 maupun 82,02 (kategori “Baik”). Hal ini sebagai bukti komitmen nyata manajemen terhadap implementasi tata kelola yang baik di lingkungan perusahaan.

PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA DIREKSI

Pemegang Saham melalui Surat Keputusan Nomor SK-106/MBU/04/2018 dan Nomor 3.06/SKPTS/R/13/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara XI tanggal 23 April 2018 mengukuhkan pemberhentian dengan hormat saudara Mohamad Cholidi sebagai Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara XI yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III Nomor SK-18/MBU/02/2015 dan Nomor 3.00/Hold/SKPTS/R/06/2015 tanggal 6 Februari 2015 dan Nomor SK-36/MBU/02/2017 dan Nomor 3.06/SKPTS/R/19/2017 tanggal 24 Februari 2017 terhitung sejak tanggal 9 Februari 2018 dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut. Melalui Surat Keputusan yang sama Pemegang Saham juga mengangkat saudara Gede Meivera Utama Adnjana putra sebagai Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara XI per tanggal 23 April 2018 sampai dengan sekarang.

Selanjutnya melalui Surat Keputusan nomor SK-188/MBU/06/2018 dan Nomor 3.07/SKPTS/R/48/2018 tanggal 25 Juni 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi PT Perkebunan Nusantara XI, Pemegang Saham memberhentikan dengan hormat Sdri. Flora Pudji Lestari sebagai Direktur PTPN XI yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara III (Persero) nomor SK-36/MBU/02/2017 dan nomor 3.06/SKPTS/R/19/2017 tanggal 24 Februari 2017 ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikirannya selama memangku jabatan tersebut. Melalui Surat Keputusan yang sama

TCD to reach 47,500 TCD gradually and the sugar production target was 807,432 tons so that it could support the national sugar self-sufficiency program. This still makes a promising business prospect for the National sugar industry.

Government policy in supporting New Renewable Energy (EBT) is a business opportunity for Sugar Mills. Sugar mills are new renewable energy producers if managed properly and effectively through the use of bagasse in the form of power excees coupled with the utilization of molasses by-products with bio ethanol end products.

PTPN XI will also continue to maximize revenue through downstreaming and business diversification. The property business opportunity is utilized by starting the operation of the Surabaya Siwalankerto Homestay and Baluran Situnondo. Consumer needs for bottled drinking water are followed up with studies and preparations for launching a business unit for Bottled Drinking Water with the trademark Elevent. This is the first step towards utilizing assets owned by PTPN XI.

DEVELOPMENT OF APPLICATION OF CORPORATE GOVERNANCE

PTPN XI implements Good Corporate Governance (GCG) in each of its operational activities referring to the SOE Minister Regulation number: Per 01 / MBU / 2011. The Board of Directors conducts an assessment of the implementation of corporate governance in 2018 in the first Quarter of 2019 through the BPKP Assessors team in East Java Province with a score of 84,231 (category “Good”). These results are higher than the 2018 RKAP, namely 81,153 and 82.02 (category “Good”). This is evidence of the management’s real commitment to the implementation of good governance in the company environment.

CHANGES IN THE COMPOSITION OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Shareholders through Decree Number SK-106 / MBU / 04/2018 and Number 3.06 / SKPTS / R / 13/2018 concerning Dismissal and Appointment of Managing Director of PT Perkebunan Nusantara XI dated April 23, 2018 confirmed the dismissal with respect to Mohamad Cholidi as President Director PT Perkebunan Nusantara XI was appointed based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises and Managing Director of the Company (Persero) PT Perkebunan Nusantara III Number SK-18 / MBU / 02/2015 and Number 3.00 / Hold / SKPTS / R / 06/2015 dated 6 February 2015 and Number SK-36 / MBU / 02/2017 and Number 3.06 / SKPTS / R / 19/2017 dated February 24, 2017 as of February 9, 2018 with gratitude for the contribution of energy and thoughts during their tenure. Through the same Decree, the Shareholders also appointed Gede Meivera Utama Adnjana putra as the President Director of PT Perkebunan Nusantara XI as of April 23, 2018 until now.

Furthermore, through Decree number SK-188 / MBU / 06/208 and Number 3.07 / SKPTS / R / 48/2018 dated June 25, 2018 concerning the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Perkebunan Nusantara XI, the Shareholders dismiss with honor Ms. Flora Pudji Lestari as Director of PTPN XI who was appointed based on the Decree of the Minister of BUMN and Managing Director of PT Perkebunan Nusantara III (Persero) number SK-36 / MBU / 02/2017 and number 3.06 / SKPTS / R / 19/2017 dated 24 February 2017 love for the contribution of energy and mind during the position. Through the same Decree the Shareholders appoint Mr. Sucipto


PENUTUP

Demikian laporan tahunan ini kami sajikan. Kami sampaikan terima kasih kepada Dewan Komisaris, Pemegang saham, beserta para pemangku kepentingan PT Perkebunan Nusantara XI atas segala dukungan dan kerjasama yang baik selama tahun 2018. Harapan kami, di tahun depan kinerja dan performa PT Perkebunan Nusantara XI akan jauh lebih baik dan menjadi agro industri yang unggul di Indonesia.

CLOSING

We present this annual report. We express our gratitude to the Board of Commissioners, Shareholders, and stakeholders of PT Perkebunan Nusantara XI for all the support and good cooperation during 2018. We hope that next year the performance and performance of PT Perkebunan Nusantara XI will be much better and become agro superior industry in Indonesia.

Atas Nama Direksi PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI,On Behalf of the Board of Directors of PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XI,

GEDE MEIVERA UTAMA, A, P.Direktur UtamaPresident Director

Pemegang Saham mengangkat Sdr. Sucipto Prayitno sebagai Direktur Komersil PTPN XI.Sehingga komposisi anggota direksi per 31 Desember 2018 adalah:

a. Gede Meivera Utama A, P. (Direktur Utama)b. Sucipto Prayitno (Direktur Komersil)c. Daniyanto (DirekturOperasional)

Prayitno as Commercial Director of PTPN XI.Thus, the composition of the board of director per 31 Desember 2018 is as follows:

a. Gede Meivera Utama A, P. (President Director)b. Sucipto Prayitno (Commercial Director)c. Daniyanto (Operational Director)

Unit Pengolahan Limbah cair yang ada di Pabrik Gula


SEMANGAT PERUBAHANA DRIVE FOR CHANGE

PENGUATANBISNIS INTISTRENGTHENINGCORE BUSINESS

Penguatan bisnis inti dengan modernisasi pabrik melalui program revitalisasi dua pabrik gula yakni PG Assembagoes danPG Djatiroto.Strengthening the core business by modernizing the factory through a revitalization program of two sugar factories; PG Assembagoes andPG Djatiroto.

#1COMPANY PROFILE

PROFILPERUSAHAAN

Emplasemen Pabrik Gula milik PTPN XI

PT Perkebunan Nusantara XI Laporan Tahunan Annual Report 2018 5554 Profil Perusahaan Company Profile

Alamat | AddressJl. Merak 1, Surabaya , 60175

Telepon | Telephone+62-31-3524596

Faksimile | Facsimile+62-31-3532525

[email protected],[email protected]

Websitewww.ptpn11.co.id

Tanggal Pendirian | Date of Establishment11 Maret 1996

Dasar Hukum PendirianPeraturan Pemerintah (PP) nomor 16 tahun 1996 tentang peleburan PT Perkebunan XX (PTPN XX) dan PT Perkebunan XXIV-XXV (PTPN XXIV-XXV) menjadi PT Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI).

Modal DasarSesuai Anggaran Dasar PTPN XI disebutkan bahwa modal dasar PTPN XI ditetapkan Rp4.600.000.000.000 (empat triliun enam ratus juta rupiah).

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Modal dasar yang ditempatkan dan diambil bagian oleh para pemegang saham sebanyak 1.168.481 lembar saham dengan masing-masing saham senilai Rp1.000.000 (satu juta rupiah), sehingga seluruhnya berjumlah sebesar Rp1.168.481.000.000

Kepemilikan90% atau sebanyak 1.051.633 (satu juta lima puluh satu ribu enam ratus tiga puluh tiga) lembar saham terdiri dari 1.051.632 saham seri B dan 1 (satu) saham seri A dimiliki oleh PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III). Sedangkan 10% atau 116.848 (seratus enam belas ribu delapan ratus empat puluh delapan) lembar saham seri B dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Basic Law of EstablishmentGovernment Regulation (PP) number 16 of 1996 concerning the amalgamation of PT Perkebunan XX (PTPN XX) and PT Perkebunan XXIV-XXV (PTPN XXIV-XXV) became PT Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI).

Authorized CapitalIn accordance with PTPN XI’s Articles of Association, it was stated that the authorized capital of PTPN XI was set at Rp.4,600,000,000,000 (four trillion six hundred million rupiahs).

Issued and Fully Paid CapitalThe authorized capital issued and partaken by the shareholders was at the value of 1,168,481 shares with each share valued at Rp1,000,000 (one million rupiah), bringing the total amounting to Rp1,168,481,000,000

Ownership90% or 1,051,633 (one million fifty one thousand six hundred thirty three) shares consisting of 1,051,632 series B shares and 1 (one) series A share owned by PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III). Whereas 10% or 116,848 (one hundred sixteen thousand eight hundred forty eight) series B shares are owned by the Government of the Republic of Indonesia.

Chronology of Listing of SharesThe status of PTPN XI is a non-listed category PTPN III (Persero) subsidiary so that it has not been listed on the Stock Exchange.

Business FieldsIn accordance with the Articles of Association of the Company, the purpose and objective of the company is to conduct business in the field of agro business and agro industry, and to optimize the utilization of the Company’s resources to produce high-quality goods and / or services and to be competitive with the principles of Limited Liability Companies.

Related to this, the company can carry out the main business as follows: 1. Development of plant cultivation2. Production includes receipt and processing of crop

products3. Trade includes the implementation of marketing

activities4. Development of business in the fields of plantation,

agro-tourism, agribusiness, agro industry, and agro forestry.

Company Group1 Head Office, 1 Representative Office, 15 Sugar Factories, 1 Strategic Business Unit, 1 Sack Factory, 1 Alcohol and Spirits Factory, 1 Subsidiary Head Office,4 Hospitals, 8 Health Clinics.

Kronologis Pencatatan SahamStatus PTPN XI adalah anak perusahaan PTPN III (Persero) kategori non-listed sehingga belum tercatat dalam Bursa Efek.

Bidang UsahaSesuai Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan perusahaan adalah melakukan usaha di bidang agro bisnis dan agro industri, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing prinsip-prinsip Perusahaan Terbatas.

Terkait hal tersebut, perseroan dapat melaksanakan usaha utama sebagai berikut:1. Pengusahaan budidaya tanaman2. Produksi meliputi penerimaan dan pengolahan

hasil tanaman 3. Perdagangan meliputi penyelenggaraan kegiatan

pemasaran4. Pengembangan usaha bidang perkebunan,

agrowisata, agrobisnis, agro industri, dan agro forestry.

Grup Perusahaan1 Kantor Pusat, 1 Kantor Perwakilan, 15 Pabrik Gula, 1 Unit Usaha Strategis, 1 Pabrik Karung, 1 Pabrik Alkohol dan Spiritus, 1 Kantor Pusat Anak Usaha,4 Rumah Sakit, 8 Klinik Kesehatan.

Nama Perusahaan | Company Name

PERSEROAN TERBATASPERKEBUNAN NUSANTARA XIdisingkat PTPN XI


RIWAYATSINGKAT PTPN XI

HISTORY OFESTABLISHMENT

PTPN XI didirikan sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996. PTPN XI merupakan gabungan antara PT Perkebunan XX dan PT Perkebunan XXIV-XXV yang masing-masing didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 6 Tahun 1972 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 15 Tahun 1975.

Anggaran Dasar Perusahaan PTPN XI sesua iakta nomor 44 tanggal 11 Maret 1996, dibuat oleh notaris Harun Kamil, S.H. dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-8339HT.01.01 tanggal 8 Agustus 1996 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 08 Oktober 1996 Nomor 81 Tambahan Nomor 8676, beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana Akta Nomor 12 tanggal 14 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Nomor : AH.01.03-0036408 tanggal 01 April 2016.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia no. 72 Tahun 2014 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia kedalam modal saham Perusahaan PTPN III, maka status PTPN XI menjadi anak perusahaan PTPN III dimana PTPN III merupakan Holding BUMN Perkebunan. Peresmian Holding BUMN Perkebunan dilakukan pada tanggal 2 Oktober 2014 bertempat dihalaman Kantor Pusat PTPN XI, Surabaya. Hal ini ditindaklanjuti dengan perubahan pada Anggaran Dasar PTPN XI berdasarkan akta notaris no. 31 tanggal 23 Oktober 2014 yang dibuat oleh notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn dan telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Nomor AHU-10565.40.20.2014 tanggal 4 November 2014.

PTPN XI was established in accordance with Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 16 of 1996 dated February 14, 1996. PTPN XI is a joint venture between PT Perkebunan XX and PT Perkebunan XXIV-XXV, each of which was established under the Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 6 of 1972 and Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 15 of 1975.

The Company’s Articles of Association PTPN XI as of number 44 dated March 11, 1996, were made by notary Harun Kamil, S.H. and has been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia No. C2-8339HT.01.01 dated August 8, 1996 and announced in the Official Gazette of the Republic of Indonesia on October 8, 1996 Number 81 Supplement Number 8676, along with the latest amendments as Deed Number 12 dated March 14, 2016 made before Notary Nanda Fauz Iwan, SH ., M.Kn, Notary in South Jakarta Administrative City and has obtained the approval of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia by letter Number: AH.01.03-0036408 dated April 1, 2016.

Based on Government Regulation of the Republic of Indonesia no. 72 of 2014 concerning the Addition of the State Equity Participation of the Republic of Indonesia into the share capital of the Company PTPN III, the status of PTPN XI becomes a subsidiary of PTPN III where PTPN III is a State-Owned Plantation Holding. The inauguration of a state-owned plantation holding was held on October 2, 2014 at the PTPN XI Head Office, Surabaya. This was followed up with changes to the PTPN XI Articles of Association based on notarial deed no. 31 dated October 23, 2014 made by notary Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn and obtained the approval of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with letter Number AHU-10565.40.20.2014 dated November 4, 2014.


JEJAK LANGKAHPERUSAHAANCOMPANY MILESTONES

1996Peresmian PTPN XI sebagai Perusahaan gabungan antara PTPN XX dan PTPN XXIV-XXV. Pendirian PTPN XI sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 1996, tanggal 14 Pebruari 1996.

Establishment of PTPN XI as a joint company between PTPN XX and PTPN XXIV-PTPN XXV. The establishment is in accordance with Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (Republic of Indonesia’s Government Regulation), no. 16 Year 1996, 14 February 1996.

1999Pembekuan operasi Unit Usaha PG Deemas Situbondo sebagai langkah efisiensi.

In efforts of efficiency, the business entity of PG Deemas Situbondo was frozen.

2000Sistem Informasi Manajemen Keuangan dengan pembuatan aplikasi pembukuan dan keuangan korporasi.

Financial Management Information System with the construction of bookkeeping application and corporate finance.

Pembuatan website www.ptpn11.com dan Aplikasi Laporan Produksi dengan sistem yang disebut Remote Acces Server (RAS) Online yang dapat diakses oleh Unit Usaha.

Development of www.ptpn11.com company website and Production Report Application with Remote Access Server (RAS), which is available remotely for the convenience of the business entityes.

2008Pembentukan fungsi Good Corporate Governance (GCG) untuk mengawal implementasi nilai GCG dalam Korporasi PTPN XI.

Establishment of Good Corporate Governance function, to observe the implementation of the GCG values within the PTPN XI corporation.

2007 • Revitalisasi Unit Usaha

Djatiroto dan Semboro dengan meningkatkan kapasitas giling dan sistem pengolahan Unit Usaha Semboro. Peningkatan dilakukan dengan merubah sistem Sulfitasi menjadi Remelt Karbonatasi.

• Sistim Informasi Produksi melalui Aplikasi Pemetaan Lahan Tebu dengan Sistem Informasi Geografis (Geographical Information System).

• Revitalistaion of Djatiroto and Sembrono business entity by increasing the grinding capacity and processing system of Sembrono business entity. The improvement was done by changing the Sulfitation system into Remelt Carbonatation.

• Production Information System through the Aplication of Sugarcane Field Mapping with Geographical Information System.

2012 • Penerapan metode pembenihan

tebu Single Bud Planting (SBP) di lahan PTPN XI.

• Peningkatan Sistem Informasi Manajemen Keuangan melalui Aplikasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

• Produksi perdana Gula Premium/Remelt Karbonatasi oleh Unit Usaha Semboro.

• Application of Single Bud Planting (SBP) sugar cane hatchery method on PTPN XI land.

• Enhancing the Financial Management Information System through the Value Added Tax (VAT) Application.

• Initial production of Premium Sugar / Remelt Carbonated by Semboro business entity.

2013 • Dimulainya proses persiapan

spin-off Rumah Sakit sebagai anak perusahaan PTPN XI menjadi PT Nusantara Sebelas Medika.

• Relokasi Pabrik Karung Rosella Baru dari Surabaya ke Mojokerto.

• Internalisasi ProAKSI sebagai nilai dan budaya Perusahaan.

• The commencement of the Hospital spin-off preparation process as a subsidiary of PTPN XI became PT Nusantara Sebelas Medika.

• Relocation of the New Rosella Sack Factory from Surabaya to Mojokerto.

• Internalization of ProAKSI as a value and culture of the Company.

2014 • Perubahan susunan Dewan

Komisaris • Perubahan Badan Hukum PTPN XI

sebagai anak perusahaan Holding BUMN Perkebunan.

• Perubahan Susunan Direksi.

• Changes in the composition of the Board of Commissioners

• Changes in the Legal Entity of PTPN XI as a subsidiary of BUMN Plantation Holding.

• Changes in the composition of the Board of Directors.

2015 • Pergantian susunan Direksi • Mendapat kepercayaan dari

Pemegang Saham BUMN Perkebunan untuk pendampingan 9 Pabrik Gula milik PTPN IX di Jawa Tengah.

• Mendapat PMN total sebesar Rp650 miliar untuk Program Revitalisasi PG Djatiroto dan PG Asembagoes.

• Substitution of the Board of Directors

• Obtained the trust of the shareholders of the BUMN Plantation to assist 9 Sugar Factory owned by PTPN IX in Central Java.

• Acquired national investment capital of Rp. 650 billion for the PG Djatiroto Revitalization Program and PG Asembagoes.

2016 • Realisasi penerimaan PMN

sebesar Rp450 miliar untuk PG Djatiroto dan Rp200 miliar untuk PG Asembagoes.

• Implementasi ISO 9001-2015 Sistem Manajemen Mutu untuk Kantor Pusat.

• Pembentukan Visi, Misi, Budaya, dan Meaning PTPN XI.

• Realization of national investment capital revenue of Rp.450 billion for PG Djatiroto and Rp200 billion for PG Asembagoes.

• Implementation of ISO 9001-2015 Quality Management System for Headquarters.

• Establishment of Vision, Mission, Culture, and Meaning of PTPN XI.

2017 • Launching Go Live ERP SAP

(PTPN XI sebagai pilot project PTPN Group).

• Pergantian susunan Dewan Komisaris dan Direksi.

• Ground-breaking homestay di daerah Siwalankerto Surabaya sebagai langkah awal diversifikasi usaha.

• MoU dengan PT PLN (Persero) penjualan Excess Power

• Kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Jember Jawa Timur untuk memanfaatkan lahan milik Pemerintah Kabupaten Jember sebagai lahan budidaya tebu

• Launching of Go Live ERP SAP (PTPN XI as PTPN Group’s pilot project).

• Substitution of the composition within the Board of Commissioners and Directors.

• Ground-breaking homestay in the Siwalankerto area of Surabaya as a first step in business diversification.

• The signing of MoU with PT PLN (Persero) regarding Excess Power sales;

• Collaboration with the Government of Jember Regency in East Java to utilize the land

2018 • MoU dengan Pemerintah

Kabupaten Situbondo atas kerja sama pengembangan wisata dan industri gula di Situbondo

• RS Lavalette dinobatkan sebagai “ The Best Hospital “ dalam ajang Radar Malang Award

• MoU PTPN X, XI dan XII dengan Polda Jatim dalam pengamanan aset perusahaan

• Penyelenggaraan Musyawarah Pusat Serikat Pekerja Perkebunan (SPBUN) PTPN XI agenda perumusan kebijakan organisasi dan pemilihan kepengurusan periode 2019-2023

• MoU signing with Situbondo Regency Government in cooperation for tourism development and sugar industry in Situbondo

• Lavalette Hospital named “The Best Hospital” in the Radar Malang Award event

• MoU signing between of PTPN X, XI and XII and Polda Jawa TImur (East Java Regional Police) in securing company assets

• Implementation of the PTPN XI Central Discussion for Plantation Worker UNion (SPBUN) on organizational policy formulation, and election for the 2019-2023 management period

• MoU dengan Perum Perhutani untuk penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan untuk budidaya tebu guna mendukung ketahanan pangan

• Investasi lahan tebu sebesar Rp116 miliar di HGU Baluran Situbondo Jawa Timur

• Diversifikasi usaha dengan PT Pupuk Kujang untuk pupuk organik

• Juara 2 kategori System and Procedure Development dalam Holding Perkebunan Nusantara Award 2017

owned by the Government of Jember Regency, as a sugar cane cultivation area

• MoU with Perhutani for the use and utilization of forest areas for sugarcane cultivation in effort to support food security

• Investment in sugar cane land with the valuation of Rp. 116 billion at HGU Baluran Situbondo, East Java

• Business diversification with PT Pupuk Kujang for organic fertilizer

• Placed as a 2nd winner for category of System and Procedure Development in Pekebunan Nusantara Award 2017 Holding

• Pergantian susunan Direksi. • Penanaman perdana tebu giling

di Buleleng, Bali sebagai upaya perluasan lahan tebu PTPN XI

• MoU dengan Perum Peruri dalam penyaluran modal kemitraan kepada petani tebu

• MoU Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara antara PTPN X, PTPN XI dan PTPN XII bersama Kejaksanaan Tinggi Jawa Timur

• Memperoleh ‘Gold Rank” Asia Sustainability Reporting Award

• Substitution of the Board of Directors.

• Initial sugar cane planting in Buleleng, Bali as an effort to expand sugar cane field under the operating area of PTPN XI

• MoU signing with Perum Peruri in regard of channeling capital partnerships to sugarcane farmers

• MoU on Civil and State Law between PTPN X, PTPN XI and PTPN, XII together with the East Java Supreme Court

• Awarded the “Gold Rank” Asia Sustainability Reporting Award

2005


BISNIS UTAMAPERUSAHAAN

COMPANYMAIN BUSINESS

Kantor PusatHead Office

Pabrik GulaSugar Factory

PASA dan Hilirisasi UsahaPASA and Downstream Business

Pabrik KarungSack Factory

Daerah Pengembangan Lahan TebuSugar Cane Development Area

Rumah Sakit UmumGeneral Hospital

Klinik KesehatanHealth Clinic

PT NSM (NUSANTARA SEBELAS MEDIKA)

Unit Usaha Strategis KanigoroKanigoro Strategic Business Unit

WILAYAH KERJAPERUSAHAANCOMPANY WORKING AREA

KabupatenBOJONEGORO

KabupatenBANYUWANGI

KabupatenMADIUN

KabupatenMOJOKERTO

KotaSURABAYA

KotaMADIUN

KotaMALANG

KabupatenPASURUAN Kabupaten

PROBOLINGGO

KabupatenLUMAJANG

KabupatenJEMBER

KabupatenBONDOWOSO

KabupatenSITUBONDOKota

MAGETAN

KotaNGAWI

LEGENDA | LEGEND

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan hingga perubahan terakhir pasal 3 tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, Maksud dan tujuan Perusahaan adalah melakukan usaha di bidang agro bisnis dan agro industris serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya dalam menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu dan berdaya saing tinggi guna memperoleh keuntungan dan meningkatkan nilai Perusahaan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perusahaan dapat melaksanakan usaha utama berupa:

1. Pengusahaan budidaya tanaman meliputi pembukaan dan pengolahan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan, serta pemungutan hasil tanaman dan melakukan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan pengusahaan budidaya tanaman tersebut;

2. Produksi meliputi penerimaan dan pengolahan hasil tanaman sendiri maupun dari pihak lain menjadi barang setengah jadi dan/atau barang jadi serta produk turunannya;

3. Perdagangan meliputi penyelenggaraan kegiatan pemasaran berbagai macam hasil produksi serta melakukan kegiatan perdagangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan, baik hasil produksi sendiri maupun hasil produksi pihak lain;

4. Pengembangan usaha bidang perkebunan, agrowisata, agro bisnis, dan agro forestry.

In accordance with the Company’s Articles of Association, until the final amendment to article 3, concerning the purpose and objectives and business activities, The purpose and objective of the company is to conduct business in the field of agro business and agro industry and to optimize the use of resources in producing quality and competitive goods and / or services in order to obtain profits and increase the value of the Company.

To achieve these aims and objectives, the Company carries out the main business ventures in the forms of:

1. Exploitation of plant cultivation. Including the opening and processing of land, breeding, planting, maintenance, and collection of crop products and carrying out other activities related to the cultivation of such plants;

2. Production. Encompasses the reception and processing of own crop products and from other parties into semi-finished goods and / or finished goods and derivative products;

3. Trade. Includes the implementation of marketing activities of various kinds of production products, as well as conducting other trade activities related to the Company’s business activities, both self-produced and the products of other parties;

4. Business development in the fields of plantation, agro-tourism, agro-business, and agro-forestry.


Kantor Pusat PTPN XI:Jl. Merak No. 1, Surabaya, 60175

Kantor Perwakilan:Jl. Tebet Timur Dalam 9 No. 16, Jakarta Selatan

Rincian wilayah kerja PTPN XIsebagai berikut:

Pabrik Gula Wilayah Barat:1. Kabupaten Ngawi: PG Soedhono2. Kabupaten Magetan: PG Poerwodadie dan PG

Redjosarie3. Kabupaten Madiun: PG Pagottan

Pabrik Gula Wilayah Tengah:1. Kabupaten Pasuruan: PG Kedawoeng2. Kabupaten Probolinggo: PG Wonolangan, PG

Gending, dan PG Padjarakan3. Kabupaten Lumajang: PG Djatiroto4. Kabupaten Jember: PG Semboro

Pabrik Gula Wilayah Timur:1. Kabupaten Situbondo: PG Olean, PG Wringinanom,

PG Pandjie, PG Assembagoes2. Kabupaten Bondowoso: PG Pradjekan

Pabrik Alkohol dan Spiritus:1. Kabupaten Lumajang: PASA dan Hilirisasi Usaha

Pabrik Karung:1. Kabupaten Mojokerto: Pabrik Karung, Pabrik

Karung Plastik

Unit Usaha Strategis:1. Kota Madiun: Unit Usaha Strategis

Daerah Pengembangan Lahan Tebu:1. Kabupaten Bojonegoro - Padangan: PG Purwodadi2. Kabupaten Banyuwangi - Benculuk: PG

Assembagoes 3. Kabupaten Banyuwangi - Jolondoro: PG Semboro

Anak Perusahaan:PT Nusantara Sebelas Medika (NSM)Jl. Ngagel Timur No. 37, Surabaya, 60283

Rincian Wilayah Kerja PT NSM sebagai berikut:

Rumah Sakit Umum:1. Kota Malang: RSU Lavalette2. Kabupaten Probolinggo: RSU Wonolangan3. Kabupaten Lumajang: RSU Djatiroto4. Kabupaten Situbondo: RSU Elizabeth Klinik

Kesehatan

PTPN XI Head Office:Jl. Merak No. 1, Surabaya, 60175

Representative Office:Jl. Tebet Timur Dalam 9 No. 16, Jakarta Selatan

The details of PTPN XI working areas areas followed:

Sugar Factories in Western Region:1. Ngawi Regency: PG Soedhono2. Magetan Regency: PG Poerwodadie and PG

Redjosarie3. Madiun Regency: PG Pagottan

Sugar Factories in Central Region:1. Pasuruan Regency: PG Kedawoeng2. Probolinggo Regency: PG Wonolangan, PG Gending,

and PG Padjarakan3. Lumajang Regency: PG Djatiroto4. Jember Regency: PG Semboro

Sugar Factories in Eastern Region:1. Situbondo Regency: PG Olean, PG Wringinanom, PG

Pandjie, PG Assembagoes2. Bondowoso Regency: PG Pradjekan

Alcohol and Rubbing Alcohol Factory:1. Lumajang Regency: PASA and Downstream Business

Sack Factory:1. Mojokerto Regency: Rosella Baru Sack and

Multifilament Factory

Strategic Unit Business:1. Madiun Regency: Kanigoro Strategic Unit Business

Sugar Cane Development Areas:1. Bojonegoro-Padangan Regency: PG Purwodadi2. Banyuwangi-Benculuk Regency: PG Assembagoes3. Banyuwangi-Jolondoro Regency: PG Semboro

Subsidiary:PT Nusantara Sebelas Medika (NSM)Jl. Ngagel Timur No. 37, Surabaya, 60283

The details of PT NSM working areas are as followed:

General Hospital:1. Malang City: RSU Lavalette2. Probolinggo Regency: RSU Wonolangan3. Lumajang Regency: RSU Djatiroto4. Situbondo Regency: RSU Elizabeth Health Clinic

Health Clinic:1. Surabaya City: Surabaya NSM Clinic2. Madiun Regency: Madiun NSM Clinic3. Malang City: Malang NSM Clinic4. Probolinggo Regency: Probolinggo NSM Clinic5. Lumajang Regency: Lumajang NSM Clinic6. Situbondo Regency: Situbondo NSM Clinic

Klinik Kesehatan:1. Kota Surabaya: Klinik Utama Welas Asih Medika,

Klinik Pratama Sebelas Medika2. Kabupaten Madiun: Klinik Utama Sebelas Medika

Madiun, Klinik Pratama NSM Argosari Madiun3. Kotamadya Malang: Klinik Pratama NSM Malang4. Kabupaten Probolinggo: Klinik Pratama Sebelas

Medika Probolinggo5. Kabupaten Lumajang: Klinik Pratama NSM

Lumajang6. Kabupaten Situbondo: Klinik Pratama Sebelas

Medika Situbondo

ALAMAT KANTOR PEMASARANMARKETING OFFICES

NgawiPabrik Gula Soedhono

MagetanPabrik Gula PoerwodadiePabrik Gula Redjosarie

MadiunPabrik Gula PagottanUnit Usaha Strategis

MojokertoPabrik Karung Rosella Baru

PasuruanPabrik Gula Kedawoeng

ProbolinggoPabrik Gula Gending

Pabrik Gula WonolanganPabrik Gula Padjarakan

LumajangPabrik Gula Djatiroto

Pabrik Alkohol dan SpiritusDjatiroto (PASA dan Hilirisasi Usaha)

JemberPabrik Gula Semboro

BondowosoPabrik Gula Pradjekan

SitubondoPabrik Gula OleanPabrik Gula Wringinanom

Pabrik Gula Pandjie

Pabrik Gula Assembagoes

WilayahRegion

AlamatAddress

Jl. Sambirobyong No. 1, Geneng Ngawi, 63271

Jl. Raya Ngawi-Maospati, Magetan, 63395Jl. Bhayangkara Magetan, Magetan, 63382

Jl. Raya Ponorogo, km 9, Geger MadiunJl. Kapten Tendean No. 24 Madiun

Industri Persada Blok S No. 6, Mojokerto

Jl. Banyu Biru Grati, Pasuruan, 67184

Jl. Raya Sebaung Gending, Probolinggo, 67272Jl. Raya Dringu, Probolinggo, 67271Jl. Ponpes Genggong, Pajarakan, Probolinggo, 67281

Jl. Ranu Pakis No. 1, Jatiroto, Lumajang, 67355Jl. Nyeoran No. 3, Jatiroto, Lumajang, 67355

Jl. Rejoagung Semboro, Jember, 68155

Prajekan Kidul, Bondowoso, 68285

Jl. Sucipto-Situbondo, 68302Jl. Wringinanom Pb Sudirman, Situbondo, 68302Jl. Raya Banyuwangi km 3, Pandjie SitubondoJl. Raya Banyuwangi No. 17

TeleponTelephone

0351-745051, 749028

0351-745051, 7490280351-439833

0351-3675410351-462303

0321-6815758

0343-482200

0335-611275

0335-4214640335-841015

0334-321001, 321095

0334-322809

0336-441006

0332-561091

0338-6713960338-671891

0338-671814, 671704

0338-451018, 451019

FaksimileFacsimile

0351-746176

0351-7461760351-439830

0351-3670680351-462701

(0321) 6815758

0343-481636,031-401805

0335-611290

0335-4212300335-842494

0334-321007

0334-32176

0336-441730

0332-560410

0338-6771350338-671396

0338-671455

0338-451874


VISI, MISI, MEANING, BUDAYA DAN LOGO PERUSAHAAN

Menjadi Perusahaan Agroindustri yang Ungguldi Indonesia.

Mengelola dan Mengembangkan Agroindustri Berbasis Tebu Serta Diversifikasi Usaha untuk Memberi Nilai Tambah Melalui Pemanfaatan Sumber Daya yang Berwawasan Lingkungan.

Memberikan Pelayanan Terbaik Demi Kesejahteraan Bersama.

To be Indonesia’s Leading Agroindustry Company.

Managing and Developing Sugar Cane Based Agro-Industry and Business Diversification to Give Added Value Through the Use of Resources that are Environmentally Friendly.

Providing the Best Service for Joint Welfare.

VISI

MISI

MEANING

VISION

MISION

MEANING

VISION, MISSION , MEANING, CULTURE , AND CORPORATE LOGO

Keberadaan logo, visi, misi, meaning dan nilai Perusahaan diharapkan mampu memberi arah yang jelas bagi Insan Perusahaan dalam melaksanakan strategi Perusahaan.

Penjelasan Visi Perusahaan:• Perusahaan agro industri mencakup kegiatan

pemanfaatan hasil pertanian sebagai bahan baku, untuk diolah lebih lanjut menjadi produk industri dalam rangka meningkatkan nilai tambah. Produk yang berasal dari bahan baku tebu misalnya gula Kristal, lump sugar, caramel sugar, bioethanol, alkohol, biofertilizer, particle board, cogeneration (energi) serta lainnya.

• Unggul di Indonesia menunjukkan bahwa perusahaan telah unggul dalam industri sejenis baik dalam harga pokok produksi, kualitas produk, efisiensi dalam penggunaan sumber daya, pelayanan prima serta mampu mencitrakan sebagai perusahaan agro industri yang modern di Indonesia.

Penjelasan Misi Perusahaan:• Usaha utama yang dikelola PTPN XI adalah agro

industri berbasis tebu. Saat ini PTPN XI telah menghasilkan kristal gula, tetes, alkohol dan spiritus sebagai produk berbahan baku tebu, serta karung plastik dan jasa kesehatan (rumah sakit) untuk produk non-tebu.

Penjelasan Meaning Perusahaan:• Memberikan pelayanan terbaik menunjukkan

segenap insan perusahaan senantiasa menjamin kualitas pelayanan, baik mencakup kualitas produk maupun tingkat layanan kepada stakeholder.

• Kesejahteraan bersama menunjukkan kepedulian perusahaan untuk senantiasa berfokus pada peningkatan kesejahteraan seluruh stakeholder perusahaan.

• Sebagai upaya menciptakan peluang bisnis dan keunggulan kompetitif, PTPN XI terus berupaya malakukan optimalisasi peluang dan kekuatan perusahaan melalui strategi diversifikasi usaha baik melalui lump sugar, caramel sugar, bioethanol, alkohol, biofertilizer, particle board, cogeneration (energi) serta peluang usaha lainnya, termasuk optimalisasi penggunaan aset perusahaan.

• Alasan keberadaan PTPN XI adalah memberikan nilai tambah bagi stakeholder perusahaan. Stakeholder PTPN XI meliputi shareholder (pemilik saham), karyawan, petani, pelanggan, lembaga keuangan, rekanan pemasok, masyarakat serta pihak lainnya.

• Sumber daya perusahaan meliputi sumber daya alam, manusia, mesin, metode, material, modal, informasi serta lainnya. Komitmen perusahaan mewujudkan perusahaan ramah lingkungan melalui pemanfaatan sumber daya yang berwawasan lingkungan.

The existence of the company’s logo, vision, mission, meaning and value of expected to be able to provide a clear direction for Company Members in implementing the Company’s strategy.

Company Vision Explanation: • Agro-industrial companies include activities to

utilize agricultural products as raw materials, to be further processed into industrial products in order to increase added value. Products derived from sugar cane raw materials such as Crystal sugar, lump sugar, caramel sugar, bioethanol, alcohol, bio-fertilizer, particle board, cogeneration (energy) and others.

• Leading in Indonesia’s agroindustry shows that the company has excelled in similar industries both in the cost of production, product quality, efficiency in the use of resources, excellent service and able to image as a modern agro-industrial company in Indonesia.

Explanation of Company Mission: • The main business managed by PTPN XI is the

sugarcane-based agro industry. Currently PTPN XI has produced sugar crystals, drops, alcohol and spirits as products made from sugar cane, as well as plastic sacks and health services (hospitals) for non-sugar cane products.

Explanation of Corporate Meaning: • Providing the best service shows that all

company employees always guarantee the quality of services, including product quality and service level to stakeholders.

• Welfare together shows the company’s concern to always focus on improving the welfare of all company stakeholders.

• In an effort to create business opportunities and competitive advantage, PTPN XI continues to strive to optimize the opportunities and strength of the company through a strategy of business diversification through lump sugar, caramel sugar, bioethanol, alcohol, biofertilizers, particle boards, cogeneration (energy) and other business opportunities, including optimizing the use of company assets.

• The reason for the existence of PTPN XI is to provide added value to the company’s stakeholders. PTPN XI stakeholders include shareholders (shareholders), employees, farmers, customers, financial institutions, supplier partners, the public and other parties.

• Company resources include natural, human, machine, method, material, capital, information and other resources. The company’s commitment to create an environmentally friendly company through the use of environmentally sound resources.


NILAI PERUSAHAAN THE VALUE OF THE COMPANY

SIPro = Sinergi, Integritas dan Profesional

SINERGI

DefinisiMenciptakan dan meningkatkan kerjasama dengan mengedepankan kepercayaan untuk memberikan nilai tambah yang optimal.

Perilaku Utama: KERJASAMA Lakukan• Memelihara kekompakan dan toleransi diantara

perbedaan yang ada • Mengedepankan rasa kebersamaan (guyub)

dengan saling mendukung untuk mencapai sasaran yang ditetapkan

Dilarang• Individualistik/cenderung bekerja sendiri-sendiri• Fokus pada kehendak dan keuntungan pribadi

Perilaku Utama: KEPERCAYAAN Lakukan• Saling percaya pada kemampuan orang lain dalam

memberikan kinerja terbaik• Saling menghormati dan menghargai sesama

rekan kerja

SINERGI

DefinitionCreating and improving a cooperation that focuses trust, on optimally increasing value.

Main Behavior: COOPERATION Encouraged Behavior• Maintaining synergy and tolerance between

diversity• Putting forward a sense of community by

continuously supporting each other, to achieve a projected target

Discouraged Behavior• Individualism/tendency to work on their own• Focusing on personal agendas towards personal

gains

Main Behavior: TRUST Encouraged Behavior• Believing in one another’s best capability in a

collective effort to strive for the best• Mutually respects every co-worker

INTEGRITAS

MaknaMerupakan prinsip dalam menjalankan tugas dengan menjunjung tinggi kejujuran, konsisten dengan keteladanan.

Perilaku Utama: JUJUR Lakukan• Berkata JUJUR dan berperilaku adil sesuai fakta

yang ada bagi insan perusahaan dan stakeholder• Bekerja secara sungguh-sungguh dengan TULUS• IKHLAS dan bersikap positif terhadap keputusan

perusahaan dari usaha terbaik yang telah dilakukan

INTEGRITAS

DefinitionA principal value in carrying out tasks, by always highly regarding honesty, consistency, and exemplary behavior.

Main Behavior: HONESTY Encouraged Behavior• Acting honest, fair and just for the benefits of every

company member and stakeholders• Working wholeheartedly• Working positively alongside company’s policies

and decision

Dilarang• Merasa lebih pintar, mengedepankan senioritas

dan meremehkan kemampuan orang lain• Fokus pada kehendak dan keuntungan pribadi

Perilaku Utama: MEMBERI NILAI TAMBAH Lakukan• Memenuhi harapan, bahkan melampaui harapan

stakeholder• Berusaha dalam mencapai hasil yang terbaik

untuk kemajuan perusahaan

Dilarang• Mengabaikan keinginan dan harapan dari

stakeholder• Merasa cepat puas dengan kondisi saat ini

Discouraged Behavior• Feeling superior towards others, enabling seniority

and undermining someone else’s capability• Focusing on personal agendas towards personal gains

Main Behavior: ADDING VALUE Encouraged Behavior• Fulfilling, even exceeding shareholder’s

expectations• Continuously striving for the best for the company’s

welfare

Discouraged Behavior• Ignoring the needs and expectations of shareholder

• Feeling easily satisfied by what has been achieved


PROFESIONAL

MaknaMelakukan tugas sesuai dengan kompetensi, bertanggung jawab dan berupaya dalam melakukan inovasi.

Perilaku Utama: KOMPETEN Lakukan• Melaksanakan tugas dengan segenap potensi dna

kompetensi yang dimiliki• Bekerja cepat dan tepat dengan mengutamakan

kualitas• Meningkatkan kompetensi dengan belajar secara

terus menerus untuk mengembangkan diri

Dilarang• Menolak tugas yang sesuai dengan potensi dan

kompetensi yang dimiliki• Menunda pelaksanaan tugas yang diberikan

perusahaan• Merasa cukup dengan pengetahuan dan

kemapuan yang dimiliki saat ini

Perilaku Utama: TANGGUNG JAWAB Lakukan• Menjaga kerahasiaan perusahaan• Kerja keras dengan bersungguh-sungguh

menjalankan dan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan hingga tuntas

• Menjalankan tugas sesuai dengan SOP yang berlaku di perusahaan

PROFESIONAL

DefinitionExecuting the tasks with responsibility, competence, and always striving for innovation.

Main Behavior: ADDING VALUE Encouraged Behavior• Carrying out tasks with every potential and

competence• Working vast and effectively, and living up to a the

best possible standard• Improving competence by continuously learning to

improve

Discouraged Behavior• Refusing a task that is in accordance with one’s

potential and competences• Delaying to deliver an assigned task

• Feeling sufficient with the current knowledge and capability

Main Behavior: RESPONSIBILITY Encouraged Behavior• Keeping company’s confidentiality and discretion• Working wholeheartedly to execute and carry out

an assigned task well

• Carrying out said tasks according to the company’s SOP

Dilarang• Berkata bohong, memanipulasi dan dan informasi• Menerima imbalan(gratifikasi) dari pihak manapun

untuk tujuan tertentu• Mudah putus asa dan mengeluh terhadap

keputusan perusahaan yang belum sesuai dengan usaha terbaik yang telah dilakukan

Perilaku Utama: KONSISTEN Lakukan• Konsisten dalam perkataan dan perbuatan dalam

melaksanakan tugas• Disiplin dengan patuh dan tunduk terhadap

ketentuan perusahaan yang berlaku• Bertindak dengan mengutamakan kepentingan

perusahaan

Dilarang• Mudah berubah dalam perkataan, perbuatan,

maupun pendirian dan mudah dipengaruhi oleh orang/pihak lain

• Melanggar ketentuan perusahaan yang berlaku • Melakukan tindakan-tindakan yang

mengedepankan kepentingan pribadi/kelompok tertentu

Perilaku Utama: KETELADANAN Lakukan• Menjadi figur contoh dalam menerapkan norma di

lingkungan• Bersikap rendah hati dan dapat dipercaya

Dilarang• Memberi pengaruh negatif kepada lingkungan• Berperilaku arogan, memandang rendah dan

bersikap subyektif kepada orang lain

Discouraged Behavior• Cheating, lying, and manipulating facts• Receiving gratification from any parties, to fulfill

any objectives• Enabling a pessimistic outlook on carrying out

tasks

Main Behavior: CONSISTENCY Encouraged Behavior• Consistency and accountability within words and

actions• Discipline and obedience towards company’s rules

and values• Putting the needs of the company first and

foremost

Discouraged Behavior• In-accountability and flightiness within words and

actions

• Breaching company’s rules and values• Putting forward the needs and objectives of

unrelated parties

Main Behavior: EXEMPLARY BEHAVIOR Encouraged Behavior• Being a role model in instilling company values

• Acts with humility and humbleness

Discouraged Behavior• Posing as a negative example towards society• Acting arrogant, being subjecting, and viewing

other parties as inferior


LOGO

Pada tanggal 22 Maret 2018, sesuai dengan surat Keputusan Direksi No. XA-SURKP/AB/P-B/18.067 logo PTPN XI mengalami perubahan. Logo baru PTPN XI adalah sebagai berikut:

LOGO

At 22 March 2018, in accordance with the Decree of the BOD No. XA-SURKP/AB/P-B/18.067, the corporate logo of PTPN XI is changed. Below is the new logo of PTPN XI

Penjelasan Arti Logo: Logo baru PTPN XI menggambarkan 3 (tiga) hal yangmerepresentasikan Perusahaan, yaitu:

Logo Meaning:The new logo denotes 3 (three) different objects which represent the Company, namely:

Daun TebuSugar Cane Leaves

Kupu-KupuButterfly

Logo Baru PTPN XIThe New Logo of PTPN XI

Angka 11Number 11

11+ +

Dilarang• Membocorkan rahasia perusahaan• Menolak dan mengabaikan tugas yang diberikan

perusahaan• Mengabaikan SOP dalam menjalankan pekerjaan

Perilaku Utama: INOVASI Lakukan• Terbuka terhadap perusahan dan perkembangan

bisnis saat ini• Memunculkan ide-ide baru yang bermanfaat untuk

perusahaan dan berusaha merealisasikannya• Proaktif ikut berkontribusi untuk menyelesaikan

permasalahan dan tantangan perusahaan

Dilarang• Bersikap statis dan tertutup terhadap perubahan• Pasif dalam memberikan ide-ide baru• Acuk tak acuh dan menghindari perasalahan

perusahaan

Discouraged Behavior• Disclosing company’s confidentiality• Refusing to complete an assigned task

• Disregarding company’s SOP

Main Behavior: INNOVATION Encouraged Behavior• Openness towards the trends in business

development that can benefit the company• Finding fresh ideas and implementing it

• Proactively contributes to overcome problems and challenges

Discouraged Behavior• Being static and rejecting innovation• Passive in pitching new ideas• Indifferent and avoiding to contribute in company’s

challenges


Bentuk sayap kupu - kupu (tampak samping) adalah rangkaian daun tebu yang terlipat, melambangkan perubahan yang positif dan tanggap terhadap kebutuhan jaman.Butterfly wings shaped (side view) is braided sugar cane leaves that are folded,representing a positive change and responsive to the needs of the time.

Ciri yang mewakili Jawa Timur ditunjukkan pada tanaman tebu itu sendiri(dalam logo ditampilkan dalam wujud daun tebu). Daun tebu dipilih karena selain core bisnis dari PTPN XI, dan jika ditelusuri tidak bisa di pungkiri bahwasanya Jawa Timur mulai jaman belanda sampai saat ini menjadi pusat Gula di Indonesia. Keberadaanya hampir disetiap kabupaten / Kota ada. The sugarcane itself emphasizes the significance of East Jawa (showed through the form of sugarcane leaves). Sugarcane leaves were selected not only because it is the core of PTPN XI’s business ventures, but also because East Java’s importance as the sugar capital of Indonesia – since the days of Dutch occupation, until now.

Tanaman tebu sejak zaman colonial sudah menjadi komoditas unggulan tanaman perkebunan semusim yang mendukung produksi pabrik gula di Jawa Timur.Sugarcane plants have always been the main commodity in seasonal plantation products, it also supports the drive for sugar production in East Jawa.

3 helai daun tebu merefleksikan tata nilai perusahaan yaitu Sinergi, Integritas dan Profesional.3 sugarcane leaves reflects the company’s values, namely Synergy, Integrity and Professionalism.

2 helai daun tebu yang dibentuk mengikuti gestur sayap kupu merefleksikan angka 11 pada PTPN XI. Bentuk dibuat dari kecil ke besar dan mengarah melambangkan PTPN selalu berbenah dan tumbuh.2 plies of sugarcane leaves following the form of the butterfly’s wings, reflect the number 11 in PTPN XI’s brand. It is shaped progressing from a smaller form into a bigger one, to symbolize the constant development and growth of PTPN XI.

Melambangkan kedamaian,harmoni, optimisme dan empatiRepresents peacefulness, harmony, optimism, and empathy

Melambangkan profesional, kualitas,teknologi, dan futuristik/modernRepresents professionalism, quality,technology, and futuristic/modern

Melambangkan kehangatan, energi,dan kepercayaanRepresents warmth, energy, and trust

Melambangkan persahabatan dankasih sayangRepresents friendship and affection

KRONOLOGI KEPEMILIKAN SAHAM

CHRONOLOGY OFSHARE OWNERSHIP

PTPN XI merupakan salah satu BUMN non-listed atau belum mencatatkan saham di Bursa Efek Indonesia sehingga tidak terdapat informasi mengenai kronologis pencatatan saham, corporate action, perubahan jumlah saham dan nama bursa dimana saham Perusahaan dicatatkan.

KRONOLOGIS PENCATATAN EFEK LAINNYA

PTPN XI tidak menerbitkan efek dalam bentuk apapun sehingga tidak terdapat informasi mengenai kronologis pencatatan efek lainya, corporate action, perubahan jumlah efek lainnya, nama bursa dimana efek lainnya dicatatkan, serta peringkat efek.

PTPN XI is one of the non-listed state-owned enterprises, or has not listed shares on the Indonesia Stock Exchange. Thus, there is no information about the chronology of stock listing, corporate action, changes in the number of shares and the name of the stock where the Company’s shares are listed.

CHRONOLOGY OF OTHER SECURITIES LISTING

PTPN XI does not issue securities in any form so that there is no information about the chronological record of other securities, corporate actions, changes in the number of other securities, names of exchanges where other securities are listed, and ratings of securities.

Ruas 3Segment 3

Ruas 1Segment 1

Ruas 2Segment 2

Ruas 4Segment 4

Ruas 5Segment 5

Ruas 6Segment 6


STRUKTURORGANISASIORGANISATION STRUCTURE

PEMEGANG SAHAMSHAREHOLDERS

GEDE MEIVERA UTAMAADNJANA PUTRA

DIREKTUR UTAMAPRESIDENT DIRECTOR

SUCIPTO PRAYITNO DIREKTUR KOMERSIAL

DIRECTOR OF COMERCIAL

Subagiyo Kepala Divisi Sumber Daya

Manusia & UmumHead of Human Resources &

General Affairs Division

Titik Samiarti Kepala Divisi Akuntansi

Dan KeuanganHead of Accounting

and Finance Division

Tulus Panduwidjaja Kepala Divisi Perencanaan

Dan Pengendalian Anggaran Belanja

Head of Budget Planning and Control Division

PT NUSANTARA SEBELAS MEDIKA

Agung Satrio Lelono Kepala Divisi

Manajemen RisikoHead of Risk

Management Division

Sugiarti Kepala Divisi PKBL Dan CSR

Head of PKBL andCSR Division

PABRIK KARUNGROSELLA BARU

Rosella BaruPlastic Factory

PASA DANHILIRISASI USAHAPASA and Downstream

Business

Unit Usaha Strategis Strategic Business Unit

Gampil Dwi Susanto Kepala Divisi

Quality Control Head of Quality Control

Division

Beta Roosyanto PrakoeswaEvy Kuswardhani Utami

Staf Khusus Direksi Special Team

Crisna Juda Prasetya Kepala Divisi Pemasaran

Head of Marketing Division

Christanto Martono Kepala Divisi Tanaman Head of Plant Division

Deddy Satrio Kepala Divisi Pengadaan

Head of Procurement Division

Agus Priambodo Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

Bambang Tri Anggono Kadiv Revitalisasi Proyek

Head of ………… Division

Djarot Rudy Wardoyo Kepala Divisi Pengolahan

Head of Processing Division

Retno Koerniasih Kepala Divisi Hukum

Head of Legal & Asset Division

Moch. Sholeh Kusuma Kepala Satuan

Pengawasan InternHead of Internal Audit Unit

Surya Wirawan Kepala Divisi Perencanaan Dan Pengembangan Bisnis

Head of Planning and Business Development

Binardi Soenarto Kepala Divisi Teknik

Head of Technical Divison

DANIYANTO DIREKTUR OPERASIONALDIRECTOR OF OPERATIONS

DEWAN KOMISARISBOARD OF

COMMISSIONERS

15 PABRIK GULA15 Sugar Factories

Kondisi pabrik tengah PG


URAIANMENGENAI SDM

DESCRIPTION OFHUMAN RESOURCES

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aspek vital bagi keberlangsungan usaha PTPN XI. Upaya peningkatan kualitas dan efisiensi terus dilakukan oleh Perusahaan baik melalui pelatihan profesional berkelanjutan maupun kebijakan-kebijakan khusus. Di tahun 2018, PTPN XI fokus pada pengoptimalan kompetensi dan potensi karyawan melalui peningkatan kapabilitas karyawan guna mendukung kinerja perusahaan.

STRUKTUR ORGANISASI DIVISI SDM & UMUM

Pengelolaan SDM di PTPN XI dilaksanakan oleh Divisi Sumber Daya Manusia yang bertanggung jawab kepada Direktur Komersil sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan XA-SURKP/18.138 tanggal 16 Juli 2018 tentang Struktur Organisasi PT. Perkebunan Nusantara XI

Sesuai dengan Struktur Organisasi Divisi Sumber Daya Manusia dan Umum PTPN XI memiliki tugas pokok yaitu:1. Personalia dan Hubungan Industrial, mencakup

pengelolaan administrasi karyawan, penggajian karyawan,pensiun karyawan, hubungan indutrial, perawatan kesehatan karyawan, BPJS Ketenagakerjaan dan hal lain yang terkait dengan hak karyawan

2. Pengembangan dan Pembinaan Karyawan , mencakup pengelolaan rekruitment karyawan baik dari eksternal maupun internal , pendidikan serta pelatihan atau pengembangan karyawan, SMK3 dan Assesment karyawan

3. Pengembangan Organisasi, mencakup pengelolaan budaya organisasi, sistem manajemen kinerja, standar dan model kompetensi.

4. Umum Mencakup pengelolaan urusan Umum, penyediaan akomodasi dan pengelolaan personil keamanan.

KOMPOSISI KARYAWAN

Komposisi karyawan PTPN XI berdasarkan golongan, jenjang pendidikan, dan usia selama 2 (dua) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN GOLONGANNUMBER OF EMPLOYEES BY GROUP

Human Resources is a vital aspect for PTPN XI’s business sustainability. The continuous effort to improve service quality and efficiency is carried out through professional training and special policies. In the year of 2018, PTPN XI focuses on optimizing the employee’s competence and potential through improving the capability, aiming for a holistic support for the company’s performance.

ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF HUMAN RESOURCES DIVISION AND GENERAL

HR Management at PTPN XI is carried out by the Human Resources Division which answers directly to the Commercial Director as stipulated in Decree XA-SURKP / 18.138 dated 16 July 2018, concerning the Organizational Structure of PT. Perkebunan Nusantara XI

In accordance with the Organizational Structure of the Human Resources and General Division PTPN XI’s main tasks covers:1. Personnel and Industrial Relations, including

management of employee administration, employee payroll, employee retirement, industrial relations, employee health care, BPJS Employment and other related matters to employee rights

2. Employee Development and Guidance, covering management of employee recruitment from both external and internal, education and training or development of employees, SMK3 and employee assessment

3. Organizational Development, including management of organizational culture, performance management systems, standards and competency models.

4. General, includes management of general affairs, provision of accommodation and management of security personnel.

EMPLOYEE COMPOSITION

The composition of PTPN XI employees by types,level of education, and age for the last 2 (two) yearsare as follows:

Uraian | Description

1

Golongan III-IV | Type III-IV

Golongan I-II | Type I-II

Musiman | Seasonal

PKWT

Honorer | Honorary

Jumlah | Total

2 3 4 3:2 3:4

2018

RKAP RealisasiRealization

Realisasi 2017Realization 2017

Perbandingan %Comparison %

590

3.242

1.900

2.650

35

8.417

579

3.013

1.138

2.299

36

7.082

549

3.164

1.833

2.519

36

8.101

98.14%

93.46%

59.89%

86.75%

102.86%

84.14%

105.46%

95.76%

62.08%

91.27%

100.00%

87.42%

KEPALA DIVISISUMBER DAYA MANUSIA

DAN UMUMHEAD OF HUMAN RESOURCES

AND GENERAL DIVISION

KEPALA URUSANPERSONALIA DAN

HUBUNGAN INDUSTRIALHEAD OF PERSONNEL AND

INDUSTRIAL RELATIONS AFFAIRS

STAF URUSANDATA DAN PENGGAJIAN

STAFF OF DATABASE AND PAYROLL AFFAIRS

STAF URUSANHUBUNGAN INDUSTRIAL

STAFF OFINDUSTRIAL RELATION AFFAIR

STAF URUSANPENSIUN

STAF URUSANPERAWATAN KESEHATANSTAFF OF HEALTH CARETAKING

STAF URUSANPENDIDIKAN DAN

PELATIHANSTAFF OF

EDUCATION AND TRAINING

STAF URUSANRECRUITMENT

STAFF OF RECRUITMENT AFFAIRS

STAF URUSANPENGEMBANGAN

ORGANISASISTAFF OF ORGANIZATIONAL

DEVELOPMENT

STAFURUSAN UMUM

STAFF OF GENERAL AFFAIRS

KEPALA URUSANPENGEMBANGAN SDM

HEAD OF EMPLOYEE DEVELOPMENTAND TRAINING

KEPALA URUSANPENGEMBANGAN

ORGANISASIHEAD OF ORGANIZATIONAL

DEVELOPMENT

KEPALAURUSAN UMUM

HEAD OF GENERAL AFFAIRS


JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN PENDIDIKANNUMBER OF EMPLOYEES BY EDUCATION

JUMLAH KARYAWAN BERDASARKAN USIANUMBER OF EMPLOYEES BY AGE

REKAP PELATIHAN PTPN XI TAHUN 2018RECORD PTPN XI TRAINING IN 2018


56

55

50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

Jumlah | Total


21

105

1.814

1.947

1.259

1.027

604

255

50

7.082


1

SD | Elementary School

SMP | Junior High School

SMA | Senior High School

Diploma 3 | 3-year Diploma

Sarjana | Undergraduate

Pasca Sarjana | Post Graduate

Jumlah | Total

2 3 4 3:2 3:4

2018

RKAP RealisasiRealization


Perbandingan %Comparison %

1.388

1.132

4.832

390

600

75

8.417

853

942

4.540

153

554

40

7.082

1.573

1.285

4.426

201

537

79

8.101

61.46%

83.22%

93.96%

39.23%

92.33%

53.33%

84.14%

54.23%

73.31%

102.58%

76.12%

103.17%

50.63%

87.42%

Salah satu penyebab berkurangnya jumlah karyawan di tahun 2018 adalah karena kebijakan minus growth untuk jumlah karyawan.

PROGRAM PENGEMBANGAN KOMPETENSI KARYAWAN

PTPN XI berkomitmen untuk selalu meningkatkan kompetensi karyawan guna menunjang produktivitas dan profesionalisme. Program pengembangan kompetensi karyawan PTPN XI pada tahun 2018 dilaksanakan dalam bentuk pelatihan-pelatihan yang telah dilakukan sebanyak 95 kali di semua level karyawan. Total biaya keseluruhan untuk pelatihan selama tahun 2018 adalah sebesar Rp 7.168.293.592.

EMPLOYEE COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM

PTPN XI is committed to always increasing employee competencies to support productivity and professionalism. The PTPN XI employee competency development program in 2018 was carried out in the form of 95 trainings at all levels of employees. The total overall cost for training during 2018 is Rp. 7,168,293,592.

One of the causes of the reduction in the numberof employees in 2018 is due to a policy of minusgrowth for the number of employees.

Level KaryawanEmployee LevelNO Jumlah Peserta

Total ParticipantBiaya (Rp)Cost (Rp)

Total PelatihanTotal Training

Dewan Komisaris

Direksi | Board of Direction

Sekretaris Perusahaan | Corporate Secretary

SPI | Internal Audit Unit

Pejabat Puncak | Top Management

Manajer | Manager

Staf | Staff

Pelaksana | Functionary

Pelatihan Di ikuti Seluruh Karyawan Training Partaken by All Staffs

Jumlah

3

5

2

21

35

83

301

252

16.517

17.219

19.500.000

51.500.000

6.000.000

147.750.000

275.831.244

323.392.793

942.521.055

746.100.000

4.655.698.500

7.168.293.592

2

3

2

11

16

19

29

12

1

95

1

2

3

4

5

6

7

8

9


KOMPOSISIKEPEMILIKAN SAHAMSHARE OWNERSHIP COMPOSITION

NEGARAREPUBLIK INDONESIAREPUBLIC OF INDONESIA

STRUKTUR GRUPPERUSAHAANCOMPANY GROUP STRUCTURE

REPUBLIK INDONESIAREPUBLIC OF INDONESIA

PTPN III

PT Nusantara Sebelas Medika

PTPN I

PTPN II

PTPN IV

PTPN VI

PTPN VII

PTPN VIII

PTPN IX

PTPN X

PTPN XI

PTPN XII

PTPN XIII

PTPN XIV

PTPN III(PERSERO)

90%

10%


KEPEMILIKAN SAHAM PADAENTITAS ANAK DAN ENTITAS ASOSIASISHARE OWNERSHIP IN SUBSIDIARY AND ASSOCIATED ENTITIES

PTPN XI

PTPN I -PTPN XIV

PTPN I -PTPN XIV

PTPN XII

99,80%

92,86% 96,97% 98,82%

KOPERASIKARYAWANRS LAVA LETTE

PTPN XIPTPN XI

EMPLOYEECOOPERATIVE OFLAVALETE HOSPITAL

0,20%

• Bidang Usaha: Pelayanan Rumah Sakit dan Klinik Medis

• Status: Telah Beroperasi • Scope of Business: Hospital and

Medical Clinic• Status: In Operation

• Bidang Usaha: Penyedia Jasa Pemasaran dan Logistik Komoditas Perkebunan

• Status: Telah Beroperasi• Scope of Business: Marketing

and Logistic Service Provider for Plantation Commodity

• Status: In Operation

• Bidang Usaha: Jasa Riset Perkebunan

• Status: Telah Beroperasi• Scope of Business: Plantation

Research Service• Status: In Operation

• Bidang Usaha: Produsen Gula Kristal Putih

• Status: Belum Beroperasi• Scope of Business: White Crystal

Sugar Producer• Status: Inactive

ENTITAS ANAK | SUBSIDIARY

ENTITAS ASOSIASI | ASSOCIATED ENTITIES

PT NusantaraSebelas Medika

PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara(PT KPBN)

PT Riset Perkebunan Nusantara (PT RPN)

PT Industri Gula Glenmore (PT IGG)

PTPN XI 1,18%3,03%7,14%

Salah satu sudut Pabrik Gula Assembagoes hasil revitalisasimelalui Penyertaan Modal Negara (PMN)


PROFILDEWAN KOMISARISPROFILE OF THE BOARD OF COMISSIONERS

DEDY MAWARDIKomisaris UtamaPresident Commissioner

Lahir di Tanjungkarang pada tanggal 26 Mei 1963,kini berusia 56 tahun. Warga negara Indonesia danberdomisili di Bandar Lampung. Menyelesaikanpendidikan di Fakultas Hukum Universitas IslamIndonesia Yogyakarta tahun 1991 dan hingga saatini menempuh pendidikan Magister Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Bandar Lampung.

Menjabat sebagai Direktur Yayasan LembagaBantuan Hukum Indonesia (LBH) Bandar Lampungtahun 1995-1997, Ketua Harian di Yayasan Pendidikan dan Bantuan Hukum Indonesia Tahun 1998-2001, Sekretaris Dewan Nasional pada Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) tahun 1997-2000, advokat dan konsultan di Law Firm Mangkunegara and Partners Jakarta tahun 2003-2005, pendiri Lembaga Advokasi Perempuan dan Anak DAMAR Lampung tahun 2000, Ketua di Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Bandar Lampung tahun 2007-2011, Senior Partner di Law Firm Mawardi and Partners tahun 2008-sekarang, dan Direktur pada Lembaga Riset dan Kajian Kebijakan “IPOR” Lampung tahun 2014-sekarang.

Menjabat sebagai Dewan Komisaris PTPN XI sesuaisurat pemegang saham No. SK-179/MBU/09/2015dan KPJAK/Hold/SKPTS/R/13/2015 tanggal 23September 2015 tentang Pemberhentian danPengangkatan Anggota Dewan komisaris PTPN XI.Berdasarkan SK pemegang saham No. SK-190/MBU/09/2017 dan No. 3.06/SKPTS/R/101/2017tanggal 11 September 2017 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris PTPN XI, beliau diangkat menjadi Komisaris Utama PTPN XI sampai dengan saat ini.

Born in Tanjungkarang on May 26, 1963, Mawardi is currently 56 years old. He is an Indonesian citizen, based in Bandar Lampung. Mawardi completed his education at the Faculty of Law, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta in 1991, and then continued for his Master’s degree in Law Postgraduate Program, at Universitas Bandar Lampung.

Mawardi served as Director of theYayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBH) Bandar Lampung during 1995-1997, he was the chairperson at Yayasan Pendidikan dan Bantuan Hukum Indonesia during 1998-2001, National Board Secretary at Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) during 1997-2000, advocate and consultant at Mangkunegara and Partners Law Firm, Jakarta during 2003-2005, founder of Lembaga Advokasi Perempuan dan Anak DAMAR Lampung tahun in, Chairman at Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) Bandar Lampung tahun during 2007-2011, Senior Partner at Mawardi and Partners Law Firm, from 2008-now. He is also the director at Lembaga Riset dan Kajian Kebijakan “IPOR” Lampung from 2014, up to now.

He was appointed as the Board of Commissioners of PTPN XI according to Shareholder Hetter No. SK-179 / MBU / 09/2015 and KPJAK / Hold / SKPTS / R / 13/2015 issued on the 23rd September 2015 concerning Termination and Appointment of PTPN XI Board of Commissioners Members. Based on the Decree of Shareholders No. SK-190 / MBU / 09/2017 and No. 3.06 / SKPTS / R / 101/2017 issued on September 11, 2017 concerning Dismissal, Task Transfer and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PTPN XI, he was appointed As President Commissioner of PTPN XI, up to now.


H.J.G WINACHYUKomisaris IndependenIndependent Commissioner

KARYANTO SUPRIHKomisarisCommissioner

Dilahirkan di Garut pada tanggal 14 September 1950 yang kini berusia 68 tahun. Warga negara Indonesia dan berdomisili di Sidoarjo. Menyelesaikan pendidikan S-1 Fakultas Hukum pada tahun 1998 dan S-2 Fakultas Hukum di tahun 2002. Memulai karir di Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) dengan jabatan terakhir sebagai Direktur Potensi Sumber Daya Alam dan Buatan (SDAB), Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Departemen Pertahanan dengan pangkat terakhir Brigadir Jenderal (Purn). Selama di TNI, Winachyu mengenyam berbagai pendidikan militer mulai dari Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) tahun 1973, pendidikan pembentukan spesialisasi hingga pengembangan. Penugasan Militer di dalam dan luar negeri yang pernah dilakukan antara lain operasi Seroja Timor Timur tahun 1974, serta penugasan luar negeri ke Singapura, Malaysia, Timur Tengah maupun lainnya. Tanda jasa tertinggi yang pernah didapat adalah Bintang Kartika Eka Paksi Nararya; Satya Lencana Kesetiaan VIII, XVI, XXIV; Satya Lencana Seroja I, II, dan III; Satya Lencana Dwidya Sistha; dan Satya Lencana Veteran Republik Indonesia.

Pernah menjabat sebagai Komisaris PT Djakarta Lloyd tahun 2007 dan sebagai Senior Corporate Advisor PT Kertas Nusantara. Cukup aktif dalam dunia olahraga dan berbagai kegiatan sosial, sering melaksanakan temu ilmiah di kalangan perguruan tinggi maupun institusi lainnya, serta menjabat sebagai Ketua Badan Pengurus Harian Universitas Pembangunan Nasional Veteran (BPH UPN Veteran) Jawa Timur hingga sekarang. Diangkat sebagai Komisaris PTPN XI sesuai Surat Keputusan BUMN No. SK-391/MBU/2013 tanggal 21 November 2013, sesuai SK Pemegang Saham No. SK 190/MBU/09/2017 dan No. 3.06/SKPTS/R/101/2017 tanggal 11 September 2017 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris PT Perkebunan nusantara XI, beliau diangkat menjadi Komisaris Independen sampai dengan saat ini.

Dilahirkan di Kediri tahun 1959 dan kini berusia 60 tahun. Warga negara Indonesia yang saat ini berdomisili di Jakarta. Memperoleh gelar S-1 di sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) pada tahun 1990,dan S-2 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakartadi tahun 1998.

Mulai berkarir di Departemen Perdagangan padatahun 1991 sebagai Kepala Subbagian Protokol,Kepala Biro Keuangan di tahun 2007, Staf Ahli Bidang Perdagangan Jasa tahun 2013. Hingga saat ini, aktif sebagai Sekretaris Jenderal pada Kementrian Perdagangan Republik Indonesia. Berbagai penugasan keluar negeri pernah dilakukan mulai dari Republik Rakyat China dengan membawa misi Dagang dan Investasi tahun 1991, Turki (sidang OKI) tahun 1992, Finlandia (Misi Dagang dan Investasi) tahun 1992, Amerika Serikat (Misi Dagang dan Industri) tahun 1999, Jamaica (Sidang G-15) tahun 1999, Singapura (Sidang ASEAN Economis) tahun 2000 dan Uni Emirat Arab (Indonesia Solo/ Exhibition di Sharjah) pada tahun 2002.

Diangkat sebagai Komisaris PTPN XI mulai tahun2017 hingga saat ini berdasarkan SK PemegangSaham No. SK-190/MBU/09/2017 dan 3.06/sKPTs/R/101/2017 tanggal 11 September 2017tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas danPengangkatan Anggota-anggota Dewan KomisarisPTPN XI.

Born in Kediri (1959), Suprih is now 60 years old. He is an Indonesian citizen, living in Jakarta. He obtained a Bachelor’s degree from Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STAN LAN), in 1990, and Master’s from Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta, in 1998.

He started his career in the Ministry of Commerce in 1991, as the Head of Protocol Subdivision. His career continued as Head of Finance Bureau in 2007, Special Advisor in Services Trade in 2013. Up to now, he is active as the Secretary General in the Republic of Indonesia’s Ministry of Trade. He has accomplished numerous overseas assignments, including visitations to China in 1991, bearing the mission of Commerce and Investments, Turkey (OKI Court) in 1992, Finland (mission of Commerce and Investments) in 1992, the United States of America (mission of Commerce and Investments) in 1999, Jamaica (G-15 Court) in 1999, Singapore (ASEAN Economics Court), and United Arab Emirates (Indonesia Solo Exhibition in Sharjah), on 2002.

He was assigned as the Commisioner of PTPN XI from the year of 2017, based on the SK Pemegang Saham/Shareholder Letter No. SK-190/MBU/09/2017 and 3.06/sKPTs/r/101/2017, dated on the 11th of September 2017 regarding Dismissal, Task Transfer and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PTPN XI.

Born in Garut on September 14, 1950, now 68 years old. Indonesian citizen and domiciled in Sidoarjo. Completed Bachelor’s Degree in Law Faculty in 1998 and S-2 Faculty Law in 2002. He started a career in the Indonesian National Army (TNI-AD) with the last position as Director of Natural and Artificial Resources Potential (SDAB), Directorate General of Defense Potential, Ministry of Defense with the last rank of Brigadier General (Ret.). While in the TNI, Winachyu received a variety of military education ranging from the Indonesian Armed Forces Academy (AKABRI) in 1973, education to establish specialties to development. Domestic and foreign military assignments that have been carried out include the Seroja East Timor operation in 1974, and foreign assignments to Singapore, Malaysia, the Middle East and others. The highest award that has ever been obtained is Bintang Kartika Eka Paksi Nararya; The loyalty badge VIII, XVI, XXIV; Seroja I, II, and III Satya Badges; Satya Lencana Dwidya Sistha; and the Veteran Badge of the Republic of Indonesia.

He served as Commissioner of PT Djakarta Lloyd in 2007 and as Senior Corporate Advisor of PT Kertas Nusantara. Quite active in the world of sports and various social activities, often carrying out scientific meetings among universities and other institutions, and serving as Chair of the Daily Management Board of the University of National Veterans Development (BPH UPN Veteran), East Java until now. Appointed as Commissioner of PTPN XI in accordance with BUMN Decree No. SK-391 / MBU / 2013 dated November 21, 2013, according to Shareholders Decree No. SK 190 / MBU / 09/2017 and No. 3.06 / SKPTS / R / 101/2017 September 11, 2017 concerning Dismissal, Transfer of Tasks and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Perkebunan Nusantara XI, he has been appointed as Independent Commissioner to date.


PROFILDIREKSIPROFILE OF THE BOARD OF DIRECTORS

GEDE MEIVERA UTAMA A. PDirektur UtamaPresident Director

Lahir di Mataram, 22 Mei 1965, kini berusia 54 tahun. Warga negara Indonesia dan berdomisili di Sidoarjo. Menamatkan program D3 Pertanian dari Universitas Brawijaya, kemudian Gelar Sarjana Pertanian diperoleh dari Universitas Muhammadiyah Malang pada 1989. Memperoleh gelar Magister Manajemen SDM Universitas Bhayangkara Surabaya pada tahun 2008.

Memulai karier profesionalnya sebagai Sinder Kebun Kepala di PT PG Candi Baru pada tahun 2002 - 2006, kemudian pada tahun 2007 sebagai Pjs Kepala Bagian Tanaman. Menjadi Kepala Bagian Tanaman PG Rejo Agung Baru pada tahun 2008 - 2009. Pada tahun 2009 - 2011 menjabat sebagai General Manager PT Candi Baru, kemudian sebagai Kuasa Direksi di PG Takalar (November 2011 - Januari 2012), selanjutnya sebagai Kepala Bidang Tanaman PT PG Rajawali I (Januari - Maret 2012). Sejak Maret 2012 sampai sekarang dipercaya sebagai Direktur PT PG Rajawali I. Menjadi Direktur Utama PT PG Rajawali I sesuai Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT PG Rajawali I No. SK. 42/Kep.PS/RNI.01/X/2017 tanggal 6 Oktober 2017. Saat ini menjabat sebagai Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara XI sesuai surat pemegang saham nomor 106/MBU/04/2018 dan nomor 3.06/SKPTS/R/13/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara XI.

Born in Mataram, May 22, 1965, he now 54 years old. Indonesian citizen, based in Sidoarjo. He graduated from the Agriculture D3 program from Brawijaya University, then obtained a Bachelor’s Degree in Agriculture from the University of Muhammadiyah Malang in 1989. He obtained his Masters in HR Management from Bhayangkara University, Surabaya in 2008.

Meivera started his professional career as Sinder Kebun Kepala at PT PG Candi Baru in 2002 - 2006, then in 2007 as Acting Head of Plant Section. Becoming the Head of PG Rejo Agung Baru Plant in 2008 - 2009. In 2009 - 2011 he served as General Manager of PT Candi Baru, then as Power of Directors at PG Takalar (November 2011 - January 2012), then as Head of Plant PT PG Rajawali I (January - March 2012). Since March 2012 until now he has been trusted as Director of PT PG Rajawali I. Being the Managing Director of PT PG Rajawali I according to the Shareholders’ Decision Outside the General Meeting of Shareholders of PT PG Rajawali I No. SK. 42 / Kep.PS / RNI.01 / X / 2017 dated October 6, 2017. He currently serves as Managing Director of PT Perkebunan Nusantara XI in accordance with shareholders’ letter number 106 / MBU / 04/2018 and number 3.06 / SKPTS / R / 13 / 2018 concerning Dismissal and Appointment of Managing Director of PT Perkebunan Nusantara XI.

DANIYANTODirektur OperasionalDirector of Operations

Lahir pada 5 Mei 1976 dan kini berusia 43 tahun. Warga negara Indonesia dan berdomisili di Yogyakarta. Menyelesaikan pendidikan S1 dari Universitas Gajah Mada, memperoleh gelar Magister dari Universitas Gajah Mada dan Institut Teknologi bandung serta gelar Doktor berupa Sandwich Like Program in Chemical Engineering dari Universitas Gajah Mada, Indonesia dan Kyushu University, Japan.

Pernah menjabat sebagai Kepala Kampus Lembaga Pendidikan Perkebunan (LPP) Yogyakarta sejak tahun 2016 hingga pada Februari 2017. Beliau diangkat menjadi Direksi PTPN XI hingga saat ini melalui Surat Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama PTPN III (Persero) selaku Pemegang Saham Nomor SK-36/MBU/02/2017 dan Nomor: 3.06/SKPTS/R/19/2017 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Perkebunan Nusantara XI.

Born on May 5, 1976 and is now 43 years old. Indonesian citizen and domiciled in Yogyakarta. He completed his undergraduate education from Gajah Mada University, obtained a Masters degree from Gajah Mada University and Bandung Institute of Technology as well as a Doctoral degree in the form of Sandwich Like Program in Chemical Engineering from Gajah Mada University, Indonesia and Kyushu University, Japan.

He has served as Head of the Campus of the Institute of Plantation Education (LPP) Yogyakarta since 2016 until February 2017. He was appointed as a Director of PTPN XI to date through a Decree of the Minister of BUMN and Managing Director of PTPN III (Persero) as Shareholder Number SK-36 / MBU / 02/2017 and Number: 3.06 / SKPTS / R / 19/2017 concerning Dismissal, Assignment and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Perkebunan Nusantara XI.


SUCIPTO PRAYITNODirektur KomersilDirector of Commercial

Di lahirkan di Jombang tanggal 6 Februari 1963, dan kini berusia 56 tahun. Warga negara Indonesia dan berdomisili di Jakarta. Menyelesaikan pendidikan S1 di Institut Pertanian Bogor tahun 1987 dan jenjang S2 di kampus yang sama tahun 2001. Mengawali karier di Bank Mandiri pada tahun 20007, serta terakhir menjabat sebagai Senior Vice President.

Sejak Juni 2018 diangkat menjadi Direktur Komersil PTPN XI hingga saat ini melalui Surat Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama PTPN III (Persero) selaku Pemegang Saham Nomor SK-188/MBU/06/2018 dan Nomor: 3.07/SKPTS/R/48/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi PT Perkebunan Nusantara XI.

Born in Jombang on February 6, 1963, and is now 56 years old. Indonesian citizen and domiciled in Jakarta. He completed his undergraduate education at the Bogor Agricultural Institute in 1987 and his master’s degree at the same campus in 2001. He began his career at Bank Mandiri in 20007, and lastly served as Senior Vice President.

Since June 2018, he has been appointed as the Commercial Director of PTPN XI to date through a Decree of the Minister of BUMN and Managing Director of PTPN III (Persero) as Shareholder Number SK-188 / MBU / 06/2018 and Number: 3.07 / SKPTS / R / 48/2018 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Perkebunan Nusantara XI.


INFORMASI PADAWEBSITE PERUSAHAANINFORMATION ON COMPANY WEBSITE

Sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pemangku kepentingan dan sarana penyampai informasi yang efektif di era digital, PTPN XI mengembangkan website Perusahaan. Beralamat di www.ptpn11.co.id, beragam informasi yang ditampilkan pada website meliputi:1. Produk utama PTPN XI (Gula Kristal Putih dan Gula

Premium dengan merek “Gupalas”), Proses Bisnis Gula, dan Produk Lain (Tetes dan Karung Plastik).

2. Profil Perusahaan yang komprehensif, meliputi Aktivitas dan Wilayah Kerja), Profil Dewan Komisaris dan Direksi, pedoman Good Corporate Governance, Permodalan Perusahaan, Riwayat Singkat Perusahaan, Visi dan Misi, Budaya Perusahaan, Pemilik/Pemegang Saham, dan Risalah RUPS.

3. Unit Kerja, termasuk didalamnya Kantor Pusat dan Unit Usaha.

4. Kinerja Perusahaan, yang berisi data Laporan Tahunan PTPN XI.

5. Publikasi, meliputi informasi terkini mengenai e-Procurement, Penelitian, Siaran Pers, Tata Cara Pembelian Gula, Galeri, Awards, dan Inovasi.

6. Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System) dan Gratifikasi.

7. Layanan wisata bernuansa sejarah (heritage) yang mencakup Cagar Budaya, Lokomotif Upaya, dan Mesin Uap.

8. Liputan mengenai kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

9. Informasi media komunikasi perusahaan baik korespondensi surat-menyurat, email serta Official Account Facebook, twitter dan Instagram perusahaan.

As a form of corporate responsibility to stakeholders and as a means of relaying effective information in the digital eram PTPN XI developed a company website. Hosted at www.ptpn11.co.id, various information which are displayed in the website covers following themes:1. PTPN frontlining product (white crystal sugar and

premium sugar by the trade name of Gupalas), sugar business process, and other products (drips and plastic sack packages).

2. Comprehensive company profile, covering activities and operational area, Board of Commisioner and Director profle, Good Corporate Governance guide, Company Funding, and shareholder meeting minutes.

3. Operation units, including main office and operational units.

4. Company performance, consisting of PTPN XI Annual Report.

5. Publication, including up-to-date information on e-Procurement, researches, press releases, sugar purchase guideline, gallery, awards, and innovation.

6. Whistleblowing System and gratification.7. Heritage themed travel service covering cultural

heritage, steam locomotive, and steam machine.8. Coverage on Program Kemitraan dan Bina

Lingkungan (Partnership Program and Community development Program)

9. Information on com[any’s communication media; covering mailing addresses, e-mail, and social media official pages (company’s official Facebook, twitter, and Instagram pages).


9796

PENGHARGAANDAN SERTIFIKATAWARDS AND CERTIFICATES

Nama penghargaandan/atau sertifikat

Name of Award and/or Certificate

PROPER BIRU kepada 15 unit usaha Pabrik Gula PTPN XI PROPER BIRU for 15 units of PTPN XI Sugar Factories

Sertifkat SNI 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu untuk 15 Pabrik Gula SNI 9001: 2008 Quality Management System for 15 Sugar Factories

Sertifkat ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu untuk Kantor Pusat ISO 9001: 2015 Quality Management System for Head Offices

Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-SNI 3140.3:2010) untuk 15 Pabrik Gula Product Certificate for Using SNI Logo (SPPT-SNI 3140.3: 2010) for 15 Sugar Factories

Sertifikat Halal untuk 15 Pabrik GulaHalal Certification for 15 Sugar Factories

Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) untuk 11 Unit UsahaOccupational Health and Safety (SMK3) Management System Certificate for 11 Business Units

Sertifkat ISO 14001:2015 untuk Pabrik Gula AssembagoesISO 14001: 2015 Certificate for Assembagoes Sugar Factory

Rewarding The Best Achieving Corporate Turnaround -: System & Prosedure Development

‘Gold Rank” Asia Sustainability Reporting Award

1

2

3

4

5

6

7

8

9

SertifikatCertificate







PenghargaanAward

PenghargaanAward

2017

2017

2016

2015

2017

2017

2016

2017

2018

2017-2018

2017-2018

2016-2018

2015-2022

2017-2019

2017-2019

2016-2019

-

-

Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan KehutananDirector General of Pollution Control and Environmental Damage, Ministry of Environment and Forestry

Lembaga Sertifikasi Sistem Balai Besar Industri Agro (LSS-BBIA)

TUV Rheinland

Balai Besar Industri Agro (ABI-Pro)

LPPOM MUI

Menteri Ketenagakerjaan Republik IndonesiaMinister of Manpower of the Republic of Indonesia

European Quality Assurance

Holding Perkebunan NusantaraPerkebunan Nusantara Holding

National Center for Sustainability Reporting

Penghargaan/ Sertifikat

Award/Certificate

TahunPerolehan

Awarding Year

Badan pemberi penghargaan dan/atau

sertifikatAwarding Institution

Masa berlaku(untuk

sertifikasi)Validity Period

No

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKATAWARDS AND CERTIFICATES


MANAGEMENT DISCUSSIONAND ANALYSIS

ANALISIS DANPEMBAHASANMANAJEMEN


Diversifikasi usaha dilakukan sebagai upaya membangun bisnis baru penopang bisnis inti, melalui optimalisasi utilisasi aset. Business diversification is done as an effort to build a new business to support the core business, through optimizing asset utilization.

#2 PENGEMBANGAN DIVERSIFIKASI USAHADEVELOPMENT OFBUSINESS DIVERSIFICATION

Ruang pengemasan Pabrik Karung PK Rosella Baru

PT Perkebunan Nusantara XI Laporan Tahunan Annual Report 2018 9998 Analisis dan Pembahasan Manajemen Management Discussion and Analysis

UraianDescription

PENDAPATAN/PENJUALANINCOME/SALES

Penjualan Gula ex ProduksiSales of ex Production Sugar

Penjualan Tetes | Sales of Molasses

Penjualan Alkohol dan SpiritusSales of Alcohol and Rubbing Alcohol

Penjualan Karung | Sales of Sacks

Jasa Rumah Sakit | Hospital Fee

Jumlah Pendapatan UsahaTotal Operating Revenues

HARGA POKOK PENJUALANCOST OF GOODS SOLD

Persediaan Awal | Initial Inventory

Biaya Produksi | Production Cost

Gula dan Tetes | Sugar and Molasses

Spiritus + AlkoholRubbing Alcohol + Alcohol

Karung | Sacks

Rumah Sakit | Hospital

Jumlah Biaya ProduksiTotal Production Cost

Biaya Impor GulaCost of Importing Sugar

Persediaan Akhir | Final Reserve

Harga Pokok PenjualanCost of Goods Sold

Laba (Rugi) Usaha (Kotor)Operating Profit (Loss) (Gross)

Biaya Umum/AdministrasiGeneral/Administration Cost

1

3,710,851

341,628

25,719

71,685

267,047

4,416,929

186,181

-

1,692,971

25,324

67,450

206,610

1,992,355

1,718,868

101,666

3,795,738

621,191

286,553

2

1,195,122

336,294 8,275

36,972

244,893

1,821,556

240,467

-

1,414,052

12,682

69,709

183,196

1,679,639

-

413,460

1,506,649

314,907

344,155

3

1,864,889

389,798

845

38,059

208,005

2,501,596

679,013

-

1,498,955

5629

56,339

160,181

1,721,104

-

239,831

2,160,286

341,310

196,198

2:1

32%

98%

32%

52%

92%

41%

129%

-

84%

50%

103%

89%

84%

-

407%

40%

51%

120%

2:3

64.09%

86.27%

979.29%

97.14%

117.73%

72.82%

35.41%

-

94.34%

225.30%

123.73%

114.37%

97.59%

-

172.40%

69.74%

92.26%

175.41%

RKAP TahunRKAP Year 2018

dalam Juta Rupiah | in Million Rupiah

Realisasi | RealizationPerbadingan %Comparison %

20172018Audited

UraianDescription



20172018Audited

Laba (Rugi) UsahaOperating Profit (Loss)

Laba (Rugi) Luar UsahaNon Operating Profit (Loss)

Laba (Rugi) Sebelum Pajak dan BungaProfit (Loss) Before Tax and Interest

Biaya Bunga | Interest Cost

Laba (Rugi) Sebelum Pajak Profit (Loss) Before Tax

Manfaat (Beban) Setelah PajakBenefit (Expense) After Tax

Laba (Rugi) Setelah PajakProfit (Loss) After Tax

Penghasilan Komprehensif LainOther Comprehensive Income

Total Penghasilan Komprehensif Tahun BerjalanTotal Comprehensive Income in the Current Year

334,638

-60,604

274,035

222,473

51,561

12,890

38,671

-

-

4,842

12,245

17,086

152,654

-135,567

-151

-135,416

128,996

-6,420

145,112

32,488

177,600

110,488

67,112

-9,269

57,843

81,526

139,369

1%

-20%

6%

69%

-263%

-1%

-350%

-

-

3.34%

37.69%

9.62%

138.16%

-202.00%

1.63%

-234.11%

158.23%

-4.61%

TINJAUANKINERJA KEUANGANREVIEW ON FINANCIAL PERFORMANCE

LABA (RUGI) USAHA KONSOLIDASI 2018CONSOLIDATED OPERATING PROFIT (LOSS) 2018

Berdasarkan perhitungan laba rugi Perusahaan dan Entita Anak selama tahun 2018, laba setelah pajak perusahaan dan Entitas Anak menurun menjadi Rp(135.416) juta atau turun sebesar 202% dari tahun lalu. Hal ini disebabkan menurunnya pendapatan usaha sebesar 28% terutama komoditi gula yang mengalami penurunan sebesar 36% atas penjualan tahun lalu, menurunnya harga penjualan terhadap komoditi gula, meningkatnya beban bunga sebesar 38% terhadap tahun lalu, serta perubahan kebijakan akuntansi terhadap perlakuan biaya yang terjadi di luar masa giling.

Based on the calculation of the Company’s and Subsidiaries’ profit and loss during 2018, profits after company tax and Subsidiaries decreased to Rp (135,416) million or a decrease of 202% from last year. This is due to a decrease in operating income by 28%, especially the sugar commodity which has decreased by 36% over last year’s sales, a decrease in sales prices for sugar commodities, an increase in interest expense of 38% over the past year, and changes in accounting policies towards the cost treatment outside the milling period.


UraianDescription



20172018Audited

UraianDescription



20172018Audited

Realisasi aset tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 17% dibandingkan dengan tahun 2017 atau senilai dengan Rp1.132.519 juta. Hal ini disebabkan karena tingginya nilai persediaan di akhir tahun yaitu sebesar Rp220.452 juta atau naik 45% dari tahun lalu. Kenaikan aset juga disebabkan adanya proyek PMN, sehingga Aset Tetap mengalami kenaikan sebesar Rp749.006 juta dari tahun 2017.

Realization of assets in 2018 has increased by 17% compared to 2017 or amounting to Rp1,132,519 million. This is due to the high value of inventories at the end of the year, which amounted to Rp 220,452 million, up 45% from last year. The increase in assets was also due to the presence of PMN projects, so that Fixed Assets had increased by Rp749,006 million from 2017.

POSISI KEUANGANFINANCIAL POSITION dalam Juta Rupiah | in Million Rupiah

ASET | ASSET

Aset Lancar | Current Asset

Kas dan Setara KasCash and Cash Equivalent

Piutang | Receivables

Persediaan | Inventory

Biaya dibayar di muka | Prepaid Cost

Jumlah Aset Lancar | Total Current Asset

Aset Tidak Lancar | Non Current Asset

Aset Pajak TangguhanDeffered Tax Asset

Aset Keuangan LainnyaOther Financial Asset

Aset Tetap | Fix Asset

Aset Lain-lain | Other Assets

Jumlah Aset Tidak LancarTotal Non Current Asset

Total Aset | Total Asset

194,432

204,477

224,140

35,062

658,111

204,069

9,134

6,590,237

264,555

7,067,994

7,726,106

391,494

219,366

708,882

111,664

1,431,406

289,935

12,312

5,952,632

177,144

6,432,023

7,863,429

334,339

163,182

488,430

87,681

1,073,632

302,384

12,312

5,005,046

337,536

5,657,278

6,730,910

201%

107%

316%

318%

218%

142%

135%

90%

67%

91%

102%

117%

134%

145%

127%

133%

96%

100%

119%

52%

114%

117%

1 2 3 2 : 1 2 : 3

LIABILITAS DAN EKUITASLIABILITY AND EQUITY

Kenaikan liabilitias jangka pendek sebesar 28% dan liabilitas jangka panjanag panjang sebesar 55% di tahun 2018 terhadap tahun 2017 dikarenakan adanya revitalisasi atas Pabrik Gula Jatiroto dan Pabrik Gula Assembagoes.

The increase in short-term liabilities of 28% and long-term liabilities of 55% in 2018 against 2017 is due to revitalization of the Jatiroto Sugar Factory and the Assembagoes Sugar Factory.

Liabilitas dan Ekuitas Liability and Equity

Liabilitas Jangka PendekShort-Term Liability

Liabilitas Jangka PanjangLong-Term Liability

Ekuitas | Equity

Total Liabilitas dan EkuitasTotal Liability and Equity

1,475,704

2,413,954

3,836,448

7,726,106

1,929,704

2,031,227

3,902,498

7,863,429

1,507,832

1,314,156

3,908,922

6,730,910

131%

84%

102%

102%

128%

155%

100%

117%

1 2 3 2 : 1 2 : 3


ARUS KASCASH FLOW

Pada tahun 2018, arus kas dari aktivitas operasi mengalami penurunan sebesar 100% jika dibandingkan tahun 2017, namun mengalami kenaikan sebesar 15% pada arus kas terhadap aktivitas investasi di tahun 2018 jika dibandingkan dengan tahun 2018. Sedangkan kenaikan yang cukup signifikan terjadi pada arus kas dari aktivitas pendanaan yaitu sebesar Rp798.264 dikarenakan ada proyek Revitalisasi pada dua Pabrik Gula milik PTPN XI.

In 2018, cash flows from operating activities decreased by 100% compared to 2017, but experienced a 15% increase in cash flows against investment activities in 2018 when compared to 2018. While a significant increase occurred in cash flows from funding activities which amounted to Rp798,264 due to a Revitalization project at two Sugar Mills owned by PTPN XI.

INVESTASI BARUNEW INVESTMENT

Realisasi investasi baru tahun 2018 berada di bawah RKAP namun masih di atas tahun 2017 masing-masing sebesar 57% terhadap RKAP dan 153% terhadap tahun 2017. Sebagian besar kenaikan atas investasi baru yaitu berjalannya proyek Perusahaan melakukan Revitalisasi Pabrik Gula Djatiroto dan Pabrik Gula Assembagoes

Realization of new investment in 2018 is below the RKAP but still above 2017 at 57% respectively against RKAP and 153% against 2017. Most of the increase in new investment is the ongoing project of the Company Revitalizing Djatiroto Sugar Factory and Sugar Plant Assembagoes

UraianDescription


Realisasi | RealizationPerbadingan %Comparison %20172018

(audited)

Arus KasCash Flow

Arus Kas dari Aktivitas OperasiCash Flow from Operating Activities

Arus Kas dari Aktivitas InvestasiCash Flow from Investment Activities

Arus Kas dari Aktivitas PendanaanCash Flow from Financing Activities

Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara KasNet Cash and Cash Equivalent Increase (Decrease)

Kas dan Setara Kas Awal TahunEarly Year Cash and Cash Equivalent

Kas dan Setara Kas Akhir TahunYear-End Cash and Cash Equivalent

1

1,015,744

(1,888,620)

970,043

97,167

97,266

194,432

2

(115,447)

(990,913)

1,163,520

(105,027)

282,839

177,812

3

115,282

(1,162,973)

365,256

(58,434)

341,273

282,839

2:1

-11%

52%

120%

-108%

291%

91%

2:3

-100%

85%

319%

180%

83%

63%

UraianDescription



Investasi BaruNew Investment

Aktiva Tak BerwujudIntangible Assets

TanahLand

Gedung dan PenataranBuilding and Upgrading

Jalan dan JembatanRoads and Bridges

Alat PengangkutanFreight Tool

Alat PertanianFarming Tool

Inventaris Kantor/RumahOffice/Home Inventory

Investasi dalam PenyelesaianAssets Under Construction

JUMLAH | TOTAL

1

30,166

250,000

1,983,346

24,943

16,565

28,573

21,683

449,028

2,804,303

2

-

76,697

201,702

10,512

968

1,555

5,099

909,993

1,206,526

3

186,039

18,383

194,154

5,218

4,842

3,699

15,460

48,261

476,056

2:1

0%

31%

10%

42%

6%

5%

24%

203%

43%

2:3

0%

417%

104%

201%

20%

42%

33%

1886%

253%

2018(audited)


RASIO KEUANGANFINANCIAL RATIO

Rasio Keuangan per Desember 2018 menunjukkan bahwa Realisasi Rasio Kas sebesar 9,21% dan mencapai 49% dibandingkan periode yang sama tahun 2017. Rasio lancar sebesar 74,18% atau lebih rendah dari tahun kemarin mencapai 104% DAR mencapai 50,37% atau lebih tinggi 20% dibanding dengan tahun lalu. DER juga meningkat menjadi 101,50% yaitu sebesar 41% dari tahun lalu. Laba Kotor mencapai 19,16%, namun laba berseih menurutn menjadi -7,43%. ROA mengalami penurunan menjadi -1,72% dan dengan ROE berada pada 46,68%.

The Financial Ratio as of December 2018 shows that the Realization of the Cash Ratio is 9.21% and reaches 49% compared to the same period in 2017. The current ratio is 74.18% or lower than last year reaching 104% DAR reaching 50.37% or more 20% higher than last year. DER also increased to 101.50%, which was 41% from last year. Gross Profit reached 19.16%, but profit fell according to -7.43%. ROA decreased to -1.72% and with ROE at 46.68%.

Perusahaan melakukan analisa kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang Perusahaan dengan melakukan evaluasi dan penilaian kewajaran rasio keuangan, baik untuk aspek likuiditas, solvabilitas, maupun aspek proftabilitas. Perhitungan tersebut tersaji pada tabel berikut:

The company analyzes the ability to repay debt and collectability of the Company’s accounts receivable by evaluating and evaluating the fairness of financial ratios, both for liquidity, solvency and proficiency aspects. The calculation is presented in the following table:

KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DAN KOLEKTABILITAS PIUTANG PERUSAHAAN

DEBT PAYABLE AND THE COMPANY ’SRECEIVABLE COLECTABILITY

RASIO LIKUIDITAS, SOLVABILITA S, DAN PROFITABILITASRATIO OF LIQUIDITY, SOLVABILITY , AND PROFITABILITY

UraianDescription

1

Rasio Likuiditas dan SolvabilitasLiquidity and Solvability Ratio


Rasio Lancar | Current ratio

Debt to Asset Ratio

Debt to Equity Ratio Rasio ProfitabilitasProfitability Ratio


Marjin Laba Bersih | Nett Profit Margin

Marjin Laba OperasiOperational Profit Margin

Return of Asset

Return of Equity

2

14,09%

40,75%

49,72%

98,89%

14,06%

7,58%

6,20%

0,51%

1,02%

3

9,21%

74,18%

50,37%

101,50%

19,16%

-7,43%

-0,15%

-1,72%

-3,47%

4

18,76%

71,20%

41,93%

72,19%

13,64%

2,31%

4,84%

0,86%

1,48%

3:2

65,39%

182,04%

101,30%

102,64%

136,23%

-98,12%

-2,36%

-339,79%

-340,75%

3:4

49,12%

104,18%

120,13%

140,60%

140,46%

-321,50%

-3,02%

-200,40%

-234,49%

Realisasi | RealizationPerbadingan | ComparisonRKAP 2018

2018 2017

Rasio keuangan per Desember 2018 memberikan informasi sebagai berikut:a. Cash ratio per Desember 2018 sebesar 9,21% dan

mencapai 49,12% dibandingkan periode yang sama tahun lalu

b. Current ratio sebesar 74,18% atau 104,18% dari realisasi periode yang sama tahun lalu.

c. DER sebesar 50,37% atau mencapai 140,60% dari realisasi periode yang sama tahun lalu.

d. Gross Profit Margin sebesar 19,16%; Net Profit Margin sebesar -7,43%; ROA sebesar -1,72% dan ROE sebesar -3,47%.

The financial ratio as of December 2018 provides the following information:a. The cash ratio as of December 2018 was 9.21% and

reached 49.12% compared to the same period last year

b. Current ratio of 74.18% or 104.18% from the realization of the same period last year.

c. DER was 50.37% or reached 140.60% from the realization of the same period last year.

d. Gross Profit Margin of 19.16%; Net Profit Margin of -7.43%; ROA equal to -1.72% and ROE of -3.47%.

UraianDescription



Rasio Keuangan | Financial Ratio


Rasio Lancar | Current Ratio

Debt to Asset Ratio (DAR)

Debt to Equity Ratio (DER)


Marjin Laba Bersih | Net Profit Margin

Return of Asset (ROA)

Return of Equity (ROE)

Biaya Operasional (BOPO)

1

14.09%

47.69%

49.10%

98.89%

14.06%

7.58%

0.50%

1.02%

92.02%

2

9.21%

74.18%

50.37%

101.50%

19.16%

-7.43%

-1.72%

46.68%

80.84%

3

18.76%

71.20%

41.93%

72.19%

13.64%

2.31%

0.86%

64.00%

86.36%

2:1

65%

156%

103%

103%

136%

-98%

-344%

4584%

88%

2:3

49%

104%

120%

141%

140%

-322%

-200%

73%

94%

2018(audited)


Kinerja Keuangan dan Tingkat Kesehatan

Pencapaian kinerja keuangan dan tingkat kesehatan PT Perkebunan Nusantara XI tahun buku 2018 dibandingkan sasaran RKAP tahun 2018 tersaji dalam data berikut:

Financial Performance and Health Level

Achievement of financial performance and health level of PT Perkebunan Nusantara XI for 2018 compared to the target of the 2018 RKAP is presented in the following data:

Berdasarkan tabel data kinerja keuangan dan tingkat kesehatan di atas, dapat disimpulkan bahwa kinerja PTPN XI tahun buku 2018 masih berada di bawah RKAP tahun 2018 karena pendapatan hanya mencapai 41%. Sementara itu, tingkat kesehatan juga mengalami penurunan skor dibandingkan tahun lalu, yakni dari 56,90 menjadi 50,50, namun secara kategori masih pada capaian predikat yang sama yaitu “Kurang Sehat”.

Based on the financial performance data table and the above level of health, it can be concluded that the performance of PTPN XI 2018 is still below the 2018 RKAP because income only reaches 41%. Meanwhile, the level of health also experienced a decrease in scores compared to last year, which was from 56.90 to 50.50, but in the category it was still at the same level of achievement, namely “Less Than Healthy”.

KINERJA KEUANGAN DAN TINGKAT KESEHATANFINANCIAL PERFORMANCE AND HEALTH LEVEL

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTANSI

Sepanjang tahun 2018 terdapat 1 (satu) informasi dan fakta material setelah tanggal pelaporan akuntansi yakni pemeriksaan pajak. Terdapat Surat Ketetapan Pajak (SKP) dari Direktorat Jenderal Pajak yang diterima setelah tanggal pelaporan akuntansi dengan rincian sebagai berikut:

MATERIAL INFORMATION AND FACTS AFTER THE DATE OF THE ACCOUNTING REPORT

Along 2018 there was one information and material facts found after the accounting report, namely the tax audit. There was a Tax Assessment Letter (SKP) from the Directorate General of Taxes received after the accounting reporting date with the following details:

Rencana Jangka Panjang PTPN XI (RJP) per tahun 2018 berfokus pada pencapaian target produksi dan kinerja keuangan demi mencapai visi dan misi Perusahaan.

Kinerja Produksi

Realisasi produksi atas komoditi gula, tetes, alkohol, dan karung tahun 2018 adalah sebagai berikut:

PTPN XI Long Term Plan per 2018 focuses on achieving production targets and financial performance in order to achieve the Company’s vision and mission.

Production Performance

Production realization of the commodities of sugar, drops, alcohol and sacks in 2018 are as follows:

Berdasarkan tabel di atas, realisasi produksi tahun 2018 yang melampaui realisasi tahun 2017 adalah produksi gula, karung dan benang yaitu masing-masing 103,11% , 03,87% dan 201,47% dari tahun lalu. Pada tahun 2018 dilakukan produksi alkohol sebanyak 2.225 liter yang sebelumnya tahun 2017 tidak berproduksi.

Based on the table above, the realization of production in 2018 which exceeded the realization in 2017 was the production of sugar, sacks and threads, which were 103.11%, 03.87% and 201.47% respectively from last year. In 2018 there will be 2,225 liters of alcohol produced which in 2017 did not produce.

PERBANDINGAN TARGET PERUSAHAAN DENGAN REALISASI TAHUN 2018

COMPARISON OF COMPANY TARGETSWITH 2018 REALIZATION

KINERJA PRODUKSIPRODUCTION PERFORMANCE

UraianDescription

1

Jumlah Tebu GilingMilled Sugarcane Total

Gula (TS+TR) | Sugar

Tetes | Molasses

Alkohol | Alcohol

Spiritus | Rubbing Alcohol

Karung | Sacks

Benang | Thread

3

5.084.998

410.383

228.825

2.225.000

-

21.000.000

88.500

2

Ton

Ton

Ton

Liter

Liter

Lembar | Ply

Kg

4

4.062.549

315.811

188.351

1.276.858

-

18.617.977

7.114

5

4.222.114

306.277

192.494

-

-

17.924.714

3.380

6 (4:3)

79,89

76,96

82,31

57,39

-

88,66

8,04

7 (4:5)

96,22

103,11

97,85

-

-

103,87

210,47

Realisasi | RealizationCapaian (%)

Achievement (%)RKAP 2018Satuan

Unit 2018 2017

Realisasi | RealizationUraian

Description

2

Rp JutaMillion Rp

%

Rp JutaMillion Rp

Rp JutaMillion Rp

Rp JutaMillion Rp

%

%

5

2.501.596

40.271

6.730.910

3.908.922

0,86%

64,00%

56,90 BBB

Kurang SehatLess

Healthy

6 (4:3)

41%

33%

102%

102%

-344%

4584%

78%

7 (4:5)

73%

42%

117%

201%

-200%

73%

89%

Capaian (%) Achievement (%)

RKAP 2017SatuanUnit 2018 2017

1

Pendapatan PenjualanSales Income

Biaya OperasionalOperational Cost

Laba Sebelum Pajak pre-tax Profit

Total AsetTotal Assets

Total Liabilitas & EkuitasTotal Liability and Equity

ROA

ROE

Tingkat Kesehatan:Health Level:Total Skor | Overall ScoreKlasifikasi | ClassificationKinerja | Performance

3

4.416.929

92,02%

51.561

7.726.106

7.726.106

0,50%

1,02%

64,84 BBB

Kurang Sehat

Less Healthy

4

1.821.556

16.935

7.863.429

7.863.429

-1,72%

46,68%

50,50 BBB

Kurang SehatLess

Healthy


INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTASIINFORMATION AND MATERIAL FACTS AFTER THE DATE OF ACCOUNTING REPORT

STRUKTUR MODALCAPITAL STRUCTUE

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN

Pengelolaan permodalan Perusahaan didasarkan atas kondisi bisnis, tingkat pengembalian dan dividen yang dibagikan, meliputi: 1. Pengembalian modal kepada Pemegang Saham2. Efisiensi penggunaan modal berdasarkan arus kas

operasi dan belanja modal3. Pertimbangan kebutuhan modal di masa mendatang

Manajemen selalu berupaya mempertahankan keseimbangan antara tingkat hutang dan posisi ekuitasuntuk mencapai struktur modal yang optimal. Pada tahun 2018, kontribusi hutang dan ekuitas dalam struktur modal mencapai masing-masing 50%, seperti yang tersaji di tabel berikut:

MATERIAL INFORMATION AND FACTS AFTER THE DATE OF THE ACCOUNTING REPORT

Management of the Company’s capital is based on business conditions, the rate of return and dividends distributed, including:1. Returns capital to Shareholders2. Efficient capital use based on operating cash flow

and capital expenditure3. Consideration of future capital requirements

Management always strives to maintain a balance between debt levels and equity positionsto achieve optimal capital structure. In 2018, the contribution of debt and equity in the capital structure reached 50% each, as presented in the following table:

Informasi dan Fakta MaterialInformation and Material Facts

Telah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak yang menyatakan telah terjadi 1 transaksi kelebihan pajak (SKPLB) dan 3 transaksi kekurangan pajak (SKPKB) PTPN XI dengan penjelasan :

• SKPLB - SKPLB No. 0043/406/17/051/19 tgl. 15 Mei 2019 : Rp.

31.063.328.240,-• SKPKB

- SKPKB No. 00681/101/18/625/19 tgl. 29 Mei 2019 : Rp. 10.051.440,-

- SKPKB No. 00001/101/19/625/19 tgl. 29 Mei 2019 : Rp. 1.610.966,-

- SKPKB No. 00127/101/17/625/19 tgl. 29 Mei 2019 : Rp. 100.00,-

The issuage of Tax Assessment Letter by the Directorate General of Taxes, which states that one transaction was overpaid (overpayment assessment letter/SKPLB), and three underpayment assessment letter/SKPKB) by PTPN XI with the following details:

• SKPLB - SKPLB No. 0043/406/17/051/19 dated 15 Mei 2019 : Rp.

31.063.328.240,-• SKPKB

- SKPKB No. 00681/101/18/625/19 dated 29 Mei 2019 : Rp. 10.051.440,-

- SKPKB No. 00001/101/19/625/19 dated 29 Mei 2019 : Rp. 1.610.966,-

- SKPKB No. 00127/101/17/625/19 dated 29 Mei 2019 : Rp. 100.00,-

Hasil pemeriksaan pajak tahun 2017, Perusahaan menerima pengembalian pajak senilai 31.051.565.834 (nett setelah pemotongan SKP dari 42.997.467.426), sehingga selisih piutang menjadi beban pajak di tahun 2019.

According to the result of the 2017 tax audit, the Company received a tax refund amounting to 31,051,565,834 (net after SKP deductions from 42,997,467,426), thus the difference in accounts receivable became a tax burden in 2019 operational year.

Dampak Terhadap Kinerja dan Risiko Usahadi Masa Mendatang

Impact on Performance and Business Risk in the FutureNo

1

Nilai | Value

2018 20182017 2017

KeteranganDetail

Total Hutang | Total Debt

Ekuitas | Equity

Total Modal | Total Capital

Total Aset | Total Assets

Perbandingan (%) Hutang: EkuitasComparison (%) Debt:Equity

3.960.931

3.902.498

7.863.430

7.863.430

101%

2.821.988

3.908.922

6.731.271

6.731.271

72%

50%

50%

100%

-

-

42%

58%

100%

-

-

Komposisi % | Composition %

Dalam Juta Rupiah | in million rupiah


IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

Investasi Barang Modal ialah ikatan material yang dilakukan untuk menunjang operasional bisnis Perusahaan. Bentuknya berupa alokasi dana Perusahaan untuk biaya peningkatan atau pengembangan fasilitas unit usaha Perusahaan. Rincian investasi barang modal Perusahaan sebagai berikut:1. Peningkatan kapasitas pabrik gula Djatiroto dari

7.500 TCD menjadi 10.000 TCD dan pabrik gula Assembagoes dari 3.000 TCD menjadi 6.000 TCD.

2. Pemenuhan kualitas produk (SNI) GKP I dengan ICUMSA <100 IU.

PTPN XI menggunakan dana tambahan dari Pemerintah melalui program Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp650 miliar untuk investasi barang modal. Oleh karenanya, PTPN XI wajib melaporkan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Pedoman Pelaporan Realisasi Penggunaan Dana PMN. Rinciannya adalah Rp450 miliar untuk revitalisasi PG Djatiroto dan Rp200 miliar untuk PG Assembagoes. Perusahaan memusatkan alokasi dana pada pembangunan dua PG tersebut karena pertimbangan mesin pabrik yang sudah kurang efisien.

MATERIAL BOND FOR CAPITAL GOODS INVESTMENT

Capital Goods Investment is a material bond that is executed to support company’s business operation. It takes form as the company’s financial allocation for improvement fee or company business venture unit improvement facility. Details of the capital goods investment is as follows:1. Increasing the capacity of the Djatiroto Sugar

Factory from 7,500 TCD to 10,000 TCD and the Assembagoes Sugar Factory from 3,000 TCD to 6,000 TCD.

2. Fulfillment of product quality (to the Indonesian National Standard) GKP I with ICUMSA <100 IU.

PTPN XI uses additional funds from the government through the National Investment (PMN) program of Rp. 650 billion for capital goods investment. Therefore, PTPN XI is obliged to report the use of funds as stipulated in the Realization Reporting Guidelines for Use of PMN Funds. The details are IDR 450 billion to revitalize PG Djatiroto and IDR 200 billion for PG Assembagoes. The company centralized the allocation of funds in the construction of the two PGs due to considerations of factory machines that were less efficient.

INVESTASI BARANG MODAL 2018CAPITAL GOODS INVESTMENT 2018

Alokasi Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) National Investment Allocation

Nama pihak yang melakukan ikatan materialName of parties partaking on the material bond

Tujuan ikatan materialMaterial bond objectives

Mata uang yang menjadi denominasiDenomination currency

Sumber dana yang diharapkanExpected funding sources

Pelaksanaan proyekProject execution

Pemerintah Republik Indonesia dengan PTPN XIGovernment of the Republic of Indonesia and PTPN XI

1. Peningkatan kapasitas pabrik gula Djatiroto dari 7.500 TCD menjadi 10.000 TCD dan pabrik gula Assembagoes dari 3.000 TCD menjadi 6.000 TCD

2. Pemenuhan kualitas produk (SNI) GKP I dengan ICUMSA <100 IU

1. Increasing the capacity of the Djatiroto Sugar Factory from 7,500 TCD to 10,000 TCD and the Assembagoes Sugar Factory from 3,000 TCD to 6,000 TCD.

2. Fulfillment of product quality (to the Indonesian National Standard) GKP I with ICUMSA <100 IU.

Rupiah (IDR)

1. Penyertaan Modal Negara (Pemerintah RI)2. Sumber lainnya1. National Investment from the Indonesian Government2. Other sources

Mulai : Desember 2015Estimasi selesai : 2019Commencement: Desember 2015Completion estimation: 2019

Investasi Barang ModalCapital Goods Investment

PENGGUNAAN DANA PENYERTAAN MODAL NEGARAUSAGE OF NATIONAL INVESTMENT FUNDING dalam juta Rupiah | in million Rupiah

Paket A / Package A(Pabrik Gula Djatiroto)

(Djatiroto Sugar Factory)

870.000

400.000

35.613

435.613

79.677212.605227.000

954.895

291.985

597.00512.479

801.471

153.425

716.633

250.000

22.458

272.458

225.207199.091

696.758

520.899

116.93219.131

656.963

39.794

193.220

Paket B / Package B(Pabrik Gula Assembagoes) (Assembagoes Sugar Factory)

NominalAmount

NominalAmount

DANA PMN PER 31 DES 2018 (Paket A dan B)National Funding Grant per 31 DEC 2018 (Package A & B)

Rencana Proyek | Project Plan

Nilai ProyekProject Valuation Sumber Pendanaan | Funding Source

Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) National Funding

Dana PMNNational FundingBunga Deposito PMN per 31 Desember 2018National Funding Depostit Interest as of 31 December 2018

Sub jumlah dana PMN (termasuk bunga)sub-valuation of National Funding (including interest) Sumber lain (Kerjasama Pendanaan)Non PMN / other sources of fund (Funding Cooperation) – Non-National Funding PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TbkPT. Saranan Multi Infrastruktur (Persero)Pencairan Holding

Sub jumlah dana Non-PMN(termasuk bunga) Non-National Funding Sub-Value(including interest) Realisasi Dana PMN per 31 Desember 2018 | National Funding Grant Realization as of 31 December 2018

Realisasi Local PortionLocal Portion RealizationLCBungaInterest

Total Realisasi Dana PMNTotal Value for National Funding Realization Sisa Dana PMNNational Funding Grant Balance

Rencana Proyek | Project Plan

Nilai ProyekProject Valuation Sumber Pendanaan | Funding Source

Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) National Funding

Dana PMNNational FundingBunga Deposito PMN per 31 Desember 2018National Funding Depostit Interest as of 31 December 2018

Sub jumlah dana PMN (termasuk bunga)sub-valuation of National Funding (including interest) Sumber lain (Kerjasama Pendanaan)Non PMN / other sources of fund (Funding Cooperation) – Non-National Funding PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) TbkPT. Saranan Multi Infrastruktur (Persero)

Sub jumlah dana Non-PMN(termasuk bunga) Non-National Funding Sub-Value(including interest) Realisasi Dana PMN per 31 Desember 2018 | National Funding Grant Realization as of 31 December 2018

Realisasi Local PortionLocal Portion RealizationLCBungaInterest

Total Realisasi Dana PMNTotal Value for National Funding Realization Sisa Dana PMNNational Funding Grant Balance


ASPEK PEMASARAN

Sampai dengan bulan Desember 2018, harga gula yang terbentuk masih menunjukkan tren positif. Namun demikian, peredaran gula rafinasi di pasar konsumen akhir tetap menjadi ancaman utama. Guna menyikapi hal tersebut, fokus utama Perusahaan masih kepada kepemilikan bahan baku yang baik serta strategi penjualan yang tepat.

Realisasi hingga Desember 2018, Gula sebagai core product korporasi melalu Divisi Pemasaran menghasilkan rata-rata harga pada kisaran Rp. 9.000,- / Kg. Mirip dengan kondisi di tahun 2017, korporasi tetap bersaing menghadapi peredaran gula rafinasI di pasar konsumen yang lebih dari sekadar tantangan melainkan ancaman terhadap prospek pemasaran dan penjualan produk.

Pembukaan keran impor gula mentah ( raw sugar ) oleh Pemerintah di akhir bulan September 2018 turut mewarnai kompleksitas proyeksi penjualan komoditi perusahaan. Berbagai strategi khusus dilakukan perusahaan dalam hal pemasaran produk dengan sangat memperhatikan atau menaati Standar Operasional Perusahaan (SOP) serta aturan dan hukum perdagangan nasional dan internasional yang berlaku.

Fokus utama Perusahaan berpedoman pada 3 (tiga) prinsip yaitu Kualitas, Kuantitas dan Kontinuitas. Dalam upaya memasarkan komoditi bisnis inti, PTPN XI memasarkan produk dengan prinsip pengoptimalan harga jual, transparansi, efisiensi, dan efektifitas. Selain itu, sasaran utama PTPN XI dalam meningkatkan kinerja pemasaran adalah dengan menstabilkan ketersediaan produk, membentuk saluran distribusi baru dan mengembangakan saluran distribusi yang telah ada, dan yang paling utama adalah menjaga kepuasan mitra (pelanggan) dengan tetap terbuka menerima masukan-masukan positif untuk peningkatan kinerja perusahaan khususnya pada aspek pemasaran.

MARKETING ASPECTS

As of December 2018, the price of sugar formed continues to expose a positive trend. However, the circulation of refined sugar in the final consumer market remains a major threat. To address this, the Company’s main focus is still on the ownership of good raw materials and the right sales strategy.

The sales realization as ofl December 2018, sugar as a corporate core product through the Marketing Division produced an average price of around Rp. 9.000, - / Kg. Similar to the climate in 2017, corporations continue to compete with the circulation of sugar in the consumer market, which poses than a challenge but a threat to the marketing and sales prospects of products.

The gateway opening for imports of raw sugar by the Government at the end of September 2018 also marked the complexity of the projected sales of the company’s commodities. Various specific strategies are carried out by the company in terms of product marketing by paying close attention to or adhering to the Company’s Operational Standards (SOP), as well as applicable national and international trade rules and laws.

The main focus of the Company is guided by 3 (three) principles, namely Quality, Quantity and Continuity. In an effort to market the core business commodity, PTPN XI markets products with the principle of optimizing selling prices, transparency, efficiency and effectiveness. In addition, the main target of PTPN XI in improving marketing performance is to stabilize the availability of products, establish new distribution channels and develop existing distribution channels, and the most important is to maintain the satisfaction of partners (customers) while remaining open to receiving positive inputs for improvement company performance especially in marketing aspects.

Terdapat 3 (tiga) strategi pemasaran yang telah dijalankan oleh Divisi Pemasaran selama tahun kinerja 2018 , yaitu:1. Memprioritaskan Produk Komoditas Gula (bulk)

baik dalam penjualan partai besar maupun ritel ,dilakukan dengan:a. Pencarian mitra usaha baru dan pengembangan

mitra yang sudah terdaftar b. Optimalisasi pencapaian target penjualan tak

hanya terpusat namun meningkatkan pelayanan melalui unit usaha.

c. Efektifitas sistem dan pola kerja dengan mengoptimalkan penggunan ERP-SAP modul Sales & Distribution.

d. Pengendalian biaya pemasaran menggunakan skema inbound marketing.

2. Melakukan pola kemitraan dengan Perum BULOG dalam hal penjualan Gula Milik Petani (PTR)

3. Kepuasan Pelanggan Perusahaan menyadari pelanggan sebagai salah

satu elemen bahkan sebagai stakeholder utama bagi kegiatan bisnis Perusahaan. Pelayanan berbasis Customer Satisfaction menjadi prioritas utama PT. Perkebunan Nusantara XI. Oleh karena itu upaya memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan dilakukan melalui :a. Penyediaan mekanisme pelaporan klaim dan

komplain pelangganb. Pelaksanaan survei kepuasan pelanggan

minimal satu tahun sekali.

Penyediaan sarana untuk penyampaian saran dan kritik mitra kami fasilitasi melalui berbagai media termutakhir. Dan tentunya pelaksanaan pengukuran indeks kepuasan pelanggan tahunan bermanfaat tak hanya sebagai bukti resmi kinerja perusahaan kepada para stakeholders namun jauh lebih bermakna saran-saran dan harapan-harapan mereka demi keberlangsungan perusahaan kebanggaan kita ini.

There are 3 (three) marketing strategies that have been carried out by the Marketing Division during the 2018 performance year, namely:1. Prioritizing Sugar Commodity Products (bulk) both in

the sale of large and retail parties, carried out by:

a. Scouting for new business partners and developing partners that are already registered

b. Optimizing the achievement of sales targets business-wide (focusing not only on the central units, but all throughout the business units)

c. System effectiveness and work patterns by optimizing the use of the Sales & Distribution ERP-SAP module.

d. Marketing cost control using inbound marketing schemes.

2. Conduct a partnership pattern with BULOG Public Corporation in terms of the sale of Farmer-Owned Sugar (PTR)

3. Customer Satisfaction The company realizes that the customer is one

of the elements even as the main stakeholder for the Company’s business activities. Customer Satisfaction based service is a top priority for PT. Perkebunan Nusantara XI. Therefore, efforts to provide the best service to customers are carried out through:a. Provision of mechanism for claim reporting and

customer complaintsb. Implementation of customer satisfaction surveys

at least once a year.

Provision of facilities for the delivery of suggestions and criticisms of our partners facilitates through a variety of the latest media. Surely, the implementation of the annual customer satisfaction index measurement is not only useful as an official proof of the company’s performance to stakeholders but it is far more meaningful to their suggestions and hopes for the sustainability of our proud company.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham Laporan Keuangan Tahun Buku 2018 tgl. 28 Juni 2019, pemegang saham menyetujui tidak adanya penggunaan laba bersih konsolidasi yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas maupun pembagian deviden, dikarenakan kinerja tahun 2018 masih belum mencapai target yang ditetapkan.

INFORMASI KEUANGAN YANG MENGANDUNG KEJADIAN BERSIFAT LUAR BIASA DAN JARANG TERJADI

Sepanjang tahun 2018, terdapat 1 (satu) informasi keuangan yang mengandung kejadian bersifat luar biasa dan jarang terjadi; yakni tambahan dana dari Pemerintah melalui program Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp650 miliar. Dana tersebut dialokasikan untuk revitalisasi PG Djatiroto dan PG Assembagoes. informasi mengenai rincian penggunaan dana PMN telah dijelaskan di sub bab Ikatan Material Untuk Investasi Barang Modal di atas.

FINANCIAL INFORMATION THAT CONTAINS EVENTS IS EXTRAORDINARY AND RARELY OCCURS

Throughout 2018, there is 1 (one) financial information containing extraordinary and rare events; namely additional funds from the Government through the State Capital Participation (PMN) program of Rp. 650 billion. The funds are allocated for the revitalization of PG Djatiroto and PG Assembagoes. Information regarding the details of the use of PMN funds has been explained in the Material Bonds Section for Capital Goods Investment above.

DIVIDEND POLICY

In accordance with the results of the General Meeting of Shareholders of the Financial Statements for Book Year 2018 June 28, 2019, shareholders agree to the absence of the use of consolidated net income which can be attributed to owners of Entities and dividend distribution, because the performance in 2018 still has not reached the set target.


PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN (ESOP/MSOP)

Sejak pendirian Perusahaan, PTPN XI belum memiliki program kepemilikan saham bagi karyawan dan/atau manajemen.

TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN/ATAU TRANSAKSI DENGAN AFILIASI

Di tahun 2018, PTPN XI tidak memiliki transaksi yang mengandung benturan kepentingan namun PTPN XI melakukan beberapa transaksi dengan pihak afiliasi dengan syarat dan ketentuan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Rincian transaksi tersedia dalam tabel berikut:

MATERIAL TRANSACTIONS CONTAINING CONFLICT OF INTEREST AND / OR TRANSACTIONS WITH AFFILIATES

In 2018, PTPN XI did not have transactions containing conflicts of interest, but PTPN XI conducted several transactions with affiliated parties with terms and conditions agreed upon by both parties. Transaction details are available in the following table:

EMPLOYEE SHARE OWNERSHIP PROGRAM (ESOP)

Since the establishment of the Company, PTPN XI has not had a share ownership program for employees and / or management.

PENGGUNAAN LABA BERSIH KONSOLIDASI 2017-2018THE USE OF CONSOLIDATED NET PROFIT 2017-2018

TRANSAKSI MATERIAL DENGAN PIHAK AFILIASIMATERIAL TRANSACTIONS WITH AFFILIATED PARTIES

PTPN XI juga melakukan transaksi pembelian sparepart pabrik kepada Koperasi Karyawan PG Djatiroto sebesar Rp5 Miliar, lebih banyak dibandingkan dengan tahun lalu dikarenakan adanya proyek revitalisasi dua pabrik milik PTPN XI.

PTPN XI melakukan transaksi penjualan karung dan pelayanan kesehatan dengan PT Perkebunan Nusantara VII, PT Perkebunan Nusantara XII, PT Perkebunan Nusantara IX, dan PT Industri Gula Glenmore demgam jumlah penjualan seebsar Rp 1,72 miliar pada tahun 2018 yang merupakan 0,11% dari total penjualan.

Sedangkan rincian pembelian pihak berelasi selama tahun 2018 adalah sebagai berikut:

PTPN XI conducts sales of sacks and health services with PT Perkebunan Nusantara VII, PT Perkebunan Nusantara XII, PT Perkebunan Nusantara IX, and PT Industri Gula Glenmore with total sales of Rp 1.72 billion in 2018 which is 0.11% of the total sales.

While the details of the purchase of related parties during 2018 are as follows:

PTPN XI also conducts purchase transactions for factory spare parts for PG Djatiroto Employees Cooperative in the amount of IDR 5 billion, more than last year due to the revitalization project of two factories owned by PTPN XI.

Demikian halnya pada tahun 2017 juga tidak ada pembagian dividen sesuai Lembar Persetujuan Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2017 tgl. 25 Mei 2018.

Likewise, in 2017 there is also no dividend distribution in accordance with the 2017 Annual General Meeting of Shareholders’ Decision Sheet. May 25, 2018.

UraianDetails

A. Laba Bersih KonsolidasiA. Consolidated Net Profit

B. Penggunaan Laba Bersih Konsolidasi

B. Consilidated Net Profit Usage

1. Dividen Tunai yang dibagikan kepada Pemegang Saham sebesar 30%

1. Cash Dividend Distributed to Shareholders by 30%

2. Cadangan Perusahaan2. Cadangan Perusahaan

100%

0%

100%

100%

0%

100%

-135.415.749.548

-

-

31.426.462.951

-

31.426.462.951

-

-

-

-

-

-

Tahun 2017Year 2017

KeteranganDetailsRp Rp%% Keterangan

Details

Tahun 2018Year 2018

Pihak AfiliasiAffiliated Partner

Nilai (Rp.)Value (Rp.)

2017 20172018 2018

% terhadap Total Penjualan% to Total Sales

PenjualanSales

PT Perkebunan Nusantara VIIPerkebunan Nusantara VII Ltd

PT Perkebunan Nusantara XIIPerkebunan Nusantara XII Ltd

PT Perkebunan Nusantara IX Perkebunan Nusantara IX Ltd

PT Industri Gula GlenmoreIndustri Gula Glenmore Ltd

Jumlah Penjualan Ke Pihak AfiliasiTotal Sales to Affiliated Partner

12.547.413.364

7.395.340.902

2.978.077.850

1.821.426.382

24.742.258.498

1.931.818

159.277.272

1.559.098.800

-

1.720.307.890

0,50%

0,30%

0,12%

0,07%

0,99%

0,00%

0,01%

0,10%

0,00%

0,11%

Pihak AfiliasiAffiliated Partner

Nilai (Rp.)Value (Rp.)

20172018

5.013.391.708 271.212.120

PembelianPurchase

Koperasi Karyawan PG DjatirotoPG Djatiroto Employee Cooperation


AMENDMENT TO THE RELATED REGULATIONS

In 2018, Government Regulation Number 24 of 2018 was issued concerning the Implementation of Electronically Integrated Business Licensing Services (OSS), where the concept developed was the integration of licensing services between the central and regional governments online. The main purpose is of course to facilitate licensing services so as to accelerate and increase investment and business and is expected to be able to answer licensing problems so far about the slow licensing services in various regions in Indonesia. With the Government Regulation Number 24 of 2018 concerning the Implementation of Electronically Integrated Business Licensing Services, according to the provisions of Article 104 all licenses that exist or are owned by PT Perkebunan Nusantara XI which have been issued before the enactment of Government Regulation Number 24 of 2018 and still valid need to be registered with the OSS by first applying for a Business Permit to obtain a Business License Number. PT Perkebunan Nusantara XI currently has a Business License Number as required by the Government Regulation Number 24 of 2018.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Pada Tahun 2018 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS), dimana konsep yang dikembangkan adalah integrasi pelayanan perizinan antara pemerintah pusat dan daerah secara online. Adapun tujuan utamanya tentu untuk mempermudah pelayanan perizinan sehingga mempercepat dan meningkatkan penanaman modal dan berusaha serta diharapkan mampu menjawab permasalahan perizinan selama ini tentang lambatnya pelayanan perizinan diberbagai daerah di Indonesia. Dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS), maka sesuai ketentuan pada Pasal 104 seluruh Perizinan yang ada atau dimiliki oleh PT Perkebunan Nusantara XI yang telah terbit sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 dan masih berlaku perlu didaftarkan ke OSS dengan terlebih dahulu memohonkan Izin Berusaha untuk mendapatkan Nomor Izin Berusaha. PT Perkebunan Nusantara XI saat ini telah memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB) sebagaimana dipersyaratkan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tersebut.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Di tahun 2018 terdapat perubahan kebijakan akuntansi, yaitu terkait pengakuan biaya setelah masa giling. Kebijakan akuntansi tahun 2018 memberlakukan biaya setelah giling diakui sebagai biaya pada Beban Umum Administrasi, sedangkan kebijakan sebelumnya diakui biaya produksi pada Beban Pokok Pendapatan. Latar belakang/alasan perubahan kebijakan tersebut adalah menyesuaikan dengan perubahan penggunaan aplikasi ERP-SAP dimana biaya produksi akan masuk pada Beban Pokok Pendapatan hanya ketika pada masa giling, setelah masa giling biaya akan masuk pada Beban Umum Administrasi atau Biaya Dibayar Dimuka disebabkan karena order atas bahan yang digunakan untuk produksi telah tutup sehingga tidak dapat masuk pada Beban Pokok Pendapatan.

CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES

In 2018 there was a change in accounting policy, which was related to the recognition of costs after the milling period. The accounting policy of 2018 imposes costs after milling is recognized as a cost in General Administration Expenses, while the previous policy recognized production costs on Cost of Revenue. The background / reason for the change in policy is to adjust to changes in the use of ERP-SAP applications where production costs will enter the Cost of Revenue only when in the milling period, after the milling period the costs will be incurred on General Administration Expenses or Prepaid Expenses due to orders for materials the production used has been closed so that it cannot enter the Cost of Revenue.

TINJAUANKINERJA OPERASIONAL

PTPN XI memiliki 15 Unit Usaha Inti dan 2 (dua) Unit Usaha Non Inti. Unit Usaha Inti PTPN XI yang kemudian disebut Pabrik Gula (PG) menjalankan bisnis dengan produk utama berupa Gula Kristal Putih (GKP) dan Tetes. Dua Unit Usaha yang menjalankan bisnis non inti adalah Pabrik Karung (PK) Rosella Baru serta Pabrik Alkohol dan Spiritus (PASA). PK Rosella Baru memproduksi karung plastik dan benang jahit, sedangkan PASA menghasilkan produk Alkohol Prima dan spiritus. Masing-masing Unit Usaha telah melaporkan kinerja operasional yang dijelaskan melalui uraian berikut:

PRODUKSI

BISNIS INTI

Unit Usaha Pabrik Gula di bawah naungan PTPN XI berlokasi di Provinsi Jawa Timur yang tersebar di beberapa kota/kabupaten sebagai berikut:

PTPN XI has 15 Core Business Units and 2 (two) Non Core Business Units. The PTPN XI Core Business Unit which was later called the Sugar Factory (PG) runs a business with the main products in the form of White Crystal Sugar (GKP) and Drops. Two Business Units that run non core businesses are the Rosella Sack Baru (PK) Plant and the Alcohol and Rubbing Alcohol (PASA) Plant. PK Rosella Baru produces plastic sacks and sewing threads, while PASA produces Prima Alcohol products and spirits. Each Business Unit has reported operational performance described in the following description:

PRODUCTION

CORE BUSINESS

The Sugar Factory Business Unit under the auspices of PTPN XI is located in East Java Province which is spread in several cities / regencies as follows:

OPERATIONALPERFORMANCE REVIEW

WILAYAH BARATWESTERN REGION

WILAYAH TENGAHCENTRAL REGION

WILAYAH TIMUREASTERN REGION

• Kabupaten Ngawi : PG Sudhono• Kabupaten Magetan : PG Purwodadi, PG Radjosari• Kabupaten Madiun : PG Pagottan

• Kabupaten Pasuruan : PG Kedawoeng• Kabupaten Probolinggo : PG Wonolangan, PG Gading, PG Padjarakan• Kabupaten Lumajang : PG Djatiroto• Kabupaten Jember : PG Semboro

• Kabupaten Situbondo : PG Wiringinanom, PG Olean, PG Pandjie, PG Assembagoes• Kabupaten Bondowoso : PG Pradjekan


Tebu Giling Miled Sugar Cane

PRODUKSI TEBU GILING 2018MILED SUGAR CANE PRODUCTION IN 2018

Secara umum pencapaian tebu giling dan produktivitas tebu pada tahun 2018 berada di bawah RKAP 2018 dan terjadi penurunan dari tahun 2017. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu antara lain:a. Manajemen pengairan yang belum optimal karena

minimnya ketersediaan pompa pengairanb. Terbatasnya aplikasi pupuk organikc. Terjadinya kemarau panjang (Mei-Oktober)

sedangkan banyak areal tebu yang merupakan lahan tadah hujan

d. Terjadi pembungaan yang merata pada awal giling sehingga tinggi batang tidak tercapai

Realisasi pencapaian rendemen tahun 2018 masih di bawah target RKAP atau hanya sebesar 97%, namun mengalami peningkatan sebesar 8 % dibandingkan realisasi pada tahun 2017. Tidak tercapainya rendemen pada tahun 2018 disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:1. Penataan varietas tidak berjalan dengan baik,

varietas masak lambat (BL) mendominasi ± 89% dari total areal di PTPN XI.

2. Persaingan mendapatkan BBT antar PTPN sehingga masing – masing PG berupaya giling lebih awal pada saat potensi rendemen tebu belum optimal/ masih rendah.

In general, the achievement of milled sugar cane and sugarcane productivity in 2018 is below the 2018 RKAP and there has been a decline from 2017. This is caused by several factors, including:a. The management of irrigation is not optimal due to

the lack of availability of irrigation pumpsb. Limited application of organic fertilizerc. Long dry season (May-October), while many

sugarcane areas are rain-fed land

d. Flowering occurs evenly at the beginning of the milling so that the stem height is not reached

Realization of achievement in 2018 is still below the RKAP target or only 97%, but has increased by 8% compared to the realization in 2017. The achievement of yields in 2018 is caused by several things, namely:

1. Arrangement of varieties does not work well, slow cooking varieties (BL) dominate ± 89% of the total area in PTPN XI.

2. Competition to get BBT between PTPNs so that each PG tries to grind earlier when the potential of sugarcane yield is not optimal / still low.

Produksi Gula dan Tetes Sugar and Molasses Production

KOMPOSISI PRODUKSI GULA DA N TETES TAHUN 2018COMPOSITION OF SUGAR AND MOLASSES PRODUCTION IN 2018

UraianDescription

SatuanUnitNo

3

11.857,80

53.568,08

65.425,87

1.038.087,38

4.046.910,50

5.084.997,88

87,54

75,55

77,72

89.331,00

319.825,90

409.156,90

7,53

5,97

6,25

8,61

7,90

8,05

1

2

3

4

5

6

2

ha

Ton

Ton/ha

Ton

Ton/ha

%

4

11.056,64

48.086,65

59.143,29

769.361,30

3.293.187,22

4.062.548,52

69,58

68,48

68,69

64.397,36

251.683,90

316.081,25

5,82

5,23

5,34

8,37

7,64

7,78

5

12.055,72

47.057,36

59.113,07

863.101,07

3.359.013,31

4.222.114,39

71,59

71,38

71,42

66.780,24

238.580,21

305.360,44

5,54

5,07

5,17

7,74

7,10

7,23

6 (4:3)

93

90

90

74

81

80

79

91

88

72

79

77

77

88

85

97

97

97

7 (4:5)

92

102

100

89

98

96

97

96

96

96

105

104

105

103

103

108

108

108

RKAP TahunRKAP Year

2018

Realisasi | Realization Capaian %Achievements %

20172018

1

Luas ArealTotal Areal

- Tebu Sendiri (TS)- Company Owned Sugar

- Tebu Rakyat (TR)- Community Sugar

- Total

Tebu digilingMilled Sugarance



- Total

Produktivitas TebuSugarance Productivity



- Total

HablurCrystal



- Total

Produktivitas HablurCrystal Productivity



- Total

Rendemen



- Total

UraianDescription

SatuanUnit

RKAP TahunRKAP Year

2018


20172018

1

Produksi GulaSugar Production

- Milik PTPN XI- PTPN XI Owned

- Milik PTR- Community Owned

- Total- Total

Produksi TetesMolasses Production

- Milik PTPN XI- PTPN XI Owned

- Milik PTR- Community Owned

- Total- Total

2

Ton

Ton

3

195.304,40

215.080,00

410.384,40

107.417,70

121.407,50

228.825,20

4

147.840,14

169.189,47

317.029,60

89.554,34

98.796,79

188.351,13

5

146.704,49

159.572,01

306.276,51

91.697,27

100.797,11

192.494,37

6 (4:3)

76

79

77

83

81

82

7 (4:5)

101

106

104

98

98

98


Realisasi Gula Milik PTPN XI pada tahun 2018 mencapai 147.840,14 ton atau sebesar 76% dari RKAP 2018 dan 101% dibandingkan dengan realisasi pencapaian tahun 2017. Sedangkan pencapaian Gula Milik Petani pada tahun 2018 sebesar 79% dari RKAP 2018 dan 106% dari realisasi tahun 2017. Tidak tercapainya produksi gula sebagai dampak penurunan jumlah tebu digiling, yang juga berimbas pada penurunan produksi tetes yang hanya mencapai sebesar 82% dari RKAP dan 98% dari realisasi tahun 2017.

Realization of PTPN XI’s Sugar in 2018 reached 147,840.14 tons or 76% of 2018 RKAP and 101% compared to the realization of 2017. While the achievement of Community Owned Sugar in 2018 was 79% of 2018 RKAP and 106% of year realization 2017. Sugar production is not achieved as a result of the decrease in the amount of sugarcane milled, which also impacts on the decrease in drip production which only reached 82% of the RKAP and 98% of the realization in 2017.

Kapasitas Pabrik Gula Sugar Factory Capacity

KAPASITAS PABRIK GULA TAHUN 2018CAPACITY OF THE SUGAR FACTORY 2018

* Kapasitas Giling Tanpa Stop** Kapasitas Giling Inklusif (Dengan Stop)*** Jam Berhenti Luar Pabrik**** Jam Berhenti Dalam Pabrik

* Milling Capacity Without Halting** Inclusive Milling Capacity (With Halting)*** Factory Halt Time**** Hours halted in the Factory

Kapasitas giling tebu secara keseluruhan dari 15 PG PTPN XI pada tahun 2018 tercapai sebesar 33.163,31 TCD atau 83% terhadap RKAP 2018 dan lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2017 yang sebesar 38.008,15 TCD. Belum optimalnya pencapaian kapasitas giling pada tahun 2018 disebabkan oleh jam berhenti di dalam pabrik maupun luar pabrik serta berkurangnya pasokan bahan baku tebu selama tahun 2018, disamping adanya 1 Pabrik Gula yang belum dapat beroperasional karena masih dalam tahap revitalisasi pabrik.

Total jam berhenti dalam dan luar pabrik pada tahun 2018 jauh di atas RKAP 2017. Untuk jam berhenti B yang disebabkan di dalam pabrik pada tahun 2018 mencapai 315% di atas RKAP 2018 dan lebih tinggi dibandingkan realiasasi tahun 2017. Hal ini disebabkan berbagai kerusakan peralatan antara lain sebagai berikut :• PG Kedawung karena kerusakan Metal Turbin

Alternator Triveni dan kerusakan Turbin dan gearbox penggerak HDHS

Overall sugarcane milling capacity of 15 PG PTPN XI in 2018 was reached at 33,163.31 TCD or 83% against 2018 RKAP and lower than the realization in 2017 of 38,008.15 TCD. The lack of optimal achievement of milling capacity in 2018 is caused by hours of stopping in factories and outside factories as well as a reduction in sugarcane raw material supply during 2018, in addition to the existence of 1 Sugar Factory which cannot operate because it is still in the factory revitalization stage.

The total stop hours inside and outside the factory in 2018 are far above the 2017 RKAP. For B stop hours caused in the factory in 2018 it reaches 315% above the 2018 RKAP and is higher than the year 2017. This is due to various equipment damage between others as follows:

• PG Kedawung halted due to damage to Triveni Alternator Metal Turbines and damage to Turbines and HDHS drive gearboxes

UraianDescription

SatuanUnitNo

3

41.750,00

39.732,50

1,60

3,23

4,83

93,93

83,57

78,50

-

3.652,24

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

TCD

TCD

%

%

%

%

%

%

Rp/ Ton Tebu

Rp/ Ton Tebu

4

40.105,12

33.163,31

7,13

10,18

17,31

93,68

83,00

77,75

-

5.529,42

5

42.647,54

38.008,15

5,34

6,87

12,21

93,68

82,15

76,96 -

5.827,70

6 (4:3)

96

83

445

315

358

100

99

99

-

151

7 (4:5)

94

87

133

148

142

100

101

101

-

95

RKAP TahunRKAP Year

2018


20172018

1

KES*

KIS**

Jam berhenti A***

Jam berhenti B****

Jam berhenti A+B

ME

BHR

OR

Suplesi BBM

Suplesi BBA

Emplasemen Pabrik Gula PTPN XI


• Kenaikan jam berhenti PG Wonolangan disebabkan karena pada tahun 2018 PG Wonolangan menaikkan KES dari 1.950 TCD menjadi 2.500 TCD sehingga muncul jam berhenti semu, selain itu juga karena kerusakan Turbin Alternator SNM dan Turbin Alternator Ebara.

• PG Gending jam berhenti tinggi salah satunya akibat kerusakan exiter pada Turbin Alternator Ebara.

• Tingginya jam berhenti giling PG Jatiroto disebabkan karena kenaikan KES dari 7.000 TCD menjadi 8000 TCD karena adanya penambahan peralatan menuju 10.000 TCD tetapi pada kenyataaanya pabrik belum bisa giling pada kapasitas 8.000 TCD, selain itu penambahan alat baru juga berdampak pada jam berhenti karena alat baru yang terpasang belum bisa langsung beroperasional dengan baik.

• PG Semboro jam berhenti tinggi diantaranya karena rantai BHC putus karena sudah aus dan juga karena kerusakan poros penggerak BHC.

• PG Panji jam berhenti tinggi diantaranya karena uap yang tidak stabil karena sering terjadi kebocoran pada flange ketel MAN sehingga juga berdampak pada kinerja evaporator yang tidak baik (nira jernih penuh)

• PG Prajekan jam berhenti giling tinggi diantaranya disebabkan oleh kinerja ketel yang kurang baik pada periode pertengahan hingga akhir giling karena terkendala pipa screen yang sering buntu.

Dari semua kendala yang muncul pada giling tahun 2018 sudah dilakukan mitigasi dan dilakukan program perbaikan agar kendala tersebut tidak muncul kembali pada giling tahun 2019.

BISNIS NON INTI

Produksi Karung Plastik – PK Rosella Baru

NON-CORE BUSINESS

Sack Production – PK Rosella Baru

PRODUKSI KARUNG PLASTIK PK ROSELA BARU TAHUN 2018PLASTIC SACK PRODUCTION OF PK ROSELLA BARU IN 2018

PRODUKSI ALKOHOL– PASA DAN HILIRISASI USAHA TAHUN 2018ALCOHOL PRODUCTION – PASA AND BUSINESS IN 2018

Kuanta produksi karung plastik hingga Desember 2018 mencapai 18.190.858 lembar atau senilai Rp60,9 miliar. Jumlah ini meningkat dibanding periode yang sama di tahun 2017 dengan kuanta produksi 17.924.714 lembar dengan nilai Rp55,6 miliar. Di sisi produksi filamen, kuanta produksi hingga Desember 2018 sebanyak 37.847 Kg dengan nilai Rp981,7 juta, meningkat dibandingkan tahan sebelumnya.

Produksi Alkohol– PASA dan Hilirisasi Usaha

Di tahun 2018, PTPN XI memproduksi alcohol sebanyak 871.908 liter senilai Rp 8.275.000,- yang tahun sebelumnya tidak berproduksi.

The production of plastic sacks up to December 2018 reached 18,190,858 or worth IDR 60.9 billion. This number increased compared to the same period in 2017 with quanta production of 17,924,714 sheets with a value of Rp55.6 billion. On the side of filament production, quanta production as of December 2018 was 37,847 Kg with a value of Rp 981.7 million, an increase compared to the previous resistance.

Alcohol Production – PASA and Business Downstreaming

In 2018, PTPN XI produced 871,908 liters of alcohol worth Rp 8,275,000, - which was not producing during the previous year.

PENJUALAN

BISNIS INTI

SALES

CORE BUSINESS

PENJUALAN GULA DAN TETES TAHUN 2018SUGAR AND MOLASSES SALES IN 2018

• The increase in hours of stop PG Wonolangan is due to the fact that in 2018 PG Wonolangan raised the KES from 1,950 TCD to 2,500 TCD so that the pause clock appeared pops up, besides also because of the damage to the SNM Alternator Turbine and the Ebara Alternator Turbine.

• PG Gending increased halting hours are one of them due to external damage to the Ebara Alternator Turbine.

• The high halting hours of PG Jatiroto is caused by an increase in KES from 7,000 TCD to 8000 TCD due to the addition of equipment to 10,000 TCD but in fact the factory has not been able to grind at 8,000 TCD capacity, besides the addition of new tools has an impact on the clock stop due to new equipment installed cannot immediately operate properly.

• PG Semboro halted more often, among others because the BHC chain broke because it was worn out and also due to damage to the BHC drive shaft.

• PG Panji high halting hours is due to steam which is unstable because there is often a leak in the MAN boiler flange so that it also has an impact on the evaporator’s performance that is not good

• PG Prajekan high halting hours were caused by poor kettle performance in the mid to late milling period due to constrained screen pipes that often get stuck.

Of all the constraints that have emerged in milling in 2018 mitigation has been carried out and an improvement program has been carried out so that these constraints do not reappear to milling in 2019.

UraianDescription

Karung | Sack

Filamen | Yarn

18,190,858

37,847

Lbr

Kg

60,891,443

981,668

17,924,714

3,380

55,566,614

84,885

Kuanta | Quanta Kuanta | QuantaNilai Rp | Value Rp Nilai Rp | Value Rp

2018 2017Sat

UraianDescription

SatuanUnit

3

205,312

227,752

9,528

1,500

1,956,277

341,628

2

Ton

Ton

Rp./kg

Rp./kg

Rp. Juta

Rp. Juta

4

133,720

220,304

8,937

1,559

1,195,122

343,550

5

195,316

230,544

9,548

1,691

1,864,889

389,797

4:3

65%

97%

94%

104%

61%

101%

4:5

68%

96%

94%

92%

64%

88%

RKAP TahunRKAP Year

2018


20172018

1

Volume Penjualan | Sales Volume

Gula | Sugar

Tetes | Molasses

Harga Satuan | Individual Price

Gula | Sugar

Tetes | Molasses

Nilai Penjualan | Selling Value

Gula | Sugar

Tetes | Molasses

UraianDescription

Alkohol | Alcohol 871,908 Liter 8,275,000 - -

Kuanta | Quanta Kuanta | QuantaNilai Rp | Value Rp Nilai Rp | Value Rp

2018 2017Sat


Di penghujung akhir tahun 2018, harga jual gula di tingkat produsen khususnya di Jawa Timur berada pada kisaran Rp8.900 per kg (tidak termasuk PPN 10%) atau 94% dari RKAP. Harga yang terbentuk sebagai dampak dari kebijakan pemerintah atas penetapan Harga Eceran tertinggi (HET) sebesar Rp12.500 di masyarakat. Adapun realisasi capaian penjualan gula sampai dengan bulan Desember 2018 sebesar 133.720 ton atau mencapai 65% dari RKAP 2018 dan 68% dari tahun lalu sedangkan realisasi capaian provenue gula senilai Rp1,19 triliun atau mencapai 61% dari RKAP 2018 dan 64% dari periode yang sama tahun lalu. Menurunnya capaian penjualan gula tahun 2018 selain disebabkan menurunnya jumlah produksi gula sebagai akibat penurunan jumlah tebu digiling, juga adanya kebijakan persediaan gula akhir tahun 2018 sebesar ±63.000 ton guna memenuhi kebutuhan finansial dalam operasional perusahaan di awal tahun 2019 hingga mulai diproduksinya gula pada masa giling di bulan Mei 2019.

Realisasi capaian penjualan tetes sampai dengan Desember 2018 sebesar 220.304 ton atau mencapai 97% dari RKAP 2018 dan 96% dari tahun lalu, sedangkan realisasi capaian provenue tetes senilai Rp326,6 miliar atau mencapai 101% dari RKAP 2018 dan 88% dari tahun lalu. Harga jual rata-rata tetes sampai dengan Desember 2018 adalah Rp1.559 (tidak termasuk PPN 10%) atau 104% dari RKAP 2018 dan 92% dari tahun sebelumnya. Menurunya jumlah tebu digiling turut mempengaruhi turunnya penjualan tetes tahun 2018.

At the end of 2018, the selling price of sugar at the producer level, especially in East Java, is around Rp.8,900 per kg (excluding 10% VAT) or 94% of the RKAP. The price formed as a result of government policy on the determination of the highest Retail Price (HET) of IDR 12,500 in the community. The realization of sugar sales up to December 2018 amounted to 133,720 tons or reached 65% of the 2018 RKAP and 68% from last year while the realization of sugar provenue achievement was worth Rp1.19 trillion or 61% of the 2018 RKAP and 64% of the same period last year. The decline in the achievement of sugar sales in 2018 was due to the decrease in the amount of sugar production due to the decline in sugarcane numbers, also the end of 2018 sugar supply policy of ± 63,000 tons to meet the financial needs of the company’s operations in early 2019 until the sugar production began in May 2019.

The realization of drop sales up to December 2018 amounted to 220,304 tons or reached 97% from the 2018 RKAP and 96% from last year, while the provenue achievement realization dropped by Rp 326.6 billion or reaching 101% from the 2018 RKAP and 88% from last year. The average selling price of molasses up to December 2018 is Rp1,559 (excluding 10% VAT) or 104% from 2018 RKAP and 92% from the previous year. Decrease in the amount of sugar cane milled also affects the drop in sales in 2018.

PENJUALAN PRODUK BISNIS NON INTI TAHUN 2018NON-CORE BUSINESS PRODUCT SALES IN 2018

Di sisi penjualan alkohol, realisasi per Desember 2018 tercapai sebesar 871.908 liter (39% terhadap RKAP dan 330% terhadap tahun lalu). Sedangkan realisasi capaian provenue alkohol senilai Rp8.275 juta (35% terhadap RKAP dan 979% terhadap tahun lalu). Harga jual rata-rata alkohol sampai dengan Desember 2018 adalah Rp9.491 (tidak termasuk PPN 10%).

Realisasi capaian volume penjualan karung hingga Desember 2018 mencapai 18.190.858 lembar atau 87% dari target RKAP dan 167% dari capaian tahun lalu. Realisasi capaian provenue atau nilai penjualan karung mencapai Rp60,9 miliar atau tercapai 88% dari target RKAP. Nilai penjualan karung meningkat dibanding tahun sebelumnya yang mencapai Rp36 miliar. Harga jual rata-rata karung sampai dengan Desember 2018 adalah Rp3.347,- /kg, meningkat baik terhadap RKAP maupun realisasi tahun lalu. Meningkatnya penjualan karung sebagai dampat pemenuhan pasar karung di

On the alcohol sales side, the realization as of December 2018 reached 871,908 liters (39% against the RKAP and 330% against the previous year). Whereas the realization of provenue for alcohol was valued at IDR 8,275 million (35% of the RKAP and 979% for the previous year). The average selling price of alcohol as of December 2018 is Rp. 9,491 (excluding 10% VAT).

The realization of sack sales volume up to December 2018 reached 18,190,858 shares or 87% of the RKAP target and 167% from last year’s achievement. Realization of provenue achievement or the value of sack sales reached Rp. 60.9 billion or 88% of the RKAP target. The value of sack sales increased compared to the previous year which reached Rp36 billion. The average selling price of sacks up to December 2018 was IDR 33,47 / kg, increasing both for the RKAP and last year’s realization. Increased sack sales as a result of the fulfillment of the sack market outside the

UraianDescription

SatuanUnit

3

2,225,000

21,000,000

80,000

10,750

3,305

25,455

23,919

69,398

2,036

2

Liter

Lbr

Kg

Rp/Liter

Rp/Kg

Rp/Kg

Rp Juta

Rp Juta

Rp Juta

4

871,908

18,190,858

37,847

9,491

3,347

25,938

8,275

60,891

982

5

264,000

10,867,555

60,613

3,201

3,316

25,556

845

36,034

1,549

4:3

39%

87%

47%

88%

101%

102%

35%

88%

48%

4:5

330%

167%

62%

296%

101%

101%

979%

169%

63%

RKAP TahunRKAP Year

2018

Realisasi | Realization Perbandingan %Comparison %

20172018

1

Volume PenjualanSales Volume

Alkohol | Alcohol

Karung | Sack

Filamen | Filament

Harga SatuanIndividual Price

Alkohol | Alcohol

Karung | Sack

Filamen | Filament

Nilai PenjualanSales Value

Alkohol | Alcohol

Karung | Sack

Filamen | Filament

BISNIS NON INTI NON- CORE BUSINESS


luar captive market (pemenuhan internal perusaahan).Adapun capaian penjualan filament hingga akhir tahun 2018 sebesar 37.847 kg atau mencapai 47% dari RKAP dan 62% dari realisasi capaian tahun lalu. Sedangkan nilai penjualan (provenue) sebesar Rp982 juta, mencapai 48% dari RKAP dan 63% dari realisasi tahun sebelumnya.

PROFITABILITAS

Pendapatan usaha/penjualan PTPN XI di tahun 2018 mencapai Rp1,8 triliun juta, dengan capaian 41% dari RKAP dan 73% dibandingkan tahun sebelumnya. Penyumbang terbesar dari pendapatan berasal dari penjualan gula yang mencapai Rp1,2 triliun atau 66% dari total nilai penjualan.

Laba sebelum pajak pada akhir tahun 2018 tercatat Rp-135,4 miliar masih belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp38,7 miliar.

captive market (internal compliance).The achievement of filament sales until the end of 2018 amounted to 37,847 kg or reached 47% from the RKAP and 62% from the realization of last year’s achievement. While the value of sales (provenue) amounted to Rp982 million, reaching 48% from the RKAP and 63% from the realization of the previous year.

PROFITABILITY

PTPN XI’s operating income / sales in 2018 reached Rp1.8 trillion, with 41% from RKAP and 73% compared to the previous year. The biggest contributor to revenue came from sugar sales which reached Rp1.2 trillion or 66% of the total sales value.

Pre-tax profit at the end of 2018 was recorded at Rp. 135.4 billion, still not reaching the set target of Rp. 38.7 billion.

PROSPEKUSAHA PERUSAHAAN

PTPN XI memandang prospek industri gula di masa mendatang masih sangat menjanjikan. Meski kondisi yang cukup menantang selama tahun 2018 berpengaruh signifkan pada penurunan suplai tebu PTPN XI, tidak membuat Perusahaan pesimis dalam memandang prospek bisnis ke depan. Dengan kebutuhan gula nasional mencapai ± 2,9 juta ton, sementara itu produksi gula nasional tahun 2018 hanya mencapai 2,1 juta ton (sumber: Jurnal Gula Nusantara Sugar Community). Kondisi excess demand ini merupakan peluang bagi PTPN XI untuk terus meningkatkan produksi gula. Perbaikan dan peningkatan kinerja di semua lini dijalankan oleh Perusahaan guna menghadapi persaingan pasar bebas dan kompetisi dengan sesama industri gula dalam negeri. Sebagai upaya perbaikan kualitas produk, PTPN XI memandang perlunya revitalisasi pabrik gula yang ada dan melakukan pengembangan bisnis baik diversifikasi usaha melalui pengoptimalan aset perusahaan maupun hilirisasi produk. Langkah-langkah yang dilakukan Perusahaan ialah:

ALOKASI PMN UNTUK REVITALISASI PG

Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 650 miliar, yang dialokasikan untuk revitalisasi PG Djatiroto dan PG Assembagoes. Dana tersebut digunakan untuk membiayai:1. Peningkatan kapasitas PG Djatiroto dari 7.500 TCD

menjadi 10.000 TCD dan PG Assembagoes dari 3.000 TCD menjadi 6.000 TCD

2. Pemenuhan kualitas produk SNI GKP I dengan kriteria ICUMSA <100 IU

DIVERSIFIKASI USAHA MELALUI OPTIMALISASI ASET DAN HILIRISASI PRODUK

Perusahaan menyadari perlunya mengoptimalkan potensi perusahaan melalui sektor bisnis non-core. Upaya ini dilakukan guna menopang bisnis inti Perusahaan, dimana tahun 2018 dimulainya transformasi bisnis perusahaan. Beberapa yang telah dikembangkan baik masih dalam tahap perencanaan telah mulai dikembangkan (on going) diantaranya:

PTPN XI views the prospect of the sugar industry in the future is still very promising. Although the conditions which are quite challenging during 2018 have a significant effect on the decline in PTPN XI sugarcane supply, it does not make the Company pessimistic in looking at future business prospects. With national sugar needs reaching ± 2.9 million tons, meanwhile national sugar production in 2018 only reaches 2.1 million tons (source: Sugar Community Archipelago Sugar Journal). This condition of excess demand is an opportunity for PTPN XI to continue to increase sugar production. Improvements and improvements in performance on all lines are carried out by the Company to face free market competition and competition with fellow domestic sugar industries. In an effort to improve product quality, PTPN XI views the need to revitalize existing sugar mills and develop business diversification both through optimizing company assets and downstream products. The steps taken by the Company are:

NATIONAL INVESTMENT ALLOCATION FOR SUGAR FACTORIES REVITALISATION

The National Investment (PMN) amounted to Rp 650 billion, which was allocated for the revitalization of PG Djatiroto and PG Assembagoes. The funds are used to finance:1. Increased capacity of PG Djatiroto from 7,500 TCD

to 10,000 TCD and PG Assembagoes from 3,000 TCD to 6,000 TCD

2. Fulfillment of SNI GKP I product quality with ICUMSA criteria <100 IU

BUSINESS DIVERSIFICATION THROUGH ASSET OPTIMIZATION AND PRODUCT LOSS

The company realizes the need to optimize the company’s potential through the non-core business sector. This effort was carried out to support the Company’s core business, where 2018 began the company’s business transformation. Some of the ones that have been well developed are still in the planning stage that have started to be developed (on going) including:

COMPANY BUSINESS PROSPECT


No. Pengembangan Usaha Business Diversification

Perencanaan | Planning

Kerjasama Pembangunan Pabrik Gula Cair di PG Padjarakan /

Cooperation in the Construction of a Liquid Sugar Factory at PG Padjarakan

Pengembangan | Development

Pengurusan ijin air minum dalam kemasan (AMDK)Arranging permits for bottled drinking water (bottled water)

Pembangunan Rumah IndekosSiwalankerto Persil 1Development of Siwalankerto Persil Boarding House 1

Pembangunan Rumah IndekosSiwalankerto Persil 2,3,4Development of Siwalankerto Persil Boarding House 2,3,4

Sasaran strategis Holding BUMN Perkebunan adalah peningkatan ketahanan pangan menuju swasembada gula nasional, peningkatan kesejahteraan petani dan akselerasi pencapaian daya saing serta sustainability industri gula.

Manajemen PTPN XI merencanakan PG Padjarakan dikembangankan dengan konsep kerjasama dengan mitra untuk mengelola dan memproduksi gula dengan diversifikasi usahanya pupuk organik yang berfungsi sebagai pembenah tanah. Diharapkan pada tahun giling 2019 kerjasama tersebut sudah dapat dimulai.

The strategic objectives of BUMN Plantation Holding are to increase food security towards national sugar self-sufficiency, increase farmers’ welfare and accelerate the achievement of the competitiveness and sustainability of the sugar industry.

The management of PTPN XI planning the Padjarakan PG was developed with the concept of cooperation with partners to manage and produce sugar by diversifying its business into organic fertilizers which function as soil enhancers. It is expected that in the 2019 operation year the collaboration can begin.

Di tahun 2014 PTPN XI merintis berdirinya Pabrik Air Minum dalam Kemasan yang berlokasi di emplasemen PG Pradjekan Bondowoso. Keseluruhan bangunan dan peralatan pabrik telah selesai dibangun pada tanggal 3 Desember 2014. Air baku pabrik menggunakan air tanah dalam dengan potensi debit 3 m3/detik. Pengolahan air menggunakan teknologi UV dan ozonisasi. Kapasitas terpasang pabrik 2.500 botol/jam dengan luas bangunan 23x42 m2. Pengembangan dan Pengelolaan AMDK Pradjekan ini sesuai prinsip perusahaan yang sehat, kuat dan tumbuh berkesinambungan dalam skala usaha yang ekonomis.

In 2014 PTPN XI pioneered the establishment of a Bottled Drinking Water Plant located in PG Pradjekan Bondowoso emplacement. The entire factory building and equipment has been completed on December 3, 2014. Factory raw water uses deep ground water with a potential discharge of 3 m3 / second. Water treatment uses UV and ozonization technology. The installed capacity of the plant is 2,500 bottles / hour with a building area of 23x42 m2. AMDK Development and Management These promises are in line with company principles that are healthy, strong and grow sustainably on an economical business scale.

PTPN XI memiliki total aset lebih dari Rp2,5 triliun (nilai buku). Salah satu bentuk aset yang dimiliki adalah lahan seluas 405 m2 yang berada di lingkungan Universitas di Kota Surabaya. Dengan keberadaan aset tersebut, maka direkomendasikan pembangunan rumah kos dengan kapasitas 22 kamar dengan harga sewa Rp2.000.000/bln dengan tingkat pengembalian investasi 10 tahun.PTPN XI has total assets of more than IDR 2.5 trillion (book value). One form of asset owned is an area of 405 m2 which is located in the University in Surabaya. With the existence of these assets, it is recommended to build a boarding house with a capacity of 22 rooms with a rental price of Rp2,000,000 / month with a return on investment of 10 years.

Selain lahan rumah kost Siwalankerto persil 1, PTPN XI juga memiliki 3 lahan tanah yang kurang optimal pemanfaatannya dengan luasan masing-masing 1.415 m2 (HGB No.960), 510 m2 (HGB No. 967) dan 538 m3 (HGB No.969). Ketiga lahan tersebut berada di kawasan padat penduduk dan lingkungan Universitas.

DeskripsiDescription

I

1

II

1

2

3

DIVERSIFIKASI USAHABUSINESS DIVERSIFICATION No. Pengembangan Usaha

Business Diversification

Kerjasama Workshop KanigoroKanigoro Workshop Partnership

Heritage & Edupark PG OleanPG Olean Heritage & Edupark

Berdasarkan hasil studi kelayakan yang dibuat, aset tersebut cukup potensial dikembangkan menjadi rumah indekos dan apartemen dengan menggunakan pendanaan internal. Namun karena manajemen saat ini akan lebih fokus pada core business, maka rencana pengembangan aset akan dilakukan dengan pola kerjasama kemitraan.

In addition to the Siwalankerto Persil 1 Boarding House, PTPN XI also has 3 less optimal land uses with an area of 1,415 m2 (HGB 9,960), 510 m2 (HGB No. 967) and 538 m3 (HGB 9,969) . These three lands are in densely populated areas and the University environment.

Based on the results of the feasibility study made, these assets are potential enough to be developed into boarding houses and apartments using internal funding. However, because the current management will focus more on core business, the asset development plan will be carried out in a partnership pattern.

Sesuai perencanaan penataan ulang PG PTPN XI tahun 2016-2020 cluster Madiun tahun 2019 Pembangunan workshop di PG Kanigoro sangat diperlukan oleh PTPN XI karena selama ini pekerjaan workshop dan pemeliharaan pabrik sebagian besar dikerjakan oleh pihak ketiga dengan berbagai macam peru-sahaan. Dengan dikelola sendiri pekerjaan workshop dan pemeliharaan akan dapat menjamin kualitas dan kepastian penyelesaian pekerjaan. Disamping itu, akan ada standarisasi alat dan maintenance di dalam pabrik gula di lingkup PTPN XI, karena dikerjakan oleh satu unit usaha sendiri. Selain untuk menger-jakan pekerjaan workshop di lingkup PTPN XI, prospek usaha ini sangat besar karena dapat melayani pabrik gula lain di Indonesia maupun di lingkup ASEAN, serta perusahaan lain seperti pabrik semen, pupuk dan pertambangan.

In accordance with the 2016-2020 Madiun cluster rearrangement plan PT PGI XI in 2019 PTPN XI is required to build workshops at PG Kanigoro because most workshops and factory maintenance work is mostly done by third parties with various companies. By self-managed workshops and maintenance work will be able to guarantee the quality and certainty of completion of work. Besides that, there will be standardization of equipment and maintenance in the sugar factory in the scope of PTPN XI, because it is done by one business unit itself. In addition to working on workshop work in the scope of PTPN XI, this business prospect is very large because it can serve other sugar factories in Indonesia and within ASEAN, as well as other companies such as cement plants, fertilizers and mining.

Pabrik Gula Olean adalah salah satu dari 4 Pabrik Gula milik PTPN XI yang ada di Kabupaten Situbondo. PG Olean memiliki kapasitas terkecil 1200 TCD dan beberapa tahun mengalami kekurangan bahan baku karena kalah bersaing dengan pabrik gula di sekitarnya. Untuk meningkatkan produktivitas PG Olean dalam memberikan kontribusi pendapatan bagi PTPN XI maupun masyarakat sekitarnya perlu dipikirkan alternatif lain. Emplasemen PG Olean cukup luas, asri dengan rumah-rumah dinas yang relatif model kuno serta peralatan produksi PG Olean yang masih didominasi peralatan lama dan punya nilai historis yang sangat menarik untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata. Oleh karena itu, PTPN XI berupaya untuk memanfaatkan PG Olean sebagai daya tarik wisata berupa Heritage and Education Park.

Olean Sugar Factory is one of the 4 Sugar Mills owned by PTPN XI in Situbondo Regency. PG Olean has the smallest capacity of 1200 TCD and several years has experienced a shortage of raw materials because it has not competed with the surrounding sugar mills. To increase PG Olean’s productivity in contributing in-come to PTPN XI and the surrounding community, it is necessary to think of oth-er alternatives. Emulation of PG Olean is quite extensive, beautiful with official houses that are relatively old fashioned and production equipment of PG Olean which is still dominated by old equipment and has very interesting historical value to be developed as a tourist attraction. Therefore, PTPN XI seeks to utilize PG Olean as a tourist attraction in the form of Heritage and Education Park.

DeskripsiDescription

4

5


ASPEK PEMASARANDAN PANGSA PASAR

MARKETING AND MARKET SHARE ASPECTS

KONDISI PASAR TAHUN 2018

Iklim pasar khususnya pergulaan nasional di awal tahun 2018 secara umum masih mengikuti tren akhir tahun 2017 dengan realisasi harga lelang di atas Rp. 9.700/kg. Terbitnya SK Menteri Perdagangan RI Nomor 058 Tahun 2018 sebagai perpanjangan pemberlakuan Harga Eceran Tertinggi (HET) komoditas GKP konsumsi sebesar Rp. 12.500,- / kg turut menjadi faktor stagnannya bentukan harga lelang industri gula BUMN secara umum dan secara khusus GKP PTPN XI.

Berjalan hingga triwulan ke-3 tahun 2018, harga masih bertahan di atas 9.700,-/kg dikarenakan tertopang oleh intruksi Pemerintah melalui Surat Penugasan Menteri BUMN Nomor : S-473/MBU/07/2018 tanggal 19 Juli 2018 kepada Perum BULOG agar gula petani mitra BUMN diserap dan dibeli dengan harga Rp.9.700,-/kg.Berbagai regulasi dan kebijakan pemerintah selain yang telah disebutkan sebelumnya, mampu ditelaah, dipatuhi, dan dijalankan dengan baik berkat koordinasi yang optimal antar berbagai pihak yang berkepentingan dalam penjualan dan pemasaran komoditas. Sebagai salah satu contoh adalah kemitraan dengan pihak Perum BULOG melahirkan kerja sama penjualan Gula PTR Produksi Tahun 2018 sebanyak 123.868,55 ton.

Lumrahnya kondisi pemasaran kala stok (supply) melimpah di pasaran, dan permintaan konsumen (demand) lesu maka harga kesepakatan yang terbentuk tidak ideal bagi sebuah produsen gula. Melalui berbagai kebijakan dan strategi manajemen korporasi, PT. Perkebunan Nusantara XI dapat mencapai harga rata-rata pada akhir tahun 2018 sebesar Rp.9.062,-/kg.

SASARAN UTAMA PEMASARAN

Sasaran utama PTPN XI dalam meningkatkan kinerja pemasaran adalah untuk menjaga stabilitas ketersediaan produk baik kualitas, kuantitas, dan kontinuitas, menyediakan saluran distribusi, serta menjaga kepuasan pelanggan. Hal tersebut telah berhasil diterapkan di tahun 2018. Akhir tahun 2018, strategi penjualan ritel bulk semakin digencarkan dan berhasil mendapatkan harga penjualan yang stabil di atas Rp9.700/kg. Hal terpenting lain bagi aspek pemasaran adalah menambah saluran distribusi dan mitra baru. Selain itu, indeks kepuasan pelanggan berada di area kategori “BAIK” serta Zero Claim sama seperti tahun sebelumnya.

MARKET CONDITIONS IN 2018

The market climate, especially in the national sugar business sectors in the beginning of 2018, generally still follows the trend from the end of 2017 with the realization of auction prices above Rp. 9,700 / kg. The issuance of the Minister of Trade Decree of the Republic of Indonesia Number 058 of 2018 as an extension of the implementation of the Highest Retail Price (HRP) of consumption GKP commodities of Rp. 12,500, - / kg also became a stagnant factor in the form of auction prices for the SOE sugar industry in general and specifically GKP PTPN XI.

Running until the third quarter of 2018, the price continues to stands above 9,700, - / kg because it is supported by Government instructions through the Minister of SOE Assignment Letter Number: S-473 / MBU / 07/2018, dated July 19, 2018 to Perum BULOG so that sugar farmers who are partners with the SOE can purchase the goods values at the price of Rp.9,700 / kg.Various government regulations and policies other than those previously mentioned, are able to be reviewed, obeyed and executed properly thanks to optimal coordination between various interested parties in the sale and marketing of commodities. As one example is the partnership with Perum BULOG gave birth to the cooperation in the sale of PTR Sugar Production in 2018 totaling 123,868.55 tons.

The general condition of marketing when supply is abundant in the market, and consumer demand (demand) is sluggish, so the price of the agreement formed is not ideal for a sugar producer. Through various corporate management policies and strategies, PT. Perkebunan Nusantara XI can reach the average price at the end of 2018 of Rp. 9,062 / kg.

PRINCIPAL MARKETING TARGETS

PTPN XI’s main target in improving marketing performance is to maintain the stability of product availability both quality, quantity, and continuity, provide distribution channels, and maintain customer satisfaction continuously. This has been successfully implemented in 2018. Whereas, as the end of 2018, the bulk retail sales strategy has been intensified and has managed to obtain a stable sales prices above Rp. 9,700 / kg. Another imperative note for this aspect of marketing is adding distribution channels and new partners. In addition, satisfaction index customers are classified as “GOOD”, and the Zero Claim remains satisfactory, as it was the previous year.

MARKETING STRATEGIES

The achievement of the main target of marketing in 2018 is inseparable from 3 (three) marketing strategies that have been carried out by the Marketing Division during the 2018 performance year, namely:1. Prioritizing Sugar Commodity Products (bulk) both in

the sale of large and retail parties, carried out by:

a. Scouting for new business partners and developing partners that are already registered

b. Optimizing the achievement of sales targets business-wide (focusing not only on the central units, but all throughout the business units)

c. System effectiveness and work patterns by optimizing the use of the Sales & Distribution ERP-SAP module.

d. Marketing cost control using inbound marketing schemes.

2. Conducting a partnership pattern with BULOG Public Corporation in terms of the sale of Farmer-Owned Sugar (PTR)

3. Presenting optimal service based on customer satisfaction

The company realizes that the customer is one of the primary element, even more so, acting on par as the main stakeholder for the Company’s business activities. Customer Satisfaction based service is an absolute requirement that must be increased for companies in the class of PT. Perkebunan Nusantara XI. Therefore, efforts on providing the best service to customers – such as providing facilities for the delivery of suggestions and criticisms of our partners facilitate through a variety of the latest media. Furthermore, the implementation of the annual customer satisfaction survey index measurement is beneficial not only as an official proof of the company’s performance to stakeholders but it is far more meaningful to their suggestions and hopes for the sustainability of our proud company.

Market share

With the sales of PTPN XI sugar products in 2018 amounting to 129,855 tons (assets of to PTPN XI) and total sugar production reaching 317,030 tons (sugar belonging to PTPN XI and owned by farmers), then nationally market share (market share) sales of GKP PTPN XI in 2018 is at 6.2% * and for the national share of production (production share) of 14.6% * (up 0.2% compared to 2017).

STRATEGI PEMASARAN

Pencapaian sasaran utama pemasaran di tahun 2018 tidak terlepas dari 3 (tiga) strategi pemasaran yang telah dijalankan oleh Divisi Pemasaran selama tahun kinerja 2018 , yaitu: 1. Memprioritaskan Produk Komoditas Gula (bulk)

baik dalam penjualan partai besar maupun ritel ,dilakukan dengan:a. Pencarian mitra usaha baru dan pengembangan

mitra yang sudah terdaftar b. Optimalisasi pencapaian target penjualan tak

hanya terpusat namun meningkatkan pelayanan melalui unit usaha.

c. Efektifitas sistem dan pola kerja dengan mengoptimalkan penggunan ERP-SAP modul Sales & Distribution.

d. Pengendalian biaya pemasaran menggunakan skema inbound marketing.

2. Melakukan pola kemitraan dengan Perum BULOG dalam hal penjualan Gula Milik Petani (PTR)

3. Pelayanan optimal berorientasi kepuasan pelanggan

Perusahaan menyadari pelanggan sebagai salah satu elemen bahkan sebagai stakeholder utama bagi kegiatan bisnis Perusahaan. Pelayanan berbasis Customer Satisfaction merupakan kemutlakan yang wajib ditingkatkan bagi perusashaan sekelas PT. Perkebunan Nusantara XI. Oleh karena itu upaya memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan seperti penyediaan sarana untuk penyampaian saran dan kritik mitra kami fasilitasi melalui berbagai media termutakhir. Dan tentunya pelaksanaan pengukuran Indeks Survei kepuasan pelanggan tahunan bermanfaat tak hanya sebagai bukti resmi kinerja perusahaan kepada para stakeholders namun jauh lebih bermakna saran-saran dan harapan-harapan mereka demi keberlangsungan perusahaan kebanggaan kita ini.

PANGSA PASAR

Dengan kuanta penjualan produk gula PTPN XI tahun 2018 sebesar 129.855 ton (gula milik PTPN XI) dan total produksi gula mencapai 317.030 ton (gula milik PTPN XI dan milik petani), maka secara nasional pangsa pasar (market share) penjualan GKP PTPN XI tahun 2018 berada di angka 6,2 %* dan untuk pangsa produksi (production share) nasional sebesar 14,6%* (naik 0,2% dibanding tahun 2017).


MARKET SHARE PRODUCTION SHARE

• Penghitungan pangsa pasar (market share) dengan membandingkan kuanta penjualan produk gula PTPN XI tahun 2018 sebesar 129.855 ton dengan jumlah konsumsi gula nasional sebesar 2.094.430 ton

• Calculation of market share by comparing the quanta of PTPN XI sugar product sales in 2018 amounting to 129,855 tons with the national sugar consumption amounting to 2,094,430 tons

• Penghitungan pangsa produksi (production share) dengan membandingkan total produksi gula PTPN XI tahun 2018 sebesar 317.030 ton dengan jumlah produksi Gula Kristal Putih (GKP) ex. Tebu dan raw sugar nasional sebesar 2.170.950 ton.

• Calculation of the share of production share by comparing the total sugar production of PTPN XI in 2018 amounting to 317,030 tons with the total production of White Crystal Sugar (GKP) ex. National sugar cane and raw sugar is 2,170,950 tons

Bulan

2015

2016

2016

2017

2017

2018Januari

1

2.a

b

3.a

b

5

a

2.927,63

2.462,94

3.030,00

2.125,12

3.085,45

2.094,43190,76

2.802,01

3.293,33

3.293,33

3.138,38

3.138,38

3.246,56

131,42

5.729,64

5.756,27

6.323,33

5.263,51

6.226,83

5.340,99

322,18

NoGKP GKR Jumlah

Konsumsi Equivalen Penyaluran(000 ton) *)

Sumber : Ditjen Bun dan AGRI (seri 2015 - 2019 ) diolah NSC

Lainnya93,8%

PTPN XI 6,2%

Lainnya85,4%

PTPN XI 14,6%

Sumber : Ex Sekertariat DGI/Ditjen Perkebunan (Data series 2012-2018)*) Sampai akhir Desember 2018 (akhir giling)

Tahun Jawa Luar Jawa

Produksi Gula (ton)

Total

Volume Volume Volume(%) (%) (%)

2013

2014

2015

2016

2017

2018 *)

Rata - rata 5 th

1.613.985

1.612.756

1.536.064

1.324.085

1.291.854

1.475.749

1.321.133

63,27

62,53

61,49

60,06

60,98

61,74

60,86

937.039

966.417

961.933

880.534

826.353

914.455

849.815

36,73

37,47

38,51

39,94

39,02

38,26

39,14

2.551.024

2.579.173

2.497.997

2.204.619

2.118.207

2.390.204

2.170.948

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

1

2

3

4

5

6

No

TABEL KONSUMSI GULA NASIONALNATIONAL SUGAR CONSUMPTION TABLE

TABEL PRODUKSI GULA NASIONAL NATIONAL SUGAR PRODUCTION TABLE

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

INFORMATION ONBUSINESS CONTINUITY

Optimisme yang digaungkan pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pertanian dengan mencanangkan target produksi tebu naik menjadi 2,1 juta Ton di awal tahun menjadi suntikan motivasi sekaligus tantangan bagi produsen gula nasional di tahun 2018. Ada beberapa tambahan investasi pada berbagai infrakstruktur produksi yang belum giling memang baru akan terasa hasilnya di tahun 2019. Penyusutan lahan tebu sudah pasti menjadi salah satu titik fokus bagaimana memaksimalkan potensi-potensi lain dalam keberhasilan giling tebu di tahun 2018. Anomali cuaca yang lebih stabil dibanding tahun sebelumnya adalah keuntungan yang patut disyukuri dibalik abrasi kinerja operasional.

The optimism echoed by the Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of Agriculture by proclaiming the sugarcane production target to rise to 2.1 million tons at the beginning of the year is a motivational injection as well as a challenge for national sugar producers in 2018. the results will be felt in 2019. Depreciation of sugar cane has certainly become one of the focal points of how to maximize the other potentials in the success of sugar cane milling in 2018. Weather anomalies that are more stable than the previous year are an advantage to be grateful for abrasion of operational performance.

800±

POPULASIPENDUDUKINDONESIA

Populationof Indonesia

KEBUTUHANGULA

NASIONALNational Sugar

Demand

PRODUKSIGULA

NASIONALNational Sugar

Production

KEBUTUHANGULA

kg/orang Sugar Needs

kg/person

EXCESSDEMAND

juta jiwamillion people

juta tonmillion ton

ribu tonthousand tons

juta tonmillion ton

kg/orangkg/person

271

2,9

2,1

11


KETERSEDIAAN BAHAN BAKU

Kelangsungan usaha Perusahaan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan bahan baku tebu. Oleh karenanya PTPN XI senantiasa berupaya memperluas areal lahan tebu sendiri serta menjaga dan meningkatkan minat menanam tebu, dengan cara menjalin hubungan kemitraan dengan petani. Melalui Rencana Jangka Panjang (RJP), PTPN XI berkomitmen untuk terus meningkatkan lahan secara bertahap.

DAYA SAING

Persaingan industri gula di lingkup nasional memperlihatkan adanya peningkatan seiring dengan keberadaan kompetitor dari pihak swasta. Sedangkan di pasar bebas, Perusahaan harus menghadapi tantangan adanya gula impor terutama gula rafinasi yang mulai merambah pasar dalam negeri. Situasi ini memicu PTPN XI untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kapasitas produksi. Strategi tersebut diharapkan dapat membantu upaya pengendalian biaya untuk produksi sehingga dapat menekan harga jual kepada konsumen.

KEMAMPUAN PENDANAAN

Seiring dengan berlakunya kebijakan Pemerintah mengenai Pasar Bebas, Kebutuhan pendanaan PTPN XI terus ditingkatkan. Hal ini dilakukan sebagai alokasi biaya untuk mendanai kegiatan operasional dan mempersiapkan Sumber daya Manusia (SDM) yang memenuhi kriteria Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) yang berdaya saing tinggi. Pemenuhan dana dari sisi dari internal diperoleh melalui penjualan produk gula dan tetes. Sedangkan pendanaan eksternal melalui pinjaman bank serta penjualan obligasi.

ASESMEN, MITIGASI DAN MONITORING KELANGSUNGAN USAHA

PTPN XI secara berkala melakukan asesmen risiko setiap tahun. Pada tahun 2018, asesmen risiko yang dilakukan melalui kombinasi pendekatan top down dan bottom up, dengan menetapkan konteks berdasarkan KPI masing-masing proses. Risiko diidentifikasi dan dianalisa serta dievaluasi tingkat pengaruhnya terhadap pencapaian KPI Korporat, serta 3 (tiga) level di bawah Direksi.

Secara keseluruhan, hal-hal yang berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perusahaan dikelompokkan menjadi 10 macam sasaran, yang

AVAILABILITY OF RAW MATERIALS

The Company’s business continuity is strongly influenced by the availability of sugar cane raw materials. Therefore PTPN XI always strives to expand its own sugarcane area and maintain and increase interest in sugar cane cultivation, by establishing partnership with farmers. Through the Long Term Plan (RJP), PTPN XI is committed to continuously improving the land in stages.

COMPETITIVENESS

Competition in the sugar industry in the national scope shows an increase along with the existence of competitors from the private sector. While in the free market, the company must face the challenge of the existence of imported sugar, especially refined sugar, which has begun to penetrate the domestic market. This situation triggered PTPN XI to make improvements and increase production capacity. This strategy is expected to help control costs for production so that it can reduce selling prices to consumers.

FUNDING ABILITY

Along with the enactment of the Government’s policy on Free Markets, PTPN XI’s funding needs continue to be increased. This is done as an allocation of funds to fund operational activities and prepare Human Resources (HR) that meet the criteria of a highly competitive ASEAN Economic Community (MEA). Fulfillment of funds from the internal side is obtained through the sale of sugar and drops products, while external funding through bank loans and bond sales.

ASSESSMENT, MITIGATION AND MONITORING OF BUSINESS CONDITIONS

PTPN XI regularly conducts risk assessments every year. In 2018, risk assessment is carried out through a combination of top down and bottom up approaches, by setting the context based on the KPI of each process. Risks are identified and analyzed and their level of impact on the achievement of Corporate KPI, and 3 (three) levels below the Board of Directors are evaluated.

Overall, matters that have a significant effect on the business continuity of the Company are grouped into 10 types of objectives, which include Finance, Cost of

Namun demikian, gula tetap menjadi salah satu komoditi cukup strategis di Indonesia. Sejalan dengan terus bertambahnya jumlah penduduk, industri ini juga terus bertumbuh. Sesuai hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 oleh Badan Pusat Statistik dimana jumlah penduduk Indonesia tahun 2010 sebanyak 237.641.326 jiwa dan laju petumbuhan penduduk 1,49% per tahun, maka proyeksi jumlah penduduk Indonesia tahun 2019 sebanyak 271.475.874 jiwa. Dengan konsumsi gula per kapita 11 kg/orang (sumber: Badan Pusat Statistik), maka kebutuhan/konsumsi gula nasional tahun 2019 sebanyak 2,99 juta ton.

Dengan rerata produksi gula nasional tiga tahun terakhir yang hanya 2,1 juta ton gula (sumber: Ditjen Bun dan AGRI), maka masih terdapat excess demand sebesar ±800 ton gula, yang artinya masih terdapat kebutuhan gula yang belum terpenuhi dan menjadi market yang cukup terbuka lebar (asumsi tidak terdapat perembesan gula rafinasi di pasar konsumen). Peluang ini yang terus diupayakan untuk diambil oleh PTPN XI sebagai salah satu produsen gula milik negara.

However, sugar remains one of the strategic commodities in Indonesia. As the population continues to grow, the industry continues to grow. In accordance with the results of the 2010 Population Census by the Central Bureau of Statistics where the population of Indonesia in 2010 was 237,641,326 people and the population growth rate was 1.49% per year, the projections for the total population of Indonesia in 2019 were 271,475,884 people. With per capita sugar consumption of 11 kg / person (source: Central Statistics Agency), the national sugar needs / consumption in 2019 will be 2.99 million tons.

With the average national sugar production in the last three years which was only 2.1 million tons of sugar (source: Directorate General Bun and AGRI), there is still excess demand of ± 800 tons of sugar, which means that there is still unmet sugar needs and is a sufficient market wide open (assuming there is no permeation of refined sugar in the consumer market). This opportunity continues to be pursued by PTPN XI as one of the country’s sugar producers.


Production, Total Production, Process Performance, Product Damage in Process, Product Quality, Compliance, Receivables Management, Occupational Health and Safety and Investment Utilities.

The company has carried out various mitigation measures and monitored their implementation of the main risks of the targeting. In 2018 PTPN XI also managed to manage and reduce risk categories from extreme and high risk to medium risk or manageable. This can be seen in the following table:

meliputi Keuangan, Harga Pokok Produksi, Jumlah Produksi, Kinerja Proses, Kerusakan Produk Dalam Proses, Kualitas Produk, Kepatuhan, Pengelolaan Piutang, Kesehatan dan Keselamatan Kerja dan Utilitas Investasi.

Perusahaan telah melakukan berbagai langkah mitigasi dan memonitor pelaksanaannya terhadap risiko-risiko utama atas penetapan sasaran tersebut. Pada tahun 2018 PTPN XI juga berhasil mengelola dan menurunkan kategori risiko dari risiko dari ekstrem dan tinggi menjadi risiko sedang (medium risk) atau manageable. Hal tersebut tampak pada pada tabel berikut:

Nama RisikoType of Risk

Risiko KeuanganFinancial Risk

Risiko Harga Pokok ProduksiCost of Goods Sold Risk

Risiko Kuanta ProduksiProduction Quanta Risk

Risiko KinerjaPerfomance Risk

Risiko ProsesProcess Risk

Risiko Kualitas ProdukProduct Quality Risk

Risiko KepatuhanObedience Risk

Risiko KreditCredit Risk

Risiko Kesehatan dan Keselamatan KerjaOccupational Health and Safety Risk

Risiko Utilitas InvestasiInvestment Utility Risk

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

DahsyatExtreme

DahsyatExtreme

DahsyatExtreme

DahsyatExtreme

BesarHigh

ModeratModerat

BesarHight

DahsyatExtreme

DahsyatExtreme

DahsyatExtreme

DahsyatExtreme

DahsyatExtreme

DahsyatExtreme

RendahLow

SedangMedium

RendahLow

RendahLow

RendahLow

BesarHigh

BesarHigh

Tingkat Risiko TetapInherent Risk Level

Tingkat Risiko ResidualResidual Risk Level

No

RISIKO-RISIKO YANG DIHADAPI PERUSAHAANRISKS ENCOUNTERED BY THE COMPANY

Produk ampas hasil pemerahan tebu sebagai bahan bakar ketel Pabrik Gula



GOOD CORPORATE GOVERNANCE

TATA KELOLAPERUSAHAANYANG BAIK

OPTIMALISASI TEKNOLOGI INFORMASIOPTIMIZATION OFINFORMATION TECHNOLOGY#3

Penerapan full module & single system serta audit keuangan berbasis SAP sebagai upaya mewujudkan akurasi dan transparansi guna membangun kepercayaan stakeholder.Application of full module & single system and SAP-based financial audit as an effort to realize accuracy and transparency to build stakeholder trust.

PT Perkebunan Nusantara XI Laporan Tahunan Annual Report 2018 141140 Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Good Corporate Governance

TATA KELOLA PERUSAHAAN

CORPORATEGOVERNANCE

PTPN XI berkomitmen untuk melaksanakan tata kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance–GCG) sebagai landasan operasional pengelolaan kegiatan usaha. Perusahaan menyadari bahwa penerapan GCG saat ini tidak hanya sebagai pemenuhan kewajiban, namun telah menjadi kebutuhan dalam menjalankan kegiatan bisnis Perusahaan. GCG juga sebagai landasan untuk menjaga pertumbuhan usaha secara berkelanjutan, meningkatkan nilai Perusahaan, dan sebagai upaya peningkatan daya saing Perusahaan. Penerapan GCG di PTPN XI telah disahkan sejak tanggal 4 Desember 2006. GCG menekankan bahwa seluruh kegiatan pengelolaan dan pengawasan Perusahaan dilandasi prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran.

Bukti konsistensi dalam meningkatkan kualitas penerapan praktik GCG di PTPN XI yang tetap tinggi diwujudkan dengan keberhasilannya pada pelaksanaan Penilaian (Assessment) Implementasi GCG oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur untuk kinerja 2018 dengan skor 84,23 dengan predikat “Baik” meningkat jika dibandingkan tahun sebelumnya.

TUJUAN PENERAPAN GCG

Dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan telah ditetapkan tujuan penerapan GCG pada PTPN XI, yaitu: 1. Memaksimalkan nilai Perusahaan dengan cara

meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan adil agar Perusahaan memiliki daya saing yang kuat.

2. Mendorong pengelolaan Perusahaan secara profesional, transparan, dan meningkatkan kemandirian organ Perusahaan.

3. Mendorong organ Perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankannya berlandaskan nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial terhadap Pemangku Kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar Perusahaan.

PTPN XI is committed to implementing Good Corporate Governance ( GCG) as an operational basis for managing business activities. The company realizes that the current implementation of GCG is not only a fulfillment of obligations, but has become a necessity in carrying out the Company’s business activities. GCG is also a foundation for maintaining sustainable business growth, increasing the value of the Company, and as an effort to improve the competitiveness of the Company. The GCG implementation at PTPN XI has been approved since December 4, 2006. GCG emphasizes that all management and supervision activities of the Company are based on the principles of transparency, accountability, accountability, independence and fairness.

Proof of consistency in improving quality the constant application of GCG practices at PTPN XI high was realized with its success in the implementation of GCG Implementation Assessment by the East Java Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) for the 2018 performance with the score of 84.23 with the title “Good” increased compared to the previous year.

OBJECTIVES OF GCG APPLICATION

In the Corporate Governance Guidelines, the objectives of implementing GCG have been established at PTPN XI, namely:1. Maximizing the value of the Company by enhancing

the principles of openness, accountability, trustworthy, responsible, and equitable that the Company has a strong competitive edge.

2. Encouraging the management of the Company professionally, transparently, and increasing the independence of the Company’s organs.

3. Encouraging organ of the Company in making decisions and running based on high moral values and compliance with the legislation in force, as well as awareness of their social responsibility to the Stakeholders and the environment in which the Company operates.

PRINSIP-PRINSIP GCG

PTPN XI senantiasa berupaya mensosialisasikan prinsip-prinsip dasar GCG dalam kegiatan operasional Perusahaan sehari-hari. Prinsip-prinsip dasar GCG tersebut meliputi: a. Transparasi (transparency), yaitu keterbukaan

dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai Perusahaan. Perusahaan akan menyediakan informasi yang cukup, akurat dan tepat waktu kepada seluruh stakeholders, sehingga pihak-pihak yang mempunyai keterkaitan dengan Perusahaan (kreditor, pemasak, investor, petani, konsumen dan stakeholders lainnya) mengetahui risiko yang mungkin terjadi dan keuntungan yang dapat diperoleh dalam melakukan transaksi dengan Perusahaan, sekaligus ikut serta dalam mekanisme pengawasan terhadap jalannya Perusahaan.

b. Akuntabilitas (accountability), yaitu kejelasan fungsi , pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ Perusahaan sehingga pengelolaan Perusahaan terlaksana secara efektif. Akuntabilitas menciptakan pengawasan efektif yang mendasarkan pada keseimbangan kekuasaan antara RUPS sebagai wadah Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi. Akuntabilitas mencerminkan aplikasi mekanisme sistim internal check and balance yang mencakup praktik-praktik yang sehat. Direksi bertanggung jawab dalam kegiatan operasional sehari-hari dan Komisaris mewakili Pemegang Saham dalam pelaksanaanya pengawasan atas jalannya perusahaan.

c. Pertanggung jawaban (responsibility), yaitu kesesuaian didalam pengelolaan Perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat . Perusahaan memenuhi dan mematuhi hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku,termasuk didalamnya pemeliharaan lingkungan hidup,pemenuhan hak-hak konsumen, keselamatan dan kesehatan kerja, dan penghindaran dari praktik bisnis yang tidak sehat. Perusahaan tadak hanya bertanggung jawab terhadap mereka yang berhubungan secara langsung dengan Perusahaan,tetapi pihak-pihak yang tidak berhubungan secara langsung dengan Perusahaan.

d. Kemandirian (independency), yaitu suatu keadaan dimana Perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.Direksi dalam menjalankan tugas-tugas kepengurusan

GCG PRINCIPLES

PTPN XI always strives to socialize basic principles of GCG in operational activities Daily company. Basic principles of GCG these include: a. Transparency (transparency), namely openness

in carrying out the decision-making process and openness in presenting material and relevant information about the Company. The company will provide sufficient information, a date and timely to all stakeholders , so that parties that have a relationship with the Company (creditors, cooks, investors, farmers, consumers and other stakeholders ) know the possible risks and benefits that can be obtained in conducting transactions with the Company, as well as participating in monitoring mechanism for the running of the Company.

b. Accountability (accountability), namely the clarity of functions, implementation and accountability of Company organs so that the Company’s management is carried out effectively. Accountability creates effective supervision that is based on the balance of power between the GMS as a forum for Shareholders, Commissioners and Directors. Accountability reflects the application of an internal check and balance system mechanism that includes healthy practices. Directors are responsible for day-to-day operations and Commissioners represent Shareholders in the implementation of supervision over the running of the company.

c. Responsibility (responsibility), namely conformity in the management of the Company to applicable laws and regulations and sound corporate principles. The company fulfills and complies with the applicable laws and regulations, including environmental maintenance, fulfillment of consumer rights, occupational safety and health, and avoidance of unhealthy business practices. The tadak company is only responsible for those who deal directly with the Company, but those who do not deal directly with the Company.

d. Independence (independency), which is a condition in which the Company is managed professionally without conflict of interest and influence / pressure from any party that is not in accordance with the prevailing laws and regulations and sound corporate principles. in implementing a supervisory role on the way the Company is free from pressure or


Perusahaan dan Komisaris dalam melaksankan peran pengawasan atas jalannya Perusahaan bebas dari tekanan ataupun intervensi dari pihak luar, termasuk pemerintah sebagai regulator.

e. Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan didalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak-hak stakeholders, termasuk masyarakat sekitar tempat usaha Perusahaan, Karyawan, pelanggan, pemasuk, kreditur dan stakeholders lainnya, dilindungi dan diberikan parangkat yang layak untuk menuntut jika terjadi pelanggaran terhadap hak mereka.

Mengingat lingkungan bisnis yang bersifat dinamis dan berkembang, maka kebijakan dalam mengelola PTPN XI ini senantiasa disesuaikan dengan kondisi lingkungan internal maupun eksternal.

LANDASAN PENERAPAN GCG

PTPN XI menyakini bahwa impelemntasi GCG diperlukan sebagai landasan dalam membangun kepercayaan para pemangku kepentingan. Beberapa kebijakan yang digunakan sebagai acuan dalam penerapan GCG di lingkungan perusahaan diantaranya : 1. Pedoman Umum GCG Indonesia yang dikeluarkan

oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG)

2. Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN

3. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi Atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) pada BUMN

4. Anggaran Dasar PTPN XI 5. Beberapa kebijakan yang diterbitkan oleh Direksi

PTPN XI mencakup : a. SOP-SP-02 tentang Prosedur Penerapan Tata

Kelola Perusahaan (GCG)b. Kebijakan mengenai pengelolaan gratifikasi :

1. SOP-SP-03 tentang Prosedur Pengendalian Gratifikasi

2. Keputusan Direksi No. XA-SURKP/17.033 tentang Tim Pengendali Gratifikasi (UPG) PT Perkebunan Nusantara XI

c. SOP-SP-06 tentang Prosedur Penyusunan Annual Report Perusahaan

a. Kebijakan mengenai pengelolaan Whistle Blowing System:1. SOP-SP-07 tentang Prosedur Pengelolaan

Whistle Blowing System2. Keputusan Direksi No. XA-SURKP/18.185

tentang Komite Integritas Karyawan PTPN XI dan Tim Investigasi PTPN XI

b. SOP-SP-14 tentang Prosedur Pelaporan LHKPN

ROADMAP PENERAPAN GCG PTPN XI ROADMAP OF GCG IMPLEMENTATION INPTPN XI

ROADMAP IMPLEMENTASI GCGROADMAP OF GCG IMPLEMENTATION

2005-2010 2011-2015 2016-2020 2021-2030TahunYear

2005 - 2010 2011 - 2015 2016 - 2020 2021 - 2030

TahapanStages

PersiapanPreparation

Membangun awareness dan pemenuhan perangkatRaising awareness and tool fulfillment

1. Mulai terbangunnya pemahaman dan arti pentingnya GCG di lingkungan perusahaan2. Pemenuhan GCG Manual1. Start understanding and the importance of GCG in the company environment2. Compliance with GCG Manual

SASARANTARGET

UKURANMEASUREMENT

Pemantapan manual GCG dan pengukuran penerapan GCGReview of GCG manual and assessment of GCG impementation 1. Penilaian penerapan GCG kategori ”Cukup”, skor 71,00 s.d. 75,002. Adanya pedoman-pedoman GCG yang lengkap dan mutakhir3. Penandatanganan Kode Etik Perusahaan semakin lengkap1. GCG implementation scoring cataories: Average – between 71.00-75.002. Final and updated GCG manual3. Signing of an updated Company Ethical Code

Pemantapan manual GCG dan pengukuran penerapan GCGReview of GCG manual and assessment of GCG impementation 1. Penilaian penerapan GCG kategori ”Baik”, skor 75,00 s.d. 80,002. Penataan prosedur berbasis ISO 9001 Sistem Manajemen Mutu3. Prosedur dan sistem telah berjalan sesuai pedoman GCG4. Munculnya budaya GCG1. GCG implementation scoring cataories Good – between 75.00-80.002. Arrangement of Quality Control System based on ISO 90013. Procedure implementation, system and manual has been applied accordingly4. GCG culture is instilled

Membangun budaya GCG sebagai bagian dari kehidupan/aktivitas Perusahaan sehari-hariImposing GCG as a pasrt of the company’s culture 1. Asesmen penerapan GCG kategori “Sangat Baik” = 90.002. Penerapan prosedur, sistem dan pedoman telah berjalan sesuai prinsip GCG3. GCG melekat sebagai budaya perusahaan1. GCG implementation assessment category – Good = 90.002. Procedure implementation, system and manual has been applied accordingly3. GCG is instilled as the company’s value

Implementasi Dan Evaluasi Tahap I

Implementation And Stage I Evaluation

Implementasi Dan Evaluasi Tahap II

Implementation And Stage II Evaluation

Gcg Sebagai Budaya Perusahaan

Gcg As A Corporate Culture

intervention from outside parties, including the government as a regulator.

e. Fairness (fairness), namely justice and equality in the meet stakeholders’ rights arising under the agreement and the legislation in force. The rights of stakeholders , including communities around the place of business of the Company, employees, customers, enterers, creditors and other stakeholders , are protected and given appropriate parangkat to sue if there is a violation of their rights.

Given the dynamic business environment and develop, then the policy in managing PTPN XI is always adapted to conditions internal and external environment.

FOUNDATION OF GCG APPLICATION

PTPN XI believes that the implementation of GCG is needed as a foundation in building stakeholder trust. Some policies that are used as references in implementing GCG in corporate environments include:

1. Indonesian General GCG Guidelines issued by the National Committee on Governance (KNKG)

2. 2Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-01 / MBU / 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in BUMN

3. Decree of the Secretary of the Ministry of BUMN Number SK-16 / S.MBU / 2012 dated June 6 2012 concerning Indicators / Parameters Assessment and Evaluation of Application Good Corporate Governance ( Good Corporate Governance ) in BUMN

4. Articles of Association of PTPN XI5. Some policies issued by the Directors of PTPN XI

include:a. SOP-SP-02 concerning Procedures for

Implementing Corporate Governance (GCG)b. Policy regarding gratification management:

1. SOP-SP-03 concerning Gratification Control Procedures

2. Directors Decree No. XA-SURKP / 17,033 concerning the Gratification Control Team (UPG) of PT Perkebunan Nusantara XI

c. SOP-SP-06 concerning Procedure for Preparation of Company Annual Report

d. Policy regarding managing Whistle Blowing System :1. SOP-SP-07 concerning Procedure for Whistle

Blowing System Management2. Directors Decree No. XA-SURKP / 18,185

concerning PTPN XI Employee Integrity Committee and PTPN XI Investigation Team

e. SOP-SP-14 concerning LHKPN Reporting Procedures


TahunYear

TahapanStages


1. Awareness building, langkah awal untuk membangun kesadaran mengenai arti penting GCG dan komitmen bersama dalam penerapannya :a. Konsultasi dengan tenaga ahlib. Keikutsertaan dalam seminar, pelatihan, sertifikasi2. GCG Assessment, upaya untuk mengukur /memetakan kondisi perusahaan dalam penetapan GCG, mengidentifikasi aspek-aspek apa yang perlu mendapatkan perhatian secara prioritas, dan langkah-langkah yang diperlukan :a. Bekerja sama dengan tenaga ahlib. Melakukan benchmarking perusahaan sejenis3. GCG manualbuilding :menyusun manual atau pedoman implementasi GCGa. Bekerja sama dengan tenaga ahlib. Melakukan benchmarking perusahaan sejenis

KEGIATANACTIVITIES

1. Sosialisasi, memperkenalkan kepada seluruh stakeholder perusahaan berbagai aspek yang terkait dengan implementasi GCG khususnya mengenai pedoman penerapan GCG :a. Sosialisasi GCG dan Kode Etikb. Optimalisasi media perusahaan (website, buletin, media sosial perusahaan)2. Implementasi, kegiatan yang dilakukan sejalan dengan pedoman GCG yang ada, berdasar roadmap yang telah disusun :a. Komitmen Direksi dan Dewan Komisaris dengan terbentuknya urusan khusus pengelola GCGb. Pemetaan praktik GCG dan dokumen penilaian GCG;c. Melengkapi dokumen pedoman-pedoman GCG;d. Pelaksanaan asesmen penerapan GCG

1. Sosialisasi, memperkenalkan kepada seluruh stakeholder perusahaan berbagai aspek yang terkait dengan implementasi GCG khususnya mengenai pedoman penerapan GCG :a. Sosialisasi GCG dan Kode Etikb. Optimalisasi media perusahaan (website, buletin, media sosial perusahaan)2. Implementasi, yaitu kegiatan yang dilakukan sejalan dengan pedoman GCG yang ada, berdasar roadmap yang telah disusun :a. Pemetaan praktik GCG dan dokumen penilaian GCG sesuai parameter/penilaian yang baru (SK-16);b. Komitmen Direksi dan Dewan Komisaris dengan terbentuknya urusan khusus pengelola GCGc. Melengkapi dan memutakhirkan dokumen pedoman-pedoman GCG;d. Membangun budaya bebas suap melalui sosialisasi dan menggalakkan praktik bebas suap/gratifikasi serta ketaatan dalam pelaporan harta kekayaan (LHKPN)

1. Melaksanakan sosialisasi, diseminasi dan pelatihan mengenai GCG Perusahaan;2. Melaksanakan sistem kerja praktik GCG berdasarkan Kode Etik Perusahaan sebagai bagian dari kehidupan Perusahaan;3. Mengimplementasi dan menjalankan sistem informasi berbasis Teknologi Informasi (TI) dalam bidang GCG Perusahaan;4. Menjalankan strategi Perusahaan yang bertanggung jawab sosial secara efektif dengan pelaksanaan program CSR;







2005-2010 2011-2015 2016-2020 2021-2030 TahunYear

TahapanStages


1. Awareness building, the first step to building awareness aboutthe importance of GCG and joint commitment in its application:a. Consultation with expertsb. Participation in seminars, training, certification2. GCG Assessment, an effort to measure / map the condition of the company in determining GCG, identify aspects of what needs attention in priority, and the steps needed:a. Cooperate with expertsb. Benchmarking similar companies3. GCG manual building: develop manuals or guidelines for GCG implementationa. Cooperate with expertsb. Benchmarking similar companies

1. Socialization, introducing to all company stakeholders various aspects related to GCG implementation, especially regarding GCG implementation guidelines:a. Socialization of GCG and Code of Ethicsb. Optimization of corporate media (websites, bulletins, corporate social media)2. Implementation, activities carried out in line with existing GCG guidelines, based on the prepared roadmap:a. Commitment of the Board of Directors and the Board of Commissioners with the establishment of special affairs for GCG managersb. Mapping GCG practices and GCG assessment documents;c. Completing the GCG guidelines document;d. Implementation of GCG implementation assessment

1. Socialization, introducing to all company stakeholders various aspects related to GCG implementation, especially regarding GCG implementation guidelines:a. Socialization of GCG and Code of Ethicsb. Optimization of corporate media (websites, bulletins, corporate social media)2. Implementation, namely activities carried out in line with existing GCG guidelines, based on the prepared roadmap:a. Mapping GCG practices and GCG assessment documents according to new parameters / assessments (SK-16);b. Commitment of the Board of Directors and the Board of Commissioners with the establishment of special affairs for GCG managersc. Complete and update the GCG guidelines document;d. Building a culture of free bribery through socialization and promoting free bribery / gratuity practices and obedience in wealth reporting (LHKPN)d. Implementation of GCG implementation assessment

1. Carry out socialization, dissemination and training on Corporate GCG;2. Implement the work system of GCG practices based on the Company’s Code of Ethics as part of the Company’s life;3. Implement and run Information Technology (IT) based information systems in the Corporate GCG field;4. Carry out effective corporate social responsibility strategies with the implementation of CSR programs;







2005-2010 2011-2015 2016-2020 2021-2030


TahunYear

TahapanStages








2005-2010 2011-2015 2016-2020 2021-2030

Terbentuknya manual atau pedoman implementasi GCG :1. Board Manual (BM)2. Code of Corporate Governance (CoCG)3. Code of Conduct (CoC)4. Audit CharterEstablishment of GCG implementation manuals or guidelines:1. Manual Board (BM)2. Code of Corporate Governance (CoCG)3. Code of Conduct (CoC)4. Audit Charter

Terus meningkatnya capaian penilaian GCG dan kepatuhan dan berdampak membaiknya kinerjaIncreased achievement of GCG assessment and compliance and impact on improving performance

Terus meningkatnya capaian penilaian GCG dan kepatuhan dan berdampak membaiknya kinerjaIncreased achievement of GCG assessment and compliance and impact on improving performance

Tingkat penilaian GCG dan kepatuhan meningkat menjadi “Sangat Baik” dan menjadi acuan dalm implementasi GCG di perusahaan sejenisThe level of GCG assessment and compliance increased to “Very Good” and became a reference in the implementation of GCG in similar companies

CAPAIAN HASILRESULTS

ACHIEVEMENT

STRUKTUR DAN KEBIJAKANTATA KELOLA PERUSAHAAN

Organ perusahaan termasuk didalamnya struktur dan kebijakan tata kelola perusahaan mempunyai peran penting dalam pelaksanaan GCG secara efektif. Organ perusahaan harus menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku atas dasar prinsip bahwa masing-masing organ mempunyai independensi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya semata-mata untuk kepentingan perusahaan.

TINJAUAN GCG SEBAGAI SEBUAH SISTEM

Tata kelola merupakan sistim dan struktur yang baik untuk menjalankan perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan nilai pemegang saham serta mengakomodasi berbagai pihak yang berkepentingan, yang tercakup didalamnya terdapat organ utama yang masing-masing menjalan fungsi dan tugasnya. Secara garis besar penerapan GCG sebagai sebuah sistem yang dipahami dan dikembangkan PTPN XI seperti pada gambar berikut.

STRUCTURE AND POLICY OF CORPORATE GOVERNANCE

Company organs including the structure and policies of corporate governance have an important role in the implementation of GCG effective. The organ of the company must carry out its functions in accordance with the provisions applies on the basis of the principle that each organ has internal independence carry out their duties, functions and responsibilities solely for the sake of interest company.

OVERVIEW OF GCG AS A SYSTEM

Governance is a a good system and structure to run the company with the aim of increasing shareholder value and accommodating various interested parties, which includes the main organs which each perform their functions and duties. Broadly speaking, the application of GCG as a system is understood and developed by PTPN XI as shown in the following figure.

STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAAN

Struktur tata kelola perusahaan yang dibangun dan dimiliki oleh PTPN XI terbagi dalam 2 (dua) hal, yaitu: 1. Organ Utama meliputi Pemegang Saham, Dewan

Komisaris dan Direksi2. Organ Pendukung meliputi Sekretaris Dewan

Komisaris dan Komite Audit di bawah koordinasi Dewan Komisaris serta Sekretaris Perusahaan, Satuan Pengawasan Intern, Divisi Manajemen Risiko, Divisi PKBL & CSR, Unit Pengendali Gratifikasi, Unit Pengendali Whistle Blowing System serta unit/divisi lainnya di bawah koordinasi Direksi

CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE

The corporate governance structure built and owned by PTPN XI is divided into 2 (two) things, namely: 1. The Main Organ includes Shareholders, Board of

Commissioners and Directors2. The Supporting Organ includes the Secretary

of the Board of Commissioners and the Audit Committee under the coordination of the Board of Commissioners and Corporate Secretary, Internal Audit Unit, Risk Management Division, PKBL & CSR Division, Gratification Control Unit, Whistle Blowing Control Unit and other units / divisions under the coordination of the Board of Directors

FRAMEWORK SISTEM PENERAPAN GCG DI PTPN XIFRAMEWORK ON GCG IMPLEMENTATION SYSTEM IN PTPN XI

Laporan Tahunan danLaporan KeuanganAnnual Report and

Financial Report

Melakukan pengawasan danmemberikan nasihat kepada Direksi

Supervise and provide advice to theBoard of Directors.

Amanah untukmelakukan

pengawasandan memberikannasihat kepada

Direksi -->RKAP dan KPI

Trustworthinessto Supervise and

provide adviceto the Board of

DirectorsRKAT and KPI

LaporanPencapaian Kinerja

Dekom(Board dan Individu)

BOC PerformanceAchievement

Report(Board and Individual)

LaporanPencapaian Kinerja

Direksi(Board dan Individu)

BOD PerformanceAchievement

Report(Board and Individual)

Amanah untukmelakukan

pengurusanperusahaan --> RKAP

(Aksi Korporasi)dan KPI

Trustworthinessto manage the

companyRKAP (corporateaction) and KPI

DIREKSIBoard of Directors

DEWAN KOMISARISBoard of Comissioners



STRUKTUR TATA KELOLA PERUSAHAANSTRUCTURE OF CORPORATE

Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab kepada RUPS sebagai pemberi keputusan tertinggi dalam implementasi Tata Kelola Perusahaan. Dewan Komisaris didukung oleh organ pendukung bertugas melakukan pengawasan dan memberikan masukan kepada Direksi atas pengelolaan kegiatan bisnis agar memenuhi ketentuan GCG secara efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi didukung oleh struktur Manajemen yang efektif bertugas menjalankan kegiatan bisnis dengan menerapkan prinsip-prinsip GCG secara konsisten, menyeluruh, dan berkelanjutan.

PENANGGUNG JAWAB PENERAPAN GCG

Merujuk Peraturan Menteri Negara BUMN NO. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik di BUMN bahwa setip BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan mewajibkan Direksi menyusun GCG manual sebagai panduan penerapannya. Sejalan dengan hal tersebut, telah diterbitkan Surat Keputusan Direksi PTPN XI No. XA-SURKP/17.704 dimana Pengelolaan GCG menjadi tanggung jawab Sekretaris Perusahaan dibawah Direktur Utama, baik penyusunan pedoman GCG, memantau dan menjaga kegiatan perusahaan tidak menyimpang, memantau serta menjaga kepatuhan perusahaan terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh perusahaan dengan pihak ketiga.

The Board of Commissioners and Directors are responsible to the GMS as the highest decision maker in the implementation of Corporate Governance. Board The Commissioner is supported by supporting organs on duty supervise and provide input to the Board of Directors for managing business activities in order to fulfill GCG provisions effectively accordingly with applicable laws and regulations. Directors are supported by a Management structure effectively in charge of carrying out business activities with apply the principles of GCG consistently, comprehensive, and sustainable.

RESPONSIBLE FOR THE IMPLEMENTATION OF GCG

Refer to the Minister of State-Owned Enterprises Regulation NO. PER-01 / MBU / 2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance in SOEs that after SOEs are required to implement GCG consistently and sustainably requires the Directors to develop manual GCG as a guideline for its implementation. In line with this, a Decree of the Directors of PTPN XI No. has been issued. XA-SURKP / 17.704 where GCG Management is the responsibility of the Corporate Secretary under the President Director, good preparation of GCG guidelines, monitoring and maintaining company activities do not deviate, monitor and maintain company compliance with all agreements and commitments made by the company with third parties.

KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Berbagai kebijakan Tata Kelola Perusahaan telah disusun PTPN XI dengan memperhatikanperkembangan regulasi bisnis Perusahaan. Kebijakan tersebut merupakan bukti komitmen dalam implementasi GCG secara menyeluruh di lingkungan perusahaan serta menjadi bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam strategi perusahaan yang sejalan dengan visi dan budaya PTPN XI.

Code of Corporate Governance (CoCG)/Pedoman GCG

Code of Corporate Governance merupakan panduan bagi Perusahaan, khususnya Pemegang Saham, Komisaris dan Direksi dalam pengelolaan dan pangawasan Perusahaan menurup hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar Perusahaan, tanggung jawab sosial Perusahaan, serta nilai-nilai etika. Revisi terakhir CoCG dilakukan di tahun 2016 dan telah disahkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi PTPN XI. Pada tahun 2018 telah dilakukan proses review dan dinyatakan CoCG masih relevan dan berlaku.

Board Manual (BM)/Pedoman Dewan Komisaris dan Direksi

Board Manual merupakan panduan bagi Dewan Komisaris dan Direksi dalam mengemban tanggung jawab dan melaksanakan tugas / kewajiban serta wewenang untuk mengelola Perseroan sesuai dengan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu Board Manual dapat membantu para anggota Komisaris dan anggota Direksi dalam melaksanakan tugasnya sesuai pada jalur yang telah ditetapkan sehingga tidak terjadi tumpang tindih kebijakan serta menciptakan tertib administrasi, informasi dan komunikasi sehingga segala kebijakan dapat efektif dan efisien. Pada tahun 2018 telah dilakukan proses review dan dinyatakan Board Manual masih relevan dan berlaku.

Code of Conduct (CoC)/Pedoman Kode Etik Perusahaan

Pedoman Kode Etik Perusahaan menjabarkan prinsip yang menjadi landasan berperilaku bagi PTPN XI sebagai korporasi dan segenap Insan PTPN XI dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan kewenangannya masing-masing. Sebagai wujud komitmen penerapan Kode Etik Perusahaan, Insan PTPN XI diwajibkan menandatangani piagam pakta integritas setiap tahunnya. Revisi terakhir kode etik dilakukan di tahun 2016 dan telah disahkan oleh Dewan Komisaris dan Direksi PTPN XI. Pada tahun 2018 telah dilakukan proses review dan dinyatakan Pedoman Kode Etik masih relevan dan berlaku. Pedoman Kode Etik juga telah dikomunikasikan dan disosialisasikan kepada Insan perusahaan dan Pemangku Kepentingan.

CORPORATE GOVERNANCE POLICY

Various Corporate Governance policies have been implemented PTPN XI prepared by paying attention developments in business regulations Company. This policy is a proof of the commitment in the overall implementation of GCG in the corporate environment as well as being part of that can not be separated from the company’s strategy in line with the vision and culture of PTPN XI.

Code of Corporate Governance (CoCG) / GCG Guidelines

Code of Corporate Governance is a guideline for the Company, particularly Shareholders, Commissioners and Directors in the management and supervision of the Company to cover applicable laws and regulations, the Company’s Articles of Association, corporate social responsibility, and ethical values . The last revision of CoCG was carried out in 2016 and has been approved by the Board of Commissioners and Directors PTPN XI. In 2018 a review process was conducted and it was stated that CoCG was still relevant and valid.

Board Manual (BM) / Guidelines for the Board of Commissioners and Directors

The Board Manual is a guide for the Board of Commissioners and the Board of Directors in carrying out their responsibilities and carrying out their duties / obligations as well as the authority to manage the Company in accordance with the articles of association and the provisions of applicable laws and regulations. In addition, the Board Manual can assist members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors in carrying out their duties according to the established path so that there is no overlapping of policies and creating orderly administration, information and communication so that all policies can be effective and efficient. In 2018 a review process has been carried out and it is stated that the Board Manual is still relevant and valid.

Code of Conduct (CoC) / Company Code of Ethics

The Company Code of Ethics Guidelines outlines the principle become a behavioral foundation for PTPN XI as a corporation and all PTPN XI personnel in carrying out duties, responsibilities, and their respective authorities. As a form commitment to implementing the Company Code of Ethics, Insan PTPN XI is required to sign a charter integrity pact every year. The latest revision of the code of conduct was carried out in 2016 and has been approved by the Board of Commissioners and Directors PTPN XI. In 2018 a review process has been carried out and it is stated that the Code of Ethics is still relevant and valid. The Code of Ethics Guidelines have also been communicated and socialized to company personnel and Stakeholders.



DIVISI MANAJEMEN RISIKORISK MANAGEMENT DIVISION

SATUAN PENGAWASAN INTERNINTERNAL AUDIT UNIT

SEKRETARIS PERUSAHAANCORPORATE SECRETARY

UNIT PENGENDALI/ WHISTLEBLOWING SYSTEM

WHISTLEBLOWING SYSTEMCONTROL UNIT

KOORDINATORSTAF KHUSUS DIREKSITEKNOLOGI INFORMASI

SPECIAL STAFF COORDINATOROF THE BOD IN INFORMATION

TECHNOLOGY

DIVISI PKBL & CSRPKBL & CSR DIVISION

UNIT PENGENDALI GRATIFIKASIGRATIFICATION CONTROL UNIT

UNIT/DIVISI LAINNYAOTHER UNITS/DIVISIONS

DEWAN KOMISARISBoard of Comissioners

SEKRETARIS DEWAN KOMISARISSECRETARY OF THE BOARD

OF COMMISSIONERS

KOMITE AUDITAUDIT COMMITTEE


Audit Committee Charter/Piagam Komite Audit

Piagam Komite Audit merupakan dokumen formal sebagai bentuk wujud komitmen dari Komisaris dan Direksi dalam usaha menciptakan kondisi pengawasan. Piagam Komite Audit ini disusun sebagai pedoman agar Komite Audit dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efisien, efektif, transparan, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat diterima oleh semua yang berkepentingan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Internal Audit Charter/Piagam Pengawasan Intern

Piagam Pengawasan Intern berisikan fungsi, struktur dan kedudukan, tugas dan tanggung jawab, serta kode etik jabatan auditor dalam menjalankan perannya. Piagam ini disusun dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pedoman Manajemen Risiko

Pedoman Manajemen Risiko memuat komitmen, aturan pengelolaan risiko pada seluruh aktivitas usaha, peran Manajemen, dan seluruh pihak terkait penerapan manajemen risiko dan proses manajemen risiko. Pedoman manajemen risiko tertuang dalam SOP-MR-01-Prosedur Manajemen Risiko.

Pedoman Pengelolaan Gratifikasi

Pedoman Pengelolaan Gratifikasi disusun untuk mengatur pengendalian gratifikasi, baik mencakup penerimaan, pemberian dan permintaan gratifikasi, serta unit pengelola dan mekanisme pelaporan. Pedoman Pengelolaan Gratifikasi tercakup dalam SOP-SP-03-Prosedur Pengendalian Gratifikasi dan Keputusan Direksi No. XA-SURKP/17.033 tentang Tim Pengendali Gratifikasi (UPG) PT Perkebunan Nusantara XI.

Pedoman Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System)

Pedoman Pelaporan Pelanggaran dimaksudkan sebagai panduan bagi PTPN XI agar dalam pelaporan pelanggaran karyawan dan pihak berkepentingan dapat lebih efektif, efsien, dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang mencakup prinsip dasar, pengelola WBS, sanksi, perlindungan pelapor, penerimaan pengaduan, dan tindak lanjut penanganan. Pedoman Pelaporan Pelanggaran tercakup dalam SOP-SP-07-Prosedur Pengelolaan Whistle Blowing System dan Keputusan Direksi No. XA-SURKP/18.185 tentang Komite Integritas Karyawan PTPN XI.

Audit Committee Charter / Audit Committee Charter

The Audit Committee Charter is a formal document as a form of commitment from the Commissioners and Directors in an effort to create supervision conditions . The Audit Committee Charter is structured as a guideline so that the Audit Committee can carry out its duties and responsibilities efficiently, effectively, transparently, independently and accountably so that they can be accepted by all interested parties and in accordance with the applicable laws and regulations

Internal Audit Charter / Internal Audit Charter

The Internal Audit Charter contains functions, structure and position, duties and responsibilities, and the code of ethics for the auditor’s position in running its role. This Charter was compiled based onapplicable legislation

Risk Management Guidelines

Risk Management Guidelines load commitment, risk management rules for all business activities, the role of Management, and all parties related to the implementation of risk management and processes risk management. Risk management guidelines are contained in the SOP-MR-01-Risk Management Procedure.

Guidelines for Gratification Management

Guidelines for Gratification Management are prepared to regulate gratification control, both covering acceptance, giving and requesting gratuities, as well as units manager and reporting mechanism.Gratification Management Guidelines included in SOP-SP-03 - Gratification Control Procedures and Directors Decree No. XA-SURKP / 17,033 concerning the Gratification Control Team (UPG) of PT Perkebunan Nusantara XI.

Guidelines for Reporting Violations (Whistle Blowing System)

The Violation Reporting Guidelines are intended as a guide for PTPN XI to be inside reporting violations of employees and parties can be more effective, efficient, and able accountable according to regulatory provisions current regulation. Which includes basic principles, WBS managers, sanctions, reporting protection, receipt of complaints, and follow-up handling. Violation Reporting Guidelines are included in SOP -SP-07 - Procedure for Whistle Blowing Management and Directors Decree No. XA-SURKP / 18,185 concerning PTPN XI Employee Integrity Committee.

Pedoman Benturan Kepentingan

Pedoman Benturan Kepentingan disusun sebagai pedoman bagi PTPN XI untuk memahami, mencegah, dan menanggulangi benturan kepentingan di lingkungan Perusahaan serta menciptakan lingkungan yang transparan dan akuntabel untuk mendukung terciptanya GCG di lingkungan Perusahaan. Pedoman Benturan Kepentingan tercakup dalam Code of Conduct/Pedoman Kode Etik Perusahaan.

Pedoman Teknologi Informasi

Pedoman Teknologi Informasi disusun sebagai pedoman dalam implementasi teknologi informasi dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas Perusahaan, selaras dengan prinsip-prinsip GCG dan pemanfaatan sumber daya teknologi informasi. Pedoman Teknologi Informasi tercakup dalam SOP-TI-01-Prosedur Pembaruan Konten Website Portal, SOP-TI-02-Prosedur Pengelolaan Akun Perusahaan, SOP-TI-03-Prosedur Pengembangan Sistem, SOP-TI-04-Prosedur Layanan Ubah Kata Sandi, SOP-TI-05-Prosedur Penyediaan Akses Jaringan Komputer, SOP-TI-06-Prosedur Penanganan Gangguan Jaringan Komputer, SOP-TI-07-Prosedur Penanganan Gangguan Software atau Hardware dan SOP-TI-08- Prosedur Penggunaan Video Conference.

Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa

Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa mengatur tata cara dan sebagai acuan Perusahaan dalammelaksanakan kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan perusahaan. Pedoman ini bertujuan agar kegiatan pengadaan barang dan jasa menerapkan prinsip-prinsip efsien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar, serta akuntabel. Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa tercakup dalam SOP-PBJ-01-Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa.

Conflict of Interest Guidelines

Conflict of Interest Guidelines are organized as guidelines for PTPN XI to understand, prevent, and overcome conflicts of interest in the Company’s environment and create an environment transparent and accountable to support the creation of GCG within the Company. Conflict of Interest Guidelines are included in the Code of Conduct .

Information Technology Guidelines

The Information Technology Guidelines are structured as guidelines in the implementation of information technology in increase the efficiency and productivity of the Company, in line with the principles of GCG and utilization information technology resources. Information Technology Guidelines are included in SOP-TI-01- Procedure for Updating Website Content , SOP-TI-02- Procedure for Managing Company Accounts , SOP-TI-03- System Development Procedures , SOP-TI-04- Procedure for Changing Password Services , SOP-TI-05- Procedure for Providing Access to Computer Networks , SOP-TI-06- Procedures for Handling Computer Network Disorders , SOP-TI-07- Procedures for Handling Software Disorders or Hardware and SOP-TI-08- Procedures for Using Video Conference .

Guidelines for Procurement of Goods and Services

Guidelines for Procurement of Goods and Services regulate procedure and reference the Company in carry out goods procurement activities and services to meet company needs. This guideline aims to procure goods and services apply efficient, effective principles competitive, transparent, fair and reasonable, and accountable. Guidelines for Procurement of Goods and Services are included in SOP-PBJ-01- Procedure for Procurement of Goods and Services .

PENCAPAIAN GCG TAHUN 2018

Sebagai komitmen PTPN XI dalam menerapkan tata kelola Perusahaan berdasarkan GCG sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011, telah dilakukan penilaian penerapan GCG periode kinerja tahun 2018 bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur, dengan hasil sebagai berikut:

ACHIEVEMENTS OF GCG IN 2018

As PTPN XI’s commitment in implementing corporate governance based on GCG in accordance with SOE Minister’s Regulation Number PER-01 / MBU / 2011, an evaluation of the implementation of GCG performance period 2018 has been carried out in collaboration with the Finance and Development Supervisory Agency (BPKP) of East Java following:


CAPAIAN SKOR GCG PTPN XI 2013 – 2018SCORE OF GCG ASSESSMENT OF PTPN XI 2013-2018

HASIL PENERAPAN GCG TAHUN 2013-2018RESULT OF GCG IMPLEMENTATION 2013-2018

Aspek Pengujian/

indikatorTesting Aspects/

Indicators

Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara BerkelanjutanCommitment to Sustainable GCG

Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik ModalShareholder and General Meeting of Shareholder

Dewan KomisarisBoard of Commissioner


Pengungkapan Informasi dan TransparansiInformation Disclosure and Transparency

Aspek LainnyaOther aspects

Skor KeseluruhanOverall Score

6,33

6,93

26,79

26,98

6,25

-

73,28

5,26

6,93

26,00

30,58

5,78

-

74,54

5,80

7,61

25,85

31,15

5,83

-

76,24

6,60

7,66

26,96

31,77

7,12

-

80,11

6,79

8,29

27,05

32,70

7,17

-

82,01

6,85

7,87

28,37

32,45

8,70

-

84,23

90,43

77

76,54

77,09

69,44

-

Cukup Baik

Sufficient

75,17

76,94

74,27

87,36

64,27

-

Cukup Baik

Sufficient

82,90

84,58

73,86

89,00

64,76

-

BaikGood

94,39

85,10

77,03

90,75

79,17

-

BaikGood

97,01

92,14

77,30

93,45

79,70

-

BaikGood

97,83

87,44

81,05

92,70

96,66

-

BaikGood

SkorScore

SkorScore

SkorScore

SkorScore

SkorScore

SkorScore

Capaian %

Achieve-ment %

Capaian %

Achieve-ment %

Capaian %

Achieve-ment %

Capaian %

Achieve-ment %

Capaian %

Achieve-ment %

Capaian %

Achieve-ment %

Capaian 20132013

Achievement

Capaian 20142014

Achievement

Capaian 20152015

Achievement

Capaian 20162016

Achievement

Capaian 20172017

Achievement

Capaian 20182018

Achievement

PENILAIAN KRITERIA PENILAIAN KINERJA UNGGUL (KPKU)

Selain penilaian GCG tahun 2017, PTPN XI juga melakukan evaluasi kinerja Perusahaan dengan melakukan Penilaian sesuai Implementasi Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU). Penilaian dilaksanakan berdasarkan SK Nomor S-08/D7.MBU/08/2015 tentang Pelaksanaan Penilaian Implementasi KPKU dan surat Direksi PTPN III Nomor KPJAK/Hold/X/631/2015. Jadwal penilaian untuk kinerja 2015 dan 2016 diselenggarakan dari tanggal 3-7 April 2017 oleh tim evaluator KPKU yang terdiri dari PTPN III, PTPN VI, PTPN VIII, dan PTPN IX dengan peraihan skor 406,00 atau meningkat sebanyak 22,6% dari capaian tahun 2014. Sementara itu, tidak dilakukan asesmen untuk kinerja tahun 2017, sedangkan asesmen kinerja 2018 direncanakan dilaksankan pada pertengahan tahun 2019 sambil menunggu keputusan dari Holding Perkebunan Nusantara.

ASSESSMENT OF SUPERIOR PERFORMANCE CRITERIA (KPKU)

In addition to the GCG assessment in 2017, PTPN XI also evaluates the Company’s performance by conducting assessments according to the Implementation of Superior Performance Assessment Criteria (KPKU). The assessment was carried out based on Decree Number S-08 / D7.MBU / 08/2015 concerning the Implementation of the KPKU Implementation Assessment and the letter of the Director of PTPN III Number KPJAK / Hold / X / 631/2015. Schedule performance appraisal for 2015 and 2016 held from 3-7 April 2017 by a team of evaluators KPKU consisting of PTPN III, PTPN VI, PTPN VIII, and PTPN IX with the gain score of 406.00, an increase of 22.6% from the achievements of the year 2014. Meanwhile, there was not any performance assessment carried out in 2017. Whereas the 2018 assessment is executed in mid-2019 while awaiting executive decision from PTPN Holding.

CAPAIAN SKOR KPKUACHIEVEMENT OF KPKU SCORE

Keterangan:Pelaksanaan assessment KPKU: - Assessment atas kinerja 2015 dan 2016

dilaksanakan pada tanggal 3 – 7 April 2017 - Assessment atas kinerja 2017 baru akan

dilaksanakan pada akhir tahun 2018

Information:Implementation of the KPKU assessment:

- Assessment of the 2015 and 2016 performance was held on April 3 to 7 2017

- Assessment of 2017 performance will only be implemented at the end of 2018

Kriteria KpkuCriteria

KepemimpinanLeadership

Perencanaan StrategisStrategic Planning

Fokus PelangganCustomer-Oriented Focus

Pengukuran, Analisa Dan Manajemen PengetahuanMeasurement, Analysis And Information Management

Fokus Tenaga KerjaResource-Oriented Focus

Fokus OperasiOperational Focus

Hasil | Result

TOTAL

1

2

3

4

5

6

7

120.00

85.00

85.00

90.00

85.00

85.00

450.00

1,000.00

39.00

24.00

18.00

29.00

29.00

29.00

132.00

300.00

48.00

29.75

21.25

36.00

34.00

34.00

145.25

348.25

54.00

36.00

29.75

38.25

36.00

36.25

175.75

406.00

Bobot MaksimalMaximum Point

Tahun 2015(Kinerja 2014)

Year 2015(2014 Performance)

Tahun 2014(Kinerja 2013)

Year 2014(2013 Performance)

Tahun 2017(Kinerja 2015 &

2016)Year 2017

(Year 2015 And 2016 Performance)

No

2013 2014 2015 2016 2017 2018

100

80

60

40

20

0

73,28 74,54 76,2480,11 82,01 84,23


DEWANKOMISARIS

BOARD OFCOMISSIONERS

Dewan Komisaris PTPN XI bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi atas kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan Perusahaan. Selain itu, Dewan Komisaris memastikan penerapan GCG berjalan efektif dan berkelanjutan. Dewan Komisaris menghormati tanggung jawab dan wewenang Direksi dalam mengelola Perusahaan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Perundangundangan maupun Anggaran Dasar Perusahaan. Oleh karenanya, Dewan Komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional. Kedudukan masing-masing anggota Dewan Komisaris termasuk Dewan Komisaris Utama adalah setara. Tugas Dewan Komisaris Utama sebagai primus inter pares adalah mengkoordinasikan kegiatan Dewan Komisaris.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DEWAN KOMISARIS

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris berpedoman pada Buku Panduan Direksi dan Dewan Komisaris PTPN XI (Board Manual). Board Manual tersebut senantiasa dievaluasi dan disesuaikan dengan perubahan peraturan yang berlaku, meliputi Anggaran Dasar Perusahaan, Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003, SK Nomor PER-01/MBU/2011, SK Nomor PER-01/MBU/2012 serta ketentuan lainnya yang relevan.

Pedoman Kerja Dewan Komisaris yang tercantum dalam Board Manual berfungsi sebagai referensi untuk mendefinisikan hubungan kerja dan tata kelola Dewan Komisaris dan Direksi dalam pelaksanaan tugas. Tujuannya, agar tercipta pengelolaan Perusahaan yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Pedoman kerja ini juga merupakan salah satu bentuk komitmen dari Direksi dan Dewan Komisaris dalam rangka mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG.

The Board of Commissioners of PTPN XI is tasked and collectively responsible for supervising and providing advice to the Board of Directors on management policies and the course of managing the Company. In addition, the Board of Commissioners ensures that the implementation of GCG is effective and sustainable. The Board of Commissioners respects the responsibilities and authority of the Board of Directors in managing the Company as stipulated in the Laws and Regulations of the Company. Therefore, the Board of Commissioners may not participate in making operational decisions. The position of each member of the Board of Commissioners including the Board of Commissioners is equal. The task of the Board of Commissioners as primus inter pares is to coordinate the activities of the Board of Commissioners.

GUIDELINES AND WORK GUIDELINES FOR THE BOARD OF COMMISSIONERS

In carrying out its duties and responsibilities, the Board of Commissioners is guided by the Guidance Book of Directors and Board of Commissioners of PTPN XI (Manual Board). The Board Manual is constantly evaluated and adjusted to changes in the applicable regulations, including the Company’s Articles of Association, Law Number 40 Year 2007, Law Number 19 Year 2003, Decree Number PER-01 / MBU / 2011, Decree Number PER-01 / MBU / 2012 and other relevant provisions.

The Board of Commissioners’ Work Guidelines listed in the Board Manual serve as a reference for defining the working relations and governance of the Board of Commissioners and Directors in carrying out their duties. The goal is to create a professional, transparent and responsible company management. This work guide is also one form of commitment from the Board of Directors and the Board of Commissioners in order to implement the principles of GCG.

PERSYARATAN, KEANGGOTAAN, DAN MASA JABATAN DEWAN KOMISARIS

Persyaratan Dewan Komisaris

Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertindak sebagai majelis dalam memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan operasional Perusahaan. Persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang calon anggota Dewan Komisaris meliputi persyaratan formal dan persyaratan material. Persyaratan formal merupakan persyaratan yang bersifat umum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, sedangkan persyaratan material merupakan persyaratan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan sifat bisnis Perusahaan.

PERSYARATAN FORMAL

Persyaratan bagi anggota Dewan Komisaris adalah perseorangan yang meliputi:1. Mampu melaksanakan perbuatan hukum.2. Tidak pernah dinyatakan pailit;3. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau Dewan

Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan Perusahaan dinyatakan pailit;

4. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindakan pidana yang merugikan keuangan negara dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya;

5. Tidak boleh ada hubungan keluarga sedarah sampai sederajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping;

6. Tidak boleh merangkap jabatan lain sebagai Direktur Utama atau Direktur pada BUMN, BUMD, dan BUMS atau jabatan lain yang berhubungan dengan pengurusan Perusahaan dan/atau bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

7. Mempunyai komitmen untuk menyediakan waktu yang memadai.

PERSYARATAN MATERIAL

Persyaratan material meliputi sebagai berikut: 1. Memiliki integritas, yaitu tidak pernah secara langsung

maupun tidak langsung terlibat dalam perbuatan rekayasa dan praktik-praktik menyimpang, cedera janji, serta perbuatan lain yang merugikan perusahaan dimana yang bersangkutan bekerja atau pernah bekerja;

2. Memahami masalah-masalah manajemen Perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;

3. Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha Perusahaan;

4. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh RUPS.

REQUIREMENTS, MEMBERSHIP, AND TERM OF OFFICE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Requirements for the Board of Commissioners

The Board of Commissioners has the duty to supervise and act as an assembly in providing advice to the Board of Directors in carrying out the Company’s operations. The requirements that must be met by a candidate member of the Board of Commissioners include formal requirements and material requirements. Formal requirements are general requirements in accordance with Legislation, while material requirements are requirements that are tailored to the needs and nature of the Company’s business.

FORMAL REQUIREMENTS

Requirements for members of the Board of Commissioners are individuals which include:1. Able to carry out legal actions;2. Never declared bankruptcy;3. Never been a member of the Board of Directors or

Board of Commissioners who was found guilty of causing the Company to go bankrupt;

4. Never been sentenced for committing a criminal act that has caused financial loss to the state within 5 (five) years prior to his appointment;

5. There should be no family relationship as far as a third degree, either directly, or extendedly

6. May not hold another position as President Director or Director of BUMN, BUMD and BUMS or other positions related to the management of the Company and / or contrary to the provisions of the applicable Laws;

7. Have a commitment to provide adequate time.

MATERIAL REQUIREMENTS

Material requirements include the following:1. Having integrity, which is never directly or

indirectly involved in acts of engineering and deviant practices, injury to promises, and other actions that harm the company where the person is employed or has worked;

2. Understanding the Company’s management problems relating to one of the management functions;

3. Have adequate knowledge in the business field of the Company;

4. Other requirements stipulated by the GMS.


Keanggotaan Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris;

2. Pembagian kerja di antara anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka sendiri, sedangkan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang Sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris berdasarkan saran Pemegang Saham atas beban Perusahaan;

3. Jika karena sebab apapun juga Perusahaan tidak mempunyai seorang pun anggota Dewan Komisaris, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak terjadi kekosongan jabatan, maka harus diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Dewan Komisaris baru;

4. Para anggota Dewan Komisaris dari calon-calon yang diusulkan para Pemegang Saham Mayoritas diangkat dan diberhentikan oleh RUPS dan status pencalonan bersifat terikat terhadap anggota Dewan Komisaris;

5. Prosedur pencalonan, seleksi, serta pengangkatan anggota Dewan Komisaris oleh RUPS akan dijabarkan tersendiri dalam sebuah kebijakan kriteria seleksi dan prosedur nominasi yang ditetapkan oleh RUPS.

Masa Jabatan

1. Ketentuan umum tentang masa jabatan Dewan Komisaris yaitu tentang pengangkatan, penggantian, dan pemberhentian merupakan kewenangan RUPS;

2. Periode masa jabatan Dewan Komisaris 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan;

3. Seorang Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perusahaan dengan tembusan kepada Pemegang Saham, Anggota Dewan Komisaris lainnya, dan Direksi paling lambat 30 hari sebelum tanggal pengunduran diri;

4. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:a. Masa jabatannya berakhir;b. Mengundurkan diri sesuai ketentuan Anggaran

Dasar Perusahaan;c. Tidak lagi memenuhi persyaratan Perundang-

undangan yang berlaku;d. Meninggal dunia;e. Diberhentikan berdasarkan Keputusan RUPS.

Membership of the Board of Commissioners

1. The Board of Commissioners consists of at least 1 (one) member of the Board of Commissioners;

2. The division of work among members of the Board of Commissioners is regulated by themselves, while for the smooth running of their duties the Board of Commissioners can be assisted by a Secretary appointed by the Board of Commissioners based on the advice of the Shareholders at the Company’s expense;

3. If for any reason the Company does not have a member of the Board of Commissioners, then within a period of no later than 30 (thirty) days after the vacancy occurs, a GMS must be held to appoint a new Board of Commissioners;

4. The members of the Board of Commissioners from the candidates proposed by the Majority Shareholders are appointed and dismissed by the GMS and the nominating status is bound to the members of the Board of Commissioners;

5. The procedure for nominating, selecting and appointing members of the Board of Commissioners by the GMS will be elaborated separately in a policy of selection criteria and nomination procedures stipulated by the GMS.

Terms of Office

1. General provisions regarding the term of office of the Board of Commissioners, namely regarding the appointment, replacement and termination of the authority of the GMS;

2. The term of office of the Board of Commissioners is 5 (five) years and can be reappointed for 1 (one) term of office;

3. A member of the Board of Commissioners has the right to resign from his position by notifying in writing to the Company with copies sent to the Shareholders, other Members of the Board of Commissioners, and the Board of Directors no later than 30 days before the date of resignation;

4. The position of the member of the Board of Commissioners ends if:a. His term of office ends;b. Resigns according to the provisions of the

Company’s Articles of Association;c. No longer meets the applicable statutory

requirements;d. Death occurs;e. Dismissed based on GMS Decision.

Appointment and Dismissal of the Board of Commissioners1. Appointment and dismissal of members of the

Board of Commissioners is carried out by the GMS; 2. Appointment of members of the Board of

Commissioners in accordance with general guidelines for implementation of the appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners of Subsidiaries in the PTPN I, II, IV environment. XIV;

3. Dismissal of members of the Board of Commissioners:a. Members of the Board of Commissioners may

be terminated at any time based on a Ministerial Decree or GMS stating the reasons. Termination at any time as intended is carried out following these circumstances:

- Appointed member are unable to carry out their duties properly;

- Violates the provisions of the Articles of Association and / or Legislation;

- Engage in actions that harm the BUMN and / or the state;

- Take actions that violate ethics and / or propriety that should be respected as Members of the Board of Commissioners and Board of Commissioners of BUMN;

- Is guilty of a court decision that has a permanent legal force;

- Resign.b. Members of the Board of Commissioners

may be dismissed by the GMS based on other reasons which are considered appropriate by the GMS for the interests and objectives of the Corporation, for example, but not limited to:

- In the context of restructuring the Company - Entering the retirement age or declared

completion from the position of the State Civil Apparatus if the person concerned is a member of the assignment from the Technical Ministry or other Government Agency.

URAIAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah organ Perusahaan yang diwajibkan untuk beritikad baik, berhati-hati, dan bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi. Tanggung jawab yang dimaksud harus dilaksanakan dengan prinsipprinsip sebagai berikut;1. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris

akan selalu mematuhi Anggaran Dasar dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

2. Dewan Komisaris mengawasi pengelolaan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi;

DESCRIPTION OF RESPONSIBILITIES OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

The Board of Commissioners is a corporate organ that is required to have good intentions, be careful and responsible for supervising and providing advice to the Board of Directors. The intended responsibility must be carried out with the following principles;

1. In carrying out supervision, the Board of Commissioners will always comply with the Articles of Association and the prevailing laws and regulations;

2. The Board of Commissioners oversees the management of the Company carried out by the Board of Directors;

Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris

1. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS;

2. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris sesuai dengan pedoman umum pelaksanaan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan di Lingkungan PTPN I, II, IV s.d. XIV;

3. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris:a. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan

sewaktu-waktu berdasarkan Keputusan Menteri atau RUPS dengan menyebutkan alasannya. Pemberhentian sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud, dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan: - Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan

baik; - Melanggar ketentuan Anggaran Dasar dan/

atau Peraturan Perundang-undangan; - Terlibat dalam tindakan yang merugikan

BUMN dan/atau negara; - Melakukan tindakan yang melanggar etika

dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris BUMN;

- Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

- Mengundurkan diri.b. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan

oleh RUPS berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan Korporasi, misalnya, tetapi tidak terbatas pada: - Dalam rangka restrukturisasi Perusahaan - Memasuki masa usia pensiun atau dinyatakan

selesai dari jabatan Aparatur Sipil Negara jika yang bersangkutan merupakan anggota penugasan dari Kementerian Teknis atau Instansi Pemerintah lain.


3. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris bertindak sebagai majelis dan tidak dapat bertindak sendiri-sendiri mewakili Dewan Komisaris;

4. Pengawasan tidak boleh berubah menjadi pelaksanaan tugas-tugas eksekutif, kecuali jika Perusahaan tidak mempunyai Direksi. Apabila situasi ini terjadi, dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari setelah tidak ada Direksi, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi;

5. Pengawasan dilakukan tidak hanya dengan memberikan persetujuan, namun harus dilakukan secara proaktif mencakup semua aspek bisnis Perusahaan.

KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perusahaan;

2. Meneliti dan menelaah serta menandatangani Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;

3. Memberikan pendapat, saran, dan penjelasan kepada RUPS mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani RJPP dan RKAP;

4. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan dengan memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perusahaan;

5. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perusahaan;

6. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan;

7. Memberikan penjelasan, pendapat, dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan apabila diperlukan;

8. Menyusun program kerja tahunan dan dimasukkan dalam RKAP;

9. Membentuk Komite Audit;10. Mengusulkan Akuntan Publik kepada RUPS;11. Membuat Risalah Rapat Dewan Komisaris dan

menyimpan salinannya;12. Melaporkan kepada Perusahaan mengenai

kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perusahaan dan Perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya;

13. Memberikan laporan tentang Tugas Pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru kepada Rapat Umum Pemegang Saham;

14. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

3. In carrying out supervision, the Board of Commissioners acts as an assembly and cannot act independently on behalf of the Board of Commissioners;

4. Supervision may not turn into the execution of executive duties, unless the Company does not have a Board of Directors. If this situation occurs, within a period of no later than 30 days after there are no Directors, the Board of Commissioners must hold a GMS to appoint the Board of Directors;

5. Supervision is carried out not only by giving approval, but must be done proactively covering all aspects of the Company’s business.

OBLIGATIONS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

1. Providing advice to the Board of Directors in carrying out management of the Company;

2. Research and review and sign the Company’s Long Term Plan (RJPP) and Corporate Work Plan and Budget (RKAP) prepared by the Board of Directors, in accordance with the provisions of the Articles of Association;

3. Provide opinions, suggestions, and explanations to the GMS regarding the reasons for the Board of Commissioners to sign the RJPP and RKAP;

4. Following the development of the Company’s activities by giving opinions and suggestions to the GMS regarding any issues that are considered important for the management of the Company;

5. Immediately report to the GMS in the event of symptoms of declining Company performance;

6. Research and review periodic reports and annual reports prepared by the Board of Directors and sign annual reports;

7. Provide explanations, opinions and suggestions to the GMS regarding the Annual Report if necessary;

8. Prepare an annual work program and be included in the RKAP;

9. Establish an Audit Committee;10. Propose a Public Accountant to the GMS;11. Make Minutes of Board of Commissioners’ Meetings and

keep copies;12. Report to the Company regarding its share ownership

and / or family to the Company and other Companies, including any changes thereof;

13. Provide reports on Supervision Tasks that have been carried out during the new financial year to the General Meeting of Shareholders;

14. Carry out other obligations in the framework of the task of supervision and provision of advice, insofar as they do not conflict with Legislation, Articles of Association, and / or decisions.

TUGAS POKOK DEWAN KOMISARIS

1. Dewan Komisaris bertanggung jawab dan berwenang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan baik mengenai Perusahaan maupun usaha Perusahaan, serta memberikan nasihat kepada Direksi;

2. Pengawasan dan pemberian nasihat dilakukan untuk kepentingan Perusahaan yang sesuai dengan maksud serta tujuan Perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu;

3. Membagi dan mengatur tugas Dewan Komisaris.

MAIN TASKS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

1. The Board of Commissioners is responsible for and has the authority to supervise management policies, manage both the Company and the Company’s business, and provide advice to the Board of Directors;

2. Supervision and provision of advice is carried out for the benefit of the Company in accordance with the purposes and objectives of the Company and is not intended for the interests of certain parties or groups;

3. Sharing and regulating the duties of the Board of Commissioners.

WEWENANG DAN HAK DEWAN KOMISARIS

1. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifiasi dan surat berharga, serta memeriksa kekayaan Perusahaan;

2. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perusahaan;

3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perusahaan;

4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;

5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya dibawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;

6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris jika dianggap perlu;

7. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar;

8. Membentuk komite-komite lain selain Komite Audit jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan;

9. Melakukan tindakan pengurusan Perusahaan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan Anggaran Dasar;

10. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;

11. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau Keputusan RUPS.

PENDELEGASIAN WEWENANG

Pendelegasian wewenang oleh seorang anggota Dewan Komisaris kepada anggota Dewan Komisaris lainnya hanya dapat dilakukan melalui surat kuasa dan tidak menghilangkan sifat pertanggungjawaban kolegial Dewan Komisaris. Pendelegasian kewenangan Dewan Komisaris kepada komite-komite Dewan Komisaris harus dilakukan

AUTHORITY AND RIGHTS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

1. Looking at books, letters, and other documents, checking cash for verification and securities, and checking Company assets;

2. Enter the yard, building and office used by the Company;

3. Request an explanation from the Directors and / or other officials regarding all matters relating to the management of the Company;

4. Knowing all policies and actions that have been and will be carried out by the Board of Directors;

5. Requests the Directors and / or other officials under the Board of Directors with the knowledge of the Board of Directors to attend Board of Commissioners meetings;

6. Appoint and dismiss the Secretary of the Board of Commissioners if deemed necessary;

7. Temporarily dismissing members of the Board of Directors in accordance with the provisions of the Articles of Association;

8. Establish committees other than the Audit Committee if deemed necessary by taking into account the Company’s capabilities;

9. Perform management actions of the Company in certain circumstances for a certain period of time in accordance with the Articles of Association;

10. Attending a Board of Directors meeting and providing views on matters discussed;

11. Carry out other oversight authorities insofar as they do not conflict with laws and regulations, Articles of Association, and / or GMS Decisions.

DELEGATION OF AUTHORITY

Delegation of authority by a member of the Board of Commissioners to other members of the Board of Commissioners can only be done through a power of attorney and does not eliminate the nature of the collegial responsibility of the Board of Commissioners. The delegation of the authority of the Board of Commissioners to the committees of the


berdasarkan surat keputusan Dewan Komisaris, namun pertanggungjawaban hasil keputusan Komite tetap berada pada Dewan Komisaris.

BENTURAN KEPENTINGAN

Sesuai ketentuan PER-01/MBU/2011, Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan dan mengambil keuntungan pribadi, dari pengambilan keputusan dan/atau pelaksanaan kegiatan BUMN yang bersangkutan, selain penghasilan yang sah. Pada awal pengangkatan, Dewan Komisaris PTPN XI telah menandatangani pakta integritas dan pernyataan tertulis untuk tidak memiliki benturan kepentingan terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya. Selain itu, Dewan Komisaris menyatakan secara tertulis hal-hal yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dan menyampaikannya kepada Pemegang Saham.

Board of Commissioners must be based on a decision letter from the Board of Commissioners, but the responsibility of the results of the Committee’s decision remains with the Board of Commissioners.

CONFLICT OF INTEREST

In accordance with PER-01 / MBU / 2011 provisions, Members of the Board of Commissioners are prohibited from taking actions that have a conflict of interest and take personal advantage, from decision making and / or the implementation of the activities of the relevant BUMN, in addition to legal income. At the beginning of the appointment, the Board of Commissioners of PTPN XI had signed an integrity pact and a written statement not to have a conflict of interest regarding the implementation of their duties and functions. In addition, the Board of Commissioners states in writing that matters have the potential to cause conflicts of interest and submit them to Shareholders.

ETIKA JABATAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dewan Komisaris harus senantiasa bertindak sesuai dengan etika jabatan sebagai berikut:1. Menghindari terjadinya benturan kepentingan

a. Anggota Dewan Komisaris dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan;

b. Anggota Dewan Komisaris wajib mengisi Daftar Khusus yang berisikan kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perusahaan lain;

c. Anggota Dewan Komisaris wajib melakukan pengungkapan atas benturan kepentingan yang bersangkutan tidak boleh melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan hal tersebut

2. Senantiasa menjaga kerahasiaan informasi;a. Dewan Komisaris bertanggung jawab untuk

menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan;b. Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu

menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris

ETHICAL STANDPOINTS

In carrying out its duties and functions the Board of Commissioners must always act in accordance with the position ethics as follows:1. Avoid conflicts of interest

a. Members of the Board of Commissioners are prohibited from conducting transactions that have a conflict of interest;

b. Members of the Board of Commissioners must fill out a Special List containing their shareholdings and / or their families in other companies;

c. Members of the Board of Commissioners must disclose the conflict of interest of the concerned party, which must not involve themselves in the decision making process of the Board of Commissioners relating to this matter

2. Always maintain the confidentiality of information;a. The Board of Commissioners is responsible for

maintaining the confidentiality of Company information;b. Confidential information obtained while serving as a

member of the Board of Commissioners must be kept

harus tetap dirahasiakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

3. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perusahaan, selain gaji dan fasilitas yang diterimanya sebagai anggota Dewan Komisaris, yang ditentukan oleh RUPS.

4. Senantiasa mematuhi segenap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS

5. Memberikan contoh keteladanan dengan mendorong terciptanya perilaku etis dan menjunjung tinggi standar etika Perusahaan

6. Menghindari Korupsi dan Penyuapan Dewan Komisaris senantiasa mencegah dan menghindarkan diri dari praktik-praktik korupsi, gratifiasi, dan penyuapan dalam cara dan bentuk apapun untuk kepentingan apapun yang diyakini dianggap dapat merugikan Perusahaan.

ETIKA BISNIS DAN ANTI KORUPSI

1. Komisaris dilarang untuk memberikan atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada pelanggan atau seorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya sesuai Peraturan Perundangundangan yang berlaku;

2. Komisaris dilarang menerima suatu tanda terima kasih dalam kegiatan usaha seperti hadiah, sumbangan atau fasilitas hiburan

confidential in accordance with the applicable Laws and Regulations;

3. Members of the Board of Commissioners are prohibited from taking personal advantage of the Company’s activities, other than the salaries and facilities received as members of the Board of Commissioners, which are determined by the GMS.

4. Always comply with all applicable laws and regulations, Articles of Association and resolutions of the GMS

5. Give examples of exemplary by encouraging the creation of ethical behavior and upholding the Company’s ethical standards

6. Avoiding Corruption and Bribery The Board of Commissioners always prevents and avoiding the practices of corruption, gratuity, and bribery in any way and form for any interest believed to be detrimental to the Company.

BUSINESS ETHICS AND ANTI-CORRUPTION BEHACIOR

1. The Board of Commissioners is prohibited from giving or receiving, directly or indirectly anything of value to a customer or a Government official to influence or as a reward for what he has done in accordance with the applicable Laws and Regulations;

2. Commissioners are prohibited from receiving a thank you in business activities such as gifts, donations or entertainment facilities

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARISSHARE OWNERSHIP OF THE BOARD OF COMISSIONERS

KOMPOSISI DEWAN KOMISARISCOMPOSITION OF THE BOARD OF COMISSIONERS

KOMPOSISI DAN PEMBAGIAN TUGAS DEWAN KOMISARIS

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris dilakukan melalui RUPS. Selain itu, pengangkatan Dewan Komisaris merujuk pada pedoman umum pelaksanaan pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PTPN I sampai dengan PTPN XIV. Komposisi Dewan Komisaris pada tahun 2018 adalah:

COMPOSITION AND DISTRIBUTION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS ‘TASKS

COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Appointment and dismissal of members of the Board of Commissioners is carried out through a GMS. In addition, the appointment of the Board of Commissioners refers to the general guidelines for the appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners of PTPN I up to PTPN XIV. The composition of the Board of Commissioners in 2018 is:

NamaName

Dedy Mawardi

H.J.G. Winachyu

Komisaris UtamaHead Commissioner

KomisarisCommissioner

SK-190/MBU/09/2017 dan nomor : 3.06/SKPTS/R/101/2017 SK-190/MBU/09/2017 and no : 3.06/SKPTS/R/101/2017

SK-190/MBU/09/2017 dan nomor: 3.06/SKPTS/R/101/2017 SK-190/MBU/09/2017 and no: 3.06/SKPTS/R/101/2017

s.d. sekarang to present


JabatanPosition

Surat KeputusanAssigning Decree

KeteranganDetails

NamaName

Dedy Mawardi

H.J.G. Winachyu

Karyanto Suprih

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kepemilikan Saham Pribadi pada Perusahaan

Private Share Ownership In The Company

Ya | Yes Ya | Yes Ya | YesTidak | Not Tidak | Not Tidak | Not

Kepemilikan Saham Keluarga pada Perusahaan

Family Share Ownership InThe Company

Kepemilikan Saham pada Perusahaan lain

Share Ownership In Other Companies


PEMBAGIAN TUGAS DEWAN KOMISARISDIVISION OF DUTIES OF THE BOARD OF COMISSIONERS

NamaName

Dedy Mawardi

H.J.G. Winachyu

Karyanto Suprih

Komisaris UtamaHead Commissioner



Koordinasi atas semua bidang dan kegiatan yang ada di Dewan Komisaris.Coordinate and oversee all area of activities within the Board of Commissioner

Pengawasan Bidang Teknik dan Pengolahan, serta Pengawasan Bidang TanamanOverseeing Engineering and Processing Area, and overseeing Plantation Area

Pengawasan Bidang SDM dan Umum, serta Pengawasan Bidang Keuangan, dan Perencanaan dan PengembanganOverseeing HR and General area, as well as Financial Supervision, Planning, and Development

JabatanPosition

Bidang TugasDuty

INDEPENDENSI DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan pedoman GCG Perusahaan, Independensi Dewan Komisaris terefleksi melalui pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dengan profesional, tanpa ada benturan kepentingan yang berpotensi mengganggu proses pengambilan keputusan serta kegiatan operasional Perusahaan. Independensi Dewan Komisaris PTPN XI diwujudkan melalui tidak adanya hubungan afiliasi dengan Direksi, Anggota Dewan Komisaris, serta Pemegang Saham. Anggota Dewan Komisaris PTPN XI tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

AUTONOMY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Based on the Company’s GCG guidelines, the independence of the Board of Commissioners is reflected through the implementation of the duties of the Board of Commissioners with professionals, without any conflict of interest that has the potential to disrupt the decision-making process and operations of the Company. The independence of the Board of Commissioners of PTPN XI is realized through the absence of affiliation with the Directors, Members of the Board of Commissioners, and Shareholders. Members of the Board of Commissioners of PTPN XI do not have financial, management, share ownership, and / or family relations with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors and / or controlling shareholders who can influence their ability to act independently.

PELAKSANAAN TUGAS DEWAN KOMISARIS

Guna mendukung target perusahaan yang tertuang dalam RKAP 2018 baik secara operasional maupun keuangan, Dewan Komisaris menyusun program kerja sebagai berikut: 1. Melaksanakan pengawasan dan memberikan nasehat

kepada Manajemen dengan target agar Perusahaan dapat berjalan sesuai dengan RKAP, menerapkan sistem remunerasi yang sesuai, dan membina sumber daya manusia secara berkesinambungan sesuai road map yang ditetapkan. Mengawasi penerapan GCG dan pelaksanaan Manual Board secara konsisten dan mengantisipasi rencana investasi ke depan yang penuh dengan tantangan dan risiko.

2. Melaksanakan pengawasan atas pengendalian internal manajemen sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/2012 tentang penerapan GCG. Pelaksanaan pengawasan atas pengendalian internal manajemen mencakup: a. Lingkungan pengendalianb. Penilaian terhadap risikoc. Aktivitas pengendaliand. Sistem Informasi dan komunikasie. Evaluasif. Monitoring

Semua kegiatan terkait dengan pelaksanaan tersebut di atas telah terkandung dalam parameter-parameter Key Performance Indikator (KPI).

3. Melaksanakan KPKU Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris

berpedoman pada Kriteria Penilaian Kinerja Unggul Dewan Komisaris yang parameter-parameternya melingkupi kegiatan pengendalian internal. KPKU Dewan Komisaris dibuat berdasarkan indikator yang disesuaikan dengan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris. Selanjutnya KPKU Dewan Komisaris diformulasikan secara keseluruhan dalam bentuk “Kontrak Kinerja Dewan Komisaris” tahun 2018 yang disepakati bersama dengan Pemegang Saham.

4. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian internal

IMPLEMENTATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS ‘DUTIES

In order to support the company’s targets contained in the 2018 RKAP both operationally and financially, the Board of Commissioners composes the work program as follows: 1. Carry out supervision and provide advice to

Management with the target that the Company can run in accordance with the RKAP, implement an appropriate remuneration system, and sustainably develop human resources in accordance with the established road map. Supervise the implementation of GCG and implement the Manual Board consistently and anticipate future investment plans that are full of challenges and risks.

2. Carry out supervision over management’s internal control in accordance with SOE Minister Regulation No. PER-09 / MBU / 2012 concerning the implementation of GCG. Implementation of oversight of internal management controls includes:a. Control environmentb. Risk assessmentc. Control activitiesd. Information and communication systemse. Evaluationf. Monitoring

All activities related to the above implementation have been contained in Key Performance Indicator (KPI) parameters.

3. Carrying out the KPKU In carrying out supervision, the Board of Commissioners

is guided by the Board of Commissioners’ Superior Performance Assessment Criteria whose parameters cover internal control activities. KPKU Board of Commissioners is based on indicators that are adjusted to the duties and responsibilities of the Board of Commissioners. Furthermore, the KPKU of the Board of Commissioners is formulated as a whole in the form of a “Board of Commissioners Performance Contract” in 2018 agreed upon with the Shareholders.

4. Carry out supervision and internal control of the

keterangan : * Keputusan Pemegang Saham memberhentikan

dengan hormat Sdr. Moh. Cholidi sebagai Direktur Utama PTPN XI per 9 Februari 2018

** Keputusan Pemegang Saham mengangkat Sdr. Gede Meivera Utama A.P. menjadi Direktur Utama PTPN XI per 23 April 2018

*** Keputusan Pemegang Saham mengangkat Sdr. Sucipto Prayitno menjadi Direktur Komersil menggantikan Sdri. Flora Pudji Lestari per 25 Juni 2018

keterangan : * Shareholders’ decisions dismiss with respect Moh.

Cholidi as Managing Director of PTPN XI as of 9 February 2018

** Decision of the Shareholders to appoint Br. Gede Meivera Utama A.P. became President Director of PTPN XI as of April 23, 2018

*** The decision of the Shareholders appoints Mr. Sucipto Prayitno becomes Commercial Director replacing Ms. Flora Pudji Lestari as of June 25, 2018

HUBUNGAN AFILIASI ANTARA DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DAN PEMEGANG SAHAMAFFILIATE RELATIONSHIP AMONG BOC, BOD, AND SHAREHOLDERS

NamaName

Dedy Mawardi

H.J.G. Wincahyu

Karyanto Suprih

Moh. Cholidi *

Gede Meivera Utama A.P. **

Daniyanto

Sucipto Prayitno ***

Flora Pudji Lestari ***

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

Hubungan KeuanganFinancial Relation

BOD BOD BODBOC BOC BOC

Hubungan Kepemilikan SahamShareholding Relation

Hubungan KeluargaFamily Relation

NamaName

Karyanto Suprih KomisarisCommissioner

SK-190/MBU/09/2017 dan 3.06/SKPTS/R/101/2017 SK-190/MBU/09/2017and 3.06/SKPTS/R/101/2017


JabatanPosition


KeteranganDetails


Perusahaan. Langkah-langkah pengawasan yang diawali dengan penyusunan RKAP hingga RUPS tahunan, meliputi: a. Melaksanakan rapat koordinasi dengan Direksi

untuk penyusunan RKAPb. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan RKAP

yang telah mendapat pengesahan dalam RUPS dengan cara melaksanakan rapat koordinasi bulanan dengan Direksi terkait dengan capaian KPI

c. Setiap akhir Triwulan melaksanakan rapat koordinasi dengan Direksi untuk membahas realisasi kinerja operasional yang tertuang dalam laporan manajemen dan keuangan serta melaksanakan diskusi terhadap masalahmasalah yang timbul

d. Melakukan diskusi internal Dewan Komisaris dan rapat koordinasi dengan Direksi untuk membahas masalah-masalah strategis atau yang berkaitan dengan efektivitas manajemen dan kinerja Perusahaan, serta masalah khusus yang memerlukan saran dari Dewan Komisaris

e. Menunjuk dan menugaskan Komite yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi untuk melakukan peninjauan lapangan, apabila pemecahan masalah belum diperoleh. Komite yang bersangkutan berkoordinasi dengan Satuan Pengawasan Intern. Dewan Komisaris dapat menggunakan konsultan independen, apabila diperlukan, untuk memperoleh penilaian yang lebih akurat utamanya dalam menentukan risiko ke depan. Setiap seminggu sekali atau paling lambat setiap 2 (dua) minggu sekali Dewan Komisaris melaksanakan pertemuan rutin dengan Komite Audit untuk membahas masalah-masalah yang timbul serta menentukan rencana strategis ke depan.

f. Memastikan bahwa Komite Dewan Komisaris berpedoman pada Rencana Kerja Komite masing-masing yang telah disahkan oleh Dewan Komisaris serta berpedoman pada Committee Charter

g. Memastikan bahwa sistem penyampaian informasi dilaksanakan secara cepat, sehingga dapat dengan segera ditindaklanjuti oleh Anggota Dewan Komisaris sesuai dengan bidangnya masing-masing.

5. Tambahan Kerja Dewan Komisarisa. Kunjungan kerja Dewan Komisaris ke Unit

Perusahaan Kunjungan kerja Dewan Komisaris ke Divisi dan

Unit Pengusahaan di lingkungan Perusahaan dilakukan oleh Dewan Komisaris dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap kebijaksanaan kepengurusan Perusahaan yang dilakukan oleh Direksi. Kunjungan kerja difokuskan pada pelaksanaan program kerja, investasi, pemeliharaan, dan teknologi informasi.

Company. Monitoring measures that begin with the preparation of the RKAP to the annual GMS, include:

a. Conduct coordination meetings with the Directors for the preparation of the RKAP

b. Controlling the implementation of the RKAP that has been approved in the GMS by conducting a monthly coordination meeting with the Directors related to KPI achievements

c. Every end of the Quarter carries out a coordination meeting with the Board of Directors to discuss the realization of operational performance contained in management and financial reports and carry out discussions on problems that arise

d. Conduct internal discussions of the Board of Commissioners and coordination meetings with the Board of Directors to discuss strategic issues or relating to management effectiveness and Company performance, as well as specific issues that require advice from the Board of Commissioners

e. Appoint and assign Committees relating to the problems faced to conduct field observations, if problem solving has not been obtained. The committee concerned coordinates with the Internal Audit Unit. The Board of Commissioners can use an independent consultant, if needed, to obtain a more accurate assessment especially in determining future risks. Every once a week or at the latest every 2 (two) weeks, the Board of Commissioners conducts regular meetings with the Audit Committee to discuss issues that arise and determine future strategic plans.

f. Ensure that the Board of Commissioners’ Committees are guided by their respective Committee Work Plans that have been approved by the Board of Commissioners and are guided by the Committee Charter

g. Ensuring that the information delivery system is carried out quickly, so that it can be immediately followed up by Members of the Board of Commissioners in accordance with their respective fields.

5. Additional Board of Commissioners Worka. Board of Commissioners work visit to the

Company Unit The Board of Commissioners’ working visits to the

Business Division and Unit within the Company are carried out by the Board of Commissioners in the context of overseeing the management policies of the Company carried out by the Board of Directors. Working visits are focused on implementing work programs, investment, maintenance, and information technology.

b. Pengawalan Proyek-proyek (Investasi) Peninjauan secara insidentil maupun bulanan

dilaksanakan terhadap proyek-proyek yang memiliki nilai investasi besar, dengan tingkat risiko tinggi serta bernilai strategis.

c. Kegiatan Rapat Kegiatan rapat yang dilaksanakan oleh Dewan

Komisaris dilaksanakan sebagai berikut:• Rapat Internal Dewan Komisaris

i. Rapat Internal Rutinii. Rapat Insindetil

• Rapat Koordinasi antara Dewan Komisaris dan Direksii. Rapat Bulananii. Rapat Triwulananiii. Rapat Semesteraniv. Rapat Koordinasi Penyusunan Usulan RKAP

dan Laporan Tahunanv. Rapat Insidentil

• RUPS i. Rapat Laporan Manajemen Perusahaan

Tahunan, Rapat Persetujuan Laporan Manajemen Perusahaan Tahunan Konsolidasian dan Pengesahan Perhitungan Tahunan, dan Rapat Penyusunan RKAP.

ii. Rapat Pembahasan Teknis Laporan Taksasi Tahun Berjalan dan RKAP Tahun Berikutnya. Membahas taksiran realisasi pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang belum diaudit selama 1 (satu) tahun berjalan dan RKAP tahun berikutnya.

iii. Rapat Persetujuan Laporan Taksiran Realisasi Tahun Berjalandan RKAP tahunberikutnya serta Rencana Kerja Dewan Komisaris.

iv. Sebelum RUPS, dilakukan pembahasan permohonan Persetujuan Laporan Manajemen Perusahaan Tahunan dan Pengesahan Perhitungan Tahunan Konsolidasian yang telah diaudit oleh Auditor Eksternal dan Laporan Pengendalian Internal Dewan Komisaris.

d. Rencana Peningkatan profesionalisme, Dewan Komisaris dan Organ Pendukung

Untuk meningkatkan profesionalisme Dewan Komisaris dan organ pendukung akan diikutsertakan dalam seminar-seminar, workshop, pendidikan dan pelatihan baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang terkait antara lain yaitu:• Financial and Risk Management• Peningkatan kinerja PG dari aspek on farm

maupun off farm• IT Management• Penerapan GCG• Peningkatan dan Pengelolaan investasi• Audit Perusahaan

b. Escort Projects (Investment) Incidental and monthly reviews are carried out on

projects that have a large investment value, with a high level of risk and strategic value.

c. Meeting Activities The meeting activities carried out by the Board of

Commissioners are carried out as follows:• Internal Meeting of the Board of Commissioners

i. Internal Meeting Routineii. Incidental meeting

• Coordination meetings between the Board of Commissioners and Directorsi. Monthly meetingii. Quarterly Meetingiii. Semester Meetingiv. Coordination Meeting on the Preparation of the

RKAP and Annual Reportsv. Incidental Meeting

• RUPS i. Meetings of Annual Corporate Management

Reports, Annual Consolidation Management Approval and Approval of Annual Calculation Meetings, and RKAP Compilation Meetings.

ii. Technical Discussion Meeting for Current Year Relaxation Report and Next Year’s RKAP. Discuss the estimated realization of the implementation of the Company’s audited Work Plan and Budget (RKAP) for 1 (one) year and the following year’s RKAP.

iii. Approval Meeting of the Estimated Report on the Realization of the Year and the RKAP for the following year as well as the Board of Commissioners’ Work Plan.

iv. Prior to the GMS, discussions were made on the application for the Approval of the Annual Company Management Report and Ratification of the Consolidated Annual Calculation audited by the External Auditor and the Board of Commissioners Internal Control Report.

d. Professionalism, Board of Commissioners and Supporting Organ Plans

To improve the professionalism of the Board of Commissioners and supporting organs will be included in seminars, workshops, education and training both domestically and abroad which are related, among others, namely:• Financial and Risk Management• Increased PG performance from the on-farm and

off-farm aspects• IT Management• Implementation of GCG• Investment improvement and management• Company Audit


e. Studi Banding/Benchmark On Farm dan Off Farm Untuk memperoleh masukan informasi tentang

kemajuan sistem pengelolaan on farm maupun off farm maka perlu melaksanakan benchmark di dalam dan di luar negeri.

f. Audiensi Bersama-sama dengan Direksi melaksanakan

pertemuan dengan Pemangku Kepentingan baik pejabat pemerintah, masyarakat, pelanggan dan mitra kerja, untuk berbagi informasi secara langsung.

e. Comparative Study / Benchmark On Farm and Off Farm To obtain input information about the progress of

the on-farm and off-farm management system, it is necessary to implement benchmarks at home and abroad.

f. Audience Together with the Board of Directors carry out

meetings with Stakeholders, both government officials, communities, customers and work partners, to share information directly.

SISTEM PENILAIAN DAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

Evaluasi Kinerja Dewan Komisaris

Kebijakan Umum1. Kinerja Dewan Komisaris dan anggota Dewan

Komisaris akan dievaluasi oleh Pemegang saham dalam RUPS.

2. Secara umum kinerja Dewan Komisaris ditentukan berdasarkan tugas kewajiban yang tercantum dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perusahaan maupun amanat Pemegang Saham. Kriteria evaluasi formal disampaikan secara terbuka kepada anggota Dewan Komisaris sejak tanggal pengangkatannya.

3. Hasil evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris secara keseluruhan dan kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris secara individual akan merupakan bagian tak terpisahkan dalam skema kompensasi dan pemberian insentif bagi anggota Dewan Komisaris. Hasil Evaluasi kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris secara individual merupakan salah satu dasar pertimbangan bagi Pemegang Saham untuk pemberhentian dan/atau menunjuk kembali anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan. Hasil evaluasi kinerja tersebut merupakan sarana penilaian serta peningkatan efektifitas Dewan Komisaris.

Kriteria Evaluasi Kinerja Dewan KomisarisKriteria evaluasi kinerja Dewan Komisaris ditetapkan dalam RUPS. Kriteria evaluasi kinerja individu anggota Dewan Komisaris setidak-tidaknya adalah sebagai berikut: 1. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Dewan

Komisaris; Menyusun rencana kerja dan anggaran serta KPKU

Dewan Komisaris2. Aspek pengawasan dan nasehat;

a. Memberikan tanggapan kepada pemegang saham terhadap:

SYSTEM OF ASSESSMENT AND REMUNERATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Evaluation of the Board of Commissioners’ Performance

Public policy1. The performance of the Board of Commissioners

and members of the Board of Commissioners will be evaluated by the shareholders at the GMS.

2. In general, the performance of the Board of Commissioners is determined based on the duties of obligations contained in the applicable Laws and Regulations of the Company and the mandate of the Shareholders. Formal evaluation criteria are submitted openly to members of the Board of Commissioners since the date of their appointment.

3. The results of the evaluation of the Board of Commissioners’ overall performance and the performance of each individual member of the Board of Commissioners will be an integral part of the compensation and incentive scheme for members of the Board of Commissioners. Results Evaluation of the performance of each member of the Board of Commissioners individually is one of the basic considerations for the Shareholders to terminate and / or reappoint members of the Board of Commissioners concerned. The results of the performance evaluation are a means of evaluating and increasing the effectiveness of the Board of Commissioners.

Board of Commissioners Performance Evaluation CriteriaCriteria for evaluating the performance of the Board of Commissioners are stipulated in the GMS. The criteria for evaluating the individual performance of members of the Board of Commissioners are at least as follows: 1. Prepare the Work Plan and Budget of the Board of

Commissioners; Prepare a work plan and budget as well as the KPKU of

the Board of Commissioners2. Monitoring and advisory aspects;

a. Give feedback to shareholders regarding:

- RKAP - Laporan Tahunan - Analisis Kinerja Triwulanan - RJPP 2016-2020

b. Memberikan nasehat kepada Direksi sesuai bidang tugas dewan komisaris

c. Rapat Dewan Komisaris : - Jumlah rapat - Kehadiran rapat - Penyelesaian risalah rapat

d. Rapat Dewan Komisaris dengan komite audite. Kunjungan kerja dewan komisaris

3. Aspek Pelaporan;a. Laporan realisasi pelaksanaan KPKU Dewan

Komisarisb. Laporan pengawasan dewan komisaris tahunan

4. Aspek Dinamis; a. Pengusulan Eksternal Auditor kepada Pemegang Sahamb. Peningkatan kompetensi melalui seminar,

workshop, dll.c. Hasil assesment GCG Dewan Komisarisd. Program pengenalan bagi dewan komisaris barue. Pembagian tugas dewan komisarisf. Tanggapan terhadap tindaklanjut temuan SPI/

Auditor/Asessor GCG

RemunerasiMengacu pada peraturan Menteri BUMN nomor PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan dan terakhir dengan Peraturan Menteri BUMN nomor PER-06/MBU/06/2018; anggota Dewan Komisaris berhak atas gaji dan tunjangan lain, termasuk santunan purna jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan jumlahnya ditetapkan oleh RUPS. Penggajian dan pemberian tunjangan ditetapkan pada suatu tingkat yang layak serta dikaitkan dengan kinerja Dewan Komisaris.

Evaluasi Kinerja Dewan KomisarisSetiap tahun Dewan Komisaris mengadakan Rapat Dewan Komisaris yang membahas evaluasi kinerja Dewan Komisaris dan Direksi. Evaluasi kinerja Dewan Komisaris dinilai berdasarkan target kinerja secara kolektif yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dan target kinerja perorangan yang ditetapkan sendiri oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris setiap tahun. Hasil evaluasi kinerja Dewan Komisaris merupakan sarana bagi peningkatan efektivitas peran Dewan Komisaris dan konstribusi masing-masing anggota Dewan Komisaris kepada Perusahaan.

Capaian kinerja tata kelola Dewan Komisaris mencapai skor 100,1 seperti yang tersaji dalam tabel berikut:

- RKAP - Annual report - Quarterly Performance Analysis - 2016-2020 RJPP

b. Providing advice to the Board of Directors in accordance with the duties of the board of commissioners

c. Board of Commissioners Meeting: - Number of meetings - The presence of a meeting - Completion of minutes of meeting

d. Board of Commissioners meeting with audit committeee. Board of Commissioners working visit

3. Reporting Aspects;a. Report on the realization of KPKU’s Board of

Commissionersb. Annual Board of Commissioners supervision report

4. Dynamic Aspects;a. External Auditor Proposal to Shareholdersb. Competency improvement through seminars,

workshops, etc.c. Results of the Board of Commissioners’ GCG assessmentd. The new board of commissioners introduction programe. The division of duties of the board of commissionersf. Response to follow-up findings of SPI / Auditor / GCG

Assessors

RemunerationReferring to the SOE Minister’s regulation number PER-04 / MBU / 2014 concerning Guidelines for Determining the Income of Directors, Board of Commissioners, and BUMN Supervisory Board as having undergone several changes and finally with the SOE Minister Regulation number PER-06 / MBU / 06/2018; members of the Board of Commissioners are entitled to other salaries and benefits, including full-time compensation in accordance with the applicable provisions and the amount stipulated by the GMS. Payroll and allowances are set at a reasonable level and are associated with the performance of the Board of Commissioners.

Evaluation of the Board of Commissioners’ PerformanceEvery year the Board of Commissioners holds a Board of Commissioners Meeting which discusses the performance evaluation of the Board of Commissioners and Directors. Evaluation of the performance of the Board of Commissioners is assessed based on collective performance targets set by the Board of Commissioners and individual performance targets set by each member of the Board of Commissioners on an annual basis. The results of evaluating the performance of the Board of Commissioners are a means for increasing the effectiveness of the role of the Board of Commissioners and the contribution of each member of the Board of Commissioners to the Company.

The Board of Commissioners’ governance performance achievement reached a score of 100,1 as presented in the following table:


CAPAIAN KINERJA TATA KELOLA DEWAN KOMISARISPERFORMANCE ACHIEVEMENT ON THE GOVERNANCE OF THE BOARD OF COMISSIONERS

Disamping itu, penilaian aspek Dewan Komisaris dalam cakupan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) tahun 2018 oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Jawa Timur mencapai skor 28,368 dari bobot maksimal 35,00 (capaian 81%). Penilaian dilakukan dengan menggunakan parameter sesuai Surat Sekretaris Menteri BUMN Nomor S-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012.

In addition, the assessment of the aspects of the Board of Commissioners in the scope of the implementation of Good Corporate Governance in 2018 by the East Java BPKP (Financial and Development Supervisory Agency) reached a score of 28,368 from a maximum weight of 35.00 (81% achievement). Assessment is carried out by using parameters according to the Secretary’s Letter of the BUMN Minister Number S-16 / S.MBU / 2012 dated June 6, 2012.

IndikatorIndicator

Aspek PelaporanReporting Aspect

1. Laporan Realisasi Pelaksanaan KPKU Dewan Komisaris1. Report on the realization implementation of the BOC’s KPKU

2. Laporan Pengawasan Dewan Komisaris TahunanAnnual BOC supervisory report

Aspek DinamisDynamic Aspect

1. Pengusulan Eksternal Auditor kepada Pemegang Saham1. Proposing an External Auditor to the Shareholders

2. Peningkatan Kompetensi melalui Seminar, Workshop, dll.2. Competency Improvement through a Seminar, Workshop, etc.

3. Hasil Assesment GCG Dewan Komisaris3. GCG Assessment Results of the BOC

4. Program pengenalan bagi Dewan Komisaris baru4. An introductory program to a new member of the BOC

5. Pembagian tugas Dewan Komisaris5. Division of duty for the BOC

6. Tanggapan terhadap tindak lanjut temuan SPI/Auditor/Assesor GCG6. Response to the follow-up findings of SPI/Auditor/GCG Assessor

TOTAL BOBOT | TOTAL VALUE

C

D

TahunanAnnually

Tahunan Annually

TahunanAnnually

SetahunAnnually

TahunanAnnually

SetahunAnnually

SetahunAnnually

SetahunAnnually

LaporanReport

LaporanReport

SuratLetter

Kali Times

SkorScore

Kali Times

Kali Times

Surat Letter

15

5

10

15

3

3

3

2

2

2

100

2

1

1

2

25

1

1

1

0

1

1

2

28,37

0

1

1

10

5

10

13,40

3

3

3,40

0

2

2

100,10

PeriodikPeriod

SatuanUnit

BobotValue Target Realisasi

RealizationNilai

AchievementNo

IndikatorIndicator

Aspek PerencanaanPlanning Aspect

Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Serta KPKU Dewan KomisarisPrepare the Work Plan and Budgeting for the BOC Aspek Pengawasan & NasehatSupervisory & Advice Aspect

1. Memberikan tanggapan kepada pemegang saham terhadap :2. Provide a response to the Shareholders regarding:

a. RKAP a. RKAP

b. Laporan Tahunan b. Annual Report

c. Analisis Kinerja Triwulan c. Quarterly Performance Analysis

d. RJPP 2017-2011 d. 2017-2011 RJPP

2. Memberikan nasehat kepada Direksi sesuai bidang tugas Dewan Komisaris2. Provide advice to the BOCin accordance with the task field of the BOC

3. Rapat Dewan Komisaris3. BOC Meetings

a. Jumlah Rapat a. Total Meetings

b. Kehadiran rapat b. Meeting Attendance

c. Penyelesaian Risalah Rapat c. Completion of Meeting Minutes

4. Rapat Komite Audit dengan unit terkait4. Audit Committee meetings with related unit

5. Kunjungan Dewan Komisaris5. BOC Work Visit

6. Realisasi rencana kerja komite audit Dewan Komisaris6. Work plan realization of the BOC’s Audit Committee

Tahunan Annually

TahunanAnnually

TahunanAnnually

TriwulanQuarterly

SetahunAnnually

Setahun Annually

BulananMonthly

BulananMonthly

BulananMonthly

SetahunAnnually

SetahunAnnually

Setahun Annually

DokumenDocument

SuratLetter

SuratLetter

SuratLetter

SuratLetter

Surat/Risalah Letter/Minutes

KaliTimes

%

RisalahMinutes

RisalahMinutes

Kunjungan Visit

%

10

10

60

4

4

4

4

12

9

5

5

6

4

3

1

1

1

3

1

12

12

100

12

12

12

2

1

1

1

3

0

12

12

95

12

8

9

65

10

10

62,4

4

4

4

0

12

9

4,75

5

4

18

1,95

PeriodikPeriod

SatuanUnit

BobotValue Target Realisasi

RealizationNilai

AchievementNo

A

B


FREKUENSI PERTEMUAN DAN TINGKAT KEHADIRAN DEWAN KOMISARIS

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Umum1. Rapat anggota Komisaris diadakan paling sedikit satu

kali sebulan. Dalam rapat tersebut Komisaris dapat mengundang Direksi;

2. Lokasi rapat ditetapkan oleh Komisaris dan bisa berada di kantor Perusahaan, di tempat kegiatan usaha Perusahaan atau di wilayah lain di Indonesia.

Prosedur1. Rapat Dewan Komisaris diadakan melalui panggilan

secara tertulis oleh Dewan Komisaris Utama atau oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Utama;

2. Panggilan rapat dilakukan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan;

3. Rapat Dewan Komisaris dianggap sah apabila dihadiri atau diwakili oleh lebih dari ½ (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris;

4. Semua keputusan rapat Dewan Komisaris dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai mufakat maka akan diambil suara terbanyak.

Mekanisme Kehadiran1. Anggota Dewan Komisaris dapat diwakili oleh anggota

Dewan Komisaris lainnya berdasarkan Surat Kuasa khusus untuk keperluan rapat tersebut.

2. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat mewakili seorang anggota Dewan Komisaris lainnya.

3. Semua Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Dewan Komisaris Utama. Apabila Komisaris Utama tidak dapat hadir dapat diwakili oleh anggota Dewan Komisaris lain yang ditunjuk atau anggota Dewan Komisaris tertua.

FREQUENCY OF MEETING AND LEVEL OF ATTENDANCE OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

BOARD OF COMMISSIONERS MEETING

General1. Meetings of Commissioners are held at least once a

month. In the meeting the Commissioner can invite the Directors;

2. The location of the meeting is determined by the Commissioner and can be in the Company’s office, at the place of business of the Company or in other regions of Indonesia.

Procedure1. Board of Commissioners meetings are held through

written calls by the Board of Commissioners or by members of the Board of Commissioners appointed by the Board of Commissioners;

2. Calls for meetings are held no later than 3 (three) days before the meeting is held;

3. Meetings of the Board of Commissioners are considered valid if attended or represented by more than ½ (one-half) of the number of members of the Board of Commissioners;

4. All decisions of the Board of Commissioners meeting are conducted by deliberation to reach consensus. If no consensus is reached, the most votes will be taken.

Attendance Mechanism1. Members of the Board of Commissioners can be represented

by other members of the Board of Commissioners based on special Power of Attorney for the purpose of the meeting.

2. A member of the Board of Commissioners can only represent another member of the Board of Commissioners.

3. All Board of Commissioners Meetings are led by the Board of Commissioners. If the President Commissioner cannot attend, it can be represented by another appointed member of the Board of Commissioners or the oldest member of the Board of Commissioners.

Risalah Rapat1. Tata tertib Rapat Dewan Komisaris harus dicantumkan

dalam Risalah Rapat Dewan Komisaris

2. Segala sesuatu yang dibicarakan dan yang diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris harus dibuatkan suatu risalah yang ditandatangani oleh ketua rapat Dewan Komisaris dan salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh dan dari mereka yang hadir

3. Bila terdapat pendapat yang berbeda (dissenting opinion) dalam risalah rapat Dewan Komisaris, maka harus dicantumkan pendapat yang berbeda tersebut dengan apa yang diputuskan dalam Rapat Dewan Komisaris.

4. Risalah asli dari setiap Rapat Komisaris harus dijilid dalam kumpulan tahunan dan disimpan oleh Sekretaris Perusahaan.

Minutes of Meetings1. The rules of meeting of the Board of Commissioners

must be included in the Minutes of Meeting of the Board of Commissioners

2. Everything discussed and decided at the Board of Commissioners meeting must be minutes are signed signed by the chairman of the Board of Commissioners meeting and one of the members of the Board of Commissioners appointed by and from those present

3. If there are dissenting opinions in the minutes of the Board of Commissioners meeting, the different opinions must be included with what was decided at the Board of Commissioners’ Meeting.

4. The original minutes of each Commissioner Meeting must be bound in annual collections and kept by the Corporate Secretary.

JabatanPosition

Jumlah Kehadiran Total Attendance

Rapat Internal Internal Meeting

Rapat Gabungan Joint Meeting

Tingkat Kehadiran (%) Attendance Rate (%)

Dedy Mawardi

H.J.G. Winachyu

Karyanto Suprih*

12

12

10

12

12

10

100

100

80

TINGKAT KEHADIRAN RAPAT DEWAN KOMISARISATTENDANCE LEVEL IN THE BOARD OF COMISSIONERS ’

DAFTAR RAPAT GABUNGAN 2018LIST OF JOINT MEETINGS IN 2018

TanggalDate

RapatMeeting

Tempat Venue

Agenda

Internal RagabJoint

No

23 Januari 2018

26 Februari 2018

1

2

Hotel Borobudur

Kantor LO PTPN XIPTPN XI Liaison

Office

Tindaklanjut Rapat Gabungan bulan Januari 2018;Laporan Manajemen Bulan Januari 2018;Posisi Cash Flow bulan Januari 2018;Persiapan RUPS RKAP 2018 PTPN XI;Follow up to January 2018 Joint Meeting January 2018 Management ReportJanuary 2018 Cash Flow PositionPreparation for PTPN XI 2018 RUPS RKAP

Evaluasi LM Bulan Januari 2018Persiapan Giling Tahun 2018;Kondisi Cash flow s.d. Februari 2018;January 2018 Management Report EvaluationPreparation of 2018 Milling OperationCashflow Condition up to February 2018

a. Potensi keterlambatan proyek PMN Paket B (PG Asembagoes)

b. Exit Plan (Plan B) bila PG Asembagoes tidak siap giling bulan September 2018;

c. Perkembangan penyelesaian Perjanjian Kerjasama (PKB) tahun 2018 – 2019.

a. Potential delay in the Package B PMN project (PG Asembagoes)

b. Exit Plan (Plan B) if PG Asembagoes is not ready to roll in September 2018;

c. Development of the completion of the Cooperation Agreement (PKB) in 2018 - 2019.


TanggalDate

RapatMeeting

Tempat Venue

Agenda

Internal RagabJoint

No

28 Maret 2018

27 April 2018

11 Mei 2018

26 Juni 2018

Kantor LO PTPN XI PTPN XI Liaison

Office

Kantor LO PTPN XIPTPN XI Liaison

Office

Kantor Pusat PT Perkebunan

Nusantara XIPTPN XI Head Office



1. Evaluasi LM bulan Februari 2018;2. Persiapan Giling Tahun 2018;3. Posisi Cash Flow s.d. Februari 2018;4. Hasil Closing Metting KAP;5. Hal lain terkait perkembangan atas hal sebagai berikut:

a. Perkembangan PMN PG Asembagus dan PG Djatiroto;b. Tindaklanjut terkait Persiapan dan Progress Rencana

Giling Raw Sugar Tahun 2018;c. Laporan Perkembangan Kredit Modal Kerja dan Kredit

Investasid. Tindaklanjut Rencana Kerjasama Investasi dengan

Pihak Ketiga untuk Pembiayaan PG Baru dan Bisnis Lainnya;

1. February 2018 Management Report Evaluation2. Preparation for 2018 Milling3. Cash Flow Position up to February 20184. KAP Closing Meeting Result5. Other matters related to developments in the following

matters:a. The development of PG Asembagus PMN and PG

Djatiroto;b. Follow-up related to the Preparation and Progress of

the Raw Sugar Milling Plan for 2018;c. Progress Report on Working Capital Loans and

Investment Loansd. Follow up of Investment Cooperation Plans with Third

Parties for New PG Financing and Other Businesses;

1. Tindaklanjut rapat gabungan bulan Maret 2018; 2. Laporan manajemen s.d. Maret 2018; 3. Persiapan masa giling tahun 2018 sisi on farm dan off

farm;4. Persiapan RUPS Laporan Keuangan Tahun Buku 2017;5. Lain-Lain :1. Follow up to March 2018 joint meeting2. Management report up to March 20183. Preparation for 2018 milling operations, both on farm and

off farm4. Preparation of General Meeting of Shareholders on 2017

Annual Report5. Others

1. Persiapan RUPS Laporan Keuangan Tahunan Tahun Buku 2017 PT Perkebunan Nusantara XI

2. Laporan manajemen s.d. April 2017;3. Pelaksanaan giling tahun 2017 sisi on farm dan off farm

terkait permasalahan dan solusi penyelesaiannya1. Preparation of PTPN XI 2017 General Meeting of

Shareholder2. Management report up to April 20173. 2017 on farm and off farm milling operation problems and

solution

1. Laporan Komite Audit - Evaluasi LM bulan Mei 2018 - Posisi Cash Flow s.d. Juni 2018

2. Pelaksanaan Giling Tahun 20183. Hal lain terkait perkembangan atas hal sebagai berikut:

- Perkembangan PMN PG Asembagus dan PG Djatiroto; - Laporan Perkembangan Kredit Modal Kerja dan Kredit

Investasi; - Optimalisasi asset;

1. Audit committee report - May 2018 management report evaluation - June 2018 cash flow position

2. 2018 Milling Operation3. Other matters related to developments in the following

matters: - The development of Asembagus PG PMN and PG

Djatiroto; - Progress Report on Working Capital Loans and

Investment Loans; - Asset optimization;

3

4

5

6

TanggalDate

RapatMeeting

Tempat Venue

Agenda

Internal RagabJoint

No

30 Juli 2018

14 Agustus 2018

13 September 2018






Nusantara XI

1. Evaluasi LM bulan Juni 2018;2. Pelaksanaan giling tahun 2018 sisi on farm dan off farm

terkait permasalahan dan solusi penyelesaiannya;3. Current Issue sebagai berikut

a. Kondisi Cash Flow sd Juli 2018;b. Progress Revitalisasi (PMN) PG Assembagoes & PG

Djatirotoc. Penjualan Gula baik milik sendiri maupun

petani; d. Rencana Pertamina membangun kilang di Aset lahan

Asembaguse. Progress impor raw sugarf. Rencana kerjasama bisnis dengan pihak kedua (kapal

api dsb)g. Program perluasan lahan : Bali, Investasi asset dsb.

1. June 2018 marketing report evaluation2. 2018 milling both on farm and off farm, regarding the

issues and solutions3. Current issues as follows

a. Cash flow condition up to July 2018b. Revitalization Progress of PG Assembagoes & PG

Djatirotoc. Sugar sales, both company-owned or community-

ownedd. Pertamina’s plan to build a refinery at Asembagus land

assetse. raw sugar import processf. business partnership plans with second partiesg. land expansion program: Bali, assets investments, etc

1. Evaluasi LM bulan Juli 2018;2. Pelaksanaan giling tahun 2018 sisi on farm dan off farm

terkait permasalahan dan solusi penyelesaiannya; 3. Current Issue sebagai berikut

a. Kondisi Cash Flow sd Juli 2018;b. Progress Revitalisasi (PMN) PG Assembagoes & PG

Djatirotoc. Penjualan Gula baik milik sendiri maupun

petani; d. Rencana Pertamina membangun kilang di Aset lahan

Asembaguse. Progress impor raw sugarf. Rencana kerjasama bisnis dengan pihak kedua (kapal

api dsb)g. Program perluasan lahan : Bali, Investasi asset dsb.h. Lain - lain

1. July 2018 marketing report evaluation2. 2018 milling both on farm and off farm, regarding the

issues and solutions3. Current issues as follows

a. Cash flow condition up to July 2018b. Revitalization Progress of PG Assembagoes & PG



assetse. Raw sugar import processf. Business partnership plans with second partiesg. Land expansion program: Bali, assets investments, etch. Others

1. Evaluasi LM bulan Agustus 2018;2. Pelaksanaan giling tahun 2018 sisi on farm dan off farm

terkait permasalahan dan solusi penyelesaiannya

7

8

9


TanggalDate

RapatMeeting

Tempat Venue

Agenda

Internal RagabJoint

No

25 Oktober 2018

22 November 2018

PTPN XI Head Office



Kantor Penghubung LO

PTPN Liaison Office

3. Current Issue sebagai berikuta. Kondisi Cash Flow sd Agustus 2018b. Progress Revitalisasi (PMN) PG Assembagoes & PG

Djatirotoc. Penjualan Gula baik milik sendiri maupun petanid. Rencana Pelepasan Aset Asembaguse. Progress impor raw sugarf. Rencana kerjasama dengan pihak ketiga untuk

investasi pabrik1. August 2018 marketing report evaluation2. 2018 milling operations both on farm and off farm,

regarding the issues and solutions3. Current issues as follows

a. Cash flow condition as of August 2018b. Revitalization Progress of PG Assembagoes & PG



assetse. Raw sugar import processf. Business partnership plans with third parties

1. Laporan Komite Audita. Evaluasi LM bulan September 2018b. Posisi Cash Flow s.d. Oktober 2018

2. Pelaksanaan Giling Tahun 20183. Hal lain terkait perkembangan atas hal sebagai berikut

a. Perkembangan PMN PG Asembagus dan PG Djatirotob. Laporan Perkembangan Kredit Modal Kerja dan Kredit

Investasic. Optimaliasi asset

1. Audit Committee reporta. September 2018 marketing report evaluationb. Cash flow position as of October 2018

2. 2018 milling operation3. Other issues regarding development as follows

a. Revitalization development of PG Asembagus and PG Djatiroto

b. Progress Report on Working Capital Loans and Investment Loans

c. Assets optimalization

1. Evaluasi LM Bulan Oktober 20182. Evaluasi Pelaksanaan giling tahun 2018 sisi on farm dan

off farm3. Current Issue:

a. Kondisi Cash Flow sd Oktober 2018b. Progress Revitalisasi (PMN) PG Assembagoes & PG

Djatirotoc. Penjualan Gula baik milik sendiri maupun petanid. Rencana Pelepasan Aset Asembaguse. Progress giling raw sugar;f. Lain-lain

1. October 2018 marketing report evaluation2. 2018 milling operations both on farm and off farm,

regarding the issues and solutions3. Current Issue:

a. October 2018 cash flow conditionb. Revitalization development of PG Asembagus and PG

Djatirotoc. Raw sugar import process

10

11

TanggalDate

RapatMeeting

Tempat Venue

Agenda

Internal RagabJoint

No

21 Desembar 2018 Kantor Penghubung LO

PTPN Liaison Office

d. Asembagus asset release planse. Raw sugar milling processf. Others

1. Persiapan Rapat RUPS RKAP 2019;2. Lain – lain1. Preparation of General Meeting of Shareholders on 2019

Annual Report2. Others

12

PROGRAM PENGEMBANGAN BERKELANJUTAN DEWAN KOMISARIS

Program Pengenalan1. Program pengenalan Perusahaan dilakukan bagi

anggota Dewan Komisaris yang diangkat untuk pertama kalinya dengan tujuan untuk mengetahui gambaran aktivitas bisnis, panduan kerja, dan lingkup kerja yang menjadi tanggung jawab Dewan Komisaris.

2. Dewan Komisaris menyampaikan kepada Direksi agar diadakan program pengenalan bagi Anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat. Program pengenalan dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan ke BUMN dan pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai.

3. Program pengenalan meliputi: a. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCGb. Gambaran mengenai Perusahaan meliputi:

lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasional, strategi, rencana jangka pendekdan jangka panjang, risiko, dan masalah-masalah strategis lainnya

c. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan audit internal dan eksternal, sistem, dan kebijakan pengendalian internal termasuk Komite Audit

d. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan

Program Pelatihan Program pelatihan dan pengembangan diri bagi anggota Dewan Komisaris bertujuan untuk meningkatkan kompetensi anggota Dewan Komisaris. Program tersebut meliputi: 1. Pelaksanaan pelatihan bagi anggota Dewan

Komisaris disesuaikan dengan rencana kerja Dewan Komisaris

2. Hasil pelatihan yang telah dijalani anggota Dewan Komisaris dilaporkan kepada manajemen

SUSTAINABLE DEVELOPMENT PROGRAM OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

Introduction Program1. The Company introduction program is carried

out for members of the Board of Commissioners who are appointed for the first time with the aim of knowing the description of business activities, work guidelines, and work scope that are the responsibility of the Board of Commissioners.

2. The Board of Commissioners submits to the Board of Directors for an introduction program for newly appointed members of the Board of Commissioners. The introduction program can be in the form of presentations, meetings, visits to SOEs and assessment of documents or other programs deemed appropriate.

3. The introduction program includes:a. Implementation of GCG principlesb. The description of the Company includes:

scope of activities, financial and operational performance, strategies, short-term and long-term plans, risks, and other strategic issues

c. Information relating to the authority delegated by internal and external audits, systems, and internal control policies including the Audit Committee

d. Information on the duties and responsibilities of the Board of Commissioners and Directors as well as matters that are not allowed

Training ProgramThe training and self-development program for members of the Board of Commissioners aims toimprove the competence of members of the Board of Commissioners. The program includes:1. The training of members of the Board of

Commissioners is carried out according to the work plan of the Board of Commissioners

2. The results of the training that have been undertaken by members of the Board of Commissioners are reported to management


PELATIHAN DEWAN KOMISARIS TAHUN 2018TRAININGS FOR THE BOARD OF COMISSIONERS IN 2018

KOMISARIS INDEPENDENINDEPENDENT COMISSIONER

Nama PelatihanName of Training

Seminar Manajemen Management Workshop

3 April 2018 Jakarta PT Intipesan Pariwara

Meningkatkan pemahaman dan kemampuan Komisaris dalam menjalankan tugas & fungsinyaImprove the understanding and ability of the Commissioners in carrying out their duties and functions

Dedy Mawardi

H.J.G. Winachyu

KomisarisCommisisoner

KomisarisCommisisoner

TanggalDate

TempatPlace

PelaksanaCommittee

TujuanPurpose

PesertaParticipant

JabatanPosition

KOMISARIS INDEPENDEN

Sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 dan Board Manual, Komisaris Independen yang dimaksud adalah anggota Dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan Pemegang Saham Pengendali. Selain itu, Komisaris Independen bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Komposisi Dewan Komisaris paling sedikit adalah 30% dari anggota Dewan Komisaris yang berasal dari Komisaris Independen.

Pemegang Saham menunjuk H.J.G. Winachyu sebagai Komisaris Independen PTPN XI secara tertulis melalui Surat Keputusan Nomor SK-190/MBU/09/2017 dan 3.06/SKPTS/R/101/2017 tanggal 11 September 2017 dan dilanjutkan dengan Surat Keputusan Nomor SK-11/MBU/01/2019 dan Nomor HES/SKPTS/R/02/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Independen PT Perkebunan Nusantara XI. Komposisi Komisaris Independen sebagaimana berikut:

INDEPENDENT COMMISSIONERS

In accordance with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises Number PER-01 / MBU / 2011 and Board Manual, the Independent Commissioners referred to are members of the Board of Commissioners who are not affiliated with the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners, and Controlling Shareholders. In addition, Independent Commissioners are free from business relationships or other relationships that can affect their ability to act independently. The composition of the Board of Commissioners is at least 30% of the members of the Board of Commissioners who come from Independent Commissioners.

Shareholders designate H.J.G. Winachyu as an Independent Commissioner of PTPN XI in writing through Decree Number SK-190 / MBU / 09/2017 and 3.06 / SKPTS / R / 101/2017 dated 11 September 2017 and continued with Decree Number SK-11 / MBU / 01/2019 and Number HES / SKPTS / R / 02/2019 concerning Dismissal and Appointment of Independent Commissioners of PT Perkebunan Nusantara XI. The composition of the Independent Commissioner is as follows:

KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Mengacu pada SK-PER-01/MBU/2011, penerapan GCG BUMN dan SK-16/S.MBU/2012 tentang Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMN, Dewan Komisaris boleh dibantu Organ Pendukung dalam melaksanakan tugasnya. Organ Pendukung tersebut meliputi:

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris diizinkan mengangkat Sekretaris yang dibebankan pada Perusahaan.

Pedoman KerjaDalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Sekretaris Dewan Komisaris berpedoman pada Pedoman Kerja yang tertuang dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan dan Buku Panduan Direksi dan Dewan Komisaris (Board Manual). Pokok-pokok isi Pedoman Kerja Sekretaris Dewan Direksi adalah:

1. Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Dewan Komisaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris.

2. Masa Jabatan Sekretaris dan Staf Sekretariat Dewan Komisaris.

3. Tugas Sekretaris Dewan Komisaris.

Sekretaris dan Staf Ahli Komisarisa. Komisaris dapat mengangkat Sekretaris atas

beban Perseroan didalam pelaksanaan tugasnya.b. Bila diperlukan Komisaris dapat mempekerjakan

tenaga ahli dalam waktu tertentu atas beban Perseroan

Dasar PengangkatanSekretaris Dewan Komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Dewan Komisaris telah menunjuk

COMMITTEES UNDER THE BOARD OF COMMISSIONERS

Referring to SK-PER-01 / MBU / 2011, the implementation of BUMN GCG and SK-16 / S.MBU / 2012 concerning Parameter of Evaluation and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in BUMN, the Board of Commissioners may be assisted by Supporting Organs in carrying out their duties. The supporting organs include:

SECRETARY OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In carrying out its duties, the Board of Commissioners is permitted to appoint a Secretary charged to the Company.

Work GuidelinesIn carrying out its duties and responsibilities, the Secretary of the Board of Commissioners is guided by the Work Guidelines contained in the Corporate Governance Guidelines and Guidance Book of the Board of Directors and the Board of Commissioners (Manual Board). The main contents of the Working Guidelines for the Secretary of the Board of Directors are:1. Appointment and dismissal of the Secretary of the

Board of Commissioners and the Secretariat Staff of the Board of Commissioners.

2. The Term of Office of the Secretary and Staff of the Secretariat of the Board of Commissioners.

3. Duties of the Secretary of the Board of Commissioners.

Secretary and Expert Staff of the Commissionera. The Commissioner may appoint a Secretary at the

Company’s expense in carrying out his duties.b. If necessary, the Commissioner can hire experts

within a certain time at the expense of the Company

Appointment BasicsThe Secretary of the Board of Commissioners is appointed and dismissed by the Board of Commissioners. The Board of

NamaName

Dedy Mawardi SK-179/MBU/09/2015 dan KPJAK/Hold/SKPTS/R/13/2015tanggal 15 September 2015 SK-179/MBU/09/2015 dan KPJAK/Hold/SKPTS/R/13/2015dated 15 September 2015

DK-NUS11/15.071 tanggal 19 November 2015 DK-NUS11/15.071 dated 19 November 2015

Desember 2015 s/d11 November 2017 Desember 2015 up to11 November 2017

SK PengangkatanAppointment Decree


KeteranganDetails

NamaName

H.J.G. Winachyu

H.J.G. Winachyu

SK-391/MBU/2013tanggal 21 November 2013 SK-391/MBU/2013dated 21 November 2013

SK-391/MBU/2013tanggal 21 November 2013 SK-391/MBU/2013dated 21 November 2013

SK-190/MBU/09/2017 dan 3.06/SKPTS/R/101/2017tanggal 11 September 2017 SK-190/MBU/09/2017 and 3.06/SKPTS/R/101/2017dated 11 September 2017

SK-190/MBU/09/2017 dan 3.06/SKPTS/R/101/2017tanggal 11 September 2017 SK-190/MBU/09/2017 dan 3.06/SKPTS/R/101/2017dated 11 September 2017

12 November 2017 s/d 20 November 201812 November 2017 up to 20 November 2018

21 November 2018 s/d Sekarang 21 November 2018 up to now

SK PengangkatanAppointment Decree


KeteranganDetails


Tugas dan Tanggung JawabSekretaris Dewan Komisaris bertugas melakukan kegiatan untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya, berupa:1. Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan

Komisaris, meliputi:a. Menyelenggarakan Agenda surat masuk dan

surat keluar;b. Melaksanakan administrasi dan penyimpanan

arsip-arsip yang menyangkut Komisaris;c. Membuat perencanaan kerja baik untuk

Komisaris maupun sekretariat Komisaris;d. Merencanakan kebutuhan operasional

Komisaris maupun sekretariat;e. Menyiapkan rencana kunjungan Komisaris ke

Kantor Direksi maupun Unit Usaha.2. Menyiapkan agenda pertemuan Rapat Komisaris,

sarana dan prasarana Rapat Komisaris berikut pendokumentasiannya;a. Menghadiri Rapat Komisaris dan Direksi serta

menyiapkan risalah-risalah rapatnya;b. Bertindak sebagai penghubung antara

Komisaris, Direksi maupun pihak-pihak terkait lainnya;

c. Menjaga kerahasiaan surat maupun dokumen lain yang terkait dengan operasional Perusahaan;

d. Membuat analisis baik teknis maupun keuangan dengan bekerjasama dengan staf ahli Komisaris sebagai masukan kepada Komisaris;

e. Membuat draft masukan kepada Komisaris terkait dengan saran/pendapat/nasehat untuk manajemen;

f. Mengikuti perkembangan kegiatan Perusahaan dan menyampaikan informasi tertulis kepada Komisaris;

Duties and ResponsibilitiesThe Secretary of the Board of Commissioners has the duty to carry out activities to assist the Board of Commissioners in carrying out their duties, in the form of:1. Carry out Commissioner secretarial duties,

including:a. Organizing incoming and outgoing mail agenda;

b. Carry out administration and storage of archives concerning the Commissioner;

c. Make work plans for both the Commissioner and the Commissioner secretariat;

d. Planning the operational needs of Commissioners and secretariat;

e. Prepare plans for the visit of the Commissioner to the Office of the Board of Directors and Business Units.

2. Preparing the meeting agenda of the Board of Commissioners Meeting, facilities and infrastructure for the Board of Commissioners Meeting and documentation;a. Attending Commissioners and Directors’

Meetings and preparing minutes of meetings;b. Acting as a liaison between the Commissioners,

Directors and other related parties;

c. Maintain the confidentiality of letters and other documents related to the Company’s operations;

d. Making both technical and financial analysis in collaboration with the Commissioners’ expert staff as input to the Commissioner;

e. Making input drafts to the Commissioners related to suggestions / opinions / advice for management;

f. Following the development of the Company’s activities and submitting written information to the Commissioner;

g. Menyiapkan bahan-bahan terkait dengan Pra RUPS maupun RUPS RKAP dan tutup buku Perusahaan;

Laporan Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Komisaris Selama tahun 2018, Sekretaris Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai berikut: 1. Mempersiapkan bahan rapat Dewan Komisaris

untuk menghadiri RUPS PTPN XI sebanyak dua kali, meliputi RUPS atas pengesahan RKAP dan RKA PKBL tahun 2018 serta Pengesahan Laporan Keuangan tahun 2017;

2. Mempersiapkan dan menyelenggarakan rapat internal Dewan Komisaris sebanyak 12 kali dan rapat gabungan dengan Direksi PTPN XI sebanyak 12 kali;

3. Mempersiapkan kunjungan lapangan Dewan Komisaris sebanyak 8 kali;

4. Menyusun risalah rapat internal Dewan Komisaris, penyusunan surat keluar Dewan Komisaris dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama tahun 2018.

KOMITE NOMINASI DAN/ATAU REMUNERASI

Saat ini Dewan Komisaris PTPN XI belum memiliki Komite Nominasi dan/atau Komite Remunerasi namun hal ini tidak menjadi hambatan karena fungsi Komite Remunerasi dalam merumuskan Struktur Remunerasi, Kebijakan atas Remunerasi, dan Besaran atas Remunerasi yang diterima oleh Direksi dan Komisaris dijalankan bersama oleh Komisaris dan Direksi. Komisaris dan Direksi menentukan besarnya remunerasi sebagai usulan dalam rapat bersama. Usulan remunerasi tersebut didasarkan Penggajian dan pemberian tunjangan ditetapkan pada suatu tingkat yang layak serta dikaitkan dengan kinerja Komisaris dan Direksi. Selanjutnya usulan yang telah dirumuskan bersama tersebut diajukan kepada Pemegang Saham untuk mendapat persetujuan RUPS.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Saat ini Dewan Komisaris PTPN XI belum memiliki Komite Manajemen Risiko namun hal ini tidak menjadi hambatan karena fungsi Komite Manajemen Risiko yang diterima oleh Direksi dan Komisaris dijalankan bersama oleh Komisaris dan Direksi.

g. Prepare materials related to the Pre-GMS and the RKAP GMS and close the Company’s books;

Report on the Implementation of Duties of the Secretary of the Board of CommissionersDuring 2018, the Secretary of the Board of Commissioners carried out the following duties and obligations:1. Preparing the materials for the meeting of the

Board of Commissioners to attend the PTPN XI GMS twice, including the GMS on the ratification of the RKAP and the PKBL RKA in 2018 as well as the Ratification of the 2017 Financial Statements;

2. Prepare and hold 12 Board of Commissioners internal meetings and joint meetings with 12 Directors of PTPN XI;

3. Preparing the Board of Commissioners’ field visit 8 times;

4. Preparing the minutes of the Board of Commissioners ‘internal meetings, preparing the outgoing letter of the Board of Commissioners and the Board of Commissioners’ Supervisory Task Report during 2018.

NOMINATION AND / OR REMUNERATION COMMITTEE

At present the Board of Commissioners of PTPN XI does not yet have a Nomination Committee and / or Remuneration Committee but this does not become a barrier because the Remuneration Committee functions in formulating the Remuneration Structure, Remuneration Policy, and Amount of Remuneration received by the Board of Directors and Commissioners carried out jointly by Commissioners and Directors . Commissioners and Directors determine the amount of remuneration as a proposal at a joint meeting. The proposed remuneration is based on payroll and allowances are set at a reasonable level and are associated with the performance of the Commissioners and Directors. Furthermore, the proposal that has been jointly formulated is submitted to the Shareholders for approval from the GMS.

RISK MANAGEMENT COMMITTEE

At present the Board of Commissioners of PTPN XI does not yet have a Risk Management Committee but this does not become a barrier because the functions of the Risk Management Committee received by the Directors and Commissioners are jointly carried out by the Commissioners and Directors.

dan mengangkat Hari Mochamad Rochim sebagai Sekretaris Dewan Komisaris PTPN XI berdasarkan surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor DK-NUS11/16.001 tanggal 5 Februari 2016. Pengangkatan Hari Mochamad Rochim sebagai Sekretaris Dewan Komisaris telah memenuhi kriteria dan prosedur pengangkatan sesuai Peraturan Meneg BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 dan Board Manual, yaitu berasal dari luar Perusahaan, memahami tata kelola perusahaan dan mampu berkomunikasi dengan baik. Masa jabatan Sekretaris Dewan Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris maksimum 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk paling lama 2 (dua) tahun dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu – waktu.

Commissioners has appointed and appointed Hari Mochamad Rochim as Secretary of the Board of Commissioners of PTPN XI based on the Board of Commissioners Decree Number DK-NUS11 / 16.001 dated February 5, 2016. Appointment of Mochamad Rochim Day as Secretary of the Board of Commissioners has fulfilled the criteria and procedures according to BUMN Minister Regulation No. . PER-12 / MBU / 2012 dated August 24, 2012 and the Board Manual, which is from outside the Company, understands corporate governance and is able to communicate well. The term of office of the Secretary of the Board of Commissioners is determined by the Board of Commissioners for a maximum of 3 (three) years and can be reappointed for a maximum of 2 (two) years without prejudice to the right of the Board of Commissioners to terminate them at any time.


DIREKSI BOARD OFDIRECTORS

Direksi adalah Organ Perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan. Selain itu, fungsi Direksi ialah mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan. Direksi bertugas dan bertanggung jawab secara kolegial dimana masing-masing Direktur dapat bertindak dan mengambil keputusan sesuai pembagian tugas dan wewenangnya. Meski demikian, pelaksanaan tugas oleh masing-masing Direktur tetap merupakan tanggung jawab bersama.

PEDOMAN DAN TATA TERTIB KERJA DIREKSI

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi berpedoman pada Board Manual Direksi dan Dewan Komisaris. Pedoman kerja senantiasa dievaluasi dan disesuaikan dengan perubahan Peraturan yang berlaku, meliputi Anggaran Dasar Perusahaan, Undang-Undang Nomor 40/2007, Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003, SK-PER-01/MBU/2011, SK-PER-01/MBU/2012 serta ketentuan lainnya yang relevan. Pedoman Kerja Direksi PTPN XI yang terkandung dalam Board Manual berfungsi untuk mendefinisikan hubungan kerja dan tata kelola Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugasnya. Tujuannya, agar tercipta pengelolaan Perusahaan yang profesional, transparan, dan akuntabel. Setiap ada perubahan proses bisnis yang berpengaruh terhadap tugas dan kerja Direksi dan/atau Komisaris maka akan dilakukan riview untuk penyesuaian dan penyelarasan. Hingga saat ini Board Manual PT Perkebuan Nusantara XI sudah mengalami 3 (tiga) kali riview.

PERSYARATAN, KEANGGOTAAN, DAN MASA JABATAN DIREKSI

Persyaratan Direksi

Persyaratan untuk dicalonkan menjadi anggota Direksi meliputi persyaratan formal dan material.

The Board of Directors of the Company is authorized and fully responsible for managing the Company in accordance with the purposes and objectives of the Company. The Board of Directors is to represent the Company both inside and outside the court in accordance with the provisions of the Company’s Articles of Association. The Directors are in charge and are responsible where each director can act and make decisions according to the division of duties and authority. However, the implementation of duties by each director is a shared responsibility .

DIRECTORS ‘ GUIDELINES AND CODE OF CONDUCT

In carrying out its duties and responsibilities, the Directors are the Directors. Work guidelines are always evaluated and adjusted to applicable regulations, including the Company’s Articles of Association, Law Number 40/2007, Law Number 19 of 2003, SK-PER-01 / MBU / 2011, SK-PER-01 / MBU / 2012 and other relevant provisions. The PTPN XI Board of Directors Work Guidelines contained in the Manual functions to define the working relationships and governance of the Board of Commissioners in carrying out their duties. The goal is to create a professional, transparent and accountable company management. Every time there is a change in business processes that affect the duties and work of the Board of Directors and Commissioners, the reviews will be conducted for adjustments and alignments. Until now the Manual has been experienced 3 (three) reviews.

REQUIREMENTS, MEMBERSHIP, AND TENURE OF DIRECTORS

Directors’ Requirements

Requirements for being a member of the Board of Directors include formal and material requirements.

PERSYARATAN FORMAL

1. Orang perseorangan2. Mampu dan cakap dalam melaksanakan perbuatan

hukum 3. Tidak pernah dinyatakan pailit, berdasarkan

keputusan pangadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan

4. Tidak pernah dinyatakan bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap maupun menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit baik sebagai anggota Direksi atau Dewan Komisaris dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan

5. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya

PERSYARATAN MATERIAL

1. Berintegritas, yaitu tidak pernah secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam suatu perbuatan rekayasa dan praktik-praktik menyimpang, cidera janji serta perbuatan lain yang merugikan Perusahaan dimana yang bersangkutan bekerja atau pernah bekerja.

2. Berkompentensi, yaitu memiliki kemampuan dan pengalaman dalam pengurusan dan pengelolaan Perusahaan, kepemimpinan, memahami visi misi Perusahaan, strategi pengembangan Perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang serta mampu menyelesaikan masalah-masalah strategis Perusahaan.

Keanggotaan Direksi

Direksi yang ideal memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat, dan cepat serta dapat bertindak secara independen. Dengan kata lain tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugasnya secara mandiri maupun tugas yang dilaksanakan dengan Komisaris. Anggota Direksi terdiri dari individu yang memiliki keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang beragam, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan. Jumlah Direksi sesuai dengan kebutuhan Perusahaan. Direksi terdiri dari lebih dari 1 (satu) orang anggota Direksi, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.

FORMAL REQUIREMENTS

1. An individual2. Able and competent to perform legal actions

3. Never been declared bankrupt, based on a court decision that has permanent legal force, within 5 (five) years before the appointment

4. Never been found guilty based on a court decision whether or not a company to go bankrupt either as a member of the Board of Directors or the Board of Commissioners within 5 (five) years prior to the appointment

5. Never been convicted of a criminal offense based on a court decision that has permanent legal force within a period of 5 (five) years prior to his appointment

MATERIAL REQUIREMENTS

1. Integrity; never directly or indirectly been involved in an act of engineering and deviant practices, injury and other actions that harm the Company where the person is employed or has worked.

2. Competence; namely having the ability and experience in managing and managing the Company, leadership and understanding of the Company’s vision and mission, the Company’s development strategy, both short and long term and able to solve the Company’s strategic problems.

Directors’ Membership

The ideal Board of Directors enables effective, appropriate and fast decision making and can act independently. In other words, they don’t have interests that can interact with their ability to carry out their duties independently or tasks carried out with the Commissioner. Members of the Board of Directors consist of individuals who have diverse expertise, knowledge and experience, according to the needs of the Company. The number of Directors is in accordance with the needs of the company. The Board of Directors consists of more than 1 (one) member of the Board of Directors, one of which is appointed as the President Director.


Masa Jabatan

Satu periode masa jabatan Direksi adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan sesuai dengan keputusan RUPS. Hal ini tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan para anggota Direksi yang bersangkutan sewaktu-waktu.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

1. Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh RUPS.

2. Pengangkatan anggota Direksi sesuai dengan pedoman umum pelaksanaan pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris Anak Perusahaan di Lingkungan PTPN I, II, IV sampai dengan XIV.

3. Anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Komisaris dengan menyebutkan alasannya. Saat RUPS menguatkan keputusan pemberhentian sementara, anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk seterusnya.

4. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila: a. Masa jabatannya berakhir. Direksi yang

berhenti baik sebelum maupun setelah berakhir masa jabatannya

b. Mengundurkan diric. Tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan

Perundang-undangan yang berlakud. Meninggal duniae. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS

Tenure

One period of the Board of Directors term is 5 (five) years and can be reappointed for 1 (one) term of office in accordance with the GMS decision. This is not the right of the GMS to the Board of Directors at any time.

DIRECTORS’ APPOINTMENT AND DISMISSAL

1. Appointment and dismissal of Directors is carried out by the GMS .

2. The appointment of the board of directors in general with the guidelines for the appointment of members of the board of directors in the PTPN I, II, IV to XIV .

3. Members of the Board of Directors may be dismissed by the Commissioner by stating the reasons. When the GMS confirms the decision to terminate it, the member of the Board of Directors concerned is terminated for the remainder .

4. The position of the Board of Directors ends if:a. His term of office ends. Directors who stop both

before and after the end of their term of office

b. Resignc. No longer fulfills the requirements of applicable

legislationd. Passed awaye. Dismissed based on the resolution of the GMS

URAIAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

1. Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perusahaan untuk kepentingan dan tujuan BUMN, memastikan Perusahaan melaksanakan tanggung jawab sosialnya, memperhatikan kepentingan para Pemangku Kepentingan, serta mewakili Perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan.

2. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Apabila RUPS tidak menetapkan pembagian tugas dan wewenang tersebut, maka pembagian tugas dan wewenang diantara Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.

DESCRIPTION OF THE BOARD OF DIRECTORS ‘RESPONSIBILITIES

1. The Board of Directors is responsible for managing the Company for the interests and objectives of the BUMN, ensuring the Company carries out its social responsibilities, pays attention to the interests of the Stakeholders, and represents the Company both inside and outside the court.

2. The division of duties and authority of each member of the Board of Directors is determined by the GMS. If the GMS does not stipulate the distribution of duties and authority, then the division of duties and authority among Directors is determined based on the decision of the Board of Directors.

3. Sesuai Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/ XI. MBU/2011 Pasal 19, salah seorang anggota Direksi ditunjuk oleh Rapat Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan GCG di BUMN yang bersangkutan. Sesuai kesepakatan, Direktur SDM dan Umum ditunjuk sebagai penanggung jawab pelaksanaan GCG di PTPN XI.

KEWAJIBAN DIREKSI

1. Mengusahakan dan menjamin terlaksananya usaha dan kegiatan Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan.

2. Menyiapkan RJPP, RKAP, dan perubahannya serta menyampaikannya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham dengan tepat waktu untuk mendapatkan pengesahan RUPS.

3. Memberikan penjelasan pada RUPS mengenai RJPP dan RKAP.

4. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS dan Risalah Rapat Direksi.

5. Membuat Laporan Tahunan sebagai pertanggungjawaban pengurusan Perusahaan, serta Dokumen Keuangan Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang.

6. Menyusun Laporan Keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan dan menyerahkan kepada Akuntan Publik untuk diaudit.

7. Menyampaikan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan kepada RUPS untuk disetujui dan disahkan, serta laporan mengenai hak-hak Perusahaan yang tidak dicatat dalam pembukuan sebagai akibat penghapusbukuan piutang.

8. Memberikan penjelasan pada RUPS mengenai Laporan Tahunan.

9. Menyampaikan Neraca dan Laporan Rugi Laba yang telah disahkan oleh RUPS kepada Menteri yang membidangi Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

10. Menyampaikan Laporan Perubahan Susunan Pemegang Saham, Direksi, dan Dewan Komisaris kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

11. Menyimpan Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris dan Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan, dan Dokumen Keuangan Perusahaan serta dokumen Perusahaan lainnya.

12. Menyimpan dokumen Perusahaan, antara lain Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Dewan Komisaris, Risalah Rapat Direksi, Laporan Tahunan, dan Dokumen Keuangan Perusahaan serta dokumen Perusahaan lainnya.

3. In accordance with the Regulation of the Minister of State Owned Enterprises No. PER-01 / XI. MBU / 2011 Article 19, one of the members of the Board of Directors is appointed by a meeting of the Board of Directors as the person in charge of implementing and monitoring GCG in the relevant BUMN. In accordance with the agreement, the Director of HR and General was appointed as the person in charge of the implementation GCG at PTPN XI.

OBLIGATIONS OF THE DIRECTORS

1. Strive for and guarantee the implementation of the Company’s business and activities in accordance with the purposes and objectives of the Company.

2. Prepare the RJPP, RKAP, and amendments and submit it to the Board of Commissioners and Shareholders in a timely manner to obtain the approval of the GMS.

3. Provide an explanation at the GMS regarding RJPP and RKAP.

4. Make a Register of Shareholders, Special List, Minutes of GMS and Minutes of Board of Directors’ Meetings.

5. Making the Annual Report as the responsibility of managing the Company, as well as the Company’s Financial Documents as stated in the Act.

6. Prepare Financial Statements based on Financial Accounting Standards and submit them to Public Accountants for audit.

7. Submitting Annual Reports including Financial Statements to the GMS for approval and approval, as well as reports on Company rights not recorded in the books as a result of written off accounts.

8. Provide an explanation at the GMS regarding the Annual Report.

9. Deliver the Balance Sheet and Profit and Loss Statements that have been ratified by the GMS to the Minister in charge of Law and Human Rights in accordance with the provisions of the Laws and Regulations.

10. Submitting Reports on Changes in the composition of Shareholders, Directors and Board of Commissioners to the Minister of Law and Human Rights.

11. Keep a List of Shareholders, Special Lists, Minutes of GMS, Minutes of Board of Commissioners and Minutes of Meeting of Directors, Annual Reports, and Corporate Financial Documents and other Company documents.

12. Maintain Company documents, including List of Shareholders, Special Lists, Minutes of GMS, Minutes of Board of Commissioners Meetings, Minutes of Board of Directors Meetings, Annual Reports, and Corporate Financial Documents and other Company documents.


13. Menyusun sistem akuntansi sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan berdasarkan prinsip-prinsip pengendalian intern, terutama fungsi pengurusan, pencatatan, penyimpanan dan pengawasan.

14. Memberikan laporan berkala menurut cara dan waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta laporan lainnya setiap kali diminta oleh Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham.

15. Menyiapkan susunan organisasi Perusahaan lengkap dengan perincian dan tugasnya.

16. Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta anggota Dewan Komisaris dan para Pemegang Saham.

17. Menyusun dan menetapkan rancangan dan rumusan (blueprint) Perusahaan.

18. Menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar dan RUPS berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

13. Develop an accounting system in accordance with Financial Accounting Standards and based the principles of internal control, especially the functions of management, recording, storage and supervision.

14. Provide periodic reports in a manner and time in accordance with applicable regulations, as well as other reports whenever requested by the Board of Commissioners and / or Shareholders.

15. Prepare the organizational structure of the Company complete with details and duties

16. Provide an explanation of everything that is asked or requested by members of the Board of Commissioners and Shareholders.

17. Arrange and determine the design and formulation ( blueprint ) of the Company.

18. Carry out other obligations in accordance with the provisions stipulated in the Articles of Association and the GMS based on the Laws and Regulations.

WEWENANG DAN HAK DIREKSI

1. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan.2. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada

seorang atau beberapa orang anggota Direksi untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perusahaan di dalam dan di luar Pengadilan.

3. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi karyawan Perusahaan. Ketentuan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut meliputi penetapan gaji, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan Peraturan Perundang-undangan dan RUPS.

4. Mengangkat dan memberhentikan karyawan Perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

5. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilikan kekayaan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain Perusahaan sesuai Peraturan Perundang-undangan, Anggaran Dasar dan RUPS.

AUTHORITY AND RIGHTS OF THE BOARD OF DIRECTORS

1. Establish Company management policies.2. Regulates the surrender of the power of the Board

of Directors to one or several members of the Board of Directors to make decisions on behalf of the Board of Directors or represent the Company inside and outside the Court.

3. Set the provisions of the employment of the Company including the determination of salaries, pensions or old-age benefits and other income for the Company’s employees. Provisions are determined based on the prevailing laws and regulations. These provisions include the stipulation of salary, pension or old age guarantee and other income for workers who exceed the obligations stipulated in the Laws and GMS.

4. Appoint and dismiss Company employees based on Company employment regulations and applicable laws and regulations.

5. Take all actions and other actions regarding the management and ownership of the Company’s assets, bind the Company to other parties and / or other parties of the Company in accordance with Legislation, Articles of Association and GMS.

PENDELEGASIAN WEWENANG

Direksi dapat mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada anggota Direksi lainnya, pekerja, dan pihak di luar Perusahaan dengan dikukuhkan dalam suatu surat keputusan, surat edaran dan/atau surat kuasa Direksi. Hal ini dilakukan berdasarkan analisa yang seksama untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan.

KEWENANGAN DIREKSI YANG MEMERLUKAN PERSETUJUAN TERTULIS DEWAN KOMISARIS:

1. Mengagunkan aset tetap untuk penarikan kredit jangka pendek (sampai dengan 5 (lima) tahun);

2. Mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain untuk jangka waktu diatas 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/BOT), Bangun Milik Serah (Build Own Transfer/BOwT) dan Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate/BTO), kerjasama usaha, dan kerjasama lainnya;

3. Menerima atau memberikan pinjaman jangka menengah/panjang (diatas 5 (lima) tahun), kecuali (utang atau piutang) yang timbul karena transaksi bisnis dan pinjaman yang diberikan kepada anak Perusahaan Perseroan dengan ketentuan pinjaman kepada anak Perusahaan Perseroan dilaporkan kepada Dewan Komisaris;

4. Menghapuskan dari pembukuan atas : i. Persediaan barang matiii. Aset tetap karena kondisi tertentu, yaitu

aset tetap yang hilang, musnah, total lost, biaya pemindahtanganannya lebih besar dari pada ekonomis yang diperoleh dari hasil pemindahtanganan, dibongkar, tidak lagi menajdi milik atau dikuasai oleh Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

5. Menetapkan dan merubah logo Perseroan;6. Membentuk yayasan, organisasi dan/atau

perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan yang dapat berdampak bagi Perseroan;

7. Pembebanan biaya Perseroan yang bersifat tetap dan rutin untuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan;

8. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Pengawas Internal;

DELEGATION OF AUTHORITY

The Board of Directors can delegate part of its authority to other members of the Board of Directors, employees, and parties outside the Company with confirmation in a decree, circular letter and / or letter authorities of the Board of Directors. This is done by careful analysis to avoid errors in decision making.

AUTHORITY OF THE BOARD OF DIRECTORS THAT REQUIRES WRITTEN APPROVAL FROM THE BOARD OF COMMISSIONERS:

1. Applying fixed assets for withdrawal of short-term loans (up to 5 (five) years);

2. Collaborating with business entities or other parties for a period of more than 5 (five) years up to 10 (ten) years in the form of joint licensing, management contracts, leasing assets, Joint Operations (KSO), Build Operate Transfer, Build Own Transfer / BOwT and Wake Build Operate Transfer, joint ventures, and other collaborations;

3. Receiving or providing medium / long term loans (above 5 (five) years), except (debt or receivables) arising from business transactions and loans given to the Company’s subsidiaries with loan terms to the Company’s subsidiaries reported to the Board of Commissioners;

4. Eliminate from accounting for:i. Inventory of dead goodsii. Fixed assets due to certain conditions, namely

fixed assets are lost, destroyed, total lost, handover cost greater than the economically obtained from the alienation, dismantled, is no longer an advanced-owned or controlled by the Company pursuant to laws and regulations, court decisions enforceable permanent law;

5. Establish and change the Company’s logo;6. Forming foundations, organizations and / or

associations that are directly or indirectly related to the Company that can have an impact on the Company;

7. The imposition of regular and routine Company fees for foundations, organizations and / or associations that are directly or indirectly related to the Company;

8. Appoint and dismiss the Corporate Secretary and / or Head of the Internal Supervisory Unit;


KEWENANGAN DIREKSI YANG DAPAT DILAKUKAN SETELAH MENDAPAT TANGGAPAN TERTULIS DARI DEWAN KOMISARIS DAN PERSETUJUAN RUPS:

1. Mengagunkan aset tetap untuk penarikan kredit jangka menengah/panjang (diatas 5 (lima) tahun);

2. Mengikat Perusahaan sebagai penjamin (borg atau avalis);

3. Penerbitan obligasi dan surat utang lainnya oleh Perseroan;

4. Pembelian kembali saham Perseroan (buy back);5. Melakukan kerjasama dengan badan usaha atau

pihak lain untuk jangka waktu diatas 10 (sepuluh) tahun berupa berupa kerjasama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/BOT), Bangun Milik Serah (Build Own Transfer/BOwT) dan Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate/BTO), kerjasama usaha, dan kerjasama lainnya;

6. Melakukan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain dalam bentuk pinjam pakai;

7. Mengalihkan set tetap Perseroan kecuali aset tetap bergerak dengan umur ekonomis yang lazim berlaku dalam industri pada umumnya sampai dengan 5 (lima) tahun;

8. Melakukan penyertaan modal pada perusahaan lain (termasuk penambahan penyertaan modal pada anak perusahaan/perusahaan patungan) dan penyertaan modal untuk pendirian anak perusahaan/perusahaan patungan;

9. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan/atau melepaskan, penyertaan pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan/perusahaan patungan;

10. Tidak menagih lagi piutang macet yang telah dihapusbukukan;

11. Melakukan tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan, kecuali penggantian Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan/Perusahaan patungan.

BOARD OF DIRECTORS’ AUTHORITY CAN BE DONE AFTER RECEIVING WRITTEN RESPONSES FROM THE BOARD OF COMMISSIONERS AND AGM APPROVAL:

1. Applying fixed assets for medium / long term credit withdrawals (above 5 (five) years);

2. Binding the Company as guarantor

3. Issuance of bonds and other debt instruments by the Company;

4. Buy back of the Company’s shares ( buy back );5. Collaborating with business entities or other

parties for a period of more than 10 (ten) years in the form of cooperation licenses, management contracts, leasing assets, Joint Operations (KSO), Build Operate Transfers, Build Own Transfer / BOwT and Build Operate Transfer, joint ventures, and other collaborations;

6. Cooperating with business entities or other parties in the form of loan use;

7. Transferring the fixed set of the Company except the fixed assets move with the economic life that is generally applicable in the industry in general up to 5 (five) years;

8. Participate in capital in other companies (including the addition of capital participation in subsidiaries / joint ventures) and equity participation for the establishment of subsidiaries / joint ventures;

9. Conduct merger, consolidation, takeover and / or release, participation in separation, and dissolution of subsidiaries / joint ventures;

10. No more collecting bad debts that have been written off;

11. Take actions that have not been determined in the Company’s Work Plan and Budget, except for the replacement of the Directors and Board of Commissioners of the Subsidiary / Joint Venture.

KOMPOSISI DAN PEMBAGIAN TUGAS DIREKSI

KOMPOSISI DIREKSI

Berdasarkan SK Pemegang Saham Komposisi Direksi awal tahun 2018 adalah sebagai berikut:

COMPOSITION AND DISTRIBUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS ‘DUTIES

COMPOSITION OF DIRECTORS

Based on the Shareholders’ Decree of the composition of the Board of Directors beginning in 2018 are as follows:

Komposisi Direksi mengalami perubahan berdasarkan Surat Keputusan Pemegang Saham:• Memberhentikan dengan hormat Sdr. Mohamad

Cholidi sebagai Direktur Utama dan mengangkat Sdr. Gede Meivera Utama Adnjana Putra menjadi Direktur Utama sesuai Surat Keputusan Nomor SK-106/MBU/04/2018 dan Nomor 3.06/SKPTS/R/13/2018 tanggal 20 April 2018

• Memberhentikan dengan hormat Sdri. Flora Pudji Lestari sebagai Direktur dan mengangkat Sdr. Sucipto Prayitno menjadi Direktur Komersil sesuai Surat Keputusan Nomor SK-188/MBU/06/2018 dan Nomor 3.07/SKPTS/R/48/2018 tanggal 8 Juni 2018

Sehingga susunan Direksi setelah masa perubahan adalah sebagai berikut:

The composition of the Board of Directors changes according to the Shareholders ‘ Decree:• Dismissing respectfully, bro. Mohamad Cholidi

as President Director and appoint Brother Gede Meivera Utama Adnjana Putra became President Director in accordance with Decree Number SK-106 / MBU / 04/2018 andNumber 3.06 / SKPTS / R / 13/2018 dated April 20, 2018

• Dismissing Dear Lady Flora Pudji Lestari as Director and appoints Mr. Sucipto Prayitno became Commercial Director in accordance SK- Decree No. 188 / MBU / 0 6/2018 and No. 3.0 7 / SKPTS / R / 48/2018 dated June 8,2018

So that the composition of the Board of Directors after the period of change is as follows:

KOMPOSISI DIREKSI AWAL TAHUN 2018BOARD OF DIRECTORS ’ COMPOSITION IN THE BEGINING OF 2018

NamaNameNo

Mohamad Cholidi

Flora Pudji Lestari

Daniyanto

1

2

3

Direktur UtamaPresident Director

DirekturDirector

DirekturDirector

Surat Keputusan Pemegang Saham No. K-36/MBU/02/2017 dan No. 3.06/SKPTS/R/19/2017 sebagai Direktur Utama

Shareholder Decree No. K-36 / MBU / 02/2017 andNo. 3.06 / SKPTS / R / 19/2017 as Managing Director

Surat Keputusan Pemegang Saham No. K-36/MBU/02/2017 dan No. 3.06/SKPTS/R/19/2017 sebagai Direktur

Shareholder Decree No. K-36 / MBU / 02/2017 andNo. 3.06 / SKPTS / R / 19/2017 as Director

Surat Keputusan Pemegang Saham No. K-36/MBU/02/2017 dan No. 3.06/SKPTS/R/19/2017 sebagai Direktur

Shareholder Decree No. K-36 / MBU / 02/2017 andNo. 3.06 / SKPTS / R / 19/2017 as Director

JabatanPosition



ETIKA JABATAN

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dewan Direksi harus senantiasa bertindak sesuai dengan etika jabatan sebagai berikut: 1. Menghindari terjadinya benturan kepentingan

a. Anggota Dewan Direksi dilarang melakukan transaksi yang mempunyai benturan kepentingan;

b. Anggota Dewan Direksi wajib mengisi Daftar Khusus yang berisikan kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada perusahaan lain;

c. Anggota Dewan Direksi wajib melakukan pengungkapan atas benturan kepentingan yang bersangkutan tidak boleh melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan hal tersebut

2. Senantiasa menjaga kerahasiaan informasi;a. Direksi bertanggung jawab untuk menjaga

kerahasiaan informasi Perusahaan;b. Informasi rahasia yang diperoleh sewaktu

menjabat sebagai anggota Dewan Direksi harus tetap dirahasiakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

c. Anggota Dewan Direksi dilarang mengambil keuntungan pribadi dari kegiatan Perusahaan, selain gaji dan fasilitas yang diterimanya sebagai anggota Dewan Direksi, yang ditentukan oleh RUPS;

d. Senantiasa mematuhi segenap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan keputusan RUPS;

e. Memberikan contoh keteladanan dengan mendorong terciptanya perilaku etis dan menjunjung tinggi standar etika Perusahaan

3. Menghindari Korupsi dan PenyuapanDewan Direksi senantiasa mencegah dan menghindarkan diri dari praktik-praktik korupsi, gratifikasi, dan penyuapan dalam cara dan bentuk apapun untuk kepentingan apapun yang diyakini dianggap dapat merugikan Perusahaan.

ETIKA BISNIS DAN ANTI KORUPSI

1. Direksi dilarang untuk memberikan atau menerima, baik langsung maupun tidak langsung sesuatu yang berharga kepada pelanggan atau seorang pejabat Pemerintah untuk mempengaruhi atau sebagai imbalan atas apa yang telah dilakukannya sesuai Peraturan Perundangundangan yang berlaku;

2. Direksi dilarang menerima suatu tanda terima kasih dalam kegiatan usaha seperti hadiah, sumbangan atau fasilitas hiburan.

ETHICAL STANDPOINTS

In carrying out its duties and functions the Board of Directors must always act in accordance with the ethical position as follows:1. Avoid conflicts of interest

a. Members of the Board of Directors are prohibited from conducting transactions that have a conflict of interest;

b. Members of the Board of Directors must fill out a Special List containing their share ownership and / or their family in another company;

c. Members of the Board of Directors must disclose the conflict of interest of the concerned party may not involve themselves in the decision making process of the Board of Commissioners relating to this matter

2. Always maintain the confidentiality of information;a. The Directors are responsible for maintaining

the confidentiality of Company information;b. Confidential information obtained while serving

as a member of the Board of Directors must be kept confidential in accordance with the applicable Laws and Regulations;

c. Members of the Board of Directors are prohibited from taking personal advantage of the Company’s activities, other than salaries and facilities received as members of the Board of Directors , which are determined by the GMS ;

d. Always comply with all applicable laws and regulations, Articles of Association and decisions of the GMS ;

e. Providing exemplary example by encouraging the creation of ethical behavior and upholding the Company’s ethical standards

3. Avoid Corruption and BriberyThe Board of Directors always prevents and refrain from corrupt practices, gratification, and bribery in the way and in any form for any purpose that is believed to be considered to be adverse to the Company.

BUSINESS ETHICS AND ANTI-CORRUPTION

1. The Board of Directors is prohibited from giving or receiving, directly or indirectly something of value to the customer or a Government official to influence or as a reward for what he has done in accordance with the applicable Laws and Regulations;

2. Directors are prohibited from receiving a token of thanks in business activities such as gifts, donations or entertainment facilities.

BENTURAN KEPENTINGAN

Sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011, Direksi PTPN XI dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan, dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan BUMN yang bersangkutan selain penghasilan yang sah. Pada tahun 2018, Direksi PTPN XI telah menandatangani pakta integritas dan pernyataan tertulis terkait independensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya serta menyatakansecara tertulis hal-hal yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan terhadap dirinya.

KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI

Direksi telah melaporkan kepada Sekretaris Perusahaan mengenai kepemilikan saham Direksi dan/ atau keluarganya pada Perusahaan lain seperti tersaji pada tabel berikut:

CONFLICT OF INTEREST

In accordance with SOE Minister’s Regulation Number PER-01 / MBU / 2011, Directors of PTPN XI are prohibited from taking actions that have a conflict of interest, and take personal advantage, either directly or indirectly from the decision making and activities of the BUMN in addition to legitimate income. In 2018 , the Board of Directors of PTPN XI has signed an integrity pact and written statement regarding independence in carrying out their duties and functions and stated in writing things that have the potential to cause a conflict of interest with him.

DIRECTORS’ SHARE OWNERSHIP

The Board of Directors has reported to the Corporate Secretary regarding the ownership of the Board of Directors and / or his family to other Companies as presented in the following table:

KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSISHARE OWNERSHIP OF THE BOARD OF DIRECTORS

NamaName

Gede Meivera Utama Adnjana Putra

Daniyanto

Sucipto Prayitno

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Kepemilikan Saham Pribadi pada Perusahaan

Private Share Ownership In The Company

Ya | Yes Ya | Yes Ya | YesTidak | Not Tidak | Not Tidak | Not

Kepemilikan Saham Keluarga pada Perusahaan

Family Share Ownership InThe Company

Kepemilikan Saham pada Perusahaan lain

Share Ownership In Other Companies

SUSUNAN DIREKSI SETELAH MASA PERUBAHAN STRUCTURE OF DIRECTORS AFTER THE PERIOD OF CHANGE

NamaNameNo

Gede Meivera Utama Adnjana Putra

Daniyanto

Sucipto Prayitno

1

2

3


Direktur OperasionalDirector of Operations

Direktur KomersilCommercial Director

Surat Keputusan Pemegang Saham No. SK-106/MBU/04/2018 dan No. 3.06/SKPTS/R/13/2018 sebagai Direktur Utama

Shareholder Decree No. SK-106 / MBU / 04/2018 and No. 3:06 / SKPTS / R / 13/2018 ssa Managing Director

Surat Keputusan Pemegang Saham No. SK-36/MBU/02/2017 dan No. 3.06/SKPTS/R/19/2017 sebagai Direktur

Shareholder Decree No. SK-36 / MBU / 02/2017 and No. 3.06 / SKPTS / R / 19/2017 as Director

Surat Keputusan Pemegang Saham No. SK-188/MBU/06/2018 dan No. 3.07/SKPTS/R/48/2018 sebagai Direktur Komersil

Shareholder Decree No. SK-188 / MBU / 06/2018 and No. 3.07 / SKPTS / R / 48/2018as Commercial Director

JabatanPosition



INDEPENDENSI DIREKSI

Anggota Direksi PTPN XI tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham pengendali yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

PELAKSANAAN TUGAS DIREKSITAHUN 2018

Guna mendukung pencapaian target Perusahaan yang tercantum dalam RKAP 2018, Direksi melakukan beberapa program kerja baik operasional maupun keuangan, yang meliputi:

PROGRAM KERJA ON FARMBeberapa program kerja on farm mencakup peningkatan produktivitas, rendemen, dan kontinuitas pasokan bahan baku tebu.

PROGRAM KERJA OFF FARMProgram kerja off farm meliputi kinerja dalam pabrik dan pengolahan hasil produksi. Program ini meliputi kapasitas pabrik, efisiensi pabrik, suplesi bahan bakar, serta keajegan giling, kualitas produk, dan penanganan limbah.

PROGRAM KERJA SUMBER DAYA MANUSIAProgram kerja yang ditempuh adalah peningkatan kompetensi karyawan.

PROGRAM KERJA KEUANGAN1. Monitoring pencapaian target RKAP 2018 secara

periodik.2. Penataan dan penyempurnaan proses bisnis

keuangan Perusahaan dengan memanfaatkan teknologi informasi.

3. Melakukan optimalisasi pengendalian biaya.4. Meningkatkan hubungan baik dengan Perbankan

dan Lembaga Keuangan Non Perbankan.5. Mendapatkan alternatif pendanaan yang lebih

efisien.6. Optimalisasi likuiditas Perusahaan.7. Mendapatkan pinjaman kredit modal kerja untuk

mendukung pendanaan operasional Perusahaan yang bersifat eksploitasi.

8. Mendapatkan pinjaman kredit investasi untuk mendukung pendanaan investasi Perusahaan.

BOARD OF DIRECTOR’S INDEPENDENCE

PTPN XI Board of Directors members do not have financial, management, share ownership, and / or family relations with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and / or controlling Shareholders who can influence their ability to act independently.

DUTIES OF DIRECTORS OF OPERATIONS 2018

To support the achievement of the Company’s targets listed in the 201 8 RKAP , the Directors conduct several work programs both operational and finance, which includes:

ON FARM WORK PROGRAMSome work programs on farm includes increasing productivity, yield, and continuity of supply of sugar cane raw materials.

OFF FARM WORK PROGRAMOff farm work program includes performance in factories and processing of production. This program covers plant capacity, plant efficiency, fuel supply, and milling, product quality and waste handling.

HUMAN RESOURCE WORK PROGRAMThe work program taken is increasing employee competency.

FINANCIAL WORK PROGRAM1. Monitoring target 201 8 periodically CBP.

2. Arrangement and improvement of the Company’s financial business processes by utilizing information technology.

3. Optimizing cost control.4. Improve good relations with Banks and Non-

Banking Financial Institutions.5. Get more efficient funding alternatives.

6. Optimization of the Company’s liquidity.7. Obtain a working capital credit loan to support the

operational funding of the Company’s exploitation nature.

8. Obtain investment credit loans to support funding of the Company’s investment.

9. Memberikan pendanaan bagi petani tebu rakyat melalui mekanisme KUR (Kredit Usaha Rakyat) dimana PTPN XI bertindak sebagai off taker dan mediator antara pihak perbankan dan petani tebu rakyat.

PROGRAM KERJA PENGEMBANGAN USAHABeberapa program kerja di bidang pengembangan usaha, meliputi:1. Modernisasi on farm dan off farm.2. Studi kelayakan fermentasi bagasse pellet tebu

Pabrik Gula3. Studi kelayakan pabrik gula cair4. Studi kelayakan pemanfaatan aset5. Pengembangan Air Minum Dalam Kemasan

(AMDK)6. Kerja sama Workshop Kanigoro7. Kerja sama budidaya edamame8. Pengembangan Heritage & Education Park.

PROGRAM KERJA PEMASARAN1. Menjalin komunikasi bisnis yang lebih efektif

secara formal dan informal untuk mendukung penjualan dan mempermudah dalam penyelesaian masalah

2. Melakukan penjualan dengan penyerahan setelah persediaan tersedia dengan pembayaran uang muka untuk menjaga likuiditas perusahaan serta mengoptimalkan harga penjualan menuju 10% di atas harga pokok produksi RKAP 2018

3. Menjalin hubungan dengan calon pembeli baru baik yang ada di wilayah kerja maupun di luar wilayah kerja termasuk pembeli industri.

4. Mengevaluasi pola kejasama distribusi gula premium PG Semboro untuk perbaikan kinerja

5. Melakukan perencanaan pengembangan pola distribusi gula kemasan dengan merek eleven

6. Menjaga kepuasan pelanggan (zero claim) dengan melakukan monitoring mutu dan persediaan bersama divisi lain dan pabrik gula

7. Membuat aplikasi administrasi penjualan komprehensif

8. Pembenahan internal melalui peningkatan peran dan fungsi pemasaran serta organisasi pendukung penjualan ritel dengan dukungan pelatihan karyawan, agar menjadi pemasar yang berorientasi pada target penjualan dan kepuasan pelanggan

PROGRAM KERJA PENDUKUNGPengawasanPengawasan diperlukan dalam pencapaian target RKAP 2018. Dengan mengawal pencapaian target dan proses bisnis yang dijalankan diharapkan aktivitas operasional Perusahaan tidak menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

9. Providing funding for people’s sugar cane farmers through the KUR (People’s Business Credit) mechanism where PTPN XI acts as an off taker and mediator between the banks and the people of the sugar cane farmers.

BUSINESS DEVELOPMENT WORK PROGRAMSome work programs in the field of development business, including:1. Modernization on farm and off farm .2. Feasibility study of sugar cane pellet bagasse

fermentation3. Feasibility study on liquid sugar4. Study of the feasibility of utilizing assets5. Development Bottled Drinking Water (AMDK)

6. Cooperating with Kanigoro Workshop7. Cooperation in edamame cultivation8. Development of Heritage & Education Park .

MARKETING WORK PROGRAM1. Establish more effective business communication

formal and informal to support sales and make it easier to solve problems

2. Make sales with submission after inventory is available with payment of money advance to maintain company liquidity as well optimize sales prices to 10% at or the cost of production of the RKAP 201 8

3. Establishing relationships with prospective new buyers is good in the work area or outside the region employment including industrial buyers.

4. Evaluating the pattern of cooperation in sugar distribution Semboro PG premium for performance improvement

5. Planning pattern development packaging sugar distribution with eleven brand

6. Maintain customer satisfaction (zero claim) with quality and inventory monitoring with other divisions and sugar factories

7. Make a sales administration application comprehensive

8. Internal improvement through increasing roles and marketing functions and supporting organizations retail sales with training support employees, to become oriented marketers on sales targets and customer satisfaction

SUPPORT WORK PROGRAMSupervisionSupervision is needed in achieving the RKAP target 201 8. By guarding the achievement of targets and processes the business being run is expected to be operational activities The company does not deviate from the provisions has been established.


Sekretaris PerusahaanSekretaris Perusahaan memiliki peranan penting guna mendukung terwujudnya corporate communication yang efektif terhadap eksternal maupun internal Perusahaan. Program kerja sekretaris Perusahaan diharapkan mampu mewujudkan image Perusahaan yang positif, komunikasi ekternal yang positif, dan penerapan good corporate Perusahaan yang efektif.

Hukum dan AsetProgram ini dilakukan guna menjaga dan mengoptimalkan kepemilikan aset Perusahaan.

Manajemen RisikoProgram kerja berupa identifikasi potensi risiko terhadap pencapaian target serta menentukan mitigasi risiko yang ditempuh Perusahaan.

PengadaanProgram kerja berupa perencanaan pengadaan dan skala prioritas selama satu tahun beroperasi.

Teknologi InformasiProgram kerja berupa mengembangkan dan memelihara infrastruktur teknologi informasi agar berjalan optimal.

Company SecretaryCorporate Secretary has an important role support the realization of corporate communication effective against both external and internal Company. Work program of the Corporate Secretary expected to be able to realize the Company’s image positive, positive, and external communication the application of good corporate Effective company.

Law and AssetsThis program is carried out to protect and optimize ownership of Company assets.

Risk managementWork program in the form of identifying potential risks towards achieving targets and determining mitigation risks taken by the Company.

ProcurementWork program in the form of procurement planning and priority scale for one year of operation.

Information TechnologyWork program in the form of developing and maintain information technology infrastructure so running optimally.

EVALUASI KINERJA DIREKSI

Indikator kinerja Direksi tercakup dalam Key Performance Indicators (KPI) Korporat/Direksi, yangditetapkan bersamaan dengan penetapan RKAP tahunan. adapun evaluasi capaian KPI Korporat/ Direksi dilakukan oleh KaP yang ditunjuk melakukan audit laporan keuangan. Kinerja Direksi tahun 2018 mencapai skor 41.35 seperti tersaji pada table berikut:

DIRECTORS PERFORMANCE EVALUATION

The performance indicators of the Directors are included in the Corporate / Directors Key Performance Indicators (KPI), which were set together according to the determination of the annual RKAP. As for the performance evaluation of Corporate / Directors KPI, it is conducted by the appointed public accounting firm to conduct the financial statement audits. The Directors’ performance in 2018 reached a score of 41.35, as presented in the following table:

EVALUASI KINERJA DIREKSIPERFORMANCE EVALUATION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Aspek dan IndikatorAspects & Indicators

ASPEK FINANCIAL | FINANCIAL ASPECT

Profitability Ratios

a. EBITDA to Sales Ratio

b. Net Profit to Total Assets Ratio

c. Net Profit Margin

d. Earning Quality

Ratios Coverage

a. Adjusted OCF to Current Liabilites Ratio

b. EBITDA to Interest Ratio

Corporate Size Growth Ratios

a. Revenue Growth

b. Assets Growth

Cash-Generating Ratios:

a. Adjusted Cash Flow to Assets Ratio

b. Adjusted Cash Flow to Sales Ratio

Total Aspek Finansial | Total for Financial Aspects

ASPEK OPERASIONAL | OPERATIONAL ASPECTS

Production Growth - On Farm Level

Tebu | Sugar Cane

Production Growth - Ending Product

Gula Kristal Putih ( GKP ) | White Crystal Sugar

Crop Fertilizing ( Ton Pupuk TM + TBM )

Tebu | Sugar Cane

Plant Utilization Rate

Sugar Mills

Total Aspek Operasional | Total for Operational Aspects

5,00

5,00

5,00

5,00

15,00

10,00

7,50

7,50

5,00

10,00

75,00

5,00

5,00

5,00

5,00

20,00

14,28

0,50

0,88

2.626,62

68,83

283,49

171,47

124,87

13,15

23,00

18,61

6,27

77,72

95,17

14,55

(1,72)

(7,43)

85,25

(5,98)

173,64

71,82

115,83

(1,47)

(6,34)

(3,78)

5,36

68,69

82,69

101,91

(344,06)

(849,10)

3,25

(8,69)

61,25

41,88

92,75

(11,17)

(27,56)

(20,31)

85,45

88,38

86,89

5,00 -

-

0,16

-

6,13

3,14

6,96

-

-

21,39

-

5,00

5,00

5,00

15,00

BobotWeight

RKAP 20182018 RKAP

Realisasi 20182018

Realization

Capaian (%)Achievement

(%)

NilaiScore

No

1

2

3

4

1

2

3

4


FREKUENSI PERTEMUAN DAN TINGKAT KEHADIRAN DIREKSI

RAPAT DIREKSI

Umum1. Rapat diadakan oleh Direksi secara berkala

minimal sekali dalam sebulan tergantung kebutuhan Perusahaan dan harus dicatat dalam risalah rapat.

2. Rapat Direksi dapat dilaksanakan di kantor Perusahaan, di tempat kegiatan usaha Perusahaan atau di wilayah lain di Indonesia.

Prosedur1. Panggilan Rapat Direksi dilakukan secara tertulis

oleh anggota Direksi yang berhak mewakili Perusahaan dan disampaikan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari sebelum rapat diadakan.

2. Semua Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama atau oleh Direktur lain yang ditunjuk untuk keperluan rapat tersebut. Apabila tidak ada penunjukan maka salah satu Direktur yang tertua dalam jabatan yang memimpin rapat. Apabila terdapat lebih dari satu Direktur tertua dalam jabatan, maka Direktur terlama dalam jabatan dan tertua dalam usia yang bertindak sebagai pimpinan rapat Direksi.

3. Mekanisme Kehadirana. Seorang anggota Direksi hanya dapat mewakili

seorang anggota Direksi lainnya, dan berhak atas satu suara untuk dirinya pribadi serta satu suara untuk yang diwakilinya.

b. Suara abstain dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan1. Semua keputusan dalam rapat Direksi diambil

dengan musyawarah mufakat. Jika tidak dapat dilaksanakan, maka diambil dengan suara terbanyak.

2. Jika suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan rapat adalah sesuai dengan pendapat ketua rapat dengan memperhatikan ketentuan mengenai pertanggungjawaban yang telah ditetapkan RUPS.

3. Keputusan-keputusan yang mengikat dapat juga diambil tanpa rapat Direksi, sepanjang keputusan itu disetujui secara tertulis dan ditandatangani oleh semua anggota Direksi.

FREQUENCY OF MEETING AND LEVEL OF ATTENDANCE OF BOARD OF DIRECTORS

BOARD OF DIRECTORS MEETING

General1. Meetings are held regularly by the Directors at

least once a month depending on the needs of the Company and must be recorded in the minutes of the meeting.

2. Directors’ meetings can be held at the Company’s office, in the place of business activities of companies or in other regions of Indonesia.

Procedure1. The call of the Board of Directors Meeting is

conducted in writing by members of the Board of Directors who are entitled to represent The company and delivered within a period of time no later than 3 (three) days before the meeting is held.

2. All Directors’ Meetings are led by the Director Main or by another appointed Director for the purposes of the meeting. If not there appointment of one of the oldest Directors in the position leading the meeting. If there are more than one oldest Director in position, then the longest Director in office and oldest in age who acts as leader Board of Directors meeting.

3. Attendance Mechanisma. A member of the Board of Directors can only

represent another member of the Board of Directors, and has the right for one vote for himself and one for himself the vote for the one it represents.

b. Abstention was deemed to agree to the proposal submitted at the meeting.

Decision Making Mechanism1. All decisions in the Board of Directors meeting

are taken with consensus agreement. If you can’t implemented, it is taken by voice the most.

2. If the vote agrees and disagrees with the amount, then the meeting’s decision is in accordance with the opinion of the chairman of the meeting by paying attention provisions regarding liability has been determined by the GMS.

3. Binding decisions can also taken without a Board of Directors meeting, as long as the decision it was agreed in writing and signed by all members of the Board of Directors.

EVALUASI KINERJA DIREKSIPERFORMANCE EVALUATION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Aspek dan IndikatorAspects & Indicators

ASPEK ADMINISTRASI | ADMINISTRATION ASPECT

Ketepatan Penyampaian LaporanAccuracy of Report Submission

a. Laporan Manajemen Audited 2017 a. Audited 2017 Management Report b. RKAP 2018 c. Laporan Lain ( PMN ) c. Other Reports (PMN)

Efektivitas Penyaluran Pinjaman KemitraanEffectiveness of Partnership Loan Distribution

Kolektabilitas Pinjaman KemitraanCollectability of Partnership Loans

Total Aspek AdministrasiTotal for Administration Aspects

Total | Total

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

5,00

100,00

28/02/18

16/10/17

10 Bulan Berikut

The Following 10 Months

100,00

90,39

28/02/18

16/10/17

10 Bulan Berikut

The Following 10 Months

90,09

96,41

100

100

100

90,09

106,66

1,00

1,00

1,00

0,90

1,07

4,97

41,35

BobotWeight

RKAP 20182018 RKAP

Realisasi 20182018

Realization

Capaian (%)Achievement

(%)

NilaiScore

No

1

2

3


Risalah Rapat1. Setiap Rapat Direksi harus dicatat dalam risalah

rapat dan harus pula dicantumkan pendapat yang berbeda (dissenting opinion).

2. Risalah Rapat harus ditandatangani oleh Ketua Rapat Direksi dan oleh salah seorang anggota.

3. Direksi yang ditunjuk atau hadir berhak menerima salinan risalah rapat Direksi.

Minutes of Meetings1. Each Board of Directors Meeting must be recorded

in the minutes meetings and opinions must also be included different (dissenting opinion).

2. Minutes of Meeting must be signed by the Chairperson Board of Directors’ meeting and by a member.

3. Appointed Directors or attendees are entitled to receive copy of the minutes of the Board of Directors meeting.

DAFTAR RAPAT DIREKSI DAN TINGKAT KEHADIRANLIST OF BOARD OF DIRECTORS MEETINGS AND ATTENDANCE RATE

TanggalDate

18 Januari 2018January 18, 2018

12 Februari 2018February 12, 2018

1 Maret 2018March 1, 2018

24 April 2018April 24, 2018

7 Mei 2018May 7, 2018

4 Juni 2018June 4, 2018

20 Juni 2018June 20, 2018

9 Juli 2018July 9, 2018

10 Juli 2018July 10, 2018

1

2

3

4

5

6

7

8

9

100%

`100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Progres pelaksanaan PMN, Cash Flow perusahaan, Transformasi BisnisProgress of implementing PMN, Cash Flow company, Business Transformation

Pendanaan PMN PTPN XI dan Kebijakan Pengurusan PerseroanPTPN XI PMN Funding and Company Management Policy

1. Pembahasan Kebutuhan Kredit Investasi Kekurangan Dana PMN

2. Pembahasan Penambahan Fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menjadi Rp. 500.000.000.000,-

1. Discussion of the Need for Investment Loans Lacking PMN Funds2. Discussion on the Addition of Working Capital Credit

Facilities from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk to Rp.500,000,000,000, -

Program Pengenalan Direksi dan Sasaran Strategis BoD baruNew BoD Introduction and Strategic Target Program

Rencana penjualan gula MSPlan for selling MS sugar

1. Progres Proyek Revitalisasi PG Jatiroto dan PG Assembagus 2. Persiapan Giling Tahun 20181. Progress of PG Jatiroto and PG Assembagus Revitalization

Project2. Preparation of Milling in 2018

Progres pendanaan dan pencairan dana pendamping dari Perbankan untuk proyek revitalisasi pabrik melalui Penyertaan Modal Negara (PMN)Funding progress and disbursement of matching funds from Banks forfactory revitalization projects through State Capital Participation (PMN)

1. Pengenalan Direksi baru dan Pendanaan operasional melalui LTC penjualan gula milik,

2. Persiapan kunjungan Komisi 2 DPRD Kab. Situbondo terkait giling PG Asembagus

1. Introduction of new Directors andoperational Funding through proprietary LTC sugar sales,

2. Preparation for the visit of the Commission 2 DPRD Kab. Situbondo is related to grinding Asembagus PG

Evaluasi & Penataan Struktur Organisasi Perusahaan & Penataan PJPEvaluation & Structuring of Company Organizational Structure & PJP Arrangement

No TopikTopics

Tingkat Kehadiran DireksiBoard of DirectorsAttendance Level

TanggalDate

29 Agustus 2018August 29, 2018

17 September 2018September 17, 2018

16 Oktober 2018October 16, 2018


15 November 2018November 15, 2018

17 November 2018November 17, 2018

19 Desember 2018Dec 19 2018

10

11

12

13

14

15

16

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Rencana Pembelian Lahan HGU GlenavisPlans for Purchasing Land for HGU Glenavis

Rencana Import Raw SugarPlan to Import Raw Sugar

Pembahasan mengenai Raw Sugar, Tetes Retail dan Diversifikasi dan HilirisasiDiscussion about Raw Sugar, Drops Retail and Diversification and Downstreaming

1. Kerjasama pemasaran Cottage HGU Baluran Indah 2. Kinerja keuangan perusahaan rugi 3. Diversifikasi dan Hilirisasi 4. Kerjasama penggilingan batu di areal HGU Baluran 5. Progres Proyek PMN 6. Kerjasama pemanfaatan lahan HGU

Assembagoes oleh PT Pertamina1. Marketing collaboration of HGU Baluran Indah Cottage2. The company’s financial performance loses 3. Diversification and Downstreaming4. Cooperation in stone milling in the HGU Baluran area5. Progress of PMN Projects 6. Collaboration on the utilization of

HGU Assembagoes land by PT Pertamina

1. Ajuan Cuti Bersama tanggal 19 November 20182. Progres pengadaan Cube Sugar1. Invitation to Joint Leave on November 19, 20182. Progress in procuring Sugar Cube

Pembahasan mengenai proyek PMN, temuan SPI, pengelolaan SDM, pembinaan PG dan bahasan lainnyaDiscussion on PMN projects, SPI findings, HR management, PG coaching and other topics

1. Pembahasan tagihan pajak perusahaan 2. Penerapan Key Performance Individu (KPI) di PTPN XI3. Rencana kerjasama penjualan listrik kepada PLN4. Progres penyelesaian Proyek PMN1. Discussion of corporate tax bills2. Application of Individual Key Performance (KPI) at PTPN XI3. Plans for cooperation in the sale of electricity to PLN4. Progress on completion of PMN Projects

No TopikTopics

Tingkat Kehadiran DireksiBoard of DirectorsAttendance Level


PROGRAM PENGEMBANGAN BERKELANJUTAN

PROGRAM PENGENALAN

Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, kepada anggota Direksi yang baru ditunjuk wajib diberikan program pengenalan Perusahaan. Pelaksanaan program tersebut menjadi tanggung jawab Direktur Utama, apabila berhalangan maka program pengenalan ini menjadi tanggung jawab Dewan Komisaris Utama atau anggota Direksi yang ada. Program pengenalan BUMN dapat berupa presentasi, pertemuan, kunjungan, pengkajian dokumen atau program lainnya yang dianggap sesuai dengan Perusahaan.

Selama tahun 2018 telah dilakukan pengenalan kepada anggota Direksi yang baru menjabat, yaitu Sdr. Gede Meivera Utama Adnjana Putra selaku Direktur Utama dan Sdr. Sucipto Prayitno selaku Direktur Komersil:

1. Program pengenalan disampaikan melalui penyerahan dokumen perusahaan sesuai Surat No. AB-XB/AB/P-S/18 tanggal 2 Juli 2018 dan No. AB-XA/AB/P-S/18 tanggal 30 April 2018 berupa:

a. Company profil Perusahaanb. RKAP Perusahaan yang memuat program,

timeline dan target tahun 2018c. RJP Perusahaand. Dokumen GCG mencakup Board Manual, Code

of Corporate Governance dan Code of Conduct yang mencakup penjelasan mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham

e. Dokumen lainnya mencakup, audit internal dan eksternal serta lainnya

2. Penyampaian dalam pertemuan/rapat sesuai hasil Notulen Rapat Direksi tanggal 24 April 2018 dan tanggal 9 Juni 2018:a. Penjelasan kinerja keuangan dan operasional

b. Risiko dan permasalahan strategis yang dihadapi serta data dan informasi lainnya yang relevan

PROGRAM PELATIHAN

Program pelatihan dan pengembangan diri bagi anggota Direksi dimaksudkan untuk meningkatkan kompetensi anggota Direksi. Pelaksanaan pelatihan bagi anggota Direksi direalisasikan mengacu rencana kerja Direksi. Hasil pelatihan yang telah dijalani anggota Direksi dicatat dalam laporan.

SUSTAINABLE DEVELOPMENT PROGRAM

INTRODUCTION PROGRAM

In accordance with the Company’s Articles of Association, all newly appointed members of the Board of Directors must be given an introduction to the Company. The implementation of the program is the responsibility of the President Director, if it becomes unavailable, this introduction program becomes responsibility of the Board of Commissioners or existing members of the Board of Directors. The BUMN recognition program can be in the form of presentations, meetings, visits, document review or other programs that are deemed appropriate with the Company. During the year 2018 has made the introduction to ang got a new Board took office, y aitu Br. Gede Meivera Utama Adn jana Putra as President Director and Bro. Sucipto Prayitno as Commercial Director:

1. The introduction program is delivered by fish through the submission of company documents in accordance with Letter No. AB-XB / AB / PS / 18 dated 2 July 2018 and No. AB-XA / AB / PS / 18 dated 30 April 2018 in the form of:a. Company profile companyb. The Company’s RKAP which contains the 2018

program, timeline and targetsc. RJP Companyd. The GCG document includes the Board Manual,

Code of Corporate Governance and Code of conduct which includes an explanation of the duties and responsibilities of the Board of Directors, Board of Commissionersand Shareholders

e. D Other okumen covers, au, internal and external and others

2. Submission of meetings / meetings according to the minutes of the Board of Directors’ Meeting on April 24, 2018 and June 9 2018:a. Explanation of financial and operational

performanceb. Risk and strategic problems faced as well as

data and other relevant information

TRAINING PROGRAM

Training program and self-development for members of the Board of Directors are intended to improve competence of members of the Board of Directors. Training implementation for members of the Board of Directors realized referring Directors’ work plan. The results of the training that have been undertaken Directors are recorded in the report.

PROGRAM PELATIHAN DIREKSIBOARD OF DIRECTORS TRAINING PROGRAM 2018

Nama PelatihanName of Training

EXECUTIVE DEVELOPMENT PROGRAM“IHT manajemen keuangan dan pembiayaan perusahaan”EXECUTIVE DEVELOPMENT PROGRAM“IHT financial management and corporate financing”

Pembicara Kuliah Umum tentang Pengenalan ProfesiSpeaker of the Public Lecture on the Introduction of Professionals

Pembicara pada Kuliah Tamu Mata Kuliah Sistem Utilitas Pabrik Kimia (S1) dan Konversi Termal Biomassa (S2)Speaker at Guest Lecture Course on Chemical Plant Utility System (S1) and Biomass (S2) Thermal Conversion

Pembicara Kuliah Tamu Teknik Kimia Universitas Negeri SemarangGuest Lecturer in Chemical Engineering Semarang State University

1

2

3

4

9-10 Februari 2018February 9-10 2018

18 Agustus 2018August 18, 2018

20 September 2018September 20, 2018


Direktur UtamaDirektur Komersil

Direktur OperasionalPresident Director

Commercial DirectorDirector Of Operations

Direktur OperasionalDirector Of Operations



No TanggalDate

PesertaParticipants


REMUNERASIDEWAN KOMISARISDAN DIREKSIDASAR PENETAPAN REMUNERASI

Penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi sepenuhnya merupakan kewenangan RUPS sesuai UU Nomor 19 Tahun 2003 dan UU Nomor 40 Tahun 2007 serta ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan. Perhitungan remunerasi mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-04/MBU/2013 tanggal 19 April 2013 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris.

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III Nomor SK-172/MBU/06/2018 dan 3.07/SKPTS/40/2018 tanggal 7 Juni 2018 tentang Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara XI serta Surat Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara XI Nomor XA-SURKP/18.120 tanggal 11 Juni 2018 tentang Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara XI Tahun 2018, Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi mengalami perubahan tahun 2018 yang tersaji sebagai berikut:

BASIC DETERMINATION OF REMUNERATION

Determination of remuneration for the Board of Commissioners and Directors is entirely the authority of the GMS in accordance with Law Number 19 Year 2003 and Law Number 40 of 2007 and the provisions of the Articles of Association of the Company. The remuneration calculation refers to the Minister of SOE Regulation Number PER-04 / MBU / 2013 dated April 19, 2013 concerning Guidelines for Determining the Income of Directors and Board of Commissioners.

Based on the Decree of the Minister of State Owned Enterprises (SOEs) and Director of the Company (Persero) PT Perkebunan Nusantara III SK- No. 172 / MBU / 0 6/201 8 and 3.0 7 / SKPTS / 40/201 8 dated June 7, 2018regarding the Stipulation income of Directors and Board of Commissioners of PT Perkebunan Nusantara XI and Decree of the Board of Directors of PT Perkebunan Nusantara XI No. XA-SURKP / 18 120 dated June 11, 2018 on earnings of Directors and Board of Commissioners of PT Perkebunan Nusantara XI 2018, remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors changes in 201 8 presented as follows:

REMUNERATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TAHUN 2018REMUNERATION OF BOARD OF COMISSIONER AND BOARD OF DIRECTOR 2018

PosisiPosition

Komisaris UtamaThe main

commissioner

45% dari GajiDirektur Utama

45% of the Director’s Salary

IDR 45.000 .000 per bulan

IDR 45.000 .000 per month

Satu kali gaji, sekali dalam

setahunOne time salary,

once a year

• Tunjangan transportasi 20% dari honorarium perbulan

• Asuransi Purna Jabatan, premi ditanggung Perusahaan sebesar 25% dari honorarium dalam 1 tahun

• Fasilitas Kesehatan, dalam bentuk asuransi kesehatan atau penggantian biaya pengobatan (at cost)

• Fasilitas Bantuan Hukum, sebesar pemakaian (at cost)

• Transportation allowance of 20% of monthly honorarium

• Full-time insurance, the premium is borne by the Company in the amount of 25% of the honorarium in 1 year

• Health facilities, in the form of health insurance or reimbursement of medical expenses ( at cost )

• Legal Aid Facility, for usage ( at cost )

KebijakanPolicy

GajiSalary THR Tunjangan

Benefits

PosisiPosition



DirekturDirector

90% dari gaji Komisaris Utama

90% of thesalary of the

President Commissioner

-

85% dari gaji Direktur Utama

85 % of of the President

Director’s salary


IDR 40.500.000per month







once a year



once a year



once a year


• Tunjangan Perumahan Rp25.000.000 per bulan atau menggunakan fasilitas rumah jabatan jika ada

• Fasilitas Kendaraan 1 unit beserta biaya pemeliharaan dan biaya operasional




• Housing Allowance of IDR 25,000,000 per month or using home office facilities if available

• Vehicle facilities 1 unit along with maintenance costs and operational costs

• Health facilities, in the form of health insurance or reimbursement of medical expenses (at cost)

• Legal Aid Facility, for usage (at cost)





















KebijakanPolicy

GajiSalary THR Tunjangan

Benefits


HUBUNGAN AFILIASI ANTARA DEWAN KOMISARIS, DIREKSI DAN PEMEGANG SAHAM

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

AFFILIATION RELATIONSHIPS BETWEN THE BOARD OF COMISSIONERS , BOARD OFDIRECTORS , AND SHAREHOLDERS

DIVERSITY IN THE COMPOSITION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS

HUBUNGAN AFILIASI ANTARA DEWAN KOMISARIS, DIREKSI, DAN PEMEGANG SAHAMAFFILIATION RELATIONSHIPS BETWEN THE BOARD OF COMISSIONERS,BOARD OF DIRECTORS, AND SHAREHOLDERS

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN KOMISARISDIVERSITY OF BOARD OF COMISSIONERS ’ COMPOSITION

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DEWAN DIREKSIDIVERSITY OF BOARD OF DIRECTORS

Dalam menentukan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi PTPN XI telah mempertimbangkan aspek keberagaman diantaranya usia, pendidikan, pengalaman kerja dan jenis kelamin, sesuai dengan yang telah diatur dalam Code of Corporate Governance (CoCG) dan Board Manual PTPN XI. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi terdiri dari individu yang memiliki keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang beragam, sesuai dengan kebutuhan Perusahaan. Jumlah Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan ditetapkan oleh Pemegang Saham.

Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dengan keberagaman yang ada memungkinkan pengambilan keputusan yang efektif, tepat dan cepat serta dapat bertindak secara independen dalam arti tidak mempunyai kepentingan yang dapat mengganggu kemampuannya untuk melaksanakan tugasnya secara mandiri dan kritis. Keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi PTPN XI dapat dilihat pada tabel berikut:

In determining the composition of the Board of Commissioners and Directors PTPN XI has considered the diversity aspects including age, education, work experience and gender, in accordance with what has been regulated in the Code of Corporate Governance (CoCG) and the Manual Board of PTPN XI. Members of the Board of Commissioners and Directors consist of individuals who have diverse expertise, knowledge and experience, according to the needs of the Company. The number of the Board of Commissioners and Directors is in accordance with the needs of the company and determined by the Shareholders.

The composition of the Board of Commissioners and Board of Directors with the existing diversity enables effective, appropriate and fast decision making and can act independently in the sense that it does not have interests that can interfere with its ability to carry out its duties independently and critically. The diversity of the composition of the Board of Commissioners and Directors of PTPN XI can be seen in the following table:

NamaTingkat Pendidikan

S1 S2 S3 < 20 > 20 < 50 > 50 L P

Pengalaman Kerja Usia Jenis KelaminName Education Level Work Experience Age Gender

Dedy Mawardi

HJW Winachyu

Karyanto Suprih

- - - - -

- - - - -

- - -- -

NamaTingkat Pendidikan

S1 S2 S3 < 20 > 20 < 50 > 50 L P

Pengalaman Kerja Usia Jenis KelaminName Education Level Work Experience Age Gender

Gede Meivera Utama

Daniyanto

Sucipto Prayitno

- - - - -

- - - - -

- - -- -

NamaName


Gede Meivera UtamaAdnjana Putra

Daniyanto

Sucipto Prayitno


Dedy Mawardi

HJW Winachyu

Karyanto Suprih

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

TidakNo

Hubungan KeuanganFinancial Relation

BOD BOD BODBOC BOC BOCPS PS PS

Hubungan Kepemilikan SahamShareholding Relation

Hubungan KeluargaFamily Relation


SEKRETARIS PERUSAHAAN

CORPORATE SECRETARY

Sekretaris Perusahaan merupakan salah satu organ di lingkup Kantor Pusat PTPN XI. Sesuai SK Direksi Nomor XA-SURKP/17.073 tanggal 28 Februari 2017, posisi Sekretaris Perusahaan dalam struktur organisasi berada di bawah Direktur Utama. Selain itu, ditetapkan bahwa Kepala Bagian Sekretaris Perusahaan membawahi dua Kepala Urusan, yaitu:

1. Kepala Urusan Hubungan Masyarakat dan Analisa Data2. Kepala Urusan Teknologi Informasi

Melalui SK Direksi nomor SK Direksi nomor XASURKP/15.533 tangggal 26 November 2015 Sekretaris Perusahaan saat ini dijabat oleh Agus Priambodo yang sebelumnya menjabat sebagai staf khusus PMN.

The Corporate Secretary is one of the organs in the PTPN XI Head Office. In accordance with Directors’ Decree Number XA-SURKP / 17,073 dated February 28, 2017, the position of Corporate Secretary in the organizational structure is under the President Director. In addition, it was determined that the Head of the Corporate Secretary oversees two Heads of Affairs, namely:1. Head of Public Relations Affairs and Data Analysis2. Head of Information Technology Affairs

Through the Board of Directors’ Decree number Board of Directors number XASURKP / 15,533 dated 26 November 2015 The Corporate Secretary is currently held by Agus Priambodo who previously served as a special staff for PMN.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS PERUSAHAAN

Fungsi sekretaris Perusahaan berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN No. Per-01/MBU/2011 mengenai Penerapan GCG pada BUMN antara lain:

1. Memastikan bahwa BUMN mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG.

2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan sewaktu-waktu apabila diminta.

3. Sebagai penghubung (liaison officer).4. Menata serta menyimpan dokumen Perusahaan,

tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan Risalah Rapat Direksi, Rapat Dewan Komisaris dan RUPS.

PROGRAM KERJA SEKRETARIS PERUSAHAAN 2018

1. Implementasi Good Corporate Governance – GCG• Pelaksanaan assessment GCG bekerja

sama dengan BPKP Jawa Timur. Terdapat peningkatan capaian skor hasil pengukuran GCG Tahun Kinerja 2018 yaitu 84,23 (kategori “BAIK”), meningkat jika dibanding tahun sebelumnya sebesar 82,02.

• Telah dilakukan monitoring tindak lanjut rekomendasi GCG yang disampaikan dalam Laporan Manajemen Bulanan

2. Implementasi Kriteria Penilaian Kinerja Unggul – KPKU• Telah disusun buku Laporan KPKU tahun 2018

atas Tahun Buku 2017 dan diserahkan kepada Holding. Evaluasi KPKU oleh Holding akan dilaksanakan pada bulan April 2019

• Telah dilakukan monitoring tindak lanjut OFI (Opportunity for Improvement) KPKU yang disampaikan dalam Laporan Manajemen Bulanan.

3. Sertifikasi ISO 9001 : 2015 Sistem Manajemen Mutu Kantor Pusat• Telah dilakukan penataan SOP di seluruh divisi

Kantor Pusat dengan mempertimbangkan fungsi dan tugas masing-masing, serta mengacu pada standar ISO 9001 : 2015. Sampai dengan saat ini telah tersusun ± 143 Standart Operating Prosedur (SOP) dari semula 16 SOP

• Monitoring sasaran mutu disampaikan dalam Laporan Manajemen Bulanan

• Telah dilakukan audit oleh lembaga independen (TUV Rheinland) dan dinyatakan berhak memperoleh perpanjangan sertifikat ISO 9001 : 2015 untuk Kantor Pusat PTPN XI.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF THE COMPANY SECRETARY

The function of the Corporate secretary based on Regulation of the Minister of State Owned Enterprises No. Per-01 / MBU / 2011 concerning GCG Implementation in SOEs, among others:1. Ensure that SOEs comply with regulations

regarding disclosure requirements in line with the application of GCG principles.

2. Provide information needed by the Board of Directors and the Board of Commissioners periodically and at any time when requested.

3. As a liaison officer.4. Organizing and storing Company documents, but

not limited to the List of Shareholders, Special Lists and Minutes of Board of Directors Meetings, Board of Commissioners Meetings and GMS.

WORK PROGRAMS OF THE COMPANY SECRETARY 2018

1. Implementation of Good Corporate Governance - GCG• The GCG assessment works in collaboration

with BPKP East Java. There is an increase in the achievement of the results of the measurement of 2018 Performance Year GCG, namely 84.23 (category “GOOD”), increasing if compared to the previous year amounting to 82,02.

• Monitoring of follow-up on recommendations for GCG has been carried out in the Monthly Management Report

2. Implementation of Superior Performance Assessment Criteria - KPKU• The 2018 KPKU Report book has been prepared

for the 2017 Financial Year and submitted to Holding. KPKU evaluation by holding will be held in April 2019

• Follow-up monitoring of KPKU’s OFI (Opportunity for Improvement) presented in the Monthly Management Report.

3. ISO 9001: 2015 Certification of the Head Office Quality Management System• SOP arrangement has been carried out in all

Headquarters divisions by considering their respective functions and duties, and referring to ISO 9001: 2015 standards. Up to now ± 143 Standard Operating Procedures (SOPs) have been arranged from the original 16 SOPs.

• Monitoring quality objectives is submitted in the Monthly Management Report

• An audit by an independent institution (TUV Rheinland) has been carried out and was declared entitled to an ISO 9001: 2015 extension for the PTPN XI Head Office.

Riwayat Penunjukan Surat Keputusan Direksi nomor XA-SURKP/15.533 tangggal 26 November 2015

Lahir di Situbondo, 4 Agustus 1972. Kini berusia 45 tahun dan berdomisili di Situbondo. Meraih gelar Sarjana Teknik Elektro di ITS Surabaya (1996). Sebelumnya menjabat sebagai Manajer Teknik di PG Kedawoeng Pasuruan (2010-2012) dan PG Assembagoes Situbondo (2012-2014), General Manajer di PG Assembagoes (2014-2015), Tim PMN di PTPN XI (2015), dan Kepala Divisi Umum PTPN XI (2015).

Appointment HistoryDirectors’ Decree number XA-SURKP / 15,533 dated November 26, 2015

Born in Situbondo, August 4, 1972. Now 45 years old and domiciled in Situbondo. He holds a Bachelor’s degree in Electrical Engineering at ITS Surabaya (1996). Previously served as Technical Manager at PG Kedawoeng Pasuruan (2010-2012) and PG Situbondo Assembagoes (2012-2014), General Managers at PG Assembagoes (2014-2015), PMN Team at PTPN XI (2015), and Head of General Division of PTPN XI (2015).

Agus Priambodo

PROFILE OF THE COMPANY SECRETARYPROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN


4. Pengendalian Gratifikasi• Telah diterbitkan SOP Pengendalian Gratifikasi• Monitoring gratifikasi dilakukan secara

bulanan dan dilaporkan kepada RUPS dan Dewan Komisaris

• Selama tahun 2017 terdapat 2 jenis pelaporan gratifikasi, dan secara keseluruhan telah disampaikan kepada KPK dan ditindaklanjuti sesuai pedoman yang berlaku

4. Gratification Control• SOP for Gratification Control has been issued• Monitoring of gratuities is carried out on a

monthly basis and reported to the GMS and the Board of Commissioners

• During 2017 there are 2 types of gratification reporting, and overall it has been submitted to the KPK and followed up according to applicable guidelines

5. Pengelolaan Whistle Blowing System – WBS• Telah diterbitkan SOP Pengendalian Gratifikasi• Monitoring gratifikasi dilakukan secara

bulanan dan dilaporkan kepada RUPS dan Dewan Komisaris

• Selama tahun 2017 terdapat 2 jenis pelaporan gratifikasi, dan secara keseluruhan telah disampaikan kepada KPK dan ditindaklanjuti sesuai pedoman yang berlaku

5. Management of the Whistle Blowing System – WBS:• SOP for Whistle Blowing System Management

has been published• Monitoring gratuities is carried out on a monthly

basis and reported to the GMS and the Board of Commissioners

• During 2017 there are 1 WBS reporting, and it has been followed up according to applicable guidelines.

6. Penerbitan Buletin Perusahaan• Selama tahun 2018, telah diterbitkan buletin

perusahaan “XINews” sebanyak dua kali

7. Annual Report Perusahaan• Telah dilakukan penyusunan, penerbitan dan

pendistribusian buku Annual Report Tahun Kinerja 2017

• Keikutsertaan dalam Annual Report Award 2017. PTPN XI mendapat peringkat 16 dari total 48 peserta, naik dari tahun sebelumnya.

6. Issuance of Company Bulletins• During 2018, twice the company bulletin

“XINews” has been issued

7. Company’s Annual Report• The preparation, publication and distribution of

books of the Annual Report and Sustainability Report of 2017 Performance Year have been carried out

• Participation in the Annual Report Award 2017. PTPN XI was ranked 16th out of a total of 48 participants, up from the previous year.

8. Sustainability Report Perusahaan• Telah dilakukan penyusunan, penerbitan dan

pendistribusian buku Sustainability Report Tahun Kinerja 2018

• Keikutsertaan dalam Asia Sustainability Reporting Rating 2018 dengan raihan “Gold Rating” bagi PTPN XI

9. Monitoring Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Pendampingan Kunjungan Kerja• Monitoring rapat koordinasi, baik Rapat

Direksi, Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi serta Rapat Koordinasi dengan seluruh kepada divisi dan unit usaha

• Pendampingan kunjungan kerja baik oleh Kementerian BUMN, Holding Perkebunan maupun Dewan Komisaris

10. Optimalisasi Media Perusahaan dan Publikasi Positif (Expose good image corporate / branding)a. Web

• Tampilan web merupakan pembaharuan media berbasis web (ptpn-11.com)

• Hingga Akhir Desember 2018 telah dikunjungi sebanyak 105.318

b. Twitter • Akun dibuat sejak bulan Oktober 2014• Jumlah follower : 1.334• Jumlah tweets : 1.439

c. FB• Akun dibuat sejak bulan Oktober 2014 • Jumlah orang yang menyukai : 2.368• Jumlah orang yang mengikuti : 2.386• Jumlah orang pernah disini : 1.775• Jangkauan kiriman : 987• Memiliki Rating 4,8 dari skala 1-5

8. Company’s Sustainability Report• The preparation, publication and distribution

of the 2018 Sustainability Report for the Performance Year have been carried out

• Participation in the Asia Sustainability Reporting Rating 2018 with the achievement of “Gold Rating” for PTPN XI

9. Monitoring Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Pendampingan Kunjungan Kerja• Monitoring coordination meetings, both Board of

Directors Meetings, Joint Meetings of the Board of Commissioners and Directors as well as Coordination Meetings with all divisions and business units

• Assistance to work visits by the Ministry of BUMN, Plantation Holding and the Board of Commissioners

10. Exposure of Corporate Branding

a. Web• It is a web-based media channel (ptpn-11.

com)• Until the end of December 2018 there were

105,318 visitorsb. Twitter

• Account created since October 2014• Number of followers : 1.334• Number of tweets : 1.439

c. FB• Account created since October 2014 • Number of likers : 2.368• Number of people who participants : 2.386• The number of visits : 1.775• Post outreach : 987• Overall rating of 4.8 on a scale of 1-5

STATUS PELAPORAN GRATIFIKASI TAHUN 2018GRATUITY REPORT STATUS IN 2018

PELAPORAN WHISTLEBLOWING SYSTEM 2018REPORT ON 2018 WHISTLEBLOWING

PELAPORAN WHISTLEBLOWING SYSTEM 2018REPORT ON 2018 WHISTLEBLOWING

Jumlah PelaporanNumber of Reports

JumlahPelaporanNumber of

Reports

• Telah dilaporkan KPK• Telah diterbitkan status

kepemilikan oleh KPK (Milik Negara)

• Reported to KPK• Ownership status has been

issued by KPK (State Owned)

BarangGoods

PetaniFarmers

MasyarakatPublic

LainnyaOthers

AnonimAnonymous

SuratLetter

E-mail Telepon/SMSPhone/SMS

LainnyaOthers

UangMoney

KaryawanEmployee

LainnyaOthers

StatusStatus

Jenis PenerimaanTypes of Received Items

PelaporWhistleblower

Media PelaporanReporting Media

Estimasi JumlahNominal

(Rp)Estimated

Nominal Amount(Rp)

2

1

2

-

-

- - - - - -

-

1 1

Tindak LanjutFollow-Up

TidakNone

KeteranganInformationDewan

KomisarisBoard of

Commissioner

DireksiBoard ofDirectors

Anggota KIKKIK members

TimInvestigasi

InvestigationTeam

KaryawanEmployee

LainyaOthers

Kategori TerlaporCategory of Reported Person(s)

StatusStatus

-- - 1 1 - Seluruh pelaporan telahselesai diprosesAll reports have beenprocessed

- -

2,500,000

TahunYearNo.

2016

2017

2018

Total PesertaTotal number of participants

Peringkat PTPN XIPTPN XI’s Rank

39

16

-

42

48

-

1

2

3


d. Instagram • Akun dibuat sejak bulan April 2017 • Sampai dengan Akhir Bulan Desember :

Jumlah pengikut : 3.131 orangJumlah Kiriman : 313

e. YouTube Channel• Akun dibuat sejak bulan April 2015 • Sampai dengan Akhir Bulan Desember

jumlah konten 18 kiriman video.f. Pemberitaan Positif

Selama tahun 2018, sebanyak 316 pemberitaan positif PTPN XI yang dimuat di berbagai media baik cetak maupun online.

d. Instagram • Account created since April 2017• Per the End of December:

Number of followers : 3,131 peopleNumber of posts : 313

e. YouTube Channel• Account created since April 2015• Up to the end of December, the channel has

18 uploaded videosf. Positive News

During 2018, 316 positive reports from PTPN XI were published in various print and online media.

SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

INTERNAL CONTROL SYSTEM

PTPN XI melaksanakan evaluasi atas efektivitas sistem pengendalian intern pada tingkat entitas dan operasional. Evaluasi atas efektivitas Sistem Pengendalian Internal dilakukan secara berkala oleh bagian auditor internal maupun eksternal sesuai prosedur audit yang berlaku. Bagian Satuan Pengawasan Intern (SPI) selaku auditor internal mengawali tugasnya dengan penilaian terhadap efektivitas sistem pengendalian intern yang dilakukan dua kali dalam setahun. Sedangkan Auditor eksternal, yakni Kantor Akuntan Publik (KAP) melaksanakan general audit pada setiap akhir tahun dengan mengacu pada ketentuan yang ditetapkan.

Hasil audit atas efektivitas sistem pengendalian intern dituangkan dalam Laporan Auditor Independen atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan (PSA No. 62) dan Kepatuhan terhadap Pengendalian Internal. Terkait pelaksanaan tata kelola, evaluasi dilaksanakan oleh pihak BPKP.

Dalam rangka memberikan kepastian bahwa pengendalian intern telah dilaksanakan dengan baik, Direksi telah memberikan asersi secara tertulis dalam Laporan Keuangan audited tahun 2018 yang menegaskan bahwa tanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan Perusahaan ada pada Direksi. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum serta tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar. Direksi bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal Perusahaan, dalam hal ini Satuan pengawasan intern

PTPN XI telah menuangkan komitmen kesesuaian terhadap COSO – Internal control framework ke dalam Piagam Pengawasan Intern (Internal Audit Charter) yang telah direvisi tahun 2018.

Dewan Komisaris selaku pengawas yang dibantu oleh Komite Audit secara rutin melakukan telaah atas kebijakan pelaksanaan sistem pengendalian intern serta hasil evaluasi atas efektivitas pengendalian intern. Hasil evaluasi SPI terhadap sistem pengendalian intern Perusahaan tahun 2018 menunjukkan bahwa manajemen belum optimal dalam melaksanakan fungsi pengendalian intern yang efektif dalam rangka pencapaian target Perusahaan, meliputi: 1. Pengelolaan lahan pada beberapa PG di PTPN

XI belum memenuhi Land Bearing Capacity (LBC) terkait harga gula yang kurang kompetitif, sedangkan biaya produksi cenderung meningkat.

2. Pengelolaan tebang angkut di PTPN XI belum menjamin kontinuitas hasil tebu yang manis, bersih, dan segar.

3. Evaluasi Kendala Giling, Program Kerja Persiapan Giling dan Laporan Kemajuan Pekerjaan Persiapan Giling PG di PTPN XI belum sepenuhnya memadai untuk menjadi acuan perbaikan kinerja ke depan.

4. Kerusakan mesin dan peralatan yang menyebabkan Jam Berhenti Giling pada PG di Lingkungan PTPN XI belum diantisipasi secara memadai.

5. Beberapa investasi on-farm dan off-farm belum memberi dampak yang signifikan terhadap peningkatan produksi.

6. Evaluasi proyek revitalisasi Pabrik Gula, terutama Pabrik Gula Jatiroto dan Pabrik Gula Asembagus terkait pengelolaan dana PMN

7. Pengelolaan biaya yang berpengaruh kepada HPP

PTPN XI evaluates the effectiveness of the internal control system both at the entity and operational level. Evaluation of the effectiveness of the Internal Control System is carried out periodically by internal and external auditors according to applicable audit procedures. The Internal Audit Unit (SPI) section as an internal auditor begins its task with an assessment of the effectiveness of the internal control system, carried out twice a year. Whereas the external auditor, namely the Public Accountant Office (KAP) carries out the general audit at the end of each year with reference to the stipulated provisions.

The audit results on the effectiveness of the internal control system are outlined in the Independent Auditor’s Report on Compliance with Legislation (PSA No. 62) and Compliance with Internal Control. Regarding the implementation of governance, evaluation is carried out by the BPKP.

In order to provide assurance that the internal control has been carried out properly, the Board of Directors has provided written assertions in the 2017 2018 audited Financial Report which confirms that the responsibility for the preparation and presentation of the Company’s financial statements is with the Directors. Preparation and presentation of financial statements has to be carried out in accordance with the general consent of accounting principles, which does not contain any incorrect material information or facts. The Directors are responsible for the Company’s internal control system; in this case the PTPN XI internal supervision

unit has made a commitment to conformity to COSO - the internal control framework into the Internal Audit Charter which was revised in 2018.

The Board of Commissioners as the supervisor who is assisted by the Audit Committee regularly conducts a review of the policies for implementing the internal control system as well as evaluating the effectiveness of internal controls. The results of the SPI evaluation of the Company’s internal control system in 2017 and 2018 showed that the management has not been optimal in carrying out effective internal control functions in order to achieve the Company’s targets, including:

1. Land management in some sugar companies in PTPN XI has not met the Land Bearing Capacity (LBC) related to less competitive sugar prices, while production costs tend to increase.

2. Management of haulage at PTPN XI has not guaranteed the continuity of sweet, clean and fresh sugar cane products.

3. Evaluation of Milling Constraints, Milling Preparation Work Program and Sugar Companies Work Progress Report Preparation at PTPN XI have not been fully adequate to be a reference for future performance improvements.

4. Damage to machinery and equipment that causes the Milling Stop Clock at PG in the PTPN XI Environment has not been adequately anticipated.

5. Some on-farm and off-farm investments have not had a significant impact on increasing production.

6. Evaluation of the Sugar Factory revitalization project, especially the Jatiroto Sugar Factory and Assembagoes Sugar Factory related to the management of PMN funds

7. Cost management that affects HPP


SATUANPENGAWASAN INTERN (SPI)

INTERNALSUPERVISORY UNIT

Pada lingkup kerja PTPN XI, SPI merupakan unit audit internal Perusahaan. Secara struktural, bagian SPI berada di bawah Direktur Utama, dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang membawahi 3 orang Kepala Urusan yaitu Kepala Urusan Audit Keuangan, Kepala Urusan Audit Operasional, serta Kepala Urusan Pengawasan dan Evaluasi. Sesuai SK Direksi nomor XA-SURKP/18.138 tgl. 16 Juli 2018, Struktur Organisasi SPI Kantor Pusat PTPN XI adalah sebagai berikut:

Lahir di Kabupaten Malang tanggal 21 Juli 1972. Menyelesaikan pendidikan S1 Pertanian di Universitas Jember. Bergabung di PTPN XI Surabaya tahun 1999. Sebelumnya pernah menjabat sebagai Manajer Tanaman PG Pagotan (2014), Kepala Urusan SDM (2015), Manajer Tanaman PG Jatiroto (2016), Kepala Divisi Saprodi dan Pengadaan Areal (2017), selanjutnya Kepala SPI (2018 – Sekarang). Sesuai SK Direksi Nomor XA-SURKP/18.158, Moch. Sholeh Kusuma diangkat oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris. Beliau telah mengikuti Diklat Khusus Kepala Audit yang diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Akuntansi & Keuangan (PPAK).

PENGEMBANGAN KOMPETENSI DAN SERTIFIKASI AUDITOR

PTPN XI mengadakan program untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi Auditor Internal untuk mengembangkan potensi SDM yang berkelanjutan. Diharapkan setiap anggota SPI dapat memperoleh gelar profesi PIA setelah mengikuti tahap pelatihan pengembangan.

PIHAK YANG MENGANGKAT ATAU MEMBERHENTIKAN KEPALA SPI

Pengangkatan Kepala SPI PTPN XI telah sesuai dengan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Menteri BUMN No ER-01/ MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 dimana Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama dengan persetujuan Dewan Komisaris.

PROFIL KEPALA SATUAN PENGAWASAN INTERN

Pada periode 2018, Kepala SPI dijabat oleh Moch. Sholeh Kusuma yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi nomor XA-SURKP/18.158 tanggal 30 Juli 2018 tentang Mutasi dan Penetapan Jabatan Karyawan. Berikut profil yang menjabat sebagai Kepala SPI di tahun 2018:

KEPALA SPIHEAD OF SPI

DIREKTUR UTAMAPRESIDENT DIRECTOR

KEPALA URUSANAUDIT KEUANGAN

HEAD OF FINANCIALAUDIT UNIT

KEPALA URUSANAUDIT OPERASIONALHEAD OF OPERATION

AUDIT UNIT

KEPALA URUSANPENGAWASAN & EVALUASI

HEAD OF CONTROL ANDEVALUATION UNIT

KBAGAN ORGANISASI – SATUAN PENGAWASAN INTERN PTPN XIORGANIZATIONAL STRUCTURE OF THE INTERNAL AUDIT UNIT

Moch. Sholeh Kusuma

In the work scope of PTPN XI, the Internal Supervisory Unit is the Company’s internal audit unit. Structurally, the ISU section is under the President Director, led by a Section Head who oversees 3 Heads of Affairs namely the Head of Financial Audit Affairs, Head of Operational Audit Affairs, and Head of Supervision and Evaluation Affairs. In accordance with Directors’ Decree number XA-SURKP / 18.138 dated July 16, 2018, PTPN XI Head Office SPI Organizational Structure is as follows:

PARTIES CAPABLE OF PROMOTING OR DISCHARGING THE INTERNAL SUPERVISORY UNITAppointment of PTPN XI’s Head of ISU is in accordance with Article 28 paragraph (3) Regulation of the Minister of BUMN No. ER-01 / MBU / 2011 dated 1 August 2011 where the Head of ISU is appointed and dismissed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners.

PROFILE OF INTERNAL SUPERVISORY UNITS

In the 2018 period, the Head of SPI was held by Moch. Sholeh Kusuma is appointed based on the Directors Decree number XA-SURKP / 18.158 dated 30 July 2018 concerning the Mutation and Determination of Employee Position. Following are profiles of those who served as Head of ISU in 2018:

Born in Malang Regency on July 21, 1972. He completed his Bachelor of Agriculture education at the University of Jember. He joined PTPN XI Surabaya in 1999. Previously he served as Plant Manager of PG Pagotan (2014), Head of HR Affairs (2015), Plant Manager PG Jatiroto (2016), Head of Division of Production and Procurement Areas (2017), then Head of SPI (2018 - now). In accordance with the Directors Decree Number XA-SURKP / 18.158, Moch. Sholeh Kusuma was appointed by the President Director with the approval of the Board of Commissioners. He has participated in the Special Training Head of Audit held by the Center for Development of Accounting & Finance (PPAK).

DEVELOPMENT OF COMPETENCE AND AUDITOR CERTIFICATION

PTPN XI has a program to improve the knowledge, skills and competence of Internal Auditors to develop sustainable HR potential. It is expected that each SPI member can obtain a PIA profession title after participating in the development training phase.


Tahap-tahap pelatihan Auditor Internal meliputi:

1. Dasar-Dasar Audit2. Diklat Audit Kinerja3. Diklat Audit Operasional4. Diklat Komunikasi dan Psikologi Audit5. Diklat Audit Kecurangan6. Diklat Pengelolaan Tugas-Tugas Audit

Selain pelatihan penjejangan tersebut, SPI dapat mengikuti diklat lanjutan PIA dan diklat khusus yaitu antara lain Audit Forensik Dasar, Audit Forensik Lanjutan, Manajemen Risiko, Risk Based Audit, Penulisan laporan yang efektif, Audit Sampling, EDP Audit, Self-Assessment Internal Control dan lainnya. Setiap individu SPI juga diwajibkan menjadi penyaji pada forum pelatihan di kantor PTPN XI untuk memberikan materi yang disesuaikan dengan proses bisnis Perusahaan. Sepanjang tahun 2017, PTPN XI telah mengadakan tujuh (7) kali pelatihan untuk peningkatan kapasitas SPI. Daftar pelatihan tersedia pada tabel di bawah.

DAFTAR PELATIHAN SPI PTPN XI TAHUN 2018THE LIST OF TRAINING FOR SPI PTPN XI 2018

Nama /JabatanName/Position

WaktuTime

JenisKegiatanActivity

No

PenyelenggaraOrganizer

Biaya (Rp)Cost (Rp)

Pelaksanaan KegiatanActivity Implementation Keterangan

Note

Muhamad Ridwan

Syaifudin Mustofa Kamal

Dwi Aries Tirta

M Rizal Noor A

Boby Afgany Helmy

Kurniawan Djoko Triharto

Syaifudin Mustofa KamalDwi Aries Tirta

1

2

3

4

5 - 15 Februari 2018

5 - 15 February2018

5 - 14 Maret 2018

5 - 14 March2018

7 - 16 Mei 20187 - 16 May 2018

19 - 28 Agustus 2018

19 - 28 August 2018

PelatihanTraining

PelatihanTraining

PelatihanTraining

PelatihanTraining

PusatPengembanganAkuntansi danKeuangan (PPAK)Center ofAccountingand FinancialDevelopment(PPAK)

(PPAK)

(PPAK)

(PPAK)

Diklat Dasar-Dasar Audit

Diklat Audit Operasional

Diklat Audit Operasional

Diklat Komunikasi & Psikologi Audit

41,000,000

10,500,000

10,500,000

21,000,000

KINERJA SPI TAHUN 2018

SPI melaporkan pelaksanaan tugasnya yang dituangkan dalam Laporan Hasil Audit (LHA) kepada Direktur Utama yang ditembuskan kepada Dewan Komisaris. Laporan pengawasan kuantitatif adalah realisasi pelaksanaan pengawasan terhadap unit-unit kerja dibandingkan dengan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT).

SPI berfungsi membantu Direktur Utama untuk melakukan pengawasan Sistem Pengendalian Manajemen dengan melakukan aktivitas assurance dan consulting, independency yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kinerja PTPN XI dalam mewujudkan tujuan dan target Perusahaan. Jumlah staf di SPI tahun 2018 adalah berjumlah 12 (dua belas) orang. Sedangkan, staf SPI PTPN XI yang telah bersertifikasi Professional Internal Auditor (PIA) dari Lembaga Asosiasi Auditor (AAI) di tahun 2018 berjumlah 6 orang.

Nama /JabatanName/Position

WaktuTime

JenisKegiatanActivity

No

PenyelenggaraOrganizer

Biaya (Rp)Cost (Rp)

Pelaksanaan KegiatanActivity Implementation Keterangan

Note

Moch. Sholeh Kusuma

Moch. Sholeh Kusuma

Muhamad Ridwan

M Rizal Noor A

TOTAL

5

6

7

20 - 26 September

2018

2 - 6 Oktober 2018

18 - 24 Oktober 2018

PelatihanTraining

PelatihanTraining

PelatihanTraining

PPAK

PPAK

(PPAK)

Diklat KhususKepala SPI

Pelaksanaan PIA

Diklat Audit KecuranganFraudulence AuditTraining

11,750,000

13,250,000

20,000,000

128,000,000

The stages of Internal Auditor training include:

1. Fundamentals of Audit2. Performance Audit Training3. Operational Audit Training4. Communication and Audit Psychology Training5. Training on Fraud Audit6. Training on Audit Task Management

In addition to the training, SPI can participate in advanced PIA training and special training programs, which include Basic Forensic Audit, Advanced Forensic Audit, Risk Management, Risk Based Audit, Effective Report Writing, Audit Sampling, EDP Audit, Internal Control Self-Assessment and others . Each SPI individual is also required to be a presenter at the training forum at the PTPN XI office to provide material tailored to the Company’s business processes. Throughout 2017, PTPN XI held seven (7) training sessions to increase SPI capacity. The training list is available in the table below.

ISU PERFORMANCE IN 2018

ISU reports on the implementation of its duties as outlined in the Audit Results Report to the President Director which is sent to the Board of Commissioners. The quantitative supervision report is the realization of supervision of work units compared to the Annual Monitoring Work Program .

The ISU serves to assist the President Director to supervise the Management Control System by conducting assurance and consulting activities, independency designed to provide added value and improve the performance of PTPN XI in realizing the Company’s goals and objectives. The number of staff in SPI in 2018 is 12 people. Meanwhile, staff of SPI PTPN XI who have been certified Professional Internal Auditors from the Association of Auditor Associations in 2018 amounted to 6 people.


PKPT tahun 2018 disusun berdasarkan evaluasi dari peta risiko dari seluruh unit yang dikompilasi oleh unit Manajemen Risiko. Pemeriksaan berbasis risiko dianggap lebih komprehensif dalam melakukan penilaian/pembandingan antara kondisi dan kriteria. Pemeriksaaan ini dilakukan pada saat perencanaan suatu entitas dan saat berlangsungnya kegiatan keuangan dan operasional serta kegiatan Monitoring Tindak Lanjut.

TUGAS SPI PTPN XI PADA TAHUN 2018 MELIPUTI:

Audit Keuangan Perusahaan

Audit Keuangan PTPN XI meliputi: 1. Pabrik Gula

Aset PG, Keuangan PG, Persediaan Barang, Biaya Tanaman, Biaya Pimpinan dan Tata Usaha, Biaya Tebang Angkut Tebu, Biaya Pabrik, Biaya Pengolahan, Biaya Alat Pengangkutan dan Pertanian, Persediaan Hasil Produksi, Pendapatan PG, Pengadaan Barang dan Jasa, Efektivitas dan Efisiensi Investasi, Pengelolaan Gudang, Pengelolaan SDM, Kepatuhan Perundang-undangan yang berlaku, PKBL, Monitoring Tindak Lanjut dan lain-lain.

2. PASA (Pabrik Alkohol dan Spiritus)Aset PASA, Efektivitas dan Efisiensi Investasi, Pendapatan dan biaya PASA, Administrasi bahan baku, Administrasi Hasil dan Produksi, Pengadaan Barang dan Jasa, Persediaan Bahan/Barang, Pengelolaan SDM, Kepatuhan Perundang-undangan yang berlaku, Sistem dan Prosedur, Pengelolaan Limbah dan lain-lain.

3. PK Rosella BaruAset PK Rosella Baru, Keuangan, Persediaan Barang, Biaya Pimpinan dan Tata Usaha, Biaya Bahan Baku dan Biaya Pabrik, Persediaan Hasil Produksi, Pendapatan, Pengadaan Bahan/Barang dan Jasa, Efektivitas dan Efisiensi Investasi, Pemasaran, Pengelolaan Gudang, Pengelolaan SDM, Kepatuhan Perundang-undangan yang berlaku, Sistem dan Prosedur, PKBL, Monitoring Tindak Lanjut, dan lain-lain.

4. Unit Usaha Strategis (UUS)Aset UUS, Efektivitas dan Efisiensi Investasi, Pendapatan dan biaya UUS, Pengelolaan SDM, Kepatuhan Perundang-undangan yang berlaku, Sistem dan Prosedur, dan lain-lain

5. Kantor PusatDivisi Pengadaan, Divisi Penelitian dan Pengembangan Bisnis, Divisi Pemasaran, Divisi SDM, Divisi PKBL dan CSR, Divisi Umum, Divisi Akuntansi dan Keuangan, Divisi Perencanaan, Pengendalian Anggaran dan Belenja dan Manajemen Risiko, Sekretaris Perusahaan, Divisi Teknik, Divisi Pengolahan, Divisi Tanaman Wilayah Barat, Tengah dan Timur, Divisi Penelitian dan Quality Control, dan Tim Khusus PMN.

Audit Sektor Operasional Perusahaan

Audit Operasional PTPN XI sebatas pada lingkup Pabrik Gula yang meliputi: teknis Pembibitan, Teknis Budi daya, Tebang Muat dan Angkut, Penelitian dan Pengembangan, Kemitraan dengan Petani, Mekanisasi dan Alsintan, Biaya Tanaman, Persiapan Giling, Kelancaran Giling, Administrasi Pabrik, Kinerja Pabrik, Pemakaian Energi, Efektivitas dan Efisiensi Investasi, Biaya Pabrik, Biaya Alat Pengangkutan, Biaya Alat Pertanian, Standar Kualitas Produksi, Pemakaian Bahan Pembantu, Biaya Pengolahan, Pengelolaan Limbah, Kas dan Bank, Utang Piutang, Perpajakan, Beban Tahun Mendatang, Persediaan Barang, Biaya Tata Usaha, Persediaan Hasil Produksi, Pengadaan Barang dan Jasa, Pengelolaan Gudang, Pengelolaan SDM, Kepatuhan Perundang-undangan yang berlaku, dan Monitoring Tindak Lanjut.

Quality Assurance

Untuk meningkatkan kualitas fungsi audit internal, Kepala Bagian SPI berkewajiban mengembangkan dan memelihara program jaminan dan peningkatan kualitas yang mencakup seluruh aspek dari fungsi audit internal dan secara terus menerus memonitor efektivitasnya. Program ini mencakup penilaian kualitas internal dan eksternal secara periodik serta pemantauan internal yang berkelanjutan.

Penilaian internal oleh SPI mencakup review yang berkesinambungan atas kegiatan dan kinerja fungsi unit audit internal serta review finalisasi draft laporan audit oleh Ketua Tim Audit dan Kepala SPI. Dalam laporan kegiatan periodiknya, SPI harus mencantumkan pernyataan tentang kesesuaan laporan berdasarkan Standar Profesi Audit. Pernyataan ini didukung dengan hasil penilaian program jaminan kualitas.

PKPT in 2018 is prepared based on an evaluation of the risk map of all units compiled by the Risk Management unit. Risk-based examinations are considered more comprehensive in conducting assessments / comparisons between conditions and criteria. This examination is carried out during the planning of an entity and during the financial and operational activities and follow-up monitoring activities.

PTPN XI SPI DUTIES IN 2018 COVERS:

Audit of Corporate Finance

PTPN XI Financial Audit includes: 1. Sugar Factories

The assets, Finance, Inventory, Plantation Costs, Administration and Management Costs, Sugar Cane Cutting Costs, Factory Costs, Processing Costs, Transportation and Agriculture Equipment Costs, Production Results, PG Revenues, Goods and Services Procurement, Effectiveness and Efficiency Investment, Warehouse Management, HR Management, applicable Law Compliance, PKBL, Follow-Up Monitoring and others.

2. Alcohol and Spirits FactoryASF Assets, Investment Effectiveness and Efficiency, ASF Revenues and Fees, Raw Material Administration, Results and Production Administration, Procurement of Goods and Services, Material / Goods Inventory, HR Management, Applicable Legislation Compliance, Systems and Procedures, Waste Management and others.

3. PK Rosella BaruNew Rosella Sugar factory’s Assets, Finance, Inventory, Administration and Management Costs, Raw Material Costs and Factory Costs, Production Results Inventory, Revenue, Material / Goods and Services Procurement, Investment Effectiveness and Efficiency, Marketing, Warehouse Management, HR Management, Compliance The applicable legislation, System and Procedure, PKBL, Follow-Up Monitoring, and others.

4. Strategic Business UnitsAssets, Investment Effectiveness and Efficiency, Revenues and Costs, HR Management, Applicable Legislation Compliance, Systems and Procedures, etc.

5. Head OfficeProcurement Division, Business Research and Development Division, Marketing Division, HR Division, PKBL and CSR Division, General Division, Accounting and Finance Division, Planning Division, Budget Control and Working Agencies and Risk Management, Corporate Secretary, Engineering Division, Processing Division, Plant Division West, Central and East Region, Research and Quality Control Division, and a specialized team assigned by PMN.

Audit of the Company’s Operational Sector

PTPN XI’s Operational Audit is limited to the Sugar Factory scope which includes: technical breeding, cultivation techniques, loading and unloading, research and development, partnership with farmers, mechanization and engineering, plant costs, milling preparation, milling smoothness, factory administration, factory performance , Energy Usage, Investment Effectiveness and Efficiency, Factory Costs, Transportation Equipment Costs, Agricultural Equipment Costs, Production Quality Standards, Use of Auxiliary Materials, Processing Costs, Waste Management, Cash and Banks, Debt Receivables, Taxation, Future Year Expenses, Goods Inventory, Administrative Costs, Production Results Inventory, Procurement of Goods and Services, Warehouse Management, HR Management, Applicable Legislation Compliance, and Monitoring Follow-up.

Quality Assurance

To improve the quality of the internal audit function, the Head of the ISU is obliged to develop and maintain a guarantee and quality improvement program that covers all aspects of the internal audit function and continuously monitors its effectiveness. The program includes periodic internal and external quality assessments and ongoing internal monitoring.

Internal assessment by the ISU includes continuous review of the activities and performance of the internal audit unit functions as well as reviewing the finalization of the draft audit report by the Chairman of the Audit Team and the Head of the Internal Audit Unit. In the report on its periodic activities, ISU must include statements about the report’s compliance based on Audit Professional Standards. This statement is supported by the results of a quality assurance program assessment.


PERHITUNGAN HARI AUDIT (HA)DAN LAPORAN HASIL AUDIT (LHA)CALCULATION OF AUDIT DURATION AND AUDIT REPORT

JUMLAH HA DIGUNAKAN UNTUK:AUDIT DURATION ALLOCATED AND USED,FOR THE FOLLOWING DETAILS:

JUMLAH SATUAN ORGANISASI YANG AKAN DIAUDIT

AMOUNT OF ORGANIZATIONALUNITS AUDITED

JUMLAH HARI AUDIT YANG TERSEDIA TAHUN 2018DAYS AVAILABLE IN 2018 TO

PERFORM AUDITING

JUMLAHTENAGA AUDIT

AMOUNT OF AUDITOR

JUMLAH HARI AUDITAUDIT DURATION

unitunits

haridays

haridays

personilpersonnel18

242

12

2904

AUDIT SESUAI PKPTAUDIT ACCORDING TO PKPT

PENDIDIKAN DAN PELATIHANEDUCATION AND TRAINING

IJIN, SAKIT, CUTISICK AND OFFICIAL LEAVES

JUMLAH LHA | AMOUNT OF AUDIT REPORT

AUDIT NON PKPTNON-PKPT AUDIT

PEKERJAAN KANTORDAN ADMINISTRASI

OFFICIAL AND ADMINISTRATIVE DUTIES

JUMLAH HAAUDIT DURATION

HA HA1170

HA

HA

HA 1020

2904

LHA30

210

HA224

280


KOMITEAUDIT

AUDITCOMITE

Tentang Komite Audit 1. Dewan Komisaris wajib membentuk Komite

Audit, yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugasnya.

2. Komite Audit bersifat mandiri, baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan. Komite Audit bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

3. Tugas Komite Audit adalah sebagai berikut: a. Membantu Dewan Komisaris memastikan

efisiensi kinerja Sistem Pengendalian Intern dan efisiensi pelaksanaan tugas Auditor internal dan eksternal.

b. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh SPI maupun auditor eksternal.

c. Memberikan rekomendasi tentang penyempurnaan sistem pengendalian manajemen dan pelaksanaannya.

d. Memastikan informasi yang dikeluarkan Perusahaan kepada Pemegang Saham telah melalui peninjauan prosedur.

e. Mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang ada di Perusahaan.

f. Melaksanakan tugas lain yang masih dalam lingkup tugas dan kewajiban Dewan Komisaris berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

4. Masa kerja Komite Audit paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diberhentikan sewaktu-waktu. Komite Audit dapat diangkat kembali atau maksimum 2 (dua) periode.

5. Keanggotaan Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya:a. 1 (satu) orang anggota Dewan Komisaris yang

sekaligus menjabat sebagai ketua Komite.b. 2 (dua) orang ahli yang bukan pegawai

Perusahaan.6. Komite Audit memiliki akses terhadap informasi

penting mengenai Perusahaan untuk melaksanakan tugasnya.

7. Komite Audit harus merahasiakan informasi sewaktu melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dasar Pembentukan Komite AuditPembentukan Komite Audit mengacu pada UndangUndang Nomor 19 tahun 2003 pasal 70 tentang BUMN, yang menyebutkan bahwa Dewan Komisaris

wajib membentuk Komite Audit. Pembentukan Komite Audit selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris, dalam pasal 11 disebutkan bahwa Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit yang terdiri dari ketua dan anggota.

Komite Audit PTPN XI sudah dibentuk sejak tahun 2003, dan terakhir diperbarui tanggal 27 April 2017 berdasarkan keputusan Dewan Komisaris Nomor DK-NUS11/17.040 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan anggota Komite Audit PTPN XI.

Tujuan Pembentukan Komite Audit

Tujuan Pembentukan Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perusahaan PTPN XI yang dijalankan oleh Manajemen, mencakup antara lain pengawasan terhadap proses audit yang dilakukan oleh SPI maupun auditor eksternal, proses laporan keuangan Perusahaan, serta kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Komposisi Komite Audit

Sesuai pasal 7 Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2006 tanggal 20 Desember 2006 tentang Komite Audit bagi BUMN disebutkan bahwa Komite Audit dipimpin oleh seorang Ketua yang berasal dari anggota Dewan Komisaris Independen. Selanjutnya, mekanisme dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit diatur lebih lanjut dalam Piagam Komite Audit yang disahkan oleh Keputusan Dewan Komisaris Nomor DK-NUS11/13.001 tanggal 19 Desember 2013 tentang Piagam Komite Audit PTPN XI.

Sehubungan dengan perubahan susunan Dewan Komisaris, sesuai dengan SK Dewan Komisaris Nomor DK-NUS11/17.066 tanggal 26 Oktober 2017 memberhentikan Dedy Mawardi sebagai Ketua Komite Audit dan digantikan oleh Karyanto Suprih sebagai Ketua komite Audit. Sehingga per 31 Desember 2018 susunan Komite Audit sebagai berikut:

About the Audit Committee1. The Board of Commissioners must establish an Audit

Committee, which works collectively and functions to assist the Board of Commissioners in carrying out their duties.

2. The Audit Committee is independent, both in carrying out its duties and in reporting. The Audit Committee is directly responsible to the Board of Commissioners.

3. The duties of the Audit Committee are as follows:a. Helping the Board of Commissioners ensure the

efficiency of the performance of the Internal Control System and the efficiency of the implementation of internal and external Auditor’s duties.

b. Assess the implementation of activities and the results of audits conducted by SPI and external auditors.

c. Provide recommendations on improving management control systems and their implementation.

d. Ensure that information issued by the Company to the Shareholders has been through a review of procedures.

e. Identifying problems that exist in the Company.

f. Carry out other duties which are still within the scope of the duties and obligations of the Board of Commissioners based on the applicable Laws and Regulations.

4. The Audit Committee’s working period is no longer than 2 (two) years and can be terminated at any time. The Audit Committee can be reappointed or a maximum of 2 (two) periods.

5. The membership of the Audit Committee consists of at least:a. 1 (one) member of the Board of Commissioners

who also serves as chairman of the Committee.b. 2 (two) experts who are not employees of the

Company.6. The Audit Committee has access to important

information about the Company to carry out its duties.

7. The Audit Committee must keep the information confidential when carrying out its duties in accordance with the provisions of the applicable legislation.

Audit Committee Base of Establishment The formation of the Audit Committee refers to Law No. 19 of 2003 article 70 concerning SOEs, which states that the Board of Commissioners must establish an

Audit Committee. The formation of the Audit Committee is further elaborated in the Regulation of the Minister of BUMN No. PER-12 / MBU / 2012 concerning the Supporting Organs of the Board of Commissioners, in article 11 it is stated that the Board of Commissioners must establish an Audit Committee consisting of chairmen and members.

The Audit Committee of PTPN XI has been established since 2003, and was last updated on April 27, 2017 based on the decision of the Board of Commissioners Number DK-NUS11 / 17,040 concerning the Termination and Appointment of Audit Committee members of PTPN XI.

The Establishment Purpose of the Audit Committee

The aim of the Audit Committee Establishment is to assist the Board of Commissioners in supervising the management of the PTPN XI Company run by Management, including among other things the supervision of the audit process carried out by the SPI and external auditors, the Company’s financial statement processes, and compliance with applicable Laws and Regulations

Audit Committee Composition

In accordance with Article 7 of the Regulation of the Minister of BUMN No. Per-05 / MBU / 2006 dated December 20, 2006 concerning the Audit Committee for BUMN, it is stated that the Audit Committee is chaired by a Chairperson who is a member of the Independent Board of Commissioners. Furthermore, the mechanism and procedures for the appointment and dismissal of members of the Audit Committee are further regulated in the Audit Committee Charter which was ratified by the Decree of the Board of Commissioners Number DK-NUS11 / 13.001 dated 19 December 2013 concerning the Audit Committee Charter of PTPN XI.

In connection with changes in the composition of the Board of Commissioners, in accordance with the Decree of the Board of Commissioners Number DK-NUS11 / 17,066 dated 26 October 2017 dismissed Dedy Mawardi as Chair of the Audit Committee and was replaced by Karyanto Suprih as Chair of the Audit Committee. So that as of December 31, 2018 the composition of the Audit Committee is as follows:

NamaName

No.

Karyanto Suprih

Abdur Rasyid

Nurmala Ridwan

Surat KeputusanPengangkatan

Appointment LetterJabatanPosition

PeriodePeriod

Ketua Komite AuditChairman of the Audit Committee

Anggota Komite AuditMember of the Audit Committee


2017 - sekarang

2019 - sekarang

2017 - sekarang

DK-NUS11/17.066

DK-NUS11/16.003Diperpanjang dengan SK Nomor

DK-NUS/11/19.09

DK-NUS11/17.040

1

2

3


PROFIL KOMITE AUDIT

KARYANTO SUPRIHKetua Komite Audit

Dilahirkan di Kediri tahun 1959, mendapatkan pendidikan S-1 di Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) pada tahun 1990, dan S-2 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta di tahun 1998.

Mulai berkarir di Departemen Perdagangan pada tahun 1991 sebagai Kasubag Protokol, kepala Biro Keuangan di tahun 2007, Staf Ahli Bidang Perdagangan Jasa tahun 2013. Hingga saat ini aktif sebagai Sekretaris Jenderal pada Sekretariat Jenderal Kementrian Perdagangan Republik Indonesia.

Berbagai penugasan keluar negeri pernah dilakukan mulai dari Republik Rakyat China dengan membawa misi Dagang dan Investasi tahun 1991, Turki (Sidang OKI) tahun 1992, Finlandia (Misi Dagang dan Investasi) tahun 1992, Amerika Serikat (Misi Dagang dan Industri) tahun 1999, Jamaica (Sidang G-15) tahun 1999, Singapura (Sidang ASEAN Economis) tahun 2000 dan Uni Emirat Arab (Indonesia Solo/Exhibition di Sharjah) pada tahun 2002.

Diangkat sebagai Komisaris PT Perkebunan Nusantara XI mulai tahun 2017 berdasarkan SK Pemegang Saham Nomor: SK-190/MBU/09/2017 dan 3.06/SKPTS/R/101/2017 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara XI. Menjadi Ketua Komite Audit berdasarkan SK Dewan Komisaris Nomor DK-NUS11/17.066 tanggal 26 Oktober 2017 hingga saat ini.

ABDUL RASJIDAnggota Komite Audit

Lahir di Jember, 13 Oktober 1953, kini berusia 65 tahun. Meraih gelar Sarjana Pertanian dari Universitas Brawijaya dan Magister Managemen Agribisnis dari Institut Pertanian Bogor. Pernah menjabat sebagai Staf Penelitian Agronomi P3GI tahun 1990-1995, Kepala SPI P3GI tahun 1995-1997, Kepala Bidang Tata Operasional Sumberdaya dan Umum P3GI tahun 1998-2000, Kepala Bidang Penelitian dan Percobaan Lapang P3GI tahun 2000-2003, Peneliti Agronomi P3GI tahun 2011-2013. Melalui SK Dewan Komisaris Nomor DK-NUS11/16.003 tanggal 1 Maret 2016 diangkat menjadi komite audit hingga saat ini.

PROFIL KOMITE AUDIT

KARYANTO SUPRIHChairman of the Audit Committee

Born in Kediri (1959), Suprih is now 60 years old. He is an Indonesian citizen, living in Jakarta. He obtained a Bachelor’s degree from Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara (STAN LAN), in 1990, and Master’s from Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IPWI Jakarta, in 1998.

He started his career in the Ministry of Commerce in 1991, as the Head of Protocol Subdivision. His career continued as Head of Finance Bureau in 2007, Special Advisor in Services Trade in 2013. Up to now, he is active as the Secretary General in the Republic of Indonesia’s Ministry of Trade.

He has accomplished numerous overseas assignments, including visitations to China in 1991, bearing the mission of Commerce and Investments, Turkey (OKI Court) in 1992, Finland (mission of Commerce and Investments) in 1992, the United States of America (mission of Commerce and Investments) in 1999, Jamaica (G-15 Court) in 1999, Singapore (ASEAN Economics Court), and United Arab Emirates (Indonesia Solo Exhibition in Sharjah), on 2002.

He was assigned as the Commissioner of PTPN XI from the year of 2017, based on the SK Pemegang Saham/Shareholder Letter No. SK-190/MBU/09/2017 and 3.06/sKPTs/r/101/2017, dated on the 11th of September 2017 regarding Dismissal, Task Transfer and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PTPN XI.

ABDUL RASJIDMember of the Audit Committee

Born in Jember, October 13, 1953, now 65 years old. He holds a Bachelor of Agriculture from Brawijaya University and a Masters in Agribusiness Management from Bogor Agricultural Institute. He once served as Staff of the P3GI Agronomic Research in 1990-1995, Head of SPI P3GI in 1995-1997, Head of the P3GI Resource and General Operations Division in 1998-2000, Head of the P3GI Field Research and Experiment in 2000-2003, P3GI Agronomy Researcher in 2011 -2013. Through the Board of Commissioners’ Decree Number DK-NUS11 / 16,003 dated March 1, 2016 was appointed as the audit committee to date.

NURMALA RIDWAN Member of the Audit Committee

Born in Surabaya, November 30, 1956 he earned a Bachelor of Economics degree at the University of Wijaya Kusuma Surabaya. Became the secretary of the Board of Directors of PTPN XI 1985-1993, experienced as Finance Staff in 1994 - 2010 to become PTPN XI Financial Assistant in 2011-2012. Being a companion at PT Nusantara Sebelas Medika which is a subsidiary of PT Perkebunan Nusantara XI in 2015. Becoming a member of the Audit Committee of PTPN XI replacing Nanang Asfufi based on the Board of Commissioners’ Decree Number DK-NUS11 / 17,040 per April 2017 until now.

INDEPENDENCE OF THE AUDIT COMMITTEE

In accordance with the provisions of the Audit Committee Charter, it is stated that the requirements for members of the Audit Committee are independence, integrity and working professionally with a sense of responsibility. The independence criteria specified are: 1. Audit Committee members are selected through a

fit and proper test.2. External parties appointed as members of the Audit

Committee have no business relations or affiliated relations with the Company, Director, or Board of Commissioners.

3. Not receiving any compensation from PTPN XI or from the Subsidiary or its affiliates other than income received as a member of the Audit Committee.

DESCRIPTION AND RESPONSIBILITIES OF THE AUDIT COMMITTEE

Duties and Obligations of the Audit Committee:1. Assist the Board of Commissioners to ensure the

effectiveness of the internal control system and the effectiveness of the implementation of the duties of external auditors and internal auditors.

2. Assessing the implementation of activities and the results of audits carried out by the Internal Audit Unit and external auditors.

3. Provide recommendations on improving management control systems and its implementation.

4. Identify matters that require the attention of the Board of Commissioners and other Board of Commissioners’ duties.

NURMALA RIDWANAnggota Komite Audit

Lahir di Surabaya, 30 November 1956 meraih gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Menjadi sekretaris Direksi PTPN XI 1985-1993, berpengalaman sebagai Staf Keuangan di tahun 1994 – 2010 hingga menjadi Asisten Keuangan PTPN XI tahun 2011-2012. Menjadi tenaga pendamping di PT Nusantara Sebelas Medika yang merupakan anak perusahaan PT Perkebunan Nusantara XI tahun 2015. Menjadi anggota Komite Audit PTPN XI menggantikan Nanang Asfufi berdasarkan SK Dewan Komisaris Nomor DK-NUS11/17.040 per April 2017 hingga saat ini.

INDEPENDENSI KOMITE AUDIT

Sesuai ketentuan dalam Piagam Komite Audit disebutkan bahwa persyaratan bagi anggota Komite Audit adalah independensi, integritas dan bekerja secara profesional dengan rasa langgung jawab. Kriteria independensi yang ditetapkan adalah: 1. Anggota Komite Audit dipilih melalui fit and proper

test.2. Pihak eksternal yang diangkat menjadi anggota

Komite Audit tidak mempunyai hubungan usaha maupun hubungan afiiasi dengan Perusahaan, Direktur, atau Dewan Komisaris.

3. Tidak menerima kompensasi apapun dari PTPN XI atau dari anak Perusahaan atau afiiasinya selain penghasilan yang diterima sebagai anggota Komite Audit.

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Tugas dan kewajiban Komite Audit:1. Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan

efektivitas sistem pengendalian intern dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan auditor internal.

2. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawasan Internal maupun auditor eksternal.

3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya.

4. Melakukan identifiasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komsiaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya.


Tanggung Jawab Komite Audit:1. Komite Audit bekerja dan

mempertanggungjawabkan pekerjaan kepada Dewan Komisaris.

2. Komite Audit membuat program/rencana kerja tahunan yang berisi rencana jadwal kerja dan penggunaan sumber daya yang diperlukan.

3. Komite Audit wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi mengenai Perusahan yang diperoleh selama menjalankan tugas. Komite Audit juga memantau kinerja Perusahaan secara keseluruhan dan wajib melaporkan hasil kajiannya kepada Dewan Komisaris.

Wewenang Komite Audit:1. Memberikan program pengenalan kepada anggota

baru Komite Audit mengenai peran, tanggung jawab, dan kerangka kerja Komite Audit.

2. Menerima otoritas dan penugasan dari Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan terkait Perusahaan Terbatas, pasar modal, BUMN, maupun peraturan terkait lainnya.

3. Memiliki hak akses atas informasi yang ada di Perusahaan baik Direksi, SPI, maupun semua satuan organisasi Perusahaan. Jika terjadi kasus/terdapat indikasi penyimpanan, Komite Audit harus meneliti/klarifiasi kasus-kasus tersebut.

4. Dengan persetujuan Dewan Komisaris, Komite Audit dapat meminta saran dan/atau bantuan dari tenaga ahli dan profesional lain.

PELAKSANAAN KEGIATANKOMITE AUDIT 2018 Selama tahun 2018, Komite Audit telah mengkaji dan mengevaluasi laporan audit internal dan pengawasan atas kinerja auditor eksternal. Selain itu Komite Audit juga melaksanakan hal-hal lain sesuai penugasan dari Dewan Komisaris seperti menyusun dan menyampaikan laporan hasil kegiatan selama satu tahun kepada Dewan Komisaris. Kegiatan Komite Audit selama tahun 2018 adalah: 1. Membuat Laporan Komite Audit 2017.2. Membuat Laporan Komite Audit triwulanan tahun 2018.3. Menyusun rencana kerja Komite Audit tahun 2019.4. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan tugas dan

hasil pemeriksaan SPI 2018.5. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan dan hasil KAP.

a. Mengusulkan KAP untuk mengaudit Laporan Keuangan tahun 2019.

b. Membahas hasil pemeriksaan KAP Laporan Keuangan tahun 2017.

c. Membahas Program Audit Laporan Keuangan tahun 2018.

6. Meninjau Laporan manajemen/pencapaian kinerja Perusahaan tahun 2018.

7. Memantau penerapan GCG.8. Meninjau penerapan atas perubahan standar

akuntansi yang signifian dan kebijakan terkait lainnya.

9. Meninjau penerapan sistem TI.10. Meninjau sistem pengendalian manajemen

Perusahaan.11. Meningkatkan kompetensi Komite Audit.12. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan

perhatian dan penugasan lainnya dari Dewan Komisaris.

13. Melakukan kunjungan lapangan.

FREKUENSI PERTEMUAN DAN TINGKAT KEHADIRAN KOMITE AUDIT

Sesuai Piagam Komite Audit dan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012, Komite Audit mengadakan rapat sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal rapat Dewan Komisaris yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar, yaitu sebulan sekali. Sejak penunjukan dan pengangkatan anggota baru, Komite Audit telah melakukan rapat internal sejumlah 12 kali pertemuan pada tahun 2018 dengan data tingkat kehadiran sebagai berikut:

NamaName

No.

Karyanto Suprih

Abdur Rasyid

Nurmala Ridwan

Frekuensi RapatKomite Audit

Meeting Frequencyof the AuditCommittee

JabatanPosition

Tingkat KehadiranAttendance Rate

(%)

Ketua Komite AuditChairman of the Audit Committee



66,67

100,00

100,00

8

12

12

1

2

3

TINGKAT KEHADIRAN KOMITE AUD IT DALAM RAPAT INTERNAL 2018MEETING ATTENDANCE OF THE AUDIT COMITE IN THE INTERNAL MEETING 2018

Audit Committee Responsibilities:1. The Audit Committee works and is accountable for

work to the Board of Commissioners.

2. The Audit Committee makes an annual program / work plan that contains a work schedule plan and the use of the necessary resources.

3. The Audit Committee must maintain the confidentiality of documents, data, and information about the Company obtained during the execution of the duties. The Audit Committee also monitors the overall performance of the Company and is obliged to report the results of the study to the Board of Commissioners.

Authority of the Audit Committee:1. Providing an introduction program to new members of

the Audit Committee regarding the roles, responsibilities and framework of the Audit Committee.

2. Receive authority and assignments from the Board of Commissioners by taking into account regulations relating to Limited Liability Companies, capital markets, BUMNs, and other related regulations.

3. Having the right of access to information that exists in the Company, both the Directors, SPI, and all units of the Company’s organization. If there is a case / indication of storage, the Audit Committee must examine / clarify these cases.

4. With the approval of the Board of Commissioners, the Audit Committee can request advice and / or assistance from other experts and professionals.

IMPLEMENTATION OF THE 2018 AUDIT COMMITTEE ACTIVITIES During 2018, the Audit Committee reviewed and evaluated internal audit reports and oversight of the performance of external auditors. In addition, the Audit Committee also carries out other matters according to assignments from the Board of Commissioners, such as compiling and submitting one-year activity report to the Board of Commissioners. The activities of the Audit Committee during 2018 are:1. Create a 2017 Audit Committee Report.2. Make a quarterly Audit Committee Report in 2018.3. Prepare the Audit Committee work plan in 2019.4. Evaluating the effectiveness of the implementation

of duties and results of the SPI 2018 examination.5. Evaluating the effectiveness of the implementation

and results of KAP.a. Propose KAP to audit the Financial Statements

in 2019.b. Discuss the results of 2017 Financial

Statements KAP examination.c. Discussing the Financial Report Audit Program

in 2018.

6. Review the management report / achievement of the Company’s performance in 2018.

7. Monitor the implementation of GCG.8. Reviewing the application of significant changes in

accounting standards and other related policies.

9. Reviewing the implementation of IT systems.10. Reviewing the Company’s management control

system.11. Improve the competence of the Audit Committee.12. Identify matters that require attention and other

assignments from the Board Commissioner.

13. Conduct field visits.

FREQUENCY OF MEETING AND LEVEL OF AUDIT COMMITTEE ATTENDANCE

In accordance with the Audit Committee Charter and SOE Minister Regulation Number PER-12 / MBU / 2012 dated August 24, 2012, the Audit Committee holds at least the same as the minimum provisions of the Board of Commissioners meeting stipulated in the Articles of Association, namely once a month. Since the appointment and appointment of new members, the Audit Committee has conducted 12 internal meetings in 2018 with attendance data as follows:


MANAJEMENRISIKO

RISKMANAGEMENT

Mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-01/ MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara, manajemen PTPN XI menetapkan kebijakan manajemen risiko yang menjabarkan tujuan dan komitmen perusahaan untuk menerapkan manajemen risiko. Kebijakan tersebut tertuang dalam Pedoman Penerapan Manajemen Risiko yang disahkan melalui SK No. XX-SURKP/10.025. Tujuan kebijakan pengelolaan risiko ini adalah melindungi perusahaan dari risiko signifikan yang dapat menghambat pencapaian tujuan perusahaan dan mengamankan aset perusahaan yang meliputi sumber daya manusia, modal, aktiva, dan reputasi. Manajemen risiko diharapkan dapat mendorong manajemen untuk bertindak proaktif mengurangi risiko kerugian, menjadi sumber keunggulan bersaing, dan keunggulan kinerja perusahaan. Serta mendorong setiap insan perusahaan untuk bertindak hati-hati dalam menghadapi risiko perusahaan, sebagai upaya untuk memaksimalkan nilai perusahaan dan pencapaian kekayaan pemegang saham (shareholder) serta memenuhi harapan para pemangku kepentingan (stakeholders) lainnya.

Pada tahun 2018 telah dilakukan evaluasi atas praktek pengawasan manajemen risiko operasional perusahaan. Hasil dari evaluasi tersebut menghasilkan monitoring risiko yang terintegrasi dengan sistem pelaporan kinerja manajemen risiko. Dengan perubahan tersebut diharapkan adanya peningkatan kontribusi kegiatan manajemen risiko terhadap pencapaian kinerja perusahaan.

Proses yang dilaksanakan dalam penerapan manajemen risiko berlangsung secara terus menerus dalam suatu siklus yang dijabarkan dalam tujuh tahapan yang harus dikelola dengan baik agar dapat membantu perusahaan untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, sehingga perusahaan dapat tetap bertahan dan berkembang dalam berbagai situasi dan kondisi serta menjadikan perusahaan memiliki struktur bisnis yang kuat dalam menghadapi setiap tantangan yang ada.

Tahapan proses manajemen risiko meliputi (1) komunikasi dan konsultasi, (2) penetapan konteks, (3) identifikasi risiko, (4) analisis risiko,(5) evaluasi risiko, (6) penanganan risiko, dan (7) pemantauan dan penelaahan.

Referring to the State Owned Enterprise Ministry Regulation No.PER-01 / MBU / 2011 concerning the Implementation of Responsible Corporate Governance in State-Owned Enterprises, the management of PTPN XI establishes a risk management policy that outlines the company’s goals and commitment to implementing risk management. The policy is contained in the Risk Management Implementation Guidelines which were passed through Decree No. XX-SURKP / 10,025. The purpose of this risk management policy is to protect companies from significant risks that can hinder the achievement of company goals and secure company assets that include human, capital, assets and reputation. Risk management is expected to encourage management to act proactively to reduce the risk of loss, become a source of competitive advantage, and excellence in corporate performance. As well as encouraging every company person to act cautiously in the face of company risk, as an effort to maximize the value of the company and the achievement of shareholder wealth and fulfill the expectations of other stakeholders.

In 2018 an evaluation of the practice of supervision of the company’s operational risk management was carried out. The results of the evaluation result in risk monitoring that is integrated with the risk management performance reporting system. With these changes, it is expected that there will be an increase in the contribution of risk management activities to the achievement of company performance.

The process carried out in the implementation of risk management takes place continuously in a cycle which is described in seven stages that must be managed well so that it can help companies evaluate the strengths and weaknesses they have, so that the company can survive and develop in various situations and conditions and make the company has a strong business structure in dealing with every challenge that exists.

The stages of the risk management process include (1) communication and consultation, (2) context setting, (3) risk identification, (4) risk analysis, (5) risk evaluation, (6) risk management, and (7) monitoring and review.

ALUR MANAJEMEN RISIKOFLOW OF RISK MANAGEMENT

KODE DAN SASARAN RISIKOCODES AND RISK TARGETS

ASESMEN, MITIGASI DAN MONITORING HIGH LEVEL CORPORATE RISK

PTPN XI secara berkala melakukan asesmen risiko setiap tahun. Pada tahun 2018, asesmen risiko yang dilakukan melalui kombinasi pendekatan top down dan bottom up, dengan menetapkan konteks berdasarkan KPI masing-masing proses. Risiko diidentifikasi dan dianalisa serta dievaluasi tingkat pengaruhnya terhadap pencapaian KPI Korporat, serta 3 level dibawah Direksi.

Berdasarkan KPI korporat, hal-hal yang berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan dikelompokkan menjadi 10 macam sasaran, yaitu :

ASESMEN, MITIGASI DAN MONITORING HIGH LEVEL CORPORATE RISK

PTPN XI regularly conducts risk assessments every year. In 2018, risk assessment is carried out through a combination of top down and bottom up approaches, by setting the context based on the Key Performance Indicator of each process. Risks are identified and analyzed and their level of influence is evaluated on the achievement of Corporate Key Performance Indicators, as well as 3 levels below the Board of Directors.

Based on corporate Key Performance Indicator, aspects that have a significant effect on the business continuity of the company are grouped into 10 types of objectives, namely:

ESTABLISHING THE CONTEXT

RISK IDENTIFICATION

RISK ANALYSIS

RISK ASSESSMENT

RISK EVALUATION

RISK TREATMENT

MONITOR

&

REVIEW

COMMUNICATION

&

CONSULTION

No Kode Risiko | Risk Code Sasaran | Target

PG-01

PG-02

PG-03

PG-04

PG-05

PG-06

Keuangan | Finance

Harga Pokok Produksi | Cost of Goods Sold

Jumlah Produksi | Production Value

Kinerja Proses | Process Performance

Kerusakan produk dalam proses (defect) | On Process Defect

Kualitas Produk | Product Quality

1

2

3

4

5

6


Asesmen tersebut mengidentifikasi 34 (tiga puluh empat) risiko signifikan di seluruh bagian di tiap unit, yang dikelompokkan menjadi 10 risiko besar dengan 7 risiko yang masuk kategori perlu segera ditindaklanjuti.

Untuk mengubah potensi risiko menjadi peluang yang dapat menghasilkan profitabilitas bagi perusahaan, maka telah diidentifikasi beberapa langkah pengendalian dan mitigasi atas seluruh risiko terutama high level corporate risk guna meminimalkan kemungkinan dan dampak terjadinya risiko.

Kegiatan monitoring risiko dilakukan dengan tujuan mendukung dalam proses pengambilan keputusan melalui kajian analisa, mengenai risiko apa saja yang perlu dimitigasi serta menentukan langkah mitigasi mana saja yang perlu diprioritaskan. Kegiatan monitoring risiko terintegrasi dengan kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja rutin keuangan dan produksi.

Melalui berbagai langkah mitigasi dan monitoring pelaksanaannya terhadap risiko-risiko utama yang masuk kelompok high risk secara berkesinambungan, maka pada tahun 2018 PTPN XI juga berhasil mengelola dan menurunkan kategori risiko dari risiko dari ekstrem dan tinggi menjadi risiko sedang (medium risk) atau manageable. Hal tersebut tampak pada tabel berikut :

The assessment identified 34 significant risks in all parts of each unit, which were then grouped into 10 major risks, with 7 risks included in the category needing to be followed up immediately.

To change the risk potential into an opportunity that can generate profit for the company, several steps to control and mitigate all risks have been identified, especially high level corporate risk to minimize the possibility and impact of the risk.

Risk monitoring activities are carried out with the aim of supporting the decision-making process through analysis studies, on what risks need to be mitigated and determining which mitigation steps need to be prioritized. Risk monitoring activities are integrated with routine financial and production monitoring and evaluation activities.

Through various mitigation measures and monitoring their implementation of the main risks that enter the high risk group on an ongoing basis, then in 2018 PTPN XI also managed to manage and reduce risk categories from extreme and high risks to medium risk or manageable. This can be studied in in the following table:

PENGELOLAAN RISIKO DI TAHUN 2018RISK MANAGEMENT IN 2018

Mengingat pentingya pengelolaan risiko dalam mencegah dari dampak yang ditimbulkan, maka manajemen dan seluruh elemen terkait akan semakin meningkatkan upayanya untuk menjadikan pengelolaan risiko menjadi budaya dalam pelaksanaan seluruh kegiatan.

Hasil dari pengelolaan risiko pada tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Considering the importance of risk management in preventing the impacts, management and all related elements will further increase their efforts to make risk management a culture in carrying out all activities.

The results of risk management in 2018 are as follows:

1. Prioritas 1 – Kode risiko PG-01:Risiko Laba tidak tercapai secara korporat, realisasi tahun 2018 PTPN XI mengalami kerugian 140 Miliar dari target EBIT sebesar Rp 20 Miliar. Hal ini disebabkan karena beberapa indikator, yaitu:• Kebijakan pemerintah pembatasan harga dan

penjualan gula • Persaingan usaha dengan Pabrik Gula Swasta• Tidak tercapainya target produksi

Mitigasi risiko yang telah dilakukan adalah:• Optimalisasi penjualan gula retail• Pendekatan intensif kepada petani tebu• Pengembangan diversifikasi dan hilirisasi

produk

1. Priority 1 - Risk Code PG-01:Profit Risk is not achieved in corporate terms, the realization of 2018 PTPN XI suffered a loss of 140 billion from the EBIT target of Rp 20 billion. This is due to several indicators, namely:

• Government policies to limit the price and sale of sugar

• Business competition with private sugar mills• No achievement of production targets

Risk mitigation that has been done is:• Optimizing retail sugar sales• Intensive approach to sugar cane farmers• Development of product diversification and

downstreaming

No Kode Risiko | Risk Code Sasaran | Target

PG-07

PG-08

PG-09

PG-10

Kepatuhan | Compliance

Pengelolaan Piutang | Receivables and Crredit Management

Kesehatan dan Keselamatan Kerja | Operational Safety and Heath

Utilitas Investasi | Investment Utilization

7

8

9

10

No Nama RisikoRisk Name

Level Inherent RiskInherent Risk Level

Level Residual RiskResidual Level Risk

Risiko Keuangan Financial Risk

Risiko Harga Pokok ProduksiCost of Goods Sales Risk

Risiko Kuanta Produksi Production Quanta Risk

Risiko KinerjaPerformance Risk

Risiko ProsesProcess Risk

Risiko Kualitas ProdukProduct Quality Risk

Risiko KepatuhanCompliance Risk

Risiko KreditReceivable and Credit Risk

Risiko Kesehatan dan Keselamatan KerjaOperational Safety and Health Risk

Risiko Utilitas InvestasiInvestment Utility Risk

DahsyatImmense

DahsyatImmense

DahsyatImmense

DahsyatImmense

BesarHigh

ModeratModerate

BesarHigh

DahsyatImmense

DahsyatImmense

DahsyatImmense

DahsyatImmense

DahsyatImmense

DahsyatImmense

RendahLow

SedangMedium

RendahLow

RendahLow

RendahLow

BesarHigh

BesarHigh

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


2. Prioritas 2 – Kode risiko PG-02:Risiko Harga Pokok Produksi (HPP) Gula diatas sasaran sebesar Rp 3.546,-/Kg dari sasaran RKAP 2018 Rp 6.868,- atau sebesar Rp 10.414,-/Kg, teridentifikasi disebabkan karena:• Inflasi yang berpengaruh pada kenaikan biaya, • Potensi penurunan jumlah gula milik yang

mempengaruhi beban HPP per kg gula.• Jam berhenti total tinggi sehingga

membutuhkan suplesi BBA

Mitigasi risiko yang telah dilakukan adalah:• Penerapan Cost Reduction• Pengawalan produktivitas lahan TS• Selektivitas dalam penggantian barang• Pemanfaatan barang bekas yang masih bisa

dipakai lagi,• Pemenuhan kontinuitas pasokan tebu serta

optimalisasi pemenuhan tebu dari luar wilayah• Optimalisasi proses maintenance diseluruh

stasiun• Pengendalian tenaga kerja utamannya biaya

lemburUsaha mitigasi tidak mampu menekan HPP karena target produksi gula tidak tercapai.

3. Prioritas 3 – Kode risiko PG – 08:Risiko pinjaman PKBL tidak lunas sebagian besar disebabkan oleh:• Petani menggilingkan tebunya ke PG lain di luar

PTPN XI dan menjual tebu kepada pihak III.• Tidak tercapainya hasil produksi petani

Mitigasi risiko yang telah dilakukan adalah:• Pengawalan produktivitas lahan Tebu Rakyat

Kredit (TRK) PKBL • Penempatan pos-pos pantau di beberapa titik

untuk mengurangi tebu keluar daerah• Pendekatan intensif kepada petani yang

berpotensi mengirim tebu ke Pabrik Gula lain Realisasi pelunasan pinjaman PKBL ke petani

tahun 2018 sebesar 4,698 Miliar dari 17,500 Miliar atau 26% dana PKBL yang disalurkan.

4. Prioritas 4 – Kode risiko PG – 09:Potensi risiko terjadinya kecelakaan kerja yang mengakibatkan kematian dan cacat fisik bagi pekerja, potensi ini masih memiliki kemungkinan yang tinggi disebabkan karena:• Alat Pelindung Diri (APD) kurang memadai• Manajemen K3 belum dilakukan secara

menyeluruh• Kurang disiplinnya para pekerja dalam

menggunakan APD dan kepatuhan pada rambu-rambu bahaya

2. Priority 2 - PG-02 Risk code:Risk of Production Cost (HPP) Sugar above the target of Rp 3,546, - / kg from the target of the RKAP 2018 Rp 6,868, or Rp 10.414, - / Kg, identified due to:• Inflation that affects the increase in costs,• Potential decrease in the amount of sugar that

affects the burden of HPP per kg of sugar.• The clock stops totally high so it requires BBA

suppression

Risk mitigation that has been done is:• Application of Cost Reduction• Escort TS productivity• Selectivity in changing goods• Use of used goods that can still be used again,• Fulfillment of continuity of sugarcane supply

and optimization of sugarcane fulfillment from outside the region

• Optimizing maintenance processes throughout the station

• Control of the main workforce overtime costs

Mitigation efforts are not able to suppress HPP because the sugar production target is not achieved.

3. Priority 3 - Risk code PG - 08:The risks of PKBL loans are not paid off largely due to:• Farmers grind the sugar cane to another PG

outside PTPN XI and sell sugar cane to party III.• No achievement of farmers’ production

Risk mitigation that has been done is:• Escort the productivity of PKBL’s Cane People’s

Credit (TRK)• Placement of monitoring posts at several points

to reduce sugarcane outside the area• Intensive approach to farmers who have the

potential to send sugar cane to other sugar mills The realization of PKBL loan repayments to

farmers in 2018 amounted to 4,698 billion from 17,500 billion or 26% of PKBL funds channeled.

4. Priority 4 - Risk code PG - 09:The potential risk of workplace accidents resulting in death and physical disability for workers, this potential still has a high probability due to:

• Inadequate Personal Protective Equipment (PPE)

• OHS management has not been carried out thoroughly

• Lack of discipline of workers in using PPE and compliance with hazard signs

Mitigasi risiko yang telah dilakukan adalah:• Pemenuhan kebutuhan APD• Pengawasan dan penertiban penggunaan APD

oleh seluruh pekerja• Pemasangan rambu-rambu tanda bahaya

disetiap tempat yang berisiko• Peningkatan pelaksanaan Manajemen K3

dengan mengikuti sertifikasi K3Pada tahun 2018 risiko ini dapat dikelola sehingga tidak ada kejadian kecelakaan yang mengakibatkan kematian atau cacat fisik.

5. Prioritas 5 – Kode risiko PG – 10:Potensi risiko kegagalan investasi dan keterlambatan persiapan giling, Hal ini disebabkan oleh:• Penerapan sistem ERP SAP• Keterlambatan penyelesaian proyek PMN

Mitigasi risiko yang telah dilakukan adalah :• Koordinasi percepatan dan pendesakan

pengadaan dengan Divisi terkait.• Penggantian mesin secara parallel• Penggunaan metal lama yang masih layak pakai• Memanfaatkan material dari PG sesaudara• Pengiriman tebu ke PG sesaudara

Tahun 2018, PTPN XI berhasil mengelola penerapan sistem SAP, namun untuk proyek PMN di PG Assembagoes tidak dapat diselesaikan sesuai rencana karena keterlambatan pengiriman mesin dan peralatan yang berdampak pada proses penyelesaian kegiatan lainnya.

6. Prioritas 6 – Kode risiko PG – 03:Risiko pencapaian sasaran produksi gula milik tidak tercapai dari target RKAP sebesar 202.917 Ton. Hal ini terindikasi dari:• Potensi rendemen TR & TR di bawah sasaran, • Potensi produktivitas TS & TR di bawah sasaran

Mitigasi risiko yang telah dilakukan adalah :• Mengupayakan seluruh tebu TR yang sudah

masuk dalam Taksasi digiling ke wilayah PTPN XI dengan cara semua lahan TR dilakukan GIS, pendekatan petani secara intensif, mempercepat pelayanan kredit petani dari KUR dan PKBL serta konsolidasi kewilayahan dan peningkatan kinerja pabrik.

• Peningkatan produktivitas tebu dengan cara pengairan dengan pompanisasi, tambahan pupuk ekstra

• Pengoptimalan rendemen melalui persiapan tebu layak tebang dan tebu layak giling, pengendalian sisa pagi, menyusun program TMA sesuai masa tanam dan varietas

Risk mitigation that has been done is:• Meeting the needs of PPE• Supervision and control of the use of PPE by all

workers• Installation of danger signs in every place that

is at risk• Increased OHS Management implementation by

participating in K3 certificationIn 2018 this risk can be managed so that there are no accidents that result in death or physical disability.

5. Priority 5 - Risk code for PG - 10:Potential risk of investment failure and late preparation of milling, This is caused by:

• Application of SAP ERP systems• Delay in completing PMN projects

Risk mitigation that has been done with:• Accelerating coordination and supplying

procurement with the relevant Division.• Machine replacement in parallel• The use of old metal that is still suitable for use• Use material from PG’s siblings• Delivery of sugar cane to PG affiliated factories

In 2018, PTPN XI managed to manage the implementation of the SAP system, but the PMN project in PG Assembagoes could not be completed as planned because of delays in the delivery of machinery and equipment that had an impact on the completion of other activities.

6. Priority 6 - Risk code PG - 03:The risk of achieving the target of own sugar production was not achieved from the target of the CTR amounting to 202,917 tons. This is indicated by:• Potential TR & TR yields below target,• TS & TR productivity potential below target,

Risk mitigation that has been done is:• Striving for all TR sugar cane that has been

included in Taxations to be milled to the PTPN XI area by means of all TR lands carried out by GIS, an intensive farmers approach, accelerating farmer credit services from KUR and PKBL and regional consolidation and factory performance improvement.

• Increased productivity of sugarcane by pumping irrigation, adding extra fertilizer

• Optimization of yields through preparation of sugarcane-worthy sugarcane and milled sugarcane, controlling the rest of the morning, compiling TMA programs according to the planting period and varieties


Pada realisasinya, produksi gula milik hanya tercapai sebesar 147.840 Ton, hal ini disebabkan banyak tebu binaan petani terutama didaerah assembagoes yang di giling ke pabrik gula diluar PTPN XI, akibat PG Assembagoes tidak melaksanakan giling.

7. Prioritas 7 – Kode risiko PG – 04:Risiko kinerja pabrik kurang optimal, teridentifikasi disebabkan karena beberapa indikator, yaitu:• Potensi KES dan KIS di bawah sasaran, • Potensi Jam Berhenti B (dalam pabrik) yang

masih di atas sasaran, • Potensi WR, OR, ME dan BHR dibawah sasaran

Mitigasi risiko yang dapat dilakukan adalah persiapan pabrik dan kehandalan alat meliputi kualitas alat (meningkatkan efesiensi ketel, meningkatkan ekstraksi gilingan dan meningkatkan Preparation Index) dan kualitas perawatan sesuai Standard Maintenance Procedure. Mitigasi risiko untuk jangka panjang adalah melakukan penggantian alat-alat pabrik yang obsolete dengan menyesuaikan teknologi secara bertahap.Kinerja seluruh pabrik pada tahun 2018 tidak mencapai sasaran, terutama capaian kapasitas produksi, hal ini sebagian besar disebabkan karena tidak beroperasinya PG Assembagoes.

In its realization, the sugar production is only reached at 147,840 tons, this is due to the fact that many sugar cane are fostered by farmers, especially in the assembagoes area which is milled to sugar mills outside PTPN XI, due to PG Assembagoes not carrying out milling.

7. Priority 7 - Risk code PG - 04:The plant’s performance risk is not optimal, identified due to several indicators, namely:

• The potential of KES and KIS is below the target,• Potential factories halting hour is still above

target,• The potential of WR, OR, ME and BHR is below

the target,

Risk mitigation that can be done is the preparation plant and reliability tools include quality tools (increasing the efficient use of the boiler, increasing the extraction of scrap and increase Preparation Index) and the quality of care is appropriate Standard Maintenance Procedure. Risk mitigation for the long term is to do the replacement of the obsolete factory tools by adapting technology gradually. The performance of the entire plant in the year 2018 did not reach the target, especially close to production capacity, it is mostly due to PG Assembagoes not being operational.

AKUNTANPUBLIK

PUBLICACCOUNTANT

Sejak tahun 2015, pelaksanaan audit keuangan PTPN XI bekerja sama dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwantono, Sungkoro dan Surja (Ernst & Young) yang beralamat di Jl. Jenderal Sudirman, RT 5/RW 3, Senayan, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Selama 6 (enam) tahun berturut-turut, Perusahaanbekerja sama dengan KAP yang tersaji pada tabelberikut:

Since 2015, in the execution of financial audit, PTPNXI has cooperated with Public Accountant Office(KAP) Purwantono, Sungkoro and Surja (Ernst &Young) located in Jl. Jenderal Sudirman, RT 5/RW 3,Senayan, Kebayoran Baru, South Jakarta.

For six consecutive years the Company hascooperated with KAP as provided in the followingtable:

Tahun BukuFiscal Year Kantor Akuntan

PublikPublic Accountant

Office

Biaya AuditAudit Fees

Audit OpiniAudit Opinion

Jumlah TemuanNumber of Findings

Jasa LainnyaOther Services

Jasa Audit Laporan KeuanganFinancial Report Audit Service

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Aryanto Amir JusufMawar dan Saptoto

Chatim, Atjeng,Sugeng dan Rekan

Purwantono,Sungkoro dan Surja

(Ernst & Young)


(Ernst & Young)


(Ernst & Young)

Imelda & Rekan (Deloitte)

Rp709.500.000

Rp579.645.000

Rp272.800.000

Rp272.800.000

Rp321.200.000

Rp504.533.000

13

11

21

11

16

16

Wajar dalam Semua Hal yang

MaterialUnqualified


MaterialUnqualified


MaterialUnqualified


MaterialUnqualified


MaterialUnqualified


MaterialUnqualified

Tidak AdaNone

Tidak AdaNone

Tidak AdaNone

Tidak AdaNone

Tidak AdaNone

HASIL AUDIT KEUANGAN PTPN XI 2013–2018RESULTS OF PTPN XI FINANCIAL AUDIT 2013–2018


PERKARA PENTING YANG DIHADAPI PERUSAHAAN, ENTITAS ANAK, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG MASIH MENJABAT

IMPORTANT CASES FACED BY THE COMPANY, SUBSIDIARIES, MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS STILL SERVING

Selama tahun 2018, PTPN XI menghadapi 2 (dua) kasus permasalahan hukum. Proses tindak lanjut dari permasalahan hukum yang dihadapi PTPN XI adalah sebagai berikut:

During 2018, PTPN XI faced 2 (two) cases of legal problems. The follow-up process of legal problems faced by PTPN XI is as follows:

POKOK PERKARA DAN STATUS PENYELESAIANLEGAL CASE AND SETLEMENT STATUS

No.

1 Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Sita EksekutorialDengan Nomor Perkara 18/Pdt.Bth/2018/PN.Bdw

Third Party Resistance Lawsuit Against Executional SeizureWith Case Number 18 / Pdt.Bth / 2018 / PN.Bdw

Proses Banding di Pengadilan Tinggi Jawa Timur

Process of Appeal in the East Java Supreme Court

Risiko Finansial = Potensi Nilai Kerugian PTPN XI : Rp1.488.075.741

Financial Risk = Potential PTPN XI Loss Value: Rp1,488,075,741

Tidak dikenakan sanksi administrasi

No administrative sanction imposed

Pada tanggal 14 Agustus 2017 PT Perkebunan Nusantara XI Pabrik Gula Pradjekan mengajukan permohonan eksekusi terhadap 6 (enam) bidang tanah H. Hasan Mustafa ke Pengadilan Negeri Bondowoso terkait perkara Nomor: 10/Pdt.G/2005/PN.BDW Nomor: 379/PDT/2006/PT.SBY Jo Nomor: 739 K/PDT/2008 Jo Nomor: 442 PK/PDT/2009 antara PT Perkebunan Nusantara XI Pabrik Gula Prajekan dengan H. Hasan Mustafa yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde).

Terhadap permohonan eksekusi PT Perkebunan Nusantara XI Pabrik Gula Pradjekan tersebut, maka pada tanggal 15 Mei 2018 Pengadilan Negeri Bondowoso melaksanakan Sita Eksekusi sebagaimana Berita Acara Sita Eksekusi Nomor: 09/Pdt.Eks/2013/PN.Bdw Nomor: 10/Pdt.6/2006/PN.Bdw.

Pokok Perkara / Gugatan

Principal Case/Claims

Status Penyelesaian Perkara / Gugatan

Status of settlementof case / claim

Risiko yang Dihadapi

Perusahaan dan Nilai Nominal

Tuntutan/GugatanThe risks faced by the company and

the nominal value of the claim / claim

Sanksi Administrasi yang

Dikenakan(Jika Ada)

Administrative Sanction Imposed

(if any)

KeteranganDetails

No.

Ahli Waris H. Hasan Mustafa yang terdiri dari Hj. Siti Aminah alias Hj. Maria Ulfa, H. Moh.Ilham, Hj. Ambasiatus Sofi, SPd, dan H. Sofan Hadi melalui Kuasa Hukumnya Eko Saputro, SH.,MH, Abdul Khalik, SH dan Slamet Riyanto, SH mengajukan Gugatan Perlawanan Pihak Ketiga Terhadap Sita Eksekutorial yang terregister dengan Nomor Perkara: 18/Pdt.Bth/2018/PN.Bdw tanggal 31 Mei 2018 dengan dalil bahwa 6 (enam) bidang tanah tersebut bukan merupakan harta milik H. Hasan Mustafa tetapi merupakan milik Para Pelawan (para ahli waris H. Hasan Mustafa).

PT Perkebunan Nusantara XI Pabrik Gula Pradjekan melalui Kuasa Hukumnya Retno Koerniasih, SH, Laily Isnawati, SH, Agustinus Banu Wiryawan, SH, Yudho Rahadityo Utomo, SH dan M. Sauqi Afriansyah, SH menyampaikan Jawaban Gugatan Perlawanan, Duplik, mengajukan bukti-bukti dan menghadirkan saksi di Pengadilan Negeri Bondowoso untuk membantah semua dalil-dalil dari Para Pelawan.

Terhadap perkara tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso mengadili dengan amar putusan:Dalam Provisi: - Menolak Provisi para Pelawan

Dalam Eksepsi: - Menerima Eksepsi Terlawan sepanjang mengenai Gugatan Nebis in idem.

Dalam Pokok Perkara: - Menyatakan perlawanan para pelawan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp. 1.109.000,- (satu juta seratus










Dikenakan(Jika Ada)


(if any)

KeteranganDetails


No.

sembilan ribu rupiah).

Para Pelawan (Ahli Waris H. Hasan Mustafa) melalui Kuasa Hukumnya kembali mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur.










Dikenakan(Jika Ada)


(if any)

KeteranganDetails

On August 14, 2017 PT Perkebunan Nusantara XI Pradjekan Sugar Factory submitted an application for the execution of 6 (six) land parcels of H. Hasan Mustafa to the Bondowoso District Court related to Case Number: 10 / Pdt.G / 2005 / PN.BDW Number: 379 / PDT / 2006 / PT. SBY Jo Number: 739 K / PDT / 2008 Jo Number: 442 PK / PDT / 2009 between PT Perkebunan Nusantara XI Prajekan Sugar Factory and H. Hasan Mustafa who has the permanent legal force (inkracht van gewijsde).

Regarding the request for the execution of PT Perkebunan Nusantara XI Sugar Factory Factory, then on May 15, 2018 the Bondowoso District Court implemented Sita Execution as the Official Report on Sita Execution Number: 09 / Pdt.Eks / 2013 / PN.Bdw Number: 10 / Pdt.6 /2006/PN.Bdw.

H. Hasan Mustafa’s heirs consisting of Hj. Siti Aminah aka Hj. Maria Ulfa, H. Moh.Ilham, Hj. Ambasiatus Sofi, SPd, and H. Sofan Hadi through their Legal Counsels Eko Saputro, SH., MH, Abdul Khalik, SH and Slamet Riyanto, SH filed a Third Party Resistance Lawsuit against Sita Eksekutorial who registered with Case Number: 18 / Pdt.Bth / 2018 / PN.Bdw dated 31 May 2018 with the argument that 6 (six) plots of land are not property of H. Hasan Mustafa but belong to the Defenders (the heirs of H. Hasan Mustafa).

No.

PT Perkebunan Nusantara XI Pradjekan Sugar Factory through its Legal Counsel Retno Koerniasih, SH, Laily Isnawati, SH, Agustinus Banu Wiryawan, SH, Yudho Rahadityo Utomo, SH and M. Sauqi Afriansyah, SH submitted the Claims for Resistance, Duplicate, submitted evidence and presenting witnesses in the Bondowoso District Court to refute all the arguments of the Defenders.

Regarding the case, the Panel of Judges of the Bondowoso District Court tried with a ruling:In Provision:Dalam Provisi:

- Refuse Provision of Opponents

In the Exception: - Receive the Defeated Exception as long as regarding the Nebis in Idem lawsuit.

In the Principal Case: - Declaring the resistance of the opponents is not acceptable (Niet Ontvankelijke Verklaard).

- Sentencing the Opponent to pay the case fees which have been set at Rp. 1,109,000 (one million one hundred and nine thousand rupiahs).

The Opponents (Heirs of H. Hasan Mustafa) through their Legal Counsel again appealed to the East Java Supreme Court.










Dikenakan(Jika Ada)


(if any)

KeteranganDetails

Pada tanggal 22 Desember 2017 PT Perkebunan Nusantara XI melalui Kuasa Hukumnya Retno Koerniasih, SH, Laily Isnawati, SH, Agustinus Banu Wiryawan, SH, Yudho Rahadityo Utomo, SH dan M. Sauqi Afriansyah, SH mengajukan Gugatan kepada Kepala Kantor Pertanahan

2 Perkara Gugatan Tata Usaha Negara atas aset PT Perkebunan Nusantara XI Pabrik Gula Pradjekan

Case of a State Administrative

Proses Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia

Process of Cassation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia

Hilangnya sebagian aset PT Perkebunan Nusantara XI dan Potensi Nilai Kerugian PTPN XI : Rp 90.000.000

The loss of part of the assets of

Tidak dikenakan sanksi administrasi

No administrative sanction imposed


No.










Dikenakan(Jika Ada)


(if any)

KeteranganDetails

Claim for the assets of PT Perkebunan Nusantara XI Pradjekan Sugar Factory

PT Perkebunan Nusantara XI and the Potential Loss Value of PTPN XI: Rp. 90,000,000

Kabupaten Bondowoso ke Pengadilan Negeri Bondowoso yang teregister dengan Nomor Perkara 155/G/2017/PTUN.SBY dengan dalil gugatan bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bondowoso yang telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 147 / Desa Lojajar, terbit tanggal 10 Desember 2001, Surat Ukur tanggal 20 November 2001 Nomor 21, luas 163 M2 (seratus enam puluh tiga meter persegi), atas nama Purwadi, karena lahan tersebut merupakan bagian dari lahan PTPN XI yang telah memiliki Sertipikat HGB Nomor 2/Lojajar.

Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya menjatuhkan Putusan atas perkara Nomor: 155/G/2017/PTUN.SBY dengan amar putusan:Dalam Eksepsi: - Mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi tentang gugatan Penggugat daluarsa atau lewat waktu.

Dalam Pokok Sengketa: - Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.335.500,- (tiga ratus tiga puluh lima ribu lima ratus rupiah).

Atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut Pihak PTPN XI mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara dengan register perkara 164/B/2018/PT.TUN.Surabaya, dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara menjatuhkan putusan dengan menguatkan putusan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Saat ini pihak PT Perkebunan Nusantara XI mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

No.

Republik Indonesia dan akan mengambil langkah Gugatan Perdata.

On December 22, 2017 PT Perkebunan Nusantara XI through its Legal Counsel Retno Koerniasih, SH, Laily Isnawati, SH, Agustinus Banu Wiryawan, SH, Yudho Rahadityo Utomo, SH and M. Sauqi Afriansyah, SH submitted a lawsuit to the Head of Bondowoso Regency Land Office to The Bondowoso District Court registered with Case Number 155 / G / 2017 / PTUN. BY with a claim that the Head of the Bondowoso Regency Land Office has issued a Certificate of Ownership Number: 147 / Desa Lojajar, published on December 10, 2001, a Measuring Letter dated November 20 2001 Number 21, an area of 163 M2 (one hundred and sixty three square meters), in the name of Purwadi, because the land is part of the land of PTPN XI which already has a Certificate of HGB Number 2 / Lojajar.

The Surabaya State Administrative Court Judges dropped the Decision on Case Number: 155 / G / 2017 / PTUN.SBY with the ruling:In the Exception:

- Grant the Defendant II Intervention exception regarding the Plaintiff’s claim to be expired or past time.

In the Principal Dispute: - GRefuse the Plaintiff’s Claim for all;

- Charges the Plaintiff to pay court fees of Rp.335,500 (three hundred thirty five thousand five hundred rupiahs).

Based on the decision of the State Administrative Court, PTPN XI filed an appeal to the High Administrative Court with a case register 164 / B / 2018










Dikenakan(Jika Ada)


(if any)

KeteranganDetails


No.

/ PT.TUN.Surabaya, and the State Administrative Court handed down the decision by upholding the decision of the Decision of the State Administrative Court .

At present, PT Perkebunan Nusantara XI has filed a Cassation to the Supreme Court of the Republic of Indonesia and will take the Civil Lawsuit.










Dikenakan(Jika Ada)


(if any)

KeteranganDetails

KODE ETIKPERUSAHAAN

CODE OFCONDUCT

PTPN XI berkomitmen untuk melaksanakan GCG sebagai landasan operasional pengelolaan kegiatanusaha. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, manajemen telah menetapkan Kode Etik Perusahaan(Code of Conduct) sebagai salah satu infrastruktur penerapan prinsip-prinsip GCG. Pedoman Kode Etik ini merupakan komitmen etika perilaku dalam menjalankan bisnis di Perusahaan bagi organ Perusahaan, anak Perusahaan, dan afliasi beserta Pemangku Kepentingan. Tujuan penyusunan kode etik adalah sebagai acuan untuk memengaruhi, membentuk, mengatur, dan menjaga tingkah laku yang konsisten berdasarkan prinsip-prinsip sikap etis (ethical sensibility), pemikiran etis (ethical reasoning), dan perilaku etis (ethical conduct) bagi seluruh organ Perusahaan, karyawan Perusahaan, anak Perusahaan dan afliasi serta Pemangku Kepentingan. Selain itu kode etik adalah bagian dari sarana Perusahaan untuk mewujudkan visi, misi, budaya dan meaning Perusahaan.

Pedoman kode etik merupakan dokumen yang senantiasa berubah sesuai dengan perkembangan bisnis Perusahaan, kehidupan sosial, norma, kaidahkaidah serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dilakukan secara berkala dengan memerhatikan kepentingan jangka panjang Perusahaan. Integritas, citra, dan kelangsungan Perusahaan ditentukan oleh sikap dan perilaku individu.

Oleh karena itu, Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan berkomitmen untuk mengimplementasikan Kode Etik secara konsisten dengan didukung oleh semangat bersama untuk melaksanakan praktik bisnis yang dapat memenuhi harapan pemangku kepentingan. Secara garis besar pedoman kode etik Perusahaan mengatur hal-hal sebagai berikut:

KEBIJAKAN PERILAKU PERUSAHAAN

Merupakan pedoman berperilaku bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Karyawan Perusahaan dalam hal berinteraksi, bersikap, dan bertindak sesuai kaidah-kaidah dan etika serta ketentuan yang berlaku, yang termuat dalam Pedoman Kode Etik (Code of Conduct) PTPN XI.

PTPN XI is committed to implementing GCG as an operational basis for managing business activities. To realize this commitment, management has established a Code of Conduct as one of the infrastructure for implementing GCG principles. The Code of Ethics Guidelines is a behavioral ethics commitment in conducting business in the Company for Company organs, subsidiaries and affiliates and Stakeholders. The purpose of preparing a code of ethics is as a reference for influencing, forming, regulating, and maintaining behavior that is consistent based on the principles of ethical attitude (ethical sensibility), ethical thinking (ethical reasoning), and ethical conduct for all Company organs, Company employees, subsidiaries and affiliates and stakeholders. In addition, the code of ethics is part of the Company’s means to realize the Company’s vision, mission, culture and meaning.

The code of ethics guide is a document that is constantly developing in accordance with the development of the Company’s business, social life, norms, rules and applicable laws and regulations. This is done regularly by taking into account the Company’s long-term interests. The integrity, image and continuity of the Company are determined by individual attitudes and behavior.

Therefore, the Board of Commissioners, Directors and Employees are committed to implementing the Code of Ethics consistently with the support of a shared spirit to carry out business practices that can meet stakeholder expectations. Broadly speaking, the Company’s code of ethics guidelines regulates the following matters:

COMPANY BEHAVIOR POLICY

It is a behavioral guideline for the Board of Commissioners, Directors and Company Employees in terms of interacting, behaving, and acting in accordance with the rules and ethics as well as applicable regulations, which are contained in the Code of Conduct of PTPN XI.


KOMITMEN KODE ETIK BAGI SELURUH LEVEL ORGANISASI

Seluruh Insan Perusahaan yaitu Dewan Komisaris, Direksi, dan seluruh Karyawan Perusahaan termasuk Karyawan yang ditugaskan di Anak Perusahaan serta personil lainnya yang secara langsung bekerja untuk dan atas nama Perusahaan berkomitmen untuk mengimplementasikan Kode Etik secara konsisten dengan didukung oleh semangat bersama untuk melaksanakan praktik bisnis yang dapat memenuhi harapan Pemangku Kepentingan.

SOSIALISASI/PENYEBARLUASAN

Merupakan cara untuk memberikan pemahaman dan menjelaskan pedoman kode etik Perusahaan kepada Dewan Komisaris, Direksi, Karyawan Perusahaan dan para Pemangku Kepentingan lainnya. Pada tahun 2018, telah dilakukan proses sosialisasi yang diikuti dengan penandatanganan komitmen kepatuhan kepada seluruh karyawan.

Setiap Insan Perusahaan dapat meminta penjelasan atau menyampaikan pertanyaan terkait dengan Kode Etik kepada atasan langsung atau Sekretaris Perusahaan selaku pejabat yang diberi kewenangan.

PELANGGARAN KODE ETIK

1. Merupakan penyimpangan terhadap pedoman kode etik yang telah ditetapkan Perusahaan. Penyimpangan atas Pedoman Kode Etik Perusahaan tidak hanya berkaitan dengan tindakan yang melanggar hukum, tetapi berhubungan pula dengan ketidakpatuhan terhadap etika

2. Tindakan yang tidak pantas dilakukan, walaupun tidak melanggar hukum namun dapat mengganggu usaha dan mencemarkan reputasi Perusahaan dapat dikategorikan sebagai ketidakpatuhan terhadap Pedoman Kode Etik dan Perusahaan tidak memberikan toleransi terhadap hal tersebut

3. Pelanggaran terhadap Kode Etik dikenakan sanksi sesuai Peraturan yang berlaku

4. Selama tahun 2018 tidak terdapat pelanggaran kode etik

COMMITMENT TO CODE OF ETHICS FOR ALL ORGANIZATIONAL LEVELS

All Company Personnel, namely the Board of Commissioners, the Board of Directors, and all Company Employees including Employees assigned to the Subsidiaries and other personnel who work directly for and on behalf of the Company are committed to implementing the Code of Ethics consistently supported by a shared spirit to carry out business practices meeting the expectations of Stakeholders.

SOCIALIZATION / DISSEMINATION

Is a way to provide understanding and explain the guidelines of the Company’s code of ethics to the Board of Commissioners, Directors, Company Employees and other stakeholders. In 2018, a socialization process was carried out followed by the signing of a compliance commitment to all employees.

Each members of the company can ask for an explanation or submit a question related to the Code of Ethics to his immediate supervisor or Corporate Secretary as an authorized official.

VIOLATION OF THE CODE OF ETHICS

1. It is a deviation from the code of ethics guidelines that have been set by the Company. Deviations from the Code of Ethics of the Company are not only related to acts that violate the law, but also relate to non-compliance with ethics

2. Actions that are not appropriate, even if they do not violate the law but can disrupt business and defame the Company’s reputation can be categorized as non-compliance with the Code of Ethics and the Company does not tolerate it

3. Violations of the Code of Ethics are subject to sanctions in accordance with applicable Regulations

4. During the business year of 2018, there was no violation of the code of ethics

MEKANISME PELAPORAN PELANGGARAN

1. Merupakan tata cara pelaporan pelanggaran terhadap pedoman kode etik. Dalam hal terdapat pihak yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran Kode Etik dapat menyampaikan laporan dan informasi sesuai dengan tata cara dalam Wistle Blowing System (WBS) Perusahaan

2. Dalam taraf yang berbeda, pelaporan dapat menggunakan jalur pembinaan struktural, yaitu dengan melaporkan kejadian tersebut kepada atasan langsung atau atasan tidak langsung pelapor

3. Keakuratan informasi dan kejelasan identitas pelapor menjadi salah satu syarat laporan tersebut ditindaklanjuti oleh tim WBS sesuai dengan ketentuan

4. Kerahasiaan pihak pelapor akan dilindungi, kecuali apabila pengungkapan tersebut diperlukan dalam kaitan dengan laporan atau penyidikan yang dilakukan oleh Pemerintah dan mempertahankan posisi Perusahaan di depan hukum

PENGATURAN PEMBERIAN DAN PENERIMAAN HADIAH SERTA DONASI

Merupakan aturan penerimaan dan pemberian hadiah serta donasi yang dapat menyebabkan benturankepentingan dan atau turunnya kepercayaan public terhadap integritas Perusahaan. Mekanisme pengaturan pemberian dan penerimaan hadiah dan notasi telah diatur dalam SOP Pengendalian Gratifikasi. Mekanisme pemberian dan penerimaan hadiah dan notasi juga tercakup dalam Pedoman Kode Etik/Code of Conduct dan telah disampaikan kepada seluruh karyawan.

PERNYATAAN KEPATUHAN PEDOMANKODE ETIK

Merupakan pernyataan mengenai pemahaman dan kesediaan untuk mematuhi pedoman kode etik Perusahaan. Setiap tahunnya dilakukan penandatanganan komitmen kepatuhan. Pada tahun 2018, sesuai Surat Direksi No. XA-11100,11017,11018/AB/P-S/18.004 tanggal 22 Januari 2018 dan XA-KOL/AB/P-S/18.008 tanggal 22 Januari 2018 telah dilakukan penandatangan pakta integritas oleh Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan Perusahaan.

VIOLATION REPORT MECHANISM

1. Is a procedure for reporting violations of the code of ethics guidelines. In the event that there is a party who knows that it has occurred or it is reasonably suspected that a Code of Ethics violation has occurred, it can submit a report and information in accordance with the procedures in the Company’s Whistle Blowing System (WBS).

2. In a different level, reporting can use the structural guidance path, namely by reporting the incident to the immediate supervisor or the indirect supervisor of the reporter

3. The accuracy of the information and the clarity of the identity of the reporter is one of the requirements for the report to be followed up by the WBS team in accordance with the provisions

4. The confidentiality of the reporting party will be protected, unless the disclosure is required in connection with a report or investigation conducted by the Government and maintaining the Company’s position before the law

POLICY ON RECEIVING AND GIVING AND GIFTS, AS WELL AS DONATION

It is a rule of receiving and giving gifts and donations that can cause conflict the interest and or decline of public trust in the integrity of the Company. The regulatory mechanism for giving and receiving gifts and notations has been regulated in the Gratification Control SOP. The mechanism for giving and receiving prizes and notations is also included in the Code of Conduct and has been submitted to all employees.

STATEMENT OF COMPLIANCE OF CODE OF CONDUCT GUIDELINES

Is a statement about understanding and willingness to comply with the Company’s code of ethics guidelines. Every year a compliance commitment is signed. In 2018, according to the Directors’ Letter No. XA-11100,11017,11018 / AB / P-S / 18,004 dated January 22, 2018 and XA-KOL / AB / P-S / 18,008 dated January 22, 2018, the integrity pact was signed by the Board of Commissioners, Directors and all employees of the Company.


PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Dalam menjalankan GCG dan sebagai bentuk penerapan kinerja BUMN yang bersih, PTPN XI mencegah berbagai tindakan suap-menyuap, pemberian hadiah, dan pemberian sesuatu sebagai bentuk ucapan terima kasih kepada mitra kerja PTPN XI. Perusahaan memastikan seluruh organ Perusahaan menaati koede etik Perusahaan melalui upaya pengendalian gratifikasi dan menghindari penerimaan gratifikasi dari pihak-pihak tertentu di luar Perusahaan.

PIHAK PENGELOLA

Pengendalian Gratifikasi di lingkungan perusahaan dijalankan oleh Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) yang disahkan dengan Keputusan Direksi Nomor XA-SURKP/18.185. Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) yaitu unit atau tim yang bertugas mengelola pengendaian gratifikasi di lingkungan perusahaan baik fungsi pencegahan hingga pelaporan. Oleh karenanya, PTPN XI melakukan upaya optimal dalam mencegah praktik penerimaan gratifikasi di semua lini Perusahaan.

ALUR PELAPORAN GRATIFIKASI

In carrying out GCG and as a form of implementation of clean BUMN performance, PTPN XI prevented various bribery, gift giving and giving something as a form of gratitude to PTPN XI’s working partners. The Company ensures that all of the Company’s organs adhere to the Company’s ethical principles through efforts to control gratuities and avoid receiving gratuities from certain parties outside the Company.

MANAGER

Gratification Control within the company is run by the Gratification Control Unit (UPG) which is ratified by Decree of the Board of Directors Number XA-SURKP / 18,185. Gratification Control Unit (UPG), which is a unit or team tasked with managing gratification control in the corporate environment, both prevention and reporting functions. Therefore, PTPN XI made optimal efforts in preventing the practice of receiving gratification on all lines of the Company.

GRATIFICATION REPORT FLOWCHART

AKTIVITAS PENGENDALIANGRATIFIKASI TAHUN 2018

GRATIFICATION CONTROLACTIVITIES IN 2018

GRATUITYCONTROL

LAPORAN GRATIFIKASIGRATIFICATION REPORT

MAKSIMUM 30 HARI SETELAH PERISTIWAMaximum 30 days after the occurence

MAKSIMUM 7 HARI SETELAH PENERIMAANMaximum 7 days after the report is received

DITERIMA UNIT PENGENDALIGRATIFIKASI (UPG) PTPN XI

RECEIVED BY PTPN XI’SUNIT PENGENDALI GRATIFIKASI (UPG)

UPG MELAKUKAN PELAPORAN KE KPKDITEMBUSKAN UPG PTPN III (PERSERO)

UPG REPORTED TO KPK ANDFOLLOWED THROUGH TO UPG PTPN III (LTD)

Penandatangan komitmen kepatuhan kode etik dan pengendalian gratifikasi oleh Pejabat Puncak dan seluruh karyawanThe signing of the commitment of the compliance code of conduct and control of gratuities by high ranking officials and all employees

Pelaporan rutin pengendalian gratifikasi kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham (Kementerian BUMN dan Holding Perkebunan Nusantara)Regular reporting of gratuities control and of the Board of Commissioner shareholders(State Owned Enterprise Ministry and and Perkebunan Nusantara Holding)


Penyerahan gratifikasi kepada Komisi pemberantasan Korupsi (KPK)Handover of gratuity cases to Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)



Penerbitan surat edaran Direksi PTPN XI terkait pengendalian gratifikasi di lingkungan perusahaanThe issuance of PTPN XI Board of Director letters regarding gratification in the company environment

Penandatangan komitmen kepatuhan kode etik dan pengendalian gratifikasi oleh Dewan Komisaris dan DireksiThe signing of the commitment of the compliance code of conduct and control of gratuities by Board of Commissioner and Board of Director


Penyerahan gratifikasi kepada Komisi pemberantasan Korupsi (KPK)Handover of gratuity cases to Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Penandatangan komitmen kepatuhan kode etik dan pengendalian gratifikasi oleh DireksiThe signing of the commitment of the compliance code of conduct and control of gratuities by the Board of Director



Pembaruan tim Unit Pengendali GratifikasiRenewal of Unit Pengendali Gratifikasi team

Januari 2019January 2019

Februari 2018February 2018

Maret 2018March 2018

April 2018April 2018

Mei 2018May 2019

Juni 2018June 2018

Juli 2018July 2018

Agustus 2018August 2018

No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

UraianDetails

Waktu PelaksanaanTime of Conduct


PELAPORAN GRATIFIKASI

Selama tahun 2018 terdapat 2 (dua) pelaporan, seperti tersaji dalam table berikut:

GRATIFICATION REPORTS

During 2018, there was two reports as follows:

DAFTAR PELAPORAN GRATIFIKASI TAHUN 2018LIST OF GRATIFICATION REPORTS IN 2018

TINDAK LANJUT DAN STATUS PELAPORAN GRATIFIKASI 2018FOLLOW-UP AND STATUS OF GRATIFICATION REPORTS 2018








Penandatangan komitmen kepatuhan kode etik dan pengendalian gratifikasi oleh Dewan Komisaris dan DireksiThe signing of the commitment of the compliance code of conduct and control of gratuities by Board of Commissioner and Board of Director




September 2018September 2018

Oktober 2018October 2018

November 2018November 2018

Desember 2018December 2018





No

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

UraianDetails


No

Pelaporan 1Reportage 1


1

2

-

-

-

-

1

1

500,000

2,000,000

RelasiRelated

RelasiRelated

Sudah Dilaporkan

KPKReported to

KPK

Sudah Dilaporkan

KPKReported to

KPK

Closed

Closed

Jenis PenerimaanTypes Of Bribes Received

PelaporanReportage Jumlah

SatuanUnit

NilaiPenerimaan

Value

Hubungan dengan Pihak

PemberiRelationship

to Giver

Sudah/Belum DilaporkanFollow Up

StatusUang

MoneyBarangGoods

LainnyaOthers

No


21 Juni 2018

June 21, 2018

21 Juni 2018

June 21, 2018

BarangGoods

1 1 500,000 RelasiRelated

Telah terbit Surat dari KPK RI No. B/4860/

GTF.02.01/13/07/2018 tentang Laporan

Penerimaan Gratifikasi

Barang telah disalurkan kepada

pihak yang berwenangIssuance of letter from

KPK RI No. B/4860/GTF.02.01/13/07/2018

regarding Report of Receiving of

Gratification

Goods has been relayed to the

authorities

Closed

Tanggal PelaporanDate of Reportage

PelaporanReportage

Jumlah Satuan

Unit

NilaiPenerimaan

Value


PemberiRelationship

to Giver

Tindak LanjutFollow Up Status

Pelaporan ke Unit

Pengendali Gratifikasi

(UPG)Reportage

to (UPG)

Pelaporan ke KPK

Reportage to KPK

Bentuk Penerimaan

Form of receival


No


11 Juni 2018

June 11, 2018

11 Juni 2018

June 11, 2018

BarangGoods

2 1 2,000,000 RelasiRelated

Telah terbit Surat dari KPK RI No. B/4860/

GTF.02.01/13/07/2018 tentang Laporan

Penerimaan Gratifikasi

Barang telah disalurkan kepada

pihak yang berwenangIssuance of letter from

KPK RI No. B/4860/GTF.02.01/13/07/2018

regarding Report of Receiving of

Gratification

Goods has been relayed to the

authorities

Closed

Tanggal PelaporanDate of Reportage

PelaporanReportage

Jumlah Satuan

Unit

NilaiPenerimaan

Value


PemberiRelationship

to Giver

Tindak LanjutFollow Up Status

Pelaporan ke Unit

Pengendali Gratifikasi

(UPG)Reportage

to (UPG)

Pelaporan ke KPK

Reportage to KPK

Bentuk Penerimaan

Form of receival

Suasana rapat divisi Kantor Pusat PTPN XI


SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Sejak tahun 2012, PTPN XI telah merumuskan sistem dan prosedur penyelesaian pengaduan pelanggaran, yang kemudian diperbarui dalam Pedoman Penanganan Pengaduan Pelanggaran (WBS) pada akhir tahun 2013 dan dijalankan pada mulai tahun 2015.

Penerapan pedoman ini merupakan bentuk ketaatan penerapan prinsip-prinsip GCG khususnya pasal 27 Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER- 01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011. Publikasi dan Sosialisasi implementasi WBS kepada seluruh pegawai PTPN XI dan Pemangku Kepentingan dilaksanakan oleh Bagian Sekretaris Perusahaan. Penyampaian dilakukan melalui berbagai media Perusahaan, seperti: 1. Banner, plamflet, spanduk, dan stiker.2. Website Perusahaan di alamat www.ptpn11.co.id

dan media sosial Perusahaan.3. Forum internal antar pegawai PTPN XI.

PENYAMPAIAN LAPORAN PELANGGARAN

WBS PTPN XI dikelola secara profesional dan dipertanggungjawabkan kepada Direktur Utama. Penyampaian pengaduan pelanggaran oleh karyawan dan pejabat puncak dilakukan secara tertulis melalui 3 (tiga) sarana media sebagai berikut: 1. Surat resmi yang ditujukan dengan cara dikirim ke

alamat: Komite Integritas Karyawan (KIK) PO BOX WBSN11-SB 60000

2. Melalui pesan singkat (SMS) di nomor 082211100105

3. Pengaduan juga dapat disampaikan melalui email dengan alamat: [email protected].

PERSYARATAN PENGADUAN

Ruang lingkup pengaduan/penyingkapan WBS adalah korupsi, suap, gratifikasi, benturan kepentingan, pencurian, kecurangan, serta pelanggaran hukum dan peraturan Perusahaan. Pengaduan yang diinformasikan oleh Pelapor, setidaknya memuat:1. Data diri pelapor, mencakup nama, jabatan, Unit

Usaha, alamat rumah/kantor, nomor telepon atau handphone yang bisa dihubungi, serta alamat e-mail.

Since 2012, PTPN XI has formulated a system and procedures for resolving violation complaints, which were later updated in the Violation Complaints Handling Guidelines (WBS) at the end of 2013 and were implemented starting in 2015.

The implementation of this guideline is a form of compliance with the application of GCG principles, especially article 27 of the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01 / MBU / 2011 dated August 1, 2011. Publication and Dissemination of WBS implementation to all employees of PTPN XI and Stakeholders carried out by the Corporate Secretary Section. Submission is carried out through various Company media, such as:1. Banners, flyers, banners and stickers.2. The Company’s website at the address www.ptpn11.co.id

and the Company’s social media.3. Internal forum between employees of PTPN XI.

SUBMISSION OF THE VIOLATION REPORT

PTPN XI Whistleblowing System is professionally managed and accountable to the President Director. Submission of complaints of violations by employees and top officials is carried out in writing through 3 (three) media facilities as follows:1. An official letter addressed by means of being sent

to: Employee Integrity Committee (KIK) PO BOX WBSN11-SB 60000

2. Via text message (SMS) at number 082211100105

3. Complaints can also be submitted via email with the address: [email protected].

COMPLAINTS REQUIREMENTS

The scope of WBS complaints / disclosures is corruption, bribery, gratuity, conflict of interest, theft, fraud, and violations of Company laws and regulations. Complaints informed by the Rapporteur, at least contain:1. Reporter’s personal data; including name, position,

business unit, home / office address, telephone number or cellphone that can be contacted, and e-mail address.

2. Informasi indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan mencakup masalah yang diadukan, pihak yang terlibat, lokasi dan waktu kejadian, bagaimana peristiwa terjadi, dan ketersediaan bukti.

2. Information on the initial indication that can be accounted for includes the problem being complained of, the parties involved, location and time of the incident, how the event occurred, and the availability of evidence.

PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR PELANGGARAN

Seseorang atau sekelompok orang yang berasal dari pihak internal dan/atau eksternal Perusahaan yang menyampaikan pengaduan pelanggaran disebut sebagai Pelapor. PTPN XI memiliki kebijakan khusus sesuai pedoman yang ditetapkan untuk melindungi pelapor. Hal ini dilakukan agar pelapor memiliki rasa aman dan jaminan keselamatan. Kebijakan Perlindungan Pelapor dan Terlapor adalah sebagai berikut:1. Perusahaan akan melindungi serta menjaga

kerahasian identitas diri pelapor yang beritikad baik dalam menyampaikan pengaduan pelanggaran.

2. Perlindungan pelapor dilakukan untuk menjamin rasa aman serta mendorong keberanian pelapor lainnya untuk menyampaikan pengaduan pelanggaran yang benar dan disertai bukti valid.

3. Perlindungan pelapor meliputi: a. Jaminan kerahasiaan identitas pelapor dan isi

pengaduan pelanggaran.

b. Jaminan keamanan batin bagi pelapor.c. Jaminan perlindungan terhadap perlakuan

yang merugikan.4. Perusahaan dapat melaporkan pelapor kepada

pihak berwajib jika pengaduan yang disampaikan menjurus pada fitnah dan atau laporan palsu.

5. Perusahaan memberikan jaminan kerahasiaan identitas terlapor sampai berubah pada status terperiksa.

6. Perusahaan dapat memberikan penghargaan kepada pelapor atas pelanggaran yang dapat dibuktikan dan menyelamatkan aset/keuangan Perusahaan. Bentuk penghargaan yang diberikan kepada pelapor akan disesuaikan dengan kebijakan Direksi.

PROTECTION FOR WHISTLEBLOWERS

A person or group of people originating from internal and / or external parties of the Company who submit complaints of violations are referred to as Reporters. PTPN XI has special policies in accordance with the guidelines stipulated to protect reporters. This is done so that the reporter has a sense of security and guarantee of safety. The policies of the Reporting and Reported Party’s Protection are as follows:

1. The company will protect and maintain the confidentiality of the whistleblower’s self-identity in good faith of submitting the complaints of violations.

2. The protection of the reporter is carried out to ensure security and encourage the courage of other reporters to submit complaints of correct violations and accompanied by valid evidence.

3. Reporting protection includes:a. Guarantee the confidentiality of the identity of

the reporter and the contents of the complaint of violation.

b. Guaranteed inner security for reporters.c. Guaranteed protection against adverse

treatment.4. The company can report the reporter to the

authorities if the complaint submitted leads to a slander and / or false report.

5. The company guarantees the confidentiality of the identity of the reporter until it changes to the status of being examined.

6. The company can reward reporters for violations that can be proven and save the Company’s assets / finances. The form of awards given to reporters will be adjusted to the policies of the Board of Directors.

WHISTLEBLOWINGSYSTEM


PIHAK PENGELOLA PENGADUAN

Penanganan pengaduan berada dalam pengelolaan Unit Pengendali WBS, yaitu unit atau tim yang bertugas mengelola implementasi Whistle Blowing System (WBS) di lingkungan perusahaan, terdiri dari Komite Integritas Karyawan dan Tim Investigasi.

1. Komite Integritas Karyawan Komite atau tim yang bertugas menerima dan

menyeleksi laporan pelanggaran untuk diproses lebih lanjut. Komite Integritas Karyawan juga bertanggung jawab atas pelaksanaan program perlindungan pelapor mencakup aspek kerahasiaaan dan jaminan keamanan.

2. Tim Investasi Komite atau tim yang bertugas melakukan

investigasi lebih lanjut terhadap substansi pelanggaran yang disampaikan oleh Komite Integritas Karyawan sampai dengan menyampaikan usulan rekomendasi.

WHITLEBLOWING SYSTEM MANAGEMENT

Complaint handling is in the management of the WBS Control Unit, namely the unit or team tasked with managing the implementation of the Whistle Blowing System (WBS) in the company environment, consisting of the Employee Integrity Committee and the Investigation Team.1. Employee Integrity Committee Committee or team tasked with receiving

and selecting violation reports for further processing. Integrity Committee Employees are also responsible for implementing the reporting protection program covering aspects of confidentiality and security guarantees.

2. Investigation Team The committee or team tasked with carrying out

further investigations into the substance of the violations submitted by the Employee Integrity Committee up to submitting recommendations.

STRUKTUR PENANGANAN WHISTLEBLOWING SYSTEMHANDLING STRUCTURE OF WHISTLEBLOWING SYSTEM

AKTIVITAS PENGELOLAAN WBS 2018

Penerapan WBS yang efektif, transparan, dan bertanggung jawab di lingkungan kerja PTPN XI diharapkan dapat meningkatkan tingkat partisipasi karyawan dan masyarakat dalam melaporkan pelanggaran. Selain itu, implementasi WBS merupakan bentuk edukasi kepada masyarakat dan karyawan mengenai budaya kejujuran dan keterbukaan.

2018 WBS MANAGEMENT ACTIVITIES

The effectivity, transparency and responsibility of the implementation of WBS in PTPN XI’s work environment is expected to increase the level of employee and community participation in reporting violations. In addition, the implementation of the WBS is a form of education to the community and employees regarding the culture of honesty and openness.

AKTIVITAS PENGELOLAAN WBS PTPN XI DI 2018PTPN XI WBS MANAGEMENT ACTIVITIES IN 2018

Rapat UmumPemegang SahamGeneral Meeting of

Shareholders


Unit UsahaBusiness Unit


Kepala DivisiHead of Division

Kepala DivisiHead of Division

Unit PengendaliWhistleblowing System

DEWAN KOMISARISBoard of Commissioners

Penandatangan komitmen kepatuhan kode etik dan implementasi WBS oleh Pejabat Puncak dan seluruh karyawanSigning of ethical code compliance commitment and WBS implementation by high ranking officials and all employees

Pelaporan rutin implementasi WBS kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham (Kementerian BUMN dan Holding Perkebunan Nusantara)Routine report of WBS implementation to the Board of Commissioner and Shareholder(BUMN Ministry and Perkebunan Nusantara Holding)




Penandatangan komitmen kepatuhan kode etik dan pengendalian gratifikasi oleh Dewan Komisaris dan DireksiSigning of ethical code compliance commitment and gratification control by high ranking officials and all employees



Surat tindak lanjut atas pelaporan WBSFollow up letters on WBS reports






Mei 2018May 2019

Juni 2018June 2018

Juli 2018July 2018

No

1

2

3

4

5

6

7

UraianDetails



HASIL PENANGANAN PENGADUAN

Selama tahun 2018 terdapat 1 laporan yang masuk ke Perusahaan dan telah diproses sesuai mekanisme yang berlaku, seperti tersaji pada tabel berikut:

COMPLAINTS HANDLING RESULTS

During 2018 there Was 1 report that was submitted to the Company, and had been processed according to the applicable mechanism, as presented in the following table:

REKAP PELAPORAN WBS DI 2018WBS REPORTING RECAP IN 2018

No

Identitas PelaporReporter Identity

Keterpenuhan SyaratFulfillment Of Compliance

Requirement

PelaporReporter

Unit Kerja Business

Unit

Tanggal Diterima Date Of

Receival

Media Penyampaian

ReportingMedia

Dapat/Tidak Dapat

DitindaklanjutiFit for Follow Up/

Unfit

KeteranganDetails

Progres Tindak LanjutFollow Up Progress

STATUS(Open / Closed)

Pelapor 1Reporter 1

DirahasiakanClassified

10 Juli 201810 July 2018

SuratLetter

ClosedSecara pemenuhan persyaratan, dapat ditindaklanjutiFit, according to the Compliance Requirements

Perlu ada tambahan data pendukungIn need of additional supporting data

Laporan diterima Tim KIK tgl. 10 Juli 2018Telah dilakukan pembahasan dari Tim KIK pd tgl. 11 Juli 2018 dengan mendatangkan narasumber dari Divisi terkaitTelah disampaikan hasil identivikasi awal Tim KIK kepada Direksi tgl. 16 Juli 2018Segera diagendakan pembahasan Tim KIK dengan Tim InvestigasiTelah ditindaklanjuti bersamaan dengan audit rutin SPI, tidak ditemukan adanya kecuranganReport received by EIC Team on July 10, 2018Discussions have been carried out by the EIC Team on the date. July 11, 2018 by bringing in speakers from the relevant DivisionThe EIC Team’s initial identification results have been submitted to the Board of Directors on July 16, 2018Immediately scheduled a follow up discussion of the EIC Team with the Investigation TeamIt has been followed up along with the ISU routine audit, no fraud was found

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5





Pelaporan rutin implementasi WBS kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham (Kementerian BUMN dan Holding Perkebunan Nusantara)Routine report of WBS implementation to the Board of Commissioner and Shareholder (BUMN Ministry and Perkebunan Nusantara Holding)



Penandatangan komitmen kepatuhan kode etik dan pengendalian gratifikasi oleh Dewan Komisaris dan DireksiSigning of ethical code compliance commitment and gratification control by high ranking officials and all employees


Pelaporan rutin pengendalian gratifikasi kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham (Kementerian BUMN dan Holding Perkebunan Nusantara)Routine report of gratification control to the Board of Commissioner and Shareholder(BUMN Ministry and Perkebunan Nusantara Holding)


September 2018September 2018

Oktober 2018October 2018

November 2018November 2018

Desember 2018December 2018





No

8

9

10

11

12

13

14

15

16

UraianDetails



AKTIVITAS KOMUNIKASI KORPORATCOMUNICATION ACTIVITY OF THE CORPORATE

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Sebagai wujud dari keterbukaan atas informasi Perusahaan, PTPN XI memberikan akses yang luas kepada segenap Pemangku Kepentingan baik organ Perusahaan maupun masyarakat agar dapat mengakses data tentang Perusahaan melalui berbagai media. Pada proses pembukaan informasi kepada dunia luar, Perusahaan sekaligus dapat berkomunikasi kepada masyarakat untuk menyampaikan perkembangan, kebijakan, dan kegiatan yang terjadi di lingkungan PTPN XI. Hal ini bertujuan untuk menjalin hubungan yang erat antara Perusahaan dengan para Pemangku Kepentingan.

AKTIVITAS KOMUNIKASI KORPORAT

Selama tahun 2018 sejumlah pemberitaan yang berkaitan dengan kegiatan maupun kinerja PTPN XI dimuat di sejumlah media, baik lokal maupun media nasional. Aktivitas komunikasi korporat tahun 2018 meliputi:

As a manifestation of the Company’s disclosure of information, PTPN XI provides extensive access to all stakeholders, both the Company’s organs and the public, to be able to access data about the Company through various media. In the process of opening information to the outside world, the Company can also communicate to the public to convey developments, policies, and activities that occur in the PTPN XI environment. This aims to establish a close relationship between the Company and the Stakeholders.

ACTIVITIES OF CORPORATE COMMUNICATIONS

During 2018 a number of reports relating to PTPN XI’s activities and performance were published in a number of media, both local and national media. Corporate communication activities in 2018 include:

No Aktivitas Komunikasi | Communications Activity

Pemberitaan melalui media televisi | Reporting through televison

Laporan Manajemen | Management report- Bulanan | Monthly- Tahunan | Yearly

Laporan Keuangan | Financial Report- Bulanan | Monthly- Tahunan | Yearly

RUPS | General Shareholder Meeting- RKAP | Company Annual Budget Plan- Laporan Keuangan | Financial Report

Laporan Tahunan | Annual Report

Laporan Keberlanjutan | Sustainability Report

Penerbitan Majalah “XI News” | “XI News” Magazine Publishing

Artikel/pemberitaan dimuat di mediaArticles/reportage published in media

1

2

3

4

5

6

7

8

20

-121

-121

211

1

1

2

316

Frekuensi | Frequency

ACCESS TO COMPANY INFORMATION AND DATA

Hasil evaluasi media perusahaan selama tahun 2018 sebagai berikut:a. Web

- Tampilan web merupakan pembaharuan media berbasis web (ptpn-11.com)

- Telah dikunjungi oleh 105.318 kunjunganb. Twitter

- Akun dibuat sejak bulan Oktober 2014 - Jumlah follower : 1.334 - Jumlah tweets : 1.439

c. FB - Akun dibuat sejak bulan Oktober 2014 - Jumlah orang yang menyukai : 2.368 - Jumlah orang yang mengikuti : 2.386 - Jumlah orang pernah disini : 1.775 - Jangkauan kiriman : 987 - Memiliki Rating 4,8 dari skala 1-5

d. Instagram - Akun dibuat sejak bulan April 2017 - Sampai dengan Akhir Bulan Desember :

• Jumlah pengikut : 3.131• Jumlah Kiriman : 313

e. Youtube Channel - Akun dibuat sejak bulan April 2015 - Sampai dengan Akhir Bulan Desember jumlah

konten 18 kiriman video.f. Pemberitaan Positif Sebanyak 316 pemberitaan PTPN XI yang dimuat di

berbagai media baik cetak maupun online.

The results of the company’s media evaluation during 2018 are as follows:a. Web

- Web appearance is a web-based media update (ptpn-11.com)

- Has been visited 105,318 timesb. Twitter

- Account created since October 2014 - Number of followers : 1.334 - Number of tweets : 1.439

c. FB - Account created since October 2014 - Number of likers : 2,368 - Number of followers : 2,386 - Number of visitors : 1,775 - Posts reach : 987 - Has a rating of 4.8 on a scale of 1-5

d. Instagram - Account created since April 2017 - As of December:

• Number of followers : 3,131• Number of posts : 313

e. Youtube Channel - Account created since April 2015 - As of December it has of 18 video submissions.

f. Positive News A total of 316 PTPN XI reports were published in

various media both print and online.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN KEPADA PUBLIK

PTPN XI mempunyai kewajiban untuk mengungkapkan informasi penting dan relevan kepada Pemegang Saham dan Instansi Pemerintah maupun Pemanagku Kepentingan sesuai dengan Peraturan Perundangundangan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan obyektif.

Keterbukaan PTPN XI kepada para Pemangku Kepentingan telah dilakukan manajemen melaluiberbagai sarana media, maupun pengungkapan pada berbagai acara, komunikasi dalam rapat, serta komunikasi non formal seperti mailing list, group WA/BBM, gathering, sharing day.

Pada aspek ini, Sekretaris Perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membangun komunikasi yang efektif antara Perusahaan dengan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan antara lain melalui siaran pers (press release & press conference), pemaparan publik, dan publikasi laporan. Setiap 6 (enam) bulan sekali, Perusahaan

ACCESS TO COMPANY INFORMATION AND DATA TO THE PUBLIC

PTPN XI has the obligation to disclose important and relevant information to the Shareholders and Government Agencies as well as the Governors of Interest in accordance with the Regulations that apply in a timely, accurate, clear and objective manner.

PTPN XI’s disclosure to stakeholders has been carried out through various media facilities, as well as disclosures at various events, communication in meetings, as well as non-formal communication such as mailing lists, WA / BBM groups, and gathering days.

In this aspect, the Corporate Secretary has the duty and responsibility to establish effective communication between the Company and the Shareholders and Stakeholders, among others, through press releases (press releases & press conferences), public disclosures, and publication of reports. Every 6 (six) months, the Company publishes “XI News” magazine as


a means of socializing and communicating with PTPN XI’s extended family. The magazine is also distributed to several relevant agencies, including the East Java Provincial Government.

menerbitkan majalah “XI News” sebagai sarana sosialisasi dan komunikasi keluarga besar PTPN XI. Majalah ini juga didistribusikan ke beberapa instansi terkait, diantaranya Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Informasi tentang Data Perusahaan dapat diakses melalui:Website : http://www.ptpn11.co.idAkun Facebook Resmi : PT Perkebunan Nusantara XIAkun Twitter Resmi : @ptpn11Akun Instagram Resmi : ptpn11Akun Youtube Resmi : ptpn11email : [email protected] dan [email protected] : +62 (31) 3524596Faksimile : +62 (31) 3532525Kantor Pusat : PTPN XI Jalan Merak No. 1, Surabaya, 60175

Company Information Can Be Accessed Through:Website : http://www.ptpn11.co.idOfficial Facebook Page : PT Perkebunan Nusantara XIOfficial Instagram Page : ptpn11Official Youtube Page : ptpn11Email : [email protected] dan [email protected] : +62 (31) 3524596Faximile : +62 (31) 3532525Head Office : PTPN XI Jalan Merak No. 1, Surabaya, 60175


PENILAIANPENERAPAN GCG

PENCAPAIAN GCG TAHUN KINERJA 2018

Sebagai komitmen PTPN XI dalam menerapkan tata kelola Perusahaan berdasarkan GCG sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-01/MBU/2011, telah dilakukan penilaian penerapan GCG periode tahun kinerja 2018 bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Jawa Timur, dengan hasil sebagai berikut:

ACHIEVEMENT OF 2018 PERFORMANCE GCG

As PTPN XI’s commitment in implementing Corporate governance based on GCG is appropriate SOE Minister Regulation Number PER-01 / MBU / 2011, an assessment of the implementation of GCG period has been carried out 2018 performance year in collaboration with the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) of East Java , with the following results:

CAPAIAN SKOR ASSESSMENT GCGACHIEVEMENT SCORE IN GCG ASSESSMENT

ASSESSMENT OFGCG IMPLEMENTATION

Aspek Pengujian/IndikatorAssessment Aspect/Indicator

Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara BerkelanjutanCommitment to Sustainable Implementation of Good Corporate Governance

Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik ModalShareholders and GMS / Capital Owners

Dewan KomisarisBoard of Commissioner

DireksiBoard of Director

Pengungkapan Informasi dan TransparansiInformation Disclosure and Transparency

Aspek LainnyaOther Aspects

Skor KeseluruhanOverall Score

6,33

6,93

26,79

26,98

6,25

-

73,28

5,26

6,93

26,00

30,58

5,78

-

74,54

5,80

7,61

25,85

31,15

5,83

-

76,24

6,60

7,66

26,96

31,77

7,12

-

80,11

6,79

8,29

27,05

32,70

7,17

-

82,01

6,85

7,87

28,37

32,45

8,70

-

84,23

90,43

77

76,54

77,09

69,44

-

Cukup BaikAverage

75,17

76,94

74,27

87,36

64,27

-

Cukup BaikAverage

82,90

84,58

73,86

89,00

64,76

-

BaikGood

94,39

85,10

77,03

90,75

79,17

-

BaikGood

94,39

85,10

77,03

90,75

79,17

-

BaikGood

97,83

87,44

81,05

92,70

96,66

-

BaikGood

Capaian 20132013 Achievement






SkorScore

SkorScore

SkorScore

SkorScore

SkorScore

SkorScore

% Capaian% Achievement







DAFTAR USULAN REKOMENDASI HASIL PENILAIAN PENERAPAN GCG TAHUN 2018

LIST OF RECOMMENDATION FOR THE ASSESSMENT OF GCG IMPLEMENTATION

RekomendasiRecomendation

Memperhatikan kekosongan jabatan direksi dengan mengangkat direksi tidak melewati 30 hari sejak jabatan direksi tersebut lowong.Paying attention to the vacant position of the board of directors by appointing the board of directors no later than 30 days after the directors’ position was vacant.

Mengatur mengenai ketentuan perangkapan jabatan bagi anggota direksikhususnya jumlah jabatan yang boleh dirangkap dalam hal tidak terjadi konflik kepentingan.Regulate the provisions of concurrent positions for members of the board of directors in particular the number of positions that may be held in the event that there is no conflict of interest.

Mengatur mengenai ketentuan perangkapan jabatan bagi anggota dewan komisaris khususnya jumlah jabatan yang boleh dirangkap dalam hal tidak terjadi konflik kepentingan.Regulate the provisions of concurrent positions for members of the board of commissioner in particular the number of positions that may be held in the event that there is no conflict of interest.

Menetapkan Sistem/Pedoman Penilaian Kinerja Direksi tidak hanya secara kolegial tetapi juga secara individu.Establishing a System / Guidelines for Directors’ Performance Appraisal not only collegially but also individually.

Melibatkan Dewan Komisaris melalui Komite Audit untuk proses penunjukkan KAP sesuai yang diatur dalam PER-01 /MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011Involving the Board of Commissioners through the Audit Committee for the appointment process of the appropriate KAP as stipulated in PER-01 / MBU / 2011 dated 1 August 2011

Menetapkan pedoman penyusunan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris terutama mengenai format dan isi laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.Establish guidelines for the preparation of reports on the supervisory duties of the Board of Commissioners, especially regarding the format and content of reports on the supervisory duties of the Board of Commissioners.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pemegang Saham/RUPSShareholder/

GMS

Dewan Komisaris

Board of Commisioner


Komite AuditAudit

Committee

Komite AuditBoard Of

Commisisoner Secretary

No

1

2

3

4

5

6


Melakukan revisi RJPP disesuaikan dengan kondisi perusahaan saat ini dengan mengacu pada Keputusan Men BUMN Nomor KEP- 102/MBU/2002, 4 Juni 2002 tentang Penyusunan RJP BUMN.Revised the Company’s Long-Term Plan according to the current condition of the company by referring to the SOE Ministry Decree Number KEP-102 / MBU / 2002, June 4, 2002 concerning RJPP BUMN Preparation.

Memperhatikan ketepatan waktu persetujuan atas usulan Direksi yang perlu mendapat persetujuan RUPSNoting the timeliness of approval of the Board of Directors’ proposals which need to be approved by the GMS

Melaksanakan pelatihan sesuai dengan program pelatihan yang telah direncanakan, dan menyusun laporan tentang hasil pelatihan yang telah dijalani.Conduct training in accordance with the planned training program, and prepare a report on the results of the training that has been undertaken.

Memaksimalkan kinerja komite audit untuk mempercepat proses pengambilan keputusan terhadap usulan direksi sesuai dengan standar waktu tingkat kesegeraan yaitu berkisar 7 hari sampai dengan 14 hariMaximizing the performance of the audit committee to speed up the decision-making process towards the proposals of directors in accordance with the standard time level of immediacy which ranges from 7 days to 14 days

Menyusun dan menetapkan indikator kinerja utama dan targettarget yang mencerminkan ukuran keberhasilan pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksiArrange and set key performance indicators and targets that reflect the measure of the success of the implementation of the supervisory duties and the provision of advice to the directors

Melakukan telaah mengenai isuisu terkini tentang perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang dihadapi perusahaan, termasuk pemberian persetujuan jika respon perusahaan termasuk dalam kewenangan Dewan Komisaris.Reviewing current issues regarding changes in the business environment and the problems faced by the company, including the granting of approval if the company’s response is within the authority of the Board of Commissioners.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


GMS

Dewan Komisaris



Komite AuditAudit

Committee



No

7

8

9

10

11

12



Melakukan Penilaian atas efektivitas pelaksanaan audit internal mencakup efektivitas pemantauan tindak lanjut hasil audit SPI, kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar audit internal, kelengkapan atribut temuan dan kualitas rekomendasi hasil audit internal, rencana kerja pengawasan dan pelaksanaannya serta manajemen fungsi SPI.Assessing the effectiveness of internal audits includes the effectiveness of monitoring the follow-up of the SPI audit results, the suitability of the audit implementation with internal audit standards, the completeness of the findings attributes and the quality of recommendations from internal audits, the work plan for supervision and implementation and management of the SPI function.

Melakukan Penilaian atas efektivitas pelaksanaan audit eksternal mencakup pemantauan kesesuaian penyelesaian progres audit dengan rencana kerjanya; kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar profesi akuntan publik; hasil audit eksternal dan kualitas rekomendasi audit eksternal, serta efektivitas pemantauan tindak lanjut hasil audit auditor eksternal.Assessing the effectiveness of the external audit includes monitoring the suitability of the completion of audit progress with its work plan; conformity of audit implementation with the standards of the public accounting profession; the results of external audits and the quality of external audit recommendations, as well as the effectiveness of monitoring the follow-up of the results of the external auditor’s audit.

Menyampaikan arahan hasil penilaian efektivitas pelaksanaan audit internal dan eksternal kepada direksi secara lengkap dan menyeluruh.Convey the direction of the results of the assessment of the effectiveness of internal and external audits to the board of directors in a complete and comprehensive manner.

-

-

-

-

-

-

-

-

-


GMS

Dewan Komisaris



Komite AuditAudit

Committee



No

17

18

19


Melakukan telaah terhadap kebijakan rancangan Sistem Pengendalian Intern secara entitas dan memberikan masukan/saran secara tertulis.Reviewing the Internal Control System design policy in an entity and providing written input / suggestions.

Melakukan telaah dan menyetujui corporate risk dan penanganan masing masing risiko yang dimuat dalam corporate risk dengan melibatkan komite audit dan menuangkan secara tertulis dalam laporan hasil telaah, serta menyimpulkan atas telaah kebijakan/rancangan corporate risk dan penanganan masing masing risiko yang dimuat dalam corporate risk.Review and approve corporate risk and handle each risk contained in corporate risk by involving the audit committee and writing in writing in the report on the results of the study, and concluding on the review of policy / design of corporate risk and handling each risk contained in corporate risk.

Melakukan telaah dan pemberian saran terkait dengan kebijaksanaan TI/ Master Plan TI dan kebutuhan perkembangan TI.Review and provide advice related to the IT policy / IT Master Plan and IT development needs.

Melakukan telaah dan pembahasan serta pemberian saran terhadap kebijakan pengadaan barang/jasa yang dituangkan secara tertulis, memberikan saran berdasarkan hasil pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaaan secara menyeluruh (pengadaan setahun) .Conduct a review and discussion as well as provide advice on the policy of procurement of goods / services as outlined in writing, provide advice based on the results of supervision of the implementation of the overall procurement (yearly procurement).

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


GMS

Dewan Komisaris



Komite AuditAudit

Committee



No

13

14

15

16



Melakukan evaluasi kesesuaian mengenai arah pengelolaan anak perusahaan terkait dengan visi pengembangan usaha perusahaan.Evaluate conformity regarding the direction of management of subsidiaries related to the vision of the company’s business development.

Melakukan evaluasi terhadap kinerja anak perusahaan dengan menggunakan asumsiasumsi yang relevan antara lain: BOR (Bed Occupancy Rate), LOS (Length Of Stay), TOI (Turn Over Interval) dan BTO (Bed Turn Over).Evaluate the performance of subsidiaries by using relevant assumptions including: BOR (Bed Occupancy Rate), LOS (Length Of Stay), TOI (Turn Over Interval) dan BTO (Bed Turn Over).

Melakukan telaah atas usulan direksi terkait remunerasi dan tantiem bagi direksi dan dewan komisaris dengan mempertimbangkan hasil penilaian kinerja Direksi (KPI) dan pencapaian tingkat kesehatan perusahaanReview the proposals of directors regarding remuneration and bonuses for directors and board of commissioners by considering the results of the Board of Directors’ performance evaluation (KPI) and the achievement of the company’s level of health

Melakukan telaah/pembahasan atas hasil asesmen GCG perusahaan secara keseluruhan. Memuat hasil telaah/pembahasantersebut pada laporan tugas pengawasan dewan komisaris dan menyampaikannya kepada direksiConduct a review / discussion of the results of the overall GCG assessment of the company. Contains the results of the review / discussion in the commissioner supervisory duty report and submits it to the board of directors

Melakukan pembahasan/evaluasi atas hasil penilaian kinerja komisaris berikut komite komisaris dan mendokumentasikannya dalam risalah rapat.Conducting discussions / evaluations of the results of the evaluation of the performance of the commissioner and the commissioner committee and documenting them in the minutes of the meeting.


GMS

Dewan Komisaris



Komite AuditAudit

Committee



No

25

26

27

28

29


Melakukan telaah atas laporan hasil audit atas kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku (PSA62) yang diterbitkan Kantor Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan, serta laporan hasil audit yang dilaksanakan oleh BPK RI mengenai kepatuhan terhadap perundangundangan yang berlaku (jika ada).Conducting a review of the audit report on compliance with applicable laws and regulations (PSA62) issued by the Office of Public Accountants that audits financial statements, as well as audit reports carried out by BPK RI regarding compliance with applicable legislation (if any).

Melakukan telaah atas hasil evaluasi kajian risiko dan legal (risk and legal review) atas rencana inisiatif bisnis, kebijakan dan rencana kerjasama yang akan dilakukan oleh perusahaan.Reviewing the results of the evaluation of risk and legal review of the planned business initiatives, policies and plans for cooperation that will be carried out by the company.

Meningkatkan kualitas pengawasan atas kepatuhan direksi terhadap anggaran dasar dan peraturan perundangundangan serta perjanjian dengan pihak ketiga, meliputi aspek manajemen risiko dan pelaksanaan GCG.Improving the quality of supervision of the compliance of directors of the articles of association and legislation and agreements with third parties, including aspects of risk management and implementation of GCG.

Melakukan evaluasi kinerja auditor eksternal dan menyimpulkan bahwa pelaksanaan audit telah sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlakuEvaluate the performance of external auditors and conclude that the audit is in accordance with the applicable provisions and standards

Menuangkan hasil evaluasi terhadap arah pengelolaan anak perusahaan dan kinerja anak perusahaan terkait dengan visi pengembangan usaha perusahaan secara tertulis dalam risalah rapat.Listing the results of evaluation of the direction of management of subsidiaries and the performance of subsidiaries related to the vision of the company’s business development in writing in the minutes of the meeting.


GMS

Dewan Komisaris



Komite AuditAudit

Committee



No

20

21

22

23

24

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



Melakukan penilaian kinerja direksi secara individu dan menyampaikanhasil penilaiannya kepada RUPSPerform performance appraisal of directors individually and deliver the results of the assessment to the GMS

Memberikan penugasan kepada komite audit secara tertulis.Provide assignments to the audit committee in writing.

Meninjau dan memutakhirkan Piagam Komite Audit secara berkala minimum setiap tiga tahun sekali.Periodically review and update the Audit Committee Charter every three years.

Menguraikan rencana kerja tahunan komite untuk tugas pengawasan yang dilakukan Dewan Komisaris,secara spesifik dan terukurOutlines the annual work plan of the committee for supervisory duties carried out by the Board of Commissioners, specifically and measurably

Melakukan reviu dan telaah atas segala informasi yang dikeluarkan oleh perusahaanReview and review all information released by the company

Melakukan Self-assessment atas kinerja komite auditSelf-assessment of the performance of the audit committee

Menyusun Risalah Rapat komite audit dan menyerahkannya kepada Sekretaris Dewan Komisaris untuk diarsipkanArrange Minutes of Audit Committee Meetings and submit them to the Secretary of the Board of Commissioners for filing

Mendokumentasikan secara tertulis laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap pelaksanaan penugasan disertai dengan rekomendasiDocumenting in writing reports to the Board of Commissioners for each assignment accompanied by recommendations


GMS

Dewan Komisaris



Komite AuditAudit

Committee



No

30

31

32

33

34

35

36

37

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


Membuat laporan triwulanan dan tahunan Komite yang disampaikan kepada Dewan Komisaris, minimal memuat perbandingan realisasikegiatan dengan program kerja tahunan serta substansi hasil kegiatan dan rekomendasinyaMake quarterly and annual reports of the Committee submitted to the Board of Commissioners, at least contain a comparison of the realization of activities with the annual work program and the substance of the results of the activities and recommendations

Melakukan telaah terhadap rancangan RJPP yang disampaikan oleh Direksi dengan melibatkan komite audit dan hasil telaah agar dituangkan dalam risalah rapat internal dewan komisaris.Conducting a review of the Company Long-term Plan design submitted by the Board of Directors by involving the audit committee and the results of the study to be included in the minutes of the internal board of commissioners’ meeting.

Memastikan hasil telaah rancangan RJPP dikomunikasikan dan ditindaklanjuti oleh Direksi.Ensuring the results of the Company Long-term Plan design review are communicated and followed up by the Directors.

Memberikan tanggapan tertulis berupa pendapat dan saran mengenai rancangan RJPP kepada RUPS atas seluruh aspek RJPP.Provide written responses in the form of opinions and suggestions regarding the design of the Company Long-term Plan to the GMS on all aspects of the design.

Menuangkan proses pembahasan /telaah terhadap rancangan RKAP yang disampaikan oleh Direksi, dalam risalah rapat internal dewan komisaris.Pour the process of discussion / review of the draft RKAP submitted by the Board of Directors, in the minutes of the board of commissioners’ internal meeting.

Memastikan hasil telaah dikomunikasikan dan ditindaklanjuti oleh Direksi.Ensure that the review results are communicated and followed up by the Board of Directors.


GMS

Dewan Komisaris



Komite AuditAudit

Committee



No

38

39

40

41

42

43

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



Melakukan proses telaah dengan melibatkan seluruh perangkat Dewan komisaris.Conducting a review process involving all Board of Commissioner members.

Memberikan pendapat dan saran terhadap rancangan RKAP secara terukurProvide opinions and suggestions on measurable RKAP designs

Menyampaian rancangan RKAP kepada RUPS dengan tepat waktu yaitu paling lambat 14 hari sejak rancangan RKAP diterima dari direksi).Submitting the draft RKAP to the GMS in a timely manner which is no later than 14 days after the draft RKAP is received from the directors.

Menambah muatan dalam ketentuan (tata kelola dan SOP) mengenai pelaksanaan evaluasi tindak lanjut hasil rapat sebelumnya dan pelaksanaan telaah atas usulan direksi.Add content in the provisions (governance and SOP) regarding the implementation of follow-up evaluations of the results of the previous meeting and the implementation of the review on the proposal of the board of directors.

Menghadiri rapat Dewan Komisaris (rapat internal dan Rapat gabungan) secara tertib, anggota komisaris yang tidak mengikuti rapat agar membuat surat kuasa kepada anggota komisaris lainnya, serta mencantumkan alasan ketidakhadiran rapat dalam risalah rapatAttend Board of Commissioners meetings (internal meetings and joint meetings) in an orderly manner, commissioners who do not attend meetings to make a power of attorney to other members of the commissioner, and include reasons for the absence of the meeting in the minutes of the meeting

Menambahkan pada agenda rapat kegiatan pembahasan hasil repat sebelumnya, dan menuangkan hasil pembahasan risalah rapat internal dewan komisaris.Add to the agenda of the previous meeting result discussion meeting meeting, and put forth the results of the discussion of the board of commissioners’ internal meeting minutes.


GMS

Dewan Komisaris



Komite AuditAudit

Committee



No

44

45

46

47

48

49

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


Mengadministrasikan surat keluar dan surat masuk ke Dewan Komisaris dan dokumentasi lainnya dengan format sesuai dengan SOP Tata Naskah DinasAdministering outgoing letters and incoming letters to the Board of Commissioners and other documentation in a format in accordance with the SOP of the Official Scripts

Menyimpan dokumen Komisaris pada tempat yang teah yang disediakan oleh perusahaanKeep a document of the Commissioner at the place provided by the company

Memberikan undangan rapat kepada peserta rapat paling lambat tiga hari sebelum hari rapat.Giving meeting invitation to meeting participants no later than three days before the meeting day.

Menyediakan materi rapat dan disampaikan kepada peserta rapat paling lambat tiga hari sebelum hari rapat.Provide meeting material and submit it to meeting participants no later than three days before the meeting day.

Menyempurnakan risalah rapat dengan mencantumkan hasil evaluasi atas pelaksanaan keputusan rapat sebelumnya.Improve minutes of meeting by including the evaluation results for the implementation of the previous meeting decisions.

Mendistribusikan salinan risalah rapat dewan komisaris, kepada seluruh anggota dewan komisaris terlepas apakah bersangkutan hadir atau tidak hadir dalam rapat tersebut.Distribute copies of minutes of board of commissioners’ meetings, to all members of the board of commissioners regardless of whether they are present or not present at the meeting.

Menyimpan seluruh risalah asli dari setiap Rapat Dewan Komisaris diperusahaan.Keep all original minutes from each Board of Commissioners Meeting at the company.


GMS

Dewan Komisaris



Komite AuditAudit

Committee



No

50

51

52

53

54

55

56

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



Menyiapkan bahan/materi yang bersifat administrasi mengenailaporan/kegiatan Direksi dalam mengelola perusahaanPrepare administrative materials / materials regarding the reports / activities of the Directors in managing the company

Melakukan pemutakhiran Pedoman GCG dengan menambahkan materi tata kelola teknologi informasi.Updating the GCG Guidelines by adding information technology governance material.

Menyempurnakan Pedoman Perilaku dengan menambahkan materi keharusan laporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Refine the Code of Conduct by adding material for financial statement requirements in accordance with applicable regulations.

Dalam melaksanakan Self Assessment atas pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik memuat rencana kerja untuk penerapan GCG, pemantauan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku dan komitmen kepada stakeholder.In implementing the Self Assessment on the implementation of good corporate governance contains a work plan for the implementation of GCG, monitoring compliance with applicable regulations and commitment to stakeholders.

Melakukan sosialisasi kebijakan WBS secara tatap muka kepada seluruh karyawan dan mempublikasikan berita terkait WBS di majalah perusahaan.Disseminating WBS policies face-to-face to all employees and publishing news related to the WBS in the company’s magazine.


GMS

Dewan Komisaris



Komite AuditAudit

Committee



No

57

58

59

60

61

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


Menyampaikan rancangan RJPP periode berikutnya kepada dewan komisaris dan pemegang saham secara tepat waktu. Untuk rancangan RJPP yang disampaikan kepada dewan komisaris agar ditandatangani seluruh direksi, sedangkan untuk rancangan RJPP yang disampaikan kepada pemegang saham agar ditandatangani seluruh direksi dan dewan komisarisDeliver the next Company’s Long-term Plan design to the board of commissioners and shareholders in a timely manner. For the design of the Company’s Long-term Plan that was submitted to the board of commissioners to sign all directors, while the Company’s Long-term Plan draft was submitted to the shareholders to be signed by all directors and board of commissioner members.

Melakukan sosialisasi RJPP periode berikutnya kepada seluruh karyawan perseroan, dan mendokumentasikan kegiatan sosialisasi tersebut.Following the Company’s Long-term Plan socialization to all company employees, and documenting the socialization activities.

Menyampaikan rancangan RKAP kepada dewan komisaris untuk mendapatkan masukan dan tanggapan, sebelum menyampaikannya kepada pemegang saham. Rancangan RKAP disampaikan kepada dewan komisaris paling lambat tanggal 15 September sebelum periode RKAP berjalanSubmitting the draft RKAP to the board of commissioners to get input and feedback, before submitting it to shareholders. The draft RKAP was submitted to the board of commissioners no later than September 15 before the RKAP period began

Mengembangkan aplikasi khusus untuk pengukuran kinerja karyawan yang terintegrasi dengan aplikasi database kompetensi karyawan yang telah dimiliki oleh PTPN XI. Aplikasi pengukuran kinerja karyawan tersebut harus dilengkapi dengan manual penggunaan dan dapat diakses oleh setiap karyawan perusahaan.Develop a special application for measuring employee performance that is integrated with the employee competency database application that has been owned by PTPN XI. The employee performance measurement application must be equipped with a usage manual and can be accessed by every employee of the company.


GMS

Dewan Komisaris



Komite AuditAudit

Committee



No

62

63

64

65

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



Menetapkan pedoman pengembangan teknologi informasi dengan berpedoman pada master plan dan tata kelola teknologi informasi yang telah ditetapkan induk perusahaan.Establish guidelines for the development of information technology by referring to the master plan and information technology governance established by the parent company.

Menyusun dan menetapkan kebijakan penerapan SAP dan SOP untuk aplikasi SIMPGArrange and set policies for implementing SAP and SOP for SIMPG applications

Melaporkan kepada dewan komisaris progress perkembangan pelaksanaan sistem TI dikaitkan dengan master plan dan tata kelola TI.Reporting to the board of commissioners progresses the development of the implementation of IT systems associated with the master plan and IT governance.

Merencanakan dan melaksanakan audit/evaluasi atas pelaksanaan sistem teknologi informasi.Plan and carry out audits / evaluations of the implementation of information technology systems.


GMS

Dewan Komisaris



Komite AuditAudit

Committee



No

66

67

68

69

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


Menyampaikan rancangan RJPP periode berikutnya kepada dewan komisaris dan pemegang saham secara tepat waktu. Untuk rancangan RJPP yang disampaikan kepada dewan komisaris agar ditandatangani seluruh direksi, sedangkan untuk rancangan RJPP yang disampaikan kepada pemegang saham agar ditandatangani seluruh direksi dan dewan komisarisDeliver the next Company’s Long-term Plan design to the board of commissioners and shareholders in a timely manner. For the design of the Company’s Long-term Plan that was submitted to the board of commissioners to sign all directors, while the Company’s Long-term Plan draft was submitted to the shareholders to be signed by all directors and board of commissioner members.

Melakukan sosialisasi RJPP periode berikutnya kepada seluruh karyawan perseroan, dan mendokumentasikan kegiatan sosialisasi tersebut.Following the Company’s Long-term Plan socialization to all company employees, and documenting the socialization activities.

Menyampaikan rancangan RKAP kepada dewan komisaris untuk mendapatkan masukan dan tanggapan, sebelum menyampaikannya kepada pemegang saham. Rancangan RKAP disampaikan kepada dewan komisaris paling lambat tanggal 15 September sebelum periode RKAP berjalanSubmitting the draft RKAP to the board of commissioners to get input and feedback, before submitting it to shareholders. The draft RKAP was submitted to the board of commissioners no later than September 15 before the RKAP period began

Mengembangkan aplikasi khusus untuk pengukuran kinerja karyawan yang terintegrasi dengan aplikasi database kompetensi karyawan yang telah dimiliki oleh PTPN XI. Aplikasi pengukuran kinerja karyawan tersebut harus dilengkapi dengan manual penggunaan dan dapat diakses oleh setiap karyawan perusahaan.Develop a special application for measuring employee performance that is integrated with the employee competency database application that has been owned by PTPN XI. The employee performance measurement application must be equipped with a usage manual and can be accessed by every employee of the company.


GMS

Dewan Komisaris



Komite AuditAudit

Committee



No

62

63

64

65

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



Meratifikasi Peraturan Direksi PTPN III (Persero) Nomor KPJAK/HOLD/PER/02/2016 tanggal 25 Februari 2016 tentang pedoman umum pelaksanaan pengangkatan anggota Direksi dan anggota komisaris anak perusahaan di lingkungan PTPN pada RUPS anak perusahaan PTPN XI, dan Peraturan Menteri BUMN nomor Per-04/MBU/2014 tentang Pedoman penetapan penghasilan direksi, dewan komisaris, dan dewan pengawas BUMN, dan Peraturan Menteri BUMN nomor Per-06/MBU/2018 tentang perubahan Peraturan Menteri BUMN nomor Per-04/MBU/2014 pada RUPS PT Nusantara Sebelas Medika.Ratifying PTPN III (Persero) Directors’ Regulation Number KPJAK / HOLD / PER / 02/2016 dated February 25, 2016 concerning general guidelines for the appointment of members of the Board of Directors and commissioners of subsidiaries within PTPN at the PTPN XI subsidiary’s GMS, and number Per Minister of BUMN Regulation -04 / MBU / 2014 concerning guidelines for determining the directors, board of commissioners, and BUMN supervisory board, and SOE Minister Regulation number Per-06 / MBU / 2018 concerning changes to SOE Minister Regulation Number Per-04 / MBU / 2014 at PT Nusantara Sebelas GMS Medika.

Melakukan pengangkatan direksi dan dewan komisaris sesuai dengan Peraturan Direksi PTPN III (Persero) Nomor KPJAK/HOLD/PER/02/2016 tanggal 25 Februari 2016 tentang pedoman umum pelaksanaan pengangkatan anggota Direksi dan anggota komisaris anak perusahaan di lingkungan PTPN, serta mendokumentasikan proses tersebut.Appointment of directors and board of commissioners in accordance with PTPN III (Persero) Directors’ Regulation Number KPJAK / HOLD / PER / 02/2016 dated February 25, 2016 concerning general guidelines for the appointment of members of the Board of Directors and commissioners of subsidiaries in PTPN, and documenting the process.


GMS

Dewan Komisaris



Komite AuditAudit

Committee



No

70

71

-

-

-

-

-

-

-

-


Menyusun dan menetapkan dalam RUPS PT Nusantara Sebelas Medika, sistem/pedoman penilaian kinerja Direksi (kolegial dan individu) dan Dewan Komisaris (Kolegial) bagi anak perusahaan yang memuat minimal penjelasan terkait indikator kinerja utama dan kriteria keberhasilanCompile and stipulate in the PT Nusantara Sebelas Medika GMS, a system / guideline for evaluating the performance of Directors (collegial and individual) and the Board of Commissioners (collegial) for subsidiaries which contains a minimum explanation regarding key performance indicators and success criteria

Menyusun dan menetapkan pedoman pelaksanaan dan pelaporan Sistem Pengendalian Internal yang memuat unsur-unsur lingkungan pengendalian, pengelolaan risiko, aktivitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi, dan monitoring.Prepare and establish guidelines for the implementation and reporting of the Internal Control System which contains elements of the control environment, risk management, control activities, information and communication systems, and monitoring.

Melakukan evaluasi/penilaian atas efektivitas pengendalian intern pada tingkat entitas dan/atau tingkat operasional.Evaluate / assess the effectiveness of internal controls at the entity level and / or operational level.

Menerbitkan internal control report yang mencakup pernyataan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan dan memelihara suatu struktur pengendalian intern dan prosedur pelaporan keuangan yang memadai, dan penilaian atas efektivitas struktur pengendalian intern dan prosedur pelaporan keuangan pada akhir tahun buku perusahaanPublish internal control repor t which includes a statement that management is responsible for establishing and maintaining an internal control structure and adequate financial reporting procedures, and evaluating the effectiveness of the internal control structure and financial reporting procedures at the end of the company’s financial year


GMS

Dewan Komisaris



Komite AuditAudit

Committee



72

73

74

75

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



Meningkatkan fungsi SPI meliputi pemberian saran/masukan terkait: Penerapan GCG dengan melakukan monitoring hasil pelaksanaan asesmen penerapan GCG (area of improvement) tiap tahunnya; Tingkat kematangan penerapan manajemen risiko pada perusahaan (risk maturity level); Penilaian atas efektifitas sistem pengendalian internal perusahaanImproving the function of the Internal Audit Unit includes providing related advice / input: GCG implementation by monitoring the results of the implementation of the area of improvement assessment of GCG each year; Maturity level of risk management application at the company (risk maturity level); Assessment of the effectiveness of the company’s internal control system

Menginstruksikan kepada Sekretaris Perusahaan agar melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS;Instruct the Corporate Secretary to call the GMS within a period of no later than 14 (fourteen) days before the date of the GMS;

Menyelenggarakan RUPS pengesahan RJPP periode berikutnya secara tepat waktuOrganizing the next RJPP approval period of the GMS in a timely manner

Memutakhirkan website Perusahaan dan portal bumn.go.id secara berkala, diantaranya dengan memuat penghargaan-penghargaan yang diterima oleh perusahaan.Updating the Company’s website and bumn.go.id portal regularly, including by including awards received by the company.

Memuat dalam laporan tahunan uraian tentang komponen komponen dari pendapatan dan beban lainnya yang nilainya sama atau lebih dari 20 % dari total nilai pendapatan dan beban lainnyaContains in the annual report a description of component components of other income and expenses whose value is equal to or more than 20% of the total value of income and other expenses


GMS

Dewan Komisaris



Komite AuditAudit

Committee



No

76

77

78

79

80

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Stasiun Ketel PG Assembagoes hasil revitalisasimelalui program Penyertaan Modal Negara (PMN)



Memperkuat jalinan kerja sama dengan stakeholder melalui penyaluran dana Program Kemitraan sebagai upaya nyata dalam membangun hubungan positif. Strengthening the collaboration with stakeholders through channeling the Partnership Program funds as a real effort to build positive relationships.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

TANGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

#4MEMBANGUN HUBUNGAN DENGAN STAKEHOLDERBUILDING RELATIONSHIPWITH STAKEHOLDER

Bagian Tanaman melakukan koordinasi dan survey lapangguna memastikan kesiapan tebang

PT Perkebunan Nusantara XI Laporan Tahunan Annual Report 2018 281280 Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Corporate Social Responsibility

KEBIJAKAN ATAS TANGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Dalam menjaga keberlanjutan bisnis, PTPN XI menyadari pentingnya pemberdayaan masyarakat. Sebagai wujud Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility–CSR) terhadap lingkungan sekitar, PTPN XI melakukan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan, yaitu program yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat lokal khususnya di bidang ekonomi. Kebijakan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015, perubahan pertama Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/12/2016 dan perubahan kedua Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/07/2017 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

PTPN XI sebagai perusahan BUMN yang bergerak dibidang industri perkebunan tebu, telah mengimplementasikan program CSR dan Bina Lingkungan terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan.

PROGRAM KEMITRAAN DAN BINA LINGKUNGAN

Sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/07/2015,perubahan pertama Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-03/MBU/12/2016 dan perubahan kedua Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/07/2017 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, dana PKBL dialokasikan di dalam RKAP. Dewan Komisaris menghargai komitmen PTPN XI dalam pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang berjalan dengan konsisten.

REALISASI DANA PROGRAM KEMITRAAN

Tabel Realisasi Penyaluran Dana Bina Lingkungan sampai dengan Tahun 2017 dan Tahun 2018 Berdasarkan Jenis Bantuan yang Disalurkan

REALIZATION OF PARTNERSHIP PROGRAM FUNDS

Table of Realization of Distribution of Community Development Funds up to 2017 and 2018 Based on Types of Assistance Distributed

KEGIATAN PENGEMBANGAN SOSIAL KEMASYARAKATAN TAHUN 2018ACTIVITIES FOR SOCIAL AND COMUNITY DEVELOPMENT 2018

KEGIATAN YANG DILAKUKAN DAN DAMPAK KUANTITATIF

IMPLEMENTED ACTIVITIES ANDQUANTITATIVE IMPACT

In maintaining business sustainability, PTPN XI realizes the importance of community empowerment. As a manifestation of Corporate Social Responsibility (CSR) towards the surrounding environment, PTPN XI conducts the Partnership and Community Development Program, a program organized to empower local communities, especially in the economic field. The policy refers to the Minister of SOE Regulation Number PER-09 / MBU / 07/2015, the first amendment to SOE Minister Regulation Number PER-03 / MBU / 12/2016 and the second amendment to SOE Minister Regulation Number PER-02 / MBU / 07/2017 concerning State-Owned Enterprise Partnership Program and Community Development Community Development Program.

PTPN XI as a state-owned company engaged in the sugar cane plantation industry, has implemented CSR and Community Development programs related to social and community development.

PARTNERSHIPS AND COMMUNITY DEVELOPMENT PROGRAM

In accordance with SOE Minister’s Regulation Number PER-09 / MBU / 07/2015, the first amendment to SOE Minister Regulation Number PER-03 / MBU / 12/2016 and second amendment to SOE Minister Regulation Number PER-02 / MBU / 07/2017 concerning the Partnership Program and State-Owned Enterprise Community Development Program, PKBL funds are allocated within the RKAP. The Board of Commissioners respects PTPN XI’s commitment in implementing a consistent social and environmental responsibility program.

POLICY ON CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REGARDING SOCIAL DEVELOPMENT

Jenis BantuanTypes of Aid

1

Bantuan Korban Bencana AlamAssistance to Natural Disaster Victims

Bantuan Pendidikan dan PelatihanEducation and Training Assistance

Bantuan Peningkatan KesehatanHealth Improvement Assistance

Bantuan Prasarana dan Sarana UmumPublic Infrastructure-Facilities Assistance

Bantuan Sarana IbadahWorship Facility Assistance

Bantuan Pelestarian AlamNature Conservation Assistance

Bantuan KemasyarakatanPengendalian KemiskinanPoverty Control Community Assistance

Pembinaan MitraCoaching Partners

Jumlah Bantuan BinaLingkunganAmount of Community Development Assistance

2 3 4 (5) = (4) / (3) (6) = (4) / (2)

Tahun 2017Year 2017

RencanaPlanned

RealisasiRealization


Tahun 2018Year 2018

% TerhadapRencana

% Towards Planned

% terhadapTahun

Sebelumnya% against

the PreviousYear

-

859.444.000

-

2.417.000.000

515.521.881

103.500.000

113.000.000

-

4.008.465.881

-

42.746.000

-

-

-

-

-

-

42.746.000

-

26.000.000

-

-

-

-

-

-

26.000.000

-

60,00

-

-

-

-

-

-

60,00

-

3,00

-

-

-

-

-

-

0,64

dalam Rupiah | in Rupiah

KegiatanActivityNo.

Bantuan kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinanCommunity assistance in the context of poverty alleviation

Bantuan sarana dan infrastrukturFacility and infrastructure assistance

Bantuan sarana ibadahAid for worship facilities

BiayaFund

686.873.758

673.375.000

95.000.000

1

2

3


DAMPAK KUANTITATIF

Melalui kegiatan pengembangan sosial kemasyarakatan, Perusahaan telah mengambil manfaat sebagai berikut:1. Menjadikan PTPN XI sebagai perusahaan yang

menjalin hubungan baik dengan masyarakat dan stakeholder.

2. Diharapkan keberadaan PTPN XI selalu didukung dan diterima oleh masyarakat.

QUANTITATIVE IMPACT

Through social development activities, the Company has taken the following benefits:

1. Making PTPN XI a company that has good relations with the community and stakeholders.

2. It is expected that the existence of PTPN XI is always supported and accepted by the community.

Selama tahun 2018, PTPN XI telah melaksanakan sejumlah program sebagai wujud tanggung jawab sosial perusahaan di bidang lingkungan hidup. Berikut ini data mengenai kegiatan yang dilakukan dan dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut.

During 2018, PTPN XI has implemented a number of programs as a manifestation of corporate social responsibility in the environmental field. The following is data about the activities carried out and the quantitative impact of these activities.

Di tahun 2018 PTPN XI memperoleh dua (2) sertifikasi pengelolaan lingkungan hidup, yakni:

1. Sertifikat PROPER BIRU kepada 15 unit usaha Pabrik Gula PTPN XI dari Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sertifikat berlaku hingga tahun 2018

2. Sertifikat ISO 14001:2015 untuk Pabrik Gula Assembagoes dari European Quality Assurance. Sertifikat diberikan pada tahun 2016 dan berlaku hingga tahun 2019.

In 2018 PTPN XI obtained two (2) environmental management certification, namely:

1. BIRU PROPER Certificate to 15 PTPN XI Sugar Factory business units from the Director General of Pollution Control and Environmental Damage, Ministry of Environment and Forestry. The certificate is valid until 2018

2. 2. ISO 14001: 2015 Certificate for Assembagoes Sugar Factory from European Quality Assurance. Certificates are given in 2016 and are valid until 2019.

Guna memberikan nilai bagi para Pemangku Kepentingan, khususnya para karyawan PTPN XI, Perusahaan melaksanakan program tanggung jawab sosial terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Program K3 ini mengacu pada kebijakan PTPN XI yang menyadari pentingnya K3 di lingkungan kerja PTPN XI.

Acuan dasar tertuang dalam:1. Dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PTPN XI

periode 2016-20172. Kode Etik (Code of Conduct) yang disahkan pada

September 2016

PROGRAM KEGIATAN K3

Penerapan SMK3 dimaksudkan agar Perusahaan dapat meminimalkan resiko dan mengurangi tingkat kecelakaan, serta sakit akibat hubungan kerja secara efektif dan efisien yang pada akhirnya dapat meningkatkan produktivitas perusahaan sesuai tuntutan dan persaingan bisnis global.

Adapun pelaksanaan kegiatan K3 yang telah dilakukan Perusahaan ialah sebagai berikut:

In order to provide value to Stakeholders, especially the employees of PTPN XI, the Company implements social responsibility programs related to Occupational Health and Safety (K3). This K3 program refers to the policy of PTPN XI which realizes the importance of K3 in the PTPN XI work environment.

Basic references are contained in:. 1. PTPN XI Collective Labor Agreement (PKB)

document for the period 2016-20172. The Code of Conduct which was passed in

September 2016

K3 ACTIVITIES PROGRAM

The application of SMK3 is intended so that the Company can minimize risks and reduce the level of accidents, as well as sickness due to effective and efficient employment relationships which ultimately can increase company productivity in accordance with the demands and global business competition.

The implementation of K3 activities that have been carried out by the Company are as follows:

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

TANGGUNG JAWABSOSIAL PERUSAHAAN BIDANG KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REGARDING THE ENVIRONMENT

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REGARDING EMPLOYMENT, OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY

KegiatanActivity

DampakImpactNo.

Penanaman Mangrove di Situbondo -PG AssembagoesMangrove Planting in Situbondo - PG Assembagoes

Penghijauan dalam rangka lomba Green and Clean kampung Kel. Krembangan SelatanGreening in the context of the Green and Clean village Kel. Krembangan Selatan

Penanaman pohon untuk penghijauanPlanting trees for greening

Mencegah abrasi pantai utara wilayah Situbondo, dan menjaga kehidupan ekosistem pantai.Prevent abrasion in the north coast of Situbondo region, and maintain the life of the coastal ecosystem.

Nominasi ke 14 kampung terbersih se kota Surabaya Nominated to 14 cleanest villages in the city of Surabaya

Mendukung kegiatan pelestarian lingkungan hidupSupporting environmental conserva-tion activities

BiayaFund

11.000.000

6.000.000

10.000.000

1

2

3

dalam Rupiah | in Rupiah

PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2018CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PROGRAMS FOR THE ENVIRONMENT FOR 2018


Keselamatan dan Kesehatan Kerja

PTPN XI menempatkan keselamatan dan kesehatan kerja sebagai prioritas utama di dalam lingkungan pekerjaan. Oleh karenanya, PTPN XI berkomitmen untuk menciptakan tempat kerja yang aman dan sehat bagi seluruh karyawan. Sepanjang tahun 2018, PTPN XI mengalokasikan sejumlah dana untuk Perawatan Kesehatan Karyawan. Berikut realisasi biaya perawatan kesehatan tahun 2018:

Occupational Safety and Health

PTPN XI places occupational safety and health as a top priority in the work environment. Therefore, PTPN XI is committed to creating a safe and healthy workplace for all employees. Throughout 2018, PTPN XI allocated a number of funds for Employee Health Care. Following is the realization of health care costs in 2018:

REALISASI BIAYA PERAWATAN KESEHATAN TAHUN 2018REALIZATION OF HEALTH CARE COSTS IN 2018


No

1

Karyawan AktifActive Employees

Kantor DireksiBOD Office

Pabrik GulaSugar Factory

Pasa Djatiroto

PK Rosella Baru

Jumlah Karyawan AktifTotal from Active Employees

PensiunanRetired Employees

Total Aktif dan Pensiun Total from Active andRetired Employees

1

2

3

4

5

2 3 4 5 6 7

Tahun 2017Year 2017

Tahun 2018Year 2018


RKAP 20182018 RKAP

Tahun 2018Year 2018

5 : 3 5 : 4

3.034.912

19.913.870

230.530

424.817

23.604.129

7.757.522

31.361.651

3.590.540

17.660.830

95.140

367.111

20.713.621

6.247.120

28.181.726

2.357.898

18.013.043

81.160

331.817

20.783.919

8.624.006

30.601.909

78%

90%

35%

78%

88%

111%

98%

91%

102%

85%

90%

100%

137%

109%

dalam Ribu Rupiah | in Thousand Rupiah

Realisasi biaya perawatan kesehatan sampai dengan bulan Desember 2018 dibandingkan RKAP tahun 2018 mencapai 98%. Sementara jika dibandingkan dengan realisasi pada periode bulan yang sama pada tahun 2017 sebesar 109%. Kondisi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi biaya perawatan kesehatan untuk karyawan aktif dan batihnya sebesar 88% dari RKAP tahun 2018 dan 100% jika dibanding realisasi sampai dengan bulan Desember 2017. Realisasi biaya perawatan kesehatan untuk pensiunan dan batih sebesar 111% dari RKAP tahun 2018 dan 137% dari realisasi sampai dengan bulan Desember 2017.

2. Realisasi biaya perawatan kesehatan Karyawan beserta Batih bulan Desember 2018 relatif lebih tinggi dibanding realisasi bulan Desember 2017, karena pemanfaatan biaya top up/COB BPJS Kesehatan bagi Karyawan beserta Batih sudah mulai optimal dan mulai bulan Januari 2018 terjadi kenaikan gaji karyawan yang berdampak pada kenaikan premi BPJS Kesehatan.

3. Realisasi biaya perawatan kesehatan Pensiunan beserta Batih bulan Desember 2018 relatif lebih tinggi dibanding realisasi bulan Desember 2017, karena ada Pensiunan Direksi yang menjalani operasi tulang belakang, sehingga memerlukan biaya top up yang relative besar.

Realisasi biaya perawatan kesehatan di atas sudah termasuk premi BPJS Kesehatan bulan Desember 2018 bagi Karyawan dan Pensiunan sejumlahRp. 1,308,767,415,-

Selain itu guna meningkatkan kesadaran karyawan terhadap pentingnya kesehatan dan keselamatan kerja di lingkungan Perusahaan, maka telah diselenggaraakan beberapa pelatihan baik bertujuan untuk meningkatkan awareness maupun meningkatkan kompetensi karyawan, diantaranya:

Realisasi biaya perawatan kesehatan sampai dengan bulan Desember 2018 dibandingkan RKAP tahun 2018 mencapai 98%. Sementara jika dibandingkan dengan realisasi pada periode bulan yang sama pada tahun 2017 sebesar 109%. Kondisi ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Realization of health care costs for active employees and trainees is 88% from RKAP in 2018 and 100% compared to realization until December 2017. Realization of health care costs for retirees and trainees is 111% of RKAP in 2018 and 137% of realization up to December 2017.

2. Realization of health care costs Employees and their families in December 2018 are relatively higher than the realization in December 2017, because the utilization of top up costs / COB BPJS Health for Employees and their families has started optimally and starting in January 2018 there has been an increase in employee salaries which has an impact BPJS Health premium.

3. Realization of retirement health care costs along with their families in December 2018 is relatively higher compared to the realization in December 2017, because there are retired Directors who undergo spinal surgery, thus requiring relatively high top up costs.

Realization of health care costs above includes the BPJS Health premium in December 2018 for employees and retirees in the amount of Rp. 1,308,767,415, -

In addition to increasing employee awareness of the importance of occupational health and safety in the Company’s environment, several trainings have been conducted, both aimed at increasing awareness and increasing employee competencies, including:


REALISASI PELATIHAN SMK3REALIZATION OF SMK3 TRAINING

KegiatanActivity

PesertaParticipantsNo.

Jumlah HariNumber of Days

Jumlah PesertaNumber of Participants

Biaya (Rp)Cost (Rp)

Manhours VendorTanggal PelaksanaanImplementation Date

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K) First Aid

Penanggulangan Kebakaran Paket DD Class Fire Prevention

Pelatihan Operator Pesawat Angkat dan AngkutLift and Transport OperatorTraining

Pelatihan Operator Pesawat Uap Steam Craft Operator

Pembekalan Uji Kompetensi Bidang ListrikDebriefing for Competence Testin the Electrical Field

Refreshment dan Perpanjangan Lisensi Ahli K3 Refreshment and Extension of K3 Expert License

Refreshment dan Perpanjangan Lisensi Petugas P3K Refreshment and Extension of First Aid Officer License

Refreshment dan Perpanjangan Lisensi Petugas Pemadam Kebakaran Refreshment and Extension of the Firemen License

Pelatihan Perawatab Boiler Boiler Nursing Training

Jumlah | Total

Public Training

Public Training

Public Training

Public Training

Inhouse Traiining

Inhouse Traiining

Inhouse Traiining

Inhouse Traiining

Inhouse Traiining

16 – 18 Januari 2018

16 – 18 Januari 2018

08 – 11 Januari 2018

08 – 13 Januari 2018

19-23 Maret 2018

1 Agustus 2018

2 Agustus 2018

2 Agustus 2018

17-19 November 2018

PT Bina Kasakatiga

PT Bina Kasakatiga

PT Bina Kasakatiga

PT Bina Kasakatiga

IATKI

PT Bina Kasakatiga

PT Bina Kasakatiga

PT Bina Kasakatiga

IATKI

43.000.000

38.000.000

53.000.000

68.000.000

176.000.000

20.250.000

20.250.000

17.250.000

74.000.000

509.750.000

3

3

4

4

5

1

1

1

3

25

20

20

20

20

32

27

27

23

50

239

480

480

640

640

1.280

216

216

184

1200

5336

Kesejahteraan Pegawai

PTPN XI senantiasa memperhatikan kesejahteraan karyawan dengan memfasilitasi kebutuhan pegawai, dengan tujuan agar terjalin hubungan saling menguntungkan. Hal ini mendorong terciptanya sinergi untuk mencapai tujuan Perusahaan dan mengurangi adanya turnover pegawai. Kesejahteraan yang diberikan sangat berarti dan bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan fisik maupun mental karyawan beserta keluarganya. Program kesejahteraan yang diterapkan oleh PTPN XI disusun berdasarkan

Employee Welfare

PTPN XI always pays attention to employee welfare by facilitating employee needs, with the aim of establishing mutually beneficial relationships. This encourages the creation of synergies to achieve the Company’s goals and reduce employee turnover. The well-being provided is very meaningful and beneficial to meet the physical and mental needs of employees and their families. The welfare program implemented by PTPN XI is prepared based on the prevailing laws and regulations with regard to gender

equality, feasibility and employment opportunity justice. Every Permanent Employee is registered as a participant in the BPJS Employment under Law 24 of 2011 concerning the Social Security Organizing Agency which includes:

1. Work Accident Guarantee (JKK)2. Guaranteed Death (JK)3. Old Age Guarantee (JHT)4. Pension Insurance (JP)

Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan kesetaraan gender, kelayakan, dan keadilan kesempatan kerja. Setiap Karyawan Tetap didaftarkan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang meliputi:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)2. Jaminan Kematian (JK)3. Jaminan Hari Tua (JHT)4. Jaminan Pensiun (JP)


SERTIFIKASI SMK3SMK3 CERTIFICATION

Nama Penghargaandan/atau Sertifikat

Award and/or Certificate Name

Penghargaan/Sertifikat

Award/Certificate

TahunPerolehan

Year ofAcquisition

Masa Berlaku(untuk Sertifikasi)

Validity Period

Badan PemberiPenghargaan

dan/atauSertifikat

Institution thatIssues the Award

and/or Certificate

Sertifikat Sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) untuk 8 Pabrik GulaManagement and Occupational Health (SMK3) Management System Certificate for 8 Sugar Mills

1. PG Poerwodadie

2. PG Redjosarie

3. PG Pagottan

4. PG Wonolangan

5. PG Djatiroto

6. PG Semboro

7. PG Assembagoes

8. PG Pradjekan

9. PG Kedawoeng

10. PG Soedhono

11. PG Pandjie

12. PK Rosella Baru

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2017

2018

2018

2018

2018

2017-2019

2017-2019

2017-2019

2017-2019

2017-2019

2017-2019

2017-2019

2017-2019

2018-2020

2018-2020

2018-2020

2018-2020


Menteri Ketenaga-kerjaan Republik Indonesia Minister of Manpower of the Republic of Indonesia

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN BIDANG TANGGUNG JAWAB TERHADAP PRODUK DAN PELANGGAN

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY REGARDING PRODUCT RESPONSIBILITY

PTPN XI selalu berusaha untuk memenuhi tanggung jawab kepada konsumen dengan melakukan beberapa langkah diantaranya:

PENJAMINAN KUALITAS GULA

Penjaminan kualitas gula dilakukan sebagai upaya menjaga dan memenuhi harapan pelanggan.Penjaminan kualitas dilakukan melalui: 1. Sertifkasi ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu

untuk seluruh Pabrik Gula dan Kantor Pusat2. Sertifkat Standardisasi Nasional Indonesia (SNI)

Gula Kristal Putih (GKP) untuk seluruh Pabrik Gula3. Sertifkat Halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI)

untuk seluruh Pabrik Gula4. Sertifikat Produk Penggunaan Tanda SNI (SPPT-

SNI 3140.3:2010) untuk seluruh Pabrik Gula

SURVEI KEPUASAN PELANGGAN

Pedoman dan Mekanisme

Sejalan dengan komitmen PTPN XI dalam upaya memberikan pelayanan prima kepada pelanggan, Perusahaan senantiasa menjadikan kepuasan pelanggan sebagai acuan dalam berkinerja. Pengukuran kepuasan pelanggan dilakukan guna mengetahui tingkat kepuasan pelanggan atas produk dan pelayanan yang telah diberikan perusahaan kepada pelanggan serta sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. Perusahaan memahami bahwa menjalin hubungan baik dengan pelanggan melalui peningkatan kepuasan pelanggan adalah satu hal yang utama sebagai upaya meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan. Prosedur pengukuran kepuasan pelanggan mengacu SOP-PSR-01 Prosedur Pemasaran Tata Cara dan Ketentuan Penjualan Komoditi dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Pengukuran kepuasan pelanggan dilakukan oleh perusahaan dalam hal ini Divisi Pemasaran kepada pelanggan Perusahaan.

2. Pelanggan yang dimaksud adalah seluruh pembeli produk milik PT Perkebunan Nusantara XI.

PTPN XI always strives to fulfill its responsibilities to consumers by taking several steps including:

SUGAR QUALITY GUARANTEE

Sugar quality assurance is carried out as an effort to maintain and meet customer expectations.Quality assurance is done through:1. ISO 9001: 2015 Certification of Quality Management

System for all Sugar Mill and Head Office2. Indonesian National Standardization Certificate

(SNI) for White Crystal Sugar (GKP) for all Sugar Mills3. Halal certificate from the Indonesian Ulema

Council (MUI) for all Sugar Mills4. Product Certificate for Using SNI Signs (SPPT-SNI

3140.3: 2010) for all Sugar Mills

CUSTOMER SATISFACTION SURVEY

Guidelines and Mechanisms

In line with the commitment of PTPN XI in an effort to provide excellent service to customers, the Company always makes customer satisfaction a reference in performance. Customer satisfaction measurements are carried out to determine the level of customer satisfaction for the products and services that have been provided by the company to customers and as a basis for continuous improvement. The company understands that establishing good relationships with customers through increasing customer satisfaction is one of the main things in an effort to increase added value for the company. The customer satisfaction measurement procedure refers to the SOP-PSR-01 Procedure for Marketing Procedures and Provisions on Commodity Sales with the following mechanism:

1. The measurement of customer satisfaction is carried out by the company in this case the Marketing Division to the Company’s customers.

2. The intended customer is all buyers of products belonging to PT Perkebunan Nusantara XI.


3. Pengukuran kepuasan pelanggan dilakukan secara berkala minimal satu tahun sekali (pada akhir tahun) dan dapat dilakukan pada waktu tertentu dengan pertimbangan khusus.

4. Pengukuran kepuasan pelanggan dapat dilakukan melalui wawancara dan/atau penyebaran kuisioner kepada pelanggan.

5. Hal-hal yang diukur dalam pengukuran kepuasan pelanggan mencakup • Proses pelaksanaan lelang: keterbukaan dalam

proses lelang, pelayanan petugas, penyediaan ruangan dan konsumsi, kesesuaian harga yang terbentuk dengan kualitas gula, durasi/Waktu Pelaksanaan Lelang

• Proses administrasi pelayanan: ketepatan & kecepatan pelayanan DO, kesepakatan dalam proses pembayaran, kualitas Dokumen DO

• Pengambilan gula di pabrik: pelayanan petugas, kualitas gula, kualitas dan desain kemasan

• Penanganan keluhan pelanggan: media untuk menyampaikan keluhan, kecepatan dalam memberikan respon, kemudahan memperoleh informasi baik terkait produk maupun pelayanan

• Kinerja dibandingkan pesaing 6. Hasil pengukuran kepuasan pelanggan dan

rencana tindak lanjutnya termasuk pelaksanaan monitoring akan disampaikan kepada Direksi.

7. Hasil pengukuran kepuasan pelanggan digunakan sebagai dasar dalam melakukan perbaikan lebih lanjut.

Rencana dan Pelaksanaan

Pengukuran kepuasan pelanggan kinerja tahun 2018 direncanakan dilakukan sebanyak satu kali. Pada awal tahun 2019, telah dilakukan pengukuran kepuasan pelanggan terhadap kinerja PTPN XI tahun giling 2018 dengan menyebar kuisioner. Pelaksanaan pengukuran tersebut ditujukan kepada konsumen gula maupun tetes. Hasil tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengetahui tingkat kepuasan atas produk dan pelayanan yang telah diberikan PTPN XI kepada pelanggan serta sebagai dasar perbaikan berkelanjutan. Pelaksanaan survei kepuasan pelanggan tahun kinerja 2018 :

3. Measurement of customer satisfaction is carried out regularly at least once a year (at the end of the year) and can be done at certain times with special consideration.

4. Measurement of customer satisfaction can be done through interviews and / or distributing questionnaires to customers.

5. Matters measured in measuring customer satisfaction include• The process of conducting the auction:

openness in the auction process, service personnel, provision of space and consumption, suitability of prices formed with sugar quality, duration / time of auction implementation

• Service administration process: the accuracy & speed of DO services, agreements in the payment process, quality of DO Documents

• Sugar extraction at the factory: officer service, sugar quality, packaging quality and design

• Handling customer complaints: media to submit complaints, speed in providing responses, ease of obtaining information both related to products and services

• Performance compared to competitors6. The results of the measurement of customer

satisfaction and follow-up plans including the implementation of monitoring will be submitted to the Board of Directors.

7. The results of customer satisfaction measurements are used as a basis for making further improvements.

Plan and Implementation

The customer satisfaction measurement performance in 2018 is planned to be done once. At the beginning of 2019, customer satisfaction measurements have been carried out on the performance of the 2018 milling year PTPN XI by distributing questionnaires. The implementation of these measurements is aimed at consumers of sugar and drops. These results are used as a basis for knowing the level of satisfaction with the products and services that PTPN XI has given to customers and as a basis for continuous improvement. Implementation of 2018 customer satisfaction survey performance year:

Unit Pengolahan Limbah Cair yang dimiliki Pabrik Gula PTPN XI


HASIL PENGUKURAN KEPUASAN PELANGGAN 2018RESULTS OF CUSTOMER SATISFACTION MEASUREMENT IN 2018

Daftar PertanyaanList of Question

2014 2015 2016 2017 2018

No. Penanggung JawabPerson(s) in Charge

Rencana Tindak LanjutFollow-Up Plans

HasilResults

1

2

3

4

5

6

7

8

Keterbukaan dalam proses lelangTransparency in auction process

Pelayanan petugasService by officers

Penyediaan ruangan dan konsumsiProvision of room and snacks

Kesesuaian harga yang terbentuk dengan kualitas gulaConformity of price with quality

Durasi/Waktu Pelaksanaan LelangDuration/Time of Auction

Ketepatan & kecepatan pelayanan DOThe accuracy & speed of DO service

Kesepakatan dalam proses pembayaranAgreement in the payment process

Kualitas Dokumen DOQuality of DO Documents

Transparansi mengenai info, tata cara dan pemenang lelang akan ditingkatkanTransparency regarding info, procedures and auction winners will be increased

Kesigapan dan keakuratan petugas khususnya dalam segala hal penunjang kelancaran pelelangan akan ditingkatkanThe alertness and accuracy of the officers especially in all matters supporting the smooth running of the auction will be increased

Pemenuhan akomodasi dan konsumsi lebih disesuaikan dengan kebutuhan yang akuratFulfillment of accommodation and consumption is more tailored to accurate needs

Pangsa pasar yang mempengaruhi harga gula akan ditindaklanjuti melalui produksi GKP yang berkualitas standar SNI secara kontinyu, berkoordinasi dengan Divisi Pengolahan dan Divisi QC. Saat ini seluruh PG telah bersertifikat SNIThe market share that influences sugar prices will be followed up through the production of quality standards of GKP con-tinuously, in coordination with the Processing Division and QC Division. At present all PGs have been certified SNI

Penyempurnaan tata cara pelelangan yang lebih efektif dan efisien sesuai harapan stakeholderImprovement of auction procedures that are more effective and efficient according to stakeholder expectations

Aplikasi pemroses administrasi antara kantor pusat dan unit usaha yang lebih tersinergi secara real time menjadi fokus perbaikanAdministrative processing applications between head office and business units that are more synergized in real time are the focus of improvement

Menyempurnakan kesepakatan - kesepakatan pembayaran yang lebih jelas dan menguntungkan kedua belah pihak.Improve paymentagreements that are clearer and beneficial to both parties.

Mengupdate kualitas bahan dan keamanan dokumenUpdating material quality and document security

Kepala Divisi PemasaranHead of Marketing Division


Kepala Divisi PemasaranDivisi Umum

Kepala Divisi Pemasaran, Divisi Pengolahan, QCHead of Marketing Division,Processing Division, QualityControl


Kepala Divisi Pemasaran, Sekretaris Perusahaan (TI)Head of Marketing Division,Corporate Secretary (IT)

Kepala Divisi Pemasaran Head of Marketing Division


Proses Pelaksanaan Lelang | Auction Process

SANGAT BAIK

EXCELLENT

4.13

SANGAT BAIK

EXCELLENT

4.75

BAIKGOOD

3.50

BAIK GOOD

3.25

-

BAIKGOOD

4.00

BAIKGOOD

3.88

-

BAIKGOOD

4.00

SANGAT BAIK

EXCELLENT

4.07

BAIKGOOD

3.93

BAIKGOOD

3.71

-

BAIKGOOD

4.00

BAIKGOOD

3.86

-

SANGAT BAIK

EXCELLENT

4.13

SANGAT BAIK

EXCELLENT

4.13

BAIKGOOD

4.00

BAIKGOOD

3.63

-

SANGAT BAIK

EXCELLENT

4.38

SANGAT BAIK

EXCELLENT

4.50

-

BAIKGOOD

3.69

BAIKGOOD

3.85

BAIKGOOD

3.85

BAIKGOOD

3.62

BAIKGOOD

3.69

BAIKGOOD

3.85

BAIKGOOD

3.85

BAIKGOOD

4.00

PUASSATISFIED

3.22

PUASSATISFIED

3.33

PUASSATISFIED

3.44

PUASSATISFIED

3.00

PUASSATISFIED

3.33

PUASSATISFIED

4.00

PUASSATISFIED

3.78

PUASSATISFIED

3.89

Proses Administrasi (SPS, Kontrak, DO) | Administration Process (SPS, Contract, DO)



2014 2015 2016 2017 2018



HasilResults

9

10

11

12

13

14

Pelayanan petugasService by officers

Kualitas gulaQuality of sugar

Kualitas dan desain kemasanPackaging quality and design

Media untuk menyampaikan keluhanMedia to submit complaints

Kecepatan dalam memberikan responSpeed in responding

Kemudahan memperoleh informasi baik terkait produk maupun pelayananThe ease of obtaining information both related to products and services

Customer service oriented akan ditingkatkan tanpa melanggar SOP yang telah adaCustomer service oriented will be improved without violating existing SOPs

Divisi Pemasaran terus melakukan koordinasi dengan Divisi terkait untuk menjamin dan meningkatkan kualitas produk gula termasuk kelayakan kondisi gudang gulaThe Marketing Division continues to coordinate with the rel-evant Division to guarantee and improve the quality of sugar products including the feasibility of the sugar warehouse conditions

Akan menyempurnakan kualitas dan desain kemasan sesuai kebutuhan konsumen.Will improve the quality and design of packaging according to consumer needs.

Akses penyampaian keluhan bisa melalui media apapunAccess to complaints can be through any media

Memberikan respon secara lebih cepat dan akurat.Provide faster and more accurate response.

Update informasi secara berkelanjutanAccess to complaints can be through any media


Kepala Divisi Pemasaran, Divisi Akuntansi & Keuangan, Divisi Pengolahan, Divisi QC dan Unit terkaitHead of Marketing Division, Accounting & Finance Division, Processing Division, QC Division and related units

Kepala Divisi PemasaranDivisi Umum Head of Marketing Division, Processing Division, Related Unit




Pengambilan Gula di Pabrik Gula | Sugar Pick-up in Sugar Factories

BAIKGOOD

3.87

BAIKGOOD

3.24

BAIKGOOD

3.73

-

BAIKGOOD

3.88

-

BAIKGOOD

3.99

BAIKGOOD

3.57

BAIKGOOD

3.96

-

BAIKGOOD

3.79

BAIKGOOD

3.79

BAIKGOOD

3.04

CUKUPSUFFICIENT

2.52

CUKUPSUFFICIENT

3.14

-

BAIKGOOD

3.75

BAIKGOOD

3.88

BAIKGOOD

3.75

BAIKGOOD

3.74

BAIKGOOD

3.75

BAIKGOOD

3.46

BAIKGOOD

3.54

BAIKGOOD

3.69

PUASSATISFIED

3.11

PUASSATISFIED

3.01

PUASSATISFIED

3.16

PUASSATISFIED

3.44

PUASSATISFIED

3.78

PUASSATISFIED

4.33

Penanganan Keluhan Pelanggan | Handling Customer Complaints

Kemudahan Memperoleh Informasi | Ease of Getting Information



2014 2015 2016 2017 2018



HasilResults

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Proses Pelaksanaan Lelang (Keterbukaan proses lelang)Auction Implementation Process (Opennessof auction process)

Administrasi Pelayanan DO (Kecepatan & ketepatan pelayanan)Administration of DO Services (Speed & accuracy of services)

Pelayanan Petugas PG saat pengambilan gula di PGPG Officer Service when taking sugar at PG

Kualitas Gula (Secara Keseluruhan)Sugar Quality (Overall)

Kesesuaian harga yang terbentuk dengan kualitas gulaPrice conformity formed with sugar quality

Kualitas & Desain KemasanPackaging Quality & Design

Kecepatan memberikan respon keluhan pelangganSpeed provides response to customer complaints

Kemudahan memperoleh informasi Ease of obtaining information

Ketertarikan untuk membeli produk PTPN XI dibandingkan dengan produsen lainInterest in buying PTPN XI products compared to other manufacturers

Keinginan untuk melakukan pembelian kembaliThe desire to repurchase

Keinginan untuk merekomendasikan produk PTPN XI kepada orang lainThe desire to recommend PTPN XI products to others

RERATA CAPAIAN

Benchmarking kinerja secara internal BUMN ataupun swasta untuk mendapatkan suplemen kinerja yang lebih profesional dibanding pesaingPerformance of internal BUMN or private benchmarksto get supplementary performance that is more professional than competitors

Secara terbuka dan positif dalam menanggapi kebutuhan konsumen secara win-win solution dan terus meningkatkan inovasi pelayanan dan produk korporasi Openly and positively in responding to customer needs in a win-win solution and continuously improving service innova-tion and corporate products



Kinerja Jika Dibandingkan dengan Perusahaan Lain (PTPN X) | Performance If Compared to Other Companies (PTPN X)

BAIKGOOD

4.00

SANGAT BAIK

EXCELLENT

4.13

BAIKGOOD

3.63

BAIKGOOD

3.38

BAIKGOOD

4.00

BAIKGOOD

3.88

BAIKGOOD

3.50

-

-

-

-

3.67

BAIKGOOD

3.79

BAIKGOOD

3.86

BAIKGOOD

3.57

BAIKGOOD

3.57

BAIKGOOD

3.57

BAIKGOOD

3.79

BAIKGOOD

3.79

BAIKGOOD

3.79

-

-

-

3.83

SANGAT BAIK

EXCELLENT

4.13

BAIKGOOD

4.00

BAIKGOOD

4.00

BAIKGOOD

3.25

BAIKGOOD

3.38

BAIKGOOD

3.88

BAIKGOOD

3.50

BAIKGOOD

3.75

BAIKGOOD

3.75

BAIKGOOD

3.88

BAIKGOOD

3.63

3.84

BAIKGOOD

3.92

BAIKGOOD

3.92

BAIKGOOD

3.85

PUASSATISFIED

3.77

PUASSATISFIED

3.62

PUASSATISFIED

3.77

PUASSATISFIED

3.77

PUASSATISFIED

3.69

PUASSATISFIED

3.85

PUASSATISFIED

4.00

PUASSATISFIED

3.77

3.75

PUASSATISFIED

4.00

PUASSATISFIED

4.44

PUASSATISFIED

3.56

PUASSATISFIED

3.33

PUASSATISFIED

3.33

PUASSATISFIED

3.78

PUASSATISFIED

3.67

PUASSATISFIED

3.56

PUASSATISFIED

4.00

PUASSATISFIED

4.00

PUASSATISFIED

4.11

3.62


MEKANISME PENYAMPAIAN KELUHAN PELANGGAN

Sebagai upaya peningkatan pelayanan perusahaan kepada pelanggan, PTPN XI menyediakan mekanisme dan media untuk mengakomodasi berbagai pertanyaan maupun keluhan sebagai berikut: 1. Keluhan dan pertanyaan dapat disampaikan

melalui media:• Telp. : 031-3548458• E-mail : [email protected]• Surat resmi yang ditujukan kepada Direksi

PT Perkebunan Nusantara XI dan/atau Divisi Pemasaran PT Perkebunan Nusantara XI.

2. Keluhan dan pertanyaan yang bersifat sederhana akan ditindaklanjuti pada hari tersebut dan maksimal 1 x 24 jam

3. Bila keluhan dan atau pertanyaan yang diajukan memerlukan investigasi atau pengecekan, maka respon akan disampaikan maksimal 1 minggu setelah keluhan dan atau pertanyaan diajukan. Bila ternyata investigasi atau pengecekan memerlukan waktu lebih dari 1 minggu, akan diinformasikan kepada pelanggan yang bersangkutan untuk koordinasi lebih lanjut.

Selama tahun 2018, perusahaan tidak menerima keluhan baik dari pelanggan maupun pihak lainnya.

SUBMISSION MECHANISM OF COMPLIANCE COMPLAINTS

As an effort to improve company service to customers, PTPN XI provides mechanisms and media to accommodate various questions and complaints as follows: 1. Complaints and questions can be submitted

through the media:• Tel. : 031-3548458• E-mail: [email protected]• Official letter addressed to the Directors of PT

Perkebunan Nusantara XI and / or the Marketing Division of PT Perkebunan Nusantara XI.

2. Complaints and simple questions will be followed up on that day and a maximum of 1 x 24 hours

3. If the complaint and / or the question raised requires an investigation or checking, then the response will be delivered a maximum of 1 week after the complaint and / or question is submitted. If it turns out that the investigation or checking requires more than 1 week, the customer will be notified for further coordination.

During 2018, the company did not receive complaints from customers or other parties.

MEMBANGUN ENGAGEMENT DAN KEGIATAN SOSIAL

Selain itu, guna menjaga stabilisasi harga di tangan konsumen, PTPN XI mengadakan Pasar Murah yang bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi setempat dengan menyediakan gula murah dalam menghadapi perayaan Hari Raya Keagamaan (Ramadhan, Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru). PTPN XI juga melakukan pertemuan dengan mitra perusahaan baik pembeli, vendor, kintra perbankan, petani maupun lainnya melalui acara gathering, dengan memberikan kesempatan kepada para mitra Perusahaan untuk dapat berkomunikasi secara langsung dengan Manajemen.

BUILDING ENGAGEMENT AND SOCIAL ACTIVITIES

In addition, in order to maintain price stabilization in the hands of consumers, PTPN XI held a Cheap Market in collaboration with the local Provincial Government by providing cheap sugar in the face of the celebration of Religious Holidays (Ramadhan, Eid, Christmas and New Year). PTPN XI also meets with corporate partners both buyers, vendors, banking partners, farmers and others through gathering events, by providing opportunities for the Company’s partners to be able to communicate directly with Management.

KEGIATAN GATHERING MITRA PEMBELIGATHERING EVENTS FOR BUYING PARTNERS

KegiatanActivityNo.

Gathering dikemas dalam HUT PTPN XIGathering organized in the Anniversary of PTPN XI

Pertemuan rutin dengan mitra pembeli gula dan petaniRegular meetings with sugar buyer partners and farmers

KeteranganInformation

TanggalDate

Mengundang para vendor pengadaan, mitra pembeli, perbankan, APTRI serta mitra Perusahaan lainnyaInviting procurement vendors, buying partners, banks, APTRI, and otherpartners

Pertemuan rutin dalam forum lelang penjualan gulaRegular meetings at the sugar sales auction forum

9 Maret 2018 9 March 2018

Masa giling 2018 (Juni-Oktober)

Milling period of 2018(June-October)

1

2


PERNYATAANTANGGUNG JAWABSTATEMENT OF RESPONSIBILITY

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ANGGOTA DEWAN KOMISARISDAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2018 PTPN XI STATEMENT OF THE RESPONSIBILITY OF MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS ABOUT RESPONSIBILITIES FOR THE 2018 ANNUAL REPORT OF PTPN XI

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam laporan tahunan PTPN XI tahun 2018 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned below, declare that all information in the annual report of PTPN XI 2018 has been published holistically, and is fully responsible for the accuracy of the contents of the Company’s annual report.

This statement was made with actual.

DireksiBoards of Directors


GEDE MEIVERA UTAMA A. PDirektur Utama

President Director

DEDY MAWARDYKomisaris Utama

President Commissioner

DANIYANTODirektur OperasionalOperational Director

KARYANTO SUPRIHKomisaris

Commissioner

SUCIPTO PRAYITNODirektur Komersial

Commercial Director

H.J.G WINACHYUKomisaris Independen

Independent Commissioner

Stasiun puteran Pabrik Gula

PT Perkebunan Nusantara XI Laporan Tahunan Annual Report 2018302 303Pernyataan Tanggung Jawab Statement of Responsibility

FINANCIAL REPORT

LAPORANKEUANGAN

Salah satu sudut Pabrik Gula Assembagoes hasil revitalisasimelalui Penyertaan Modal Negara (PMN)

PT Perkebunan Nusantara XI Laporan Tahunan Annual Report 2018 305304 Laporan Keuangan Financial Report

PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI DAN ENTITAS ANAK/AND ITS SUBSIDIARY LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/ CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018/ FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018 DAN LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/ AND INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT

PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI DAN ENTITAS ANAK DAFTAR ISI

PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI AND ITS SUBSIDIARY TABLE OF CONTENTS

Halaman/

Page

SURAT PERNYATAAN DIREKSI DIRECTORS STATEMENT LETTER LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN INDEPENDENT AUDITOR’S REPORT LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN –

Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2018

CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS – For the year ended December 31, 2018

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian 1 Consolidated Statement of Financial Position Laporan Laba Rugi dan Penghasilan

Komprehensif Lain Konsolidasian 3

Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income

Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian 4 Consolidated Statement of Changes in

Equity Laporan Arus Kas Konsolidasian 5 Consolidated Statement of Cash Flows Catatan atas Laporan Keuangan

Konsolidasian 6 Notes to Consolidated Financial Statements



PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI DAN ENTITAS ANAK PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI AND ITS SUBSIDIARYLAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION31 DESEMBER 2018 DECEMBER 31, 2018

31 Desember/ 31 Desember/ 1 Januari/Catatan/ December 31, December 31, January 1,Notes 2018 2017 *) 2017 *)

Rp Rp Rp

ASET ASSETS

ASET LANCAR CURRENT ASSETSKas dan setara kas 5 177.812.484.518 282.838.674.818 341.273.214.265 Cash and cash equivalentsKas dan setara kas yang dibatasi 6 Restricted cash and cash

penggunaannya 213.681.884.772 51.500.000.000 678.500.000.000 equivalentsPiulang usaha - bersih 7 Trade receivables - net

Pihak ketiga 48.980.960.715 27.992.080.847 53.568.635.601 Third partiesPihak berelasi 40 89.165.407.654 67.935.299.768 51.687.594.588 Related parties

Piutang lain lain - bersih 8 Other receivables - netPihak ketiga 54.424.674.760 58.667.534.526 122.224.425.566 Third partiesPihak berelasi 40 14.465.537.469 8.587.388.463 8.516.289.500 Related parties

Persediaan 9 511.421.323.012 320.973.468.515 752.784.111.015 InventoriesTanaman semusim 16 197.460.689.692 167.456.818.996 130.529.145.170 Annual cropPajak dibayar dimuka 10 51.241.357.831 86.060.669.155 37.913.607.642 Prepaid taxesBiaya dibayar dimuka 60.422.538.708 1.620.094.247 489.279.240 Prepaid expensesUang muka 11 12.329.583.602 - - Advance payment

JUMLAH ASET LANCAR 1.431.406.442.733 1.073.632.029.335 2.177.486.302.587 TOTAL CURRENT ASSETS

ASET TIDAK LANCAR NON-CURRENT ASSETSAset tetap - bersih 13 5.952.631.853.042 5.005.046.202.308 4.290.747.686.810 Fixed assets - netProperti investasi 14 38.008.000.000 29.950.999.608 - Investment propertyBeban tangguhan hak atas Deferred charges of landrights -

tanah - bersih 15 22.749.227.662 22.503.046.475 18.153.283.771 netAset tanaman 16 27.691.787.364 36.314.704.821 37.533.204.828 Plantation assetsAset pajak tangguhan - bersih 17 289.934.663.669 302.383.917.140 313.824.110.017 Deferred tax assets - netAset keuangan lainnya 12 12.312.300.190 12.312.300.190 12.312.300.190 Other financial assetsAset tidak lancar lainnya 18 33.453.888.046 33.765.128.982 23.265.886.605 Other non-current assetsUang muka kontraktor 11 55.241.403.171 215.001.314.395 - Contractor advance payment

JUMLAH ASET TIDAK LANCAR 6.432.023.123.144 5.657.277.613.919 4.695.836.472.221 TOTAL NON-CURRENT ASSETS

JUMLAH ASET 7.863.429.565.877 6.730.909.643.254 6.873.322.774.808 TOTAL ASSETS

*) Disajikan kembali (Catatan 45) *) As restated (Note 45)

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan See accompanying notes to consolidated financial statements bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian. which are an integral part of the consolidated financial statements.

- 1 -


PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI DAN ENTITAS ANAK PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI AND ITS SUBSIDIARYLAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION31 DESEMBER 2018 - Lanjutan DECEMBER 31, 2018 - Continued

31 Desember/ 31 Desember/ 1 Januari/Catatan/ December 31, December 31, January 1,Notes 2018 2017 *) 2017 *)

Rp Rp Rp

LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITIES AND EQUITY

LIABILITAS JANGKA PENDEK CURRENT LIABILITIESUtang bank jangka pendek 19 962.293.975.521 827.097.229.961 679.669.449.546 Short-term bank loansUtang usaha 20 Trade account payables

Pihak ketiga 202.002.601.253 187.880.996.935 166.791.861.177 Third partiesPihak berelasi 40 74.593.703.479 11.365.869.070 1.590.335.764 Related parties

Utang lain-lain 21 Other payablesPihak ketiga 125.663.999.590 104.630.529.733 220.118.856.517 Third partiesPihak berelasi 40 33.590.701.288 65.520.656.370 320.827.869.401 Related parties

Uang muka penjualan 22 157.300.107.364 146.928.856.753 252.048.422.162 Advance received from customersUtang pajak 24 14.912.724.746 7.974.593.009 40.611.293.244 Taxes payableBeban akrual 23 50.266.736.350 63.973.988.367 156.868.179.468 AccrualsBagian lancar pinjaman jangka

panjang Current maturities of long-termPemegang saham 27 145.000.000.000 - - Shareholders loansUtang bank 25 101.028.900.004 64.885.665.950 8.228.811.360 Bank loansLembaga keuangan 26 43.176.692.308 7.000.000.000 7.000.000.000 Financial institution

Current maturities of debt toBagian lancar utang kepada the Government of the Republic

Pemerintah Republik Indonesia 28 19.873.509.911 20.573.509.911 21.773.509.911 of Indonesia

JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK 1.929.703.651.814 1.507.831.896.059 1.875.528.588.550 TOTAL CURRENT LIABILITIES

LIABILITAS JANGKA PANJANG NON-CURRENT LIABILITIESUtang bank jangka panjang - setelah Long-term bank loans - net of

dikurangi bagian jangka pendek 25 594.838.649.800 378.656.294.627 242.851.144.750 current maturitiesPinjaman lembaga keuangan jangka

panjang - setelah dikurangi Long-term financial instituion loanbagian jangka pendek 26 424.427.258.832 55.906.569.154 15.591.312.000 - net of current maturities

Pinjaman ke pemegang saham jangka panjang 27 227.000.000.000 - - Long-term shareholder loans

Liabilitas imbalan kerja 29 784.961.521.828 879.592.928.102 911.360.873.091 Employees benefit liabilities

JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG 2.031.227.430.460 1.314.155.791.883 1.169.803.329.841 TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES

JUMLAH LIABILITAS 3.960.931.082.274 2.821.987.687.942 3.045.331.918.391 TOTAL LIABILITIES

EKUITAS EQUITYModal saham - nilai nominal 30 Share capital - Rp 1,000,000

Rp 1.000.000 per saham par value per share Modal dasar - 2.000.000 saham Authorized - 2,000, 000 sharesModal ditempatkan dan disetor Issued and fully paid up capital -

penuh - 1.168.481 saham tahun 2018, 1,168,481 shares year 2018,untuk tahun 2017 dan 1 Januari 2017 1.168.481.000.000 1.168.481.000.000 1.168.481.000.000 2017 and January 1, 2017

Penghasilan komprehensif lain 3.022.088.112.721 2.952.602.806.418 2.898.166.016.747 Other comprehensive incomeSaldo laba (defisit) (288.260.785.416) (212.333.210.522) (238.801.699.707) Retained earnings (deficit)

EQUITY ATTRIBUTABLE TOEKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN THE EQUITY HOLDERS

KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK 3.902.308.327.305 3.908.750.595.896 3.827.845.317.040 OF THE PARENT ENTITY

KEPENTINGAN NONPENGENDALI - 33 NON-CONTROLLINGBERSIH 190.156.298 171.359.416 145.539.377 INTEREST - NET

JUMLAH EKUITAS 3.902.498.483.603 3.908.921.955.312 3.827.990.856.417 TOTAL EQUITY

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 7.863.429.565.877 6.730.909.643.254 6.873.322.774.808 TOTAL LIABILITIES AND EQUITY



- 2 -

PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI DAN ENTITAS ANAK PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI AND ITS SUBSIDIARYLAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSSKOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN AND OTHER COMPREHENSIVE INCOMEUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018

Catatan/2018 Notes 2017 *)Rp Rp

PENDAPATAN 1.821.556.220.837 33 2.501.595.725.463 REVENUE

BEBAN POKOK PENDAPATAN (1.472.559.704.193) 34 (2.160.285.691.508) COST OF REVENUE

LABA KOTOR 348.996.516.644 341.310.033.955 GROSS PROFIT

BEBAN USAHA OPERATING EXPENSESBeban penjualan (2.383.174.032) 35 (2.960.176.056) Selling expensesBeban umum dan administrasi (349.276.525.188) 36 (217.251.065.397) General and administrative expensesBeban keuangan (152.653.624.810) 39 (110.487.770.661) Finance costPenghasilan keuangan - bersih 7.505.065.309 38 24.253.398.744 Finance income - netPendapatan(beban) usaha 37 Other operating income(expenses)

lainnya - bersih 12.244.588.729 32.488.836.686 - bersih

Laba (rugi) sebelum beban pajak (135.567.153.348) 67.353.257.271 Profit (loss) before income tax

Manfaat (beban) pajak - bersih 151.403.800 17 (9.509.352.000) Tax benefit (expense) - net

LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN (135.415.749.548) 57.843.905.271 PROFIT (LOSS) FOR THE YEAR

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN OTHER COMPREHENSIVE INCOMEItem yang tidak akan direklasifikasi Items that will not be reclassified

ke laba rugi tahun berikutnya: to profit or loss in subsequent years:Pengukuran kembali dari liabilitas Remeasurement gain/loss on

imbalan kerja karyawan 79.348.220.865 29 36.118.994.036 employee benefits liabilitiesRevaluasi aset tetap 69.485.306.303 13 54.436.789.671 Revaluation of fixed assetsPajak penghasilan terkait Income tax related to items

item yang tidak akan di reklasifikasi (19.837.055.216) 17 (9.029.748.509) thats will not be reclassifiedPenghasilan komprehensif Other comprehensive income

lain - setelah pajak 128.996.471.952 81.526.035.198 - net of tax

JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF TOTAL COMPREHENSIVE INCOMETAHUN BERJALAN (6.419.277.596) 139.369.940.469 FOR THE YEAR

Laba tahun berjalan yang dapat Profit for the year attributable to:diatribusikan kepada:Pemilik entitas induk (135.433.849.735) 57.822.760.032 Equity holders of the parent entityKepentingan nonpengendali 18.100.187 21.145.239 Non-controlling interests

Laba (rugi) tahun berjalan (135.415.749.548) 57.843.905.271 Profit (loss) for the year

Penghasilan komprehensif tahun berjalan Comprehensive incomeyang dapat diatribusikan kepada: for the year attributable to:Pemilik entitas induk (6.424.168.404) 139.359.960.623 Equity holders of the parent entityKepentingan nonpengendali 4.890.808 9.979.846 Non-controlling interests

Jumlah penghasilan komprehensif Total comprehensive incometahun berjalan (6.419.277.596) 139.369.940.469 for the year

*) Disajikan kembali (Catatan 45) *) As restated ( Note 45)


- 3 -


PT PERKEB

UN

AN

NU

SAN

TARA X

I DAN

ENTITA

S A

NAK

PT PERKEB

UN

AN

NU

SAN

TARA X

I AN

D ITS

SU

BSID

IARY

LAPO

RAN

PERU

BAH

AN

EKU

ITAS K

ON

SO

LIDASIA

NSTA

TEMEN

T OF C

ON

SO

LIDATED

CH

AN

GES

IN EQ

UITY

UN

TUK TA

HU

N YA

NG

BER

AKH

IR 31 D

ESEM

BER

2018FO

R TH

E YEAR EN

DED

DEC

EMBER

31, 2018

Penghasilan komprehensif

Kepentingan

Ditentukan

Tidak ditentukanlainnya/

non-pengendali/Catatan/

Modal saham

/penggunaannya/

penggunaannya/O

ther comprehensive

Non-controlling

Jumlah ekuitas/

Notes

Share capital

Appropriated

Unappropriated

income

Jumlah/ Total

interestTotal equity

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Saldo per 1 Januari 2017 -

Balance as of - January 1, 2017

sebelum penyesuaian

1.168.481.000.000472.512.144.058

(683.925.872.257)

2.719.882.884.4693.676.950.156.270

145.539.3773.677.095.695.647

before restatement

Penyesuaian dan implem

entasiAdjustm

ent and implem

entationstandar baru

45-

-

(27.387.971.508)

178.283.132.278

150.895.160.770-

150.895.160.770

new accounting standard

Saldo per 1 Januari 2017 -

Balance as of January 1, 2017

setelah penyesuaian *)1.168.481.000.000

472.512.144.058(711.313.843.765)

2.898.166.016.7473.827.845.317.040

145.539.3773.827.990.856.417

after restatement *)

Laba tahun berjalan-

-

57.822.760.032

-

57.822.760.032

21.145.239

57.843.905.271

Incom

e for the year

Dividen tunai

31-

-

(58.443.516.374)

-

(58.443.516.374)

(5.305.046)

(58.448.821.420)

Cash dividends

Pencadangan umum

-

136.368.204.862

(136.368.204.862)

-

-

-

-

Appropriated for general reserve

Penghasilan komprehensif lain

Other com

prehensive income

Kenaikan nilai surplus

Increase in revaluation revaluasi aset tetap

13-

-

-

54.436.789.671

54.436.789.671

-

54.436.789.671

of fixed assets

Pengukuran kembali atas

Re-m

easurement

liabilitas imbalan kerja

defined benefitkaryaw

an - bersih29

-

-

27.089.245.527

-

27.089.245.527

9.979.846

27.099.225.373

obligation - net

Saldo per 31 D

esember 2017 *)

1.168.481.000.000

608.880.348.920

(821.213.559.442)

2.952.602.806.418

3.908.750.595.896

171.359.416

3.908.921.955.312

Balance as of D

ecember 31, 2017 *)

Rugi tahun berjalan

-

-

(135.433.849.735)

-

(135.433.849.735)

18.100.187

(135.415.749.548)

Loss for the year

Dividen tunai

31-

-

-

-

-

(4.194.113)

(4.194.113)

Cash dividend

Pencadangan umum

-

31.405.025.246

(31.405.025.246)

-

-

-

-

Appropriated for general reserve

Penghasilan komprehensif lain

Other com

prehensive income

Kenaikan nilai surplus

Increase in revaluation revaluasi aset tetap

13-

-

-

69.485.306.303

69.485.306.303

69.485.306.303

of fixed assets

Pengukuran kembali atas

Re-m

easurement

liabilitas imbalan kerja

defined benefitkaryaw

an - bersih29

-

-

59.506.274.841

-

59.506.274.841

4.890.808

59.511.165.649

obligation - net

Saldo per 31 D

esember 2018

1.168.481.000.000

640.285.374.166

(928.546.159.582)

3.022.088.112.721

3.902.308.327.305

190.156.298

3.902.498.483.603

Balance as of D

ecember 31, 2018

*) Disajikan kem

bali (Catatan 45)

*) As restated ( N

ote 45)

Lihat catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang merupakan

See accom

panying notes to consolidated financial statements

bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian.w

hich are an integral part of the consolidated financial statements.

Saldo laba (defisit)/

Retained earnings (deficit)

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/

Equity attributable to owner of the parent entity

- 4 -

PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XI DAN ENTITAS ANAK PT. PERKEBUNAN NUSANTARA XI AND ITS SUBSIDIARYLAPORAN ARUS KAS STATEMENT OF CASH FLOWSUNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2018 FOR THE YEAR ENDED DECEMBER 31, 2018

2018 2017Rp Rp

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES

Penerimaan kas dari pelanggan 1.852.613.609.309 2.444.638.436.807 Cash receipt from customersPembayaran kepada pemasok (1.720.422.065.231) (1.442.124.130.658) Cash payments to supplier Pembayaran karyawan (94.631.406.274) (718.350.223.258) Cash payments to employeesKas yang diperoleh dari Cash provided by operating

aktivitas operasi 37.560.137.804 284.164.082.891 activitiesPenerimaan penghasilan keuangan,

neto 7.505.065.309 24.253.398.744 Finance income received, netPembayaran beban keuangan (152.653.624.810) (110.840.060.307) Finance cost paidPembayaran pajak penghasilan

badan (7.858.504.421) (82.295.095.777) Corporate income tax paid Arus kas bersih diperoleh dari Net cash provided by (used in) operating

(digunakan untuk) aktivitas operasi (115.446.926.118) 115.282.325.551 activities

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIESHasil penjualan aset tetap - 8.175.485.000 Proceed from sales of fixed assetPeriolehan aset tetap (1.116.815.565.609) (923.550.582.648) Acquisition of fixed assetPenambahan tanaman semusim (19.583.998.966) (25.595.905.261) Additional annual cropPenambahan beban tangguhan hak Additional deferred charges of

atas tanah (1.943.665.117) (7.000.616.147) landrightsUang muka kontraktor 147.430.327.622 (215.001.314.395) Down payment to contractorsArus kas bersih digunakan untuk Net cash used in investing

aktivitas investasi (990.912.902.070) (1.162.972.933.451) activities

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIESPenerimaan utang lembaga

keuangan, neto 404.697.381.986 44.158.688.000 Proceeds of financial institution, net Penerimaan utang bank, neto 387.522.334.787 336.492.074.598 Proceeds of bank loans, net Penerimaan utang pemegang saham 372.000.000.000 - Proceeds of due to shareholdersPencairan uang jaminan, neto - (11.155.254.000) Withdrawal of guarantee money, netPembayaran utang kepada Payment of debt to the

Pemerintah Republik Indonesia (700.000.000) (1.200.000.000) Government of Republik IndonesiaPembayaran dividen tunai (4.194.113) (6.039.440.145) Cash dividend paid Arus kas bersih diperoleh dari Net cash provided by financing

aktivitas pendanaan 1.163.515.522.660 362.256.068.453 activities

KENAIKAN (PENURUNAN) NETO NET INCREASE (DECREASE)KAS DAN SETARA KAS 57.155.694.472 (685.434.539.447) CASH AND CAS EQUIVALENTS

KAS DAN SETARA KAS CASH AND CAS EQUIVALENTSAWAL TAHUN 282.838.674.818 341.273.214.265 AT BEGINNING OF YEAR

KENAIKAN (PENURUNAN) KAS DAN INCREASE (DECREASE) IN SETARA KAS YANG DIBATASI RESTICTED CASH AND PENGGUNAANNYA (162.181.884.772) 627.000.000.000 CASH EQUIVALENT

CASH AND CAS EQUIVALENTSKAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN 177.812.484.518 282.838.674.818 AT END OF YEAR


- 5 -


PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT

PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI AND ITS SUBSIDIARY

NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS DECEMBER 31, 2018 AND FOR THE YEAR

THEN ENDED

- 6 -

1. UMUM 1. GENERAL a. Pendirian dan Informasi Umum a. Establishment and General Information

PT Perkebunan Nusantara XI ("Perusahaan") didirikan berdasarkan Akta No. 44 oleh Harun Karnil, SH, tanggal 11 Maret 1996. Anggaran dasar Perusahaan telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-8339.HT.01.01.TH.96 tanggal 8 Agustus 1996 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 8 Oktober 1996, Tambahan No. 8676/1996.

PT Perkebunan Nusantara XI (the "Company") was established based on the Deed No. 44 of Harun Kemil, SH, dated March 11, 1996. The Company's article of association was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. C2-8339.HT.01.01.TH.96 dated August 8, 1996 which was published in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 81 dated October 8, 1996, Supplement No. 8676/1996.

Perusahaan adalah hasil peleburan PT Perkebunan XX (Persero) dan PT Perkebunan XXIV-XXV (Persero). Peleburan tersebut ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 Tahun 1996 tanggal 14 Februari 1996.

The Company was the result of the merger of PT Perkebunan XX (Persero) and PT Perkebunan XXIV-XXV (Persero). The merger was based on the Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 16 Tahun 1996 dated February 14, 1996.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, antara lain dengan Akta No. 12 tanggal 14 Maret 2016 oleh Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn mengenai peningkatan modal dasar Perusahaan yang semula Rp 2.000.000.000.000 menjadi sebesar Rp 4.600.000.000.000 dan mengenai pengeluaran/penempatan saham yang masih dalam simpanan sebanyak 650.000 saham. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-08119.40. 21.2014 tanggal 4 November 2014.

The Company's Articles of Association has been amended several times, among others, through Deed No. 12 dated March 14, 2016 of Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn regarding the increase of the Company capital which was Rp 2,000,000,000,000 increased to Rp 4,600,000,000,000 and regarding the expenditure or the placement of shares that are still in savings are 650,000 shares. The amendment was approved by the Minister of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. AHU-08119.40.21.2014 dated November 4, 2014.

Sesuai dengan pasal 3 anggaran dasar Perusahaan, ruang lingkup kegiatan Perusahaan melakukan usaha di bidang agro bisnis dan agro industri, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan untuk menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat, serta mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

In accordance with Article 3 of the Company’s Article of Association, the scope of activities of the Company comprises of agro-business and agro-industry sector, as well as optimizing the utilization of the Company’s resources to produce goods and/or services in high quality and strongly competitive to chase the profit in order to enhance the corporate value by applying the principles of the Limited Company.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan utama:

To achieve the objectives mentioned above, the Company performs major activities, such as:

Pengusahaan budidaya tanaman, yang

meliputi pembukaan dan pengelolaan lahan, pembibitan, penanaman, pemeliharaan dan pemungutan hasil tanaman serta melakukan kegiatan- kegiatan lain sehubungan dengan budidaya tanaman tersebut;

Agricultural activities consisting of land clearing, seedling, planting, maintenance and harvesting and other activities related to agriculture;

Produksi yang meliputi pengolahan hasil

tanaman sendiri maupun dari pihak lain menjadi barang setengah jadi dan atau barang jadi serta produk turunannya;

Production activities, including processing of own plantations or other parties, or produce acquired from other parties to become semi-finished goods and/or finished goods as well as its derivative products;

PT PERKEBUNAN NUSANTARA XI DAN ENTITAS ANAK CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2018 DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT – Lanjutan



THEN ENDED - Continued

- 7 -

Penyelenggaraan perdagangan yang meliputi kegiatan pemasaran berbagai macam hasil produksi serta melakukan kegiatan perdagangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perusahaan;

Trading activities, including marketing of the various products and other tradings related to the Company’s activities;

Pengembangan usaha di bidang perkebunan,

agro wisata, agro bisnis, agro industri dan agro forestry.

Business development in agriculture, agro-tourism, agro-business, agro-industry and agro-forestry.

Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk trading house, pengembangan kawasan industri, agro industrial kompleks, real estate (penjualan, pembelian dan pengelolaan properti termasuk hotel, perumahan, apartemen, dan kondominium, pergudangan, pusat perbelanjaan/mall), pariwisata, resort, olah raga dan rekreasi, rest area, jalan tol, perpupukan (industri dan perdagangan), rumah sakit, jasa pelayanan kesehatan lainnya, pendidikan, penelitian, prasarana telekomunikasi, sumber daya energi (termasuk namun tidak terbatas biofuel, green diesel ethanol), penyediaan/pembangkit tenaga listrik (termasuk namun tidak terbatas pada yang bersumber dari ethanol, biomasa, dan biogas), jasa penyewaan, jasa pembangunan kebun, jasa pengusahaan sarana dan prasarana yang dimiliki Perseroan, pertanian, peternakan, perkayuan (industri dan perdagangan), perkantoran, jasa konsultasi bidang Agro Bisnis dan Agro Industri dan/atau pengolahan hasil perkebunan, perikanan, transportasi, kebandarudaraan, pertambangan, pelabuhan, alat mesin pertanian, pakan ternak, penggemukan sapi, ketahanan pangan, kontraktor pembangunan bidang perkebunan, karung goni, karung plastik, alkohol, spiritus, particle board, ragi (yeast), asam asetat, bumbu masak, kosmetik, bahan bangunan, industri bio ethanol, jasa laboratorium, penyediaan air (termasuk air minum dan air baku), pengelolaan limbah, pelatihan, aneka tanaman, particle board, oleachemical, jasa perbengkelan (workshop), jasa konstruksi, rekayasa, pengadaan, dan konstruksi (engineering procurement and construction (EPC), industri pengecoran logam (foundry), dan manufaktur.

In addition to main business activities, the Company is able to conduct business, clausal (2), in order to optimize the utilization of its resources for trading houses, development of industrial zones, agro-industrial complex, real estate, (sales, purchase, management of property including hotels, housing, apartments, and condominiums, warehouses, shopping center/malls), tourism, resorts, sports and recreations, rest areas, toll roads, fertilization (industry and trade), hospitals, other health services, education, research, telecommunications infrastructure, energy resources (including but not limited to biofuels, green diesel ethanol), supply or generation of electricity (including but not limited to ethanol, biomass and biogas), rental services, plantation development services, concession service owned by the Company, agriculture, animal husbandry, timber (industry and trade), offices, consulting services in agro business and agro industry and/or processing of plantation, fisheries, transportation, airport, mining, ports, agricultural machinery, animal feed, cattle fattening, food security, plantation development contractors, gunny sacks, plastic sacks, alcohol, spirits, particle boards, yeast, acetic acid, cooking spices, cosmetics, building materials, bio ethanol industry, laboratory services, water supply (including drinking water and raw water), waste management, training, various plants, particle boards, oleachemicals, workshop services, construction, engineering, procurement and construction services (EPC), and manufacturing.

Pada tanggal 31 Desember 2018 Perusahaan mengelola 16 unit pabrik gula, 1 pabrik karung dan 1 pabrik alkohol yang tersebar di wilayah Jawa Timur.

As of December 31, 2018, the Company managed 16 sugar factory, one sack factory, and one alcohol factory located in East Java.

Kantor Perusahaan berlokasi di Jalan Merak No. 1, Surabaya, Jawa Timur. Perusahaan dan entitas anak memiliki 4.197 dan 4.181 karyawan permanen pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

The Company's office is located at Jalan Merak No. 1, Surabaya, East Java. The Company and subsidiary had a total of 4,197 and 4,181 permanent employees as of December 31, 2018 and 2017.

Perusahaan adalah entitas anak PT Perkebunan Nusantara III (Persero), dimana pemegang saham pengendali adalah Pemerintah Republik Indonesia.

The Company is a subsidiary of PT Perkebunan Nusantara III (Persero), whereas the controlling shareholder is the Government of the Republic of Indonesia.






- 8 -

Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

The Company's Boards of Commissioners and Directors as of December 31, 2018 and 2017 are as follows:

31 Desember/ 31 Desember/December 31, December 31,

2018 2017

Dewan Komisaris Board of CommissionersKomisaris Utama Dedi Mawardi Dedi Mawardi President CommissionerKomisaris HJG Winachyu HJG Winachyu CommissionerKomisaris Karyanto Suprih Karyanto Suprih Commissioner

Dewan Direksi Board of DirectorsDirektur Utama Gede Meivera Utama Adnjana Putra Moch. Cholidi President DirectorDirektur Daniyanto Daniyanto DirectorDirektur Sucipto Prayitno Flora Pudji Lestari Director

b. Entitas Anak b. Subsidiary

Grup memiliki kepemilikan langsung sebesar 99,80% di PT Nusantara Sebelas Medika ("NSM"), yang berdomisili di Surabaya, Jawa Timur. NSM bergerak dalam bidang pelayanan kesehatan dan merupakan hasil pemisahan unit Grup pada tahun 2014. NSM saat ini mengoperasikan 4 rumah sakit dan 6 klinik kesehatan. Jumlah aset NSM pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar Rp 276.137.616.797 dan Rp 248.258.256.883 sebelum eliminasi.

The Group has direct ownership interest of 99.80% in PT Nusantara Sebelas Medika ("NSM"), which is domiciled in Surabaya, East Java. NSM is engaged in the health care services and as a spin off entity of the Group's division in 2014. Currently, NSM operates 4 general hospitals and 6 health clinics. Total assets of NSM amounted to Rp 276,137,616,797 and Rp 246,549,369,050 as of December 31, 2018 and 2017, respectively, before elimination.

2. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN BARU DAN REVISI (PSAK) DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK)

2. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS (“PSAK”) AND INTERPRETATIONS OF PSAK (“ISAK”)

a. Standar dan amendemen/penyesuaian

standar yang berlaku efektif pada tahun berjalan Dalam tahun berjalan, Grup telah menerapkan standar dan sejumlah amendemen/penyesuaian PSAK yang relevan dengan operasinya dan efektif untuk periode akuntansi yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018.

a. Standards and amendments/improvements to standards effective in the current year In the current year, the Group has applied standards and a number of amendments/ improvements to PSAK that are relevant to its operations and effective for accounting period beginning on or after January 1, 2018.

PSAK 69: Agrikultur dan PSAK 16: Aset Tetap - Amendemen atas Tanaman Produktif

PSAK 69: Agriculture and PSAK 16: Fixed Assets - Bearer Plants Amendment

Amendemen ini mengatur tentang akuntansi atas aset biologis; termasuk yang memenuhi kriteria sebagai tanaman produktif. Dalam amendemen tersebut, aset biologis yang memenuhi definisi sebagai tanaman produktif tidak diatur oleh PSAK 69, namun oleh PSAK 16.

The amendments introduce the accounting requirements for biological assets; including those that meet the definition of bearer plants. Under the amendments, biological assets that meet the definition of bearer plants are not within the scope of PSAK 69, out instead within the scope of PSAK 16.

Tanaman produktif adalah tanaman hidup yang digunakan dalam produksi atau penyediaan produk agrikultur; diharapkan untuk menghasilkan produk untuk jangka waktu lebih dari satu periode; dan memiliki kemungkinan yang sangat jarang untuk dijual sebagai produk agrikultur, kecuali untuk penjualan sisa yang insidental. Tanaman produktif Perusahaan terutama terdiri dari tanaman produktif karet, teh, tebu dan kayu seperti yang diungkapkan dalam Catatan 16.

Bearer plants are living plants used in the production or supply of agricultural produce; are expected to bear produce for more than one period; and have a remote likelihood of being sold as agricultural produce, except for incidental scrap safes. The Company's bearer plants comprise mainly rubber, tea, sugarcane and wood as disclosed in Note 16.





- 9 -

Setelah pengakuan awal, tanaman produktif diukur sesuai PSAK 16 pada akumulasi biaya sebelum menghasilkan dan menggunakan antara model biaya atau model revaluasi setelah menghasilkan. Amendemen tersebut juga mensyaratkan produk agrikultur yang tumbuh pada tanaman produktif tetap diatur oleh PSAK 69 dan diukur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual pada titik panen dan pada setiap akhir periode pelaporan.

After initial recognition, bearer plants are measured under PSAK 16 at accumulated cost before maturity, and using either the cost model or revaluation model after maturity. The amendments also require that produce that grows on bearer plants will remain in the scope of PSAK 69 measured at fair value less costs to sell at the point of harvest and at the end of each reporting period.

Penerapan amendemen/penyesuaian PSAK berikut tidak menimbulkan dampak material terhadap pengungkapan atau jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian tahun berjalan dan sebelumnya tetapi dapat mempengaruhi transaksi di masa depan.

The application of the following amendments/ improvements to PSAK have not resulted to material impact to disclosures or amounts recognized in the current and prior year consolidated financial statements but may affect future transactions.

Amandemen PSAK 2 Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan

PSAK 13 (amendemen), Properti Investasi tentang Pengalihan Properti Investasi

Amendments to PSAK 2 Statement of Cash Flow about Disclosure Initiative

PSAK 13 (amendment), Transfers to Investment Property

PSAK 15 (penyesuaian), Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

PSAK 15 (improvement), Investment in Associates and Joint Venture

PSAK 46 (amendemen), Pajak Penghasilan tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi

PSAK 46 (amendment), Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealised Losess

PSAK 67 (penyesuaian), Pengungkapan Kepentingan dalam Entitas Lain

PSAK 67 (improvement), Disclosures of Interest in Other Entities

b. Standar, amendemen/penyesuaian dan

interpretasi standar telah diterbitkan tapi belum diterapkan

b. Standards, amendments/improvements and interpretations to standards issued not yet adopted

Amendemen/penyesuaian dan interpretasi standar efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2019, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

Amendments/improvements and interpretations to standards effective for periods beginning on or after January 1, 2019, with early application permitted are as follow:

PSAK 22 (penyesuaian), Kombinasi Bisnis PSAK 22 (improvement), Business Combination PSAK 24 (amendemen), Imbalan Kerja

tentang Amendemen, Kurtailmen, atau Penyelesaian Program

PSAK 24 (amendment), Plan Amendment, Curtailment or Settlement

PSAK 26 (penyesuaian), Biaya Pinjaman PSAK 26 (improvement), Borrowing Cost PSAK 46 (penyesuaian), Pajak Penghasilan PSAK 46 (improvement), Income Tax PSAK 66 (penyesuaian), Pengaturan Bersama PSAK 66 (improvement), Joint Arrangement ISAK 33, Transaksi Valuta Asing dan Imbalan

di muka ISAK 33, Foreign Currency Transactions and

Advance Consideration ISAK 34, Ketidakpastian dalam Perlakuan

Pajak Penghasilan

ISAK 34, Uncertainty Over Income Tax Treatments

Standar dan amendemen standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

Standards and amendments to standards effective for periods beginning on or after January 1, 2020, with early application permitted are:

PSAK 15 (amendemen), Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama tentang Kepentingan Jangka Panjang pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama

PSAK 15 (amendment), Investments in Associates and Joint Ventures: Long Term Interest in Associate and Joint Ventures

PSAK 62 (amendemen), Kontrak Asuransi-Menerapkan PSAK 71: Instrumen Keuangan dengan PSAK 62: Kontrak Asuransi

PSAK 62 (amendment), Insurance Contract: Applying PSAK 71: Financial Instruments with PSAK 62: Insurance Contracts






- 10 -

PSAK 71, Instrumen Keuangan PSAK 71, Financial Instruments PSAK 71 (amendemen), Instrumen Keuangan

tentang Fitur Percepatan Pelunasan dengan Kompensasi Negatif

PSAK 71 (amendment), Financial Instruments: Prepayment Features with Negative Compensation

PSAK 72, Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan

PSAK 72, Revenue from Contracts with Customers

PSAK 73, Sewa. PSAK 73, Leases.

Standar berikut efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2021, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

Standard effective for periods beginning on or after January 1, 2021, with early application permitted as follow:

PSAK 112, Akuntansi Wakaf PSAK 112, Wakaf Accounting

Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, dampak dari standar dan interpretasi tersebut terhadap laporan keuangan tidak dapat diketahui atau diestimasi oleh manajemen.

As of the issuance date of the financial statements, the effect of adoption of these standards and interpretations on financial statements is not known nor reasonably estimable by management.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI 3. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. Pernyataan Kepatuhan a. Statement of Compliance

Laporan keuangan konsolidasian Grup disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

The consolidated financial statements of the Group have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

b. Dasar Penyusunan b. Basis of Preparation

Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah biaya historis, kecuali properti dan instrumen keuangan tertentu yang diukur pada jumlah revaluasian atau nilai wajar pada setiap akhir periode pelaporan, yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi di bawah ini, dan basis akrual kecuali untuk penyusunan laporan arus kas pada setiap periode pelaporan.

The consolidated financial statements have been prepared on the historical cost basis except for certain properties and financial instruments that are measured at revalued amounts or fair values at the end of each reporting period, as explained in the accounting policies below except for the statement of cash flow at the end of each reporting period.

Biaya historis umumnya didasarkan pada nilai wajar dari imbalan yang diberikan dalam pertukaran barang dan jasa.

Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for goods and services.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam suatu transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities.





- 11 -

c. Dasar Konsolidasian c. Basis of Consolidation

Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan laporan keuangan Perusahaan dan entitas yang dikendalikan oleh Perusahaan dan entitas anak (termasuk entitas terstruktur). Pengendalian tercapai jika Perusahaan memiliki kekuasaan atas investee; eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee; dan kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investee untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.

The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and entities controlled by the Company and its subsidiaries (including structured entities). Control is achieved where the Company has the power over the investee; is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee; and has the ability to use its power to affect its returns.

Perusahaan menilai kembali apakah Perusahaan mengendalikan investee jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga elemen pengendalian yang disebutkan di atas.

The Company reassesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control listed above.

Ketika Perusahaan memiliki hak suara kurang dari mayoritas di-investee, ia memiliki kekuasaan atas investee ketika hak suara investor cukup untuk memberinya kemampuan praktis untuk mengarahkan aktivitas relevan secara sepihak. Perusahaan mempertimbangkan seluruh fakta dan keadaan yang relevan dalam menilai apakah hak suara Perusahaan cukup untuk memberikan Perusahaan kekuasaan, termasuk (i) ukuran kepemilikan hak suara Perusahaan relatif terhadap ukuran dan penyebaran kepemilikan pemilik hak suara lain; (ii) hak suara potensial yang dimiliki oleh Perusahaan, pemegang suara lain atau pihak lain; (iii) hak yang timbul dari pengaturan kontraktual lain; dan (iv) setiap fakta dan keadaan tambahan apapun mengindikasikan bahwa Perusahaan memiliki, atau tidak memiliki, kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas yang relevan pada saat keputusan perlu dibuat, termasuk pola pemilikan suara dalam RUPS sebelumnya.

When the Company has less than a majority of the voting rights of an investee, it has power over the investee when the voting rights are sufficient to give it the practical ability to direct the relevant activities of the investee unilaterally. The Company considers all relevant facts and circumstances in assessing whether or not the Company’s voting rights in an investee are sufficient to give it power, including (i) the size of the Company’s holding of voting rights relative to the size and dispersion of holding of the other vote holders; (ii) potential voting rights held by the Company, other vote holders or other parties; (iii) rights arising from other contractual arrangements; and (iv) any additional facts and circumstances that indicate that the Company has, or does not have, the current ability to direct the relevant activities at the time that decisions need to be made, including voting patterns at previous shareholders’ meetings.

Konsolidasi entitas anak dimulai ketika Perusahaan memperoleh pengendalian atas entitas anak dan akan dihentikan ketika Perusahaan kehilangan pengendalian pada entitas anak. Secara khusus, pendapatan dan beban entitas anak diakuisisi atau dijual selama tahun berjalan termasuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dari tanggal diperolehnya pengendalian Perusahaan sampai tanggal ketika Perusahaan berhenti mengendalikan entitas anak.

Consolidation of a subsidiary begins when the Company obtains control over the subsidiary and ceases when the Company loses control of the subsidiary. Specifically, income and expense of a subsidiary acquired or disposed of during the year are included in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income from the date the Company gains control until the date when the Company ceases to control the subsidiary.

Laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepada kepentingan nonpengendali. Perusahaan juga mengatribusikan total penghasilan komprehensif entitas anak kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit.

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the owners of the Company and to the non-controlling interest. Total comprehensive income of subsidiaries is attributed to the owners of the Company and the non-controlling interest even if this results in the non-controlling interest having a deficit balance.






- 12 -

Jika diperlukan, penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansi sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup.

When necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies in line with the Group’s accounting policies.

Seluruh aset dan liabilitas dalam intra Grup, ekuitas, pendapatan, beban dan arus kas yang berkaitan dengan transaksi dalam Grup dieliminasi secara penuh pada saat konsolidasi.

All intragroup assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between members of the Group are eliminated in full on consolidation.

Perubahan kepemilikan Grup pada entitas anak yang tidak mengakibatkan kehilangan pengendalian Grup atas entitas anak dicatat sebagai transaksi ekuitas. Jumlah tercatat dari kepemilikan Grup dan kepentingan nonpengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan kepentingan relatifnya dalam entitas anak. Selisih antara jumlah tercatat kepentingan nonpengendali yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang dibayar atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan kepada pemilik entitas induk.

Changes in the Group’s ownership interest in existing subsidiaries that do not result in the Group losing control over the subsidiaries are accounted for as equity transactions. The carrying amounts of the Group’s interest and the non-controlling interest are adjusted to reflect the changes in their relative interest in the subsidiaries. Any difference between the amount by which the non-controlling interest are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to owners of the Company.

Ketika Grup kehilangan pengendalian pada entitas anak, keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi dan dihitung sebagai perbedaan antara (i) agregat nilai wajar pembayaran yang diterima dan nilai wajar sisa kepemilikan (retained interest) dan (ii) jumlah tercatat sebelumnya dari aset (termasuk goodwill), dan liabilitas dari entitas anak dan setiap kepentingan nonpengendali. Seluruh jumlah yang diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan entitas anak dicatat seolah-olah Grup telah melepaskan secara langsung aset atau liabilitas terkait entitas anak (yaitu direklasifikasi ke laba rugi atau ditransfer ke kategori lain dari ekuitas sebagaimana ditentukan / diizinkan oleh standar akuntansi yang berlaku). Nilai wajar setiap sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada tanggal hilangnya pengendalian dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal untuk perlakuan akuntansi berikutnya dalam PSAK 55, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran atau, ketika berlaku, biaya perolehan pada saat pengakuan awal dari investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama.

When the Group losses control of a subsidiary, a gain or loss is recognized in profit or loss and is calculated as the difference between (i) the aggregate of the fair value of the consideration received and the fair value of any retained interest and (ii) the previous carrying amount of the assets (including goodwill), and liabilities of the subsidiary and any non-controlling interest. All amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that subsidiary are accounted for as if the Group had directly disposed of the related assets or liabilities of the subsidiary (i.e. reclassified to profit or loss or transferred to another category of equity as specified/permitted by applicable accounting standards). The fair value of any investment retained in the former subsidiary at the date when control is lost is regarded as the fair value on initial recognition for subsequent accounting under PSAK 55, Financial Instruments: Recognition and Measurement or, when applicable, the cost on initial recognition of an investment in an associate or a joint venture.

d. Transaksi Dalam Mata Uang Asing d. Foreign Currency Transactions

Laporan keuangan individu masing-masing entitas Grup diukur dan disajikan dalam mata uang dari lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (mata uang fungsional). Laporan keuangan konsolidasian dari Grup disajikan dalam mata uang Rupiah yang merupakan mata uang fungsional dan mata uang penyajian untuk laporan keuangan konsolidasian.

The individual financial statements of each Group entity are measured and presented in the currency of the primary economic environment in which the entity operates (its functional currency). The consolidated financial statements of the Group are presented in Indonesian Rupiah, which is the functional currency and the presentation currency for the consolidated financial statements.





- 13 -

Dalam penyusunan laporan keuangan setiap entitas individual grup, transaksi dalam mata uang selain mata uang fungsional entitas (mata uang asing) diakui pada kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada setiap akhir perode pelaporan, pos moneter dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal tersebut. Pos-pos non moneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan kembali pada kurs yang berlaku pada tanggal ketika nilai wajar ditentukan. Pos nonmoneter yang diukur dalam biaya historis dalam valuta asing tidak dijabarkan kembali.

In preparing the financial statements of each individual group entity, transactions in currencies other than the entity’s functional currency (foreign currencies) are recognized at the rates of exchange prevailing at the dates of the transactions. At the end of each reporting period, monetary items denominated in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at that date. Non-monetary items carried at fair value that are denominated in foreign currencies are retranslated at the rates prevailing at the date when the fair value was determined. Non-monetary items that are measured in terms of historical cost in a foreign currency are not retranslated.

e. Transaksi Pihak-pihak Berelasi e. Transactions with Related Parties

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Grup (entitas pelapor):

A related party is a person or entity that is related to the Group (the reporting entity):

a. Orang atau anggota keluarga dekatnya

mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:

a. A person or a close member of that person's family is related to the reporting entity if that person:

i. memiliki pengendalian atau pengendalian

bersama atas entitas pelapor; i. has control or joint control over the

reporting entity;

ii. memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau

ii. has significant influence over the reporting entity; or

iii. merupakan personil manajemen kunci

entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.

iii. is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

b. Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor

jika memenuhi salah satu hal berikut: b. An entity is related to the reporting entity if

any of the following conditions applies: i. Entitas dan entitas pelapor adalah

anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).

i. The entity, and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).

ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau

ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).

ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).

iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura

bersama dari pihak ketiga yang sama. iii. Both entities are joint ventures of the

same third party. iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari

entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.

iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.

v. Entitas tersebut adalah suatu program

imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor.

v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.






- 14 -

vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a).

vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).

vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a)

(i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).

vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity).

viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

viii. The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

f. Aset Keuangan f. Financial Assets

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya pada tanggal diperdagangkan dimana pembelian atau penjualan aset keuangan berdasarkan kontrak yang mensyaratkan penyerahan aset keuangan dalam kurun waktu yang ditetapkan oleh kebiasaan pasar yang berlaku, dan awalnya diukur sebesar nilai wajar ditambah biaya transaksi, kecuali untuk aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, yang awalnya diukur sebesar nilai wajar.

All financial assets are recognized and derecognized on trade date where the purchase or sale of a financial asset is under a contract whose terms require delivery of the financial asset within the timeframe established by the market concerned, and are initially measured at fair value plus transaction costs, except for those financial assets classified as at fair value through profit or loss, which are initially measured at fair value.

Aset keuangan Grup diklasifikasikan sebagai berikut:

The Group’s financial assets are classified as follows:

Aset keuangan tersedia untuk dijual (AFS) Available-for-sale (AFS) financial assets

Investasi jangka panjang dalam bentuk saham kecuali investasi pada perusahaan asosiasi, diklasifikasikan dalam kategori ini dan dinyatakan pada nilai wajar pada akhir setiap periode pelaporan. Bila tidak ada pasar aktif untuk investasi tersebut dan nilai wajar tidak dapat diukur dengan andal, investasi ini diukur sebesar biaya perolehan dikurangi penurunan nilai.

Long-term investments in shares except for investments in associates, are classified as AFS and are stated at fair value at the end of each reporting period. As there is no active market for these investments and the fair value cannot be reliably measured, these investments are measured at cost less impairment.

Dividen atas instrument ekuitas AFS, jika ada, diakui pada laba rugi pada saat hak Perusahaan untuk memperoleh pembayaran dividen ditetapkan.

Dividends on AFS equity instruments, if any, are recognized in profit or loss when the Company’s right to receive the dividends are established.

Pinjaman yang diberikan dan piutang Kas dan setara kas, kecuali kas, piutang pelanggan dan piutang lain-lain dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif diklasifikasi sebagai “pinjaman yang diberikan dan piutang”, yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi penurunan nilai.

Loans and receivables Cash and cash equivalents, except cash on hand, receivable from customers and other receivables that have fixed or determinable payments that are not quoted in an active market are classified as “loans and receivables”. Loans and receivables are measured at amortized cost using the effective interest method less impairment.

Bunga diakui dengan menggunakan metode suku bunga efektif, kecuali piutang lancar dimana pengakuan bunga tidak material.

Interest is recognized by applying the effective interest method, except for short-term receivables when the recognition of interest would be immaterial.





- 15 -

Metode suku bunga efektif Effective interest method Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen utang dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen utang, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih aset keuangan pada saat pengakuan awal.

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a debt instrument and of allocating interest income over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the debt instrument, or where appropriate, a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

Penurunan nilai aset keuangan Aset keuangan, selain aset keuangan FVTPL, dinilai terhadap indikator penurunan nilai pada setiap akhir periode pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Impairment of financial assets Financial assets, other than those at FVTPL, are assessed for indicators of impairment at the end of each reporting period. Financial assets are considered to be impaired when there is objective evidence that, as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the financial asset, the estimated future cash flows of the investment have been affected.

Untuk investasi ekuitas AFS yang tercatat dan tidak tercatat di bursa, penurunan nilai wajar yang signifikan atau jangka panjang dari instrumen ekuitas di bawah biaya perolehannya dianggap sebagai bukti obyektif terjadinya penurunan nilai.

For listed and unlisted equity investments classified as AFS, a significant or prolonged decline in the fair value of the security below its cost is considered to be objective evidence of impairment.

Untuk aset keuangan lainnya, bukti obyektif penurunan nilai termasuk sebagai berikut:

For all other financial assets, objective evidence of impairment could include:

kesulitan keuangan signifikan yang dialami

penerbit atau pihak peminjam; atau significant financial difficulty of the issuer or

counterparty; or pelanggaran kontrak, seperti terjadinya gagal

bayar atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga; atau

breach of contract, such as default or delinquency in interest or principal payments; or

terdapat kemungkinan bahwa pihak

peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan; atau

it becoming probable that the borrower will enter bankruptcy or financial re-organization; or

hilangnya pasar aktif dari aset keuangan

akibat kesulitan keuangan. the disappearance of an active market for

that financial asset because of financial difficulties.

Untuk kelompok aset keuangan tertentu, seperti piutang, aset yang tidak akan dievaluasi secara individual akan dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif. Bukti objektif dari penurunan nilai portofolio piutang dapat termasuk pengalaman Grup atas tertagihnya piutang di masa lalu, peningkatan keterlambatan penerimaan pembayaran piutang dari rata-rata periode kredit, dan juga pengamatan atas perubahan kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan gagal bayar atas piutang.

For certain categories of financial assets, such as receivables, assets that are assessed not to be impaired individually are, in addition, assessed for impairment on a collective basis. Objective evidence of impairment for a portfolio of receivables could include the Group’s past experiences of collecting payments, an increase in the number of delayed payments in the portfolio past the average credit period, as well as observable changes in national or local economic conditions that correlate with default on receivables.






- 16 -

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara jumlah tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

For financial assets carried at amortized cost, the amount of the impairment loss is measured as the difference between the asset’s carrying amount and the present value of estimated future cash flows, discounted at the financial asset’s original effective interest rate.

Jumlah tercatat aset keuangan dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas seluruh aset keuangan, kecuali piutang yang jumlah tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun cadangan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun cadangan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun cadangan. Perubahan jumlah tercatat akun cadangan piutang diakui dalam laba rugi.

The carrying amount of the financial asset is reduced by the impairment loss directly for all financial assets with the exception of receivables, where the carrying amount is reduced through the use of an allowance account. When a receivable is considered uncollectible, it is written off against the allowance account. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against the allowance account. Changes in the carrying amount of the allowance account are recognized in profit or loss.

Jika aset keuangan AFS dianggap menurun nilainya, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya telah diakui dalam ekuitas direklasifikasi ke laba rugi.

When an AFS financial asset is considered to be impaired, cumulative gains or losses previously recognized in equity are reclassified to profit or loss.

Kecuali instrument ekuitas AFS, jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif dengan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, kerugian penurunan nilai yang diakui sebelumnya dibalik melalui laba rugi hingga nilai tercatat investasi pada tanggal pemulihan penurunan nilai, sepanjang nilainya tidak melebihi biaya perolehan diamortisasi sebelum pengakuan kerugian penurunan nilai dilakukan.

With the execption of AFS equity instruments, if, in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is reversed through profit or loss to the extent that the carrying amount of the investment at the date the impairment is reversed does not exceed what the amortized cost would have been had the impairment not been recognized.

Dalam hal efek ekuitas AFS, kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui dalam laba rugi tidak boleh dibalik melalui laba rugi. Setiap kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui secara langsung ke penghasilan komprehensif lain. Sehubungan dengan efek utang AFS, kerugian penurunan nilai dibalik melalui laba rugi jika kenaikan nilai wajar investasi dapat dikaitkan secara obyektif dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai.

In respect of AFS equity investments, impairment losses previously recognized in profit or loss are not reversed through profit or loss. Any increase in fair value subsequent to an impairment loss is recognized directly in other comprehensive income. In respect of AFS debt securities, impairment losses are subsequently reversed through profit or loss if an increase in the fair value of the investment can be objectively related to an event occurring after the recognition of the impairment loss.

Penghentian pengakuan aset keuangan Grup menghentikan pengakuan aset keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir, atau Grup mentransfer aset keuangan dan secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset kepada entitas lain. Jika Grup tidak mentransfer serta tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan serta masih mengendalikan aset yang ditransfer, maka Grup mengakui keterlibatan berkelanjutan atas aset yang ditransfer dan liabilitas terkait sebesar jumlah yang mungkin harus dibayar. Jika Grup memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset keuangan yang ditransfer, Grup masih mengakui aset keuangan dan juga mengakui pinjaman yang dijamin sebesar pinjaman yang diterima.

Derecognition of financial assets The Group derecognizes a financial asset only when the contractual rights to the cash flows from the asset expire, or when it transfers the financial asset and substantially all the risks and rewards of ownership of the asset to another entity. If the Group neither transfers nor retains substantially all the risks and rewards of ownership and continues to control the transferred asset, the Group recognizes its retained interest in the asset and an associated liability for amounts it may have to pay. If the Group retains substantially all the risks and rewards of ownership of a transferred financial asset, the Group continues to recognize the financial asset and also recognizes a collateralized borrowing for the proceeds received.





- 17 -

Pada penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat aset dan jumlah pembayaran dan piutang yang diterima dan keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas diakui dalam laba rugi.

On derecognition of financial asset in its entirety, the difference between the asset’s carrying amount and the sum of the consideration received and receivable and the cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income and accumulated in equity is recognized in profit or loss.

Pada penghentian pengakuan aset keuangan terhadap satu bagian saja (misalnya ketika Grup masih memiliki hak untuk membeli kembali bagian aset yang ditransfer), Grup mengalokasikan jumlah tercatat sebelumnya dari aset keuangan tersebut pada bagian yang tetap diakui berdasarkan keterlibatan berkelanjutan, dan bagian yang tidak lagi diakui berdasarkan nilai wajar relatif dari kedua bagian tersebut pada tanggal transfer. Selisih antara jumlah tercatat yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui dan jumlah dari pembayaran yang diterima untuk bagian yang tidak lagi diakui dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang dialokasikan pada bagian yang tidak lagi diakui tersebut yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain diakui pada laba rugi. Keuntungan dan kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain dialokasikan pada bagian yang tetap diakui dan bagian yang dihentikan pengakuannya, berdasarkan nilai wajar relatif kedua bagian tersebut.

On derecognition of financial asset other than its entirety (e.g., when the Group retains an option to repurchase part of a transferred asset), the Group allocates the previous carrying amount of the financial asset between the part it continues to recognize under continuing involvement, and the part it no longer recognizes on the basis of the relative fair values of those parts on the date of the transfer. The difference between the carrying amount allocated to the part that is no longer recognized and the sum of the consideration received for the part no longer recognized and any cumulative gain or loss allocated to it that had been recognized in other comprehensive income is recognized in profit or loss. A cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income is allocated between the part that continues to be recognized and the part that is no longer recognized on the basis of the relative fair values of those parts.

g. Liabilitas Keuangan dan Instrumen Ekuitas g. Financial Liabilities and Equity Instruments

Liabilitas keuangan awalnya diukur sebesar nilai wajar. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan liabilitas keuangan (selain liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi) ditambahkan atau dikurangkan dari nilai wajar liabilitas keuangan, pada pengakuan awal. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi langsung diakui dalam laba rugi.

Financial liabilities are initially measured at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of financial liabilities (other than financial liabilities at fair value through profit or loss) are added to or deducted from the fair value of the financial liabilities, as appropriate, on initial recognition. Transaction costs directly attributable to the acquisition of financial liabilities at fair value through profit or loss are recognized immediately in profit or loss.

Klasifikasi sebagai liabilitias atau ekuitas Instrumen utang dan ekuitas yang diterbitkan oleh Grup diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan atau ekuitas sesuai dengan substansi perjanjian kontraktual dan definisi liabilitas keuangan dan instrumen ekuitas.

Classification as debt or equity

Debt and equity instruments issued by the Group are classified as either financial liabilities or as equity in accordance with the substance of the contractual arrangements entered into and the definitions of a financial liability and an equity instrument.

Instrumen ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset Grup setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Instrumen ekuitas yang diterbitkan oleh Grup dicatat sebesar hasil penerimaan bersih setelah dikurangi biaya penerbitan langsung.

Equity instruments

An equity instrument is any contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities. Equity instruments issued by the Group are recorded at the proceeds received, net of direct issue costs.






- 18 -

Liabilitas Keuangan Financial liabilities Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

Financial liabilities are classified as at amortized cost.

Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi

Financial liabilities at amortized cost

Liabilitas keuangan meliputi utang usaha dan lainnya, utang bank dan pinjaman lainnya, pada awalnya diukur pada nilai wajar, setelah dikurangi biaya transaksi, dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.

Financial liabilities, which include trade and other payables, bank and other borrowings, are initially measured at fair value, net of transaction costs, and subsequently measured at amortized cost using the effective interest method.

Metode suku bunga efektif Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan biaya bunga selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur liabilitas keuangan, atau (jika lebih tepat) digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih pada saat pengakuan awal.

Effective interest method The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial liability and of allocating interest expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash payments (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial liability, or (where appropriate) a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

Penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Grup telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

Derecognition of financial liabilities

The Group derecognizes financial liabilities when, and only when, the Group’s obligations are discharged, cancelled or have expired. The difference between the carrying amount of the financial liability derecognized and the consideration paid and payable is recognized in profit or loss.

h. Saling hapus antar Aset Keuangan dan

Liabilitas Keuangan h. Netting of Financial Assets and Financial

Liabilities Aset keuangan dan liabilitas keuangan disalinghapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika grup tersebut memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui; dan berintensi untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan. Hak saling hapus dapat ada pada saat ini dari pada bersifat kontinjen atas terjadinya suatu peristiwa di masa depan dan harus dieksekusi oleh pihak lawan, baik dalam situasi bisnis normal dan dalam peristiwa gagal bayar, peristiwa kepailitan atau kebangkrutan.

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount presented in the statement of financial position when the group has a legally enforceable right to set off the recognized amounts; and intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously. A right to set-off must be available today rather than being contingent on a future event and must be exercisable by any of the counterparties, both in the normal course of business and in the event of default, insolvency or bankruptcy.





- 19 -

i. Kas dan Setara Kas i. Cash and Cash Equivalents Kas dan setara kas terdiri atas kas dan bank dan deposito berjangka dengan jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak saat penempatan dan tidak dijaminkan, serta tidak dibatasi penggunaannya. Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya merupakan rekening koran untuk transaksi tertentu dan deposito berjangka yang dijadikan jaminan dan atau dibatasi penggunaannya, yang diklasifikasikan sebagai aset lancar atau pun aset tidak lancar sesuai jangka waktu pembatasan.

Cash and cash equivalents comprise cash on hand and in banks and short-term deposits with an original maturity of 3 months or less at the time of placement and not pledged as collateral and not restricted to use. Restricted cash and cash equivalents are current account for specific transaction and time deposits that are pledged as collateral and as restricted in use which classified as either current or non-current assets depending on the term of the restriction.

j. Persediaan j. Inventories

Persediaan dinyatakan menurut nilai yang terendah antara harga perolehan dengan nilai bersih yang dapat direalisasi. Biaya perolehan ditetapkan berdasarkan metode rata-rata tertimbang yang meliputi semua biaya pembelian, biaya konversi dan biaya lain yang timbul sampai persediaan berada dalam lokasi dan kondisinya yang sekarang.

Inventories are valued at the lower of cost or net realizable value. Cost is based on the weighted average method and comprises all costs of purchase, costs of conversion and other costs incurred in bringing the inventory to its present location and condition.

Nilai bersih yang dapat direalisasi adalah taksiran harga jual yang wajar setelah dikurangi dengan taksiran biaya untuk menyelesaikan dan menjual barang jadi yang dihasilkan.

Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less the estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.

Persediaan yang berupa produk agrikultur yang telah dipanen oleh Perusahaan dari suatu aset biologisnya diukur pada pangakuan awal pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual pada titik panen.

Inventories comprising agricultural produce that the Company has harvested from its biological assets are measured on initial recognition at their fair value less costs to sell at the point harvest.

Grup membuat cadangan penurunan nilai pasar dan keusangan untuk mengurangi harga perolehan persediaan ke nilai bersih yang dapat direalisasi berdasarkan reviu nilai pasar dan kondisi fisik persediaan.

The Group provides an allowance for the decline in market value and obsolescence to reduce the cost of inventories to net realizable value based on a review of market value and physical condition of inventories.

k. Biaya dibayar di muka k. Prepaid expense

Biaya dibayar di muka dibebankan melalui amortisasi sesuai masa manfaat masing-masing biaya yang bersangkutan dengan menggunakan metode garis lurus.

Prepaid expenses are charged through amortization over the useful life of each of the related costs using straight line method.

l. Aset Biologis l. Biological Assets

Aset biologis Grup terdiri atas produk agrikultur dari tanaman produktif yaitu tebu.

The Group's biological assets comprise of agriculture produce of sugarcane.

Grup mengakui aset biologis jika, dan hanya jika, Perusahaan mengendalikan asset biologis sebagai akibat dari peristiwa masa lalu; besar kemungkinan manfaat ekonomik masa depan yang terkait dengan aset biologis tersebut akan mengalir ke Grup dan nilai wajar atau biaya perolehan aset biologis dapat diukur secara andal.

The Group recognises a biological asset when, and only when the Company control the asset as a result of past events; its is probable that future economic benefit associated with the asset will flow to the Group and the fair value or cost the asset can be measured reliably.






- 20 -

Aset biologis diukur pada saat pengakuan awal dan pada setiap akhir periode pelaporan pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Keuntungan atau kerugian yang timbul pada pengakuan awal aset biologis pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset biologis pada setiap tanggal pelaporan dimasukkan dalam laba rugi pada periode saat keuntungan atau kerugian tersebut terjadi.

Biological assets are measured on initial recognition and each reporting period at its fair value less costs to sell. Gains or losses are arising on initial recognition of the biological assets at fair value less costs to sell and from a change in fair value less costs to self of the biological assets at each reporting date are included in the profit or loss for the period in which its arise.

Aset biologis atas tanaman tebu diklasifikasi sebagai aset lancar apabila diharapkan akan dipanen dan dijual atau digunakan untuk produksi sendiri, setelah tanaman tebu yang dimaksud mencapai umur siap panen.

Biological assets such as sugarcane are classified as current assets for bearer plants that are expected to be harvested and that are expected to be sold or used for production after sugarcane reached the estimated age of harvested.

m. Aset Tanaman m. Plantation Assets

Tanaman Produktif Bearer Plants Tanaman produktif adalah tanaman hidup yang digunakan dalam produksi atau penyediaan produk agrikultur; diharapkan untuk menghasilkan produk untuk jangka waktu lebih dari satu periode; dan memiliki kemungkinan yang sangat jarang untuk dijual sebagai produk agrikultur, kecuali untuk penjualan sisa yang incidental. Tanaman Produktif dikelompokkan menjadi tanaman belum menghasilkan dan tanaman semusim. Perusahaan memutuskan untuk mengukur tanaman produktifnya dengan model biaya perolehan.

Bearer plant are living plants used in the production or supply of agricultural produce; are expected to bear produce for more than one period; and have a remote likelihood of being sold as agricultural produce, except for incidental scrap sales. Bearer Plant are classified into immature and annual crops plantations. The Company decide to measure for its bearer plant using the cost model.

Tanaman belum menghasilkan Immature plantations Tanaman belum menghasilkan dinyatakan sebesar harga perolehan yang meliputi biaya persiapan lahan, pembibitan, penanaman, pemupukan dan pemeliharaan, termasuk kapitalisasi biaya pinjaman yang digunakan untuk membiayai pengembangan tanaman belum menghasilkan dan biaya tidak langsung lainnya yang dialokasikan berdasarkan luas hektar tertanam pada akhir tahun sampai dengan saat tanaman tersebut siap untuk dipanen, sepanjang nilai tercatat dari tanaman belum menghasilkan tersebut tidak melebihi dari nilai yang terendah antara biaya penggantian atau jumlah yang dapat dipulihkan. Tanaman belum menghasilkan dialokasi ke tanaman semusim, yang di alokasikan untuk dua tahun.

Immature plantations are stated at cost, which consist mainly the accumulated cost of land clearing, seedling, planting, fertilizing and maintaining, including capitalization of borrowing costs for financing of immature plantations development and allocations of other indirect costs based on planted hectares at the end of the year, until the plantations is available to harvest, as long as the carrying value of the immature plantations does not exceed the lower of replanting cost or recoverable value. Immature plantations available for annual crops, which is allocated for two years.





- 21 -

Tanaman semusim Annual crops Akumulasi biaya perolehan tanaman belum menghasilkan direklasifikasi ke akun tanaman menghasilkan pada saat tanaman tersebut mulai menghasilkan. Jangka waktu suatu tanaman dinyatakan mulai menghasilkan ditentukan oleh pertumbuhan vegetatif dan berdasarkan taksiran manajemen. Untuk tanaman tebu dinyatakan sebagai tanaman menghasilkan apabila telah mencapai umur tertentu sejak pembibitan.

The accumulated cost of immature plantations is reclassified into mature plantations when the plantation starts to produce. The period of a plantation classified as mature depends on the vegetative growth. For sugarcane, is considered as mature plantation (growing cane) when the plantation has reach certain period after seedling activity.

n. Properti Investasi n. Investment Property

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau keduanya) untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau keduanya.

Investment property is property (land or a building – or part of a building – or both) held to earn rental or for capital appreciation or both.

Properti investasi awalnya dinilai sebesar biaya perolehan. Selanjutnya setelah penilaian awal, properti investasi dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui pada laba rugi pada saat terjadinya.

Investment property is recorded initially at cost. Subsequent to initial recognition, investment property is measured at fair value. Gains and losses arising from changes in fair value are recognized in profit or loss in the period in which they arise.

Tanah dinyatakan berdasarkan nilai wajar dan tidak disusutkan.

Land is stated at fair value and is not depreciated.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika properti investasi tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset dan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan.

Investment property is derecognized upon disposal or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future economic benefits are expected from its disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the property (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in profit or loss in the period in which the property is derecognized.

o. Aset Tetap o. Fixed Assets

Aset tetap yang dimiliki untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif dicatat berdasarkan biaya perolehan setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Fixed assets acquired to be used in production or goods and services supply or for administrative purpose recorded at costs less accumulated depreciation and accumulated impairment losses.

Penyusutan diakui sebagai penghapusan biaya perolehan aset dikurangi nilai residu dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

Depreciation is recognized as removal costs of assets less residual values using straight line method based on estimated useful lives of the assets as follows:

Tahun/ Years Bangunan 20 Buildings Prasarana jalan dan jembatan 8 -16 Road and bridge structure Mesin dan peralatan 8 – 30 Machineries and equipment Peralatan medis, pertanian dan kantor 5 Medical agriculture and office equipment Kendaraan dan alat pengangkutan lainnya 5 Vehicles and other transportation






- 22 -

Masa manfaat ekonomis, nilai residu dan metode penyusutan direviu setiap akhir tahun dan pengaruh dari setiap perubahan estimasi tersebut berlaku prospektif.

The asset’s useful lives, residual values and methods of depreciation are reviewed and adjusted prospectively if appropriate, at each financial year end.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Biaya-biaya lain yang terjadi selanjutnya yang timbul untuk menambah, mengganti atau memperbaiki aset tetap dicatat sebagai biaya perolehan aset jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke entitas dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal.

The cost of maintenance and repairs is charged to profit or loss as incurred. Other costs incurred subsequently to add to, replace part of, or service an item of property, plant and equipment, are recognized as asset if, and only if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the entity and the cost of the item can be measured reliably.

Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika tidak ada manfaat ekonomik masa depan yang diharapkan timbul dari penggunaan aset secara berkelanjutan. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari pelepasan atau penghentian pengakuan suatu aset tetap ditentukan sebagai selisih antara hasil penjualan dan nilai tercatat aset dan diakui dalam laba rugi.

An item of property, plant and equipment is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected to arise from the continued use of the asset. Any gain or loss arising on the disposal or retirement of an item of property, plant and equipment is determined as the difference between the sales proceeds and the carrying amount of the asset and is recognized in profit or loss.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

Construction in progress is stated at cost and transferred to the respective property, plant and equipment account when completed and ready for use.

Tanah dicatat menggunakan metode revaluasi. Surplus revaluasi diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi aset tetap. Namun, kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laba rugi, defisit revaluasi diakui dalam laba rugi. Namun penurunan nilai tersebut diakui dalam surplus revaluasi aset tetap sepanjang tidak melebihi saldo surplus revaluasi untuk aset tersebut.

Lands are recorded under revaluation method. A revaluation surplus is recorded in other comprehensive income and credited to the asset revaluation surplus in equity. However, to the extent that it reverses a revaluation deficit of the same asset previously recognised in profit or loss, the increase is recognised in profit and loss. A revaluation deficit is recognised in the statement of profit or loss, except to the extent that it offsets an existing surplus on the same asset recognised in the asset revaluation reserve.

Aset Tidak Produktif Non-productive assets Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan usaha diklasifikasikan ke akun aset tetap nonproduktif dalam kelompok aset lain-lain dan disajikan sebesar nilai setelah dikurangi penurunan nilai.

Fixed assets not used in operation are classified as non-productive assets in other assets and are presented net of impairment.

Penghapusan dan pemindahtanganan aset tetap mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor PER-02/MBU/2010, tentang “Tata cara Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aset Tetap Badan Usaha Milik Negara”.

Removal and transfer of fixed assets following the provisions set forth in the Regulation of the State Minister for State Owned Enterprises No. PER-02/MBU/2010 on “Fixed Assets Removal and Transfer Procedures for State- Owned Enterprise”.





- 23 -

Aset tetap yang diusulkan untuk dihapusbukukan yang selanjutnya telah mendapat persetujuan Direksi dan diusulkan kepada Dewan Komisaris untuk dimintakan persetujuan penghapusan oleh Pemegang Saham, maka biaya perolehan dan akumulasi penyusutan aset tidak produktif tersebut direklasifikasi ke aset tidak produktif dalam akun “Aset Tidak Lancar Lainnya”. Akumulasi penurunan nilai aset tidak produktif dibentuk sebagai penerapan atas akuntansi penurunan nilai.

Fixed assets proposed to be written-off which subsequently been approved by the Board of Directors and proposed to the Board of Commissioners for deletion approval requisition by the Shareholders, the cost and accumulated depreciation of unproductive assets are reclassified to non-productive assets in the account "Other Non-current Assets". Accumulated impairment of the unproductive assets formed as an implementation of the accounting impairment.

Pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan aset tetap usulan penghapusan ini diakui sebagai pendapatan lain-lain (keuntungan penjualan aset tetap).

Income earned from the sale of the non- productive assets is recognized as other income (gain on sale of fixed assets).

p. Beban Tangguhan - Hak Atas Tanah p. Deferred Charges – Landrights Biaya legal pengurusan hak atas tanah pada saat perolehan tanah tersebut diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset tetap tanah.

Legal costs of landrights when the land was acquired initially are recognized as part of acquisition costs of land.

Biaya pembaruan atau pengurusan perpanjangan hak atas tanah diakui sebagai beban tangguhan hak atas tanah dan diamortisasi selama periode hak atas tanah sebagaimana tercantum dalam kontrak atau umur ekonomis aset, mana yang lebih pendek.

The legal cost incurred to extend or renew the landrights are recognized as deferred charges - landrights and were amortized during landrights period as stated in contract or asset’s economic lives, which ever is shorter.

q. Penurunan Nilai Aset Non-Keuangan q. Impairment of Non-Financial Assets

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup menelaah nilai tercatat aset non-keuangan untuk menentukan apakah terdapat indikasi bahwa aset tersebut telah mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset diestimasi untuk menentukan tingkat kerugian penurunan nilai (jika ada). Bila tidak memungkinkan untuk mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali atas suatu aset individu, Grup mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari unit penghasil kas atas aset.

At the end of each reporting period, the Group assesses non-financial assets whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, the recoverable value of the asset is estimated to determine the level of impairment loss (if any). If it is not possible to estimate the recoverable amount of an individual asset, the Group estimates the recoverable value of the cash generating unit assets.

Perkiraan jumlah yang dapat diperoleh kembali adalah nilai tertinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai. Dalam menilai nilai pakai, estimasi arus kas masa depan didiskontokan ke nilai kini menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset yang mana estimasi arus kas masa depan belum disesuaikan.

Estimated recoverable amount is the higher of fair value less costs to sell and value in use. In assessing value in use, the estimated future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset which the estimates of future cash flows have not been adjusted.

Jika jumlah terpulihkan dari aset non-keuangan (unit penghasil kas) lebih kecil dari nilai tercatatnya, nilai tercatat aset (unit penghasil kas) diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan dan rugi penurunan nilai segera diakui dalam laba rugi.

If the recoverable amount of the non-financial asset (cash generating unit) is less than its carrying amount, the carrying amount of the asset (cash generating unit) is reduced to its recoverable amount and an impairment loss is recognized immediately in profit or loss.






- 24 -

Kebijakan akuntansi untuk penurunan nilai aset keuangan dijelaskan dalam Catatan 3f.

Accounting policy for impairment of financial assets is discussed in Note 3f.

r. Sewa r. Leases

Sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Sewa lainnya, yang tidak memenuhi kriteria tersebut, diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Leases are classified as finance leases whenever the terms of the lease transfer substantially all the risks and rewards of ownership to the lessee. All other leases are classified as operating leases.

Sebagai Lessee Aset pada sewa pembiayaan dicatat pada awal masa sewa sebesar nilai wajar aset sewaan Grup yang ditentukan pada awal kontrak atau, jika lebih rendah, sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum. Liabilitas kepada lessor disajikan di dalam laporan posisi keuangan konsolidasian sebagai liabilitas sewa pembiayaan.

As lessee Assets held under finance leases are initially recognized as assets of the Group at their fair value at the inception of the lease or, if lower, at the present value of the minimum lease payments. The corresponding liability to the lessor is included in the consolidated statements of financial position as a finance lease obligation.

Aset sewa pembiayaan disusutkan berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis yang sama dengan aset yang dimiliki sendiri atau disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara periode masa sewa dan umur manfaatnya.

Assets held under finance leases are depreciated over their expected useful lives on the same basis as owned assets or where shorter, the term of the relevant lease.

Pembayaran sewa harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan pengurangan dari liabilitas sewa sehingga mencapai suatu tingkat bunga yang konstan (tetap) atas saldo liabilitas. Rental kontinjen dibebankan pada periode terjadinya.

Lease payments are apportioned between finance charges and reduction of the lease obligation so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the liability. Contingent rentals are recognized as expenses in the periods in which they are incurred.

Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dengan dasar garis lurus (straight-line basis) selama masa sewa, kecuali terdapat dasar sistematis lain yang dapat lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat aset yang dinikmati pengguna. Sewa kontinjen diakui sebagai beban di dalam periode terjadinya.

Operating lease payments are recognized as an expense on a straight-line basis over the lease term, except where another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset are consumed. Contingent rentals arising under operating leases are recognized as an expense in the period in which they are incurred.

Dalam hal insentif diperoleh dalam sewa operasi, insentif tersebut diakui sebagai liabilitas. Keseluruhan manfaat dari insentif diakui sebagai pengurangan dari biaya sewa dengan dasar garis lurus kecuali terdapat dasar sistematis lain yang lebih mencerminkan pola waktu dari manfaat yang dinikmati pengguna.

In the event that lease incentives are received to enter into operating leases, such incentives are recognized as a liability. The aggregate benefit of incentives is recognized as a reduction of rental expense on a straight-line basis, except where another systematic basis is more representative of the time pattern in which economic benefits from the leased asset are consumed.

s. Biaya pinjaman s. Borrowing costs

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan, konstruksi atau pembuatan aset kualifikasian, yaitu aset yang membutuhkan waktu yang cukup lama agar siap untuk digunakan atau dijual, ditambahkan pada biaya perolehan aset tersebut, sampai dengan saat aset secara substansial siap untuk digunakan atau dijual.

Borrowing costs directly attributable to the acquisition, construction or production of qualifying assets, which are assets that necessarily take a substantial period of time to get ready for their intended use or sale, are added to the cost of those assets, until such time as the assets are substantially ready for their intended use or sale.





- 25 -

Penghasilan investasi diperoleh atas investasi sementara dari pinjaman yang secara spesifik belum digunakan untuk pengeluaran aset kualifikasian dikurangi dari biaya pinjaman yang dikapitalisasi.

Investment income earned on the temporary investment of specific borrowings pending their expenditure on qualifying assets is deducted from the borrowing costs eligible for capitalization.

Semua biaya pinjaman lainnya diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya.

All other borrowing costs are recognized in profit or loss in the period in which they are incurred.

t. Provisi t. Provisions

Provisi diakui ketika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Grup diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that the Group will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Jumlah yang diakui sebagai provisi adalah hasil estimasi terbaik pengeluaran yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban kini pada akhir periode pelaporan, dengan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang meliputi kewajibannya. Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the present obligation at the end of the reporting period, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation. Where a provision is measured using the cash flows estimated to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows.

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

When some or all of the economic benefits required to settle a provision are expected to be recovered from a third party, a receivable is recognized as an asset if it is virtually certain that reimbursement will be received and the amount of the receivable can be measured reliably.

u. Pengakuan Pendapatan dan Beban u. Revenue and Expense Recognition

Pendapatan diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau dapat diterima. Pendapatan dikurangi dengan estimasi retur pelanggan, rabat dan cadangan lain yang serupa.

Revenue is measured at the fair value of the consideration received or receivable. Revenue is reduced for estimated customer returns, rebates and other similar allowances.

Penjualan Barang

Pendapatan dari penjualan barang harus diakui bila seluruh kondisi berikut dipenuhi:

Sale of Goods Revenue from sale of goods is recognized when all of the following conditions are satisfied:

Grup telah memindahkan risiko dan manfaat

kepemilikan barang secara signifikan kepada pembeli;

The Group has transferred to the buyer the significant risks and rewards of ownership of the goods;

Grup tidak lagi melanjutkan pengelolaan yang

biasanya terkait dengan kepemilikan atas barang ataupun melakukan pengendalian efektif atas barang yang dijual;

The Group retains neither continuing managerial involvement to the degree usually associated with ownership nor effective control over the goods sold;

Jumlah pendapatan dapat diukur dengan

andal;

The amount of revenue can be measured reliably;






- 26 -

Kemungkinan besar manfaat ekonomi yang terkait dengan transaksi akan mengalir kepada Perusahaan tersebut; dan

It is probable that the economic benefits associated with the transaction will flow to the Company; and

Biaya yang terjadi atau akan terjadi

sehubungan transaksi penjualan tersebut dapat diukur dengan andal.

The cost incurred or to be incurred in respect of the transaction can be measured reliably.

Penjualan Jasa

Pendapatan dari kontrak atas penyediaan jasa diakui dengan acuan pada tingkat penyelesaian berdasarkan kontrak.

Rendering of Services Revenue from contract to provide services is recognized by reference to the percentage of completion of the contract.

Pendapatan Bunga Pendapatan bunga dari aset keuangan diakui jika kemungkinan besar manfaat ekonomik akan mengalir ke Grup dan jumlah pendapatan dapat diukur secara andal. Penghasilan bunga diakui pada basis waktu, dengan acuan pada pokok pinjaman dan suku bunga efektif yang berlaku, yang merupakan suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur aset keuangan untuk memperoleh nilai tercatat aset bersih pada awal pengakuan.

Interest Revenue Interest income from a financial asset is recognized when is probable that the economic benefits will flow to the Group and the amount of income can be measured reliably. Interest income is accrued on a time basis, by reference to the principal outstanding and at the effective interest rate applicable, which is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts through the expected life of the financial asset to that asset’s net carrying amount on initial recognition.

Beban Beban diakui pada saat terjadinya.

Expenses Expenses are recognized when incurred.

v. Imbalan Kerja v. Employee Benefits

Imbalan pasca kerja Post-employment benefits Grup memiliki program imbalan pasca kerja yang terdiri atas program iuran pasti dan imbalan pasti sesuai dengan peraturan ketenagakerjaan dan kebijakan Grup.

The Group has post-employment benefit comprise of defined contribution plan and post-employment benefits in accordance with prevailing labor laws and the Group’s policy.

Program iuran pasti

Defined contribution plan

Program pensiun iuran pasti adalah program pensiun dimana Grup akan membayar iuran tetap kepada sebuah entitas yang terpisah dan tidak memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut bila dana tersebut tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar imbalan kerja terkait dengan jasa yang diberikan oleh karyawan pada periode berjalan dan sebelumnya.

Defined contribution plans are pension plans under which the Group pay fixed contributions into a separate entity and have no legal and constructive obligation to pay further contributions if the fund does not have sufficient assets to pay all employee benefits related to the employees’ services in the current and prior periods.





- 27 -

Program imbalan pasti Defined post-employment benefits

Grup menyelenggarakan program pensiun imbalan pasti untuk sebagian besar karyawan tetapnya. Grup juga membukukan imbalan pasca kerja imbalan pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Grup menghitung selisih antara imbalan yang diterima karyawan berdasarkan undang-undang yang berlaku dengan manfaat yang diterima dari program pensiun untuk pensiun normal.

The Group established defined benefit pension plan covering most of their local permanent employees. In addition, the Company also provides post-employment benefits as required under Labor Law No. 13/2003. For normal pension scheme, the Company calculates and recognised the higher of the benefits under the labor law and those under such pension plan.

Biaya penyediaan imbalan ditentukan menggunakan metode Projected Unit Credit dengan penilaian aktuaria yang dilakukan setiap akhir periode pelaporan tahunan. Pengukuran kembali, terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, perubahan dampak batas atas aset (jika ada) dan imbal hasil aset program (tidak termasuk bunga), yang tercermin langsung dalam laporan posisi keuangan yang dibebankan atau dikreditkan dalam penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya. Pengukuran kembali yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain tercermin segera dalam saldo laba dan tidak akan direklasifikasi ke laba rugi. Biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi pada periode amandemen program. Bunga neto dihitung dengan mengalikan tarif diskonto pada awal periode dengan liabilitas atau aset imbalan pasti neto. Biaya imbalan pasti dikategorikan sebagai berikut: (i) biaya jasa (termasuk biaya jasa saat ini, biaya jasa lalu, serta keuntungan dan kerugian kurtailmen dan penyelesaian); (ii) beban atau pendapatan bunga neto; dan (iii) pengukuran kembali.

The cost of providing benefits is determined using the Projected Unit Credit Method with actuarial valuations being carried out at the end of each annual reporting period. Remeasurements, comprising actuarial gains and losses, the effect of the changes to the asset ceiling (if applicable) and the return on - plan assets (excluding interest), is reflected immediately in the statement of financial position with a charge or credit recognized in other comprehensive income in the period in which they occur. Remeasurements recognised in other comprehensive income is reflected immediately in retained earnings and will not be reclassified to profit or loss. Past service cost is recognised in profit or loss in the period of a plan amendment. Net interest is calculated by applying the discount rate at the beginning of the period to the net defined benefit liability or asset. Defined benefit costs are categorized as follows: (i) service cost (including current service cost, past service cost, as well as gains and losses on curtailments and settlements); (ii) net interest expense or income; and (iii) remeasurement.

Grup menyajikan dua komponen pertama dari biaya imbalan pasti di laba rugi. Keuntungan dan kerugian kurtailmen dicatat sebagai biaya jasa lalu.

The Group presents the first two components of defined benefit costs in profit or loss. Curtailment gains and losses are accounted for as past service costs.

Liabilitas imbalan pensiun yang diakui pada laporan posisi keuangan merupakan defisit atau surplus aktual dalam program imbalan pasti Grup. Surplus yang dihasilkan dari perhitungan ini terbatas pada nilai kini manfaat ekonomis yang tersedia dalam bentuk pengembalian dana program dan pengurangan iuran masa depan atas program.

The retirement benefit obligation recognised in the statement of financial position represents the actual deficit or surplus in the Group’s defined benefit plans. Any surplus resulting from this calculation is limited to the present value of any economic benefits available in the form of refunds from the plans or reductions in future contributions to the plans.

Iuran dari pekerja terhadap program imbalan pasti

Contributions from employees to defined benefit plans

Iuran yang bersifat diskresi dari pekerja atau pihak ketiga mengurangi biaya jasa pada saat pembayaran iuran dilakukan kepada program.

Discretionary contributions made by employees or third parties reduce service cost upon payment of these contributions to the plan.






- 28 -

Bila persyaratan formal dari rencana tersebut menentukan bahwa akan ada iuran dari pekerja, akuntansi bergantung pada apakah iuran tersebut terkait dengan jasa, sebagai berikut:

When the formal terms of the plans specify that there will be contributions from employees, the accounting depends on whether the contributions are linked to service, as follows:

Jika iuran tersebut tidak terkait dengan jasa

(misalnya, iuran disyaratkan untuk mengurangi defisit yang timbul dari kerugian atas aset program atau dari kerugian aktuarial), hal tersebut tercermin dalam pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto.

If the contributions are not linked to services (e.g. contributions are required to reduce a deficit arising from losses on plan assets or from actuarial losses), they are reflected in the remeasurement of the net defined benefit liability (asset).

Jika iuran terkait dengan jasa, maka iuran tersebut mengurangi biaya jasa.

If contributions are linked to services, they reduce service costs.

Imbalan kerja jangka panjang lainnya Other long-term employee benefits Perhitungan imbalan kerja jangka panjang lainnya ditentukan dengan menggunakan metode Projected Unit Credit. Biaya jasa lalu dan keuntungan (kerugian) aktuarial diakui langsung pada laba rugi.

Other long-term employee benefits are determined using the Projected Unit Credit Method. Past service cost and actuarial gains (losses) are recognized immediately to the profit or loss.

Jumlah yang diakui sebagai liabilitas imbalan kerja jangka panjang di laporan posisi keuangan konsolidasian merupakan nilai kini kewajiban imbalan kerja pasti.

The long-term employee benefits obligation recognized in the consolidated statement of financial position represents the present value of the defined benefit obligation.

w. Pajak Penghasilan w. Income Tax

Beban pajak penghasilan merupakan jumlah pajak kini terutang dan pajak tangguhan.

Income tax expense represents the sum of the tax currently payable and deferred tax.

Pajak kini terutang berdasarkan laba kena pajak untuk suatu tahun. Laba kena pajak berbeda dari laba sebelum pajak seperti yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain karena pos pendapatan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan pada tahun berbeda dan pos-pos yang tidak pernah dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan.

The tax currently payable is based on taxable profit for the year. Taxable profit differs from profit before tax as reported in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income because of items of income or expense that are taxable or deductible in other years and items that are never taxable or deductible.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Current tax expense is determined based on the taxable income for the year computed using prevailing tax rates.

Pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak yang digunakan dalam perhitungan laba kena pajak. Liabilitas pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer kena pajak. Aset pajak tangguhan umumnya diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan sepanjang kemungkinan besar bahwa laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dimanfaatkan. Aset dan liabilitas pajak tangguhan tidak diakui jika perbedaan temporer timbul dari pengakuan awal (selain dari kombinasi bisnis) dari aset dan liabilitas suatu transaksi yang tidak mempengaruhi laba kena pajak atau laba akuntansi.

Deferred tax is recognized on temporary differences between the carrying amounts of assets and liabilities in the financial statements and the corresponding tax bases used in the computation of taxable profit. Deferred tax liabilities are generally recognized for all taxable temporary differences. Deferred tax assets are generally recognized for all deductible temporary differences to the extent that is probable that taxable profits will be available against which those deductible temporary differences can be utilized. Such deferred tax assets and liabilities are not recognized if the temporary differences arises from the initial recognition (other than in a business combination) of assets and liabilities in a transaction that affects neither the taxable profit nor the accounting profit.





- 29 -

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diharapkan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan berdasarkan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the period in which the liability is settled or the asset realized, based on the tax rates (and tax laws) that have been enacted, or substantively enacted, by the end of the reporting period.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Perusahaan memperkirakan, pada akhir periode pelaporan, untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya.

The measurement of deferred tax assets and liabilities reflects the tax consequences that would follow from the manner in which the Company expects, at the end of the reporting period, to recover or settle the carrying amount of their assets and liabilities.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

The carrying amount of deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be recovered.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laba rugi periode berjalan, kecuali untuk pajak penghasilan yang timbul dari transaksi atau peristiwa yang diakui di luar laba rugi (baik dalam penghasilan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laba rugi, atau yang timbul dari akuntansi awal kombinasi bisnis. Dalam hal kombinasi bisnis, pengaruh pajak termasuk dalam akuntansi kombinasi bisnis.

Current and deferred tax are recognized as an expense or income in profit or loss, except when they relate to items that are recognized outside of profit or loss (whether in other comprehensive income or directly in equity), in which case the tax is also recognized outside of profit or loss, or where they arise from the initial accounting for a business combination. In the case of a business combination, the tax effect is included in the accounting for the business combination.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda yang memiliki intensi untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan dimana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities and when they relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities when there is an intention to settle its current tax assets and current tax liabilities on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

4. PERTIMBANGAN KRITIS AKUNTANSI DAN SUMBER UTAMA KETIDAKPASTIAN ESTIMASI

4. CRITICAL ACCOUNTING JUDGMENTS AND KEY SOURCES OF ESTIMATION UNCERTAINTY

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Grup, yang dijelaskan dalam Catatan 3, direksi diwajibkan untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi tentang jumlah tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia dari sumber lain. Estimasi dan asumsi terkait didasarkan pada pengalaman historis dan faktor-faktor lain yang dianggap relevan. Hasil aktualnya mungkin berbeda dari estimasi tersebut.

In the application of the Group accounting policies, which are described in Note 3, the directors are required to make judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and associated assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant. Actual results may differ from these estimates.






- 30 -

Estimasi dan asumsi yang mendasari ditelaah secara berkelanjutan. Revisi estimasi akuntansi diakui dalam periode dimana estimasi tersebut direvisi jika revisi hanya mempengaruhi periode tersebut, atau pada periode revisi dan periode masa depan jika revisi mempengaruhi periode saat ini dan masa depan.

The estimates and underlying assumptions are reviewed on an ongoing basis. Revisions to accounting estimates are recognized in the period which the estimate is revised if the revision affects only that period, or in the period of the revision and future periods if the revision affects both current and future periods.

Pertimbangan Kritis dalam Penerapan Kebijakan Akuntansi

Critical Judgments in Applying Accounting Policies

Dalam proses penerapan prinsip akuntansi sebagaimana dijelaskan dalam Catatan 3, tidak terdapat pertimbangan kritis yang memiliki dampak signifikan terhadap jumlah yang diakui dalam laporan keuangan selain dari estimasi tersebut, yang dijelaskan di bawah ini.

In the process of applying the accounting policies described in Note 3, management has not made any critical judgment that has significant impact on the amounts recognised in the financial statements, apart from those involving estimates, which are described below.

Sumber Utama Ketidakpastian Estimasi Key Sources of Estimation Uncertainty Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama ketidakpastian estimasi lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini:

The key assumptions concerning future and other key sources of estimation uncertainty at the end of the reporting period that may have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are discussed below:

Rugi Penurunan Nilai Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Impairment Loss on Loans and Receivables

Grup menilai penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang pada setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan apakah rugi penurunan nilai harus dicatat dalam laba rugi, manajemen membuat pertimbangan, apakah terdapat bukti objektif bahwa kerugian telah terjadi. Manajemen juga membuat pertimbangan atas metodologi dan asumsi untuk memperkirakan jumlah dan waktu arus kas masa depan yang direviu secara berkala untuk mengurangi perbedaan antara estimasi kerugian dan kerugian aktualnya. Nilai tercatat pinjaman yang diberikan dan piutang telah diungkapkan dalam Catatan 7 dan 8.

The Group assesses its loans and receivables for impairment at each reporting date. In determining whether an impairment loss should be recorded in profit or loss, management makes judgment as to whether there is an objective evidence that loss event has occurred. Management also makes judgment as to the methodology and assumptions for estimating the amount and timing of future cash flows which are reviewed regularly to reduce any difference between loss estimate and actual loss. The carrying amount of loans and receivables are disclosed in Notes 7 and 8.

Penyisihan Penurunan Nilai Persediaan Allowance for Decline in Value of Inventories Grup membuat penyisihan penurunan nilai persediaan berdasarkan estimasi penggunaan persediaan pada masa mendatang. Walaupun asumsi yang digunakan dalam mengestimasi penyisihan penurunan nilai persediaan telah sesuai dan wajar, namun perubahan signifikan atas asumsi ini akan berdampak material terhadap penyisihan penurunan nilai persediaan, yang pada akhirnya akan mempengaruhi hasil usaha Grup. Nilai tercatat persediaan diungkapkan dalam Catatan 9.

The Group provides allowance for decline in value of inventories based on estimated future usage of such inventories. While it is believed that the assumptions used in the estimation of the allowance for decline in value of inventories are appropriate and reasonable, significant changes in these assumptions may materially affect the assessment of the allowance for decline in value of inventories, which ultimately will impact the result of the Group’s operations. The carrying amount of inventories is disclosed in Note 9.





- 31 -

Taksiran Masa Manfaat Ekonomis Aset Tetap dan Properti Investasi

Estimated Useful Lives of Property, Plant and Equipment and Investment Properties

Masa manfaat setiap aset tetap dan properti investasi Grup ditentukan berdasarkan periode kegunaan yang diharapkan dari aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direviu secara periodik dan disesuaikan apabila perkiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keausan, keusangan teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset. Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan beban yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

The useful life of each item of the Group’s property, plant and equipment, and investment properties are estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolescence and legal or other limits on the use of the asset. It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

Perubahan masa manfaat aset tetap dan properti investasi dapat mempengaruhi jumlah beban penyusutan yang diakui dan penurunan nilai tercatat aset tersebut. Nilai tercatat aset tetap dan properti investasi diungkapkan dalam Catatan 13 dan 14.

A change in the estimated useful life of any item of property, plant and equipment and investment properties would affect the recorded depreciation expense and decrease in the carrying values of these assets. The carrying values of property, plant and equipment and investment properties are disclosed in Notes 13 and 14.

Pensiun dan Imbalan Kerja Pension and Employee Benefit

Pengukuran kewajiban dan biaya pensiun dan liabilitas imbalan kerja Grup bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk, antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Keuntungan atau kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsiasumsi aktuarial diakui secara langsung pada laporan posisi keuangan dengan debit atau kredit ke saldo laba melalui penghasilan komprehensif lain dalam periode terjadinya.

The measurement of the Group’s obligations and cost for pension and employee benefits liabilities is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rates, future annual salary increase, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement age and mortality rate. Actuarial gains or losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognized immediately in the statement of financial position with a corresponding debit or credit to retained earnings through other comprehensive income in the period in which they occur.

Walaupun Grup berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat mempengaruhi secara material liabilitas imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto.

The Group believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Group’s actual experiences or significant changes in the Group’s assumptions may materially affect its liability for employee benefits and net employee benefits expense.

Nilai tercatat liabilitas imbalan kerja diungkapkan dalam Catatan 29.

The net carrying value of employee benefits liability are disclosed in Note 29.






- 32 -

5. KAS DAN SETARA KAS 5. CASH AND CASH EQUIVALENTS


2018 2017Rp Rp

Kas 57.958.278 196.840.839 Cash on hand

Bank Cash in banksRupiah Rupiah

Pihak ketiga Third partiesPT Bank Mualamat Indonesia Tbk 2.476.480.921 2.093.456.929 PT Bank Mualamat Indonesia TbkPT Bank CIMB Niaga Tbk 94.021.171 56.201.947 PT Bank CIMB Niaga TbkPT Bank Central Asia Tbk 47.897.974 95.634.890 PT Bank Central Asia TbkPT Bank Bukopin Tbk 11.018.996 49.530.862 PT Bank Bukopin TbkPT Bank ICBC Indonesia - 2.435.901 PT Bank ICBC IndonesiaPT Bank Negara Indonesia Syariah - 950.000 PT Bank Negara Indonesia Syariah

Pihak berelasi Related partiesPT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 37.288.003.420 92.175.804.565 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) TbkPT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 23.421.111.928 14.074.909.977 PT Bank Negara Indonesia (Persero) TbkPT Bank Mandiri (Persero) Tbk 1.938.590.976 1.162.231.816 PT Bank Mandiri (Persero) TbkPT Bank Pembangunan Daerah Jawa PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk 792.614.885 2.158.161.266 Timur TbkPT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk 184.785.969 559.006.932 PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk

Dolar AS US DollarPihak berelasi Related parties

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk - 213.508.894 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Deposito berjangka Time depositsRupiah Rupiah

Pihak berelasi Related partiesPT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk 111.500.000.000 170.000.000.000 PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Jumlah 177.812.484.518 282.838.674.818 Total

Tingkat suku bunga deposito 4,5% - 6% 4,5% - 7.5% Interest rate time deposit

Pengiriman dan penyimpanan kas diasuransikan terhadap risiko kehilangan dalam suatu paket polis tertentu dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 1.500.000.000 dan Rp 10.331.000.000 untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017. Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah pertanggungan asuransi tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian dan risiko lainnya pada kas dan setara kas.

Cash in transit and cash in safe have been insured against losses arising from any risks with sum insured of Rp 1,500,000,000 and Rp 10,331,000,000 for the years ended December 31, 2018 and 2017, respectively. Management believes that the insurance coverage is sufficient to cover possible losses and other risks on its cash and cash equivalents.

6. KAS DAN SETARA KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

6. RESTRICTED CASH AND CASH EQUIVALENTS

Di tahun 2018, Perusahaan menempatkan deposito sebesar Rp 208.100.991.663 dan memiliki rekening giro sebesar Rp 5.580.893.109 di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk terkait dengan program Penyertaan Modal Negara (“PMN”) atas pengembangan dan mordernisasi pabrik gula Assembagoes yang telah ditentukan penggunaannya.

In 2018, the Company placed deposits amounting to Rp 208,100,991,663 and bank account amounting to Rp 5,580,893,109 in PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk related to the appropriated State Capital Investment program for development and modernization of the Assembagoes unit.

Di tahun 2017, Perusahaan menempatkan deposito sebesar Rp 51.500.000.000 di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk terkait dengan program PMN atas pengembangan dan mordernisasi pabrik gula Assembagoes yang telah ditentukan penggunaannya.

In 2017, the Company placed deposits amounting to Rp 51,500,000,000 in PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk related to the appropriated State Capital Investment program for development and modernization of the Assembagoes unit.





- 33 -

7. PIUTANG USAHA 7. TRADE ACCOUNTS RECEIVABLE


2018 2017Rp Rp

Pihak ketiga Third partiesPiutang penjualan tetes Receivables of molasses sales

PT Asuransi Jasa Tania 12.578.334.925 - PT Asuransi Jasa TaniaPT Molindo Raya Industrial 10.233.367.712 5.725.848.041 PT Molindo Raya IndustrialPT Cheil Jedang Indonesia 2.605.146.278 2.343.001.022 PT Cheil Jedang IndonesiaPT Serba Guna Sedjati 1.187.967.073 1.084.648.741 PT Serba Guna SedjatiAkar Djati 967.956.770 1.464.704.762 Akar DjatiRoda Jati Mas 799.083.021 1.028.254.524 Roda Jati MasCandra Widjaya Sakti 14.019.200 1.342.415.335 Candra Widjaya SaktiPT Indo Acidatama - 6.121.815.794 PT Indo AcidatamaPT Garuda Mas Trsansport - 1.300.346.750 PT Garuda Mas TrsansportPT Miwon Indonesia - 1.126.665.668 PT Miwon IndonesiaLain-lain 14.193.574.955 1.543.427.850 Others

Sub jumlah 42.579.449.934 23.081.128.487 Sub totalPiutang pasien rumah sakit 4.788.844.974 3.863.802.780 Receivable medical patients hospitalsPenjualan karung 1.612.665.807 1.047.149.580 Sacks sales

Sub jumlah 48.980.960.715 27.992.080.847 Sub total

Pihak berelasi 91.105.747.317 70.248.438.801 Related partiesPenyisihan kerugian penurunan nilai Allowance for impairment losses of

piutang (1.940.339.663) (2.313.139.033) trade receivablesSub jumlah 89.165.407.654 67.935.299.768 Sub total

Jumlah piutang usaha - bersih 138.146.368.369 95.927.380.615 Total trade receivables - net

Seluruh piutang usaha tidak dijamin dan tidak dikenai bunga dan umumnya dibayar dalam jangka waktu 60 hari.

All trade receivables are unsecured and non- interest bearing and normally settled on 60 days terms.

Analisis umur piutang usaha pihak ketiga berdasarkan tanggal faktur adalah sebagai berikut:

The aging analysis on trade receivables third parties based on invoice dates is as follows:


2018 2017Rp Rp

Belum jatuh tempo 18.985.069.152 1.780.673.251 Not yet overdueLewat jatuh tempo Overdue

1 - 30 hari 1.026.670.993 3.486.018.936 1 - 30 days31 - 60 hari 1.479.024.144 2.036.152.146 31 - 60 daysLebih dari 60 hari 27.490.196.426 20.689.236.514 More than 60 years

Jumlah 48.980.960.715 27.992.080.847 Total

Berdasarkan penelaahan terhadap piutang usaha pihak ketiga dan berelasi pada akhir tahun, Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atau tidak tertagihnya piutang usaha tersebut.

Based on the assessment of the status of third parties and related parties receivables at the end of the year, the Management believes that allowance for impairment losses as of December 31, 2018 and 2017 are adequate to cover possible losses or uncollectible that the receivables.






- 34 -

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang usaha adalah sebagai berikut:

Movements in the allowance for impairment tosses of trade receivables are as follows:


2018 2017Rp Rp

Saldo awal tahun 2.313.139.033 1.769.961.882 Balance at beginning of yearPemulihan tahun berjalan (372.799.370) - Recovery during the yearPenambahan tahun berjalan - 543.177.151 Addition during the year

Saldo akhir tahun 1.940.339.663 2.313.139.033 Balance at end of year

Analisis umur piutang usaha pihak berelasi berdasarkan tanggal faktur adalah sebagai berikut:

The aging analysis on trade receivables related parties based on invoice dates is as follows:


2018 2017Rp Rp

Belum jatuh tempo 15.974.966.063 12.634.015.619 Not yet overdueLewat jatuh tempo Overdue

1 - 30 hari 10.669.872.180 18.555.499.447 1 - 30 days31 - 60 hari 37.846.761.050 19.397.844.885 31 - 60 daysLebih dari 60 hari 26.614.148.024 19.661.078.850 More than 60 years

Jumlah 91.105.747.317 70.248.438.801 Total

Piutang usaha Grup digunakan sebagai jaminan atas utang bank jangka pendek (Catatan 19).

Trade receivables of the Group are secured as collateral to the short term bank loan (Note 19).

8. PIUTANG LAIN-LAIN 8. OTHER RECEIVABLES


2018 2017Rp Rp

Pihak ketiga Third partiesPiutang petani tebu 83.654.810.271 61.903.055.634 Cane farmers receivablesPiutang karyawan dan pensiunan 13.636.087.381 31.200.529.643 Employees and retired receivablePiutang reasuransi 7.725.064.081 1.486.909.218 Reinsurance receivableLain-lain 370.513.982 15.070.584.914 OthersSub jumlah 105.386.475.715 109.661.079.409 Sub total

Penyisihan penurunan nilai piutang (50.961.800.955) (50.993.544.883) Allowance for impairment of receivables

Jumlah piutang lain-lain pihak ketiga - bersih 54.424.674.760 58.667.534.526 Total third parties other receivables - netPihak berelasi 14.465.537.469 8.587.388.463 Related parties

Piutang lain-lain - bersih 68.890.212.229 67.254.922.989 Total other receivables - net

Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain tersebut telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atau tidak tertagihnya piutang lain-lain tersebut.

Management believes that the allowance for impairment losses of other receivables is adequate to cover possible losses from uncollectible accounts or such others.

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain adalah sebagai berikut:

Movements in the allowance for impairment losses of other receivables are as follows:


2018 2017Rp Rp

Saldo awal tahun 50.993.544.883 51.679.110.096 Balance at beginning of yearPemulihan tahun berjalan (31.743.928) (685.565.213) Recovery during the year






- 35 -

9. PERSEDIAAN 9. INVENTORIES


2018 2017 *)Rp Rp

Barang jadi Finished goodsGula dan tetes 390.064.585.646 228.767.305.649 Sugar and molassesKarung 17.619.949.791 10.708.194.176 SackAlkohol 5.775.511.451 991.638.863 Alcohol

Bahan baku Raw materialsKarung 175.514.775 659.311.108 Sack

Bahan pertanian 57.111.615.184 36.847.726.843 Agricultural materialsObat-obatan dan bahan perlengkapan 46.119.687.165 55.691.408.410 Medicines and supplies

Subjumlah 516.866.864.012 333.665.585.049 SubtotalPenyisihan penurun nilai persediaan (5.445.541.000) (12.692.116.534) Allowance for impairment of inventories

Jumlah 511.421.323.012 320.973.468.515 Total


Mutasi penyisihan penurunan nilai persediaan adalah sebagai berikut:

Movements in the allowance for impairment of inventory are as follows:


2018 2017Rp Rp

Saldo awal tahun 12.692.116.534 9.481.346.137 Balance at beginning of yearPenambahan (pemulihan) tahun Addition (recovery) during

berjalan (7.246.575.534) 3.210.770.397 the years


Manajemen berkeyakinan bahwa cadangan atas penurunan nilai persediaan dan persediaan usang adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian yang timbul dari kondisl-kondisi tersebut.

Management believes that the allowances for decline in value of inventory and inventory obsolescence are adequate to cover possible losses arising from such conditions.

Persediaan telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya kepada PT Asuransi Jasa Tania (Catatan 40) dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp 1.542.866.959.818 tahun 2018 dan Rp 1.753.360.836.049 tahun 2017. Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko yang mungkin dialami Grup.

Inventories are insured for fire and other risks to PT Asuransi Jasa Tania (Note 40) against loses in a total average for Rp 1,542,866,959,818 and Rp 1,753,360,836,049 in 2018 and 2017, respectively. Management believes that the insurance coverage are sufficient to cover possible losses from such risk if the Group suffered losses for these risk.

Persediaan Grup digunakan sebagai jaminan atas utang bank jangka pendek (Catatan 19).

The inventories of the Group are pledged as collateral to the short-term bank loans (Note 19).






- 36 -

10. PAJAK DIBAYAR DIMUKA 10. PREPAID TAXES


2018 2017Rp Rp

Perusahaan The CompanyPPN - bersih 7.489.172.217 42.263.417.268 VAT - netPPh 25 34.971.598.032 34.971.598.032 Income tax article 25PPh 22 8.025.869.394 8.025.869.394 Income tax article 22

Entitas anak SubsidiaryPPN - bersih 754.718.188 799.784.461 VAT - net

Jumlah pajak dibayar dimuka 51.241.357.831 86.060.669.155 Total prepaid expenses

11. UANG MUKA 11. ADVANCE PAYMENT


2018 2017 *)Rp Rp

PT Hutama-Euroasiatic-Uttam KSO 54.414.150.379 111.891.500.041 PT Hutama-Euroasiatic-Uttam KSOPT Konsorsium Wika-Barata-Multinas 827.252.792 103.109.814.354 PT Konsorsium Wika-Barata-MultinasLain-lain (masing-masing dibawah

Rp 5 miliar) 12.329.583.602 - Others (each below Rp 5 billion)


Jangka pendek 12.329.583.602 - Current Jangka panjang 55.241.403.171 215.001.314.395 Non-current


Uang muka jangka panjang merupakan uang muka dalam rangka pembangunan dan peningkatan kapasitas giling PG Assembagoes dan PG Djatiroto yang akan diperhitungkan dengan tagihan atas kemajuan pekerjaan kontraktor dan uang muka jangka pendek merupakan uang muka Santunan Hari Tua (“SHT”) karyawan.

Advance payments long term are development and improvement of milling capacity of Assembagoes Sugar Mill and Djatiroto Sugar Mill which are calculated from the invoice of working progress from the contractors and advance payment short term are advance related to Santunan Hari Tua (“SHT”) for employee.

12. ASET KEUANGAN LAINNYA 12. OTHER FINANCIAL ASSETS Aset keuangan lainnya pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Other financial assets as of December 31, 2018 and 2017 as follows:

Percentase

Tempat kepemilikan/Aktivitas utama/ kedudukan/ Ownership

Nama entitas/ The entity's name Main business Location percentage Jumlah/ TotalRp

PT Kharisma Pemasaran Bersama Jasa pemasaran produk/ Jakarta 7,14% 6.884.000.000 Nusantara ("KPBN") Marketing services productsPT Riset Perkebunan Nusantara ("RPN") Riset penelitian dan pengembangan/ Bogor 3,29% 3.178.300.190

Research and developmentPT Industri Gula Glenmore Industri gula/ Sugar industry Banyuwangi 0,05% 2.250.000.000

Jumlah/ Total 12.312.300.190





- 37 -

13. ASET TETAP 13. PROPERTY, PLANT AND EQUIPMENT

1 Januari/ 31 Desember/January 1, Penambahan/ Pengurangan/ Surplus Revaluasi/ Reklasifikasi/ December 31,

2018 Additions Deductions Revaluation Surplus Reclassification 2018Rp Rp Rp Rp Rp

Biaya perolehan: Acquisition cost:Tanah 3.190.470.777.086 - 3.886.780.000 69.485.306.303 307.854.589 3.256.377.157.978 LandBangunan 336.888.242.537 24.823.967.270 10.754.240.034 - 76.505.709.059 427.463.678.832 BuildingsKendaraan dan alat Vehicles and other

pengangkutan lainnya 68.383.019.324 968.008.949 - - (314.005.500) 69.037.022.773 transportationMesin dan peralatan 2.607.700.493.908 187.216.063.775 - - 68.306.501.817 2.863.223.059.500 Machineries and equipmentPeralatan medis, pertanian Medical, agriculture and

dan kantor 163.561.819.925 6.653.893.337 - - (19.519.529.811) 150.696.183.451 office equipmentAset dalam penyelesaian 546.758.337.023 917.164.028.003 - (125.286.530.154) 1.338.635.834.872 Construction in progressJumlah 6.913.762.689.803 1.136.825.961.334 14.641.020.034 69.485.306.303 - 8.105.432.937.406 Total

Akumulasi penyusutan: Accumulated depreciation:Bangunan 121.682.020.164 16.877.872.455 532.550.582 - 103.691.313 138.131.033.350 BuildingsKendaraan dan alat Vehicles and other

pengangkutan lainnya 52.026.509.113 8.380.502.316 - - 449.561.148 60.856.572.577 transportationMesin dan peralatan 1.610.996.376.781 208.626.671.295 - - 6.951.529.459 1.826.574.577.535 Machineries and equipmentPeralatan medis, pertanian Medical, agriculture and

dan kantor 117.224.623.197 10.075.985.516 - - (7.504.781.920) 119.795.826.793 office equipmentJumlah 1.901.929.529.255 243.961.031.582 532.550.582 - - 2.145.358.010.255 Total

Rugi penurunan nilai (6.786.958.240) (656.115.869) - - - (7.443.074.109) Impairment losses

Jumlah Tercatat Bersih 5.005.046.202.308 5.952.631.853.042 Net Carrying Amount

1 Januari/ 31 Desember/January 1, Penambahan/ Pengurangan/ Surplus Revaluasi/ Reklasifikasi/ December 31,

2017 *) Additions Deductions Revaluation Surplus Reclassification 2017 *)Rp Rp Rp Rp Rp Rp

Biaya perolehan: Acquisition cost:Tanah 2.956.505.646.528 210.473.013.014 993.672.519 54.436.789.671 (29.950.999.608) 3.190.470.777.086 LandBangunan 313.287.220.620 21.470.771.561 - - 2.130.250.356 336.888.242.537 BuildingsKendaraan dan alat Vehicles and other

pengangkutan lainnya 64.466.613.248 4.842.469.282 926.063.206 - 68.383.019.324 transportationMesin dan peralatan 2.413.546.217.665 183.198.072.215 - - 10.956.204.028 2.607.700.493.908 Machineries and equipmentPeralatan medis, pertanian Medical, agriculture and

dan kantor 144.402.505.742 15.369.948.513 - - 3.789.365.670 163.561.819.925 office equipmentAset dalam penyelesaian 48.260.706.544 515.373.450.533 - - (16.875.820.054) 546.758.337.023 Construction in progress

Jumlah 5.940.468.910.347 950.727.725.118 1.919.735.725 54.436.789.671 (29.950.999.608) 6.913.762.689.803 Total

Akumulasi penyusutan: Accumulated depreciation:Bangunan 107.042.019.588 14.640.000.576 - - - 121.682.020.164 BuildingsKendaraan dan alat Vehicles and other

pengangkutan lainnya 48.699.848.082 4.252.724.237 926.063.206 - - 52.026.509.113 transportationMesin dan peralatan 1.390.868.759.610 220.127.617.171 - - - 1.610.996.376.781 Machineries and equipmentPeralatan medis, pertanian Medical, agriculture and

dan kantor 102.655.781.349 14.568.841.848 - - - 117.224.623.197 office equipment

Jumlah 1.649.266.408.629 253.589.183.832 926.063.206 - - 1.901.929.529.255 Total

Rugi penurunan nilai (454.814.908) (6.332.143.332) - - - (6.786.958.240) Impairment losses

Jumlah Tercatat Bersih 4.290.747.686.810 5.005.046.202.308 Net Carrying Amount


Nilai tanah dan bangunan rumah karyawan termasuk surplus revaluasi aset tetap sebesar Rp 69.485.306.303 dan Rp 54.436.789.671 di tahun 2018 dan 2017 yang dicatat sebagai penghasilan komprehensif lain di ekuitas.

The value of land and employee housing including of revaluation surplus of property and equipment amounting to Rp 69,485,306,303 and Rp 54,436,789,671 in 2018 and 2017, respectively, which recorded as other comprehensive income in equity.






- 38 -

Nilai wajar tanah ditentukan dengan menggunakan metode perbandingan harga pasar. Hal ini berarti penilaian yang dilakukan oleh penilai didasarkan pada harga pasar aktif, yang disesuaikan secara signifikan untuk perbedaan pada sifat, lokasi dan kondisi dari tanah yang dinilai. Nilai wajar tanah didasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh KJPP Toha, Okky, Heru dan Rekan, penilai independen yang terdaftar pada OJK, dalam laporannya tanggal 10 Juni 2019.

Fair value of the land was determined by using market comparable method. This means that valuations performed by the valuer are based on active market prices, significantly adjusted for difference in the nature, location or condition of the specific land. The land's fair values are based on valuations performed by and KJPP Toha, Okky, Heru dan Rekan, registered independent valuers with OJK, in their reports dated June 10, 2019.

Beban penyusutan dibebankan ke akun sebagai berikut:

Depreciation expense is charged to the following accounts:

2018 2017Rp Rp

Beban pokok penjualan 213.501.815.405 250.737.018.370 Cost of revenueBeban umum dan administrasi 30.459.216.177 2.544.597.665 General and administrative expensesBeban lainnya - 307.567.797 Other expenses

Jumlah 243.961.031.582 253.589.183.832 Total

Aset tetap, kecuali tanah, telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan paket polis tertentu dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar Rp 1.788.119.042.000 dan Rp 1.950.894.047.225 pada tahun 2018 dan 2017. Manajemen yakin jumlah pertanggungan tersebut cukup memadai untuk menutup risiko kerugian yang timbul.

Property, plant and equipment, except for land, are insured for fire and other risks under blanket policies amounting to Rp 1,788,119,042,000 and Rp 1,950,894,047,225 in 2018 and 2017, respectively. Management believes that the insurance coverage are sufficient to cover the losses arising from such risks.

Berdasarkan hasil evaluasi manajemen, yang dapat diperoleh kembali sehubungan dengan nilai pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, manajemen berkeyakinan bahwa penurunan nilai di atas cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari penurunan nilai aset tetap.

Based on management evaluation, regarding to recoverable amount as of December 31, 2018 and 2017, management believes that the impairment losses amount are sufficient to cover the losses arising from impairment of fixed assets.

Pelepasan aset tetap Disposal of property and equipment

2017Rp

Proceed from disposal property and Penerimaan dari pelepasan aset tetap 8.126.750.000 equipmentNilai tercatat - bersih 993.672.506 Carrying amount - net

Keuntungan dari pelepasan aset 7.133.077.494 Gain from disposal property and equipment

Pada tahun 2018, Perusahaan melakukan penghapusan atas aset tanah dan bangunan sebesar Rp 6.866.246.015 yang berada di wilayah Ngagel, aset tersebut dahulunya adalah pabrik karung Rosella. Aset tersebut dihapus terkait kebijakan pengambil alihan tanah tersebut oleh pemerintah kota Surabaya.

In 2018, the Company dispose land and building amounting to Rp 6,866,246,015 in Ngagel region, the asset was formerly a Rosella sack factory. The asset was disposed regarding the land acquisition policy by the Surabaya city government.

Aset tetap tertentu digunakan sebagai jaminan utang bank jangka pendek (Catatan 19), utang bank jangka panjang (Catatan 25) dan pinjaman lembaga keuangan (Catatan 26).

Certain property, plant, and equipment was secured as guarantee in short-term bank loan (Note 19). long-term bank loans (Note 25) and long-term financial institution loans (Note 26).





- 39 -

14. PROPERTI INVESTASI 14. INVESTMENT PROPERTY Akun ini merupakan properti investasi milik Perusahaan berupa tanah yang disewakan kepada PT Mitra Usaha Sukses Sejahtera atas pengalihan fungsi PG Kanigoro dan rumah kos di Siwalankerto, Surabaya. Pada tahun 2018, Perusahaan mengadopsi penilaian properti investasi berdasarkan harga pasar. Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 nilai properti investasi tersebut masing-masing adalah sebesar Rp 38.008.000.000 dan Rp 29.950.999.608 *).

This account consists of investment property of land rented to PT Mitra Usaha Sukses Sejahtera related to transfer function of PG Kanigoro and dormitory in Siwalankerto, Surabaya. In 2018, the Company adopted measurement of investment properties at fair value. As of December 31, 2018 and 2017, investment property amounted to Rp 38,008,000,000 and Rp 29,950,999,608 *), respectively.

Nilai wajar tanah ditentukan dengan menggunakan metode perbandingan harga pasar. Hal ini berarti penilaian yang dilakukan oleh penilai didasarkan pada harga pasar aktif, yang disesuaikan secara signifikan untuk perbedaan pada sifat, lokasi dan kondisi dari tanah yang dinilai.

Fair value of the land was determined by using market comparable method. This means that valuations performed by the valuer are based on active market prices, significantly adjusted for difference in the nature, location or condition of the specific land.

*) Disajikan kembali (Catatan 45)

*) As restated (Note 45)

15. BEBAN TANGGUHAN HAK ATAS TANAH 15. DEFERRED CHARGES OF LANDRIGHTS


2018 2017Rp Rp

Harga perolehan 55.519.690.245 53.576.025.128 CostsDikurangi akumulasi amortisasi (32.770.462.583) (31.072.978.653) Less accumulated amortization

Nilai buku 22.749.227.662 22.503.046.475 Net book value

Hak atas tanah merupakan biaya pengurusan perpanjangan Hak Guna Usaha ("HGU"), Hak Guna Bangunan (“HGB") dan Hak Pakai (“HP”) di unit pabrik gula, karung dan Kantor Pusat. Biaya amortisasi dialokasikan sebagai beban pokok produksi untuk wilayah unit usaha dan beban usaha untuk Kantor Pusat.

The right to land is the cost of obtaining an Extension Rights ("HGU”), Broking ("HGB”) and the Right to Use ("HP”) in units of sugar mills, sacks and Head Office. Amortization costs are allocated as cost of goods production for the region and the business unit's operating expenses for Head Office.

HGU beserta seluruh aset yang ada diatasnya di beberapa unit kebun Perusahaan digunakan sebagai jaminan atas utang bank jangka pendek (Catatan 19) dan utang bank jangka panjang (Catatan 25).

The Extension Rights ("HGU") and all assets in certain units was secured as guarantee in short- term bank loans (Note 19) and long-term bank loans (Note 25).

Amortisasi beban tangguhan hak atas tanah dialokasikan sebagai berikut:

Amortization expense is charged to the following accounts:

2018 2017Rp Rp

Beban pokok penjualan 112.371.234 1.399.342.993 Costs of revenuesBeban umum dan administrasi 1.585.112.696 649.612.696 General and admnistrative expenses

Jumlah 1.697.483.930 2.048.955.689 Total






- 40 -

16. ASET TANAMAN 16. PLANTATION ASSETS


2018 2017 *)Rp Rp

Pembibitan - bersih 19.086.779.278 20.028.201.601 Seedlings - netBeban tangguhan atas Deferred charges of annual

tanaman semusim 8.605.008.086 16.286.503.220 cropsTanaman semusim 197.460.689.692 167.456.818.996 Annual cropSubjumlah 225.152.477.056 203.771.523.817 Subtotal Dikurangi tanaman semusim Less short-term

jangka pendek (197.460.689.692) (167.456.818.996) plantation asset Jumlah 27.691.787.364 36.314.704.821 Total


a. Pembibitan a. Seedling

Pembibitan merupakan biaya pembibitan dan penanaman tebu giling yang diamortisasi selama masa manfaat. Pada 31 Desember 2018 dan 2017, akumulasi amortisasi atas pembibitan masing-masing sebesar Rp 32.840.148.810 dan Rp 12.314.727.521.

Seedling is nursery and implantation cost of plant cane that amortized over their beneficial periods. On December 31, 2018 and 2017, accumulated amortization amounting to Rp 32,840,148,810 and Rp 12,314,727,521, respectively.

b. Beban tangguhan atas tanaman semusim b. Deffered charges of annual crops

Beban tangguhan tanaman semusim merupakan beban tangguhan dalam rangka persiapan pembibitan tebu yang akan menjadi tanaman semusim pada masa yang akan datang, meliputi sewa lahan, penggarapan tanah, pemupukan, perawatan tanaman, dan beban pembibitan tebu.

Deferred charges of annual crops is deferred charges in preparation for breeding nursery that will be annual crops in the future, including land lease, land cultivation, the fertilization, treatment plant, and nursery cane.

c. Aset tanaman semusim

c.

c. Annual crop assets

Aset tanaman semusim merupakan tanaman semusim yang dinyatakan sebesar biaya perolehan yang meliputi akumulasi biaya yang berhubungan dengan tanaman tebu milik Perusahaan, seperti biaya persiapan lahan, penanaman bibit, pemupukan, pemeliharaan, dan alokasi biaya tidak langsung lainnya sampai dengan saat tebu yang bersangkutan dapat dipanen. Pada tanggal 31 Desember 2018 tidak tanaman yang dapat diklasifikasikan sebagai aset biologis.

Annual crop assets are annual crops determined at the carrying amount related sugar cane plants, such as land preparation costs, seed planting, fertilization, maintenance, and indirect costs related to when sugar cane ready to harvested. On December 31, 2018, there are no plantation that can be classified as biological assets.

17. PERPAJAKAN 17. TAXATION Manfaat (Beban) pajak penghasilan badan Corporate tax benefit (expense)

2018 2017 *)Rp Rp

Perusahaan The CompanyKini - (219.587.882) CurrentTangguhan 5.274.945.642 (2.990.759.342) DeferredSub jumlah 5.274.945.642 (3.210.347.224) Sub total

Entitas anak SubsidiaryKini (7.236.397.945) (6.879.319.750) CurrentTangguhan 2.112.856.103 580.314.974 DeferredSub jumlah (5.123.541.842) (6.299.004.776) Sub total

Jumlah 151.403.800 (9.509.352.000) Total






- 41 -

Pajak kini Current tax Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian yang dikalikan dengan tarif pajak dan total beban pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

A reconciliation between profit before income tax expense per consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and taxable income of the Company is as follows:

2018 2017 *)Rp Rp

Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan Profit (loss) before income tax permenurut laporan laba rugi dan consolidated statement of profitpenghasilan komprehensif lain or loss and other comprehensivekonsolidasian (135.567.153.348) 67.353.257.271 income

Laba entitas anak sebelum pajak Profit of subsidiary before tax anddan efek eliminasi 19.635.750.227 (16.925.920.852) elimination

Laba (rugi) sebelum Profit (loss) before tax ofpajak perusahaan (115.931.403.121) 50.427.336.419 the Company

Perbedaan temporer: Temporary differences:Beban imbalan pascakerja (22.018.984.095) (18.683.544.922) Employee benefits expensePenyisihan kerugian penurunan Allowance for impairment losses

nilai piutang (31.743.928) (685.565.213) of accounts receivablePenyisihan persediaan usang (1.869.465.900) 5.304.970.081 Allowance for inventory obsolescenceCadang kerugian penurunan Allowance for impairment losses

nilai aset tetap 656.115.869 6.332.143.332 of property, plant and equipmentBeban tantiem dan bonus karyawan (16.440.046.884) (16.274.972.336) Tantiem fees and employee bonusesBeban penyusutan (86.956.795.216) (35.250.542.252) Depreciation expenseJumlah perbedaan temporer (126.660.920.154) (59.257.511.310) Total temporary differences

Perbedaan tetap: Permanent differences:Jaminan sosial pensiun 5.328.231.600 5.790.535.420 Social guarantee pensionDenda pajak 3.367.943.970 254.951.682 Tax penaltyJamuan 9.224.575.100 3.183.891.560 Entertainment expenseSumbangan 6.878.578.324 6.320.106.696 DonationPendapatan bunga yang pajaknya Finance income subjected to final

bersifat final (9.587.041.669) (24.169.213.395) taxDividen (2.092.862.523) (2.589.534.043) DividendLain-lain 44.988.901.116 (1.979.176.678) OthersJumlah perbedaan tetap 58.108.325.918 (13.188.438.758) Total permanent differences

Rugi fiskal (184.483.997.357) (22.018.613.649) Taxable loss

2018 2017 *)Rp Rp

Beban pajak kini Current tax expensePerusahaan - - The CompanyEntitas anak 7.236.397.945 6.879.319.750 Subsidiary

Dikurangi pembayaran pajak dimuka Less prepaid taxesPerusahaan - - The CompanyEntitas anak 6.640.174.053 5.660.989.382 Subsidiary

Jumlah 6.640.174.053 5.660.989.382 Total

Utang pajak penghasilan pasal 29 Income tax payable article 29Perusahaan - - The CompanyEntitas anak 596.223.892 1.218.330.368 Subsidiary

Jumlah 596.223.892 1.218.330.368 Total







- 42 -

Aset pajak tangguhan Deferred tax assets

Pengaruh kePengaruh ke posisi keuangan

1 Januari/ laba rugi/ atau ekuitas/ 31 Desember/January 1, Effect to profit Effect to financial December 31,

2018 or loss position or equity 2018Rp Rp Rp Rp

Perusahaan The CompanyAset pajak tangguhan Deferred tax assetsLiabilitas imbalan kerja 205.069.774.933 (5.504.746.023) (19.249.659.326) 180.315.369.584 Employee benefit liabilityPenyisihan penurunan nilai Allowance for impairment

piutang 12.748.386.221 (7.935.982) - 12.740.450.239 of accounts receivablePenyisihan persediaan Allowance for inventory

usang 3.013.931.918 (467.366.475) - 2.546.565.443 obsolescenceCadangan penurunan nilai Allowance for impairment of

aset tetap 1.696.576.643 164.028.967 - 1.860.605.610 property, plant and equipmentAkrual 14.650.707.427 (4.110.011.721) - 10.540.695.706 AccrualsAset tetap 43.460.791.697 (21.739.198.804) - 21.721.592.893 Property, plant and equipment Rugi fiskal 5.504.653.412 36.940.175.680 - 42.444.829.092 Fiscal lossesSub jumlah 286.144.822.251 5.274.945.642 (19.249.659.326) 272.170.108.567 Sub total

Entitas anak SubsidiaryAset pajak tangguhan Deferred tax assetsLiabilitas imbalan kerja 14.828.457.093 2.267.363.208 (587.395.890) 16.508.424.411 Employee benefit liabilityPenyisihan penurunan nilai Allowance for impairment

piutang 578.284.758 (93.199.843) - 485.084.915 of accounts receivableAkrual 1.122.793.275 1.268.986.184 - 2.391.779.459 AccrualsAset tetap (290.440.237) (1.330.293.446) - (1.620.733.683) Property, plant and equipment Sub jumlah 16.239.094.889 2.112.856.103 (587.395.890) 17.764.555.102 Sub total

Aset pajak tangguhan - bersih 302.383.917.140 7.387.801.745 (19.837.055.216) 289.934.663.669 Deferred tax assets - net

Pengaruh ke

Pengaruh ke posisi keuangan1 Januari/ laba rugi/ atau ekuitas/ 31 Desember/January 1, Effect to profit Effect to financial December 31,

2017 *) or loss position or equity 2017 *)Rp Rp Rp Rp

Perusahaan The CompanyAset pajak tangguhan Deferred tax assetsLiabilitas imbalan kerja 210.652.107.061 1.648.078.843 (7.230.410.971) 205.069.774.933 Employee benefit liabilityPenyisihan penurunan nilai Allowance for impairment

piutang 12.919.777.524 (171.391.303) - 12.748.386.221 of accounts receivablePenyisihan persediaan Allowance for inventory

usang 1.687.689.398 1.326.242.520 - 3.013.931.918 obsolescenceCadangan penurunan nilai Allowance for impairment of

aset tetap 113.540.810 1.583.035.833 - 1.696.576.643 property, plant and equipmentAkrual 18.719.450.511 (4.068.743.084) - 14.650.707.427 AccrualsAset tetap 52.273.427.260 (8.812.635.563) - 43.460.791.697 Property, plant and equipment Rugi fiskal - 5.504.653.412 - 5.504.653.412 Fiscal lossesSub jumlah 296.365.992.564 (2.990.759.342) (7.230.410.971) 286.144.822.251 Sub total

Entitas anak SubsidiaryAset pajak tangguhan Deferred tax assetsLiabilitas imbalan kerja 17.188.111.135 (560.316.504) (1.799.337.538) 14.828.457.093 Employee benefit liabilityPenyisihan penurunan nilai Allowance for impairment

piutang 442.490.470 135.794.288 - 578.284.758 of accounts receivableAkrual 125.000.000 997.793.275 - 1.122.793.275 AccrualsAset tetap (297.484.152) 7.043.915 - (290.440.237) Property, plant and equipment Sub jumlah 17.458.117.453 580.314.974 (1.799.337.538) 16.239.094.889 Sub total

Aset pajak tangguhan - bersih 313.824.110.017 (2.410.444.368) (9.029.748.509) 302.383.917.140 Deferred tax assets - net


Manajemen berkeyakinan bahwa aset pajak tangguhan pada setiap tanggal pelaporan di atas dapat terpulihkan.

Management believes that the above deferred tax assets at each reporting date are recoverable.





- 43 -

Rekonsiliasi antara beban pajak yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak maksimum terhadap laba sebelum pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

A reconciliation between tax expense and amounts computed by applying the maximum tax rate to profit before income tax is as follows:

2018 2017 *)Rp Rp

Laba sebelum beban pajak Profit before income tax expensepenghasilan Perusahaan (115.931.403.121) 50.427.336.419 of the Company

Pengaruh pajak atas: Tax effect of:Beban pajak penghasilan berdasarkan Income tax expense at applicable

tarif pajak yang berlaku 28.982.850.780 (5.450.950.952) tax ratePenghasilan bunga yang sudah Finance income subjected to

dikenakan pajak final (2.396.753.667) 6.042.303.349 final taxPerbedaan tetap (21.311.151.467) (3.582.111.739) Permanent differencesJumlah pengaruh pajak (110.656.457.475) (2.990.759.342) Total tax effect

Beban (manfaat) pajak penghasilan Income tax expense (benefit)Perusahaan 5.274.945.642 (2.990.759.342) The CompanyEntitas anak (5.123.541.842) (6.299.004.727) Subsidiary

Surat tagihan pajak - (219.587.931) Tax collection letterJumlah beban (manfaat) pajak Total income tax expense (benefit) -

penghasilan - konsolidasian 151.403.800 (9.509.352.000) consolidated


Surat tagihan pajak Tax collection letters Perusahaan menerima Surat Tagihan Pajak ("STP") terkait denda kekurangan angsuran PPh Pasal 25 tahun 2017 sejumlah Rp 219.587.931 yang telah dibayar pada tanggal 28 September 2017.

The Company received Tax Collection Letter ("STP”) related to penalty of underpayment of tax art 25 installment for the year 2017 amounting to Rp 219,587,931 which were paid on September 28, 2017.

18. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA 18. OTHER NON-CURRENT ASSETS


2018 2017Rp Rp

Deposito berjangka yang dibatasipenggunaannya 30.093.154.000 30.093.154.000 Restricted time deposits

Beban tangguhan lain - bersih 3.047.734.046 3.671.974.982 Other deferred charges - netAset non produktif Non-productive assets

Biaya perolehan 178.417.706.521 181.791.985.269 Acquisition costAkumulasi amortisasi (178.417.706.521) (181.791.985.269) Accumulated amortization

Lain-lain 313.000.000 - Others

Jumlah aset tidak lancar lainnya 33.453.888.046 33.765.128.982 Total other non-current assets

Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya Restricted time deposit Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya merupakan deposito berjangka Perusahaan di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar US$ 500.000 atau setara dengan Rp 6.774.000.000 (Catatan 40d) dan di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sebesar Rp 23.319.154.000 (Catatan 25b).

Restricted time deposit is the Company's time deposit placed in PT Bank Mandiri (Persero) Tbk amounting to US$ 500,000 or equivalent of Rp 6,744,000,000 (Note 40d) and in PT Bank Muamalat Indonesia Tbk amounting to Rp 23,319,154,000 (Note 25b).

Beban tangguhan lain Other deferred charges Beban tangguhan lain merupakan biaya perolehan perijinan, program software, dan biaya lain-lain yang digunakan Grup.

Other deferred charges consist of the cost of obtaining licenses, software programs, and other costs used by the Group.






- 44 -

Aset nonproduktif Non-productive assets Aset nonproduktif merupakan aset yang tidak digunakan untuk kegiatan usaha Perusahaan.

Non-productive assets are unused assets for the operation of tne Company.

19. UTANG BANK JANGKA PENDEK 19. SHORT-TERM BANK LOANS


2018 2017Rp Rp

Perusahaan The CompanyPT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Tbk (Persero) TbkKredit modal kerja 440.791.000.501 504.448.390.564 Working capital loanKredit modal kerja post financing 13.891.384.581 88.112.688.783 Working capital loan post financing

PT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia(Persero) Tbk 472.536.150.614 209.536.150.614 (Persero) Tbk

Entitas anak SubsidiaryPT Bank Mandiri (Persero) Tbk 22.975.439.825 - PT Bank Mandiri (Persero) TbkPT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk 9.100.000.000 - (Persero) TbkPT Bank Negara Indonesia Syariah 3.000.000.000 15.000.000.000 PT Bank Negara Indonesia SyariahPT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Tbk - 10.000.000.000 (Persero) Tbk

Jumlah utang bank jangka pendek 962.293.975.521 827.097.229.961 Total short-term bank loans

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Perusahaan The Company Kredit modal kerja Working capital loan Sesuai persetujuan perpanjangan Akta Notaris No. 7 tanggal 13 Februari 2017 oleh Yatty Sriyati Suhadiwuraatmaja, SH, MM, Mhum terkait persetujuan roll over kredit modal kerja, Perusahaan memperoleh kredit dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI") dengan jumlah maksimum sebesar Rp 600.000.000.000. Selanjutnya, berdasarkan Penawaran Putusan Kredit No. RII/144-ADK/DKR_2/07/2017 tanggal 19 Juli 2017 pihak bank setuju akan penambahan fasilitas kredit menjadi sebesar Rp 650.000.000.000 yang dijaminkan dengan sebagian persediaan, piutang usaha, tanah dan bangunan Perusahaan. Fasilitas ini dipergunakan untuk tambahan modal kerja operasional. Pinjaman ini berjangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang. Manajemen Perusahaan telah menyetujui untuk memperpanjang fasilitas pinjaman hingga 15 Desember 2018. Pada tanggal 28 Desember 2018 Perusahaan mendapatkan perpanjangan fasilitas sampai dengan tanggal 15 Desember 2019. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar 9,5% per tahun. Saldo terutang per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp 440.791.000.501 dan Rp 504.448.390.564.

Based on notarial deed No. 7 dated February 13, 2017 of Yatty Sriyati Suhardiwuraatmaja, SH, MM, MHum, related to approval for roll over of KMK, the Company has obtained working capital loan from PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (“BRI”) with maximum amount up to Rp 600,000,000,000. Furthermore, based on the Offering of the Credit Decision No. RII/144-ADK/DKR_2/07/2017 dated July 19,2017, BRI agreed to increase the credit facility to Rp 650,000,000,000 that secured by part of Company's inventories, trade receivables, lands and buildings. This facility is used for additional working capital operations. This facility is available for one year and are revolving. The Company's management has approved the amendment of the facifity agreement to extend the loan facifity untif December 15, 2018. On December 28, 2018 The Company obtained an extension of the facility until Dec 15, 2019. This facility bears annual interest at 9.5%. The outstanding loan related this facility amounting to Rp 440,791,000,501 and Rp 504,448,390,564 as of December 31, 2018 and 2017, respectively.





- 45 -

Kredit modal kerja post financing Post financing working capital Pada tanggal 7 Juli 2014, Perusahaan memperoleh kredit modal kerja post financing dari BRI. Kredit modal kerja post financing merupakan pinjaman yang diberikan oleh BRI pada pemasok Perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja dalam rangka penyelesaian suatu proyek pengadaan barang dan jasa atas dasar kontrak, surat perintah kerja, dan purchasing order. Pada tanggal 7 Juli 2018, Perusahaan melakukan addendum perjanjian dengan bank terkait dengan jangka waktu perjanjian menjadi sampai dengan 7 Juli 2020.

Perusahaan menjaminkan Delivery Order (“DO”) dan Surat Perintah Pengeluaran Barang (“SPPB”) asli kepada pihak bank. Saldo terutang atas fasilitas ini sebesar Rp 13.891.384.581 dan Rp 88.112.688.783 pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

On July 7, 2014, the Company obtained working capital loan post financing from BRI. Working capital loan post financing is a credit granted by BRI to supported working capital needs in completion of a project procurement of goods and services on the basis of contract, work order, and purchasing order. On July 7, 2018, the Company has an addendum agreement related maturity date until July 7, 2020. The Company guarantees the original Delivery Order (“DO”) and Surat Perintah Pengeluaran Barang (“SPPB”) to the bank. The outstanding loan for this facility amounting to Rp 13,891,384,581 and Rp 88,112,688,783 as of December 31, 2018 and 2017, respectively.

Entitas Anak - PT Nusantara Sebelas Medika PT Nusantara Sebelas Medika - Subsidiary Kredit modal kerja Working capital loan Pada tanggal 28 Februari 2017, Entitas Anak memperoleh kredit modal kerja dari BRI dengan jumlah maksimum sebesar Rp 10.000.000.000. Fasilitas ini dipergunakan untuk tambahan modal kerja operasional. Pinjaman ini berjangka waktu satu tahun. Pada tanggal 23 Februari 2018, fasilitas ini telah diperpanjang sampai dengan 28 Februari 2019. Kredit ini dijamin dengan sebagian tanah dan bangunan milik pemegang saham dan jaminan dari Perusahaan selaku pemegang saham. Fasilitas kredit modal kerja ini dikenakan bunga sebesar 11% per tahun.

On February 28, 2017, the Subsidiary obtained working capital loan from BRI for a maximum amount of Rp 10,000,000,000. The credit facility is used for additional working capital operations. These facility is available for one year and are revolving. On February 23, 2018, this facility is extended to February 28, 2019. Loans are secured by a part of the shareholder's lands and buildings and corporate guarantee of the Company as the shareholder. The working capital loan facility bears annual interest at 11%.

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, saldo terutang kredit modal kerja ini masing-masing sebesar nihil dan Rp 10.000.000.000.

On December 31, 2018 and 2017, the outstanding balance working capital operation amounting nil and Rp 10,000,000,000.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Perusahaan Company Pada tanggal 30 November 2015, Perusahaan memperoleh kredit modal kerja dari BNI dengan jumlah maksimum sebesar Rp 250.000.000.000. Fasilitas inl dipergunakan untuk tambahan modal kerja operasional. Pinjaman ini berjangka waktu satu tahun, dan bersifat berulang (revolving).

On November 30, 2015, the Company obtained working capital loan from BNI for a maximum amount of Rp 250,000,000,000. The credit facility is used for additional working capital operations. These facility is available for one year and revolving.

Berdasarkan Offering Letter No. BIN/3.3/044/R tanggal 6 Maret 2018, Perusahaan mendapatkan tambahan fasilitas kredit sebesar Rp 250.000.000.000 sehingga plafon kredit modal kerja maksimum sebesar Rp 500.000.000.000.

Based on the Offering Letter No. BIN/3.3/044/R dated March 6, 2018, the Company has additional facility amounting to Rp 250,000,000,000 so that the maximum working capital loan is Rp 500,000,000,000.






- 46 -

Fasilitas kredit modal kerja ini dikenakan bunga sebesar 10,5% per tahun dan akan ditinjau setiap saat untuk disesuaikan dengan tarif yang berlaku di BNI pada saat itu. Saldo terutang atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp 472.536.150.614 dan Rp 209.536.150.614 pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017. Kredit ini dijamin dengan aset tanah perkebunan tebu berikut bangunan, sarana pelengkap dan mesin pabrik gula yang berada di PG Pagottan dan PG Kedawoeng diikat dengan hak tanggungan sebesar Rp 317.751.000.000 (cross-collateral dengan pinjaman Kredit Investasi).

The working capital loan facility bears annual interest at 10,5% and are reviewed everytime to adjust the rate in accordance with the prevailing rates in BNI at that time. The outstanding loan related this facility amounting to Rp 472,536,150,614 and Rp 209,536,150,614 as of December 31, 2018 and 2017, respectively. Loans are secured by the land of sugarcane plantations following buildings, infrastructure facilities and sugar mill machinery located in PG Pagottan and PG Kedawoeng which secured with mortgages of Rp 317,751,000,000 (cross-collateral with Investment Creditloan).

Entitas Anak - PT Nusantara Sebelas Medika PT Nusantara Sebelas Medika - Subsidiary Pada tanggal 5 Juli 2018, Perusahaan memperoleh kredit modal kerja dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk dengan jumlah maksimum sebesar Rp 15.000.000.000. Fasilitas ini digunakan untuk pembiayaan supply chain financing dengan membiayai invoice dari PT NSM unit RS Lavalette yang telah diverifikasi oleh BPJS Kesehatan. Perjanjian ini berjangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang. Fasilitas Kredit Modal Kerja ini dikenakan bunga sebesar 11% per tahun.

On July 5, 2018, the Company obtained working capital loan from BNI for a maximum amount of Rp 15,000,000,000. These credit facility is used for supply chain financing to covered invoice from PT NSM RS Lavalette unit that has been verified by BPJS Kesehatan. This facility is avaible for one year and revolving. This facility bears annual interest at 11%.

Pada tanggal 31 Desember 2018 saldo terutang atas fasilitas modal kerja ini sebesar Rp 9.100.000.000.

On December 31, 2018, the outstanding loan related this facility is amounting Rp 9,100,000,000.

PT Bank Negara Indonesia Syariah PT Bank Negara Indonesia Syariah Entitas Anak - PT Nusantara Sebelas Medika PT Nusantara Sebelas Medika – Subsidiary Pada tanggal 5 Juni 2017, Entitas Anak memperoleh pembiayaan dana talangan atas tagihan dari BPJS Kesehatan dari PT Bank Negara Indonesia Syariah ("BNI Syariah") maksimum sebesar Rp 15.000.000.000. Fasilitas ini digunakan untuk tambahan modal kerja operasional. Jaminan atas pembiayaan ini berupa piutang tagihan BPJS Kesehatan dengan nilai total Rp 15.000.000.000 dan cash collateral sebesar Rp 2.250.000.000. Pinjaman ini berianqka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang. Saldo terutang atas fasilitas ini sebesar Rp 3.000.000.000 dan Rp 15.000.000.000 pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

On June 5, 2017, the Subsidiary obtained bridging fund financing for BPJS Kesehatan bills from PT Bank Negara Indonesia Syariah ("BNI Syariah") for a maximum amount of Rp 15,000,000,000. The credit facility is used for additional working capital operations. The collateral for this financing is BPJS Kesehatan receivable/bill amounting to Rp 15,000,00,000 and cash collateral amounting to Rp 2,250,000,000. This facility is available for one year and can be extended. The outstanding loan related this facility amounting to Rp 3,000,000,000 and Rp 15,000,000,000 as of December 31, 2018 and 2017.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Entitas Anak - PT Nusantara Sebelas Medika PT Nusantara Sebelas Medika – Subsidiary Kredit modal kerja Working capital loan Pada tanggal 29 Oktober 2018, Entitas Anak memperoleh kredit modal kerja dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan jumlah maksimum sebesar Rp 50.000.000.000. Fasilitas ini dipergunakan untuk tambahan modal kerja operasional. Pinjaman ini berjangka waktu satu tahun dan dapat diperpanjang. Fasilitas ini berakhir pada tanggal 29 Oktober 2019. Fasilitas ini dijamin dengan sebagian tanah dan bangunan milik pemegang saham dan jaminan dari Perusahaan selaku pemegang saham. Fasilitas ini dikenakan bunga sebesar 11% per tahun.

On October 29, 2018, the Subsidiary obtained working capital loan from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk for a maximum amount of Rp 50,000,000,000. The credit facility is used for additional working capital operations. These facility is available for one year and are revolving. This facility will end on October 29, 2019. Loans are secured by a part of the shareholder's lands and buildings and corporate guarantee of the Company as the shareholder. The working capital loan facility bears annual interest at 11%.





- 47 -

Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, saldo terutang modal kerja ini masing-masing sebesar Rp 22.975.439.825 dan nihil.

On December 31, 2018 and 2017, the outstanding balance working capital operation amounting Rp 22,975,439,825 and nil.

20. UTANG USAHA 20. TRADE PAYABLES


2018 2017Rp Rp

Pihak ketiga Third partiesPT. Golden Pratama Gemilang 9.405.770.787 8.057.746.084 PT. Golden Pratama GemilangPT. Multinas Indonesia 7.395.708.162 6.600.138.662 PT. Multinas IndonesiaCV Mitra Tani 7.020.085.568 6.746.459.690 CV Mitra TaniPT. Makmur Sentosa Jaya Abadi 7.007.004.597 75.524.095 PT. Makmur Sentosa Jaya AbadiPT Sinar Roda Utama 5.861.848.025 1.808.606.800 PT Sinar Roda UtamaCV. Manunggal Traktor 4.769.332.157 12.247.501 CV. Manunggal TraktorPT. Buana Cahayatama 3.821.181.319 1.955.052.045 PT. Buana CahayatamaIntidaya Dinamika Sejati 3.034.415.000 276.982.727 Intidaya Dinamika SejatiLain-lain (masing-masing dibawah

Rp 3 milyar) 153.687.255.638 162.348.239.331 Others (each below Rp 3 billion)

Jumlah pihak ketiga 202.002.601.253 187.880.996.935 Total third partiesPihak berelasi 74.593.703.479 11.365.869.070 Related parties

Jumlah utang usaha 276.596.304.732 199.246.866.005 Total trade payable

Analisis umur utang usaha pihak ketiga berdasarkan tanggal faktur adalah sebagai berikut:

The aging analysis on third parties trade payables based on invoice dates is as follows:


2018 2017Rp Rp

Belum jatuh tempo 63.945.657.690 11.542.912.710 Not yet dueLewat jatuh tempo Overdue

1 - 30 hari 24.179.197.282 21.829.257.739 1 - 30 days31 - 60 hari 19.906.082.965 15.209.159.689 1 - 30 daysLebih dari 60 hari 93.971.663.316 139.299.666.797 Over 60 days

Jumlah utang usaha pihak ketiga 202.002.601.253 187.880.996.935 Total third parties trade payables

Analisis umur utang usaha pihak berelasi berdasarkan tanggal faktur adalah sebagai berikut:

The aging analysis on related parties trade payables based on invoice dates is as follows:


2018 2017Rp Rp

Belum jatuh tempo 40.287.789.929 1.464.804.000 Not yet dueLewat jatuh tempo Overdue

1 - 30 hari 149.201.285 2.158.704.047 1 - 30 days31 - 60 hari 953.501.190 5.622.411.132 1 - 30 daysLebih dari 60 hari 33.203.211.075 2.119.949.891 Over 60 days

Jumlah utang usaha pihak ketiga 74.593.703.479 11.365.869.070 Total third parties trade payables






- 48 -

21. UTANG LAIN-LAIN 21. OTHER PAYABLES


2018 2017Rp Rp

Pihak ketiga Third partiesUtang pada kontraktor 23.719.847.578 15.577.512.767 Contractor's payableJasa dokter 14.776.164.720 17.810.660.886 Doctor's feeKredit kemitraan petani 13.532.647.765 20.195.947.654 Farmers partnership loanUtang pada petani tebu 3.786.342.608 337.426.195 Debt to sugarcane farmersUtang retensi 2.770.610.155 22.721.449.959 Retention payablesLain-lain 67.078.386.764 27.987.532.272 Others

Sub jumlah 125.663.999.590 104.630.529.733 Sub totalPihak berelasi 33.590.701.288 65.520.656.370 Related parties

Jumlah utang lain-lain 159.254.700.878 170.151.186.103 Total other payables

Kredit kemitraan petani Farmers partnership loan Kredit kemitraan petani merupakan pinjaman dari bank kepada para petani tebu melalui kelompok petani tebu. Kelompok petani mendapat pinjaman dari PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk di tahun 2017. Kelompok petani tebu sebagai penerima kredit memberikan kuasa pada Perusahaan untuk mencairkan dana pinjaman pada masing-masing petani. Pinjaman ini berlaku selama musim tanam, dimana Perusahaan bertindak menjadi penjamin kredit. Pada perjanjian ini, perusahaan juga berkewajiban untuk menarik cicilan utang dari petani dan menyetorkannya pada bank.

Farmers partnership loan are loan from bank to the sugarcane farmers through sugarcane farmers group. Farmers group obtained loan from PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk in 2017. Sugarcane farmers as the receiver of credit give authority to the Company to disburse loan to each farmer. This loan applies throughout during planting season, where the Company as a guarantor. In this agreement, the Company is obliged to withdraw loan installment from farmers and deposit it to the bank.

22. UANG MUKA PENJUALAN 22. ADVANCE FROM CUSTOMERS


2018 2017Rp Rp

PT Molindo Raya Industrial 60.000.000.000 50.132.829.094 PT Molindo Raya IndustrialPT Indo Acidatama 22.500.000.000 36.420.935.819 PT Indo AcidatamaPT Loyong Intemational 12.313.426.358 12.073.849.173 PT Loyong IntemationalPT Serba Guna Sedjati 11.520.354.953 10.513.188.430 PT Serba Guna SedjatiCV Pe Wee 11.006.720.293 - CV Pe WeePT Akar Jati 8.232.426.578 9.604.320.566 PT Akar JatiRoda Jati Mas 7.535.725.133 11.857.386.204 Roda Jati MasPT Miwon Indonesia - 6.741.085.235 PT Miwon IndonesiaPT Garuda Mas - 5.668.032.192 PT Garuda MasCV Kairoose - 1.072.136.961 CV KairooseLain-lain (masing-masing dibawah

Rp 6 milyar) 24.191.454.049 2.845.093.079 Others (each below Rp 6 billion)

Jumlah 157.300.107.364 146.928.856.753 Total





- 49 -

23. AKRUAL 23. ACCRUALS


2018 2017Rp Rp

Gaji dan upah 23.295.700.027 - Salary and wagesPengurusan HGU 12.045.397.032 12.045.397.032 Processing fee of HGUPendidikan dan latihan 6.635.637.083 5.060.800.000 Education and trainingPakaian dinas 3.628.575.400 3.622.740.450 UnformJasa professional 3.586.818.622 2.771.057.803 Professional servicesBonus dan tantiem - 37.814.171.287 Bonus and tantiemLain-lain 1.074.608.186 2.659.821.795 Others

Jumlah 50.266.736.350 63.973.988.367 Total

24. UTANG PAJAK 24. TAXABLE PAYABLE


2018 2017Rp Rp

Perusahaan The CompanyPajak penghasilan Income tax

Pasal 4(2) 303.335.797 424.696.819 Article 4(2)Pasal 21 430.868.575 769.331.587 Article 21Pasal 23 1.055.582.097 808.607.993 Article 23Pasal 25 - 3.445.270.605 Article 25

Pajak hotel 8.462.290 - Hotel taxPajak pertambahan nilai 10.650.445.186 - Value added taxSub jumlah 12.448.693.945 5.447.907.004 Sub totalEntitas anak SubsidiaryPajak penghasilan Income tax

Pasal 21 1.276.740.791 794.999.779 Article 21Pasal 22 - 19.794.442 Article 22Pasal 23 3.432.723 493.561.416 Article 23Pasal 25 578.729.162 - Article 25Pasal 29 (Catatan 17) 596.223.895 1.218.330.368 Article 29 (Note 17)

Pajak pertambahan nilai 8.904.230 - Value added taxSub jumlah 2.464.030.801 2.526.686.005 Sub total

Jumlah 14.912.724.746 7.974.593.009 Total

25. UTANG BANK JANGKA PANJANG 25. LONG-TERMS BANK LOANS


2018 2017Rp Rp

Perusahaan The CompanyPT Bank Negara Indonesia PT Bank Negara Indonesia

(Persero) Tbk (Persero) TbkKredit investasi 451.658.798.198 256.450.959.615 Investment credit

PT Bank Muamalat Indonesia 100.095.770.000 112.525.626.880 PT Bank Muamalat IndonesiaPT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Tbk (Persero) TbkKredit investasi I 57.280.039.812 70.190.374.082 Investment credit IKredit investasi II 79.407.941.794 - Investment credit II

Entitas anak SubsidiaryPT Bank Rakyat Indonesia PT Bank Rakyat Indonesia

(Persero) Tbk (Persero) TbkKredit investasi I 500.000.000 3.500.000.000 Investment credit IKredit investasi II 125.000.000 875.000.000 Investment credit IIKredit investasi III 6.800.000.000 - Investment credit III

Sub jumlah 695.867.549.804 443.541.960.577 Sub totalDikurangi bagian lancar (101.028.900.004) (64.885.665.950) Less current maturities

Jumlah 594.838.649.800 378.656.294.627 Total






- 50 -

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Pada tanggal 30 November 2015, Perusahaan memperoleh kredit investasi dari BNI maksimum sebesar Rp 400.000.000.000. Pinjaman ini berjangka waktu 8 tahun sampai dengan tanggal 25 Juni 2023. Fasilitas kredit investasi ini dikenakan bunga sebesar 10,5% per tahun. Pada tanggal 6 Maret 2018, Perusahaan memperoleh kredit investasi dari BNI dengan jumlah maksimum sebesar Rp 269.930.000.000 berdasarkan Penawaran Putusan Kredit BIN/3.3/044/R. Pinjaman ini berjangka waktu 8 tahun sampai dengan 26 Maret 2026 dengan suku bunga 10,5% per tahun. Saldo terutang per 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah sebesar Rp 451.658.798.198 dan Rp 256.450.959.615. Kredit ini dijamin dengan sebagian tanah dan bangunan Perusahaan.

On November 30, 2015 the Company obtained investment credit refinancing from BNI for maximum amount of Rp 400,000,000,000. The term period of this facility shall be for 8 years until June 25, 2023. The investment credit facility bears annual interest at 10.5%. On March 6, 2018 the Company obtained investment credit refinancing from BNI for maximum amount of Rp 269,930,000,000 based on the Offering of the Credit Decision to credit decision offers BIN/3.3/044/R. The term period of this facility shall be for 8 years until March 26, 2026 with annual interest at 10,5%.The outstanding loan as of December 31, 2018 and 2017 amounting to Rp 451,658,798,198 and Rp 256,450,959,615, respectively. Loans are secured by a part of the Company's lands and buildings.

Perjanjian ini mencakup pembatasan tertentu, seperti menjadi penjamin pinjaman atau menjaminkan aset kepada pihak lain termasuk memindahtangankan jaminan. Perusahaan juga tidak diperkenankan untuk memperoleh pinjaman baru dari kreditur lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak bank dan memiliki kewajiban melapor bila Perusahaan melakukan perubahan modal dan susunan pengurus, membayar dividen, serta melunasi pinjaman kepada pemegang saham. Selain itu, Perusahaan juga diminta untuk memelihara rasio current ratio minimal 0,72x, debt to equity ratio maksimal 3,22x dan rasio debt service coverage minimal 1x.

This loan agreements include certain restrictions, such as providing guarantee or pledging of assets to other parties including transferring of collateral goods. The Company is also not allowed to obtained new loans from other creditor without written approval from the bank and has the obligation to report, if the Company implement changes in equity and changes in composition of Board of Director, distribute dividends, pay loan to the shareholder. Furthermore, the Company is also required to maintain current ratio minimum 0.72x, debt to equity ratio of minimum 3.22x and debt service coverage of minimum 1x.

Pada tanggal 31 Desember 2018, Perusahaan tidak dapat memenuhi pembatasan rasio keuangan yang ditetapkan, akan tetapi Perusahaan telah mendapatkan surat penegasan dari kreditur yang menyatakan bahwa kreditur tidak akan menagih dalam jangka waktu satu tahun ke depan.

As of December 31, 2018, the Company hasn't complied with financial covenants, however the Company has received statement letter from creditor stated that the creditor will not collect the loan within next one year.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Pada tanggal 18 September 2017, Perusahaan telah memperoleh fasililas kredit dengan plafon sebesar Rp 250.000.000.000, dimana realisasi I sebesar Rp 118.000.000.000 dan sisa plafon sebesar Rp 132.000.000.000. Pinjaman ini berjangka waktu 60 bulan dan tingkat suku yang dikenakan sebesar 10% per tahun. Fasilitas ini digunakan untuk pembelian lahan tebu dengan jaminan berupa sebidang tanah di desa Wonorejo dan deposito (cash collateral) sebesar Rp 23.319.154.000 (Catatan 19). Saldo per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebesar Rp 100.095.770.000 dan Rp 112.525.626.880.

On September 18, 2017, the Company obtained credit facility with total plafond amounting to Rp 250,000,000,000, where the first realization amounting to Rp 118,000,000,000 and remains plafond amounting to Rp 132,000,000,000. The term period of this facility shall be for 60 months and bears annual interest at 10%. This facitilty was used for acquisition of sugarcane fields and secured by the Company's land in Wonorejo and time deposit (cash collateral) amounting to Rp 23,319,154,000 (Note 19). The outstanding balance as of December 31, 2018 and 2017 amounting to Rp 100,095,770,000 and Rp 112,525,626,880.

Perjanjian ini mencakup pembatasan tertentu, seperti menjadi penjamin pinjaman atau menjaminkan aset kepada pihak lain termasuk memindahtangankan jaminan. Perusahaan juga tidak diperkenankan untuk memperoleh pinjaman baru dari kreditur lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak bank dan memiliki kewajiban melapor bila Perusahaan melakukan perubahan modal dan susunan pengurus, membayar dividen, serta melunasi pinjaman kepada pemegang saham. Selain itu, Perusahaan juga diminta untuk memelihara rasio current ratio minimal 1,1x dan rasio debt service coverage minimal 1,1x.

This loan agreements include certain restrictions, such as providing guarantee or pledging of assets to other parties including transferring of collateral goods. The Company is also not allowed to obtained new loans from other creditor without written approval from the bank and has the obligation to report, if the Company implement changes in equity and changes in composition of Board of Director, distribute dividends, pay loan to the shareholder. Furthermpre, the Company is also required to maintain current ratio minimum 1.1x, debt service coverage ratio of minimum 1.1x.





- 51 -



PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Perusahaan The Company Pada tanggal 12 Januari 2017 sesuai penawaran PK No. RII.07-ADKlDKR-2/01/2017, Perusahaan memperoleh Kredit Investasi sebesar Rp 270.000.000.000 dari SRI dengan suku bunga 9,5% per tahun. Fasilitas pinjaman ini berjangka waktu 5 tahun terhitung sejak penandatanganan akta kredit (termasuk grace period 12 bulan) dan digunakan sebagai investasi rutin untuk 16 pabrik gula dalam mendukung musim giling tahun 2017 (gedung, mesin, jalan dan jembatan, alat pengangkutan serta alat pertanian). Kredit Investasi ini dijaminkan dengan mesin dan instalasi; jalan dan jembatan; alat pengangkutan dan pertanian 16 pabrik gula tersebut. Perjanjian ini mencakup pembatasan-pembatasan tertentu, antara lain menjadi penjamin pinjaman atau menjaminkan aset pada pihak lain, mengajukan permohonan pernyataan pailit, dan memperoleh fasilitas kredit baru. Saldo terutang atas pinjaman ini per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing adalah senilai Rp 57.280.039.812 dan Rp 70.190.374.082.

On January 12, 2017, based on Credit Facility Offering No. RI1.07-ADKlDKR-210112017 the Company obtained investment credit from BRI amounting to Rp 270,000,000,000, with annual interest rate 9.5%. The term of this facility shall be for 5 years commencing from the signing date (including grace period 12 months) and this credit is used for regular investment for their 16 units to support grinding period in 2017 (building, machineries, road and bridge structure, transportation and agriculture equipment). This credit facility is guaranteed by machineries and installation; road and bridge; transportation and farming tool for 16 sugar factories. The loan agreements include certain restrictions, such as providing guarantee or pledging of assets to other parties, applying for bankruptcy, and receive new credit facility. The outstanding balance of this loan as of December 31, 2018 and 2017 are Rp 57,280,039,812 and Rp 70,190,374,082, respectively.

Pada tanggal 28 Maret 2018, Perusahaan juga memperoleh kredit investasi dari BRI dengan jumlah maksimum sebesar Rp 206.209.000.000 sesuai dengan penawaran keputusan kredit nomor R.II.10-ADK/DKR-2/03/2018, untuk keperluan penangguhan jaminan impor. Pinjaman ini berjangka waktu 8 tahun terhitung mulai tanggal efektif sampai dengan jatuh tempo pada tanggal 28 Maret 2025. Fasilitas kredit investasi ini dikenakan bunga sebesar 9,5% per tahun dan bersifat reviewable. Saldo terutang atas fasilitas ini masing-masing adalah sebesar Rp 79.407.941.794 dan nihil pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

On March 28, 2018, the Company also obtained investment credit from BRI for a maximum amount of Rp 206,209,000,000 based on offering of Credit Decision No. R.II.10-ADK/DKR-2/03/2018 for import guarantee. The term of this facility shall be for 8 years commencing from the effective date until the maturity date on March 28, 2025. The investment credit facility bears annual interest at 9.5% and reviewed at any time. The outstanding loan related to this facility amounting to Rp 79,407,941,794 and nil as of December 31, 2018 and 2017, respectively.

Perjanjian ini mencakup pembatasan tertentu, seperti menjadi penjamin pinjaman atau menjaminkan aset kepada pihak lain termasuk memindahtangankan jaminan. Perusahaan juga tidak diperkenankan untuk memperoleh pinjaman baru dari kreditur lain tanpa persetujuan tertulis dari pihak bank dan memiliki kewajiban melapor bila Perusahaan melakukan perubahan modal dan susunan pengurus, membayar dividen, serta melunasi pinjaman kepada pemegang saham. Selain itu, Perusahaan juga diminta untuk memelihara rasio current ratio minimal 0,7x, debt to equity ratio maksimal 3,2x dan rasio debt service coverage minimal 1x.

This loan agreements include certain restrictions, such as providing guarantee or pledging of assets to other parties including transferring of collateral goods. The Company is also not allowed to obtained new loans from other creditor without written approval from the bank and has the obligation to report, if the Company implement changes in equity and changes in composition of Board of Director, distribute dividends, pay loan to the shareholder. Furthermore, the Company is also required to maintain current ratio minimum 0.7x, debt to equity ratio of minimum 3.2x and debt service coverage of minimum 1x.








- 52 -

Entitas Anak - PT Nusantara Sebelas Medika PT Nusantara Sebelas Medika - Subsidiary

Kredit investasi Investment credit

Pada tanggal 28 Februari 2018, Entitas Anak memperoleh kredit investasi dari BRI dengan jumlah maksimum sebesar Rp 8.900.000.000 untuk Kredit Investasi III. Kredit investasi ini digunakan untuk refinancing atas pembelian aset tetap berupa perlengkapan kantor, alat kesehatan dan alat informasi tekhnologi (IT). Pinjaman ini berjangka waktu 4 tahun dan dikenakan bunga sebesar 9,95% per tahun. Saldo terutang atas fasilitas ini pada tanggal 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp 6.800.000.000.

On February 28, 2018, the Subsidiary obtained investment credit from BRI for a maximum amount Rp 8.900.000.000 for Investment Credit III. This investment credit used for refinancing of office equipment, health facility and information technology (IT) purchase. This facility shall be for 4 years and has bears annual interest at 9.95%. The outstanding laon this facility as of December 31, 2018 amounting to Rp 6,800,000,000.

Pada tanggal 28 Februari 2017, Entitas Anak memperoleh kredit investasi dari BRI dengan jumlah maksimum sebesar Rp 6.000.000.000 untuk Kredit Investasi I dan Rp 1.500.000.000 untuk Kredit Investasi II. Pinjaman ini berjangka waktu 2 tahun terhitung mulai tanggal efektif sampai dengan jatuh tempo pada tanggal 28 Februari 2019. Fasilitas kredit investasi ini dikenakan bunga sebesar 11,5% per tahun. Saldo terutang atas fasilitas ini pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebesar Rp 3.500.000.000 untuk Kredit Investasi I dan Rp 875.000.000 untuk Kredit Investasi II. Bagian jangka pendek pinjaman ini adalah sebesar Rp 3.000.000.000 dan Rp 750.000.000 masing-masing untuk Kredit Investasi I dan Kredit Investasi II.

On February 28, 2017, the Subsidiary obtained investment credit from BRI for a maximum amount Rp 6,000,000,000 for Investment Credit I and Rp 1,500,000,000 for Investment Credit II. The term of this facility shall be for 2 years commencing from the effective date until the maturity date on February 28, 2019. The investment credit facility bears annual interest at 11.5%. The outstanding loan related this facility as of December 31, 2017 amounting to Rp 3,500,000,000 for Investment Credit I and Rp 875,000,000 for Investment Credit II. The short-term portion of this loan is amounting to Rp 3,000,000,000 and Rp 750,000,000 for Investment Credit I and Investment Credit II, respectively.

Kredit ini dijamin dengan sebagian tanah dan bangunan milik pemegang saham dan jaminan dari Perusahaan selaku pemegang saham. Entitas Anak tidak diperkenankan untuk memperoleh pinjaman baru apapun dan kreditur lain dan memiliki kewajiban untuk melapor antara lain jika Entitas Anak melakukan perubahan modal dan susunan pengurus, membayar dividen, dan melunasi pinjaman kepada pemegang saham.

Loans are secured by a part of the shareholder's lands and buildings and corporate guarantee of the Company as the shareholder. The Subsidiary is not allowed to obtain any new loans from other lenders and the obligation to report, among others, if the subsidiary implement changes in equity and changes in composition of Board of Director, distribute dividends, and pay loan to the shareholder.

26. PINJAMAN LEMBAGA KEUANGAN PANJANG 26. LONG-TERM FINANCIAL INSTITUTION LOAN


2018 2017Rp Rp

PT Sarana Multi Infrastruktur PT Sarana Multi Infrastruktur(Persero) 467.603.951.140 62.906.569.154 (Persero)

Dikurangi bagian lancar (43.176.692.308) (7.000.000.000) Less current maturities

Jumlah 424.427.258.832 55.906.569.154 Total

Perusahaan The Company Kredit Investasi I Investment Credit I Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ("SMI"). Fasilitas ini dipergunakan untuk pembangunan pabrik gula Assembagoes. Pinjaman ini memiliki grace period 18 bulan dan akan dilunasi dalam jangka waktu 8 tahun terhitung mulai tanggal efektif April 2018 sampai dengan jatuh tempo pada April 2026. Fasilitas kredit investasi ini dikenakan bunga sebesar 10,5% per tahun. Saldo terutang alas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp 199.091.930.199 dan nihil pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017. Pinjaman ini dijamin dengan sebagian tanah dan bangunan milik pemegang saham dan jaminan dari Perusahaan selaku pemegang saham.

The Company obtained investment credit facility from PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) (“SMI”). This credit facility is used for Assembagoes sugar factory building. The term of this loan has 18 months grace period and facility shall be fully paid for 8 years commencing from the effective date April 2018 until the maturity date on the April 2026. The investment credit facility bears annual interest at 10.5%. The outstanding loan related this facility amounting to Rp 199,091,930,199 and nil as of December 31, 2018 and 2017, respectively. Loans are secured by a part of the shareholder's lands and buildings and corporate guarantee of the Company as a shareholder.





- 53 -

Perjanjian ini mencakup pembatasan-pembatasan tertentu, antara lain, menjadi penjamin pinjaman atau menjaminkan aset kepada pihak lain. Entitas Anak juga diminta untuk memelihara rasio debt to EBITDA maksimal 4x; 2,7x; dan 2,5x pada tahun pertama hingga kedua, ketiga dan keempat hingga kedelapan, rasio debt service coverage ratio minimal 1x, rasio lancar minimum 1x, dan rasio pinjaman terhadap ekuitas maksimal 3x.

The loan agreements include certain restrictions among others, providing guarantee or pledging of assets to other parties. The Subsidiary is also required to maintain debt to EBITDA ratio maximum 4x; 2.7x; and 2.5x on the first until second, third, and fifth until eight years, debt service coverage ratio minimum 1x, current ratio minimum 1x, and debt to equity ratio maximum 3x.

Pada tanggal 31 Desember 2018, Entitas Anak tidak dapat memenuhi pembatasan rasio keuangan yang ditetapkan, akan tetapi Perusahaan telah mendapatkan surat penegasan dari Kreditur yang menyatakan bahwa Kreditur tidak akan menagih pinjaman dalam jangka waktu satu tahun ke depan.

As of December 31, 2018, the Subsidiary has not complied with financial covenants, however the Company has received statement letter from creditor which states that the creditor will not collect the loan within next one year.

Kredit Investasi II Investment Credit II Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi dari SMI. Fasilitas ini dipergunakan untuk pembangunan pabrik gula Djatiroto. Pinjaman ini memiliki grace period 18 bulan dan akan dilunasi dalam jangka waktu 8 tahun terhitung mulai tanggal efektif April 2018 sampai dengan jatuh tempo pada April 2026. Fasilitas kredit investasi ini dikenakan bunga sebesar 10,5% per tahun. Saldo terutang alas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp 212.605.451.787 dan nihil pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017. Pinjaman ini dijamin dengan sebagian tanah dan bangunan milik pemegang saham dan jaminan dari Perusahaan selaku pemegang saham.

The Company obtained investment credit facility from SMI. This credit facility is used for Djatiroto sugar factory building. The term of this loan has 18 months grace period and facility shall be fully paid for 8 years commencing from the effective date April 2018 until the maturity date on the April 2026. The investment credit facility bears annual interest at 10.5%. The outstanding loan related this facility amounting to Rp 212,605,451,787 and nil as of December 31, 2018 and 2017, respectively. Loans are secured by a part of the shareholder's lands and buildings and corporate guarantee of the Company as a shareholder.

Perjanjian ini mencakup pembatasan-pembatasan tertentu, antara lain, menjadi penjamin pinjaman atau menjaminkan aset kepada pihak lain. Entitas Anak juga diminta untuk memelihara rasio debt to EBITDA maksimal 4x; 2,7x; dan 2,5x pada tahun pertama hingga kedua, ketiga dan keempat hingga kedelapan, rasio debt service coverage ratio minimal 1x, rasio lancar minimum 1x, dan rasio pinjaman terhadap ekuitas maksimal 3x.

The loan agreements include certain restrictions among others, providing guarantee or pledging of assets to other parties. The Subsidiary is also required to maintain debt to EBITDA ratio maximum 4x; 2.7x; and 2.5x on the first until second, third, and fifth until eight years, debt service coverage ratio minimum 1x, current ratio minimum 1x, and debt to equity ratio maximum 3x.



Entitas Anak - PT Nusantara Sebelas Medika PT Nusantara Sebelas Medika - Subsidiary Entitas Anak memperoleh fasilitas kredit investasi dari SMI. Fasilitas ini dipergunakan untuk pembangunan gedung rumah sakit dan fasilitas radioterapi di Rumah Sakit Lavalette. Pinjaman ini memiliki grace period 1 tahun dan akan dilunasi dalam jangka waktu 8 tahun terhitung mulai tanggal efektif Maret 2017 sampai dengan jatuh tempo pada Desember 2023 dalam 28 angsuran triwulanan. Fasilitas kredit investasi ini dikenakan bunga sebesar JIBOR+ 2,765% per tahun. Saldo terutang alas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp 55.906.569.154 dan Rp 62.906.569.154 pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017. Pinjaman ini dijamin dengan sebagian tanah dan bangunan milik pemegang saham dan jaminan dari Perusahaan selaku pemegang saham.

The Subsidiary obtained investment credit facility from SMI. This credit facility is used for hospital building and radiotherapy facility at Lavalette Hospital. The term of this loan has 1 year grace period and facility shall be fully paid for 8 years commencing from the effective date March 2017 until the maturity date on the December 2023 in 28 quarterly installments. The investment credit facility bears annual interest at JIBOR+2.765%. The outstanding loan related this facility amounting to Rp 55,906,569,154 and Rp 62,906,569,154 as of December 31, 2018 and 2017, respectively. Loans are secured by a part of the shareholder's lands and buildings and corporate guarantee of the Company as a shareholder.






- 54 -

Perjanjian ini mencakup pembatasan-pembatasan tertentu, antara lain, menjadi penjamin pinjaman atau menjaminkan aset kepada pihak lain. Entitas Anak juga diminta untuk memelihara rasio debt to EBITDA maksimal 2,6x; 4,5x; 4,5x, dan 3,0x pada tahun pertama, kedua, ketiga dan kelima, rasio debt service coverage ratio minimal 1,5x, rasio lancar minimum 1x, dan rasio pinjaman terhadap ekuitas maksimal 2,5x.

The loan agreements include certain restrictions among others, providing guarantee or pledging of assets to other parties. The Subsidiary is also required to maintain debt to EBITDA ratio maximum 2.6x; 4.5x; 4.5x, and 3.0x on the first, second, third, and fifth years, debt service coverage ratio minimum 1.5x, current ratio minimum 1x, and debt to equity ratio maximum 2.5x.



27. UTANG KEPADA PEMEGANG SAHAM 27. DUE TO SHAREHOLDERS Kredit Investasi Investment Credit Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi dari pemegang saham. Fasilitas ini dipergunakan untuk pembangunan pabrik gula Djatiroto. Pinjaman ini akan dilunasi dalam jangka waktu 3 bulan terhitung mulai tanggal efektif 5 Juli 2018 sampai dengan jatuh tempo pada 5 Oktober 2018. Fasilitas kredit investasi ini dikenakan bunga sebesar 9,9% per tahun. Saldo terutang atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp 227.000.000.000 dan nihil pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

The Company obtained investment credit facility from Shareholders. This credit facility is used for Djatiroto sugar factory building. This facility shall be fully paid for 3 months commencing from the effective date July 5, 2018 until the maturity date on the October 5, 2018. The investment credit facility bears annual interest at 9.9%. The outstanding loan related this facility amounting to Rp 227,000,000,000 and nil as of December 31, 2018 and 2017, respectively.

Kredit Modal Kerja Working Capital Loan Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi dari pemegang saham. Fasilitas ini dipergunakan untuk kebutuhan kredit modal kerja. Pinjaman ini akan dilunasi dalam jangka waktu 6 bulan terhitung mulai tanggal efektif 18 Juli 2018 sampai dengan jatuh tempo pada 19 Januari 2019 atau sampai hasil penjualan gula dan tetes diterima pemegang saham, mana yang lebih cepat. Fasilitas kredit investasi ini dikenakan bunga sebesar 9,75% per tahun. Saldo terutang atas fasilitas ini masing-masing sebesar Rp 145.000.000.000 dan nihil pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017.

The Company obtained investment credit facility from Shareholders. This credit facility is used for Djatiroto sugar factory building. This facility shall be fully paid for 6 months commencing from the effective date July 18, 2018 until the maturity date on the January 19, 2019 or until the sale of sugar and drops is received by shareholders, whichever is faster. The investment credit facility bears annual interest at 9.75%. The outstanding loan related this facility amounting to Rp 145,000,000,000 and nil as of December 31, 2018 and 2017, respectively.

28. UTANG KEPADA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

28. DEBT TO THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA


2018 2017Rp Rp

Kredit modal kerja eks pabrik Working capital loan ex Pelaiharigula Pelaihari 16.150.613.586 16.150.613.586 sugar mill

BBD Rehab-II eks PT Perkebunan BBD Rehab-II eks PT PerkebunanNusantara XX 3.722.896.325 4.422.896.325 Nusantara XX

Jumlah 19.873.509.911 20.573.509.911 TotalDikurangi bagian lancar (19.873.509.911) (20.573.509.911) Less current maturities

Jumlah - - Total





- 55 -

Kredit modal kerja eks pabrik gula Pelaihari merupakan kewajiban pokok dan bunga yang dibebankan sebagai kewajiban kepada Perusahaan sejak tahun 1996 didasarkan pada salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 441/KMK.016/1997 Tentang "Penetapan Neraca Pembukaan Perusahaan Perusahaan (persero) PT Perkebunan Nusantara XI per 11 Maret 1996 dan Surat Menteri Keuangan No. S-133/MK.16/1996, tanggal 11 Maret 1996.

Working capital loans ex Pelaihari sugar mill is the principal and interest obligation that charged as a liability to the Company since 1996 based on the Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 441/KMK.016/1997 on "Determination of the Opening Balance Sheet Liability Company (Persero) PT Perkebunan Nusantara XI per March 11, 1996" and the letter of the Minister of Finance No. S-133/MK.16/1996, dated March 11, 1996.

Utang ini merupakan utang kepada Pemerintah Republik Indonesia yang terdiri dari kredit modal kerja dan investasi di tahun 1983-1987 untuk proyek pembangunan dan pengembangan pabrik gula Bone dan rehabilitasi pabrik tahap II pembiayaan KSO pabrik gula Pagottan dan Soedhono yang dikelola oleh PT Perkebunan Nusantara XX. Saldo utang kepada Pemerintah Republik Indonesia tersebut sesuai dengan hasil rekonsiliasi per tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, yaitu sebesar Rp 19.873.509.911 dan Rp 20.573.509.911.

Debt to the Government of the Republic of Indonesia consists of working capital loan and investments credit facilities in the year 1983-1987 for the construction and development of Bone sugar mill and rehabilitation phase /I of KSO Pagottan and Soedhono sugar mills that managed by PT Perkebunan Nusantara XX. The balance of debt to the Government of the Republic of Indonesia in accordance with the results of reconciliation as of December 31, 2018 and 2017 amounting to Rp 19,873,509,911 and Rp 20,573,509,911, respectively.

29. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN 29. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY a. Program Imbalan Pasti a. Defined Benefit Plan

Grup menyelenggarakan program manfaat pasti untuk seluruh karyawan tetapnya yang dihitung berdasarkan gaji pada tahun tertentu dan masa kerja karyawan. Dana pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun Perkebunan (Dapenbun) yang akta pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya No. KEP-344/KMK/17/1999.

The Group established a defined benefit plan for all permanent employees which is computed based on the salary rate at a certain year and their respective years of service. The plan is managed by Dana Pensiun Perkebunan (Dapenbun) whose deed of establishment was approved by the Minister of Finance of Republic of Indonesia in his Decision Letter No. KEP-344/KMK/17/1999.

Pendanaan program pensiun manfaat pasti berasal dari kontribusi karyawan sebesar 6% dan Perusahaan maupun Entitas Anak sebesar 7,09% dari penghasilan dasar pensiun.

The defined benefits pension plan is funded by contribution from both its employees at 6% and the Company and the Subsidiary at 7.09% of the basic pension income.

Grup juga memberikan imbalan kepada karyawan tetapnya meliputi santunan hari tua, pemeliharaan kesehatan pensiun dan masa persiapan pensiun yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebijakan Perusahaan yang didasarkan pada Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003.

The Group also provide benefits to their permanent employees including post-retirement benefits, post-retirement health care benefits and pre-retirement benefits in accordance with the Company’s policies based on Labor Law No. 13 Year 2003.

Jumlah karyawan yang berhak memperoleh manfaat tersebut pada 31 Desember 2018 dan 2017 masing-masing sebesar 3.243 dan 3.498.

The numbers of employees entitled to the benefits as of December 31, 2018 and 2017 is 3,243 and 3,498, respectively.

Perhitungan imbalan pasca kerja dihitung oleh aktuaris independen PT Quattro Asia Consulting dengan menggunakan metode Projected Unit Credit. Pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017, perhitungan program manfaat pasti dihitung dengan menggunakan asumsi aktuaria sebagai berikut:

The cost of providing post-employment benefits is calculated by independent actuary, PT Quattro Asia Consulting using the Projected Unit Credit method. As of December 31, 2018 and 2017, the cost of providing defined benefit plan is calculated using the following assumptions:






- 56 -

b. Imbalan Kerja Jangka Panjang Lainnya b. Other Long-term Benefits Grup juga memberikan imbalan kerja jangka panjang lain berupa tunjangan pengabdian dan cuti panjang sesuai dengan kebijakan Perusahaan. Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan tersebut masing-masing adalah 3.243 dan 3.498 pada 31 Desember 2018 dan 2017. Tidak terdapat pendanaan yang dibuat sehubungan dengan imbalan kerja jangka panjang ini.

The Group provides other long-term benefits in form of service allowance and long service leave in accordance with the the Company’s policies. The numbers of employees entitled to these benefits were 3,243 and 3,498 as of December 31, 2018 and 2017, respectively. No funding has been made for this long term benefits.

Perhitungan liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya dihitung dengan menggunakan asumsi utama sebagai berikut:

The cost of providing other long-term benefits are calculated using the following key assumptions:

2018 2017 *)

Tingkat diskonto 8,03% dan/and 9,04% 6,00% Discount rateTingkat kenaikan gaji 6,00% 2,50% Future salary increment rateTingkat kematian Tabel GAM 1971 Modified TMI III - Tahun 2011/year 2011 Mortality rateTingkat pengunduran diri 5,00% di usia 20 tahun dan menurun 5,00% di usia 20 tahun dan menurun Resignation rate

linier sampai usia pensiun normal/ linier sampai usia pensiun normal/5.00% at age 20 reducing 5.00% at age 20 reducing

linearly until linearly untilnormal pension age normal pension age

Tingkat cacat 10,00% dari mortalita/ 10,00% dari mortalita/ Disability rate10.00% from mortality 10.00% from mortality

Usia pengambilan pensiun normal 55 - 56 tahun/years 55 - 56 tahun/years Normaly retirement age


Program imbalan pasti mengakibatkan eksposur Perusahaan terhadap risiko aktuarial seperti risiko investasi, risiko tingkat bunga, risiko harapan hidup dan risiko gaji.

The defined benefit plan typically expose the Company to actuarial risks such as investment risk, interest rate risk, longevity risk and salary risk.

Risiko investasi Investment risk Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung menggunakan tingkat diskonto yang ditetapkan dengan mengacu pada imbal hasil obligasi korporasi berkualitas tinggi; jika pengembalian aset program di bawah tingkat tersebut, hal itu akan mengakibatkan defisit program.

The present value of the defined benefit pension plan liability is calculated using a discount rate determined by reference to high quality corporate bond yields; if the return on plan asset is below this rate, it will create a plan deficit.

Risiko tingkat bunga Interest risk Penurunan suku bunga obligasi akan meningkatkan liabilitas program. Namun, sebagian akan disalinghapuskan oleh peningkatan imbal hasil atas investasi instrumen utang.

A decrease in the bond interest rate will increase the plan liability. However, this will be partially offset by an increase in the return on the plan’s debt investments.

Risiko harapan hidup Longevity risk Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada estimasi terbaik dari mortalitas peserta program baik selama dan setelah kontrak kerja. Peningkatan harapan hidup peserta program akan meningkatkan liabilitas program.

The present value of the defined benefit plan liability is calculated by reference to the best estimate of the mortality of plan participants both during and after their employment. An increase in the life expectancy of the plan participants will increase the plan’s liability.

Risiko gaji Salary risk Nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan mengacu pada gaji masa depan peserta program. Dengan demikian, kenaikan gaji peserta program akan meningkatkan liabilitas program itu.

The present value of the defined benefit pension plan liability is calculated by reference to the future salaries of plan participants. Therefore, an increase in the salary of the plan participants will increase the plan’s liability.





- 57 -

Beban pensiun imbalan pasti, imbalan pasca kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah sebagai berikut:

The amounts recognized in the statement of profit or loss and other comprehensive income arising from defined benefit pension plan, post-employment benefits and other long-term benefits expense, are as follows:

Program pensiun Imbalan pasca Imbalan jangkaimbalan pasti/ kerja manfaat panjang lainnya/Defined benefit pasti/ Defined post- Other long-term Jumlah/pension plan employment benefit benefits Total

Rp Rp Rp Rp

Biaya jasa: Service costs:Biaya jasa kini 4.120.412.706 27.498.866.730 11.247.370.289 42.866.649.725 Current service costBiaya jasa lalu - 1.456.575.196 852.118.227 2.308.693.423 Past service cost

Iuran karyawan (1.892.889.124) - - (1.892.889.124) Employee contribution Bunga neto atas liabilitas 41.803.951.207 23.035.897.750 12.943.035.937 77.782.884.894 Net interest on liabilitiesPendapatan Bunga dari Aset Program (24.120.489.858) - - (24.120.489.858) Interest income from pension planPengukuran kembali atas imbalan Remeasurement of other long-term

jangka panjang lainnya - - (4.609.665.221) (4.609.665.221) benefitsKomponen dari biaya imbalan pasti Components of defined benefit costs

yang diakui dalam laba rugi 19.910.984.931 51.991.339.676 20.432.859.232 92.335.183.839 recognized in profit or loss

Pengukuran kembali liabilitas (aset) Remeasurement on the net definedimbalan pasti neto: benefit liabilities (assets):Keuntungan dan kerugian aktuarial

yang timbul dari: Actuarial gain and loss arising from: Perubahan asumsi aktuarial (105.349.767.874) (5.569.680.603) (9.203.447.130) (120.122.895.607) Changes in actuarial assumptions

Imbal hasil aset program (tidak termasuk Return on plan assets (excludingjumlah yang dimasukkan dalam amounts included in netbeban bunga neto) 40.774.674.742 - - 40.774.674.742 interest expense)

Komponen dari biaya imbalan pasti Components of defined benefit costsyang diakui dalam penghasilan recognized in other comprehensivekomprehensif lain (64.575.093.132) (5.569.680.603) (9.203.447.130) (79.348.220.865) income

Jumlah (44.664.108.201) 46.421.659.073 11.229.412.102 12.986.962.974 Total

2018

Defined benefit planProgram imbalan pasti/


Rp Rp Rp Rp

Biaya jasa: Service costs:Biaya jasa kini 6.048.989.811 20.593.582.678 11.279.159.612 37.921.732.101 Current service cost

Iuran karyawan (2.714.354.229) - - (2.714.354.229) Employee contribution Bunga neto atas liabilitas 51.492.874.318 29.386.578.297 13.318.613.759 94.198.066.374 Net interest on liabilitiesPendapatan Bunga dari Aset Program (26.581.499.087) - - (26.581.499.087) Interest income from pension planPengukuran kembali atas imbalan Remeasurement of other long-term

jangka panjang lainnya - - (4.429.558.578) (4.429.558.578) benefitsKomponen dari biaya imbalan pasti Components of defined benefit costs

yang diakui dalam laba rugi 28.246.010.813 49.980.160.975 20.168.214.793 98.394.386.581 recognized in profit or loss

Pengukuran kembali liabilitas (aset) Remeasurement on the net definedimbalan pasti neto: benefit liabilities (assets):Keuntungan dan kerugian aktuarial

yang timbul dari: Actuarial gain and loss arising from: Perubahan asumsi aktuarial (39.943.842.224) (5.541.973.465) 24.592.070.287 (20.893.745.402) Changes in actuarial assumptions Penyesuaian pengalaman - 571.535.667 - 571.535.667 Experience adjustments

Imbal hasil aset program (tidak termasuk Return on plan assets (excludingjumlah yang dimasukkan dalam amounts included in netbeban bunga neto) (15.796.784.301) - - (15.796.784.301) interest expense)

Komponen dari biaya imbalan pasti Components of defined benefit costsyang diakui dalam penghasilan recognized in other comprehensivekomprehensif lain (55.740.626.525) (4.970.437.798) 24.592.070.287 (36.118.994.036) income

Jumlah (27.494.615.712) 45.009.723.177 44.760.285.080 62.275.392.545 Total


2017 *)

Defined benefit planProgram imbalan pasti/






- 58 -

Liabilitas program pensiun imbalan pasti, imbalan pasca kerja manfaat pasti dan imbalan kerja jangka panjang lainnya yang termasuk dalam laporan posisi keuangan adalah sebagai berikut:

The amounts included in the statement of financial position arising from liabilities in respect of defined benefit pension plan, post-employment benefits and other long-term benefits, are as follows:


Rp Rp Rp Rp

Nilai kini kewajiban masa lalu 463.421.123.005 407.229.581.318 178.595.343.597 1.049.246.047.920 Present value of defined benefits obligation Nilai wajar aset program (264.284.526.092) - - (264.284.526.092) Fair value of plan assets

Kewajiban imbalan pasca kerja 199.136.596.913 407.229.581.318 178.595.343.597 784.961.521.828 Employee benefit liabilities

31 Desember/ December 31, 2018Program imbalan pasti/

Defined benefit plan


Rp Rp Rp Rp

Nilai kini kewajiban masa lalu 572.021.525.330 415.829.573.788 196.156.582.563 1.184.007.681.681 Present value of defined benefits obligation Nilai wajar aset program (304.414.753.579) - - (304.414.753.579) Fair value of plan assets

Kewajiban imbalan pasca kerja 267.606.771.751 415.829.573.788 196.156.582.563 879.592.928.102 Employee benefit liabilities


31 Desember/ December 31, 2017*)Program imbalan pasti/


Mutasi nilai kini kewajiban imbalan pasti adalah sebagai berikut:

Movements in the present value of the defined benefits obligation and defined were as follows:


Rp Rp Rp Rp

Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti Present Value of Benefits Obligation -(NKKIP) -awal tahun 572.021.525.330 415.829.573.788 196.156.582.563 1.184.007.681.681 beginning of the year

Biaya jasa Service costBiaya jasa kini 4.120.412.706 27.498.866.730 11.247.370.289 42.866.649.725 Current service costBiaya jasa lalu - 1.456.575.195 852.118.228 2.308.693.423 Past service cost

Beban bunga 41.803.951.207 23.035.897.749 12.943.035.937 77.782.884.893 Interest expensePengembalian nilai tunai - 7.725.064.086 - 7.725.064.086 Return pension plan Imbalan yang dibayarkan (49.174.998.364) (62.746.715.627) (28.790.651.069) (140.712.365.060) Benefit paymentPengukuran kembali: Remeasurement on:

Keuntungan dan kerugian aktuarial Actuarial gains and losses arisingyang timbul dari perubahan from changes in actuarialasumsi keuangan (105.349.767.874) (5.569.680.603) (13.813.112.351) (124.732.560.828) assumptions

Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti Present Value of Benefits Obligation -(NKKIP) - akhir tahun 463.421.123.005 407.229.581.318 178.595.343.597 1.049.246.047.920 ending of the year

31 Desember/ December 31, 2018Program imbalan pasti/



Rp Rp Rp RpNilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti Present Value of Benefits Obligation -

(NKKIP) -awal tahun 604.376.459.135 430.555.475.213 170.984.179.963 1.205.916.114.311 beginning of the yearBiaya jasa Service cost

Biaya jasa kini 6.048.989.811 20.593.582.678 11.279.159.612 37.921.732.101 Current service costPengembalian nilai tunai - (10.361.164.172) - (10.361.164.172) Return from plan assetBeban bunga 51.492.874.318 29.386.578.297 13.318.613.759 94.198.066.374 Interest expenseImbalan yang dibayarkan (49.952.955.710) (49.374.460.430) (19.587.882.480) (118.915.298.620) Benefit paymentPengukuran kembali: Remeasurement on:

Keuntungan dan kerugian aktuarial Actuarial gains and losses arisingyang timbul dari perubahan from changes in actuarialasumsi keuangan (39.943.842.224) (5.541.973.465) 20.162.511.709 (25.323.303.980) assumptions

Penyesuaian pengalaman - 571.535.667 - 571.535.667 Experience adjustmentsNilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti Present Value of Benefits Obligation -

(NKKIP) - akhir tahun 572.021.525.330 415.829.573.788 196.156.582.563 1.184.007.681.681 ending of the year


31 Desember/ December 31, 2017 *)Program imbalan pasti/






- 59 -

Mutasi nilai wajar aset program adalah sebagai berikut:

Movements in the fair value of the plan assets are as follows:

31 Desember/ 31 Desember/

December 31, 2018 December 31, 2017Rp Rp

The fair value of assets -Nilai wajar aset - awal tahun 304.414.753.579 294.453.122.234 beginning of yearIuran pemberi kerja 23.806.066.637 14.821.949.438 Employer contributionsIuran peserta program 1.892.889.124 2.714.354.229 Participants contribution Pendapatan bunga 24.120.489.858 26.581.499.087 Interest incomePengukuran kembali: Remeasurement on:

Imbal hasil aset program (tidak Return on plan assetstermasuk jumlah yang (excluding amountsdimasukkan dalam beban included in net interestbunga neto) (40.774.674.742) 15.796.784.301 expense)

Imbalan yang dibayarkan (49.174.998.363) (49.952.955.710) Benefit paymentThe fair value of assets -

Nilai wajar aset - akhir tahun 264.284.526.093 304.414.753.579 ending of year

Aset program terdiri dari deposito harian, deposito berjangka, obligasi, surat berharga yang diterbitkan pemerintah, reksadana dan saham diperdagangkan di bursa dan properti.

The plan assets consisted of call deposits, time deposits, bond, government bond, mutual fund and shares of stock traded in the stock exchange and property.

Kategori utama aset program, dan tingkat imbal hasil ekspektasian pada akhir periode pelaporan untuk setiap kategori, adalah sebagai berikut:

The fair value of each major category of plan assets, and the corresponding percentage to total fair value of plan assets at the end of the reporting period for each category, are as follows:

31 Desember/ 31 Desember/December 31, 2018 December 31, 2017

% %

Instrumen utang (obligasi) 42% 22% Debt (bonds) instrumentsInstrumen ekuitas 15% 33% Equity instrumentsDeposito 10% 23% DepositsProperti 15% 6% PropertiesReksadana 15% 16% Mutual fundImbalan hasil ekspektasi rata-rata 3% 0% Weighted average expected returnSaldo akhir nilai wajar aset program Ending fair value of plan assets

Percentage to fair value of total plan assetsPersentase nilai wajar atas aset program/

Nilai wajar instrumen ekuitas, reksadana dan utang di atas ditentukan berdasarkan harga pasar kuotasian di pasar aktif. Kebijakan ini telah dilaksanakan selama tahun berjalan dan sebelumnya.

The fair values of the above equity, mutual fund and debt instruments are determined based on quoted market prices in active markets. This policy has been implemented during the current and prior year.

Imbal hasil aktual aset program masing-masing (Rp 16.554.184.885) dan Rp 42.378.283.388 pada tahun 2018 dan 2017.

The actual return on plan assets is (Rp 16,554,184,885) and Rp 42,378,283,388 in 2018 and 2017, respectively.

Asumsi aktuarial yang signifikan untuk penentuan kewajiban imbalan pasti adalah tingkat diskonto dan kenaikan gaji yang diharapkan. Sensitivitas analisis di bawah ini ditentukan berdasarkan masing-masing perubahan asumsi yang mungkin terjadi pada akhir periode pelaporan, dengan semua asumsi lain konstan.

Significant actuarial assumptions for the determination of the defined obligation are discount rate and expected salary increase. The sensitivity analysis below have been determined based on reasonably possible changes of the respective assumptions occurring at the end of the reporting period, while holding all other assumptions constant.






- 60 -

Program Imbalan pasca Imbalan kerjapensiun kerja manfaat jangka panjang

imbalan pasti/ pasti/ Defined lainnya/Defined benefit post-employment Other long-term Jumlah/

pension plan benefits benefits TotalRp Rp Rp Rp

Tingkat diskonto Discount RateTingkat diskonto +1% 168.579.497.466 384.174.177.475 169.204.787.738 721.958.462.679 Discount Rate +1%Tingkat diskonto -1% 233.999.602.404 433.148.483.802 189.132.959.134 856.281.045.340 Discount Rate -1%

Tingkat kenaikan gaji Salary Increment RateTingkat kenaikan gaji +1% 202.648.782.812 433.179.353.447 100.652.469.635 736.480.605.894 Salary Increment Rate +1%Tingkat kenaikan gaji -1% 195.826.336.607 383.786.707.454 92.348.924.107 671.961.968.168 Salary Increment Rate -1%

31 Desember/ December 31, 2018

Program Imbalan pasca Imbalan kerjapensiun kerja manfaat jangka panjang

imbalan pasti/ pasti/ Defined lainnya/Defined benefit post-employment Other long-term Jumlah/

pension plan benefits benefits TotalRp Rp Rp Rp

Tingkat diskonto Discount RateTingkat diskonto +1% 223.651.224.867 389.401.872.725 184.462.264.450 797.515.362.042 Discount Rate +1%Tingkat diskonto -1% 318.665.338.493 445.766.227.841 207.383.839.207 971.815.405.541 Discount Rate -1%

Tingkat kenaikan gaji Salary Increment RateTingkat kenaikan gaji +1% 272.960.836.953 445.470.914.295 108.323.872.974 826.755.624.222 Salary Increment Rate +1%Tingkat kenaikan gaji -1% 262.587.969.574 389.222.051.056 99.339.167.265 751.149.187.895 Salary Increment Rate -1%


31 Desember/ December 31, 2017 *)

Analisis sensitivitas yang disajikan di atas mungkin tidak mewakili perubahan yang sebenarnya dalam kewajiban imbalan pasti mengingat bahwa perubahan asumsi terjadinya tidak terisolasi satu sama lain karena beberapa asumsi tersebut mungkin berkorelasi.

The sensitivity analysis presented above may not be representative of the actual change in the defined benefit obligation as it is unlikely that the change in assumptions would occur in isolation of one another as some of the assumptions may be correlated.

Selanjutnya, dalam menyajikan analisis sensitivitas di atas, nilai kini kewajiban imbalan pasti dihitung dengan menggunakan metode Projected Unit Credit pada akhir periode pelaporan, yang sama dengan yang diterapkan dalam menghitung liabilitas manfaat pasti yang diakui dalam laporan posisi keuangan.

Furthermore, in presenting the above sensitivity analysis, the present value of the defined benefit obligation has been calculated using the projected unit credit method at the end of the reporting period, which is the same as that applied in calculating the defined benefit obligation liability recognized in the statement of financial position.

Tidak ada perubahan dalam metode dan asumsi yang digunakan dalam penyusunan analisis sensitivitas dari tahun sebelumnya.

There were no changes in the methods and assumptions used in preparing the sensitivity analysis from prior years.

30. MODAL SAHAM 30. SHARE CAPITAL Berdasarkan Akta Notaris No. 12 tanggal 14 Maret 2016 dari Nanda Faux Iwan, SH, pemegang saham setuju untuk menambah modal ditempatkan dan disetor penuh Perusahaan sebanyak 650.000 saham. Perubahan modal ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalarn Surat Keputusan No. AHU- AH.01.03-0036408 tanggal 1 April 2016.

Based on the Notarial Deed No. 12 dated March 14, 2016 of Nanda Faux Iwan, SH, the shareholder agreed to increase the Company's issued and fully paid capital of 650,000 shares. The amendment was approved by the Minister of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0036408 dated April 1, 2016.

Komposisi pemegang saham pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

The composition of shareholders as of December 31, 2018 and 2017 are as follows:

Percentase

kepemilikan/Total saham Ownership

Pemegang saham/ Shareholders Number of share percentage Jumlah/ TotalRp

PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 1.051.633 90,00% 1.051.633.000.000 Pemerintah Republik Indonesia 116.848 10,00% 116.848.000.000

Jumlah/ Total 1.168.481 100,00% 1.168.481.000.000





- 61 -

Pengelolaan modal Capital management Tujuan utama pengelolaan modal Grup adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

The primary objective of the Group's capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value.

Selain itu, Grup dipersyaratkan oleh Undang-undang Perusahaan Terbatas No. 40 Tahun 2007, efektif tanggal 16 Agustus 2007, untuk menyisihkan sampai dengan minimal 20% dari modal ditempatkan dan disetor ke dalam dana cadangan yang tidak boleh didistribusikan. Persyaratan permodalan eksternal tersebut dipertimbangkan oleh Perusahaan pada Rapat Umum Pemegang Saham.

In addition, the Group is also required by the Limited Liability Company Law No. 40, Year 2007 effective on August 16, 2007 to allocate and maintain a non- distributabfe reserve fund until the said reserve reaches at least 20% of the issued and paid-up capital. This extemally imposed capital requirements are considered by the Company at the Annual General Shareholders' Meeting.

Grup mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perusahaan dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru atau mengusahakan pendanaan melalui pinjaman. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses selama tahun penyajian.

The Group manages its capital structure and makes adjustments to it, in light of changes in economic conditions. To maintain or adjust the capital structure, the Company may adjust the dividend payment to shareholders, issue new shares or raise debt financing. No changes were made in the objectives, policies or processes during the years presented.

Kebijakan Grup adalah mempertahankan struktur permodalan yang sehat untuk mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang wajar.

The Group's policy is to maintain a healthy capital structure in order to secure access to finance at a reasonable cost.

31. DIVIDEN TUNAI DAN CADANGAN UMUM 31. CASH DIVIDENDS AND GENERAL RESERVE Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 28 Mei 2018 pemegang saham menetapkan untuk laba bersih tahun 2017 sebesar Rp 31.405.025.246 seluruhnya menjadi cadangan umum pada tahun 2018.

Based on the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders on May 28, 2018, the shareholders approved distribute all profit in 2017 amounting to Rp 31,405,025,246 to reserve from the net profit for the year ended 2018

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 12 Mei 2017 pemegang saham setuju untuk membagi dividen tunai dan pencadangan umum dari laba bersih tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 masing-masing sebesar Rp 58.443.516.370 dan Rp 136.368.204.862.

Based on the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders on May 12, 2017, the shareholders approved to distribute cash dividends and the appropriation for general reserve from the net profit for the year ended December 31, 2016 amounting to Rp 58,443,516,370 and Rp 136,368,204,862, respectively.

32. KEPENTINGAN NON PENGENDALI 32. NON CONTROLING INTERESTS


2018 2017Rp Rp

Nilai tercatat - awal 171.359.416 145.539.377 Current amount - beginningBagian laba tahun berjalan 18.100.187 21.145.239 Share in income for the yearDividen tunai (4.194.113) (5.305.046) Cash dividendKeuntungan pengukuran

kembali atas liabilitas imbalan kerja Re-measurement loss (gain) onkaryawan - bersih 4.890.808 9.979.846 employee benefits liability - net

Jumlah 190.156.298 171.359.416 Total






- 62 -

33. PENDAPATAN 33. REVENUE

2018 2017Rp Rp

Penjualan gula 1.195.122.046.262 1.864.889.341.757 Sale of sugarPenjualan tetes 336.293.839.753 389.797.323.994 Sale of molassesLain-lain 290.140.334.822 246.909.059.712 Others

Jumlah 1.821.556.220.837 2.501.595.725.463 Total

34. BEBAN POKOK PENJUALAN 34. COST OF REVENUE

Gula dan tetes/Sugar and molasses Lain-lain/ Others Jumlah/ Total

Rp Rp Rp

Bahan baku yang digunakan 110.972.342.589 - 110.972.342.589 Raw material used

Biaya langsung Direct costBiaya tanaman Cost of plants

Panen 95.644.937.242 - 95.644.937.242 HarvestingPemeliharaan 92.234.159.813 - 92.234.159.813 MaintenancePengangkutan 46.287.514.895 - 46.287.514.895 FreightGaji dan tunjangan

karyawan 44.702.704.511 - 44.702.704.511 Salaries and allowancePemupukan 36.023.188.836 - 36.023.188.836 FertilizationPembibitan 15.556.711.978 - 15.556.711.978 SeedlingImbalan penggunaan

lahan 54.472.404.358 - 54.472.404.358 Use of land expenseSub jumlah 384.921.621.633 - 384.921.621.633 Sub total

Biaya pabrik Cost of factoryPengolahan 216.481.870.032 49.865.241.452 266.347.111.484 ProcessingPemeliharaan mesin dan Maintenance of machineries

peralatan 85.932.041.068 834.820.213 86.766.861.281 and equipmentGaji dan tunjangan

karyawan 181.280.909.918 3.764.386.364 185.045.296.282 Salaries and allowancePengemasan 9.604.209.062 109.011.757 9.713.220.819 PackagingSub jumlah 493.299.030.080 54.573.459.786 547.872.489.866 Sub total

Penyusutan dan amortisasi 201.738.525.302 11.875.661.337 213.614.186.639 Depreciation and amortizationJumlah biaya langsung 1.190.931.519.604 66.449.121.123 1.257.380.640.727 Total direct cost

Biaya tidak langsung Indirect costGaji dan tunjangan

karyawan 164.858.043.401 103.883.365.004 268.741.408.405 Salaries and allowancePengangkutan 14.281.298.447 - 14.281.298.447 FreightPemeliharaan prasarana Maintenance of buildings

bangunan 2.906.923.637 1.134.274.003 4.041.197.640 structurePajak bumi dan bangunan Property taxes, changes

retribusi dan sewa tanah 6.326.154.592 172.259.891 6.498.414.483 and land rentPemeliharaan bangunan 3.136.373.781 5.070.881.087 8.207.254.868 Maintenance of buildingsAir 4.913.642.396 2.943.484.722 7.857.127.118 WaterLain-lain - 78.545.270.705 78.545.270.705 Others

Jumlah biaya tidak langsung 196.422.436.254 191.749.535.412 388.171.971.666 Total indirect - cost

Jumlah biaya produksi 1.387.353.955.858 258.198.656.535 1.645.552.612.393 Total production cost

Persediaan barang jadi Finished goodsSaldo awal 228.767.305.649 11.699.833.039 240.467.138.688 Beginning balanceSaldo akhir 390.064.585.646 23.395.461.242 413.460.046.888 Ending balance

Beban pokok penjualan 1.226.056.675.861 246.503.028.332 1.472.559.704.193 Cost of revenue

2018





- 63 -

Gula dan tetes/Sugar and molasses Lain-lain/ Others Jumlah/ Total

Rp Rp Rp

Bahan baku yang digunakan 94.423.482.757 35.404.019.999 129.827.502.756 Raw material used

Biaya langsung Direct costBiaya tanaman Cost of plants

Panen 96.383.186.665 - 96.383.186.665 HarvestingPemeliharaan 147.307.568.611 - 147.307.568.611 MaintenancePengangkutan 41.150.405.679 - 41.150.405.679 FreightGaji dan tunjangan

karyawan 57.855.730.452 - 57.855.730.452 Salaries and allowancePemupukan 44.669.996.555 - 44.669.996.555 FertilizationImbalan penggunaan

lahan 16.593.836.466 - 16.593.836.466 Use of land expenseSub jumlah 403.960.724.428 - 403.960.724.428 Sub total

Biaya pabrik Cost of factoryPengolahan 213.943.569.967 3.483.359.641 217.426.929.608 ProcessingPemeliharaan mesin dan Maintenance of machineries

peralatan 148.724.704.275 1.864.912.400 150.589.616.675 and equipmentGaji dan tunjangan

karyawan 182.719.540.197 8.408.776.487 191.128.316.684 Salaries and allowancePengemasan 8.962.215.124 2.284.306.195 11.246.521.319 PackagingSub jumlah 554.350.029.563 16.041.354.723 570.391.384.286 Sub total

Penyusutan dan amortisasi 241.243.386.145 11.196.939.874 252.440.326.019 Depreciation and amortizationBiaya langsung lainnya - 63.136.311.861 63.136.311.861 Other direct costJumlah biaya langsung 1.293.977.622.893 125.778.626.457 1.419.756.249.350 Total direct cost

Biaya tidak langsung Indirect costGaji dan tunjangan

karyawan 145.585.558.204 84.294.957.323 229.880.515.527 Salaries and allowancePengangakutan 22.385.441.856 6.107.554.137 28.492.995.993 FreightPemeliharaan prasarana Maintenance of buildings

bangunan 5.084.833.219 - 5.084.833.219 structurePajak bumi dan bangunan Property taxes, changes

retribusi dan sewa tanah 6.074.269.143 - 6.074.269.143 and land rentPemeliharaan bangunan 4.453.611.682 3.612.802.557 8.066.414.239 Maintenance of buildingsAir 4.011.950.662 - 4.011.950.662 WaterLain-lain 17.345.518.865 2.355.407.932 19.700.926.797 Others

Jumlah biaya tidak langsung 204.941.183.631 96.370.721.949 301.311.905.580 Total indirect - cost

Jumlah biaya produksi 1.498.918.806.524 222.149.348.406 1.721.068.154.930 Total production cost

Persediaan barang jadi Finished goodsSaldo awal 670.497.918.542 8.514.628.745 679.012.547.287 Beginning balanceSaldo akhir (228.767.305.649) (11.027.705.060) (239.795.010.709) Ending balance

Beban pokok penjualan 1.940.649.419.417 219.636.272.091 2.160.285.691.508 Cost of revenue

2017

35. BEBAN PENJUALAN 35. SELLING EXPENSES

2018 2017Rp Rp

Gaji dan tunjangan karyawan 1.538.553.139 1.318.861.925 Salaries and allowanceLain-lain 844.620.893 1.641.314.131 Others

Jumlah 2.383.174.032 2.960.176.056 Total






- 64 -

36. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI 36. GENERAL AND ADMINISTRATION EXPENSES

2018 2017 *)Rp Rp

Gaji dan kesejahteraan 262.804.370.669 184.674.143.303 Salaries and allowancePenyusutan 30.459.216.177 2.544.597.665 DepreciationTransportasi 11.845.033.706 2.553.947.348 TransportationKantor, gedung dan mess 6.769.394.236 12.930.647.315 Office, building and messBiaya pajak 5.546.397.800 - Tax expenseAmortisasi 1.638.606.849 1.084.034.588 AmortizationLain-lain 30.213.505.751 13.463.695.178 Others

Jumlah 349.276.525.188 217.251.065.397 Total


37. PENDAPATAN (BEBAN) USAHA LAINNYA 37. OTHER OPERATING INCOME (EXPENSE)

2018 2017Rp Rp

Pendapatan usaha lainnya Other operating incomeKeuntungan selisih kurs - bersih 16.220.059.368 190.974.376 Gain on foreign exchanges - bersihPenjualan non-komoditi 14.972.947.711 28.845.478.232 Non-commodities salesDenda dan klaim 4.562.600.869 3.721.934.913 Charges and claimPendapatan penjualan tebu - 7.395.340.909 Sugarcane selling incomeLain-lain 10.713.857.138 30.295.001.334 Others


Beban usaha lainnya Other operating expensesPenurunan nilai aset tetap (6.865.995.625) (6.332.143.332) Loss on impairment of fixed assetsTanggung jawab sosial (2.609.253.696) (3.522.492.878) Corporate social responsibilitySumbangan (7.083.305.317) (3.406.995.106) ContributionLain-lain (17.666.321.719) (24.698.261.762) OthersSub jumlah (34.224.876.357) (37.959.893.078) Sub total

Jumlah 12.244.588.729 32.488.836.686 Total

Pendapatan non-komoditi Grup terdiri atas penjualan aset non produktif, pupuk organik, tebu, pucuk tebu, tetes kurasan, bahan perlengkapan, dan pendapatan diskon obat dan alat kesehatan.

Non-comodity sales of the Group consist of sales of non-product assets, organic fertilizer, cane, sugarcane tops, molasses, supplies, and income from discountof medicine and medicaltools.

Dalam rangka mendukung kelacaran commissioning PG Glenmore yang bersifat insidentil, tanggal 4 Juli 2017 Perusahaan melakukan keriasama dengan PT Perkebunan Nusantara XII untuk menjual bahan baku tebu sesuai dengan Surat Holding PT Perkebunan Nusantara III (Persero) No. 3.02/PTPN/647/2017. Berdasarkan perjanjian No. XA-KONTR/CA/P-S/17.098, Perusahaan setuju untuk menjual 10.846,5 ton tebu seharga Rp 750.000 per ton (termasuk PPN) dengan total nilai mencapai Rp 7.395.340.909. Perusahaan mencatat pendapatan dari transaksi ini sebagai pendapatan usaha lainnya karena penjualan bahan baku tebu bukan merupakan bisnis utama.

The Company entered into cooperation with PT Perkebunan Nusantara XII by selling of the sugarcane to support the commissioning project for PG Glenmore (incidental) in accordance with Letter from Holding No. 3.02/PTPN/647/2017 dated July 4, 2017. Based on agreement No. XA-KONTR/CA/P-S/17.098, the Company agreed to sell 10,846.5 ton of sugarcane amounting to Rp 750,000 per ton (include PPN) with total amount reach up to Rp 7,395,340,909. The Company records this transaction as other revenue due to selling of sugarcaneis not their main business.

38. PENGHASILAN KEUANGAN 38. FINANCE INCOME Penghasilan keuangan merupakan pendapatan yang berasal dari jasa giro dan bunga deposito.

Finance income is income generated from current accountand interest of time deposits.





- 65 -

39. BEBAN KEUANGAN 39. FINANCE COSTS

2018 2017Rp Rp

Beban bunga dari: Interes expense from:Utang bank Bank loan

Kredit modal kerja 84.351.004.368 75.082.898.107 Working capital loanKredit investasi 56.484.128.458 11.491.536.349 Investment credit

Utang lembaga keuangan bukan Bank 42.147.594.871 23.913.336.205 Debt to non-bank financial institutionsUtang lain-lain (pemegang saham) 19.196.255.096 - Other Payable (Shareholders)Lainnya 1.483.868.318 - Other

Dikurangi: Less:Kapitalisasi biaya pinjaman Capitalization of borrowing costs to

ke aset tetap (51.009.226.301) - property, plant and equipmentJumlah 152.653.624.810 110.487.770.661 Total

Beban keuangan merupakan beban bunga yang timbul dari pinjaman Grup pada BRI, BNI, Muamalat, SMI, dan BNI Syariah.

Finance costs is interest expenses from loans by the Group to BRI, BNI, Muamalat, SMI, and BNI Syariah.

40. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK BERELASI

40. SIGNIFICANT BALANCES AND TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Rincian pihak berelasi, sifat hubungan dan jenis transaksi yang signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

The details of related parties, nature of relationship and types of significant transactions with related parties are as follows:

Pihak-pihak berelasi/

Related parties Sifat hubungan/

Nature of relationship Jenis Transaksi/

Types of transactions

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Dikendalikan oleh Pemerintah Pusat Republik Indonesia/ Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia

Penempatan giro, dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya/ Placement of current account, and restricted time deposit

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk


Penempatan giro dan deposito berjangka, fasilitas pinjaman modal kerja/ Placement of current accounts and time deposits, working capital loan

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk


Penempatan giro dan deposito berjangka, fasilitas pinjaman modal kerja, fasilitas kredit investasi, fasilitas, kredit ketahanan pangan dan energi/ Placement of current accounts and time deposits, working capital loan, investment credit facility, loan for food sustainability program and energy

PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk

Dikendalikan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk/ Controlled by PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Penempatan giro dan deposito berjangka/ Placement of current accounts and time deposits

PT Bank Negara Indonesia Syariah

Dikendalikan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk/ Controlled by PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Penempatan giro dan pinjaman modal kerja/ Placement of current accounts and working capital loan

PT Bank Bukopin Tbk


Penempatan giro, kredit ketahanan pangan dan energi/ Placement of current accounts, loan for food sustainability program and energy






- 66 -

Pihak-pihak berelasi/ Related parties

Sifat hubungan/ Nature of relationship

Jenis Transaksi/ Types of transactions

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk

Dikendalikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur/ Controlled by Government of East Java Province

Penempatan giro dan fasilitas kredit kemitraan petani/ Placement of current accounts and farmers partnership loan

PT Barata Indonesia (Persero)


Pembelian baja dan jasa konstruksi/ Purchase of steel and construction service

PT Boma Bisma Indra (Persero)


Pembelian perlengkapan pabrik/ Purchase of plant equipment

PT Petrokimia Gresik

Dikendalikan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero)/ Controlled by PT Pupuk Indonesia (Persero)

Penjualan karung/ Sack sales

PT Petrosida Gresik

Dikendalikan oleh PT Petrokimia Gresik (Persero)/ Controlled by PT Petrokimia Gresik (Persero)

Pembelian pupuk/ Purchase of fertilizer

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)


Pinjaman jangka panjang/ Long-term loans

Perusahaan Umum Bulog ("Bulog")


Pengalahan raw sugar, perjanjian jual beli Gula Kristal Pulih ("GKP") dan gula hasil olahan raw sugar/ Processing raw sugar, agreement of selling Plantation White Sugar and processed raw sugar

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("BPJS") Kesehatan


Biaya pengobatan/ Medical expense

Dana Pensiun Perkebunan

Dikendalikan oleh PT Perkebunan Nusantara X/ Controlled by the PT Perkebunan Nusantara X

luran dana pensiun/ Contribution of pension benefits

Lembaga Pendidikan Perkebunan Yogyakarta

Entitas asosiasi/ Associated entity

Rekruitmen calon karyawan dan pelatihan/ Recruitment new hire and training

PT Perusahaan Perdagangan Indonesia


Kerja sama bagi hasil penjualan gula/ Profit sharing of sugar sales

PT Perkebunan Nusantara I, II, IV - X, dan XII - XIV

Dikendalikan oleh PT Perkebunan Nusantara III (Persero)/ Controlled by the PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

Biaya pengobatan, biaya bersama seminar/ Medical expense, cost-sharing seminar

PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Pemegang saham Perusahaan/ Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia and The Company's shareholder

Biaya pengobatan, pembayaran dividen, pinjaman jangka panjang/ Medical expense, dividend payment, long term debt

PT Gresik Cipta Sejahtera

Dikendalikan oleh PT Petrokimia Gresik/ Controlled by the PT Pertokimia Gresik

Pembelian pupuk/ Purchase of fertilizer





- 67 -

Pihak-pihak berelasi/ Related parties

Sifat hubungan/ Nature of relationship

Jenis Transaksi/ Types of transactions

Koperasi Karyawan Pabrik Gula ("PG") Djatiroto

Dikendalikan oleh karyawan unit usaha Perusahaan (PG Djatiroto)/ Controlled by the Company's business unit (PG Djatiroto) employee

Pembelian sparepart pabrik/ Purchase of plant spareparts

PT Adhi Karya (Persero) Tbk

Dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia/ Controlled by the Central Government of the Republic of Indonesia

Jasa konstruksi/ Construction service

Saldo Signifikan dengan Pihak Berelasi Significant Balance with Related Parties Rincian piutang usaha pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Details of account receivables with related parties as of December 31, 2018 and 2017 are as follows:


2018 2017Rp Rp

BPJS Kesehatan 62.577.946.093 42.307.054.169 BPJS KesehatanPT Perkebunan Nusantara VII 20.883.627.846 20.881.502.846 PT Perkebunan Nusantara VIIPT Petrokimia Gresik 3.150.464.579 - PT Petrokimia GresikPT Perkebunan Nusantara XII 1.931.747.926 31.925.216 PT Perkebunan Nusantara XIILain-lain 621.621.210 4.714.817.537 Others

Jumlah 89.165.407.654 67.935.299.768 Total

Rincian piutang lain-lain pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Details of other receivables with related parties as of December 31, 2018 and 2017 are as follows:


2018 2017Rp Rp

PT Perkebunan Nusantara XIV 3.368.023.584 3.354.928.577 PT Perkebunan Nusantara XIVPT Perkebunan Nusantara IX 2.997.103.891 2.961.277.684 PT Perkebunan Nusantara IXPT Perkebunan Nusantara VII 951.772.274 927.655.032 PT Perkebunan Nusantara VIIPT Perkebunan Nusantara X 695.180.268 623.226.251 PT Perkebunan Nusantara XLain-lain 6.453.457.452 720.300.919 Others

Jumlah 14.465.537.469 8.587.388.463 Total

Rincian utang usaha pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Details of trade payables to related parties as of December 31, 2018 and 2017 are as follows:


2018 2017Rp Rp

PT Petrosida Gresik 38.144.584.977 5.489.934.004 PT Petrosida GresikPT. Rajawali Nusindo 4.222.956.783 432.796.803 PT. Rajawali NusindoPT. Perkebunan Nusantara XII 3.045.215.972 - PT. Perkebunan Nusantara XIILain-lain 29.180.945.747 5.443.138.263 Others

Jumlah 74.593.703.479 11.365.869.070 Total






- 68 -

Rincian utang lain-lain pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Details of other payables to related parties at December 31, 2018 and 2017 are as follows:


2018 2017Rp Rp

PT Perkebunan Nusantara III 28.431.218.771 52.409.381.271 PT Perkebunan Nusantara IIILain-lain 5.159.482.517 13.111.275.099 Others

Jumlah 33.590.701.288 65.520.656.370 Total

Transaksi signifikan dengan pihak berelasi Significant transaction with related parties Grup melakukan berbagai macam transaksi dengan pihak-pihak berelasi dengan syarat dan ketentuan yang disetujui kedua belah pihak.

The Group had various transaction with related parties which were made at terms and conditions as agreed by both parties.

Rincian penjualan pihak berelasi Grup dengan PT Perkebunan Nusantara ("PTPN") lain selama tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Details of sales to related parties for The Group with other PT Perkebunan Nusantara ("PTPN”) during 2018 and 2017 are as follows:

2018 2017Rp Rp

Penjualan SalesPT Perkebunan PT Perkebunan

Nusantara VII 1.931.818 12.547.413.364 0,00% 0,5% Nusantara VIIPT Perkebunan PT Perkebunan

Nusantara XII 159.277.272 7.395.340.902 0,01% 0,3% Nusantara XIIPT Perkebunan PT Perkebunan

Nusantara IX 1.559.098.800 2.978.077.850 0,10% 0,12% Nusantara IXPT Industri Gula PT Industri Gula

Glenmore - 1.821.426.382 0,00% 0,07% Glenmore

Jumlah 1.720.307.890 24.742.258.498 0,11% 0,99% Total

% terhadap jumlah

% to total salespenjualan/

Rincian pembelian pihak berelasi Grup dan PTPN lain selama tahun 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Details of purchases to related parties for The Group and other PTPN during 2018 and 2017 are as follows:

2018 2017Rp Rp

Pembelian PurchasesKoperasi Karyawan Koperasi Karyawan

PG Djatiroto 5.013.391.708 270.212.120 0,94% PG Djatiroto

% terhadap jumlah

% to total purchasepembelian/

41. KOMITMEN DAN KONTINJENSI 41. COMMITMENT AND CONTINGENCY

Perjanjian pemasaran dan perdagangan produk-produk perkebunan secara bersama di lingkungan Perusahaan Perkebunan Nusantara

Agreement of joint marketing and trading of plantation products in Perkebunan Nusantara scope

Berdasarkan Peraturan Direksi PTPN III (PERSERO) No. HFP/PER/09/2018 Tentang Kebijakan Pemasaran Bersama Produk Perkebunan Nusantara Group tanggal 19 Agustus 2018. Pasal 5 ayat 2 Dalam rangka pelaksanaan Pemasaran Bersama Produk Utama, PT.Perkebunan Nusantara III (Persero) dapat melaksanakan Pemasaran Produk Utama dengan cara: a) Pemasaran secara langsung oleh PTPN III

(Persero) Holding Perkebunan Nusantara

Based on PTPN III (PERSERO) Directors Regulation No. HFP / PER / 09/2018 Regarding Marketing Policy with Perkebunan Nusantara Group Products on 19 August 2018. Article 5 paragraph 2 In the framework of implementing Main Products Marketing, PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) can carry out Main Product Marketing by: a) Pemasaran secara langsung oleh PTPN III

(Persero) Holding Perkebunan Nusantara





- 69 -

b) Pemasaran bersama melalui PT.Kharisma Pemasaran Bersama (PT.KPBN) dan atau/pihak lain

c) Pemasaran melalui Tim Pemasaran Bersama

b) Pemasaran bersama melalui PT.Kharisma Pemasaran Bersama (PT.KPBN) dan atau/pihak lain

c) Pemasaran melalui Tim Pemasaran Bersama Penjualan Komoditi di Tahun 2018 Commodity Sales in 2018 Sepanjang tahun 2018, sebagian besar penjualan Gula milik PT. Perkebunan Nusantara XI melalui skema Penjualan Langsung (Forward Sales) dan Pelelangan Bersama melalui Holding Perkebunan yang dilakukan di akhir tahun. Untuk penjualan produk tetes dilakukan berdasarkan harga lelang bersama di PT.KPBN dan disesuaikan alokasi kuanta masing-masing unit usaha. Realisasi penjualan gula milik di tahun 2018 adalah sebesar 133.720 Ton dengan nilai penjualan sebesar Rp 1.195.122.046.262 sedangkan untuk penjualan tetes mencapai sebesar 219.930 Ton dengan nilai penjualan Rp. 343.420.000.000.

in 2018, PT. Perkebunan Nusantara XI Sugar is mostly sold through the Direct Sales scheme and at the end of the year at the Joint Auction by Holding Perkebunan Nusantara. For Molasses products sold through auction by PT. KPBN and adjusted the quanta allocation of each business unit. The realization of the sale of owned sugar in 2018 is 133,720 tons with a sales value of Rp 1,195,122,046,262 for mollases sales reached 219,930 tons with a sales value of Rp 343,420,000,000.

Surat sanggup Promissory notes PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri”) mengajukan klaim pada Perusahaan sebesar US$ 2.000.000 sehubungan dengan surat sanggup atas nama Perusahaan. Sementara itu, menurut Perusahaan, PT Eraska Nofa selaku arranger, issuing dan paying agent merupakan pihak yang bertanggung jawab sepenuhnya dalam penyelesaian surat sanggup tersebut, sebagaimana dinyatakan dalam Akta Notaris No. 32 tanggal 18 Juli 1997. Terkait dengan masalah tersebut, Bank Mandiri membekukan deposito berjangka Perusahaan sebesar US$ 500.000 (Catatan 19). Pada tanggal 2 Desember 2013 diadakan pertemuan antara Perusahaan dengan Bank Mandiri yang dimediasi oleh Kementerian BUMN terkait penyelesaian permasalahan surat sanggup Perusahaan, dimana hasil pertemuan tersebut adalah menyelesaikan masalah surat sanggup sebesar US$ 2.000.000 dan penyelesaian pembekuan deposito berjangka Perusahaan sebesar US$ 500.000 oleh Bank Mandiri. Hingga saat ini permasalahan ini belum terselesaikan.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri") filed a claim to the Company amounting to US$ 2,000,000 related to the Company's promissory notes. Meanwhile, according to the Company, PT Eraska Nofa as the arranger, and the issuing and paying agent is solely responsible party in the settlement of promissory notes, as stated in the Notarial Deed No. 32 dated July 18, 1997. Related to that problem, Bank Mandiri coagulating the Company's time deposit amounting to US$ 500,000 (Note 19). On December 2, 2013, a meeting was held between the Company and Bank Mandiri that mediated by Ministry of BUMN regarding the settlement of promissory notes of the Company. The results of the meeting were the Company and Bank Mandiri have agreed to solve of the promissory notes settlement amounting to US$ 2,000,000 and the settlement of the coagulation of the Company's time deposit amounting to US$ 500,000 by Bank Mandiri. Until now, this matters has not been settled.

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan ("PKBL”)

Partnership and Community Development Program (“PKBL “)

Berdasarkan perjanjian No. BSL/2/017/2017 dan No. XA-KONTR/AE/P.S/17.099 yang ditandatangani pada tanggal 12 Juli 2017, Perusahaan dan BNI melakukan kerjasama terkait penyaluran dana program kemitraan kepada petani tebu untuk musim tanam 2017/2018 maksimal sebesar Rp 70.395.348.464 dan dikenakan jasa administrasi sebesar 6% flat per tahun. Perusahaan juga bertindak sebagai penjamin pasar (off taker) atas Menampung dan mengolah hasil panen mitra binaan, dan menerima pembayaran Mitra Binaan atas penjualan hasil panen setelah perhitungan bagi hasil dan menyetorkan ke Rekening Mitra Binaan yang ada di BNI untuk pembayaran kewajiban Mitra Binaan. Perjanjian ini berakhir pada tanggal 11 Juli 2019.

Based on agreement No BSL/2/017/2017 and No. XA- KONTR/AE/P.S/17.099 that signed on July 12, 2017, the Company and BNI entered into corporation related to the distribution of funds partnership program to sugarcane farmers for planting season 2017/2018 with maximum distribution amounting to Rp 70.395.348.464 and annual administration fee rate at 6% flat. The Company also acts as off taker, for accommodating and processing the yields of debtor farmers, and receiving payments from debtor farmers for the sale of their crops after calculating profit sharing and depositing to the debtor farmer account in BNI for payment of liability of debtor farmers. This agreement expired on July 11, 2019.






- 70 -

Sesuai dengan Addendum I No,(1) BSL2/3/0/2018 dan XA-KONTR/BG/P.S/18.090, jasa administrasi berubah menjadi 3% per tahun.

Based on additional clause No (1) BSL2/3/0/2018 dan XA-KONTR/BG/P.S/18.090, the annual administration fee rate changed to 3% flat.

Perkara pidana kasus penguasaan rumah dinas Case litigation of official residence control Perusahaan merupakan pihak pelapor dalam kasus penguasaan rumah dinas Perusahaan (PG Gending) yang masih dikuasai aleh para mantan karyawan, yaitu Djani Suyudi, Wasita Handriyo, Suharyo, dan Suseno. Perusahaan melaporkan perbuatan pindana yang melanggar Pasal 167 KUH Pidana. Pada tanggal 17 Januari 2017, Pengadilan Negeri Probolinggo menjatuhkan keputusan atas Perkara No. 436-439/Pid.B/2016/PN.KRS untuk mempidanakan tergugat selama 1,5 bulan. Sampai dengan tanggal laporan keuangan diterbitkan, Perusahaan masih menunggu proses eksekusi.

The company is the reporting party for the case of company's official residence which is still controlled by the former employees (Djani Suyudi, Wasito Handriyo, Suharyo, dan Susena). The Company reported the defendant's act with Article 167 of the Criminal Code. On January 17, 2017 The District Court of Probolinggo issued a verdict No. 436- 439/Pid.B/2016/PN.KRS to criminalize the defendant for 1.5 months. Until the date of issuance report, the Company is still waiting for the execution process.

Laporan keuangan Grup tidak mencakup penyesuaian yang berasal dari kondisi-kondisi tersebut.

The financial statements of the Group do not include any adjustments that might result from the outcome of these uncertainties.

42. INSTRUMEN KEUANGAN, MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN DAN MODAL

42. FINANCIAL INSTRUMENT, FINANCIAL RISK AND CAPITAL MANAGEMENT

Tabel di bawah ini menyajikan kategori dan kelas instrumen keuangan Grup yang tercatat dalam laporan keuangan konsolidasian.

The table below is a categories and classes of financial instruments of the Group's financial instruments that are carried in the consolidated financial statements.

Pinjaman yang Liabilitas padadiberikan dan Tersedia biaya perolehan

piutang/ untuk dijual/ diamortisasi/Loans and Available-for- Liabilities at Jumlah/ receivables sale amortized cost Total

Rp Rp Rp RpAset Keuangan Lancar Current Financial AssetsKas dan setara kas 177.812.484.518 - - 177.812.484.518 Cash and cash equivalentsKas dan setara kas yang Restricted cash and cash

dibatasi penggunaannya 213.681.884.772 - - 213.681.884.772 equivalentsPiutang usaha 138.146.368.369 - - 138.146.368.369 Trade accounts receivablesPiutang lain-lain 68.890.212.229 - - 68.890.212.229 Other accounts receivables

Aset Keuangan Tidak Lancar Non-Current Financial AssetsAset keuangan lainnya - 12.312.300.190 - 12.312.300.190 Other financial assetsAset tidak lancar lainnya 33.453.878.086 - - 33.453.878.086 Other non-current assets Jumlah Aset Keuangan 631.984.827.974 12.312.300.190 - 644.297.128.164 Total Financial Assets

31 Desember/December 31, 2018



Rp Rp Rp RpLiabilitas Keuangan Financial LiabilitiesUtang bank jangka pendek - - 962.293.975.521 962.293.975.521 Short-term bank loanUtang usaha - - 276.596.304.732 276.596.304.732 Trade accounts payableUtang lain-lain - - 159.254.700.878 159.254.700.878 Other accounts payableAkrual - - 49.905.729.146 49.905.729.146 AccrualsUtang bank jangka panjang - - 695.867.549.804 695.867.549.804 Long-term bank loansPinjama n lembaga keuangan Long-term financial

jangka panjang - - 467.603.951.134 467.603.951.134 institution loanPinjaman kepada pemegang

saham - - 372.000.000.000 372.000.000.000 Due to shareholderUtang kepada Pemerintah Debt to the government of the

Republik Indonesia - - 19.873.509.911 19.873.509.911 Republic of IndonesiaJumlah Liabilitas Keuangan - - 3.003.395.721.126 3.003.395.721.126 Total Financial Liabilities






- 71 -



Rp Rp Rp RpAset Keuangan Lancar Current Financial AssetsKas dan setara kas 282.838.674.818 - - 282.838.674.818 Cash and cash equivalentsKas dan setara kas yang Restricted cash and cash

dibatasi penggunaannya 51.500.000.000 - - 51.500.000.000 equivalentsPiutang usaha 95.927.380.615 - - 95.927.380.615 Trade accounts receivablesPiutang lain-lain 67.254.922.989 - - 67.254.922.989 Other accounts receivables

Aset Keuangan Tidak Lancar Non-Current Financial AssetsAset keuangan lainnya - 12.312.300.190 - 12.312.300.190 Other financial assetsAset tidak lancar lainnya 33.765.128.982 - - 33.765.128.982 Other non-current assets Jumlah Aset Keuangan 531.286.107.404 12.312.300.190 - 543.598.407.594 Total Financial Assets




Rp Rp Rp RpLiabilitas Keuangan Financial LiabilitiesUtang bank jangka pendek - - 827.097.229.961 827.097.229.961 Short-term bank loanUtang usaha - - 199.246.866.005 199.246.866.005 Trade accounts payableUtang lain-lain - - 170.151.186.103 170.151.186.103 Other accounts payableAkrual - - 63.973.988.367 63.973.988.367 AccrualsUtang bank jangka panjang - - 443.541.960.577 443.541.960.577 Long-term bank loansPinjama n lembaga keuangan Long-term financial

jangka panjang - - 62.906.569.154 62.906.569.154 institution loanUtang kepada Pemerintah Debt to the government of the

Republik Indonesia - - 20.573.509.911 20.573.509.911 Republic of IndonesiaJumlah Liabilitas Keuangan - - 1.787.491.310.078 1.787.491.310.078 Total Financial Liabilities


Nilai Wajar Aset Keuangan

Fair Value of Financial Instrument

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan disajikan dalam jumlah dimana instrumen tersebut dapat dipertukarkan dalam transaksi kini antara pihak- pihak yang berkeinginan (willing parties). Bukan dalam penjualan akibat kesulitan keuangan atau likuidasi yang dipaksakan.

The fair value is of the financial assets and liabilities are presented at the amounts which instruments could be exchanged in a current transaction between willing parties, not in a forced sale or liquidation.

Metode dan asumsi berikut ini digunakan untuk mengestimasi nilai wajar untuk setiap kelompok instrument keuangan yang praktis untuk memperkirakan nilai tersebut.

The following methods and assumptions were used to estimate the fair value of the financial assets approximate their fair values.

1. Semua aset keuangan yang disajikan sebagai aset

lancar 1. All financial assets presented as current assets

Seluruh aset keuangan tersebut merupakan aset keuangan jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, sehingga nilai tercatat aset keuangan tersebut kurang lebih telah mencerminkan nilai wajarnya.

All these financial assets are due within 12 months, thus the carrying values of the financial assets approximate their fair values.

2. Aset keuangan tidak lancar lainnya 2. Other non-current financial assets

Aset keuangan yang disajikan pada akun ini merupakan investasi saham dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya. Saldo tersebut disajikan pada harga perolehan.

The financial asset presented in this account comprises of share investments and restricted time deposit. The balance is presented at cost.

3. Semua liabilitas keuangan yang disajikan sebagai

liabilitas jangka pendek 3. All financial liabilities presented as current

liabilities

Seluruh liabilitas keuangan tersebut merupakan liabilitas jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan, sehingga nilai tercatat liabilitas keuangan tersebut kurang lebih telah mencerminkan nilai wajarnya.

All these financial liabilities are due within 12 months, thus the carrying value of the financial liabilities approximate their fair values.






- 72 -

4. Utang bank jangka panjang, dan pinjaman jangka panjang, termasuk bagian jatuh tempo dalam waktu satu tahun

4. Long-term bank loans, and long-term loans, including their current maturities

Liabilitas keuangan jangka panjang ini memiliki suku bunga pasar variabel, sehingga nilai tereatat liabilitas keuangan tersebut kurang lebih telah mencerminkan nilai wajarnya.

These long-term financial liabilities have floating market interest rates, thus the carrying values of the financial liabilities approximate their fair values.

43. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN

43. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

Grup dihadapkan pada risiko tingkat bunga, risiko mata uang asing, risiko harga komoditas, risiko kredit dan risiko likuiditas. Penelaahan direksi dan kebijakan yang disetujui untuk mengelola masing-masing risiko ini dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

The Group is exposed to interest rate risk, foreign currency risk, commodity price risk, credit risk and liquidity risk. The directors review and approved policies for managing each of these risks, which are described in more details as follows:

Risiko tingkat bunga Interest rate risk Risiko tingkat bunga adalah risiko bahwa nilai wajar atau arus kas masa datang atas instrumen keuangan akan berfluktuasi karena perubahan suku bunga pasar. Grup terpengaruh risiko perubahan suku bunga pasar terutama diakibatkan dari utang bank jangka pendek (Catatan 19), utang bank jangka panjang (Catatan 25), dan pinjaman janqka panjang (Catatan 26). Manajemen selalu memantau fluktuasi suku bunga pasar sehingga dapat mengambil tindakan-tindakan yang dianggap paling menguntungkan Grup.

Interest rate risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in market interest rates. The Group's exposure to the risk of changes in market interest rates relates primarily to the short-term bank loan (Note 19), long-term bank loans (Note 25), and long-term loans (Note 26). The management closely monitors the market interest rate fluctuation in order to take actions most benefited to the Group.

Pada tanggal 31 Desember 2018, jika tingkat suku bunga pinjaman meningkat/menurun sebesar 50 basis poin dengan semua variable konstan, laba sebelum pajak untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut lebih rendah/tinggi sebesar Rp 12.588.194.932, terutama sebagai akibat kenaikan/penurunan biaya bunga atas pinjaman dengan suku bunga mengambang.

As of December 31, 2018, had the interest rate of the loans been 50 basis poims higher/lower with all other variables held constant. profit before tax for the periods then ended would have been Rp 12,588,194,932 lower/higher, mainly as a result of higher/lower interest expense on loans with floating interest rates.

Risiko mata uang asing Foreign currency risk Risiko mata uang asing adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan nilai tukar mata uang asing.

Foreign currency risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in foreign exchange rates.

Mata uang fungsional dan penyajian Grup adalah Rupiah. Grup menghadapi risiko nilai tukar mata uang asing karena saldo bank dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya. Apabila pendanaan dan pembelian Grup dalam mata uang salain Rupiah. dan tidak sesuai dalam hal jumlah dan atau waktu, Grup harus menghadapi risiko mata uang asing. Grup belum mempunyai kebijakan formal atas lindung nilai terhadap pengaruh perubahan nilai tukar mata uang asing.

The Group's functional and presentation currency is the Rupiah. The Group faces foreign exchange risk as bank balance and restricted time deposit. To the extent that the financiing and purchases of the Group are denominated in currencies other than Rupiah, and are not eventy matched in terms of quantum and/or timing, the Group has exposure to foreign currency risk. The Group does not have any formal hedging policy for foreign exchange exposure.

Tidak terdapat eksposur signifikan atas risiko perubahan mata uang asing karena perubahannya tidak material.

There is no Significant exposure for the risk of changes in foreign currency since the changes are not material.





- 73 -

Risiko harga komoditas Commodity price risk Grup terkena dampak risiko harga komoditas akibat beberapa faktor, antara lain cuaca, kebijakan pemerintah, tingkat permintaan dan penawaran pasar dan lingkungan ekonomi global. Dampak tersebut terutama timbul dari penjualan gula, di mana marjin laba atas penjualan barang tersebut dapat terpengaruh fluktuasi harga pasar internasional.

The Group is influenced by commodity price risk as a result of weather, government policy, fluctuating demand and supply, and global economic environment. This impacts was mainly due from sales of sugar products, whereas its gross margin can be affected by fluctuating international market price.

Pada saat ini, Grup tidak mempunyai kebijakan formal lindung nilai atas risiko harga komoditas.

Currently the Group did not have any hedging policies related with commodityprice risk.

Risiko kredit Credit risk Risiko kredit adalah risiko jika pihak debitur tidak memenuhi kewajibannyadalam kontrak konsumen, yang menyebabkan kerugian keuangan. Grup melakukan pengawasan terhadap saldo piutang secara berkesinambungan untuk meminimalisasi piutang yang tidak dapat ditagih. Sedangkan aset keuangan lainnya yang signifikan adalah kas dan deposito berjangka yang ditempatkan pada bank. Jumlah eksposur maksimum yang dihadapi Grup sehubungan dengan risiko kredit adalah sebesar nilai tercatat dari aset keuangan tersebut yang disajikan dalam laporan posisi keuangan.

Credit risk is the risk that a counterparly will not meet its obligations under a customer contract, leading to a financial loss. The Group monitors the counterparties and the receivable balances continuously in order to minimize the exposure to bad debts. Other significant financial asset, i.e cash and time deposits are placed in banks. The maximum exposure of the Group due to credit risk is the carrying value of its financial assets as presented in the statement of financial position.

Risiko modal Capital risk Perusahaan mengelola risiko modal untuk memastikan bahwa mereka akan mampu melanjutkan kelangsungan hidup, selain memaksimalkan keuntungan para pemegang saham melalui optimalisasi saldo utang dan ekuitas. Struktur modal Perusahaan terdiri dari pinjaman (Catatan 19, 25, 26, 27 dan 28) yang saling hapus dengan kas dan setara kas (Catatan 5) dan ekuitas pemegang saham induk, yang terdiri dari modal yang ditempatkan (Catatan 30) dan saldo laba.

The Company manages the capital risk to ensure that they will be able to continue as going concern, in addition to maximizing the profits of the shareholders through the optimisation of the debt and equity. The Company’s capital structure consists of debt (Notes 19, 25, 26, 27 and 28) that are offset by cash and cash equivalents (Note 5) and equity shareholders of the holding consisiting of capital stock (Note 30) and retained earnings.

Dewan Direksi Perusahaan secara berkala melakukan reviu terhadap struktur permodalan Perusahaan, yaitu dengan mempertimbangkan biaya permodalan dan risiko yang berhubungan. Berdasarkan reviu tersebut tidak terdapat perubahan strategi dibandingkan dengan tahun lalu.

The Board of Directors of the Company periodically reviews their capital structure, by taking into account the cost of capital and the risks associated. Based on the review, there is no change in strategy as compared to prior year.

Gearing ratio pada tanggal 31 Desember 2018 dan 2017 adalah sebagai berikut:

Gearing ratio as of December 31, 2018 and 2017 are as follows:


2018 2017Rp Rp

Pinjaman 2.517.638.986.376 527.022.039.642 DebtKas dan setara kas 177.812.484.518 282.838.674.818 Cash and cash equivalents

Pinjaman bersih 2.339.826.501.858 244.183.364.824 Net debt

Ekuitas 3.902.498.483.603 3.908.921.955.312 Equity

Rasio pinjaman bersih terhadap modal -59,96% -6,25% Net debt to equity ratio






- 74 -

Risiko likuiditas Liquidity risk

Grup membentuk kerangka kerja manajemen risiko likuiditas untuk pengelolaan dana jangka pendek, menengah dan jangka panjang dan persyaratan manajemen likuiditas. Risiko likuiditas merupakan risiko yang akan dihadapi Grup dalam memenuhi liabilitas keuangannya terkait dengan kekurangan dana. Eksposur Grup terhadap risiko likuiditas timbul terutama dari perbedaan-perbedaan jatuh tempo masing-masing aset keuangan dan liabilitas keuangan. Grup menggunakan prinsip dasar pengelolaan likuiditas yang timbul dari liabilitas keuangan dengan memelihara tingkat kecukupan kas dengan terus memantau rencana dan realisasi arus kas serta melalui penelaahan profil jatuh tempo aset keuangan dan liabilitas keuangan. Telaah terhadap perkembangan kondisi pasar keuangan juga dilakukan untuk mengambil inisiatif mencari dana sebagai modal kerja sebagai pembiayaan operasional Grup. Aktivitas ini juga mencakup permintaan penambahan modal atau konversi pinjaman dari pihak afiliasi jika diperlukan.

The Group has established an appropriate liquidity risk management framework for the management of the Group’s short, medium and long-term funding and liquidity management requirements. Liquidity risk is the risk that the Group will encounter difficulty in meeting financial obligations due to shortage of funds. The Group’s exposure to liquidity risk arises primarily from mismatches of the maturities of financial assets and liabilities. The principal method the Group uses to manage liquidity risk arising from financial liabilities is maintaining an adequate level of cash, by continuously monitoring forecast and actual cash flows, and by matching the maturity profiles of financial assets and liabilities. Review on condition of financial market also is needed by taking initiatives to seek fund for working capital to finance the Group’s operations. These activities include requests for additional capital or conversion of loans to affiliated parties, if needed.

Dibawah 1 tahun/ 2 - 5 tahun/ Lebih dari 5 tahun/Below 1 year 2 - 5 years More than 5 years Jumlah/ Total

Rp Rp Rp Rp

Utang bank jangka pendek 962.293.975.521 - - 962.293.975.521 Short-term bank loansUtang usaha 276.596.304.732 - - Trade payablesUtang lain-laln 159.254.700.878 - - 159.254.700.878 Other payablesAkrual 50.266.736.350 - - 50.266.736.350 AccrualsUtang bank jangka panjang 101.028.900.004 594.838.649.800 - 695.867.549.804 Long-term bank loansPinjaman lembaga keuangan Long-term financial institution

jangka panjang 43.176.692.308 424.427.258.832 - 467.603.951.140 loanPinjaman ke pemegang saham 145.000.000.000 227.000.000.000 - 372.000.000.000 Due to shareholderUtang kepada Pemerintah Debt to the Government of

Republik Indonesia 19.873.509.911 - - 19.873.509.911 the Republic of Indonesia

Jumlah liabilitas 1.757.490.819.704 1.246.265.908.632 - 2.727.160.423.604 Total liabilities


Dibawah 1 tahun/ 2 - 5 tahun/ Lebih dari 5 tahun/Below 1 year 2 - 5 years More than 5 years Jumlah/ Total

Rp Rp Rp Rp

Utang bank jangka pendek 827.097.229.961 - - 827.097.229.961 Short-term bank loansUtang usaha 199.246.866.005 - - Trade payablesUtang lain-laln 170.151.186.103 - - 170.151.186.103 Other payablesAkrual 63.973.988.367 - - 63.973.988.367 AccrualsUtang bank jangka panjang 64.885.665.950 378.656.294.627 - 443.541.960.577 Long-term bank loansPinjaman lembaga keuangan Long-term financial institution

jangka panjang 7.000.000.000 55.906.569.154 - 62.906.569.154 loanUtang kepada Pemerintah Debt to the Government of Republik Indonesia 20.573.509.911 - - 20.573.509.911 the Republic of Indonesia

Jumlah liabilitas 1.352.928.446.297 434.562.863.781 - 1.588.244.444.073 Total liabilities


44. TRANSAKSI YANG TIDAK MEMPENGARUHI ARUS KAS

44. NON-CASH TRANSACTIONS

Informasi tambahan atas arus kas terkait aktivitas investasi non-kas adalah sebagai berikut:

Supplementary cash flow information on non-cash investing activities as follow:

2018 2017Rp Rp

Laporan arus kas Statement of cash flowArus kas dari aktivitas investasi Cash flow from operating activitiesBiaya bunga yang dikapitalisasi Capitalization of borrowing cost

Amortisasi biaya transaksi atas Amortization of bank loanutang bank 13.565.209.205 1.422.432.836 transaction cost

Amortisasi biaya transaksi ataspinjaman lembaga keuangan Amortization of long-term institutionjangka panjang 18.234.258.666 93.430.846 loan transaction cost





- 75 -

45. PENYAJIAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN TAHUN – TAHUN SEBELUMNYA

45. RESTATEMENT OF PRIOR YEARS’ FINANCIAL STATEMENTS

Perusahaan menyajikan kembali laporan keuangan tanggal 31 Desember 2017 dan 1 Januari 2017 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 sehubungan dengan koreksi atas kesalahan penyajian liabilitas imbalan kerja atas manfaat masa bebas tugas, pajak tangguhan atas liabilitas imbalan kerja revaluasi aset tetap, perubahan kebijakan akuntansi atas properti investasi dari model biaya menjadi model nilai wajar dan penerapan PSAK 69, Agrikultur termasuk dampak pajak tangguhan yang disebabkan koreksi tersebut, yang berlaku untuk laporan keuangan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2018 dan diterapkan secara retrospektif.

The Company represent financial statement as of December 31, 2017 and January 1, 2017 and the statement of profit or loss and other comprehensive income for the year ended December 31, 2017 due to error of employee benefit obligation relation to pre-retirement benefits, deferred tax of employee benefit obligation revaluation of property, plant and equipment, changes accounting policy of property investment from cost model to fair value model and implementation of PSAK 69, Agriculture including impact of deferred tax as effect of this correction, effective for the financial statement for period beginning on or after January 1, 2018 and retrospective adopted.

Manajemen juga telah mereklasifikasi beberapa akun dalam laporan keuangan tanggal 31 Desember 2017 dan 1 Januari 2017 agar sesuai dengan penyajian akun pada laporan keuangan per tanggal dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 untuk tujuan perbandingan.

Management also reclassified certain accounts in the statement of financial position as of December 31, 2017 and January 1, 2017 in order to confrom with the presentation accounts of financial statement as of and for the year ended December 31, 2018 for comparison purposes.

Berikut ini ringkasan akun signifikan dalam laporan keuangan 31 Desember 2017 dan 1 Januari 2017 dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2017 sebelum dan sesudah penyajian kembali dan reklasifikasi:

The following summary significant accounts in December 31, 2017 and January 1, 2017 financial statement and the statement of profit or loss and other comprehensive income for the year ended December 31, 2017 before and after the effect of restatement and reclassification:

Dilaporkan Jumlahsebelumnya/ penyajian kembali/ DisajikanAs previously Restatement kembali/

reported amount As restatedRp Rp Rp

ASET ASSETS

ASET LANCAR CURRENT ASSETSPersediaan - bersih 488.430.287.511 (167.456.818.996) 320.973.468.515 Inventories - netTanaman semusim - 167.456.818.996 167.456.818.996 Annual cropUang muka 215.001.314.395 (215.001.314.395) - Advance paymentJumlah Aset Lancar 703.431.601.906 (215.001.314.395) 488.430.287.511 Total Current Assets

ASET TIDAK LANCAR NON-CURRENT ASSETSAset pajak tangguhan - bersih 292.136.583.849 10.247.333.291 302.383.917.140 Deferred tax assets - netAset tetap - bersih 4.772.326.280.359 232.719.921.949 5.005.046.202.308 Fixed assets - netProperti investasi 5.517.509.567 24.433.490.041 29.950.999.608 Investment propertyUang muka kontraktor - 215.001.314.395 215.001.314.395 Contractor advance payment

Jumlah Aset Tidak Lancar 5.069.980.373.775 482.402.059.676 5.552.382.433.451 Total Non-Current Assets

JUMLAH ASET 5.773.411.975.681 267.400.745.281 6.040.812.720.962 TOTAL ASSETS

LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITIES AND EQUITYLiabilitas imbalan kerja karyawan 838.603.594.934 40.989.333.168 879.592.928.102 Employees benefit liabilities

EKUITAS EQUITYRevaluasi aset tetap 2.719.882.884.469 232.719.921.949 2.952.602.806.418 Revaluation of fixed assetsSaldo laba (Defisit) (206.023.936.481) (6.309.274.041) (212.333.210.522) Retained earnings (Deficit)

Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Total Equity attributable to the equityKepada Pemilik Entitas Induk 2.513.858.947.988 226.410.647.908 2.740.269.595.896 holders of the parent entity

Kepentingan Non-pengendali 170.595.211 764.205 171.359.416 Non-controlling interest

Jumlah Ekuitas 2.514.029.543.199 226.411.412.113 2.740.440.955.312 Total Equity

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 3.352.633.138.133 267.400.745.281 3.620.033.883.414 TOTAL LIABILITIES AND EQUITY







- 76 -

Dilaporkan Jumlahsebelumnya/ penyajian kembali/ DisajikanAs previously Restatement kembali/

reported amount As restatedRp Rp Rp

ASET ASSETS

ASET LANCAR CURRENT ASSETSPersediaan - bersih 883.313.256.185 (130.529.145.170) 752.784.111.015 Inventories - netAset Tanaman Semusim - 130.529.145.170 130.529.145.170 Annual crop

Jumlah Aset Lancar 883.313.256.185 - 883.313.256.185 Total Current Assets

ASET TIDAK LANCAR NON-CURRENT ASSETSAset pajak tangguhan - bersih 304.694.786.182 9.129.323.836 313.824.110.018 Deferred tax assets - netAset tetap - bersih 4.112.464.554.488 178.283.132.322 4.290.747.686.810 Fixed assets - net

Jumlah Aset Tidak Lancar 4.417.159.340.670 187.412.456.158 4.604.571.796.828 Total Non-Current Assets

JUMLAH ASET 5.300.472.596.855 187.412.456.158 5.487.885.053.013 TOTAL ASSETS

LIABILITAS DAN EKUITAS LIABILITIES AND EQUITY

LIABILITAS JANGKA PENDEK CURRENT LIABILITIESLiabilitas imbalan kerja karyawan 874.843.577.703 36.517.295.388 911.360.873.091 Employees benefit liabilities

EKUITAS EQUITYSurplus revaluasi aset tetap 2.719.882.884.469 178.283.132.278 2.898.166.016.747 Revaluation of fixed assetsSaldo laba (Defisit) (211.413.728.199) (27.387.971.508) (238.801.699.707) Retained earnings (Deficit)

Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Total Equity attributable to the equityKepada Pemilik Entitas Induk 2.508.469.156.270 150.895.160.770 2.659.364.317.040 holders of the parent entity

Kepentingan Non-pengendali 145.539.377 - 145.539.377 Non-controlling interest

Jumlah Ekuitas 2.508.614.695.647 150.895.160.770 2.659.509.856.417 Total Equity

JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS 3.383.458.273.350 187.412.456.158 3.570.870.729.508 TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

1 Januari/January 1, 2017

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perusahaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

The statement of profit or loss and other comprehensive income for the year ended December 31, 2017 are as follows:

Dilaporkan Penyajiansebelumnya/ kembali/

As previously Restatement Disajikan kembali/reported amount As restated

Rp Rp Rp

Beban umum dan administrasi (219.899.661.717) 2.648.596.320 (217.251.065.397) General and administrative expenses

Manfaat (beban) pajak penghasilan - bersih 8.844.707.959 424.741.545 (9.509.352.000) Tax benefit (expense) - net

PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN OTHER COMPREHENSIVE INCOMEPos-pos yang tidak akan direklasifikasi Items that will not be reclassified

ke laba rugi: to profit or loss:Revaluasi aset tetap - 54.436.789.671 54.436.789.671 Revaluation of fixed assetKeuntungan/ (kerugian) pengukuan kembali Re-measurement gain/loss on

dari liabilitas imbalan kerja karyawan 43.249.608.024 (7.130.613.987) 36.118.994.037 employee benefits liabilitiesPajak penghasilan terkait pos-pos yang tidak Income taxes that will not be

akan reklasifikasi ke laba rugi (10.812.402.006) 1.782.653.497 (9.029.748.509) reclassified to profit or loss

Jumlah 32.437.206.018 49.088.829.181 81.526.035.199 Total

Jumlah penghasilan komprehensif lain tahun Total Other Comprehensive Incomeberjalan setelah pajak 64.874.412.036 98.177.658.361 163.052.070.397 After Tax for the Year

For the year ended December 31, 2017Untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017/

46. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN DAN PERSETUJUAN LAPORAN KEUANGAN

46. MANAGEMENT RESPONSIBILITY AND APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan dari halaman 1 sampai 76 merupakan tanggung jawab manajemen, dan telah disetujui oleh Direktur untuk diterbitkan pada tanggal 27 Juni 2019.

The preparation and fair presentation of the financial statements on pages 1 to 76 were the responsibilities of the management, and were approved by the Directors and authorized for issue on June 27, 2019.

*********

PT Perkebunan Nusantara XI Laporan Tahunan Annual Report 2018386

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKANTHIS PAGE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKANTHIS PAGE IS INTENTIONALLY LEFT BLANK